ANGGARAN DASAR JARINGAN KEMANDIRIAN NASIONAL HASIL RAPAT KORDINASI NASIONAL MUKADIMAH

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) JARINGAN KEMANDIRIAN NASIONAL JAMAN Jalan Kramat Raya no. 64 Jakarta Pusat Telepon : 08561903417 Email : [email protected] Website : www.jaman.or.id

ANGGARAN DASAR JARINGAN KEMANDIRIAN NASIONAL HASIL RAPAT KORDINASI NASIONAL MUKADIMAH Kami anak bangsa yang Merefleksikan kembali sejarah bangsa, walaupun kini sudah merdeka ternyata Indonesia saat ini kondisinya tidak ubahnya masa lalu yakni masih terkungkung dalam jeratan Imperialisme. Sebagaimana penjelasan Soekarno pada saat pledoi yang biasa dikenal dengan pidato “Indonesia Menggugat”, telah membeberkan empat ciri imperialisme modern: pertama, menjadikan Indonesia sebagai tempat pengambilan bekal hidup; kedua, menjadikan indonesia sebagai negeri tempat pengambilan bekal-bekal (bahan baku) bagi pabrik-pabrik di eropa; ketiga, menjadikan Indonesia sebagai pasar penjualan barang-barang hasil dari berbagai industri di eropa; dan keempat, menjadikan Indonesia sebagai tempat atau lapang usaha bagi penanaman modal asing.

Saat ini, kekuatan - kekuatan korporasi internasional telah mendikte perekonomian nasional, seperti kebijakan perdagangan, keuangan, perbankan, penanaman modal, kepelayaran dan kepelabuhan, kehutanan, perkebunan, pertambangan migas dan non migas, dan lain sebagainya. Kedaulatan ekonomi dalam belenggu kekuatan asing hakekatnya telah melemahkan kedaulatan politik, diplomatik, pertahanan dan militer kita. Sehingga berimbas kepada terpuruknya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Menurut Soekarno Berdikari bukan saja tujuan, tetapi yang tidak kurang pentingnya harus merupakan prinsip dari cara kita mencapai tujuan itu, prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kepada bantuan negara atau bangsa lain. adalah jelas, bahwa


tidak menyandarkan diri tidak berarti bahwa kita tidak mau kerja sama berdasarkan sama-derajat dan saling menguntungkan

Menghadirkan semangat “kemandirian bangsa” bukan hanya merupakan sesuatu yang penting, tetapi sekaligus merupakan kebutuhan bagi bangsa Indonesia untuk melawan segala bentuk neokolonialisme, neoliberalisme dan sisa-sisa feodalisme di Indonesia. Sebenarnya berbagai jenis profesi yang kita geluti saat ini dapat menjadi problem solving dalam mewujudkan kemandirian nasional. Kebutuhannya adalah kesatuan gerak dan tindakan dalam unsur ideologi, unsur politik dan unsur organisasi yang termanifestasikan bentuknya : struktur gerakan, jaringan, basis massa, dan kerja nyata.

Maka atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk mewujudkan Falsafah Pancasila, Spirit Berdikari dan Perjuangan Trisakti menyatakan bersatu dalam suatu wadah organisasi kemasyarakatan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut : BAB I NAMA, WAKTU DIDIRIKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama JARINGAN KEMANDIRIAN NASIONAL atau disingkat JAMAN yang disebut secara resmi dalam bahasa Inggris NATIONAL INDEPENDENCE NETWORK

Pasal 2 Waktu Didirikan JAMAN didirikan di Jogjakarta, pada tanggal 30 November 2014


Pasal 3 Tempat Kedudukan

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) JAMAN merupakan Pimpinan yang berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) JAMAN merupakan Pimpinan yang berkedudukan di Ibukota Propinsi seluruh Indonesia. 3. Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten (DPK) JAMAN merupakan Pimpinan yang berkedudukan di Ibukota Kota/Kabupaten seluruh Indonesia. 4. Dewan Pimpinan Kecamatan (DPKc) JAMAN merupakan Pimpinan yang berkedudukan di tingkat kecamatan 5. Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan (DPDes/DPKel) merupakan Pimpinan yang berkedudukan di tingkat desa atau kelurahan 6. Dewan Pimpinan Rukun Tetangga (DPRt) merupakan Pimpinan yang berkedudukan di tingkat desa atau Rukun Tetangga (RT)

BAB II AZAS DAN LANDASAN Pasal 4 Asas JAMAN adalah organisasi massa yang berasaskan Pancasila. Pasal 5 Landasan JAMAN berlandaskan:

1. Pancasila sebagai landasan idill. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.


3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga JAMAN sebagai landasan organisasional. 4. Keputusan-keputusan RAKORNAS JAMAN sebagai landasan operasional

BAB III STATUS DAN SIFAT Pasal 6 1. JAMAN adalah organisasi non pemerintah, yang independen, yang bergerak dibidang kemandirian dan kedaulatan 2. JAMAN merupakan organisasi non-profit, dan bersifat kekeluargaan/gotong-royong. BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 7 JAMAN adalah organisasi yang memiliki maksud dan tujuan: 1. Melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Trisakti 2. Berjuang mewujudkan Kemandirian Nasional 3. Berjuangan mewujudkan Kedaulatan Nasional 4. Berjuang mewujudkan Keadilan¸ kemakmuran dan Kesejahteraan Bangsa dan Negara. BAB V KEANGOTAAN Pasal 8 Anggota JAMAN adalah warga negara Indonesia yang sepakat dan menyanggupi menjalankan tujuan dan amanat AD/ART JAMAN dengan menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945 dan Trisakti. Pasal 9 Keanggotaan JAMAN terdiri atas: 1. Anggota Biasa 2. Anggota Luar Biasa


BAB VI STRUKTUR ORGANIASI Pasal 10 Struktur Organisasi JAMAN terdiri dari : 1. Dewan pimpinan: a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) c. Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten (DPK) d. Dewan Pimpinan Kecamatan (DPKc) e. Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan (DPDes/DPKel) f. Dewan Pimpinan Rukun Tetangga (DPRt) 2. Badan Kelengkapan Organisasi: a. Dewan Kehormatan b. Rapat Pimpinan Nasional c. Komisi-komisi BAB VII KEUANGAN

Pasal 11 JAMAN memperoleh dana untuk kegiatan organisasi dari:

1. Uang Pangkal dan luran 2. Sumbangan-sumbangan yang wajar tanpa ikatan apapun. 3. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.


BAB VIII PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN Pasal 12 Perubahan Perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya, dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Nasional, atau Musyawarah Nasional luar biasa.

Pasal 13 Pembubaran Pembubaran organisasi hanya sah apabila: merupakan Keputusan Musyawarah Nasional, atau Musyawarah Nasional Khusus yang diadakan untuk itu.

BAB X PENUTUP Pasal 14 Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Pasal 15 1. Anggaran Dasar ini disahkan pada tanggal 30 November 2014 2. Anggaran Dasar ini mendapat pengesahan dalam Musyawarah Nasional berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jogjakarta Pada tanggal : 30 November 2014

MUSYAWARAH NASIONAL JARINGAN KEMANDIRIAN NASIONAL PIMPINAN SIDANG

PRIYO PAMUNGKAS KUSTIADI, S.Sos

Hadi Mustofa, S.Sos

Ketua

Sekretaris


ANGGARAN RUMAH TANGGA JARINGAN KEMANDIRIAN NASIONAL BAB I STATUS ORGANISASI Pasal 1 Jaringan Kemandirian Nasional atau disingkat JAMAN adalah suatu organisasi massa berbasis kader dan wadah untuk memperjuangkan Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa Indonesia. Pasal 2 Status Keanggotaan 1. Anggota biasa, 2. Anggota Luar Biasa

Pasal 3 Tata Cara Penerimaan Anggota 1. Setiap calon anggota JAMAN harus mengajukan permohonan pernyataan tertulis untuk menjadi Anggota JAMAN 2. Setiap calon anggota JAMAN, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 ayat 1, harus diusulkan dan didukung oleh sekurang-kurangnya anggota Dewan Pimpinan setempat. 3. Hak penentuan penerimaan anggota berada di Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dan setiap penerimaan anggota harus disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat 4. Pengunduran diri dari keanggotaan JAMAN harus dinyatakan kepada Dewan Pimpinan.


Pasal 3 Kode Etik Keanggotaan 1. Anggota JAMAN berprilaku sebagai pribadi yang bermoral Pancasila dan wajib menjunjung tinggi nama baik serta reputasi keanggotaan di dalam masyarakat 2. Anggota JAMAN dilarang merusak nama baik dan cita-cita organisasi. 3. Anggota JAMAN selalu berusaha menjalankan kerja organisasi secara baik dan terpuji serta menghindari perbuatan yang melanggar norma, etika dan peraturan yang berlaku. 4. Anggota JAMAN menjunjung tinggi semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyikapi perbedaan. 5. Anggota JAMAN wajib menjunjung tinggi kode etik keanggotaan.

Pasal 8 Kewajiban Keanggotaan 1. Setiap anggota wajib melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JAMAN. 2. Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan luran Anggota dan memberi sumbangan untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi 3. Setiap Anggota wajib mentaati Peraturan Dewan Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JAMAN.

Pasal 9 Hak Anggota 1. Memperoleh bantuan dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan, serta ketrampilan untuk kepentingan bersama. 2. Memperoleh pelayanan informasi dari organisasi. 3. Hak-hak keanggotaan tidak dapat diserahkan kepada siapapun juga dan dengan jalan apapun juga.


Pasal 10 Penghentian Keanggotaan Penghentian keanggotaan dapat diakibatkan oleh: a. Pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. b. Pengenaan hukuman pidana karena kejahatan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti atau dinyatakan terdakwa oleh pengadilan. c. Karena meninggal dunia. d. Karena berhenti mengundurkan diri e. Karena diberhentikan oleh Dewan Pimpinan. f. Setiap anggota yang terkena sangsi penghentian sementara atau tetap, kehilangan hak sebagai anggota. g. Anggota yang terkena sangsi penghentian sementara, dapat mengajukan pembelaan diri atau naik banding pada Dewan Pimpinan Pusat bagi anggota Daerah, pada Dewan Pimpinan Daerah bagi anggota Kota/Kabupaten dan selanjutnya.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI Pasal 11 Musyawarah Nasional 1. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS sebagai Struktur Organisasi Tertinggi tingkat nasional diselenggarakan sekali dalam 5 tahun oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat selambat-lambatnya pada akhir masa baktinya. 2. Apabila 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa bakti Dewan Pimpinan Pusat tidak diselenggarakan Musyawarah Nasional tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, 3. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Nasional ditetapkan dalam Rapimnas, selambatlambatnya 6( enam) bulan sebelum MUNAS


4. Prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Musyawarah Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat. Kecuali apabila Dewan Pimpinan Pusat telah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi sebagaimana disebut pada ayat 2 (dua) di atas, maka Dewan Penyelamat Organisasi akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab tersebut. 5. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat dibantu Dewan Pimpinan Daerah setempat di Musyawarah Nasional diadakan. 6. Anggaran biaya penyelenggaraan Musyawarah Nasional disepakati antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Daerah di Musyawarah Nasional diselenggarakan. 7. Musyawarah Nasional berwenang dan berhak: a. Mengubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menetapkan Analisa Situasi, Strategi Taktik dan Program Perjuangan Organisasi. c. Menilai untuk menerima atau menolak Laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat selama masa baktinya. d. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat beserta Badan Kelengkapan Organisasi tingkat Nasional. e. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi untuk satu masa bakti. f. Mengembangkan organisasi g. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang diperlukan. 8. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari: a. Utusan adalah Fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah dengan jumlah sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang setiap Daerah, yang mendapat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat. b. Peninjau adalah Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat dan Anggota Lembaga Kelengkapan Organisasi tingkat Nasional, serta Fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah/Kota/Kabupaten dan Anggota JAMAN Daerah/Kota/Kabupaten yang mendapat


mandat dari Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan. c. Undangan adalah peserta lainnya diluar Utusan dan Peninjau yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat. 9. Hak Peserta Musyawarah Nasional: a. Utusan memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih. b. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih. c. Undangan memiliki hak bicara. 10. Musyawarah Nasional adalah sah bila memenuhi kuorum sebanyak 3/4 (tiga per empat) dari DPD yang berhak hadir. Jika kuorum ini tidak tercapai, maka upacara pembukaan Musyawarah Nasional tetap dapat berlangsung menurut jadwal yang tercantum dalam surat undangan, tetapi persidangan Musyawarah Nasional ditunda paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Apabila setelah waktu penundaan jumlah korum tidak tercapai, maka persidangan Musyawarah Nasional dapat berlangsung, dan adalah sah tanpa perlu mengindahkan kuorum.

Pasal 12 Musyawarah Daerah 1. Musyawarah Daerah sebagai Struktur Organisasi tertinggi di tingkat Daerah, diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh atas tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah selambat lambatnya pada akhir masa baktinya. 2. Apabila setelah 3 (tiga) bulan masa bakti Dewan Pimpinan Daerah berakhir tidak diselenggarakan Musyawarah Daerah tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan Dewan Pimpinan Daerah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi harus segera diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga. 3. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Daerah ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah.


4. Prosedur dan tatalaksana penyelenggaraan Musyawarah Daerah merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah, kecuali Dewan Pimpinan Daerah telah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi sebagaimana disebut pada ayat 2, maka Dewan Pimpinan Pusat akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab tersebut. 5. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah dibantu Badan Pimpinan Kota/Kabupaten di tempat dimana Musyawarah Daerah diadakan. 6. Anggaran Biaya penyelenggaraan Musyawarah Daerah disepakati antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten tempat Musyawarah Daerah diselenggarakan. 7. Musyawarah Daerah berwenang: a. Menetapkan Analisa Situasi, Strategi Taktik dan Program Perjuangan Daerah dengan mengacu pada Analisa Situasi, Strategi Taktik dan Program Perjuangan Organisasi. b. Menilai dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah selama masa bakti. c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah beserta lembaga Kelengkapan organisasi tingkat Daerah. d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang diperlukan. 8. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari: a. Utusan adalah Fungsionaris Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang setiap Kota/Kabupaten, yang mendapat Mandat dari Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten yang bersangkutan. b. Peninjau adalah Fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah dan Anggota Badan Kelengkapan Organisasi tingkat Daerah, serta Fungsionaris Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten dan anggota JAMAN Kota/Kabupaten yang mendapat Mandat dari Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten yang bersangkutan.


c. Undangan adalah serta lainnya diluar Utusan dan Peninjau yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah. 9. Hak peserta Musyawarah Daerah: a. Utusan memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih. b. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih. c. Undangan memiliki hak bicara. 10. Musyawarah Daerah adalah sah bila memenuhi kuorum sebanyak 3/4 (tiga per empat) dari DPK yang berhak hadir. Jika korum ini tidak tercapai, maka upacara pembukaan Musyawarah Daerah tetap dapat berlangsung menurut jadwal yang tercantum dalam surat undangan, tetapi persidangan Musyawarah Daerah ditunda selama 24 (dua puluh empat) jam. Apabila setelah waktu penundaan jumlah korum tidak tercapai, maka persidangan Musyawarah Daerah dapat berlangsung, dan adalah sah tanpa perlu mengindahkan kuorum. 11. Jika jumlah Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten ternyata kurang dari 1/2 (setengah) jumlah Kota/Kabupaten yang ada di Daerah bersangkutan dan atau Fungsi Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten di Daerah bersangkutan hanya sebagai perwakilan Dewan Pimpinan Daerah, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Sebagai Peserta adalah Anggota Biasa yang telah terdaftar sebagai anggota minimal 6 (enam) bulan di Daerah bersangkutan dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 ART b. Sebagai Peninjau adalah Fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah dan Anggota Lembaga Kelengkapan Organisasi Tingkat Daerah serta para Anggota Luar Biasa di Daerah/Kota/Kabupaten bersangkutan. c. Sebagai Undangan adalah peserta lainnya diluar Utusan dan Peninjau, yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan. 12. Khusus Bagi DPD JAMAN DKI Jaya, Musda dihadiri oleh seluruh anggota DPD JAMAN Jaya yang masa keanggotaannya sudah enam bulan.


13. Ketua umum DPD JAMAN DKI Jaya dipilih langsung oleh anggota biasa DPD JAMAN DKI Jaya Pasal 13 Musyawarah Kota/Kabupaten 1. Musyawarah Kota/Kabupaten sebagai Struktur Organisasi Tertinggi tingkat Kota/Kabupaten diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten selambat-lambatnya pada akhir masa baktinya. 2. Apabila 3 (tiga) bulan sesudah masa baktinya Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten tidak diselenggarakan Musyawarah Kota/Kabupaten tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi dan harus segera diadakan Musyawarah Kota/Kabupaten Luar Biasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga. 3. Tempat penyelenggaraan Musyawarah Kota/Kabupaten ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten. 4. Prosedur dan tatalaksana penyelenggaraan musyawarah Kota/Kabupaten merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten, kecuali bila Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten telah kehilangan hak dan wewenang untuk mengurus organisasi sebagaimana disebut pada ayat 2 (dua) diatas, maka Dewan Pimpinan Daerah akan mengambil alih tugas dan tanggung jawab tersebut. 5. Musyawarah Kota/Kabupaten diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten. 6. Anggaran Biaya penyelenggaraan Musyawarah Kota/Kabupaten ditentukan oleh Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten. 7. Musyawarah Kota/Kabupaten berwenang; a. Menetapkan program Umum Kota/Kabupaten dengan mengacu pada program Umum Daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan Kota/Kabupaten. b. Menilai dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten selama masa baktinya.


c. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten beserta Badan Kelengkapan Organisasi tingkat Kota/Kabupaten. d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang diperlukan. 8. Peserta Musyawarah Kota/Kabupaten terdiri dari: a. Para Anggota Biasa Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten yang bersangkutan dan telah terdaftar sebagai anggota minimal 6 (enam) bulan dan telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2 ART b. Peninjau adalah Fungsionaris Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten dan Anggota Badan Kelengkapan Organisasi tingkat Kota/Kabupaten, serta Anggota Luar Biasa di Kota/Kabupaten yang bersangkutan. c. Undangan adalah peserta lainnya diluar Utusan dan Peninjau yang diundang oleh Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten. 9. Hak Perserta Musyawarah: a. Utusan memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih. b. Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih. b. Undangan memiliki hak bicara. 10. Musyawarah Kota/Kabupaten adalah sah bila memenuhi kuorum sebanyak 3/4 (tiga per empat) dari peserta yang berhak hadir. Jika kuorum ini tidak tercapai, maka upacara pembukaan Musyawarah Kota/Kabupaten tetap dapat berlangsung menurut jadwal yang tercantum dalam surat undangan, tetapi persidangan Musyawarah Kota/Kabupaten ditunda selama 24 (dua puluh empat) jam. Apabila setelah waktu penundaan jumlah laorum tidak tercapai, maka persidangan Musyawarah Kota/kabupaten dapat berlangsung, dan adalah sah tanpa perlu mengindahkan kuorum. 11. Khusus DPD JAMAN DKI Jaya, Ketua DPK JAMAN diangkat dan diberhentikan oleh DPD JAMAN DKI Jaya.


Pasal 14 Musyawarah Nasional Luar Biasa 1. Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan apabila ada kebutuhan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai Musyawarah Nasional diselenggarakan, antara lain seperti: a. Terjadi Penyimpangan dan pelanggaran oleh Dewan Pimpinan Pusat. b. Jika Dewan Pimpinan Pusat tidak menyelenggarakan Musyawarah Nasional setelah 3 (tiga) bulan berakhir masa bhakti Dewan Pimpinan Pusat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (pasal 12 ayat 2). 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan 2/3 (dua per tiga) jumlah Dewan Pimpinan Daerah dengan 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Dewan Pimpinan Pusat atau sebaliknya. 3. Ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional dapat diberlakukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa. 4. Permasalahan yang akan dibahas harus disampaikan kepada para Peserta bersama-sama Undangan menghadiri Musyawarah Nasional Luar Biasa paling tambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

Pasal 15 Musyawarah Daerah Luar Biasa 1. Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan bila ada kebutuhan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai Musyawarah Daerah diselenggarakan, antara lain seperti: a. Terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh Dewan Pimpinan Daerah. b. Jika Dewan Pimpinan Daerah tidak menyelenggarakan Musyawarah Daerah setelah 3 (tiga) bulan berakhir masa bakti Dewan Pimpinan Daerah tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.


2. Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan 2/3 (dua per tiga) jumlah Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten bersama dengan 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Dewan Pimpinan Daerah atau sebaliknya. 3. Jika ternyata jumlah Kota/Kabupaten kurang dari 50% (lima puluh persen) dari Kota/Kabupaten yang ada di daerah yang bersangkutan, maka Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Biasa Daerah bersama dengan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Dewan Pimpinan Daerah. 4. Ketentuan pada ayat 2 (dua) pasal ini tidak berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga. 5. Ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Daerah dapat diberlakukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa. 6. Permasalahan yang akan dibahas harus disampaikan kepada para Peserta bersama-sama Undangan menghadiri Musyawarah Daerah Luar Biasa paling lambat 15 (lima belas) had sebelum tanggal penyelenggaraan.

Pasal 16 Musyawarah Kota/Kabupaten Luar Biasa 1. Musyawarah Kota/Kabupaten Luar Biasa diselenggarakan bila ada kebutuhan hal-hal yang tidak dapat ditunda sampai Musyawarah Kota/Kabupaten diselenggarakan, antara lain seperti: a. Terjadi Penyimpangan dan pelanggaran oleh Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten. b. Jika Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten tidak menyelenggarakan Musyawarah Kota/Kabupaten setelah 3 (tiga) bulan berakhir masa bakti Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Musyawarah Kota/Kabupaten Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota biasa Kota/Kabupaten bersama-sama dengan 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten bersama-sama dengan 2/3 (dua per


tiga) jumlah Anggota Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten atau sebaliknya. Kecuali dalam hal penyelenggaraan Musyawarah Kota/Kabupaten Luar Biasa seperti yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga. 3. Ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Kota/Kabupaten dapat diberlakukan untuk menyelenggarakan Musyawarah Kota/Kabupaten Luar Biasa. 4. Permasalahan yang akan dibahas harus disampaikan kepada para peserta bersama-sama undangan menghadiri Musyawarah Kota/Kabupaten Luar Biasa paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan

Pasal 17 Perihal Musyawarah Nasional Luar Biasa 1. Musyawarah Nasional Khusus diselenggarakan: a. Untuk menyempurnakan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga. b. Untuk membubarkan Organisasi. 2. Untuk melaksanakan pembubaran organisasi, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah yang ada. 3. Ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional dapat diberlakukan untuk Musyawarah Nasional Khusus. 4. Permasalahan yang akan dibahas harus disampaikan kepada para peserta bersama-sama undangan menghadiri Musyawarah Nasional Khusus paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

Pasal 18 Dewan Pimpinan Pusat 1. Dewan Pimpinan Pusat merupakan Struktur Organisasi Tertinggi setelah MUNAS di Tingkat Nasional yang mewakili organisasi ke luar maupun ke dalam serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi.


2. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban untuk: a. Menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menjalankan dan menjabarkan Strategi Taktik dan Program Perjuangan Organisasi ke dalam Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat yang dibagi per tahun program. c. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi. d. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan. 3. Dewan Pimpinan Pusat berwenang untuk mengesahkan Dewan Pimpinan Daerah yang merupakan hasil dari Musyawarah Daerah. 4. Dewan Pimpinan Pusat berwenang untuk ikut mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa di Daerah yang Dewan Pimpinan Daerahnya telah melampaui waktu 3 (tiga) bulan sesudah masa baktinya berakhir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi. 5. Dewan Pimpinan Pusat berhak menetapkan tata-laksana program serta meneliti pelaksanaannya, menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan organisasi. 6. Dewan Pimpinan Pusat berhak menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi. 7. Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab kepada para anggota melalui forum Musyawarah Nasional.


Pasal 19 Dewan Pimpinan Daerah 1. Dewan Pimpinan Daerah merupakan Pimpinan Tertinggi Organisasi di Tingkat Daerah yang mewakili organisasi ke luar maupun ke dalam serta bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi di Daerah bersangkutan. 2. Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban untuk: a. Menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Melaksanakan program Umum Daerah serta keputusan-keputusan Musyawarah Daerah. c. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Daerah ke dalam Program Kerja Badan Pengurus Daerah yang dibagi per tahun program. c. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi. d. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan. 3. Dewan Pimpinan Daerah berwenang untuk mengesahkan Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten yang merupakan hasil dari Musyawarah Kota/Kabupaten. 4. Dewan Pimpinan Daerah berwenang untuk ikut mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Kota/Kabupaten Luar Biasa di Kota/Kabupaten yang bersangkutan telah melampaui waktu 3(tiga) bulan sesudah masa baktinya berakhir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi. 5. Dewan Pimpinan Daerah berhak menetapkan tata-laksana program serta meneliti pelaksanaannya, menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan organisasi. 6. Dewan Pimpinan Daerah berhak menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.


7. Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab kepada para anggota melalui forum Musyawarah Daerah.

Pasal 20 Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten 1. Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten dapat dibentuk pada setiap Kota/Kabupaten, dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) orang. 2. Pembetukan Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten baru melalui Karetaker yang bertanggung jawab untuk melaksanakan musyawarah Kota/Kabupaten yang pertama selambatlambatnya enam bulan setelah ditetapkan. 3. Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten berkewajiban untuk: a. Menjalankan dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Melaksanakan program Umum Cabang serta keputusan-keputusan Musyawarah Kota/Kabupaten. c. Menjalankan dan menjabarkan Program Umum Kota/Kabupaten ke dalam Program Kerja Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten yang dibagi per tahun program. d. Melaksanakan keputusan-keputusan organisasi. e. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan. 4. Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten berhak menetapkan tata-laksana program serta meneliti pelaksanaannya, menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan guna kelancaran pengelolaan organisasi. 5. Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten berhak menetapkan dan membayar biaya operasional berdasarkan program kerja yang ditetapkan maupun biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan dan usaha organisasi.


6. Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten bertanggung jawab kepada para anggota melalui forum Musyawarah Kota/Kabupaten.

Pasal 21 Fungsionaris Dewan Pimpinan

1. Para Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat, terdiri atas: a. Seorang Ketua umum b. Ketua dengan jumlah sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang 2. c. Seorang Sekretaris Jenderal. d. 5 (lima) Orang Wakil Sekretaris Jenderal e. Seorang Bendahara umum. f. 4 (empat) Orang Wakil Bendahara Umum g. Kompartemen, sesuai kebutuhan. 3. Para Fungsionaris Dewan Pimpinan Lengkap Pusat terdiri dari Dewan Pimpinan Harian ditambah Departemen yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. 4. Fungsionaris Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten, sedapat mungkin strukturnya sesuai/sama dengan Dewan Pimpinan Pusat namun tetap memperhatikan kebutuhan Daerah atau Kota/Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 22 Persyaratan Anggota Dewan Pimpinan 1. Persyaratan umum bagi calon Dewan Pimpian adalah: a. Anggota biasa aktif yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku. b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. c. Setia kepada cita-cita usaha dan tujuan JAMAN. d. Berpandangan luas, bersikap/bermoral baik dimasyarakat terutama masyarakat dunia


usaha. e. Tidak berada dalam keadaan terpidana atau dinyatakan pailit oleh pengadilan. f. Berusia di bawah 41 (empat puluh satu) tahun. g. Menyatakan kesediaan aktif dan bersedia mundur jika dinilai tidak aktif. 2. Persyaratan khusus bagi calon fungsionaris Dewan Pimpinan Harian Pusat adalah anggota biasa yang pernah atau sedang menjalani kepengurusan di DPP atau DPD sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh dan pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh DPP 3. Persyaratan khusus bagi calon fungsionaris Dewan Pimpinan Harian Daerah adalah anggota biasa yang pernah atau sedang menjalani kepengurusan di DPD atau DPK sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh 4. Persyaratan Khusus bagi calon Ketua Umum/Ketua adalah: a. Memenuhi persyaratan umum bagi calon pengurus. b. Untuk calon Ketua Umum Pusat pernah atau sedang menjadi Fungsionaris di Dewan Pimpinan Pusat Harian dan atau Fungsionaris di Dewan Pimpinan Daerah Harian sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti penuh. c. Untuk calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah pernah atau sedang menjadi Fungsionaris di Dewan Pimpinan Daerah Harian dan atau Fungsionaris di Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten Harian sekurang-kurangnya 1 (satu) masa bakti penuh. d. Untuk calon Ketua Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten pernah atau sedang menjadi Fungsionaris di Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten Harian dan atau menjadi anggota biasa aktif sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. e. Bersedia bertempat tinggal di Dewan Pimpinan berkedudukan. f. Mencalonkan diri sebagai Ketua Umum/Ketua secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan Musyawarah Nasional dengan disertai 5 (lima) rekomendasi dari DPD, 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan MUSDA dan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan MUSKOT/KAB, yang ditetapkan oleh


masing-masing tingkatan (DPP, DPD, DPK). Pasal 23 Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Dan Pembentukan Dewan Pimpinan Pusat 5. Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), yang berlangsung dalam 3 (tiga) tahap: a. Tahap Pendaftaran b. Tahap Kampanye c. Tahap Pemilihan 2. Tahap Pendaftaran: a. Bakal calon Ketua Umum mencalonkan diri secara tertulis disertai dengan sekurangkurangnya 5 (lima) rekomendasi DPD. b. Mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, selambat-lambatnya 1(satu) Bulan sebelum tanggal pelaksanaan Musyawarah Nasional yang telah ditetapkan dan ditembuskan kepada DPD-DPD JAMAN 6. Tahap Kampanye: a. Setelah melewati Tahap Pendaftaran, Bakal Calon diwajibkan mengikuti Tahap Kampanye yang terdiri dari Kampanye Tertulis, Kampanye Lisan, Debat Antar Calon, dan Presentasi Pokok-Pokok Pikiran yang (SC) Tim Nominasi dalam forum yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. b. Tahap Kampanye berlangsung hingga saat penyelenggaraan Musyawarah Nasional. 7. Tahap Pemilihan, dengan prosedur: a. Sebelum pemilihan calon Ketua Umum diadakan, setiap bakal calon diharuskan memperkenalkan diri sekaligus menjabarkan Strategi Taktik dan Program Perjuangan Nasional JAMAN yang telah diputuskan oleh Musyawarah Nasional. b. Pemilihan dilakukan di tempat yang disediakan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional. c. Setiap utusan memilih satu bakal calon Ketua Umum / Ketua Formatur yang telah


memenuhi persyaratan sebagai Calon Ketua Umum sebagaimana ditetapkan pasal 22 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga, di atas kertas suara yang disediakan oleh Panitia Pengarah Musyawarah Nasional. d. Dari hasil perhitungan suara, ditentukan 2 (dua) orang yang memperoleh suara terbanyak dan berhak ikut dalam tahap pemilihan Ketua Umum. e. Apabila salah satu calon Ketua Umum mendapat dukungan suara lebih dari 50 (lima puluh) persen dari total jumlah suara maka calon yang bersangkutan langsung dinyatakan sah terpilh sebagai Ketua Umum DPP JAMAN. f. Sebelum pemilihan ketua umum diadakan, setiap calon diharuskan kembali menyatakan kesediaannya dipilih menjadi ketua umum dan melakukan tanya jawab dengan Peserta. g. Pada saat pemilihan Ketua Umum, setiap utusan memilih 1(satu) di antara 2(dua) nama calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak di atas kertas suara yang disediakan oleh Panitia Pengarah Musyawarah Nasional. h. Setelah memilih, kertas suara dimasukkan kedalam kotak suara yang disediakan di tempat yang sama. i. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dipimpin oleh Ketua Sidang dibantu oleh 3 orang Utusan Daerah. j. Calon yang memperoleh suara terbanyak menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat terpilih, dan sekaligus menjadi ketua formatur dan calon yang memiliki suara terbanyak kedua menjadi formatur ditambah dengan Ketua Umum Demisioner. k. Ketua Umum terpilih yang sekaligus Ketua Formatur didampingi oleh 2 orang formatur menyusun kepengurusan untuk masa bakti berikutnya. l. Ketua Umum terpilih mempunyai hak prerogatif memilih Sekjen dan Bendahara Umum.


Pasal 24 Pemilihan Ketua Dan Pembentukan Dewan Pimpinan Daerah atau Kota/Kabupaten Tata cara dan prosedur pemilihan Ketua dan pembentukan Dewan Pimpinan Daerah atau Kota/Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25 Masa Bakti Dewan Pimpinan

1. Masa Bakti Dewan Pimpinan adalah 5 tahun terhitung mulai disahkan oleh Musyawarah Nasional atau Daerah atau Kota/Kabupaten. 2. Seorang Fungsionaris Dewan Pimpinan Harian yang bukan Ketua Umum, setelah 1(satu) masa bakti dapat dipilih kembali. 3. Setelah menjalankan 1 (satu) masa bakti, seorang Ketua Umum/Ketua Dewan Pimpinan tidak dapat mencalonkan diri dan dipilih kembali ditingkat yang sama.

Pasal 26 Dewan Pembina 1. Dewan Pembina merupakan Badan Kelengkapan Organisasi di tingkat Nasional atau Daerah atau Kota/Kabupaten dan sebanyak-banyaknya terdiri dari 15 (lima belas) orang, yaitu seorang mantan Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua dan 14 (empat belas) orang mantan Fungsionaris Dewan Pimpinan yang baru menyelesaikan masa baktinya. 2. Dewan Pembina diangkat melalui Musyawarah Nasional atau Daerah atau Kota/Kabupaten untuk masa bakti 3 (tiga) tahun mulai diputuskan dalam Musyawarah dan berakhir pada musyawarah berikutnya. 3. Dewan Pembina bertugas dan berwenang untuk memberikan pengarahan, saran, gagasan serta nasihat baik diminta maupun tidak kepada Dewan Pimpinan setiap saat apabila diperlukan.


4. Mengawasi pelaksanaan Kode Etik Keanggotaan dengan tugas: a. Mempelajari pengaduan tertulis clad pihak manapun tentang pelanggaran kode etik oleh anggota JAMAN serta mengadakan penelitian seperlunya. b. Jika terbukti adanya pelanggaran kode etik oleh anggota JAMAN, Dewan Pembina melaporkan kepada Dewan Pimpinan dengan menjelaskan pertimbangan apa, untuk menjalankan sangsi bagi pelanggar. c. Dewan Pimpinan berhak mengambil keputusan berupa sanksi bagi pelanggar berdasarkan Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28 Rapat Pimpinan Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional merupakan Badan Kelengkapan Organisasi di tingkat Pusat. 2. Rapat Pimpinan Nasional bertugas dan berfungsi untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan program kerja, saling tukar menukar informasi antara Pusat dan Daerah. 3. Rapat Pimpinan Nasional berwenang untuk mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional/Luar Biasa bilamana Badan Pengurus Pusat telah melampaui waktu 4 (empat) bulan sesudah masa baktinya berakhir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karenanya telah kehilangan hak dan wewenang untuk menjalankan organisasi. 4. Rapat Pimpinan Nasional terdiri dari : a. Fungsionaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. b. Ketua atau pemegang mandat Dewan Pimpinan Daerah maksimal 2 orang c. Ketua dan atau anggota Dewan Pembina tingkat Pusat. d. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.


e. Rapat Pimpinan Nasional selanjutnya disingkat RAPIMNAS bersidang sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan 6 (enam) bulan sesudah MUNAS dan 6 (enam) bulan sebelum MUNAS.

Pasal 29 Komisi-komisi Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk komisi-komisi yang berfungsi, antara lain, untuk mempererat persatuan dan kesatuan serta membina dan meningkatkan kemampuan profesional anggota JAMAN.

Pasal 30 Sekretariat

1. Dewan Pimpinan Pusat atau Daerah atau Kota/Kabupaten memiliki Kantor Sekretariat yang dikepalai atau dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif yang bertugas mengelola segala urusan administrasi, personalia, keuangan dan lain sebagainya serta tugas pelayanan kepada para anggota dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Dewan Pimpinan. 2. Sekretaris Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa staf menurut kebutuhan, bertanggungjawab atas kekayaan dan inventaris milik organisasi yang berada dalam penguasaannya. 3. Sekretaris Eksekutif diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan atas usul Sekretaris Dewan Pimpinan dan adalah tenaga professional yang digaji serta bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Harian melalui Sekretaris Dewan Pimpinan.


BAB IV RAPAT DAN KEPUTUSAN Pasal 32 Rapat Kerja JAMAN 1. Rapat Kerja JAMAN terdiri dari: a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di tingkat Pusat/Nasional b. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di tingkat Daerah c. Rapat Kerja Kota/Kabupaten (Rakerkot/kab) di tingkat Kota/Kabupaten 2. Rapat Kerja JAMAN diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat atau Daerah Kota/Kabupaten pada waktu ½ (setengah) masa baktinya berlalu. 3. Rapat Kerja JAMAN diselenggarakan dengan tujuan untuk mengevaluasi program kerja yang telah dan akan dilaksanakan, menetapkan keputusan-keputusan yang menunjang pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Nasional atau Daerah atau Kota/Kabupaten. 4. Rapat Kerja JAMAN dihadiri: a. Di tingkat Pusat/Nasional, oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, dan para utusan Dewan Pimpinan Daerah sebagai peserta. b. Di tingkat Daerah, oleh Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pembina, dan para utusan Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten atau anggota sebagai peserta. c. Di tingkat Kota/Kabupaten, oleh Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten, Dewan Pembina, dan para anggota sebagai peserta.

Pasal 32 Rapat Dewan Pimpinan 1. Rapat Dewan Pimpinan Lengkap diselenggarakan setiap 2 (dua) bulan sekali, sedangkan Rapat Dewan Pimpinan Harian diselenggarakan sebulan sekali.


2. Rapat Dewan Pimpinan adalah sah bila dihadiri 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Dewan Pimpinan. 3. Para Ketua dapat mengadakan rapat dengan kompartemen-kompartemen yang ada dibawah koordinasinya. 4. Para Ketua Komisi-komisi dapat mengadakan rapat di dalam lingkungannya sendiri atau antar Komisi-komisi setiap kali diperlukan.

Pasal 34 Keputusan Rapat 1. Keputusan rapat pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak berhasil maka keputusan di ambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 35 Keuangan 1. Dewan Pimpinan menetapkan besarnya uang pangkal, iuran, pungutan maupun sumbangan/hibah. 2. Semua lalu lintas/mutasi keuangan harus dicatat disertai bukti-bukti sah menurut kaidah peraturan yang lazim berlaku. 3. Tahun buku JAMAN adalah 1 januari sampai dengan 31 Desember. 4. Pada setiap tanggal 1 Desember, oleh Bendahara dibuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) tahunan yang disahkan oleh pengurus. 5. Untuk membantu keuangan Dewan Pimpinan Pusat, maka 10% (sepuluh persen) hasil iuran anggota diserahkan ke Dewan Pimpinan Pusat sedangkan untuk membantu


keuangan Dewan Pimpinan Daerah, maka 30% (tiga puluh persen) hasil iuran anggota diserahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah. 6. Untuk memperkuat posisi keuangan organisasi, maka Dewan Pimpinan mengadakan usaha tersendiri yang sah, halal dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal36 Kekayaan Dewan Pimpinan bertanggung jawab atas harta kekayaan organisasi baik yang bergerak maupun yang tetap dari segi pemeliharaan dan cara penggunaannya. Tata cara likuidasi atas kekayaan organisasi karena pembubaran ditetapkan oleh Musyawarah BAB VI LAMBANG dan BENDERA ORGANISASI Pasal 37 Lambang Bentuk, arti dan makna lambang JAMAN tertera pada lampiran ke-1 (kesatu) Anggaran Rumah Tangga ini. Pasal 38 Bendera.

Pasal 39 Mars dan Hymne Hymne dan Mars JAMAN dinyanyikan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada acara acara resmi organisasi.


BAB VIII PENUTUP Pasal 40 Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam peraturan-peraturan organisasi yang tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JAMAN Pasal 41 1. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan untuk pertama kali pada tanggal 30 November 2014 sesudahnya. 2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini mendapat pengesahan dalam Musyawarah Nasional Khusus JAMAN, pada tanggal 30 November 2014 serta dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jogjakarta Pada tanggal : 30 November

MUSYAWARAH NASIONAL JARINGAN KEMANDIRIAN NASIONAL PIMPINAN SIDANG

PRIYO PAMUNGKAS KUSTIADI, S.Sos

Hadi Mustofa, S.Sos

Ketua

Sekretaris

ANGGARAN DASAR JARINGAN KEMANDIRIAN NASIONAL HASIL RAPAT KORDINASI NASIONAL MUKADIMAH

Recommend Documents