ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA NEW INDONESIA Hasil keputusan Rapat Umum Anggota Jaringan, 9 Juni 2013 MUKADIMAH Bahwa pada hakekatnya pendidikan adalah kewajiban penyelenggara negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar pendidikan warganegaranya. Bahwa, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Karena itu didorong oleh keinginan luhur untuk berperan serta secara aktif dalam memajukan pendidikan untuk semua di Indonesia, sekelompok organisasi yang berasal dari penyelenggara pendidikan, profesi, berbasis keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta berbasis advokasi pendidikan bersepakat membangun konsorsium dalam wadah yang disebut CSOiEFA, yang kemudian berganti NEW Indonesia (Network for Education Watch Indonesia/Jaringan Pemantau Pendidikan di Indonesia). NAMA, WAKTU dan KEDUDUKAN Pasal 1 1. Organisasi ini bernama Jaringan Pemantau Pendidikan di Indonesia yang dalam bahasa Inggris disebut NETWORK for EDUCATION WATCH INDONESIA disingkat NEW Indonesia. 2. NEW Indonesia didirikan pada 24 Maret 2010 dalam Rapat Umum Anggota Jaringan di Cipayung, Bogor untuk waktu yang tidak ditentukan. 3. Organisasi NEW Indonesia berkedudukan di Jakarta. BENTUK dan ASAS Pasal 2 1. NEW Indonesia berbentuk Jaringan Organisasi Kemasyarakatan. 2. NEW Indonesia berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. VISI dan MISI Pasal 3 1. Visi Terwujudnya masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-haknya atas pendidikan dan kebijakan public yang mendukung Pendidikan Untuk Semua (education for all). 2. Misi
1
A. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua. B. Membangun sinergi jaringan pendidikan di tingkat lokal, nasional, regional. C. Memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian Pendidikan Untuk Semua. D. Memperkuat kapasitas organisasi jaringan, advokasi kebijakan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan. PRINSIP – PRINSIP DASAR Pasal 4 1. NEW Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip independen, non partisan, professional, transparan, akuntabel, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, kerelawanan, demokrasi, kebersamaan, dan saling menghormati. 2. Prinsip – prinsip dasar sebagaimana disebut pada ayat 1 pasal ini adalah : a. Independen di wujudkan dengan sikap mandiri dalam menetapkan kebijakan dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak. b. Non Partisan, diwujudkan dengan tidak memihak dan/atau menjadi bagian (afiliasi) atau tidak merupakan perpanjangan tangan dari partai politik. c. Professional, ditunjukkan dengan manajemen organisasi, program dan personal berdasarkan kompetensi, efisiensi, efektifitas, dan terbebas dari paraktek – praktek KKN. d. Transparan, dilakukan dengan menyampaikan informasi yang sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program, dan hasil audit keuangan kepada pihak-pihak terkait, baik diminta ataupun tidak. e. Akuntabel, diwujudkan dengan pemberian laporan berkala tentang program dan keuangan kepada anggota dan pihak-pihak terkait serta memberikan kesempatan untuk diperiksa oleh akuntan public. f. Kesetaraan dan keadilan gender, diwujudkan dengan memberikan kesempatan dan hak yang sama, kepada laki-laki dan perempuan. g. Anti diskriminasi, diwujudkan dengan pemberian perlakuan yang sama tanpa melihat perbedaan status, kedudukan, jabatan, tingkat pendidikan, suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin. h. Kerelawanan, diwujudkan dengan tidak menjadikan imbalan/pamrih dan/atau kedudukan/kekuasaan sebagai tujuan, kecuali semata-mata dimaksudkan untuk pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dan jejaring. i. Demokrasi, diwujudkan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan melibatkan peran seluruh komponen organisasi melalui mekanisme yang disepakati. j. Kebersamaan, diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan tugas dan permasalahan.
2
k. Saling menghormati, diwujudkan dengan menghargai perbedaan pandangan dan keberagamaan karakteristik yang ada pada masing-masing lembaga.
1. 2. 3. 4. 5.
TUJUAN Pasal 5 Mempererat kerjasama di antara anggota di bidang pendidikan. Melakukan jejaring dalam isu pendidikan di tingkat lokal, nasional, dan regional. Memperkuat kapasitas lembaga anggota di bidang pendidikan. Meningkatkan akses anak dan perempuan untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Meningkatkan akses pendidikan orang dewasa dalam peningkatan kualitas hidup
KEANGGOTAAN Pasal 6 1. Seluruh anggota NEW Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 2. Keanggotaan NEW Indonesia terdiri dari : a. Anggota pendiri, adalah organisasi yang diwakili secara sah hadir dalam lokakarya di Cipayung – Bogor pada tanggal 24 Maret 2010 dan menyatakan diri menjadi anggota. Adapun anggota pendiri terdiri dari : 1) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). 2) Yayasan Aulia. 3) Yayasan Balita Sehat (YBS). 4) Yayasan Pendidikan Anak dan Remaja Indonesia (YAPARI). 5) Yayasan Insan Sembada (YIS). 6) Muslimat Nahdatul Ulama (Muslimat NU). 7) Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). 8) Badan Koordinasi dan Konsultasi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia (BKsPPI). 9) Association for Community Empowerment (ACE). 10) Asosiasi Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (Assosiasi PPSW). 11) Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK). 12) Bina Swadaya Konsultan (BSK). 13) JARI Indonesia. 14) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (FISIP UMJ). 15) Indonesia Heritage Foundation (IHF). 16) Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). 17) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdatul Ulama (Lakpesdam NU). b. Anggota kelembagaan, adalah anggota pendiri dan organisasi bukan pendiri yang secara resmi menyatakan diri bergabung dengan NEW Indonesia. 3
c. Anggota individu adalah anggota perorangan yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi dan pengamat pendidikan yang secara perorangan mendaftarkan diri menjadi anggota NEW Indonesia. 3. Ketentuan penerimaan anggota NEW Indonesia diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. RUMPUN KEANGGOTAAN Pasal 7 1. Keanggotaan NEW Indonesia dikelompokkan menjadi rumpun berdasarkan ciri kegiatan organisasinya. 2. Rumpun keanggotaan dalam NEW Indonesia sebagaimana dalam ayat 1 di atas terdiri atas : a) Organisasi pengelola/penyelenggara pendidikan; b) Organisasi profesi ; c) Organisasi berbasis keagamaan ; d) Organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta advokasi pendidikan ; e) Organisasi yang bergerak di penelitian; f) Individu yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu pendidikan KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 8 Anggota memiliki kewajiban : 1. Menjaga nama baik organisasi. 2. Membangun solidaritas anggota. 3. Menghadiri rapat anggota. 4. Aktif sebagai pelaksana dan peserta program organisasi. 5. Berkontribusi untuk kemajuan perkembangan organisasi. 6. Melaksanakan kegiatan dari organisasi secara transparan, akuntabel, dan profesional. 7. Melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan benar dan sesuai dengan program.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
HAK ANGGOTA Pasal 9 Anggota lembaga berhak memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan Koordinator Nasional Anggota Individu berhak dipilih untuk menjadi Koordinator Nasional Anggota lembaga berhak menjadi penanggungjawab kegiatan jaringan Anggota berhak Mendapatkan informasi dan laporan perkembangan Jaringan Merekomendasikan anggota baru Terlibat dalam program Jaringan 4
7. Mewakili jaringan dalam menghadiri undangan dan kegiatan-kegiatan KELEMBAGAAN Pasal 10 1. Kelembagaan NEW Indonesia terdiri dari : a. Pengurus b. Koordinator Nasional c. Anggota Jaringan 2. Tata cara pemilihan Pengurus dan Koordinator Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
PENGURUS Pasal 11 Pengurus merupakan representasi anggota yang berjumlah 5 orang yang mewakili 5 (lima) organisasi anggota dan memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan. Menjalankan Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ) meliputi fungsi-fungsi pengawasan, dan mendukung kerja-kerja Koordinator Nasional ; a. Penyelenggaraan rapat anggota setiap satu tahun. b. Mengangkat Koordinator Nasional, jika yang dipilih dalam Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ) sebelumnya berhalangan tetap; a) sakit berkepanjangan, b) melanggar prinsip-prinsip lembaga, dan c) tidak bisa bertanggung jawab secara akuntable dan transparan. d) tidak aktif selama 6 bulan berturut-turut dalam rapat atau kegiatan jaringan e) bermasalah dengan hukum. Selanjutnya diatur secara detil dalam AD-ART. c. Pengawasan terhadap kinerja Koordinator Nasional. d. Membantu Koordinator Nasional dalam melakukan fundraising. Pengurus bertanggungjawab pada Rapat Umum Anggota Jaringan. Tata cara penyelenggaraan rapat tahunan oleh Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Menetapkan Pergantian antar waktu anggota Pengurus yang berhalangan tetap berdasarkan usulan anggota. Pengurus menetapkan pelaksana harian. Pemilihan Pengurus diusulkan oleh Anggota dan dipilih serta disahkan pada Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ).
KOORDINATOR NASIONAL Pasal 11 1. Koordinator Nasional adalah Pelaksana Harian NEW Indonesia yang berfungsi untuk menjalankan mandat dari Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ), yang meliputi : a. Melaksanakan program kerja. b. Mengorganisir penggalian dana. 5
Memfasilitasi sinergisitas antar anggota. d. Mewakili lembaga dalam kerja-kerja jaringan Koordinator nasional dapat dibantu oleh pengelola program dan pengelola keuangan. Koordinator Nasional bertanggungjawab kepada Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ). Masa jabatan Koordinator Nasional adalah satu periode dan setelah itu dapat dipilih lagi untuk satu periode selanjutnya. Mekanisme pengangkatan Koordinator Nasional dan perangkat organisasinya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Pengaturan tentang tugas Koordinator Nasional diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. c.
2. 3. 4. 5. 6.
1.
2. 3.
1. 2.
3.
4.
FORUM ORGANISASI Pasal 12 Permusyawaratan NEW Indonesia terdiri dari; a. Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ). b. Rapat Anggota Tahunan. c. Rapat Pengurus. d. Rapat Sekretariat. e. Rapat lain - lain. Rapat Anggota Luar Biasa adalah forum pengambilan keputusan organisasi setingkat Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ) yang dilaksanakan dalam keadaan darurat. Tata cara dan kewenangan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. RAPAT UMUM ANGGOTA JARINGAN (RUAJ) Pasal 13 Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ) adalah forum pengambilan keputusan tertinggi didalam organisasi. Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ) berwenang untuk : a. Merubah dan menetapkan Anggaran Dasar serta Anggaran rumah Tangga. b. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban narasi dan keuangan (audit) Pengurus dan Koordinator Nasional. c. Menetapkan Program Kerja. d. Menetapkan dan mengangkat Pengurus. e. Memilih dan mengangkat Koordinator Nasional. Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ) diselenggarakan tiap 3 (tiga) tahun sekali pada bulan Oktober dimana tata cara penyelenggaraannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Peserta Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ) terdiri dari; a. Seluruh anggota jaringan. b. Pengurus. 6
Koordinator Nasional. 5. Undangan (jika diperlukan) c.
RAPAT TAHUNAN Pasal 14 1. Rapat Tahunan adalah pengambilan keputusan tertinggi setelah Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ) 2. Kewenangan Rapat Tahunan, membahas tentang : a) Perkembangan pelaksanaan program jaringan, b) Program kerja tahun berikutnya, c) Pengesahan Pergantian Antar Waktu pengurus, d) Pengesahan anggota baru. 3. Tata cara pelaksanaan Rapat Tahunan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5.
RAPAT PENGURUS Pasal 15 Rapat Pengurus adalah rapat yang dihadiri oleh semua anggota Pengurus. Rapat Pengurus dimaksudkan untuk merumuskan kebijakan dan mengevaluasi kegiatan program jaringan dan kinerja sekretariat nasional. Rapat Pengurus dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. Jika diperlukan rapat Pengurus dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Seluruh hasil pertemuan tersebut dilengkapi dengan laporan pertemuan yang disimpan dan dikelola oleh Sekretariat Nasional, kemudian disebarluaskan ke anggota jaringan. RAPAT SEKRETARIAT NASIONAL Pasal 16 Rapat sekretariat nasional adalah rapat yang dilakukan oleh sekretariat nasional. Rapat sekretariat nasional dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Agenda rapat sekretariat nasional adalah membahas hal-hal untuk koordinasi dan kelancaran pengelolaan program jaringan. Rapat sekretariat nasional dipimpin oleh koordinator nasional. Hasi rapat sekretariat nasional dilaporkan kepada Badan Pengurus setiap 3 bulan sekali.
RAPAT LAIN – LAIN Pasal 17 1. Rapat lain – lain diadakan sesuai dengan kebutuhan program. 2. Rapat lain – lain diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus atau Koordinator Nasional sesuai dengan tingkat kebutuhannya. RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA 7
Pasal 18 1. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan jika dalam keadaan darurat, misalnya : a) Koordinator Nasional berhalangan tetap, b) Terjadi pelanggaran terhadap AD/ART dan penyalahgunaan wewenang (korupsi) baik oleh Koordinator Nasional maupun Badan Pengurus. 2. Rapat Anggota Luar Biasa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ). 3. Tata cara pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. AUDIT Pasal 19 1. Penyelenggaraan Audit meliputi Audit Internal dan Eksternal. 2. Audit Internal dilakukan oleh Tim Audit yang terdiri dari perwakilan anggota dan perwakilan Pengurus, sedangkan Audit Eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.
1.
2. 3. 4.
SUMBER KEUANGAN Pasal 20 Sumber keuangan NEW Indonesia didapat dari lembaga donor/mitra, sumbangansumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang disepakati oleh anggota NEW Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip lembaga (bukan berasal dari hasil korupsi/money laundry, hutang luar negeri, perusak lingkungan, dan pelanggar HAM). Pengelolaan keuangan oleh Sekretariat Nasional dipertanggung-jawabkan dalam Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ). Sumber keuangan program dirancang dan dilaksanakan oleh Sekretariat Nasional dengan pertimbangan Badan Pengurus. NEW Indonesia tidak mengizinkan pendapatannya atau kekayaannya dibagikan, atau digunakan, untuk kepentingan/keuntungan pribadi seseorang atau suatu organisasi bukan amal.
KEKAYAAN Pasal 21 1. Kekayaan NEW Indonesia adalah seluruh harta bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh dari sumbangan anggota dan pihak di luar NEW Indonesia baik perorangan maupun kelembagaan, serta hasil kerja NEW Indonesia. 2. Apabila NEW Indonesia dinyatakan bubar, maka seluruh kekayaan NEW Indonesia akan disumbangkan kepada lembaga diluar NEW Indonesia dengan tujuan yang sama dengan NEW Indonesia. KEGIATAN Pasal 22 8
1. Peningkatan kapasitas anggota dan penguatan jaringan. 2. Mempromosikan dan mengadvokasikan pencapaian EFA di tingkat nasional, regional, dan internasional. 3. Kampanye publik tentang hak-hak anak, perempuan, dan masyarakat. 4. Advokasi kebijakan untuk mendorong pencapaian pendidikan untuk semua (EFA 2015). 5. Berperan aktif dalam memajukan pendidikan di Indonesia. 6. Mempererat kerjasama diantara anggota dibidang pendidikan. 7. Melakukan jejaring dalam isu pendidikan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI Pasal 23 1. Perubahan peraturan organisasi dapat dilakukan atas permintaan sekurangkurangnya 50% dari jumlah anggota ditambah satu. 2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dilakukan pada Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ). PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 24 1. Organisasi NEW Indonesia hanya dapat dibubarkan melalui Rapat Anggota Luar Biasa. 2. Pembubaran hanya terjadi jika sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota ditambah satu menyetujuinya. 3. Tatacara pembubaran organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. LAIN-LAIN Pasal 25 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar NEW Indonesia akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan pada Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ) atau Rapat Anggota Luar Biasa.
9
1.
2.
3.
4.
ANGGARAN RUMAH TANGGA KEANGGOTAAN Pasal 1 Calon anggota jaringan terdiri dari lembaga dan individu yang mendaftarkan dan melibatkan diri pada Organisasi NEW Indonesia : a. Calon anggota lembaga adalah lembaga yang berasal dari lembaga penyelenggara pendidikan, profesi, berbasis keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta berbasis advokasi pendidikan. b. Calon anggota individu adalah perorangan yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi, dan pengamat yang konsern dalam bidang pendidikan. Anggota berbasis lembaga berhak : a. Memilih dan dipilih. b. Mendapatkan informasi c. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program. d. Mendapatkan perlindungan dalam kerangka pelaksanaan Visi dan Misi NEW Indonesia. e. Melakukan pembelaan diri. Anggota individu berhak : a. Dipilih tapi tidak mempunyai hak memilih dan mempunyai hak suara. b. Mendapatkan informasi. c. Mendapatkan perlindungan dalam kerangka pelaksanaan visi dan misi NEW Indonesia, d. Melakukan pembelaan diri. Anggota berkewajiban : a. Melaksanakan AD/ART. b. Mematuhi prinsip – prinsip dasar NEW Indonesia
TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA Pasal 2 1. Calon anggota lembaga dan individu dapat diterima jika mendapat rekomendasi minimal dari 2 anggota lembaga. 2. Pengesahan calon anggota lembaga dan individu dilakukan dalam Rapat Tahunan. RAPAT UMUM ANGGOTA JARINGAN (RUAJ) Pasal 3 1. Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ) diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus dan Koordinator Nasional yang terdiri dari Panitia Pengarah dan panitia pelaksana. 2. Panitia Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ) dibentuk selambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan NEW Indonesia.
10
3.
1. 2. 1.
2. 3.
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4.
5.
Penetapan peserta, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ) ditetapkan oleh Pengurus pada rapat pleno yang diselenggarakan oleh Pengurus. RAPAT LUAR BIASA ANGGOTA Pasal 4 Rapat Luar Biasa Anggota dapat dilakukan atas permintaan 2/3 anggota. Kewenangan Rapat Luar Biasa sama dengan Rapat Umum Anggota Jaringan (RUAJ). Panitia Rapat Luar Biasa Anggota terdiri dari : a. Dua orang wakil Pengurus. b. Satu wakil Sekretariat Nasional. c. Dua Wakil anggota. Peserta Rapat Luar Biasa adalah anggota NEW Indonesia. Segala pembiayaan Rapat Luar Biasa difasilitasi oleh Sekretariat Nasional. RAPAT TAHUNAN Pasal 5 Rapat Tahunan merupakan evaluasi tahunan terhadap program kerja organisasi NEW Indonesia. Rapat Tahunan difasilitasi oleh Sekretariat Nasional. Rapat Tahunan mengesahkan calon anggota menjadi anggota NEW Indonesia. Rapat Tahunan diikuti oleh Pengurus, Sekretaris Nasional, Anggota dan Calon Anggota. Rapat Tahunan dihadiri minimal 2/3 dari jumlah anggota. PENGURUS Pasal 6 Pengurus NEW Indonesia mewakili keragaman anggota (tidak dikelompokkelompokkan). Pengurus merupakan individu berbasis lembaga. Pengurus dipilih 3 tahun sekali dalam Rapat Umum Anggota Jaringan. Bila ada anggota Pengurus yang mundur atau berhalangan tetap dari lembaga yang mengutusnya, maka penggantian Pengurus di putuskan dalam Rapat Pengurus. Tetapi, lembaga asal punya hak mengusulkan pengganti. Pergantian Pengurus harus disosialisasikan ke seluruh anggota jaringan.
TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS Pasal 7 1. Mengawal visi-misi dan substansi gerakan 2. Mewakili lembaga dalam jaringan daerah, nasional, regional, dan internasional. 3. Memilih dan menetapkan Pengurus pengganti antar waktu. 11
4. Menjabarkan hasil rapat umum anggota menjadi program dan indikatornya. 5. Monitoring dan supervisi lembaga dan pelaksanaan program. 6. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan jaringan. 7. Menghadiri Rapat Umum Anggota Jaringan, Rapat Pengurus, Rapat Luar Biasa Anggota dan Rapat lain-lain jika dibutuhkan. KOORDINATOR NASIONAL Pasal 8 1. Koordinator Nasional (Kornas) adalah individu dan lembaga yang dipilih dalam Rapat Umum Anggota Jaringan, yang bertanggung jawab mengelola lembaga dan program jaringan serta melakukan koordinasi dengan seluruh anggota jaringan dan elemen lain untuk kepentingan pencapaian EFA. 2. Kornas dipilih 3 tahun sekali dalam Rapat Umum Anggota Jaringan. 3. Kornas akan dianggap berhenti atau bisa diberhentikan, apabila: a) mengundurkan diri, b) sakit panjang, c) melanggar prinsip-prinsip lembaga, dan d) tidak bisa bertanggung jawab secara akuntable dan transparan.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
TUGAS DAN KEWENANGAN KOORDINATOR NASIONAL Pasal 9 Melakukan koordinasi untuk mengakses sumber dana. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan jaringan. Mengelola dan mendistribusi seluruh informasi lembaga dan program ke seluruh anggota jaringan. Mewakili lembaga (fungsi representasi) dalam hubungan dengan pihak lain. Melaporkan perencanaan program dan pelaksanaan program dalam Rapat Tahunan. Mempertanggung jawabkan keseluruhan pelaksanaan program Sekretariat Nasional dalam Rapat Umum Anggota Jaringan.
TATA CARA PEMILIHAN PERANGKAT ORGANISASI Pasal 10 Syarat menjadi Pengurus : 1. Anggota NEW Indonesia. 2. Disetujui oleh lembaga asal anggota untuk menjadi Pengurus NEW Indonesia. 3. Memahami visi dan misi NEW Indonesia 4. Merupakan salah satu unsur pada level manajemen dan atau pengambil keputusan. 5. Konsern terhadap masalah pendidikan di Indonesia. 6. Dipilih oleh anggota jaringan untuk ditetapkan didalam RAPAT UMUM ANGGOTA JARINGAN (RUAJ). 12
7.
Representasi Pengurus keterwakilan Perempuan sebanyak 2 orang dipilih dalam RAPAT UMUM ANGGOTA JARINGAN (RUAJ).
Koordinator Nasional: 1. Berasal dari individu dan perwakilan lembaga yang disetujui oleh lembaga asal. 2. Dipilih dalam RAPAT UMUM ANGGOTA JARINGAN (RUAJ) 3. Syarat calon Koordinator Nasional: a. Anggota NEW Indonesia. b. Memiliki komitmen memajukan NEW Indonesia untuk pencapaian EFA. c. Memahami visi dan misi NEW Indonesia. d. Merupakan salah satu unsur pada level manajemen (pengambil keputusan) jika berasal dari anggota berbasis lembaga. e. Konsern terhadap masalah pendidikan di Indonesia. f. Memiliki pengalaman mengelola lembaga dan program. g. Memiliki kapasitas mengakses dana. h. Tidak sedang menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip – prinsip dasar NEW Indonesia. i. Bersedia menjalankan tugas hingga ke RAPAT UMUM ANGGOTA JARINGAN (RUAJ) berikutnya.
13
