ANGGARAN DASAR SERIKAT PEKERJA DAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN, MINYAK, GAS BUMI DAN UMUM (AD SP KEP DAN FSP KEP) PEMBUKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, Bahwa sesungguhnya kebebasan berkumpul dan berserikat adalah hak setiap Warga Negara baik secara Nasional maupun Internasional, sesuai Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) maupun Konvensi ILO No. 87 dan Konvensi ILO No. 98. Di Indonesia hak berserikat dan berkumpul dijamin serta dilindungi oleh UndangUndang Dasar 1945 terutama Pasal 28 dan khusus untuk kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Oleh karenanya kehadiran suatu organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh hendaklah dipandang sebagai wujud kepedulian dan hak setiap Warga Negara dengan penuh kesadaran, kebersamaan, kesetiakawanan, menyamakan persepsi, visi dan misi dalam mewujudkan kebebasan berkumpul dan berserikat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Bahwa sesuai perkembangan zaman, dari waktu ke waktu dan kemajuan teknologi baik dibidang industri maupun jasa yang terus meningkat seirama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan disegala bidang. Kemajuan yang berkembang pesat ditambah berlakunya era perdagangan bebas dan kompetisi yang kuat dalam dunia usaha, pada akhirnya membawa dampak terhadap sendi-sendi kehidupan kaum pekerja, baik mereka yang bekerja disektor formal maupun informal dan akan menimbulkan dampak bagi dunia usaha juga bagi pekerja. Dalam meningkatan syarat-syarat kerja, kondisi kerja, norma kerja, pengupahan, kesejahteraan jaminan sosial dan lain sebagainya, baik di perusahaan-perusahaan industri barang maupun jasa, maka untuk itu diperlukan pembinaan mental dan kemampuan pekerja yang secara terus menerus dan berkesinambungan serta untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), pembelaan, perlindungan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan, sesuai dengan hakekat serta makna kehidupan sebagai insan manusia, maka diperlukan adanya wadah pekerja, yaitu terbentuknya organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan dan terbentuknya gabungan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut secara Nasional sebagai alat pemersatu.
P a g e 1 | 19
Bahwa untuk mewujudkan peran kaum pekerja/buruh dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, baik untuk kepentingan para pekerja dan keluarganya maupun untuk kepentingan Bangsa dan Negara pada umumnya. Maka terbentuknya organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan ataupun di luar perusahaan, keberadaanya hendaknya mampu menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di tempat kerja melalui peranan organisasi dalam melindungi, membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) serta meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja/buruh beserta keluarganya, melalui terbentuknya gabungan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Nasional diharapkan mampu menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan secara Nasional, melalui perjuangannya dalam berpartisipasi untuk melahirkan Peraturan dan Perundang-undangan yang mampu melindungi kepentingan hak dan kepentingan para pekerja dan keluarganya. Maka untuk itu dalam melaksanakan fungsi dan peranannya para pengurus organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh baik di dalam maupun di luar perusahaan disetiap jenjang organisasi hendaknya senantiasa bertekad untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, menegakkan demokrasi, mengutamakan musyawarah untuk mufakat didalam mengambil langkah-langkah kebijakan organisasi, menjunjung tinggi kesetiakawanan, moralitas agama, kejujuran, untuk mewujudkan masyarakat pekerja/buruh Indonesia dan keluarganya yang sejahtera berdasarkan keadilan sosial. Maka dalam mencapai tujuan tersebut perlu disusun ketentuan-ketentuan yang mengatur derap langkah organisasi didalam suatu aturan dasar, baik organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dibentuk di dalam perusahaan ataupun yang dibentuk di luar perusahaan maupun Gabungan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh secara Nasional melalui Anggaran Dasar sebagai sebagai berikut : BAB I NAMA, BENTUK, SIFAT DAN AZAS PASAL 1 NAMA (1).
Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan adalah organisasi yang dibentuk dengan sukarela secara demokratis oleh para pekerja di dalam perusahaan, yang memproduksi barang maupun jasa yang kegiatan usahanya meliputi sektor Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi maupun sektor-sektor lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi ini bernama “Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum” atau disingkat menjadi “SP KEP”;
(2).
Organisasi Serikat Pekerja yang dibentuk di luar perusahaan adalah organisasi yang dibentuk oleh para pekerja secara perseorangan di luar perusahaan, dapat mempergunakan nama SP KEP seperti dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, atau dengan nama Serikat Pekerja lain yang menyatakan bergabung dengan FSP KEP;
(3).
Gabungan dari organisasi SP KEP seperti dimaksud dalam ayat (1) dan ataupun organisasi seperti dimaksud pada ayat (2) di Tingkat Nasional disebut
P a g e 2 | 19
Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum atau disingkat menjadi FSP KEP yang dibentuk dan disepakati melalui Musyawarah Nasional. PASAL 2 BENTUK Gabungan organisasi seperti dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) tersebut diatas, adalah berbentuk Federasi. PASAL 3 SIFAT Organisasi SP KEP dan FSP KEP adalah organisasi pekerja yang bersifat bebas dan bertanggung jawab, mandiri, demokratis, independen, amanah serta mengutamakan kesetiakawanan. PASAL 4 ASAS Organisasi SP KEP dan FSP KEP adalah organisasi pekerja berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; BAB II WAKTU, KEDUDUKAN DAN AFILIASI PASAL 5 WAKTU (1). SP KEP dan FSP KEP adalah kelanjutan dari organisasi Serikat-Serikat Buruh Lapangan Pekerjaan-Federasi Buruh Seluruh Indonesia (SBLP FBSI) yang telah diubah, diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan waktu dan Peraturan serta Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, FSP KEP didirikan pada tanggal 30 Nopember 1990; (2). SP KEP dan FSP KEP didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. PASAL 6 KEDUDUKAN (1). Organisasi SP KEP yang dibentuk di perusahaan berkedudukan di setiap Perusahaan; (2). Organisasi SP KEP yang dibentuk di luar perusahaan atau dengan nama Serikat Pekerja lain seperti yang dimaksud Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar ini, berkedudukan di setiap daerah dimana organisasi SP KEP tersebut dibentuk; (3). Organisasi FSP KEP berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
PASAL 7 AFILIASI P a g e 3 | 19
(1). Serikat Pekerja yang telah terbentuk di perusahaan dengan mempergunakan Anggaran Dasar ini sebagai Anggaran Dasar secara otomatis bergabung (berafiliasi) dengan FSP KEP; (2). Serikat Pekerja lain yang dibentuk di dalam perusahaan dan/atau Serikat pekerja yang dibentuk di luar perusahaan, dapat bergabung dengan FSP KEP dengan cara menyatakan bergabung secara tertulis dan menerima Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) FSP KEP sebagai Pedoman Organisasi Serikat Pekerja tersebut; (3). FSP KEP dapat bergabung/berafiliasi dan mengadakan kerjasama dengan Serikat Pekerja- Serikat Pekerja di tingkat Nasional maupun Internasional dan/atau menjadi anggota Serikat Pekerja Internasional; (4). Afiliasi yang dimaksud pada ayat (3) di atas dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan AD-ART, garis perjuangan FSP KEP dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (5). Organisasi FSP KEP dan struktur disemua tingkatannya bukan bagian serta bukan bagian sub -struktur dari partai politik. BAB III TUJUAN DAN FUNGSI PASAL 8 TUJUAN Organisasi SP KEP dan FSP KEP serta struktur disemua tingkatannya didirikan dengan tujuan sebagai berikut: (1). Menghimpun dan mempersatukan kaum pekerja guna mewujudkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan antara sesama kaum pekerja; (2). Turut serta berperan aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita Negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama mengenai hak-hak pekerja seperti berikut ini: a. Hak untuk memperoleh atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; b. Hak pekerja dalam kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 18 tahun 1956 dan Undang-undang Nomor 21 tahun 2000; c. Untuk mewujudkan tercapainya Kesejahteraan Sosial masyarakat yang adil dan merata sesuai Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; (3). Mewujudkan terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan berdasarkan kesetaraan dalam kemitraan; (4). Mewujudkan tercapainya kesejahteraan dan Jaminan Sosial kaum pekerja dan keluarga pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya, khususnya masyarakat pekerja dan keluarganya; P a g e 4 | 19
(5). Mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi pekerja dalam melaksanakan pekerjaanya. PASAL 9 FUNGSI Untuk mencapai tujuan seperti yang dimaksud dalam Pasal (8), Organisasi SP KEP dan FSP KEP serta struktur disemua tingkatannya dalam melaksanakan berbagai fungsi, antara lain sebagai berikut: (1). Ikut berperan aktif dan berpartisipasi pada Pembangunan Nasional didalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia; (2). Memperjuangkan terwujudnya perundang-undangan pada umumnya, khususnya peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berpihak kepada kepentingan pekerja dan keluarganya sesuai perkembangan zaman dan kemajuan teknologi; (3). Memperjuangkan hak-hak pekerja, peningkatan upah, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya; (4). Memperjuangkan dan meningkatkan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Pensiun dan Jaminan Sosial dalam arti yang lebih luas; (5). Memperjuangkan peningkatkan dan perbaikan syarat-syarat kerja, norma kerja dan kondisi kerja yang mencerminkan keadilan maupun tanggungjawab sosial; (6). Memperjuangkan hak dan kepentingan kaum pekerja melalui Perlindungan dan Pembelaan, baik di lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan termasuk di Lembaga Peradilan; (7). Menyelenggarakan Pendidikan kepada pekerja/anggota dan Pengurus Organisasi, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecerdasan dibidang Hubungan Industrial maupun tentang manajemen perusahaan serta hal lain yang terkait dengan Hubungan Industrial; (8). Mendorong terbentuknya badan-badan usaha yang sah, seperti koperasi pekerja di perusahaan ataupun di luar perusahaan; (9). Memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan untuk dimiliki para pekerja; (10). Bekerjasama dengan Serikat Pekerja-Serikat Pekerja di tingkat Nasional maupun Internasional, pemerintah maupun non pemerintah, untuk tercapainya tujuan kemajuan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART serta perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV BENDERA, LAMBANG, IKRAR DAN MARS ORGANISASI P a g e 5 | 19
PASAL 10 BENDERA Disamping bendera Merah Putih sebagai bendera Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, organisasi SP KEP dan FSP KEP serta struktur disemua tingkatannya mempunyai Panji atau Pataka sebagai bendera organisasi dengan warna dasar hijau muda dan ditengahnya terdapat lambang organisasi. PASAL 11 LAMBANG (1). Lambang organisasi FSP KEP dan struktur disemua tingkatannya berupa tulisan huruf FSP KEP yang telah didesign; (2). Warna lambang organisasi dimaksud warna merah; (3). Warna hijau muda untuk warna dasar/latar belakang.
PASAL 12 IKRAR ORGANISASI (1). Sebagai rasa kesetiaan dan janji bagi setiap anggota dan pengurus terhadap Organisasi perlu ditetapkan adanya IKRAR ORGANISASI; (2). Ketentuan mengenai isi naskah IKRAR ORGANISASI dituangkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD ini. (3). Ketentuan mengenai Aturan dan Tata Cara pengucapan IKRAR ORGANISASI dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam ART. PASAL 13 MARS ORGANISASI (1). Untuk menjalin rasa solidaritas dan membangkitkan semangat juang para anggota serta pengurus organisasi SP KEP dan FSP KEP mempunyai lagu dalam bentuk Mars; (2). Mars organisasi sebagai dimaksud dalam ayat (1) tersebut akan diatur dan ditetapkan dalam PO. BAB V KEANGGOTAAN PASAL 14 ANGGOTA (1). Anggota SP KEP adalah orang yang bekerja di dalam perusahaan seperti dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar ini;
P a g e 6 | 19
(2). Organisasi pekerja yang dibentuk di dalam perusahaan dan atau diluar perusahaan beserta para pekerja yang menjadi anggotanya dengan menggunakan AD dan ART, secara otomatis menjadi anggota dari FSP KEP; (3). Anggota FSP KEP dapat juga perorangan yang tunduk, taat dan melaksanakan AD dan ART FSP KEP dan peraturan-peraturan organisasi lainnya; (4).
Mengenai ketentuan Aturan dan Tata Cara untuk menjadi anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga FSP KEP. PASAL 15 KEWAJIBAN ANGGOTA
Setiap anggota SP KEP dan FSP KEP wajib: (1).
Mentaati dan melaksanakan AD dan ART, PO serta keputusan-keputusan dan ketetapan organisasi FSP KEP;
(2). Membela, melindungi, memperjuangkan dan menjunjung tinggi nama baik organisasi; (3). Membayar iuran dengan tertib, membayar uang pangkal bagi anggota baru kepada organisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ART dan PO; (4).
Memelihara, membina dan memupuk rasa memiliki organisasi dengan jalan turut serta berperan aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan roda kehidupan organisasi;
(5). Mengikuti dan menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, sidang organisasi, pendidikan dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi. PASAL 16 HAK ANGGOTA Setiap anggota SP KEP dan FSP KEP mempunyai hak: (1). Memilih dan dipilih sebagai pengurus dalam struktur organisasi melalui forum musyawarah sesuai tingkatannya; (2). Menyampaikan pendapat, saran baik secara lisan maupun tertulis, untuk kepentingan dan kemajuan organisasi; (3). Mendapat perlindungan, pembelaan dan bimbingan dari organisasi dalam bidang Hubungan Industrial, baik langsung ditempat kerja maupun diluar tempat kerja, ataupun melalui pertemuan anggota secara berkala, mengikuti pendidikan ataupun kursus-kursus, lokakarya maupun seminar; (4). Membela diri atau dibela jika diindikasikan atau diduga melakukan tindakan indisipliner terhadap organisasi, pembelaannya dilaksanakan dalam sidangsidang organisasi, atau dalam rapat organisasi yang secara khusus diadakan untuk itu.
P a g e 7 | 19
PASAL 17 PENGHARGAAN, SANKSI DAN REHABILITASI (1). Penghargaan penghormatan organisasi terhadap anggota yang telah berjasa terhadap organisasi; (2). Sanksi adalah tindakan yang diputuskan oleh organisasi terhadap anggota maupun pengurus SP KEP maupun FSP KEP yang melakukan tindakan pidana kejahatan dan/atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, AD, ART dan Peraturan Organisasi; (3). Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik, harkat, martabat dan hak anggota dan/atau pengurus SP KEP maupun FSP KEP; (4). Ketentuan mengenai penghargaan, sanksi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam ART. BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN PASAL 18 STUKTUR ORGANISASI Dalam menghimpun dan mempersatukan anggotanya, FSP KEP mengorganisir kaum pekerja berdasarkan kegiatan industri di sektor Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum yang disusun secara vertikal sebagai berikut: (1). Tingkat Unit Kerja adalah organisasi SP KEP yang menghimpun dan mempersatukan anggota-anggotanya di perusahaan-perusahaan sektor industri Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum yang selanjutnya disebut Unit Kerja; (2). Di Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Ekonomi Khusus dapat dibentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai perwakilan DPP FSP KEP jika terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum dari perusahaan-perusahaan di wilayahnya; (3). Di Daerah Provinsi dapat dibentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebagai perwakilan DPP FSP KEP jika terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) DPC FSP KEP dan/atau 6 (enam) Unit Kerja di wilayahnya; (4). Di Tingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSP KEP yang merupakan Pimpinan Tertinggi Organisasi, menghimpun dan mempersatukan seluruh anggotanya melalui Unit Kerja – Unit Kerja SP KEP dari seluruh wilayah Indonesia sebagai induk organisasi Federasi di tingkat Nasional; (5). Untuk kepengurusan disetiap jenjang organisasi bersifat kolektif dan kolegial.
P a g e 8 | 19
PASAL 19 SUSUNAN PENGURUS (1). PIMPINAN UNIT KERJA (PUK) a. Dapat dibentuk jika sekurang-kurangnya mempunyai 10 orang anggota di suatu perusahaan atau di luar perusahaan; b. Pengurus diangkat dan dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota dalam forum Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) atau Musyawarah Anggota dan disahkan dengan Surat Keputusan (SK) DPC FSP KEP; c. Pengurus sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang atau disesuaikan kebutuhan dengan jumlah maksimum 11 (sebelas) orang; d. Susunan Pengurus terdiri dari: Seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang atau beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara dan seorang atau beberapa orang wakil bendahara; e. Masa bhakti PUK SP KEP selama 3 (tiga) tahun; f.
Jika diperlukan, Pengurus/PUK SP KEP dapat membentuk Komisaris dengan masa bhakti disesuaikan dengan masa bhakti kepengurusan;
g. Melaporkan dan menyampaikan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan organisasi langsung kepada Anggota dalam forum MUSNIK. (2). DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) a. Dapat dibentuk didaerah Kabupaten/Kota/Kawasan Ekonomi Khusus, jika terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) PUK; b. Pengurus diangkat dan dipilih PUK di wilayahnya dalam forum Musyawarah Cabang (MUSCAB) dan disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FSP KEP; c. Pengurus sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang sebagai pengurus harian dan ditambah sejumlah anggota pengurus pleno dan/atau disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan di wilayah yang bersangkutan; d. Susunan pengurus terdiri dari : Seorang Ketua dan seorang dan/atau beberapa orang Wakil Ketua Bidang, seorang sekretaris dan beberapa orang wakil sekretaris seorang wakil sekretaris, serta seorang bendahara dan beberapa wakil bendahara. e.
Masa bhakti Dewan Pimpinan Cabang FSP KEP Kabupaten/Kota/Kawasan Ekonomi Khusus (DPC FSP KEP) selama 4 (empat) tahun.
(3). DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) a.
Dapat dibentuk disuatu wilayah Provinsi memenuhi persyaratan sekurangkurangnya terdapat 2 (dua) Dewan Pimpinan Cabang dan/atau mempunyai 6 (enam) PUK;
b. Pengurus diangkat, dipilih dalam forum Musyawarah Daerah (MUSDA) yang diusulkan oleh PUK di wilayahnya, ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSP KEP;
P a g e 9 | 19
c. Pengurus sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang sebagai pengurus harian dan ditambah sejumlah anggota pengurus pleno dan/atau disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan di wilayah yang bersangkutan; d. Susunan pengurus terdiri dari : Seorang Ketua dan seorang dan/atau beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris dan beberapa orang wakil sekretaris, serta seorang bendahara dan beberapa orang wakil bendahara seorang wakil bendahara; e.
Masa bhakti Dewan Pimpinan Daerah (DPD) selama 5 (lima) tahun.
(4). DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSP KEP merupakan Pimpinan Tertinggi Organisasi tingkat Nasional sesuai Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 2, berkedudukan sesuai dengan Pasal (6) sebagai induk organisasi dan pemersatu anggota melalui Unit Kerja – Unit Kerja, dari sektor industri Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan sektor lainnya atau Umum di seluruh wilayah Indonesia; b. Pimpinan Tingkat Nasional diangkat dan dipilih dari anggota, oleh anggota secara demokratis dalam forum Musyawarah anggota di tingkat Nasional (MUNAS); c. Pimpinan Tingkat Nasional sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang sebagai pimpinan harian dan ditambah sejumlah anggota pengurus pleno dan atau disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan perkembangan industri secara Nasional; d. Susunan Pimpinan terdiri dari : Seorang Ketua Umum didampingi seorang Wakil Ketua Umum dan seorang atau beberapa orang Ketua Bidang, seorang Sekretaris Jenderal didampingi seorang atau beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, seorang Bendahara Umum dan seorang atau beberapa Wakil Bendahara; e.
Masa bhakti Pimpinan Tingkat Nasional (DPP FSP KEP) selama 5 (lima) tahun. PASAL 20 PENGAKUAN DAN SAHNYA KEPENGURUSAN
Ketentuan mengenai aturan, tata cara prosedur pengakuan dan sahnya sebuah kepengurusan organisasi diatur lebih lanjut dalam ART. BAB VII ORGAN KELENGKAPAN ORGANISASI PASAL 21 DEWAN PEMBINA ORGANISASI (DPO) 1)
Dewan Pembina Organisasi diangkat dan ditetapkan dalam MUNAS;
2)
Fungsi dan kewenangan Dewan Pembina Organisasi : a.
Memberikan pertimbangan, masukan dan membangun dan mengembangkan organisasi;
P a g e 10 | 19
rekomendasi
dalam
hal
3) 4) 5)
b.
Memberikan nasihat sekaligus mengawasi pengurus dan/atau FSP KEP apabila terindikasi adanya penyimpangan dari AD dan ART FSP KEP;
c.
Dapat mewakili Organisasi berdasarkan penugasan dari DPP FSP KEP;
Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Pembina Organisasi adalah mantan pengurus DPP/DPD/DPC FSP KEP yang memiliki pengabdian dan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun berturut-turut; Jumlah Dewan Pembina Organisasi sebanyak tiga orang dengan satu orang ketua dan dua orang anggota; Keberadaan Dewan Pembina Organisasi hanya di tingkat Nasional atau Pusat. PASAL 22 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ORGANISASI ( BPKO )
Dalam rangka mengoptimalkan dan menjalankan tugas serta fungsinya, maka dibentuk organ kelengkapan organisasi yang selanjutnya disebut Badan Pemeriksa Keuangan Organisasi, dengan ketentuan : a.
Badan Pemeriksa Keuangan Organisasi adalah lembaga independen yang merupakan alat kelengkapan Organisasi yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan keuangan organisasi;
b.
Komposisi dan Personalia BPKO dipilih dan ditetapkan oleh DPP FSP KEP;
c.
Jumlah pengurus sebanyak-banyaknya 5 (lima);
d.
Susunan pengurus terdiri dari: Seorang Ketua, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Anggota;
e.
Masa bhakti Badan Pemeriksa Keuangan Organisasi (BPKO) adalah selama 5 (lima) tahun;
f.
Kegiatan BPKO dilaporkan kepada DPP FSP KEP;
g.
Tata Kerja BPKO diatur dalam Peraturan Organisasi;
seorang Sekretaris dan
PASAL 23 SATUAN TUGAS KHUSUS 1). Yang dimaksud dengan Satuan Tugas Khusus adalah alat Kelengkapan Organisasi yang merupakan bagian struktur organisasi yang dikoordinir oleh PUK SP KEP, DPC FSP KEP, DPD FSP KEP sampai dengan DPP FSP KEP sesuai dengan tingkatannya; 2). Satuan Tugas Khusus yang dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah Komando Pasukan KEP yang disingkat KOPASKEP; 3). Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tugas, fungsi dan lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi (PO). Pasal 24 1). Sesuai mandat dan kewenangannya maka DPP FSP KEP dapat membentuk lembaga atau badan yang peruntukannya dalam rangka menunjang kegiatan organisasi; 2). Jika diperlukan DPP FSP KEP berwenang membentuk biro-biro yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi. P a g e 11 | 19
BAB VIII PERTEMUAN ORGANISASI PASAL 25 PERTEMUAN ORGANISASI DI TINGKAT UNIT KERJA Pertemuan organisasi di tingkat Unit Kerja terdiri dari : (1). Musyawarah Anggota/Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) adalah pertemuan organisasi yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh PUK SP KEP, dengan wewenang sebagai berikut: a. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban untuk masa bhakti yang telah dilaksanakan; b. Menetapkan program kerja PUK SP KEP; c. Memilih dan menetapkan pengurus PUK SP KEP; d. Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) dihadiri oleh: 1). Anggota SP KEP di dalam perusahaan; 2). Seluruh Pengurus PUK SP KEP; 3). Utusan DPC FSP KEP setempat selaku perwakilan DPP FSP KEP dan/atau DPD FSP KEP setempat bila DPC FSP KEP belum terbentuk dan bertindak selaku pengawas dan/atau narasumber. (2). Rapat Kerja Unit Kerja (RAKERNIK) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa bhakti kepengurusan berlangsung dan dihadiri oleh: a. Anggota SP KEP di perusahaan; b. Pengurus PUK SP KEP; c. Utusan DPC FSP KEP setempat selaku perwakilan DPP FSP KEP dan/atau DPD FSP KEP setempat bila DPC FSP KEP belum terbentuk dan bertindak selaku pengawas dan/atau narasumber; d. Kegiatan Rapat Kerja Unit Kerja adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan organisasi di Unit Kerja dan membuat Rekomendasi organisasi; (3). Ketentuan lebih lanjut tentang Aturan, Tata Cara pelaksanaan Musnik dan Rakernik yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur di dalam ART dan/atau Peraturan Organisasi. PASAL 26 PERTEMUAN ORGANISASI DI TINGKAT CABANG Pertemuan organisasi di tingkat Cabang terdiri dari: (1). Musyawarah Cabang (MUSCAB) adalah pertemuan organisasi yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali oleh DPC FSP KEP di tingkat Kabupaten/Kota/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan kewenangan sebagai berikut: a.
Mengevaluasi dan menilai Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk masa bhakti yang sudah dilalui;
P a g e 12 | 19
b.
Menyusun dan Menetapkan Program Kerja DPC FSP KEP di Kabupaten/Kota/KEK;
c.
Memilih dan menetapkan kepengurusan yang baru;
d.
Musyawarah Cabang (MUSCAB) dihadiri oleh:
Daerah
1). Utusan PUK SP KEP; 2). Pengurus DPC FSP KEP; 3). Utusan DPD FSP KEP sebagai perwakilan DPP FSP KEP dan/atau utusan DPP FSP KEP dalam hal DPD FSP KEP belum terbentuk di daerah tersebut dan bertindak selaku pengawas dan/atau narasumber; (2). Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) dilaksanakan oleh DPC FSP KEP sekurang kurangnya 1 (satu) kali selama masa bhakti kepengurusan berlangsung dan dihadiri oleh: a. Utusan PUK SP KEP; b. Pengurus DPC FSP KEP; c. Utusan dari DPD FSP KEP sebagai perwakilan DPP FSP KEP dan/atau utusan DPP FSP KEP dalam hal DPD FSP KEP belum terbentuk di daerah tersebut dan bertindak selaku pengawas dan/atau narasumber; d. Kegiatan RAKERCAB adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan organisasi di daerah Kabupaten / Kota/KEK dan membuat Rekomendasi organisasi; (3). Ketentuan tentang Aturan dan Tata Cara pelaksanaan MUSCAB dan RAKERCAB yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur di dalam ART. PASAL 27 PERTEMUAN ORGANISASI DI TINGKAT DAERAH Pertemuan Organisasi di tingkat Daerah terdiri dari: (1). Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah pertemuan organisasi yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPD FSP KEP, dengan wewenang sebagai berikut: a.
Mengevaluasi dan menilai Laporan Pertanggung Jawaban untuk masa bhakti dari pengurus yang sudah dilalui;
b. Menyusun dan Menetapkan Program Kerja organisasi FSP KEP di Daerah Provinsi; c. Memilih dan menetapkan kepengurusan yang baru; d. Musyawarah Daerah (MUSDA) dihadiri oleh: 1). Utusan dari PUK SP KEP; 2). Utusan dari DPC FSP KEP; 3). Pengurus DPD FSP KEP; 4). Utusan dari DPP FSP KEP selaku pengawas dan narasumber;
P a g e 13 | 19
(2). Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa bhakti kepengurusan berlangsung, diselenggarakan oleh DPD FSP KEP dan dihadiri oleh: a. Utusan dari PUK SP KEP; b. Utusan dari DPC FSP KEP;` c. Pengurus DPD FSP KEP; d. Utusan dari DPP FSP KEP selaku pengawas dan narasumber; e. Kegiatan RAKERDA adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan organisasi di wilayah Provinsi dan membuat Rekomendasi organisasi; (3). Ketentuan tentang Aturan dan Tata Cara pelaksanaan MUSDA dan RAKERDA akan diatur lebih lanjut dalam ART. PASAL 28 PERTEMUAN ORGANISASI TINGKAT NASIONAL Pertemuan organisasi di Tingkat Nasional terdiri dari: (1). Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah pertemuan organisasi yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPP FSP KEP, sesuai dengan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar ini, dengan wewenang sebagai berikut: a.
Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban pengurus DPP FSP KEP sesuai dengan masa bhakti kepengurusan yang telah dilaksanakan;
b.
Merubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Menetapkan dan memutuskan serta mengesahkan perubahan tersebut menjadi AD dan ART Organisasi;
c.
Menetapkan dan memutuskan Keputusan-keputusan organisasi secara Nasional, yaitu: 1). Program Kerja Organisasi secara Nasional/Umum; 2). Rekomendasi dan garis-garis perjuangan organisasi FSP KEP;
d.
Memilih, menetapkan dan mengesahkan Kepengurusan DPP FSP KEP dan Kepengurusan lembaga yang menjadi alat/organ Kelengkapan Organisasi FSP KEP;
e. Musyawarah Nasional (MUNAS) dihadiri oleh: 1). 2) 3). 4). 5). 6).
Pengurus DPP FSP KEP yang masih aktif dan masih sah sesuai isi AD dan ART Organisasi; DPO; BPKO; Utusan dari DPD FSP KEP; Utusan dari DPC FSP KEP; Utusan dari PUK SP KEP;
(2). Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa bhakti periode kepengurusan, dan dihadiri oleh: a. Seluruh Pengurus DPP FSP KEP yang masih sah sesuai isi AD dan ART; b. Utusan BPKO; P a g e 14 | 19
c. Utusan dari PUK SP KEP; d. Utusan dari Pengurus Serikat Pekerja yang dibentuk diluar perusahaan (SP Profesi) yang sudah bergabung dengan FSP KEP; e. Utusan dari DPC FSP KEP; f. Utusan dari DPD FSP KEP; (3). Kegiatan RAKERNAS adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan organisasi secara nasional, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka optimalisasi kinerja serta membuat Rekomendasi organisasi; (4). Ketentuan tentang pelaksanaan MUNAS dan RAKERNAS yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur di dalam ART. BAB IX MUSYAWARAH LUAR BIASA DAN DEMISIONER PASAL 29 MUSYAWARAH LUAR BIASA Yang dimaksud dengan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) adalah penyelenggaraan sebuah Musyawarah yang tidak mengacu pada Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 (1) dan Pasal 28 ayat (1), Musyawarah Luar Biasa dapat dilakukan dalam hal: (1). Seorang Ketua Umum dan/atau Ketua Terpilih berhalangan tetap maka pergantiannya dilakukan melalui forum MUSLUB sesuai dengan tingkatannya; (2). Seorang Ketua Umum dan/atau Ketua Terpilih telah mendapatkan mossi tidak percaya dari mayoritas anggotanya; (3). Seorang Ketua Umum dan/atau Ketua Terpilih terbukti melakukan pelanggaran AD dan ART; (4). Ketentuan mengenai Aturan, Tata Cara dan Prosedur penyelenggaraan MUSLUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) Pasal ini akan diatur dalam ART. PASAL 30 DEMISIONER (1). Yang dimaksud dengan Demisioner adalah masa transisi kepemimpinan organisasi selama kurun waktu tertentu yang lazim terjadi pada saat sebuah Musyawarah berlangsung sesuai dengan tingkatannya; (2). Pada saat kondisi atau status kepengurusan dinyatakan Demisioner oleh Pimpinan Musyawarah (Pimpinan Sidang) maka otomatis kewenangan/mandat yang dimilikinya dikembalikan sepenuhnya kepada Pimpinan Musyawarah sesuai dengan tingkatannya; (3). Ketentuan mengenai status Demisioner yang menyangkut kewenangan atau mandat dan status kepengurusannya diatur lebih lanjut dalam ART.
P a g e 15 | 19
BAB X KEUANGAN PASAL 31 SUMBER KEUANGAN (1). Sumber keuangan organisasi berasal dari: a. Uang pangkal dari setiap anggota; b. Uang iuran wajib dari setiap anggota; c. Uang Konsolidasi; d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku; (2). Ketentuan tentang Aturan, Besaran dan Tata Cara pembayaran dan/atau pendistribusian iuran/keuangan organisasi seperti dimaksud pada ayat (1), lebih lanjut diatur dalam ART dan/atau Peraturan Organisasi (PO). PASAL 32 HARTA KEKAYAAN ORGANISASI 1).
Seluruh harta kekayaan yang telah terkumpul dan/atau dimiliki oleh dan atas nama organisasi disemua tingkatan adalah menjadi milik organisasi;
2).
Harta kekayaan Organisaasi sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang dibeli atas nama organisasi maupun atas nama satu atau atas nama beberapa orang pengurus yang ditunjuk untuk itu;
3).
Harta kekayaan organisasi terdiri dari: a). Harta bergerak b). Harta tidak bergerak c). Uang/dana yang ada di rekening Bank dan/atau Deposito atas nama Organisasi, maupun uang/dana yang ada di kas organisasi. PASAL 33 PENGELOLAAN DAN LAPORAN KEUANGAN
(1).
Keuangan organisasi disemua transparan dan akuntabel;
tingkatan
harus
dikelola
secara
tertib,
(2).
Keuangan organisasi disusun dalam suatu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
(3).
RAPBO disusun oleh Pengurus di setiap tingkatan dan ditetapkan dalam rapat kerja menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Organisasi (APBO);
(4).
RAPBO yang dimaksud dengan ayat (3), mengatur tentang pendapatan dan belanja kegiatan organisasi yang membutuhkan pembiayaan dalam kapasitas tertentu;
(5). Penggunaan keuangan organisasi atau belanja organisasi harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam APBO dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Organisasi; P a g e 16 | 19
(6).
Secara berkala setiap jenjang organisasi wajib membuat dan menyampaikan laporan setiap 1 (satu) tahun sekali. PASAL 34 PENGAWASAN DAN SANKSI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN
(1).
Untuk melakukan pemeriksaan keuangan organisasi, DPP FSP KEP dan BPKO seperti dimaksud dalam Pasal 22 Anggaran Dasar ini, dapat membentuk Badan Pengawas Keuangan disetiap jenjang organisasi;
(2). Untuk melakukan pemeriksaan keuangan DPP FSP KEP dan BPKO dapat menggunakan jasa Akuntan Publik; (3).
Tata Cara pembentukan dan Tata Kerja Badan Pengawas Keuangan seperti dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi;
(4).
Dalam hal ditemukan penyimpangan terhadap pengelolaan organisasi dari hasil pengawasan, maka akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan BPKO;
(5). Ketentuan mengenai pengawasan dan sanksi atas pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi akan diatur dalam ART. BAB XI PENGESAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL 35 PENGESAHAN ANGGARAN DASAR Pengesahan Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya dilakukan di dalam MUNAS I (pertama) SP KEP di Wisma Caringin – Bogor, pada tanggal Sebelas Oktober Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima (11-10-1995) dan telah beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia melalui forum MUNAS ; 1).
Perubahan Pertama Anggaran Dasar ini dilakukan pada MUNAS II FSP KEP di Hotel Mars, Cipayung – Bogor, pada tanggal 31 Juli 2000 sampai dengan 04 Agustus 2000;
2).
Perubahan Kedua Anggaran Dasar ini dilakukan pada MUNAS III FSP KEP di Hotel Jaya Raya, Cipayung – Bogor, pada tanggal 05 September 2005 sampai dengan 07 September 2005;
3).
Perubahan Ketiga Anggaran Dasar ini dilakukan pada MUNAS IV FSP KEP di Hotel Grand Mangku Putra, Cilegon – Banten, pada tanggal 27 September 2011 sampai dengan 29 September 2011.
4). Perubahan Keempat Anggaran Dasar ini dilakukan pada MUNAS V FSP KEP di Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ungaran-Semarang, Jawa Tengah Pada Tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016. P a g e 17 | 19
PASAL 36 PERUBAHAN Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan melalui forum MUNAS FSP KEP. BAB XII PASAL 37 PEMBUBARAN ORGANISASI 1.
(1) Apabila terjadi pembubaran organisasi ditingkat PUK SP KEP, DPC FSP KEP atau DPD FSP KEP maka seluruh harta menjadi hak sepenuhnya DPP FSP KEP dan dijadikan asset dan/atau milik organisasi serta dipergunakan untuk kepentingan organisasi;
2.
Organisasi FSP KEP hanya dapat dibubarkan oleh forum MUNAS dan/atau MUNASLUB yang khusus diadakan untuk itu;
3.
MUNAS dan/atau MUNASLUB sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ¾ (tiga perempat) dari seluruh PUK SP KEP dan disetujui oleh ¾ (tiga perempat) suara yang hadir;
4.
Apabila terjadi pembubaran organisasi, maka pemanfaatan seluruh harta milik organisasi diputuskan dalam MUNAS dan/atau MUNASLUB;
5.
Ketentuan mengenai Aturan dan Tata Cara penyelenggaraan MUNAS dan/atau MUNASLUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XIII ATURAN PERALIHAN PASAL 38
(1). Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Anggaran Dasar ini mulai berlaku, seluruh perangkat organisasi wajib menyesuaikan dengan Anggaran Dasar ini; (2). PUK SP KEP, DPC FSP KEP dan DPD FSP KEP yang sudah berakhir masa bhaktinya/jabatannya setelah berlakunya Anggaran Dasar ini, maka tata cara pembentukan kepengurusan yang baru wajib menyesuaikan diri dengan isi Anggaran Dasar ini; (3). Dalam hal terjadi keadaan darurat dan/atau keadaan yang luar biasa yang bersifat situasional disetiap jenjang organisasi, sehingga menghambat kelancaran Tugas dan Fungsi Organisasi dan/atau dapat menimbulkan perpecahan dan/atau pertentangan dikalangan anggota, maka DPP FSP KEP sebagai Penanggung Jawab Tertinggi Organisasi dapat membekukan dan/atau menonaktifkan dan/atau mengambil alih Kepengurusan Organisasi yang bermasalah tersebut; (4). Sebelum DPP FSP KEP melakukan tindakan seperti dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas, maka DPP FSP KEP terlebih dahulu melakukan klarifikasi P a g e 18 | 19
dan/atau investigasi kepada struktur dibawahnya dalam rangka mengambil kebijakan; (5). Tanpa mengecualikan Pasal 36 Anggaran Dasar ini, apabila terjadi perubahan aturan ataupun peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan di Indonesia yang mengharuskan penyesuaian Anggaran Dasar ini, maka penyesuaiannya dimaksud akan diatur melalui Peraturan Organisasi. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP PASAL 39 (1). Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga; (2). AD dan ART SP KEP dan FSP KEP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; (3). Organisasi SP KEP dan FSP KEP di seluruh wilayah Indonesia hanya mempunyai satu AD dan ART, berlaku untuk seluruh perangkat organisasi mulai dari tingkat PUK SP KEP, DPC FSP KEP dan DPD FSP KEP serta DPP FSP KEP; (4). Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam AD dan ART akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSP KEP melalui PO; (5). AD dan ART ditetapkan dalam MUNAS V FSP KEP yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016 di Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ungaran-Semarang Jawa Tengah dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. DITETAPKAN DI : UNGARAN, SEMARANG-JAWA TENGAH PADA TANGGAL : 29 OKTOBER 2016 PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) V FEDERASI SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI, PERTAMBANGAN, MINYAK, GAS BUMI DAN UMUM
(MANSAH) Ketua
(MARMIN HARTONO,S.H.) (ERNI SUHERMI) Wkl. Ketua Sekretaris
P a g e 19 | 19
(NARSO) Anggota
(AGUS TALIS JONI) Anggota
