KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA NOMOR : KEP-06a/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA ( FSP KAHUTINDO ) Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia Menimbang

: a. Bahwa Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia yang merupakan pelaksana kedaulatan tertinggi organisasi telah ditetapkan untuk diselenggarakan pada tanggal 01-04 Agustus 2009 bertempat di LPP Convention Hotel Demangan, Yogyakarta. b. Bahwa Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia mempunyai tugas dan wewenang antara lain untuk menetapkan dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dalam upaya memenuhi kebutuhan anggota, Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia secara aklamasi melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia.

Mengingat

: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia, beserta perubahannya. b. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, beserta peraturan pelaksanaannya. c. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-01/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Penetapan Jadwal Acara Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO. d. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-02/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO. e. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-03/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO. g. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-05/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Penetapan Komisi Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO.

KEP-06a : AD-ART KAHUTINDO

1

Memperhatikan : a. Saran dan Pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Komisi Organisasi dan AD-ART Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia pada tanggal 03 Agustus 2009. b. Hasil permusyawaratan dalam sidang Paripurna IV Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia pada tanggal 03 Agustus 2009. Memutuskan Menetapkan

: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA (FSP KAHUTINDO).

Pertama

: Menetapkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia.

Kedua

: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Kahutindo adalah sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila didalamnya terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Y o g y a k a r t a Pada Tanggal : 3 Agustus 2009 PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA (FSP KAHUTINDO)

AGUS SALIM Anggota

BAKHRI Anggota

R. CHANDRAYANA F. Ketua merangkap Anggota


YUNI UMIARSIH Anggota

SUKARJO Sekretaris merangkap Anggota

2

Lampiran : Keputusan MUNAS-IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-06a/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 Tanggal : 3 Agustus 2009

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI SERIKAT PEKERJA KAHUTINDO Pembukaan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur, lahir dan bathin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, para pekerja sebagai komponen bangsa yang merdeka dan berdaulat mempunyai komitmen dan tanggung jawab yang tinggi untuk berperan dalam mensukseskan pembangunan. Bahwa pekerja sebagai warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam hukum, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, memperoleh penghasilan, jaminan sosial dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Bahwa untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut, dan sebagai sarana untuk melindungi dan membela kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya, para pekerja yang termasuk dalam klasifikasi lapangan usaha Indonesia sektor Perkayuan, Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan sektor formal lainnya serta sektor informal yang berkedudukan di satu perusahaan dan/atau di kawasan industri, bersepakat menggabungkan diri dalam Serikat Pekerja KAHUTINDO. Serikat Pekerja KAHUTINDO adalah merupakan kelanjutan dari Serikat Buruh Perkayuan (SBP) yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1973; melalui Musyawarah Nasional tahun 1985 ditetapkan menjadi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SPPP); dan dalam Musyawarah Nasional ke-I (satu) pada tanggal 23-26 Agustus 1995 di Evergreen Cisarua Bogor ditetapkan menjadi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (SP KAHUT INDONESIA); seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998, maka melalui Musyawarah Nasional ke-II (dipercepat) pada tanggal 07-08 Oktober 1998 di Lembah Pinus-Jawa Barat yang diikuti oleh 15 DPD SP KAHUT INDONESIA dan 24 Cabang serta 37 PUK SP KAHUT INDONESIA dari seluruh Indonesia ditetapkan menjadi SP KAHUTINDO sekaligus perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan DPP SP KAHUTINDO untuk masa bakti 1998-2003; dan selanjutnya dalam Musyawarah Nasional ke III pada tanggal 16-19 Juni 2004 di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah - Jakarta yang diikuti oleh 12 DPD FSP KAHUTINDO dan 18 DPC FSP KAHUTINDO serta 70 orang mewakili unsur PUK SP KAHUTINDO dari seluruh Indonesia ditetapkan menjadi Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (FSP KAHUTINDO) sekaligus perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan kepengurusan DPP FSP KAHUTINDO untuk masa bhakti 2004-2009. Sebagai serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (FSP KAHUTINDO) senantiasa berupaya mempertahankan integritas sebagai wadah tunggal perjuangan anggotanya, terus-menerus meningkatkan profesionalisme, produktivitas dan etos kerja dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan para anggota dan keluarganya, dan dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, maka melalui Musyawarah Nasional ke-IV (empat) disusunlah Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :


3

ANGGARAN DASAR BAB I NAMA, JANGKA WAKTU, BENTUK DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama dan Jangka Waktu Organisasi ini bernama Serikat Pekerja KAHUTINDO (dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disebut organisasi), adalah merupakan kelanjutan dari Serikat Buruh Perkayuan (SBP) yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1973, pada Musyawarah Nasional tahun 1985 ditetapkan menjadi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (SPPP), pada Musyawarah Nasional I tahun 1995 ditetapkan menjadi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia (SP KAHUT INDONESIA) dan pada Musyawarah Nasional II (dipercepat) pada tanggal 7 - 8 Oktober 1998 ditetapkan menjadi SP KAHUTINDO, selanjutnya pada Musyawarah Nasional ke III pada tanggal 17-18 Juni 2004 ditetapkan menjadi Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (FSP KAHUTINDO), untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 2 Bentuk dan Kedudukan 1. Organisasi ini berbentuk unitaris atau kesatuan dari para pekerja di semua sektor baik formal maupun informal, pada tingkat unit disebut Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO (dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disingkat PUK SP KAHUTINDO) yang berkedudukan di satu perusahaan, diluar perusahaan atau di kawasan industri yang susunan kepengurusannya dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK), serta bergabung ke Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO. 2. Gabungan dari organisasi ini berbentuk Federasi dan disebut Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO yang struktur perangkatnya terdiri dari; a. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO (dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disingkat DPP FSP KAHUTINDO) adalah gabungan dari Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO atau Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO atau Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO dan merupakan perangkat pusat organisasi yang berkedudukan di ibukota Republik Indonesia, dipimpin oleh Presiden yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS). b. Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO (dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disingkat DPD FSP KAHUTINDO), adalah gabungan dari Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO atau Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO serta merupakan perangkat organisasi yang berkedudukan di ibukota propinsi atau wilayah yang dipersamakan dengan itu, yang susunan kepengurusannya dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah (MUSDA). c. Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO (dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disingkat DPC FSP KAHUTINDO), adalah gabungan dari Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO dan merupakan perangkat organisasi yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota atau wilayah yang dipersamakan dengan itu, atau di daerah kawasan industri yang dipersamakan dengan wilayah kabupaten/kota, yang susunan kepengurusannya dipilih dalam Musyawarah Cabang (MUSCAB). KEP-06a : AD-ART KAHUTINDO

4

BAB II ASAS, SIFAT DAN KEDAULATAN Pasal 3 Asas Organisasi ini perubahannya.

berasaskan

Pancasila

dan

Undang-Undang

Dasar

1945

beserta

Pasal 4 Sifat Organisasi ini bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, serta tidak menjadi bagian dari organisasi sosial politik tertentu. Pasal 5 Kedaulatan Anggota adalah pemegang kedaulatan organisasi dan dilaksanakan melalui musyawarah dan rapat-rapat organisasi menurut tingkatannya. BAB III FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA Pasal 6 Fungsi Organisasi ini berfungsi sebagai: 1. Wadah dan wahana pembinaan anggota untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas, disiplin, etos kerja dan produktivitas. 2. Sebagai sarana perjuangan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. 3. Sebagai pelindung serta pembela hak dan kepentingan anggota. 4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota. 5. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. 6. Sebagai wakil anggota dalam lembaga kerjasama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. 7. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 8. Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan anggota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 9. Sebagai wakil anggota dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Pasal 7 Tujuan Tujuan dari Organisasi ini adalah untuk:


5

1. Terwujudnya perlindungan hak dan kepentingan, serta kesejahteraan yang layak bagi anggota dan keluarganya. 2. Tercapai dan terjaminnya kesejahteraan kaum pekerja dan keluarganya serta perbaikan nasib, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja. 3. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. 4. Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 8 Usaha Untuk mencapai tujuan tersebut, Organisasi ini melakukan usaha-usaha antara lain: 1. Menghimpun dan mempersatukan pekerja baik di sektor formal maupun informal dengan ikut serta mewujudkan rasa setia kawan dan solidaritas di antara sesama kaum pekerja. 2. Meningkatkan partisipasi, prestasi serta peranan pekerja dalam pembangunan nasional untuk mengisi cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. 3. Memperjuangkan terwujudnya perundang-undangan dan peraturan ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya yang menjamin terlindunginya hak dan kepentingan pekerja. 4. Melakukan usaha-usaha untuk dapat menjamin terciptanya kondisi dan syarat-syarat kerja yang layak serta mencerminkan keadilan maupun tanggung jawab sosial. 5. Meningkatkan kualitas anggota dengan menambah ilmu pengetahuan dan ketrampilan, untuk mempertinggi etos kerja dan produktivitas serta kinerja organisasi. 6. Bekerjasama dengan badan-badan pemerintah dan swasta serta organisasi lain di dalam maupun luar negeri untuk melaksanakan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi. 7. Mengadakan usaha-usaha koperasi sesama anggota untuk melayani kebutuhan sendiri, serta usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. BAB IV PANJI, LAMBANG, LAGU DAN SEMBOYAN Pasal 9 Panji Di samping Sang Saka Merah Putih sebagai Bendera Negara, organisasi ini memiliki Panji dengan warna dasar hijau muda dan lambang organisasi ditengahnya. Pasal 10 Lambang / Simbol Lambang/simbol FSP KAHUTINDO adalah sebagai berikut: 1. Warna dasar hijau muda; melambangkan kesuburan bumi Indonesia dan pembangunan berkelanjutan. 2. Roda dengan lingkaran luar bergerigi warna merah; a. Melambangkan kesatuan pekerja yang bersifat dinamis. b. Jumlah gerigi 14 buah adalah tanggal kelahiran FSP KAHUTINDO.


6

3. Garis lingkaran dalam berwarna putih; melambangkan kesucian perjuangan. 4. Kayu gelondongan berwarna coklat; melambangkan kekuatan solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. 5. Pohon berwarna hijau; melambangkan hijaunya hutan dan bumi Indonesia. 6. Kayu lapis berwarna coklat; melambangkan keragaman sektor usaha berdasarkan klasifikasi lapangan usaha Indonesia. 7. Bangunan pabrik berwarna hitam; melambangkan tempat berproduksi dan lapangan kerja. 8. Padi dan kapas berwarna kuning/hijau dan putih; melambangkan nilai kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi tujuan utama pekerja berserikat. 9. Segilima bergaris tepi hitam dan berwarna putih; melambangkan jiwa Pancasila. 10. Tulisan huruf SP KAHUTINDO berwarna hitam; melambangkan keteguhan perjuangan organisasi. Pasal 11 Lagu dan Semboyan Untuk memperkuat rasa solidaritas dan mempertinggi semangat juang pekerja, organisasi ini memiliki lagu dan semboyan yang ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan organisasi. BAB V HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA DAN ORGANISASI PEKERJA LAIN Pasal 12 Hubungan dengan Lembaga atau Organisasi lain Untuk mendukung keberadaan dan perjuangan serikat pekerja khususnya Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO, organisasi ini dapat menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai organisasi profesi/fungsional maupun organisasi kemasyarakatan yang mempunyai program dan kepedulian terhadap perbaikan hubungan industrial dan masalah ketenagakerjaan. Pasal 13 Hubungan dengan Organisasi Pekerja lain 1. Pada tingkat pusat, organisasi ini dapat membentuk dan atau menghimpun diri ke dalam konfederasi nasional maupun federasi atau konfederasi internasional, dengan tetap berpedoman pada independensi organisasi dan politik bebas dan aktif negara Indonesia. 2. Keputusan mengenai pembentukan atau penggabungan ke dalam atau dengan organisasi lain baik nasional maupun internasional, maupun pemisahan atau pembubarannya ditetapkan dalam Musyawarah Nasional atau Rapat Kerja Nasional. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 14 Keanggotaan 1. Keanggotaan organisasi adalah sukarela dan terbuka bagi setiap pekerja di semua sektor yang termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia, meliputi;


7

a. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan. b. Pertambangan dan Penggalian. c. Industri Pengolahan. d. Listrik, Gas dan Air Minum e. Konstruksi f. Perdagangan, Rumah makan dan Jasa Akomodasi. g. Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi. h. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan. i. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. f. Sektor Informal lainnya. 2. Keanggotaan tersebut pada ayat 1 dinyatakan sah apabila yang bersangkutan menerima dan menyetujui Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ini, serta telah memenuhi kewajiban-kewajiban anggota. Pasal 15 Hak-hak Anggota 1. Hak memilih dan dipilih. 2. Hak bicara, mengajukan pendapat dan saran, baik secara lisan maupun tertulis untuk kemajuan organisasi. 3. Ikut aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi. 4. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam memperjuangkan hak-haknya, baik sebagai pekerja maupun sebagai serikat pekerja. 5. Membela dan dibela dalam sidang organisasi. 6. Mendapat bimbingan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi. Pasal 16 Kewajiban Anggota 1. Mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi. 2. Menjaga, membela dan memelihara nama baik organisasi. 3. Membayar uang pangkal, iuran dan uang konsolidasi. 4. Mentaati dan melaksanakan keputusan-keputusan organisasi. 5. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi. BAB VII STRUKTUR PERANGKAT ORGANISASI Pasal 17 Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO (PUK SP KAHUTINDO) 1. PUK SP KAHUTINDO adalah perangkat organisasi di tingkat perusahaan, kelompok perusahaan, diluar perusahaan atau kawasan industri sejenis, serta bergabung ke Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO. 2. PUK SP KAHUTINDO adalah pemegang kedaulatan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi di tingkat unit kerja.


8

3. PUK SP KAHUTINDO dibentuk di perusahaan, diluar perusahaan atau sektor informal yang memiliki anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang. 4. PUK SP KAHUTINDO bersifat kolektif dan sekurang-kurangnya terdiri dari; a. Ketua PUK, yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota dalam Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK). b. Sekretaris PUK, Bendahara PUK dan Ketua Komite Perempuan PUK yang dipilih oleh Ketua PUK terpilih bersama formatur dan ditetapkan dalam Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) 5. Berdasarkan jumlah dan penyebaran anggota, serta ruang lingkup bidang tugas pekerjaan, kepengurusan PUK SP KAHUTINDO dapat ditambah atau dilengkapi dengan beberapa orang wakil ketua, wakil sekretaris atau wakil bendahara yang membidangi tugas-tugas khusus antara lain: a. Bidang organisasi dan keanggotaan b. Bidang hukum dan pembelaan c. Bidang pendidikan dan pelatihan d. Bidang ekonomi dan kesejahteraan e. Bidang K.3 dan lingkungan hidup f. Bidang perempuan g. Bidang olah raga dan kesenian h. Bidang keagamaan i. Bidang sosial dan hubungan kemasyarakatan j. Bidang lainnya yang dianggap perlu 6. Kepengurusan PUK SP KAHUTINDO secara administrasi disahkan dengan Surat Keputusan DPC FSP KAHUTINDO, atau Surat Keputusan DPD FSP KAHUTINDO dalam hal DPC FSP KAHUTINDO belum terbentuk, atau Surat Keputusan DPP FSP KAHUTINDO dalam hal DPC FSP KAHUTINDO dan DPD FSP KAHUTINDO belum terbentuk, dengan masa bhakti selama 3 (tiga) tahun. Pasal 18 Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO (DPP FSP KAHUTINDO) 1. DPP FSP KAHUTINDO adalah gabungan dari seluruh PUK SP KAHUTINDO, DPC dan DPD FSP KAHUTINDO sekaligus merupakan perangkat pusat organisasi yang berkedudukan di ibukota Republik Indonesia, dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS). 2. Kepengurusan DPP FSP KAHUTINDO terdiri dari ; a. Presiden, yang dipilih secara langsung dalam Musyawarah Nasional (MUNAS). b. Anggota Pleno DPP terdiri dari para Ketua DPD (Ex-Officio). c. Sekretaris Jenderal, Sekretaris Internasional, Ketua DPP Bidang Hubungan Industrial, Ketua DPP Bidang Advokasi dan Ketua Komite Perempuan yang dipilih oleh Presiden terpilih bersama dengan formatur dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS). 3. Anggota Pleno DPP adalah pemegang fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan organisasi di tingkat pusat. 4. Berdasarkan kebutuhan organisasi, DPP FSP KAHUTINDO dapat dilengkapi dengan beberapa orang direktur atau staf yang membidangi tugas khusus, antara lain: a. Departemen organisasi dan keanggotaan b. Departemen hukum dan pembelaan


9

c. Departemen pendidikan dan pelatihan d. Departemen hubungan industrial e. Departemen ekonomi dan kesejahteraan f. Departemen K.3 dan lingkungan hidup g. Departemen perempuan h. Departemen teknologi informasi i. Departemen perencanaan dan penelitian j. Departemen sosial dan hubungan kemasyarakatan k. Departemen lainnya yang dianggap perlu 5. Kepengurusan DPP FSP KAHUTINDO ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) dengan masa bhakti selama 5 (lima) tahun. Pasal 19 Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO (DPD FSP KAHUTINDO) 1. DPD FSP KAHUTINDO adalah perangkat Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO yang merupakan gabungan DPC FSP KAHUTINDO dan atau PUK SP KAHUTINDO yang berkedudukan di ibukota propinsi atau wilayah yang dipersamakan dengan itu. 2. DPD FSP KAHUTINDO dibentuk di daerah propinsi atau wilayah yang dipersamakan dengan itu yang memiliki paling sedikit 3 (tiga) DPC FSP KAHUTINDO atau 5000 (lima ribu) anggota. 3. Kepengurusan DPD FSP KAHUTINDO terdiri dari: a. Ketua DPD, yang dipilih secara langsung dalam Musyawarah Daerah (MUSDA). b. Beberapa orang Wakil Ketua sebagai anggota pleno yang merupakan ex-officio Ketua DPC FSP KAHUTINDO yang ada di wilayahnya serta Ketua Komite Perempuan DPD (ex-officio). b. Sekretaris DPD yang dipilih oleh Ketua DPD terpilih bersama dengan formatur dalam Musyawarah Daerah (MUSDA). 4. Anggota Pleno DPD adalah pemegang fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan organisasi di tingkat daerah, serta dapat melaksanakan tugas Ketua DPD apabila Ketua DPD berhalangan atas penunjukan Ketua DPD atau berdasarkan keputusan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA). 5. Berdasarkan kebutuhan organisasi, Pengurus Harian DPD dapat dilengkapi dengan beberapa orang staf yang membidangi tugas khusus, antara lain: a. Bidang organisasi dan keanggotaan b. Bidang hukum dan pembelaan c. Bidang pendidikan dan pelatihan d. Bidang ekonomi dan kesejahteraan e. Bidang K.3 dan lingkungan hidup f. Bidang perempuan g. Bidang olah raga dan kesenian h. Bidang keagamaan i. Bidang sosial dan hubungan kemasyarakatan j. Bidang lainnya yang dianggap perlu 6. Kepengurusan DPD FSP KAHUTINDO secara administrasi disahkan dengan surat keputusan DPP FSP KAHUTINDO dengan masa bhakti selama 5 (lima) tahun.


10

Pasal 20 Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO (DPC FSP KAHUTINDO) 1. DPC FSP KAHUTINDO adalah perangkat Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO yang merupakan gabungan dari PUK SP KAHUTINDO yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota atau wilayah yang dipersamakan dengan itu, atau di daerah kawasan industri yang dipersamakan dengan wilayah kabupaten/kota. 2. DPC FSP KAHUTINDO dibentuk di daerah kabupaten/kota atau wilayah yang dipersamakan dengan itu yang memiliki paling sedikit 3 (tiga) PUK SP KAHUTINDO atau 2500 (dua ribu lima ratus) anggota. 3. Kepengurusan DPC FSP KAHUTINDO terdiri dari: a. Ketua DPC, yang dipilih secara langsung dalam Musyawarah Cabang (MUSCAB). b. Beberapa orang Wakil Ketua sebagai anggota pleno yang merupakan ex-officio Ketua PUK SP KAHUTINDO yang ada di wilayahnya serta Ketua Komite Perempuan DPC (ex-officio). b. Sekretaris DPC yang dipilih oleh Ketua DPC terpilih bersama dengan formatur dalam Musyawarah Cabang (MUSCAB). 4. Anggota Pleno DPC adalah pemegang fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan organisasi di tingkat cabang, serta dapat melaksanakan tugas Ketua DPC apabila Ketua DPC berhalangan atas penunjukan Ketua DPC atau berdasarkan keputusan Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB). 5. Berdasarkan kebutuhan organisasi, DPC FSP KAHUTINDO dapat dilengkapi dengan beberapa orang staf yang membidangi tugas khusus, antara lain: a. Bidang organisasi dan keanggotaan b. Bidang hukum dan pembelaan c. Bidang pendidikan dan pelatihan d. Bidang ekonomi dan kesejahteraan e. Bidang K.3 dan lingkungan hidup f. Bidang perempuan g. Bidang olah raga dan kesenian h. Bidang keagamaan i. Bidang sosial dan hubungan kemasyarakatan j. Bidang lainnya yang dianggap perlu 6. Kepengurusan DPC FSP KAHUTINDO secara administrasi disahkan dengan Surat Keputusan DPD FSP KAHUTINDO, atau Surat Keputusan DPP FSP KAHUTINDO dalam hal DPD FSP KAHUTINDO belum terbentuk, dengan masa bhakti selama 5 (lima) tahun. Pasal 21 KOMITE PEREMPUAN 1. Komite Perempuan dibentuk: a. Di tingkat PUK; terdiri dari utusan perempuan masing-masing bagian b. Di tingkat DPC; terdiri dari utusan perempuan masing-masing PUK c. Di tingkat DPD; terdiri dari utusan perempuan masing-masing DPC d. Di tingkat DPP; terdiri dari utusan perempuan masing-masing DPD 2. Kepengurusan Komite Perempuan terdiri dari: a. Ketua Komite Perempuan b. Wakil-Wakil Ketua Komite Perempuan c. Anggota Komite Perempuan KEP-06a : AD-ART KAHUTINDO

11

3. Fungsi dan Tugas Komite Perempuan: a. Sebagai bentuk keterwakilan unsur pekerja perempuan dalam struktur organisasi ditingkat PUK, DPC, DPD dan DPP. b. Mengidentifikasi issue-issue dan masalah-masalah pekerja perempuan di masingmasing perangkat organisasi. c. Merumuskan rekomendasi-rekomendasi dan kebijakan organisasi untuk meningkatkan kualitas kondisi kerja pekerja perempuan. d. Membuat program kerja dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai sarana pengembangan kapasitas dan kemampuan anggota perempuan. 4. Rapat-rapat Komite Perempuan diselenggarakan: a. Di tingkat PUK minimal 2 (dua) bulan sekali b. Di tingkat DPC minimal 3 (tiga) bulan sekali c. Di tingkat DPD minimal 6 (enam) bulan sekali d. Di tingkat DPP minimal 1 (satu) tahun sekali 5. Anggaran dan biaya kegiatan Komite Perempuan menjadi bagian dalam RAPPO pada masing-masing perangkat organisasi sesuai dengan tingkatannya. BAB VIII TUGAS DAN KEWENANGAN Pasal 22 Tugas dan Kewenangan PUK SP KAHUTINDO 1. Menyusun dan mengesahkan Program Kerja organisasi melalui Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) atau Rapat Kerja Unit (RAKERNIT). 2. Menyusun dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) setiap tahun melalui Rapat Kerja Unit (RAKERNIT). 3. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organisasi. 4. Melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja atau keputusan organisasi. 5. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi bipartit dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama atau keputusan dan kesepakatan lainnya baik di dalam maupun di luar perusahaan. 6. Memiliki kewenangan untuk mewakili anggota dalam menyelesaikan perselisihan industrial. 7. Memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga-lembaga ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota. 8. Dapat mewakili organisasinya untuk menjadi Anggota Pleno DPC dan atau mengisi keterwakilan pada lembaga ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota atau Propinsi. Pasal 23 Tugas dan Kewenangan Anggota Pleno DPC, Anggota Pleno DPD dan Anggota Pleno DPP 1. Menyusun dan mengesahkan Program Kerja atau Program Umum organisasi melalui rapat kerja atau musyawarah sesuai dengan tingkatannya. 2. Menyusun dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) setiap tahun melalui rapat kerja sesuai dengan tingkatannya.


12

3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Perangkat organisasi sesuai dengan tingkatannya. 4. Memberikan tindakan disiplin organisasi atas pelanggaran Pengurus Organisasi berdasarkan musyawarah, rapat kerja atau rapat pengurus sesuai dengan tingkatannya. 5. Memiliki kewenangan untuk mewakili organisasi dalam lembaga ketenagakerjaan, dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait di luar organisasi. 6. Khusus untuk Anggota Pleno DPP: a. Menyusun konsep perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga untuk disahkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) serta keputusan-keputusan organisasi untuk disahkan dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS). b. Mengesahkan hubungan kerjasama atau afiliasi organisasi baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) atau Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS). c. Dapat mewakili organisasi untuk menjabat kepengurusan organisasi afiliasi baik di dalam maupun luar negeri. Pasal 24 Tugas dan Kewenangan Ketua dan Sekretaris DPC, Ketua dan Sekretaris DPD, Presiden, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Internasional dan Ketua Bidang DPP 1. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan organisasi. 2. Menyusun dan mempersiapkan program kerja dan program umum organisasi untuk disahkan melalui rapat kerja atau musyawarah sesuai dengan tingkatannya. 3. Menyusun dan mempersiapkan konsep rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran organisasi setiap tahun untuk disahkan melalui rapat kerja sesuai dengan tingkatannya. 4. Memberikan masukan terhadap setiap keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh Anggota Pleno sesuai dengan tingkatannya. 5. Melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh Anggota Pleno sesuai dengan tingkatannya. 6. Memajukan dan meningkatkan jumlah anggota dan keuangan organisasi. 7. Memenangkan kasus-kasus perselisihan dan issue ketenagakerjaan bagi organisasi. 8. Mendatangkan keuntungan finansial melalui pelayanan anggota maupun penjualan produk organisasi. 9. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan anggota organisasi. 10. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk memajukan organisasi. 11. Mengesahkan struktur kepengurusan dibawahnya dengan Surat Keputusan berdasarkan hasil musyawarah sesuai dengan tingkatannya. 12. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi bipartit dan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama atau keputusan dan kesepakatan lainnya baik di dalam maupun di luar perusahaan atas permintaan PUK SP KAHUTINDO. 13. Memiliki kewenangan untuk mewakili organisasi dalam menyelesaikan perselisihan industrial. 14. Memiliki kewenangan untuk mewakili organisasi dalam lembaga ketenagakerjaan, dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait di luar organisasi, serta dapat mewakili organisasi untuk menjabat kepengurusan organisasi afiliasi baik di dalam maupun luar negeri.


13

15. Memiliki kewenangan untuk membentuk lembaga-lembaga ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anggota. 16. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh anggota pleno berdasarkan keputusan rapat atau musyawarah sesuai dengan tingkatannya. BAB IX MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA Pasal 25 Musyawarah Musyawarah organisasi terdiri dari: a. Musyawarah Unit Kerja disingkat MUSNIK. b. Musyawarah Cabang disingkat MUSCAB. c. Musyawarah Daerah disingkat MUSDA. d. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS. Pasal 26 Rapat Kerja Rapat-rapat organisasi terdiri dari : a. Rapat Kerja Unit disingkat RAKERNIT. b. Rapat Kerja Cabang disingkat RAKERCAB. c. Rapat Kerja Daerah disingkat RAKERDA. d. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS. Pasal 27 Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) 1. MUSNIK adalah merupakan pelaksanaan kedaulatan organisasi di tingkat unit kerja, dan berwenang untuk: a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban akhir masa bhakti PUK SP KAHUTINDO. b. Menetapkan Program Kerja tingkat unit kerja. c. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) tingkat unit kerja. d. Memilih dan menetapkan PUK SP KAHUTINDO untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun berikutnya. e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. f. Membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan. 2. MUSNIK dilaksanakan oleh PUK SP KAHUTINDO setiap 3 (tiga) tahun sekali dan dihadiri oleh: a. Pengurus Unit Kerja SP KAHUTINDO. b. Anggota atau utusan anggota Unit Kerja SP KAHUTINDO. c. Utusan DPC FSP KAHUTINDO. d. Undangan yang ditetapkan oleh PUK SP KAHUTINDO. 3. MUSNIK dapat dipercepat atau ditunda paling lama 1 (satu) tahun hanya dalam keadaan luar biasa berdasarkan keputusan Rapat Kerja Unit (RAKERNIT) yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah atau utusan anggota atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Unit Kerja SP KAHUTINDO.


14

Pasal 28 Musyawarah Cabang (MUSCAB) 1. MUSCAB adalah merupakan pelaksanaan kedaulatan organisasi di tingkat cabang, dan berwenang untuk: a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban akhir masa bhakti DPC FSP KAHUTINDO. b. Menetapkan Program Kerja tingkat cabang. c. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) tingkat cabang. d. Memilih dan menetapkan kepengurusan DPC FSP KAHUTINDO untuk masa bhakti 5 (lima) tahun berikutnya. e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. f. Membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan. 2. MUSCAB dilaksanakan oleh DPC FSP KAHUTINDO setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh: a. Pengurus DPC FSP KAHUTINDO. b. Utusan PUK SP KAHUTINDO. c. Utusan DPD FSP KAHUTINDO. d. Undangan yang ditetapkan oleh DPC FSP KAHUTINDO. 3. MUSCAB dapat dipercepat hanya dalam keadaan luar biasa berdasarkan keputusan Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) yang dihadiri oleh dan/atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah PUK SP KAHUTINDO yang ada di wilayahnya. 4. MUSCAB dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun hanya dalam keadaan luar biasa berdasarkan keputusan Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) yang dihadiri oleh dan/atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah PUK SP KAHUTINDO yang ada di wilayahnya. Pasal 29 Musyawarah Daerah (MUSDA) 1. MUSDA adalah merupakan pelaksanaan kedaulatan organisasi di tingkat daerah, dan berwenang untuk: a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban akhir masa bhakti DPD FSP KAHUTINDO. b. Menetapkan Program Kerja tingkat daerah. c. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) tingkat daerah. d. Memilih dan menetapkan kepengurusan DPD FSP KAHUTINDO untuk masa bhakti 5 (lima) tahun berikutnya. e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. f. Membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan. 2. MUSDA dilaksanakan oleh DPD FSP KAHUTINDO setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh: a. Pengurus DPD FSP KAHUTINDO. b. Utusan DPC FSP KAHUTINDO. c. Utusan PUK SP KAHUTINDO. d. Utusan DPP FSP KAHUTINDO. e. Undangan yang ditetapkan oleh DPD FSP KAHUTINDO. KEP-06a : AD-ART KAHUTINDO

15

3. MUSDA dapat dipercepat hanya dalam keadaan luar biasa berdasarkan keputusan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) yang dihadiri oleh dan/atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPC FSP KAHUTINDO dan/atau 1/2 dari jumlah PUK SP KAHUTINDO yang ada di wilayahnya. 4. MUSDA dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun hanya dalam keadaan luar biasa berdasarkan keputusan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) yang dihadiri oleh dan/atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPC FSP KAHUTINDO dan/atau 1/2 dari jumlah PUK SP KAHUTINDO yang ada di wilayahnya. Pasal 30 Musyawarah Nasional (MUNAS) 1. MUNAS adalah merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi dan berwenang untuk: a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban akhir masa bhakti DPP FSP KAHUTINDO. b. Menetapkan atau mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. c. Menetapkan Program Umum organisasi. d. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO). e. Memilih dan menetapkan Kepengurusan DPP FSP KAHUTINDO untuk masa bhakti 5 (lima) tahun berikutnya. f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. g. Membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan. 2. MUNAS dilaksanakan oleh DPP FSP KAHUTINDO setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh: a. Pengurus DPP FSP KAHUTINDO. b. Utusan DPD FSP KAHUTINDO. c. Utusan DPC FSP KAHUTINDO. d. Utusan PUK SP KAHUTINDO. e. Undangan yang ditetapkan oleh DPP FSP KAHUTINDO. 3. MUNAS dapat dipercepat hanya dalam keadaan luar biasa berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang dihadiri oleh dan/atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD FSP KAHUTINDO dan/atau 1/2 dari jumlah DPC FSP KAHUTINDO. 4. MUNAS dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun hanya dalam keadaan luar biasa berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang dihadiri oleh dan/atau atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah DPD FSP KAHUTINDO dan/atau 1/2 dari jumlah DPC FSP KAHUTINDO. Pasal 31 Rapat Kerja Unit (RAKERNIT) 1. Rapat Kerja Unit (RAKERNIT) adalah merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat Unit Kerja dalam rangka menetapkan berbagai keputusan dan kebijaksanaan yang memerlukan dukungan anggota secara luas, dan berwenang untuk: a. Menilai laporan pertanggungjawaban tahunan PUK SP KAHUTINDO. b. Menetapkan rencana kegiatan PUK SP KAHUTINDO dalam 1 (satu) tahun.


16

c. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) tahunan. d. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi-rekomendasi apabila dianggap perlu. e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. 2. RAKERNIT dipimpin oleh PUK SP KAHUTINDO dan dihadiri oleh: a. Pengurus Unit Kerja SP KAHUTINDO b. Anggota atau perwakilan anggota SP KAHUTINDO. c. Utusan DPC FSP KAHUTINDO. d. Undangan yang ditetapkan oleh PUK SP KAHUTINDO. 3. RAKERNIT dilaksanakan oleh PUK SP KAHUTINDO paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 32 Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) 1. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) adalah merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat cabang dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program dan pengembangan organisasi di tingkat cabang, dan berwenang untuk: a. Menilai laporan pertanggungjawaban tahunan DPC FSP KAHUTINDO. b. Menetapkan rencana kegiatan DPC FSP KAHUTINDO dalam 1 (satu) tahun. c. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) tahunan. d. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi-rekomendasi apabila dianggap perlu. e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. 2. RAKERCAB dipimpin oleh DPC FSP KAHUTINDO dan dihadiri oleh: a. Pengurus DPC FSP KAHUTINDO. b. Utusan PUK SP KAHUTINDO. c. Utusan DPD FSP KAHUTINDO d. Undangan yang ditetapkan oleh DPC FSP KAHUTINDO. 3. RAKERCAB diadakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 33 Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) 1. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat daerah dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program dan pengembangan organisasi di tingkat propinsi, dan berwenang untuk: a. Menilai laporan pertanggungjawaban tahunan DPD FSP KAHUTINDO. b. Menetapkan rencana kegiatan DPD FSP KAHUTINDO dalam 1 (satu) tahun. c. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) tahunan. d. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi-rekomendasi apabila dianggap perlu. e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. 2. RAKERDA dipimpin oleh DPD FSP KAHUTINDO dan dihadiri oleh: a. Pengurus DPD FSP KAHUTINDO. b. Utusan DPC FSP KAHUTINDO. c. Utusan DPP FSP KAHUTINDO. d. Undangan yang ditetapkan oleh DPD FSP KAHUTINDO.


17

3. RAKERDA diadakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 34 Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) 1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) merupakan forum konsultasi, koordinasi dan evaluasi tingkat pusat dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program dan pengembangan organisasi, dan berwenang untuk: a. Menilai laporan pertanggungjawaban tahunan DPP FSP KAHUTINDO. b. Menetapkan rencana kegiatan DPP FSP KAHUTINDO dalam 1 (satu) tahun. c. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) tahunan. d. Merumuskan dan menetapkan rekomendasi-rekomendasi apabila dianggap perlu. e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. 2. RAKERNAS dipimpin oleh DPP FSP KAHUTINDO dan dihadiri oleh: a. Pengurus DPP FSP KAHUTINDO. b. Utusan DPD FSP KAHUTINDO c. Undangan yang ditetapkan oleh DPP FSP KAHUTINDO. 3. RAKERNAS diadakan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X PENGGABUNGAN WILAYAH Pasal 35 Penggabungan Wilayah 1. PUK SP KAHUTINDO dapat berkoordinasi dengan DPC FSP KAHUTINDO terdekat apabila di wilayahnya belum terbentuk DPC FSP KAHUTINDO. 2. DPC FSP KAHUTINDO dapat berkoordinasi dengan DPD FSP KAHUTINDO terdekat apabila di wilayahnya belum terbentuk DPD FSP KAHUTINDO. 3. Koordinasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan ke DPP FSP KAHUTINDO untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN Pasal 36 Tata Administrasi dan Surat Menyurat 1. Setiap surat dan administrasi lainnya dilakukan kodefikasi dan penomoran secara seragam. 2. Tata administrasi sekretariat dibuat dengan format administrasi secara seragam. 3. Penyeragaman kodefikasi, tata penomoran surat dan administrasi lainnya serta format administrasi sekretariat diatur lebih lanjut dengan peraturan organisasi.


18

Pasal 37 Pendataan dan Pelaporan 1. Seluruh perangkat organisasi membuat pendataan keanggotaan, kegiatan dan keuangan serta melaporkan kepada anggota dan perangkat yang lainnya. 2. Tata administrasi dan periode pelaporan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

BAB XII KEUANGAN Pasal 38 Sumber Dana dan Distribusi Keuangan 1. Sumber dana organisasi berasal dari ; a. Uang pangkal, sebesar 2 % dari upah minimum perbulan yang berlaku di wilayah yang bersangkutan dan dipungut pada waktu anggota mendaftar. b. Uang iuran, sebesar 1 % dari upah minimum perbulan yang berlaku di wilayah yang bersangkutan dan dipungut setiap bulan pada saat pembayaran upah. c. Uang konsolidasi, jumlah dan penetapannya diatur dengan peraturan organisasi. d. Uang Solidaritas dan Dana Mogok, jumlah dan distribusinya diatur dengan peraturan organisasi. e. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat. f. Bantuan dari mitra kerja baik nasional maupun internasional. 2. Distribusi uang iuran dan uang pangkal untuk masing-masing perangkat organisasi adalah sebagai berikut: a. PUK SP KAHUTINDO sebesar 60 % dari total iuran dan uang pangkal anggota. b. DPP FSP KAHUTINDO sebesar 40 % dari total iuran dan uang pangkal anggota, dan selanjutnya didistribusikan oleh DPP FSP KAHUTINDO ke perangkat organisasi sebagai berikut: - DPC FSP KAHUTINDO sebesar 15 % dari total iuran dan uang pangkal anggota. - DPD FSP KAHUTINDO sebesar 12,5 % dari total iuran dan uang pangkal anggota. - DPP FSP KAHUTINDO sebesar 10 % dari total iuran dan uang pangkal anggota. - Iuran affiliasi sebesar 2,5 % dari total iuran anggota. 3. Penetapan besaran nilai uang pangkal dan uang iuran dilakukan setiap satu tahun sekali didalam RAKERNAS mengacu pada ayat 1 butir a dan butir b. 4. Penyaluran uang iuran dilakukan oleh PUK SP KAHUTINDO paling lambat tanggal 15 setiap bulannya melalui transfer ke rekening bank DPP FSP KAHUTINDO dan salinan bukti transfer dari bank dikirim ke DPP FSP KAHUTINDO serta tembusan ke perangkat diatasnya. 5. DPP FSP KAHUTINDO akan mendistribusikan uang iuran kepada DPD dan DPC selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya. 6. Seluruh perangkat organisasi harus memiliki rekening pada bank yang ditetapkan DPP FSP KAHUTINDO atas nama organisasi.


19

Pasal 39 Rencana Anggaran dan Pelaporan Keuangan 1. Setiap perangkat organisasi menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) setiap 1 (satu) tahun dan ditetapkan melalui rapat kerja sesuai dengan tingkatannya. 2. Laporan keuangan dibuat oleh masing-masing perangkat secara periodik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan menggunakan format dan tata administrasi keuangan secara seragam. 3. Pedoman mengenai penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) serta format laporan dan administrasi keuangan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

BAB XIII ATURAN PERALIHAN Pasal 40 Aturan Peralihan Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang sekaligus merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar sebagai berikut;


20

ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I TATA CARA PENDAFTARAN ANGGOTA Pasal 1 Pendaftaran Anggota 1. Setiap pekerja yang bermaksud menjadi anggota SP KAHUTINDO mengajukan permohonan tertulis dengan mengisi formulir permohonan menjadi anggota SP KAHUTINDO yang disediakan oleh perangkat organisasi. 2. Formulir permohonan menjadi anggota SP KAHUTINDO dibuat rangkap 4 dan dilampiri pas foto terbaru ukuran 2 x 3 cm sebanyak 4 (empat) lembar, disampaikan kepada PUK SP KAHUTINDO di tempat bekerja yang bersangkutan. 3. Apabila di tempat bekerja yang bersangkutan belum terbentuk PUK SP KAHUTINDO, formulir permohonan menjadi anggota disampaikan ke DPC FSP KAHUTINDO atau DPD FSP KAHUTINDO jika di wilayahnya belum terbentuk DPC FSP KAHUTINDO, atau ke DPP FSP KAHUTINDO jika di wilayahnya belum terbentuk DPC dan DPD FSP KAHUTINDO. 4. Bagi pekerja yang pernah menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh selain SP KAHUTINDO jika bermaksud menjadi anggota SP KAHUTINDO harus melampirkan foto copy permohonan pengunduran diri dari keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebelumnya, terkecuali apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan bubar atau dibubarkan berdasarkan undang-undang. 5. Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak permohonan diterima, perangkat organisasi yang bersangkutan harus sudah memberikan jawaban apakah permohonan keanggotaan pekerja yang bersangkutan diterima atau ditolak. 6. Jika permohonan keanggotaan pekerja yang bersangkutan diterima, paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima, perangkat organisasi yang bersangkutan harus sudah menyampaikan laporan tertulis disertai dengan formulir permohonan menjadi anggota serta biaya pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) ke DPP FSP KAHUTINDO untuk dibuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA). 7. Kartu Tanda Anggota (KTA) dan persyaratan lainnya serta biaya pembuatannya untuk setiap anggota diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi. Pasal 2 Pendaftaran Ulang Keanggotaan 1. Anggota SP KAHUTINDO harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan tanggal yang tertera dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan mengisi formulir pendaftaran ulang keanggotaan. 2. Pendaftaran ulang keanggotaan dikoordinir oleh PUK SP KAHUTINDO atau DPC FSP KAHUTINDO atau DPD FSP KAHUTINDO jika di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk PUK SP KAHUTINDO. Pasal 3 Berakhirnya keanggotaan Seorang anggota kehilangan hak dan berakhir keanggotaannya dikarenakan: 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri secara tertulis. 3. Menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang lainnya. 4. Diberhentikan oleh organisasi.


21

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PUK SP KAHUTINDO Pasal 4 Pembentukan Unit Kerja 1. TAHAP PERSIAPAN a. Pekerja/calon anggota mendaftarkan diri untuk menjadi anggota di DPC FSP KAHUTINDO dengan mengisi formulir permohonan menjadi anggota SP KAHUTINDO b. Apabila di wilayah tersebut belum ada DPC FSP KAHUTINDO, pendaftaran bisa dilakukan di DPD FSP KAHUTINDO atau DPP FSP KAHUTINDO. c. Apabila jumlah yang terdaftar di satu perusahaan, kelompok perusahaan atau kawasan industri dan sektor informal telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang, maka DPC FSP KAHUTINDO dapat memproses pembentukan PUK SP KAHUTINDO. d. Apabila di wilayah tersebut belum ada DPC FSP KAHUTINDO maka proses pembentukan PUK SP KAHUTINDO dilakukan oleh DPD FSP KAHUTINDO, dan jika dalam wilayah tersebut belum ada DPC FSP KAHUTINDO dan DPD FSP KAHUTINDO maka proses pembentukan PUK SP KAHUTINDO dilakukan oleh DPP FSP KAHUTINDO. 2. TAHAP PEMBENTUKAN a. Pembentukan panitia pelaksana: 1) DPC FSP KAHUTINDO menunjuk beberapa orang yang telah terdaftar sebagai anggota untuk menjadi panitia pelaksana pembentukan PUK SP KAHUTINDO. 2) Panitia pelaksana diberikan mandat (surat tugas) dari DPC FSP KAHUTINDO. 3) Panitia pelaksana sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota. 4) Tugas panitia pelaksana adalah: a) Mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan PUK SP KAHUTINDO sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. b) Melaksanakan pemilihan PUK SP KAHUTINDO secara demokratis dari dan oleh anggota. c) Membuat berita acara hasil pemilihan pengurus dan pembentukan PUK SP KAHUTINDO. b. Pemberitahuan pembentukan PUK SP KAHUTINDO ; 1) Pemberitahuan rencana pembentukan PUK SP KAHUTINDO disampaikan secara tertulis oleh panitia pelaksana kepada DPC FSP KAHUTINDO ditembuskan kepada DPD FSP KAHUTINDO, dan DPP FSP KAHUTINDO dengan tembusan kepada pimpinan perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja. 2) Pemberitahuan rencana pembentukan PUK SP KAHUTINDO di sektor informal disampaikan secara tertulis oleh panitia pelaksana kepada perangkat organisasi dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. c. Tata cara pemilihan PUK SP KAHUTINDO: 1) Pemilihan pengurus dilaksanakan secara bebas, langsung dan demokratis, dari dan oleh anggota dengan cara pemungutan suara. 2) Pemilihan PUK SP KAHUTINDO dihadiri oleh DPC FSP KAHUTINDO, atau DPD FSP KAHUTINDO apabila di wilayah tersebut belum terbentuk DPC FSP KAHUTINDO, atau DPP FSP KAHUTINDO apabila di wilayah tersebut belum terbentuk DPC FSP KAHUTINDO dan DPD FSP KAHUTINDO.


22

3) Teknis pemilihan dilakukan sepenuhnya oleh panitia pelaksana dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan atau sektor yang bersangkutan. Pasal 5 Pengesahan dan Pencatatan PUK SP KAHUTINDO 1. PUK SP KAHUTINDO dianggap sah dan dapat menjalankan tugasnya apabila: a. Pelaksanaan pemilihan telah sesuai ketentuan diatas. b. Berita acara pemilihan telah dibuat dan ditandatangani oleh panitia pelaksana dan perangkat yang hadir sebagaimana pasal 4 butir 2.c.2) Anggaran Rumah Tangga ini. 2. Surat Keputusan Pengesahan PUK SP KAHUTINDO diterbitkan oleh DPC FSP KAHUTINDO atau DPD FSP KAHUTINDO atau DPP FSP KAHUTINDO segera setelah panitia pelaksana mengirimkan laporan pembentukan/pemilihan PUK SP KAHUTINDO disertai dengan Berita Acara Pemilihan Pengurus. 3. PUK SP KAHUTINDO yang telah terbentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan DPC FSP KAHUTINDO atau DPD FSP KAHUTINDO atau DPP FSP KAHUTINDO mengajukan pencatatan di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Permohonan pencatatan dilengkapi dengan daftar nama anggota pembentuk, Surat Keputusan DPC atau DPD atau DPP FSP KAHUTINDO tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja SP KAHUTINDO, pernyataan bergabung ke Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 5. Setelah memperoleh bukti atau nomor pencatatan, PUK SP KAHUTINDO memberitahukan pencatatan tersebut disertai dengan foto copy bukti atau nomor pencatatan kepada pimpinan perusahaan, DPC FSP KAHUTINDO, DPD FSP KAHUTINDO, dan DPP FSP KAHUTINDO. BAB III PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN DPC FSP KAHUTINDO Pasal 6 Pembentukan DPC FSP KAHUTINDO 1. Pembentukan DPC FSP KAHUTINDO dilaksanakan secara demokratis dan atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) PUK SP KAHUTINDO berdasarkan keputusan rapat antar PUK SP KAHUTINDO yang ada di wilayah tersebut. 2. Atas permintaan tersebut dan atau berdasarkan keputusan rapat DPD FSP KAHUTINDO atau DPP FSP KAHUTINDO jika tidak ada permintaan PUK SP KAHUTINDO, DPD FSP KAHUTINDO atau DPP FSP KAHUTINDO apabila di wilayahnya belum terbentuk DPD FSP KAHUTINDO, dapat memproses pembentukan DPC FSP KAHUTINDO. 3. Untuk pelaksanaan pembentukan DPC FSP KAHUTINDO, DPD FSP KAHUTINDO atau DPP FSP KAHUTINDO apabila di wilayahnya belum terbentuk DPD FSP KAHUTINDO menunjuk/memberikan tugas kepada beberapa orang anggota atau PUK SP KAHUTINDO, atau berdasarkan usulan dari PUK SP KAHUTINDO setempat untuk menjadi panitia pelaksana. 4. Panitia pelaksana pembentukan DPC FSP KAHUTINDO sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota.


23

5. Panitia pelaksana harus sudah menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah mendapat surat tugas dari DPD FSP KAHUTINDO atau DPP FSP KAHUTINDO apabila di wilayahnya belum terbentuk DPD FSP KAHUTINDO. 6. Tata cara pemilihan DPC FSP KAHUTINDO: a. Pemilihan pengurus dilaksanakan secara bebas, langsung dan demokratis, dari dan oleh peserta rapat dengan cara pemungutan suara. b. Pemilihan pengurus DPC FSP KAHUTINDO dihadiri oleh DPD FSP KAHUTINDO atau DPP FSP KAHUTINDO apabila di wilayahnya belum terbentuk DPD FSP KAHUTINDO. c. Teknis pemilihan dilakukan sepenuhnya oleh panitia pelaksana dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Pasal 7 Pengesahan dan Pencatatan DPC FSP KAHUTINDO 1. Segera setelah menyelesaikan tugasnya, panitia pelaksana membuat laporan tertulis ke DPD FSP KAHUTINDO atau DPP FSP KAHUTINDO apabila di wilayahnya belum terbentuk DPD FSP KAHUTINDO, dilengkapi dengan: a. Berita Acara/notulen rapat b. Susunan pengurus DPC FSP KAHUTINDO c. Daftar hadir PUK SP KAHUTINDO dalam rapat pembentukan DPC FSP KAHUTINDO 2. Surat Keputusan Pengesahan DPC FSP KAHUTINDO diterbitkan oleh DPD FSP KAHUTINDO atau DPP FSP KAHUTINDO apabila di wilayahnya belum terbentuk DPD FSP KAHUTINDO, segera setelah panitia pelaksana mengirimkan laporan pembentukan/pemilihan pengurus DPC FSP KAHUTINDO sebagaimana ayat (1). 3. DPC FSP KAHUTINDO yang telah terbentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan DPD FSP KAHUTINDO atau DPP FSP KAHUTINDO apabila di wilayahnya belum terbentuk DPD FSP KAHUTINDO, selanjutnya mengajukan pencatatan di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Permohonan pencatatan dilengkapi dengan daftar nama anggota/PUK SP KAHUTINDO pembentuk, Surat Keputusan DPD atau DPP FSP KAHUTINDO tentang Pengesahan Pengurus DPC FSP KAHUTINDO, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 5. Setelah memperoleh bukti atau nomor pencatatan, DPC FSP KAHUTINDO memberitahukan pencatatan tersebut disertai dengan foto copy bukti atau nomor pencatatan kepada instansi pemerintah terkait di daerah, asosiasi perusahaan terkait di daerah, DPD FSP KAHUTINDO dan DPP FSP KAHUTINDO. BAB IV PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN DPD FSP KAHUTINDO Pasal 8 Pembentukan DPD FSP KAHUTINDO 1. Pembentukan DPD FSP KAHUTINDO dilaksanakan secara demokratis atas permintaan tertulis dari DPC FSP KAHUTINDO atau PUK SP KAHUTINDO berdasarkan keputusan rapat antar DPC FSP KAHUTINDO atau PUK SP KAHUTINDO yang ada di wilayah tersebut. 2. Atas permintaan tersebut dan atau berdasarkan keputusan rapat DPP FSP KAHUTINDO jika tidak ada permintaan DPC FSP KAHUTINDO atau PUK SP KAHUTINDO, DPP FSP KAHUTINDO dapat memproses pembentukan DPD FSP KAHUTINDO.


24

3. Untuk pelaksanaan pembentukan DPD FSP KAHUTINDO, DPP FSP KAHUTINDO menunjuk/ memberikan tugas kepada beberapa orang anggota atau pengurus DPC FSP KAHUTINDO atau PUK SP KAHUTINDO, atau berdasarkan usulan dari DPC FSP KAHUTINDO setempat sebagai panitia pelaksana. 4. Panitia pelaksana pembentukan DPD FSP KAHUTINDO sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan seorang anggota. 5. Panitia pelaksana harus sudah menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah mendapat surat tugas dari DPP FSP KAHUTINDO. 6. Tata cara pemilihan DPD FSP KAHUTINDO: a. Pemilihan pengurus dilaksanakan secara bebas, langsung dan demokratis, dari dan oleh peserta rapat dengan cara pemungutan suara. b. Pemilihan pengurus DPD FSP KAHUTINDO dihadiri oleh DPP FSP KAHUTINDO. c. Teknis pemilihan dilakukan sepenuhnya oleh panitia pelaksana dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang bersangkutan. Pasal 9 Pengesahan dan Pencatatan DPD FSP KAHUTINDO 1. Segera setelah menyelesaikan tugasnya, panitia pelaksana membuat laporan tertulis ke DPP FSP KAHUTINDO dilengkapi dengan: a. Berita Acara / notulen rapat. b. Susunan Pengurus DPD FSP KAHUTINDO. c. Daftar hadir DPC FSP KAHUTINDO dan PUK SP KAHUTINDO dalam rapat pembentukan DPD FSP KAHUTINDO. 2. Surat Keputusan Pengesahan DPD FSP KAHUTINDO diterbitkan oleh DPP FSP KAHUTINDO segera setelah panitia pelaksana mengirimkan laporan pembentukan/pemilihan pengurus DPD FSP KAHUTINDO sebagaimana ayat (1). 3. DPD FSP KAHUTINDO yang telah terbentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan DPP FSP KAHUTINDO mengajukan pencatatan di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Permohonan pencatatan dilengkapi dengan daftar nama anggota/DPC FSP KAHUTINDO dan PUK SP KAHUTINDO pembentuk, Surat Keputusan DPP FSP KAHUTINDO tentang Pengesahan Pengurus DPD FSP KAHUTINDO, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 5. Setelah memperoleh bukti atau nomor pencatatan, DPD FSP KAHUTINDO memberitahukan pencatatan tersebut disertai dengan foto copy bukti atau nomor pencatatan kepada instansi pemerintah terkait di daerah, asosiasi perusahaan terkait di daerah, dan DPP FSP KAHUTINDO. BAB V PENGESAHAN DAN PENCATATAN DPP FSP KAHUTINDO Pasal 10 Pengesahan dan Pencatatan DPP FSP KAHUTINDO 1. Surat Keputusan Pembentukan Pengurus Pleno dan Harian DPP FSP KAHUTINDO ditetapkan oleh Musyawarah Nasional. 2. DPP FSP KAHUTINDO mengajukan pencatatan di kantor Dinas Tenaga Kerja setempat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. KEP-06a : AD-ART KAHUTINDO

25

3. Permohonan pencatatan dilengkapi dengan daftar nama anggota/DPD FSP KAHUTINDO, DPC FSP KAHUTINDO dan PUK SP KAHUTINDO, Surat Keputusan Musyawarah Nasional FSP KAHUTINDO tentang Pengesahan Pengurus DPP FSP KAHUTINDO, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. 4. Setelah memperoleh bukti atau nomor pencatatan, DPP FSP KAHUTINDO memberitahukan pencatatan tersebut disertai dengan foto copy bukti atau nomor pencatatan kepada instansi pemerintah terkait di tingkat nasional dan asosiasi perusahaan terkait di tingkat nasional. BAB VI PERSYARATAN CALON PENGURUS Pasal 11 Syarat Calon Pengurus Unit Kerja SP KAHUTINDO 1. Dari kalangan pekerja di perusahaan yang bersangkutan. 2. Mempunyai masa kerja di perusahaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, terkecuali bagi perusahaan yang masa operasinya belum mencapai 1 (satu) tahun atau pembentukan PUK SP KAHUTINDO baru. 3. Telah terdaftar menjadi anggota SP KAHUTINDO. 4. Memiliki waktu untuk mengurus organisasi. 5. Membuat pernyataan / kesediaan tertulis untuk menjadi pengurus SP KAHUTINDO. 6. Memiliki loyalitas dan dedikasi kepada organisasi. 7. Tidak merangkap jabatan pengurus maupun anggota serikat pekerja / serikat buruh lain. Pasal 12 Syarat Calon Pengurus DPC, DPD dan DPP 1. Memiliki pengetahuan tentang fungsi dan peranan SP KAHUTINDO. 2. Telah menjadi anggota SP KAHUTINDO sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun, terkecuali berasal dari PUK SP KAHUTINDO yang baru terbentuk. 3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan SP KAHUTINDO atau mitra kerjanya. 4. Menguasai hukum perburuhan lokal, nasional maupun konvensi internasional. 5. Menguasai manajemen dan memiliki keahlian kepemimpinan, keahlian negosiasi dan loby yang baik. 6. Mampu menyusun rencana kerja, rencana anggaran keuangan dan membuat laporan secara baik. 7. Memiliki loyalitas dan dedikasi kepada organisasi. 8. Bersedia bekerjasama dan bekerja dibawah pengawasan anggota pleno. 9. Membuat pernyataan / kesediaan tertulis untuk menjadi pengurus secara penuh. 10. Direkomendasi atau diusulkan oleh PUK SP KAHUTINDO atau DPC FSP KAHUTINDO atau DPD FSP KAHUTINDO atau DPP FSP KAHUTINDO. 11. Tidak merangkap jabatan pengurus maupun anggota serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi lain. BAB VII PERANGKAPAN JABATAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU


26

Pasal 13 Perangkapan Jabatan 1. Seorang Pengurus Unit Kerja SP KAHUTINDO tidak boleh merangkap jabatan pada kepengurusan DPC, DPD dan DPP, kecuali Ketua PUK SP KAHUTINDO (Ex-Officio) merangkap anggota Pleno DPC FSP KAHUTINDO 2. Seorang Pengurus DPC tidak boleh merangkap jabatan pada kepengurusan PUK, DPD dan DPP, kecuali Ketua DPC FSP KAHUTINDO (Ex-Officio) merangkap anggota Pleno DPD FSP KAHUTINDO 3. Seorang Pengurus DPD tidak boleh merangkap jabatan pada kepengurusan PUK, DPC dan DPP, kecuali Ketua DPD FSP KAHUTINDO (Ex-Officio) merangkap anggota Pleno DPP FSP KAHUTINDO 4. Seorang Pengurus DPP tidak boleh merangkap jabatan pada kepengurusan PUK, DPC, dan DPD FSP KAHUTINDO. Pasal 14 Penggantian Pengurus Antar Waktu 1. Penggantian pengurus antar waktu adalah penggantian salah seorang atau beberapa orang pengurus atau perubahan susunan pengurus yang disebabkan karena: a. Pengurus meninggal dunia. b. Pengurus mengundurkan diri. c. Pengurus telah dikenakan tindakan disiplin atau sanksi organisasi. d. Pengurus diberhentikan oleh organisasi. 2. Penggantian pengurus antar waktu dilaksanakan melalui rapat pengurus sesuai dengan tingkatannya dan penetapannya dilakukan melalui: a. RAKERNAS untuk pengurus DPP FSP KAHUTINDO b. RAKERDA untuk pengurus DPD FSP KAHUTINDO c. RAKERCAB untuk pengurus DPC FSP KAHUTINDO d. RAKERNIT untuk PUK SP KAHUTINDO 3. Pengesahan susunan pengurus pengganti antar waktu dilakukan dengan Surat Keputusan perangkat setingkat di atasnya untuk masa bhakti sesuai dengan sisa periode kepengurusan. BAB VIII PENGATURAN HAK SUARA Pasal 15 Hak Suara dalam Musyawarah-musyawarah 1. Jumlah utusan dan hak suara dalam MUSNIK diatur sebagai berikut; a. Pada dasarnya setiap anggota berhak mengikuti MUSNIK dan memiliki 1 (satu) suara. b. Jika karena kondisi dan lain hal tidak memungkinkan seluruh anggota menggunakan haknya secara langsung, maka rapat pengurus dapat menetapkan sistem utusan atau perwakilan anggota dengan ketentuan; - Untuk PUK SP KAHUTINDO yang memiliki anggota 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) orang, setiap 5 (lima) orang anggota dapat diwakili 1 (satu) orang utusan yang mempunyai 1 (satu) suara.


27

-

Untuk PUK SP KAHUTINDO yang memiliki anggota 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) orang, setiap 10 (sepuluh) orang anggota dapat diwakili 1 (satu) orang utusan yang memiliki 1 (satu) suara. - Untuk PUK SP KAHUTINDO yang memiliki anggota lebih dari 1000 (seribu) orang, setiap 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang anggota dapat diwakili 1 (satu) orang utusan yang memiliki 1 (satu) suara. - Penunjukan utusan dipilih langsung oleh anggota, dengan membawa daftar nama dan tanda tangan anggota yang diwakilinya. c. Masing-masing Pengurus PUK SP KAHUTINDO memiliki 1 (satu) suara. d. Utusan DPC FSP KAHUTINDO memiliki 1 (satu) suara. e. Keterwakilan anggota perempuan dalam utusan diupayakan secara proporsional. 2. Jumlah utusan dan hak suara dalam MUSCAB diatur sebagai berikut: a. Untuk PUK SP KAHUTINDO yang memiliki anggota sampai dengan 100 (seratus) orang, diwakili 1 (satu) orang utusan yang memiliki 1 (satu) suara. b. Untuk selebihnya setiap sampai dengan 100 (seratus) anggota diwakili 1 (satu) orang utusan yang masing-masing memiliki 1 (satu) suara. c. DPC FSP KAHUTINDO memiliki 1 (satu) suara. d. Utusan DPD FSP KAHUTINDO memiliki 1 (satu) suara. e. Setiap PUK SP KAHUTINDO yang memiliki anggota sampai dengan 500 (lima ratus) orang mengikutsertakan 1 (satu) orang utusan anggota perempuan yang memiliki 1 (satu) suara, sedangkan bagi PUK SP KAHUTINDO yang memiliki anggota lebih dari 500 (lima ratus) orang mengikutsertakan 2 (dua) orang utusan anggota perempuan yang masing-masing memiliki 1 (satu) suara. 3. Jumlah utusan dan hak suara dalam MUSDA diatur sebagai berikut: a. Untuk PUK SP KAHUTINDO yang memiliki anggota sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang, diwakili 1 (satu) orang utusan yang memiliki 1 (satu) suara. b. Untuk selebihnya setiap sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) anggota diwakili 1 (satu) orang utusan yang masing-masing memiliki 1 (satu) suara. c. DPD FSP KAHUTINDO memiliki 1 (satu) suara. d. Utusan DPP FSP KAHUTINDO memiliki 1 (satu) suara. e. Utusan DPC FSP KAHUTINDO memiliki 1 (satu) suara. f. Setiap DPC FSP KAHUTINDO yang memiliki anggota sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) orang mengikutsertakan 1 (satu) orang utusan anggota perempuan, sedangkan DPC FSP KAHUTINDO yang memiliki anggota lebih dari 2500 (dua ribu lima ratus) orang mengikutsertakan 2 (dua) orang utusan anggota perempuan yang masing-masing memiliki 1 (satu) suara. 4. Jumlah utusan dan hak suara dalam MUNAS diatur sebagai berikut: a. Untuk PUK SP KAHUTINDO yang memiliki anggota sampai dengan 500 (lima ratus) orang, diwakili 1 (satu) orang utusan yang memiliki 1 (satu) suara. b. Untuk selebihnya setiap sampai dengan 500 (lima ratus) anggota diwakili 1 (satu) orang utusan yang masing-masing memiliki 1 (satu) suara. c. DPP FSP KAHUTINDO memiliki 1 (satu) suara. d. Utusan DPC FSP KAHUTINDO memiliki 1(satu) suara. e. Utusan DPD FSP KAHUTINDO memiliki 1(satu) suara. f. Setiap DPD FSP KAHUTINDO yang memiliki anggota sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) orang mengikutsertakan 1 (satu) orang utusan anggota perempuan, sedangkan DPD FSP KAHUTINDO yang memiliki anggota lebih dari 2500 (dua ribu lima ratus) orang mengikutsertakan 2 (dua) orang utusan anggota perempuan yang masing-masing memiliki 1 (satu) suara.


28

5. Perhitungan jumlah anggota adalah berdasarkan data keanggotaan yang membayar iuran sesuai dengan laporan triwulan terakhir sebelum pelaksanaan musyawarah sesuai dengan tingkatannya. Pasal 16 Hak Suara dalam Rapat Kerja 1. Jumlah utusan dan hak suara dalam RAKERNIT diatur sebagai berikut: a. Pada dasarnya setiap anggota berhak mengikuti RAKERNIT dan memiliki 1 (satu) suara. b. Jika karena kondisi dan lain hal tidak memungkinkan seluruh anggota menggunakan hak suaranya, maka atas persetujuan rapat pengurus, dapat ditetapkan sistem utusan atau perwakilan anggota dengan ketentuan: - Untuk PUK SP KAHUTINDO yang memiliki anggota 100 (seratus) sampai dengan 500 (lima ratus) orang, setiap 5 (lima) orang anggota dapat diwakili 1 (satu) orang utusan yang mempunyai 1 (satu) suara. - Untuk PUK SP KAHUTINDO yang memiliki anggota 500 (lima ratus) sampai dengan 1000 (seribu) orang, setiap 10 (sepuluh) orang anggota dapat diwakili 1 (satu) orang utusan yang memiliki 1 (satu) suara. - Untuk PUK SP KAHUTINDO yang memiliki anggota lebih dari 1000 (seribu) orang, setiap 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang anggota dapat diwakili 1 (satu) orang utusan yang memiliki 1 (satu) suara. - Penunjukan utusan dipilih langsung oleh anggota, dengan membawa daftar nama dan tanda tangan anggota yang diwakilinya. c. Masing-masing Pengurus Unit Kerja SP KAHUTINDO memiliki 1 (satu) suara d. Utusan DPC FSP KAHUTINDO memiliki 1(satu) suara. e. Keterwakilan anggota perempuan dalam utusan diupayakan secara proporsional. 2. Jumlah utusan dan hak suara dalam RAKERCAB diatur sebagai berikut: a. Untuk PUK SP KAHUTINDO yang memiliki anggota sampai dengan 100 (seratus) orang, diwakili 1 (satu) orang utusan yang memiliki 1 (satu) suara. b. Untuk selebihnya setiap sampai dengan 100 (seratus) orang anggota diwakili 1 (satu) orang utusan dengan keterwakilan unsur perempuan secara proporsional, yang masing-masing memiliki 1 (satu) suara. c. Pengurus DPC masing-masing memiliki 1 (satu) suara. d. Utusan DPD FSP KAHUTINDO memiliki 1 (satu) suara. 3. Jumlah utusan dan hak suara dalam RAKERDA diatur sebagai berikut: a. Untuk DPC FSP KAHUTINDO yang memiliki anggota sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) orang, diwakili 1 (satu) orang utusan yang memiliki 1 (satu) suara. b. Untuk selebihnya dari 2500 (dua ribu lima ratus) anggota, setiap 1000 (seribu) anggota diwakili 1 (satu) orang utusan dari unsur PUK di wilayahnya secara proporsional berdasarkan jumlah anggota dan keterwakilan unsur perempuan, yang masing-masing memiliki 1 (satu) suara. c. Pengurus DPD masing-masing memiliki 1 (satu) suara. d. Utusan DPP FSP KAHUTINDO memiliki 1 (satu) suara. 4. Jumlah utusan dan hak suara dalam RAKERNAS diatur sebagai berikut: a. Untuk DPD FSP KAHUTINDO dengan anggota sampai dengan 5000 (lima ribu) orang, diwakili 1 (satu) orang utusan yang memiliki 1 (satu) suara. b. Untuk selebihnya dari 5000 (lima ribu) anggota, setiap 2500 (dua ribu lima ratus) anggota diwakili 1 (satu) orang utusan dari unsur DPC dan PUK di wilayahnya secara proporsional berdasarkan jumlah anggota dan keterwakilan unsur perempuan, yang masing-masing memiliki 1 (satu) suara.


29

c. Pengurus DPP masing-masing memiliki 1 (satu) suara 5. Perhitungan jumlah anggota adalah berdasarkan data keanggotaan yang membayar iuran sesuai dengan laporan triwulan terakhir sebelum pelaksanaan rapat kerja sesuai dengan tingkatannya. BAB IX LAPORAN PERANGKAT ORGANISASI Pasal 17 Pendataan dan Pelaporan 1. Setiap perangkat organisasi melakukan pendataan keanggotaan, kegiatan dan keuangan yang meliputi: a. PUK SP KAHUTINDO terdiri dari: - daftar nama anggota di PUK SP KAHUTINDO yang bersangkutan - data mutasi keanggotaan PUK SP KAHUTINDO - data kegiatan PUK SP KAHUTINDO - data kegiatan pendidikan di tingkat unit kerja - data penanganan atau penyelesaian kasus ketenagakerjaan di tingkat unit kerja - salinan perjanjian kerja bersama (PKB) beserta perubahannya setiap terjadi perubahan atau pembaharuan - rekapitulasi laporan keuangan PUK SP KAHUTINDO b. DPC FSP KAHUTINDO terdiri dari: - data keanggotaan PUK SP KAHUTINDO di wilayahnya - data mutasi keanggotaan di tingkat cabang dan rekapitulasi mutasi keanggotaan PUK SP KAHUTINDO di wilayahnya - data kegiatan DPC FSP KAHUTINDO dan rekapitulasi kegiatan PUK SP KAHUTINDO di wilayahnya - data kegiatan pendidikan di tingkat cabang dan rekapitulasi kegiatan pendidikan di tingkat PUK SP KAHUTINDO yang ada di wilayahnya - data penanganan atau penyelesaian kasus ketenagakerjaan di tingkat cabang dan rekapitulasi penanganan atau penyelesaian kasus ketenagakerjaan di tingkat PUK SP KAHUTINDO yang ada di wilayahnya - salinan persetujuan bersama atau kesepakatan lainnya yang terjadi di tingkat cabang dan rekapitulasi perubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) - rekapitulasi laporan keuangan DPC FSP KAHUTINDO dan PUK SP KAHUTINDO di wilayahnya c. DPD FSP KAHUTINDO terdiri dari: - data keanggotaan DPC FSP KAHUTINDO dan PUK SP KAHUTINDO di wilayahnya - data mutasi keanggotaan di tingkat daerah dan rekapitulasi mutasi keanggotaan DPC FSP KAHUTINDO dan PUK SP KAHUTINDO di wilayahnya - data kegiatan DPD FSP KAHUTINDO dan rekapitulasi kegiatan DPC FSP KAHUTINDO dan PUK SP KAHUTINDO di wilayahnya - data kegiatan pendidikan di tingkat daerah dan rekapitulasi kegiatan pendidikan di tingkat DPC FSP KAHUTINDO dan PUK SP KAHUTINDO yang ada di wilayahnya


30

-

-

-

data penanganan atau penyelesaian kasus ketenagakerjaan di tingkat daerah dan rekapitulasi penanganan atau penyelesaian kasus ketenagakerjaan di tingkat DPC FSP KAHUTINDO dan PUK SP KAHUTINDO yang ada di wilayahnya salinan persetujuan bersama atau kesepakatan lainnya yang terjadi di tingkat DPD FSP KAHUTINDO dan DPC FSP KAHUTINDO serta rekapitulasi perubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) rekapitulasi laporan keuangan DPD FSP KAHUTINDO dan DPC FSP KAHUTINDO atau PUK SP KAHUTINDO di wilayahnya

d. DPP FSP KAHUTINDO terdiri dari: - data keanggotaan dan perangkat organisasi secara nasional - data mutasi keanggotaan secara nasional - data kegiatan DPP FSP KAHUTINDO dan rekapitulasi kegiatan secara nasional - data kegiatan pendidikan di tingkat pusat dan rekapitulasi kegiatan pendidikan secara nasional - data penanganan atau penyelesaian kasus ketenagakerjaan di tingkat pusat dan rekapitulasi penanganan atau penyelesaian kasus ketenagakerjaan secara nasional - salinan persetujuan bersama atau kesepakatan lainnya yang terjadi di tingkat pusat dan rekapitulasi perubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara nasional - rekapitulasi laporan keuangan DPP FSP KAHUTINDO dan nasional 2. Pelaporan terhadap data keanggotaan, kegiatan dan keuangan dilakukan oleh setiap perangkat organisasi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada perangkat di atasnya, dengan jadwal waktu sebagai berikut: a. PUK SP KAHUTINDO memberikan laporan ke DPC FSP KAHUTINDO dengan tembusan ke DPD FSP KAHUTINDO dan DPP FSP KAHUTINDO paling lambat pada akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember setiap tahun b. DPC FSP KAHUTINDO memberikan laporan ke DPD FSP KAHUTINDO dengan tembusan ke DPP FSP KAHUTINDO dan PUK SP KAHUTINDO di wilayahnya paling lambat pada pertengahan bulan April, Juli, Oktober dan Januari setiap tahun c. DPD FSP KAHUTINDO memberikan laporan ke DPP FSP KAHUTINDO dengan tembusan ke DPC FSP KAHUTINDO dan PUK SP KAHUTINDO di wilayahnya paling lambat akhir bulan April, Juli, Oktober dan Januari setiap tahun d. DPP FSP KAHUTINDO memberikan rekapitulasi laporan secara nasional kepada PUK SP KAHUTINDO, DPC FSP KAHUTINDO dan DPD FSP KAHUTINDO paling lambat pertengahan bulan Mei, Agustus, Nopember dan Pebruari setiap tahun. 3. Pengecualian terhadap penjadwalan laporan sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini adalah untuk pelaporan ataupun pemberitahuan terhadap kegiatan atau kasus yang memerlukan penyelesaian segera, pelaporan dilakukan sesegera mungkin kepada perangkat diatasnya. BAB X SANKSI DAN TINDAKAN DISIPLIN Pasal 18 Sanksi Organisasi 1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan serta Keputusan organisasi dikenakan sanksi organisasi berupa:


31

a. Peringatan tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan. b. Pembekuan kegiatan perangkat organisasi sesuai dengan tingkatannya. c. Pencabutan Surat Keputusan pengesahan dan penggantian pengurus melalui musyawarah sesuai dengan tingkatannya. 2. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh PUK SP KAHUTINDO, DPC FSP KAHUTINDO dan DPD FSP KAHUTINDO, sanksi organisasi diberikan oleh DPP FSP KAHUTINDO kepada perangkat organisasi yang melakukan pelanggaran baik secara perorangan maupun kelembagaan berdasarkan masukan tertulis perangkat diatasnya dan rapat pleno DPP FSP KAHUTINDO. 3. Untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus DPP, sanksi organisasi diambil dalam RAKERNAS berdasarkan masukan tertulis dari DPD FSP KAHUTINDO dan rapat pleno DPP FSP KAHUTINDO. Pasal 19 Tindakan Disiplin 1. Disamping sanksi organisasi, tindakan disiplin diberikan kepada anggota atau pengurus karena terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingan organisasi, seperti: a. Melalaikan tugas-tugas organisasi. b. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. c. Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi. d. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik organisasi. e. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan serta Keputusan organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran rumah tangga ini setelah diberikan sanksi organisasi. 2. Tindakan disiplin dikenakan kepada anggota atau pengurus organisasi berupa: a. Peringatan tertulis, paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan. b. Pemberhentian sementara. c. Pemecatan. Pasal 20 Pemberhentian Sementara 1. Tindakan pemberhentian sementara (skorsing) dikenakan kepada anggota atau pengurus setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali, tetapi masih melakukan tindakan sebagaimana dalam pasal 19 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga ini. 2. Dikecualikan dari ayat 1 pasal ini, tindakan pemberhentian sementara (skorsing) dapat diberikan tanpa didahului oleh Surat Peringatan apabila secara nyata dan terbukti bahwa tindakan pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi organisasi. 3. Tindakan pemberhentian sementara (skorsing) dilakukan sebagai berikut; a. Terhadap anggota atau pengurus PUK, dilakukan oleh PUK SP KAHUTINDO dalam rapat pengurus PUK SP KAHUTINDO yang dilaksanakan khusus untuk itu dan dihadiri oleh dan / atau atas permintaan tertulis lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota PUK SP KAHUTINDO. b. Terhadap pengurus DPC, dilakukan oleh DPC FSP KAHUTINDO dalam rapat pengurus DPC FSP KAHUTINDO yang dilaksanakan khusus untuk itu dan dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah PUK SP KAHUTINDO.


32

c. Terhadap pengurus DPD, dilakukan oleh DPD FSP KAHUTINDO dalam rapat pengurus DPD FSP KAHUTINDO yang dilaksanakan khusus untuk itu dan dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah DPC FSP KAHUTINDO. d. Terhadap Pengurus DPP selain Presiden dilakukan oleh DPP FSP KAHUTINDO dalam rapat pengurus DPP FSP KAHUTINDO yang dilaksanakan khusus untuk itu dan dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah DPD FSP KAHUTINDO. 4. Untuk tindakan pemberhentian sementara (skorsing) terhadap ketua PUK SP KAHUTINDO, ketua DPC FSP KAHUTINDO, ketua DPD FSP KAHUTINDO, disamping mengacu kepada ayat 3 butir a, b dan c harus mendapat persetujuan tertulis dari perangkat organisasi setingkat diatasnya. 5. Untuk tindakan pemberhentian sementara terhadap Presiden DPP FSP KAHUTINDO dapat dilakukan dalam RAKERNAS. Pasal 21 Pemecatan 1. Tindakan pemecatan terhadap anggota atau pengurus organisasi dilakukan setelah dikenakan tindakan pemberhentian sementara tetapi masih melakukan pelanggaran baik pada saat menjalani skorsing maupun setelah itu. 2. Tindakan pemecatan dilakukan sebagai berikut: a. Pemecatan terhadap anggota atau pengurus PUK SP KAHUTINDO dilakukan oleh PUK SP KAHUTINDO dalam RAKERNIT. b. Pemecatan terhadap pengurus DPC FSP KAHUTINDO dilakukan oleh DPC FSP KAHUTINDO dalam RAKERCAB. c. Pemecatan terhadap pengurus DPD FSP KAHUTINDO dilakukan oleh DPD FSP KAHUTINDO dalam RAKERDA. d. Pemecatan terhadap pengurus DPP FSP KAHUTINDO selain Presiden dilakukan oleh DPP FSP KAHUTINDO dalam RAKERNAS. 3. Khusus untuk tindakan pemecatan terhadap ketua PUK SP KAHUTINDO, ketua DPC FSP KAHUTINDO, ketua DPD FSP KAHUTINDO, disamping mengacu kepada ayat 2 butir a, b dan c harus mendapat persetujuan tertulis dari perangkat organisasi setingkat di atasnya. 4. Tindakan pemecatan terhadap Presiden DPP FSP KAHUTINDO dilakukan dalam MUNAS. Pasal 22 Pembelaan Diri 1. Pembelaan diri akibat tindakan pemberhentian sementara (skorsing) terhadap anggota atau pengurus dapat dilakukan oleh anggota atau pengurus yang bersangkutan dalam; a. RAKERNIT untuk anggota atau pengurus PUK SP KAHUTINDO b. RAKERCAB untuk pengurus DPC FSP KAHUTINDO. c. RAKERDA untuk pengurus DPD FSP KAHUTINDO. d. RAKERNAS untuk pengurus DPP FSP KAHUTINDO. 2. Pembelaan diri akibat tindakan pemecatan terhadap anggota atau pengurus dapat dilakukan oleh anggota atau pengurus yang bersangkutan dalam; a. MUSNIK untuk anggota atau pengurus PUK SP KAHUTINDO b. MUSCAB untuk pengurus DPC FSP KAHUTINDO. c. MUSDA untuk pengurus DPD FSP KAHUTINDO. d. MUNAS untuk pengurus DPP FSP KAHUTINDO.


33

BAB XI ATURAN TAMBAHAN Pasal 23 Aturan Tambahan 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini jika diperlukan akan diatur kemudian melalui keputusan DPP FSP KAHUTINDO dalam bentuk Peraturan Organisasi. 3. Segala keputusan dan peraturan organisasi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku. Ditetapkan di : Y o g y a k a r t a Pada Tanggal : 3 Agustus 2009 PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA (FSP KAHUTINDO)

AGUS SALIM Anggota

BAKHRI Anggota

R. CHANDRAYANA F. Ketua merangkap Anggota


YUNI UMIARSIH Anggota

SUKARJO Sekretaris merangkap Anggota

34

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA

Recommend Documents