Musyawarah Nasional I Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Cisarua, 13 ~ 15 Februari 2009 PERATURAN ORGANISASI

Peraturan Organisasi Garda Metal FSPMI

Musyawarah Nasional I Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Cisarua, 13 ~ 15 Februari 2009

PERATURAN ORGANISASI

GARDA METAL FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA

Halaman 1 Dari 20


MUKADIMAH

Bahwa berdasarkan amanat Kongres / Munas FSPMI di Lembang – Bandung untuk membentuk 5 pilar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, yakni : Koran Perdjoeangan, Inkopbumi, Training Centre, Garda Metal dan Lembaga Bantuan Hukum. Bahwa pilar – pilar tersebut bertujuan untuk membantu organisasi FSPMI dalam menjalankan seluruh aktifitasnya, maka setiap anggota FSPMI wajib turut berperan aktif untuk mewujudkannya. Bahwa perkembangan dunia industri di Indonesia sangat pesat dan dinamis, sejalan dengan munculnya permasalahan – permasalahan ketenagakerjaan. Atas dasar hal – hal tersebut diatas tadi, maka dibentuklah Garda Metal di tingkat Nasional dan Wilayah / Daerah.

Halaman 2 Dari 20


BAB I NAMA, BENTUK, MOTTO DAN AZAS Pasal 1 Nama dan Bentuk Organisasi ini bernama ” Garda Metal ” yang merupakan salah satu pilar organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Pasal 2 Motto Garda Metal memiliki motto perjuangan : RESOLUSI RE ; Rela artinya bergabung dengan Garda Metal tanpa paksaan SO ; Solid artinya selalu menjunjung tinggi kebersamaan sesuai instruksi organisasi ............dalam rangka memperjuangkan aspirasi anggota. LU ; Lugas artinya mudah menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi. SI ; Sigap artinya cepat tanggap dan siap sedia mengorbankan waktu dan tenaga. Pasal 3 Azas Organisasi Garda Metal berazaskan Pancasila, Solidaritas dan Kemanusiaan. Pasal 4 Landasan Organisasi Garda Metal ini berlandaskan ; AD/ART FSPMI dan Peraturan Organisasi FSPMI BAB II DWI FUNGSI GARDA METAL Pasal 5 Fungsi Garda Metal Organisasi Garda Metal mempunyai dwi fungsi, antara lain ; 1. Fungsi Organisasi Secara organisasi maka Garda Metal berfungsi sebagai garda / barisan terdepan yang mengawal setiap aksi / kegiatan yang dilakukan oleh FSPMI dalam aksi nasional, aksi wilayah/daerah, aksi khusus maupun aksi aliansi. 2. Fungsi Kemasyarakatan a. Secara kemasyarakatan maka Garda Metal berfungsi sebagai garda / barisan terdepan yang dapat diterjunkan pada setiap kegiatan sosial masyarakat, antara lain : bakti sosial, bencana alam dan kegiatan sosial masyarakat lainnya. b. Untuk menjalankan fungsi kemasyarakatan ini dibutuhkan koordinasi yang jelas dengan Perangkat FSPMI.

Halaman 3 Dari 20


BAB III DEKLARASI, LINGKUP KERJA & KEDUDUKAN Pasal 6 Deklarasi Garda Metal secara resmi dideklarasikan pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2008 di Kalam Kopen, Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Pasal 7 Lingkup Kerja Untuk mempermudah koordinasi berdasarkan lingkup kerja, maka dibentuk ; 1. Lingkup Kerja Garda Metal Nasional adalah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Panglima Koordinator Nasional atau di singkat Pangkornas 2. Lingkup Kerja Garda Metal Wilayah adalah di masing-masing Propinsi dimana terdapat DPW FSPMI, yang dipimpin oleh oleh Panglima Koordinator Wilayah atau di singkat Pangkorwil 3. Lingkup Kerja Garda Metal Daerah adalah di masing-masing daerah dimana terdapat KC FSPMI, yang dipimpin oleh oleh Panglima Koordinator Daerah atau di singkat Pangkorda Pasal 8 Kedudukan 1. Garda Metal Nasional berkedudukan di Jakarta dan bersekretariat di Kantor DPP FSPMI, 2. Garda Metal Wilayah berkedudukan sesuai dengan wilayah dimana ada Dewan Pimpinan Wilayah dan bersekretariat di Kantor DPW FSPMI. 3. Garda Metal Daerah berkedudukan sesuai dengan daerah dimana ada Konsulat Cabang dan bersekretariat di Kantor KC FSPMI. BAB IV LIMA SIKAP & MARS Pasal 9 Lima Sikap Kami anggota Garda Metal, menyatakan sikap : 1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Selalu Menjaga Nama Baik Garda Metal & FSPMI. 3. Menjunjung Tinggi Solidaritas dan Kemanusiaan. 4. Berjuang Demi Kepentingan Pekerja dan keluarganya serta Masyarakat. 5. Taat dan patuh kepada organisasi.

Halaman 4 Dari 20


Pasal 10 Mars FSPMI Mars Kami Anggota Garda Metal Siap Melawan Semua Penindasan Tak Pernah Lelah Tak Pernah Gentar Aral Menghadang Kan Kami Terjang Kami Anggota Garda Metal Siap Berjuang Demi Masa Depan Kesejahteraan dan Kemakmuran Kaum Pekerja Jadi Tujuan BAB V KEANGGOTAAN Pasal 11 Syarat Menjadi Anggota 1. Tercatat sebagai anggota FSPMI. 2. Telah mengikuti pendidikan dasar tentang Serikat Pekerja sehingga mereka yang masuk menjadi anggota dianggap telah mengerti tentang Serikat Pekerja khususnya FSPMI. 3. Mengikuti pelatihan dasar Garda Metal. Pasal 12 Kartu Tanda Anggota Setiap anggota Garda Metal wajib memiliki KTA yang dikeluarkan oleh Pimpinan Garda Metal Nasional yang ditanda tangani oleh Panglima Garda Metal Nasional, Sekretaris dan Presiden FSPMI. Pasal 13 Hak Anggota 1. Setiap anggota Garda Metal berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kegiatan FSPMI sesuai kapabilitas dalam stuktur organisasi. 2. Setiap anggota Garda Metal berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan dan konseling. 3. Setiap anggota Garda Metal berhak dipilih dan memilih pada permusyawaratan Garda Metal. Pasal 14 Kewajiban Anggota 1. Mentaati semua hal yang tercantum dalam Peraturan Organisasi Garda Metal. 2. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh setiap instruksi pimpinan Garda Metal dalam rangka kepentingan Garda Metal dan FSPMI. 3. Menjunjung tinggi nama baik Garda Metal & FSPMI. Halaman 5 Dari 20


4. Berperan aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Garda Metal dan FSPMI. 5. Selalu berkoordinasi dengan Pengurus Pimpinan Unit Kerja di Unit Kerja masing-masing sehingga terjalin komunikasi yang baik. Pasal 15 Berakhirnya Keanggotaan 1. Keanggotaan Garda Metal berakhir karena beberapa hal, antara lain : a. Mengundurkan diri dengan surat pernyataan resmi yang ditujukan kepada Pimpinan Garda Metal di Wilayah masing-masing. b. Diberhentikan karena melanggar Peraturan Organisasi Garda Metal (dengan beberapa kali peringatan sebelumnya ). c. Perusahaan tutup, kecuali atas rekomendasi dari Penglima Garda Metal Nasional dengan pertimbangan kebutuhan dan loyalitas, anggota Garda Metal di perusahaan yang tutup dapat tetap menjadi anggota. d. Mengundurkan diri/resign dari perusahaan, kecuali atas rekomendasi dari Penglima Garda Metal Nasional dengan pertimbangan kebutuhan dan loyalitas, apabila anggota mengundurkan diri/resign dari perusahaan dapat tetap menjadi anggota. e. Meninggal dunia dan berhalangan tetap. 2. Dengan berakhirnya keanggotaan maka yang bersangkutan tidak lagi diperbolehkan menggunakan atribut ataupun seragam Garda Metal baik saat aksi / kegiatan FSPMI maupun sebagai pakaian sehari-hari. 3. Dengan berakhirnya keanggotaan, maka yang bersangkutan tidak lagi memiliki hak atau kewajiban seperti yang diatur dalam Peraturan Organisasi Garda Metal ini. BAB VI ATRIBUT DAN SERAGAM Pasal 16 Atribut 1. Atribut Garda Metal secara umum sama dengan atribut yang digunakan oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. 2. Atribut Garda Metal secara khusus berupa logo bergambar huruf ” G ” dan gambar ”Bintang” dalam ” Kepalan Tangan ” dilingkari dengan gambar ” Roda Gerigi ” serta dilingkari tulisan “Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ” diatas dan tulisan ” Garda Metal ” dibawah. Arti dari gambar-gambar yang ada di logo adalah : Huruf G : berarti Garda atau Barisan Gambar Bintang : berarti mencerminkan lima sikap Garda Metal Gambar Kepalan Tangan : berarti kebulatan tekad. Gambar Roda Gerigi : berarti penggerak organisasi yang dinamis. Tulisan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia : berarti Induk Organisasi. Tulisan Garda Metal : berarti Garda Metal secara lembaga. Secara keseluruhan, logo Garda Metal mengandung arti : ” Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang beranggotakan pekerja dari berbagai sektor industri melalui Garda Metal yang merupakan Garda atau Barisan terdepan berupaya meraih kecemerlangan kesejahteraan untuk seluruh anggotanya ”. Halaman 6 Dari 20


Pasal 17 Seragam 1. Seragam Garda Metal di seluruh Indonesia harus sama. 2. Seragam Garda Metal terdiri dari 2 jenis, yakni : a. PDH / Pakaian Dinas Harian : berupa kemeja lengan panjang warna hitam (dilengan kanan atas terdapat logo FSPMI, di lengan kiri atas nama Daerah, di atas saku kanan nama anggota Garda Metal dan di atas saku kiri logo Garda Metal) dilengkapi logo bendera merah putih, dipadu dengan celana panjang warna hitam ( kemeja dan celana tersebut didesign dengan potongan dan model tertentu), memakai sepatu sepatu hitam lars panjang dan tutup kepala berupa topi lapangan warna hitam. b. PDL / Pakaian Dinas Lapangan : berupa kaos lengan panjang kombinasi warna merah darah dan biru terang ( dominan warna merah darah ) dengan tulisan “ Garda Metal “ dan logo Garda Metal warna biru terang di bagian depan dan lambang FSPMI di bagian belakang dengan celana panjang, memakai sepatu PDH serta tutup kepala berupa kain segitiga [Bandana] warna merah bergambar logo Garda Metal dibagian depan. 3. Seragam Garda Metal hanya dapat diperoleh setelah seseorang sudah mendaftarkan diri menjadi anggota Garda Metal dan mengikuti Pelatihan. 4. Seragam Garda Metal digunakan hanya pada saat aksi atau kegiatan FSPMI dan atau berdasarkan instruksi organisasi. 5. Seragam Garda Metal tidak boleh digunakan sebagai pakaian sehari-hari di luar aksi / kegiatan yang diinstruksikan. Pasal 18 Biaya Pembuatan Seragam Biaya pembuatan seragam untuk setiap anggota ditanggung oleh 3 pihak, yaitu : Anggota 1/3 (sepertiga), PUK SPA 1/3 (sepertiga) dan Perangkat FSPMI 1/3 (sepertiga).

Halaman 7 Dari 20


BAB VII PERMUSYAWARATAN & RAPAT – RAPAT Pasal 19 Musyawarah Nasional 1. Musyawarah Nasional adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Pengurus Pimpinan Nasional. 2. Musyawarah Nasional dilakukan setiap 5 tahun 1 kali. 3. Munas berwenang : a. Menyampaikan laporan Pimpinan Pengurus Nasional b. Menyampaikan laporan Pimpinan Pengurus Wilayah c. Menyampaikan laporan Pimpinan Pengurus Daerah d. Menetapkan atau mengubah Peraturan Organisasi e. Menyusun Program Kerja, Anggaran dan Rekomendasi Organisasi tingkat nasional f. Memilih komposisi kepersonaliaan Pengurus Pimpinan Nasional. 4. Peserta Munas terdiri dari : a. Seluruh Pengurus Pimpinan Nasional Periode berjalan b. Seluruh Pengurus Pimpinan Wilayah Periode berjalan c. Seluruh Pengurus Pimpinan Daerah Periode berjalan d. Utusan anggota dari masing-masing daerah yang diberi mandat e. 3 (tiga) orang Pengurus DPP FSPMI f. 2 (dua) orang dari masing-masing Pengurus KC / DPW FSPMI 5. Dalam keadaan luar biasa, musyawarah nasional dapat ditunda atau dipercepat berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional dan atau atas permintaan dari 2/3 Pengurus Pimpinan Wilayah. Pasal 20 Musyawarah Wilayah 1. Musyawarah Wilayah adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Pengurus Pimpinan Wilayah. 2. Musyawarah Wilayah dilakukan setiap 5 tahun 1 kali. 3. Musyawarah Wilayah berwenang : a. Menyampaikan laporan Pimpinan Pengurus Wilayah b. Menyampaikan laporan Pimpinan Pengurus Daerah c. Menyusun Program Kerja, Anggaran dan Rekomendasi Organisasi tingkat wilayah d. Memilih komposisi kepersonaliaan Pengurus Pimpinan Wilayah 4. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari ; a. Seluruh Pengurus Pimpinan Wilayah Periode berjalan b. Seluruh Pengurus Pimpinan Daerah Periode berjalan c. 2 (dua) orang dari Pengurus Pimpinan Nasional d. 2 (dua) orang dari Pengurus KC / DPW FSPMI 5. Dalam keadaan luar biasa, musyawarah wilayah dapat ditunda atau dipercepat berdasarkan keputusan Rapat Kerja Wilayah dan atau atas permintaan dari 2/3 Pengurus Pimpinan Daerah.

Halaman 8 Dari 20


Pasal 21 Musyawarah Daerah 1. Musyawarah Daerah adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Pengurus Pimpinan Daerah. 2. Musyawarah Daerah dilakukan setiap 4 tahun 1 kali. 3. Musyawarah Daerah berwenang : a. Menyampaikan laporan Pimpinan Pengurus Daerah b. Menyampaikan laporan Komandan Regu bila telah terbentuk c. Menyusun Program Kerja, Anggaran dan Rekomendasi Organisasi tingkat Daerah d. Memilih komposisi kepersonaliaan Pengurus Pimpinan Daerah 4. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari : a. Seluruh Pengurus Pimpinan Daerah Periode berjalan b. Seluruh Komandan Regu Periode berjalan c. Utusan anggota dari masing-masing PUK yang diberi mandat d. 2 (dua) orang dari Pengurus Pimpinan Nasional Periode berjalan e. 2 (dua) Pengurus Pimpinan Wilayah Periode berjalan f. 2 (dua) orang dari Pengurus KC 5. Dalam keadaan luar biasa, musyawarah Daerah dapat ditunda atau dipercepat berdasarkan keputusan Rapat Kerja Wilayah dan atau atas permintaan dari 2/3 Anggota Daerah. Pasal 22 Syahnya Musyawarah dan Pengambilan Keputusan 1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah dinyatakan syah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua dari pertiga) dari quota peserta. 2. Keputusan diambil berdasarkan azas musyawarah untuk menuju mufakat 3. Bila musyawarah tidak mencapai kata mufakat, maka dilakukan atas dasar suara terbanyak Pasal 23 Rapat Kerja Nasional 1. Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang dilakukan diantara 2 Munas. 2. Rapat Kerja Nasional dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. 3. Rapat Kerja Nasional adalah forum konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan evaluasi tingkat nasional dalam rangka keterpaduan program dan pengembangan organisasi. 4. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Pimpinan Nasional 5. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh : a. Seluruh Pengurus Pimpinan Nasional b. Utusan Pengurus Pimpinan Wilayah c. Utusan Pengurus Pimpinan Daerah d. Utusan Pengurus DPP FSPMI e. Utusan Pengurus DPW FSPMI Pasal 24 Rapat Kerja Wilayah 1. Rapat Kerja Wilayah adalah rapat yang dilakukan diantara 2 Muswil. 2. Rapat Kerja Wilayah dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Halaman 9 Dari 20


3. Rapat Kerja Wilayah adalah forum konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan evaluasi tingkat wilayah dalam rangka keterpaduan program dan pengembangan organisasi. 4. Rapat Kerja Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Wilayah. 5. Rapat Kerja Wilayah dihadiri oleh : a. Seluruh Pengurus Pimpinan Wilayah. b. Utusan Pengurus Pimpinan Daerah. c. Utusan Pengurus DPW FSPMI d. Utusan Pengurus KC FSPMI Pasal 25 Rapat Kerja Daerah 1. 2. 3. 4. 5.

Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang dilakukan diantara 2 Musda. Rapat Kerja Daerah dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Rapat Kerja Daerah adalah forum konsultasi, koordinasi, konsolidasi dan evaluasi tingkat daerah dalam rangka keterpaduan program dan pengembangan organisasi. Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Pimpinan Daerah. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh : a. Seluruh Pengurus Pimpinan Daerah b. Utusan Pengurus Pimpinan Daerah. c. Utusan Komandan Regu d. Utusan Anggota BAB VIII TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS Pasal 26 Syarat Menjadi Pengurus Pimpinan Nasional

Syarat untuk menjadi Pengurus Pimpinan Nasional Garda Metal adalah sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan YME. b. Sehat jasmani dan rohani c. Tercatat sebagai anggota Garda Metal dan anggota FSPMI. d. Memiliki wawasan organisasi FSPMI yang cukup. e. Berjiwa kepemimpinan dan siap menjalankan motto “RESOLUSI”. f. Terpilih dalam Musyawarah Nasional. g. Telah mengikuti pendidikan dasar FSPMI, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Lanjutan Garda Metal FSPMI h. Pernah menjadi Pengurus Pimpinan Wilayah/Daerah Garda Metal. Pasal 27 Syarat Menjadi Pengurus Pimpinan Wilayah Syarat untuk menjadi Pengurus Pimpinan Wilayah Garda Metal adalah sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan YME. b. Sehat jasmani dan rohani c. Tercatat sebagai anggota Garda Metal dan anggota FSPMI. d. Berjiwa kepemimpinan dan siap menjalankan motto “RESOLUSI” e. Terpilih dalam Musyawarah Wilayah. f. Telah mengikuti pendidikan dasar FSPMI, Pendidikan Dasar Garda Metal. g. Ketika dipilih berstatus Panglima Koordinator Daerah Halaman 10 Dari 20


Pasal 28 Syarat Menjadi Pengurus Pimpinan Daerah Syarat untuk menjadi Pengurus Pimpinan Daerah Garda Metal adalah sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan YME. b. Sehat jasmani dan rohani c. Tercatat sebagai anggota Garda Metal dan anggota FSPMI. d. Berjiwa kepemimpinan dan siap menjalankan motto “RESOLUSI” e. Terpilih dalam Musyawarah Daerah. f. Telah mengikuti pendidikan dasar tentang Serikat Pekerja FSPMI. Pasal 292 Cara Pemilihan Pengurus Pimpinan Nasional 1. Pemilihan Pengurus Pimpinan Nasional dilakukan dalam Musyawarah Nasional. 2. Nama calon untuk Panglima, Sekretaris dan Bendahara diusulkan oleh peserta Musyawarah Nasional yang diputuskan oleh Presiden FSPMI. 3. Nama calon yang diusulkan seperti yang dimaksud pada ayat 2 di atas adalah minimal 2 orang untuk masing-masing jabatan. 4. Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi dipilih dalam Sidang Pimpinan Nasional Terpilih. 5. Untuk jabatan Panglima, Sekretaris dan Bendahara harus hadir dalam Musyawarah Nasional Garda Metal. 6. Untuk jabatan Ketua Divisi dan Wakil ketua Divisi terpilih tidak harus hadir pada Musyawarah Nasional, asalkan sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan bersedia dan dianggap mampu menjalankan tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya. Pasal 30 Cara Pemilihan Pengurus Pimpinan Wilayah 1. Pemilihan Pengurus Pimpinan Wilayah dilakukan dalam Musyawarah Wilayah. 2. Nama calon untuk Pangkorwil, Ketua 1 dan Ketua 2 diusulkan oleh peserta Musyawarah Wilayah bersama DPW FSPMI yang disetujui Pangkornas. 3. Nama calon yang diusulkan kepada Pangkornas seperti yang dimaksud pada ayat 2 di atas adalah minimal 2 orang untuk masing-masing jabatan. Pasal 31 Cara Pemilihan Pengurus Pimpinan Daerah 1. Pemilihan Pengurus Pimpinan Daerah dilakukan dalam Musyawarah Daerah. 2. Nama calon untuk Panglima, Sekretaris dan Bendahara diusulkan oleh peserta Musyawarah Daerah bersama PC FSPMI yang disetujui Pangkornas. 3. Nama calon yang diusulkan seperti yang dimaksud pada ayat 2 di atas adalah minimal 2 orang untuk masing-masing jabatan. 4. Ketua Divisi dan Wakil Ketua Divisi dipilih oleh Pangkorda terpilih. 5. Untuk jabatan Panglima, Sekretaris dan Bendahara harus hadir dalam Musyawarah Daerah Garda Metal. 6. Untuk jabatan Ketua Divisi dan Wakil ketua Divisi terpilih tidak harus hadir pada Musyawarah Daerah, asalkan sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan bersedia dan dianggap mampu menjalankan tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya.

Halaman 11 Dari 20


BAB IX KEPENGURUSAN, PERGANTIAN ANTAR WAKTU & STRUKTUR ORGANISASI Pasal 32 Kepengurusan 1. Pengurus Pimpinan Garda Metal Nasional berjumlah sekurang-kurangnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 13 orang, dengan komposisi sebagai berikut : a. Seorang Pangkornas. b. Seorang Sekretaris. c. Seorang Bendahara d. Beberapa Ketua dan Wakil Ketua Divisi, antara lain : - Divisi Aksi - Divisi Pelatihan - Divisi Organisasi - Divisi Humas 2. Pengurus Pimpinan Garda Metal Wilayah berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang, dengan komposisi sebagai berikut : a. Seorang Pangkorwil b. Seorang Wakil Ketua 1 (satu). c. Seorang Sekretaris. 3. Pengurus Pimpinan Garda Metal Daerah berjumlah sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak banyaknya 25 orang, dengan komposisi sebagai berikut : a. Seorang Pangkorda b. Seorang Sekretaris. c. Seorang Bendahara d. Beberapa Ketua & Wakil Ketua Divisi, antara lain : - Divisi Aksi - Divisi Pelatihan - Divisi Organisasi - Divisi Humas & Dokumentasi - Divisi Perlengkapan & Logistik - Divisi Brigade Motor e. Beberapa orang Komandan Regu 4. Untuk mempermudah koordinasi dan mobilisasi dalam setiap aksi / kegiatan mengingat tingkat keaktifan anggota berbeda-beda, maka dipandang perlu untuk membentuk regu-regu. a. 1 regu terdiri dari minimal 10 orang maksimal 15 orang. b. Untuk mempermudah koordinasi maka masing – masing regu harus mempunyai komandan regu yang ditunjuk oleh anggota regu tersebut langsung pada saat pembentukan. c. Pembentukan regu sebaiknya dilakukan dalam Musyawarah Daerah d. Pada prosesnya apabila ada hal yang perlu ditinjau ulang terutama tentang efektifitas regu, dapat dilakukan melalui rapat pleno dengan mengundang seluruh atau sebagian anggota sesuai kebutuhan.

Halaman 12 Dari 20


4. Untuk beberapa kebutuhan, maka dipandang perlu membentuk sebuah Majelis Kehormatan yang beranggotakan sebagai berikut : a. Ditingkat Nasional, terdiri dari 3 orang pengurus DPP FSPMI, Pangkornas & Sekretaris Nasional. b. Ditingkat Wilayah terdiri dari Pangkornas & Sekretaris, Pengurus KC FSPMI & Sekretaris / Ketua DPW & Sekretaris, Pangkorwil & Sekretaris. Pasal 33 Pergantian Antar Waktu 1. Pergantian antar waktu adalah pergantian 1 orang atau beberapa orang pengurus yang

berhenti sebagaimana diatur dalam BAB IV Pasal 15 Peraturan Organisasi ini.

2. Pergantian antar waktu dapat dilakukan atas persetujuan Rapat Pengurus di tingkat

masing-masing tingkatan setelah dikonsultasikan dengan perangkat organisasi FSPMI diatasnya. Pasal 34 Bagan Struktur Organisasi 1. Bagan Struktur Pengurus Pimpinan Nasional Garda Metal Presiden FSPMI

Vice President Bidang Organisasi

Panglima

Bendahara

Divisi Aksi Ketua Wakil Ketua

Sekretaris

Divisi Pelatihan Ketua Wakil Ketua

Divisi Organisasi Ketua Wakil Ketua

Divisi Humas Ketua Wakil Ketua

Halaman 13 Dari 20


2. Bagan Struktur Pengurus Pimpinan Garda Metal Wilayah

Pangkornas

Pangkorwil

Wakil Ketua

Pangkorda

Pangkorda

Sekretaris

Pangkorda

Pangkorda

Pangkorda

Pangkorda

3. Bagan Struktur Pengurus Pimpinan Garda Metal Daerah Pangkornas

Pangkorda

Bendahara

Divisi Aksi Ketua Wakil Ketua

Divisi Pelatihan Ketua Wakil Ketua

Sekretaris

Divisi Organisasi Ketua Wakil Ketua

Divisi Humas Ketua Wakil Ketua

Divisi Perlengkapan & Logistik Ketua Wakil Ketua

Divisi Brigade Motor Ketua Wakil Ketua

Halaman 14 Dari 20


BAB X TUGAS DAN WEWENANG Pasal 35 Tugas dan Wewenang Panglima 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Menjalankan kebijakan / instruksi dari Perangkat FSPMI dan Peraturan Organisasi Garda Metal dalam rangka kepentingan organisasi FSPMI. Melakukan langkah-langkah yang mendukung tercapainya program kerja, baik yang yang diamanatkan dalam Munas/Muswil/Musda maupun program kerja yang disusun oleh Internal Kepengurusan. Membuat program kerja selain yang sudah direkomendasikan dalam Munas/Muswil/Musda. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai laporan sekaligus bahan pertimbangan untuk kegiatan selanjutnya. Melakukan pengawasan demi tegaknya Peraturan Organisasi Garda Metal. Pada waktunya mempersiapkan penyelenggaraan Munas/Muswil/Musda sebagai pertanggung jawaban masa baktinya. Membuat SK / Surat Keputusan untuk Kepengurusan Garda Metal 1 [satu] tingkat dibawahnya. Pasal 36 Tugas dan Wewenang Sekretaris

1. Membantu tugas dan wewenang Panglima agar dapat berjalan lancar dan optimal. 2. Memastikan bahwa sebuah instruksi / rencana aksi / kegiatan sudah diketahui oleh seluruh elemen Garda Metal. 3. Membuat data base anggota. 4. Membuat jadwal pertemuan berkala. 5. Membuat data up to date tentang semua kegiatan yang telah dilakukan sebagai arsip sekaligus sebagai laporan. 6. Pada waktunya mempersiapkan laporan secara lengkap selama masa baktinya yang nantinya akan dilaporkan sebagai pertanggung jawaban pada Munas/Muswil/Musda. Pasal 37 Tugas dan Wewenang Bendahara 1. Melakukan pengumpulan dana Garda Metal. 2. Membuat laporan keuangan yang akan dilaporkan secara berkala pada petemuan bulanan. 3. Selalu berkoordinasi dengan Panglima dan Sekretaris tentang kondisi keuangan. 4. Pada waktunya mempersiapkan laporan keuangan secara lengkap yang nantinya akan dilaporkan sebagai pertanggung jawaban pada Munas/Muswil/Musda

Halaman 15 Dari 20


Pasal 38 Tugas dan Wewenang Divisi Aksi 1. Berkoordinasi dengan Panglima dan Sekretaris dalam rangka mempersiapkan sebuah aksi / kegiatan. 2. Berkoordinasi dengan Divisi lainnya dalam rangka mengkondisikan massa aksi agar tetap dibawah satu garis komando. Pasal 39 Tugas dan Wewenang Divisi Pelatihan 1. Membuat dan menyusun kurikulum materi pelatihan yang akan digunakan pada pelatihan perekrutan anggota baru. 2. Menyelenggarakan pelatihan untuk anggota dan berkoordinasi dengan divisi lainnya. Pasal 40 Tugas dan Wewenang Divisi Organisasi 1. Membantu Panglima dan Sekretaris dalam rangka perekrutan dan konseling kepada anggota dan Pengurus PUK. 2. Membantu Sekretaris Wilayah dalam membuat data base anggota dan jadwal pertemuan / rapat. Pasal 41 Tugas dan Wewenang Divisi Humas 1. Mempersiapkan perlengkapan aksi / kegiatan yang sifatnya berupa informasi / propaganda, misal poster, spanduk, leaflet dll. 2. Membuat jadwal dan mensosialisasikan rencana kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi kemasyarakatan. 3. Membantu Sekretaris untuk memastikan bahwa seluruh anggota telah memahami rencana dari sebuah aksi / kegiatan. Pasal 42 Tugas dan Wewenang Divisi Perlengkapan & Logistik 1. Bekerja sama dengan Divisi Humas dalam mempersiapkan perlengkapan aksi / kegiatan yang sifatnya berupa informasi / propaganda, misal poster, spanduk, leaflet dll serta perlengkapan lainnya, antara lain : mobil komando, sound system, toa, bendera dll. 2. Berkoordinasi dengan Bendahara dalam rangka mempersiapkan kebutuhan logistik untuk seluruh anggota Garda Metal yang hadir pada sebuah aksi / kegiatan, sehingga tidak mengganggu konsentrasi anggota Garda Metal yang sedang menjalankan tugasnya.

Halaman 16 Dari 20


Pasal 43 Tugas dan Wewenang Divisi Brigade Motor 1. Membuat pedoman pengawalan tentang bagaimana cara pengawalan terhadap aksi / kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan motor sekaligus mensosialisasikannya kepada seluruh PUK SPA yang nantinya akan menjadi peserta aksi / kegiatan. 2. Melakukan pengawalan baik saat berangkat maupun saat pulang ( SWEEPING / SWEEPER ) terhadap seluruh peserta aksi / kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan motor. 3. Melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap motor yang digunakan oleh seluruh peserta aksi agar berjalan aman, tertib dan lancar. Pasal 44 Tugas dan Wewenang Komandan Regu 1. Memastikan seluruh anggota regunya untuk dapat hadir pada aksi / kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pada pelaksanaan aksi / kegiatan, komandan regu harus mengetahui siapa saja anggota regunya yang hadir dan tidak hadir, untuk kemudian dilaporkan pada Divisi Aksi dan Divisi Perlengkapan & Logistik. 3. Berkoordinasi dengan Pangkorwil/Daerah dan atau Sekretaris Wilayah untuk melakukan konseling atau pembinaan terhadap anggota regu yang masih kurang aktif dalam mengikuti aksi / kegiatan. Pasal 45 Tugas dan Wewenang Majelis Kehormatan Mengambil langkah organisasi yang dipandang perlu dalam rangka mensikapi terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi ini. BAB XI KLASIFIKASI AKSI Pasal 46 Pengelompokan aksi organisasi dibedakan berdasarkan tingkatan pelaksana dan bentuknya, yaitu sebagai berikut ; a. Aksi Nasional adalah aksi yang diorganisir oleh DPP FSPMI. b. Aksi Wilayah adalah aksi yang diorganisir oleh DPW FSPMI. c. Aksi Daerah adalah aksi yang diorganisir oleh KC/PC FSPMI d. Aksi khusus adalah aksi / kegiatan yang diikuti hanya oleh sebagian kecil Pengurus dan atau Anggota Garda Metal. Biasanya dilaksanakan tanpa adanya instruksi secara tertulis, baik terencana ataupun mendadak. e. Aksi aliansi adalah aksi yang dilakukan oleh anggota Garda Metal dan atau anggota FSPMI di luar ataupun didalam wilayahnya yang nantinya akan bergabung dengan peserta dari serikat pekerja / serikat buruh lain.

Halaman 17 Dari 20


BAB XII GARIS KOMANDO Pasal 47 Garis Komando Secara Administrasi 1. Komando / instruksi dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan, secara administrasi dapat diinstruksikan oleh DPP FSPMI dan atau KC / DPW FSPMI. 2. Karena instruksi yang dikeluarkan oleh DPP FSPMI dan atau KC FSPMI bersifat umum ( tidak hanya ditujukan untuk anggota Garda Metal saja ), maka secara otomatis instruksi ini adalah pemberitahuan / undangan untuk semua anggota Garda Metal. 3. KC / DPW FSPMI dan atau Pangkornas perlu memberitahukan instruksi tersebut kepada Pengurus Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah dalam rapat persiapan aksi. 4. Pengurus Pimpinan Wilayah/Pimpinan Daerah kemudian melakukan koordinasi dengan komandan regu untuk memastikan seluruh anggota regu telah menerima instruksi tersebut. Pasal 48 Garis Komando Saat Aksi / Kegiatan dilaksanakan 1. Pada aksi nasional, komando ada pada Pangkornas dan atau Sekretaris Nasional. Apabila Pangkornas dan atau Sekretaris Nasional berhalangan hadir, maka komando ada pada ketua dan atau sekretaris Divisi Aksi Nasional. 2. Pada aksi Wilayah, komando ada pada Pangkorwil atau Sekretaris Wilayah. Apabila ada instruksi dari perangkat FSPMI / Pangkornas, maka dapat diberitahukan kepada Pangkorwil atau Sekretaris Wilayah. Apabila Pangkorwil dan atau Sekretaris Wilayah berhalangan hadir, maka komando ada pada Ketua dan atau Sekretaris Divisi Aksi Wilayah. 3. Pada aksi Daerah, komando ada pada Pangkorda atau Sekretaris Daerah. Apabila ada instruksi dari perangkat FSPMI / Pangkornas, maka dapat diberitahukan kepada Pangkorda atau Sekretaris Daerah. Apabila Pangkorda dan atau Sekretaris Daerah berhalangan hadir, maka komando ada pada Ketua dan atau Sekretaris Divisi Aksi Daerah. 4. Pada aksi aliansi, maka komando ada pada Perangkat Organisasi FSPMI dengan tetap berkoordinasi dengan Pangkornas dan atau Sekretaris Nasional dan atau Pangkorwil/Daerah dan atau Sekretaris Wilayah/Daerah. 5. Dalam kondisi normal, maka semua pihak yang berkepentingan harus menghormati garis komando yang sudah ditetapkan. 6. Dalam kondisi darurat, maka pihak yang dapat memotong garis komando hanyalah Ketua KC / DPW dan atau Pangkornas. 7. Sudah menjadi ketentuan bersama bahwa bila ada pihak yang memberikan komando tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan garis komando yang sudah ditetapkan, maka tidak wajib untuk dilaksanakan.

Halaman 18 Dari 20


BAB XIII KEUANGAN Pasal 49 Sumber & Penggunaan 1. Sumber keuangan Garda Metal berasal dari : a. Iuran anggota yang dibiayai oleh PUK SPA b. Subsidi dari Perangkat Organisasi FSPMI. c. Bantuan / Donasi yang tidak mengikat. 2. Penggunaan keuangan Garda Metal adalah untuk : a. Operasional rapat. b. Operasional aksi / kegiatan c. Pendidikan & Konseling. d. Aktifitas kemasyarakatan. e. Biaya-biaya lain yang dimusyawarahkan. Pasal 50 Iuran 1. Besaran iuran anggota Garda Metal diputuskan dalam Musyawarah Nasional Garda Metal. 2. Teknis pembayaran iuran ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Garda Metal. 3. Laporan keuangan dilaporkan setiap rapat bulanan. BAB XIV PENUTUP Pasal 51 Ketentuan Lain Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini, akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah mufakat dalam Rapat Pengurus Pimpinan Nasional GARDA METAL dan nantinya akan dimasukkan dalam Peraturan Organisasi di Musyawarah Nasional berikutnya.

Halaman 19 Dari 20


Pasal 52 Mulai Berlaku Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: :

Cisarua 14 Februari 2009

MUSYAWARAH NASIONAL I GARDA METAL FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PIMPINAN SIDANG Ketua

: Furqon

Sekretaris

: Agus Kuncoro

Anggota

: Sugeng Prayitno

Anggota

: Agung Dwinanto

Anggota

: Maxie Ellia

Penyelarasan Akhir ; Tri Yanto

Halaman 20 Dari 20

Musyawarah Nasional I Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Cisarua, 13 ~ 15 Februari 2009 PERATURAN ORGANISASI

Recommend Documents