KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA NOMOR : KEP-06b/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 TENTANG PENETAPAN PROGRAM UMUM FEDERASI SERIKAT PEKERJA KAHUTINDO PERIODE TAHUN 2009-2014 Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia Menimbang

: a. Bahwa Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia yang merupakan pelaksana kedaulatan tertinggi organisasi telah ditetapkan untuk diselenggarakan pada tanggal 01-04 Agustus 2009 bertempat di LPP Convention Hotel Demangan, Yogyakarta. b. Bahwa Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia mempunyai tugas dan wewenang antara lain untuk menetapkan Program Umum Organisasi. c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dalam upaya memenuhi kebutuhan anggota, Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia secara aklamasi menetapkan Program Umum Federasi Serikat Pekerja Kahutindo periode tahun 2009-2014. d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia.

Mengingat

: a. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, beserta peraturan pelaksanaannya. b. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-01/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Penetapan Jadwal Acara Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO. c. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-02/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO. d. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-03/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO. e. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-05/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Penetapan Komisi Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO. f. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-06a/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP KAHUTINDO.

Memperhatikan : a. Saran dan Pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Komisi Program Umum dan RAPPO Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia pada tanggal 03 Agustus 2009.

KEP-06b : Program Umum 2009-2014

1

b. Hasil permusyawaratan dalam sidang Paripurna IV Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia pada tanggal 03 Agustus 2009. Memutuskan Menetapkan

: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA TENTANG PENETAPAN PROGRAM UMUM FEDERASI SERIKAT PEKERJA KAHUTINDO (FSP KAHUTINDO) PERIODE TAHUN 2009-2014.

Pertama

: Menetapkan Program Umum Federasi Serikat Pekerja Kahutindo periode tahun 2009-2014 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua

: Program Umum sebagaimana dimaksud dalam butir pertama keputusan ini adalah merupakan pedoman bagi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi, serta penyusunan skala prioritas dalam bentuk program kerja sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Ketiga

: Dewan Pimpinan Pusat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja melalui Rapat Kerja Nasional dan Rapat Pengurus yang dilakukan secara periodik, serta mempertanggung jawabkan pencapaiannya didalam Musyawarah Nasional.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila didalamnya terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Y o g y a k a r t a Pada Tanggal : 3 Agustus 2009 PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA (FSP KAHUTINDO)

AGUS SALIM Anggota

BAKHRI Anggota

R. CHANDRAYANA F. Ketua merangkap Anggota


YUNI UMIARSIH Anggota

SUKARJO Sekretaris merangkap Anggota

2

Lampiran : Keputusan MUNAS-IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-06b/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 Tanggal : 3 Agustus 2009

PROGRAM UMUM FEDERASI SERIKAT PEKERJA KAHUTINDO TAHUN 2009 ~ 2014 1. PENDAHULUAN Era Globalisasi dengan sistem perdagangan bebas adalah konsekuensi logis yang terus dihadapi dunia saat ini, daya saing dunia usaha lebih pada tingkat efisiensi, teknologi dan produktivitas, dampak langsung yang dirasakan oleh pekerja adalah tingginya kompetisi dengan resiko terpinggirkan karena lemahnya daya saing terkait dengan tingkat kemampuan individu yang dibutuhkan. Dalam kaitan ini, pembangunan sektor ketenagakerjaan menjadi issue prioritas dengan memaksimalkan pelibatan semua pihak. Trend industrial yang terjadi selama kurun waktu satu dekade terakhir sebagai imbas dari de-regulasi dan restrukturisasi khususnya di sektor kehutanan, menimbulkan tekanan yang hebat pada keberlanjutan usaha di sektor ini, dimana muaranya adalah banyak perusahaan/industri pengolahan kayu yang tutup dan mem-PHK pekerjanya. Dampak krisis ekonomi global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2008 masih dirasakan hingga saat ini, rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang mencukupi bagi tumbuhnya angkatan kerja baru. Berkurangnya jumlah pekerja yang terorganisir karena semakin bergesernya hubungan kerja ke arah informal dan bersifat temporer, menjadi tantangan besar bagi serikat pekerja di Indonesia khususnya FSP KAHUTINDO untuk disikapi secara strategis. Dalam kaitan ini, MUNAS IV FSP KAHUTINDO yang dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 4 Agustus 2009 telah melakukan evaluasi, penyesuaian-penyesuaian dan perbaikan atas Program Umum FSP KAHUTINDO periode sebelumnya. Program Umum FSP KAHUTINDO tahun 2009-2014 lebih berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan pengorganisasian anggota dan memperkuat kapasitas perangkat organisasi mulai dari tingkat unit kerja sampai tingkat pusat dalam merespon seluruh tantangan yang muncul. 2. LANDASAN 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP KAHUTINDO. 3. Keputusan Munas IV FSP KAHUTINDO Tanggal 2 s/d 4 Agustus 2009. 3. TUJUAN 1. Menciptakan hubungan ketenagakerjaan yang sehat, serasi dan berkeadilan dalam upaya membela hak serta mewujudkan kepentingan pekerja khususnya anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO, sehingga dapat terwujud perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan demokrasi di Indonesia. 2. Meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja khususnya anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO serta memperjuangkan perbaikan syarat-syarat kerja untuk mencapai penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 3. Meningkatkan partisipasi serta peran aktif kaum pekerja khususnya anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO dalam pembangunan Nasional untuk mengisi cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui penciptaan ketertiban, ketentraman, ketenangan kerja, dan kepastian berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.


3

4. SASARAN Sasaran program kerja yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan skala prioritas, meliputi : I.

Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Dasar-dasar Pemikiran : Dalam menyikapi era informasi dan komunikasi yang lebih transparan serta kemajuan dan perkembangan yang pesat dibidang teknologi, maka Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO perlu melakukan penyesuaian secara utuh dan menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan citra dirinya dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsi dan peranannya untuk mencapai tujuan organisasai yang dilandasi prinsip dasar dari, oleh dan untuk pekerja. Tujuan dan Sasaran : a. Mengembangkan dan memantapkan identitas dan eksistensi Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO sebagai organisasi yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab serta mengakar ditengah-tengah masyarakat pekerja Indonesia. b. Mengembangkan dan memantapkan peranan Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO sebagai sarana pelindung, pembela, penyalur aspirasi, pemersatu dan penguat kesetiakawanan serta sebagai wahana pembentukan dan pengembangan kader organisasi pekerja. c. Menjadikan organisasi Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO sebagai sarana yang efektif dan inovatif bagi peningkatan hubungan industrial dalam upaya meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja dan keluarganya. d. Meningkatkan fungsi dan peranan Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO sebagai salah satu pelaku pembangunan Nasional melalui peningkatan peran dan kualitas sumber daya manusia. e. Mempercepat penguatan struktur organisasi di semua tingkatan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi. Bentuk Kegiatan : 1.

Pembentukan dan Pembinaan Unit Kerja; a. Memperluas dan mengembangkan keanggotaan di semua sektor usaha termasuk pekerja informal di seluruh tempat kerja. b. Pembentukan Unit Kerja baru diarahkan pada semua sektor usaha industri dan jasa, termasuk sektor informal. c. Optimalisasi peran struktur DPC dan DPD FSP KAHUTINDO untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan tinjauan terhadap strategi rekruitmen dan pembinaan unit kerja di wilayahnya masing-masing. d. Meningkatkan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pengorganisasian dalam rangka menanamkan sikap mental yang positif terhadap aspek kepatuhan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta konstitusi organisasi.


4

e. Senantiasa mampu menciptakan hubungan bipatrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan dengan pihak perusahaan atau asosiasi lainnya yang sejenis, serta serikat pekerja/serikat buruh lainnya, dengan cara; (1) Meningkatkan fungsi dan peranan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartite sebagai forum Komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja. (2) Meningkatkan fungsi dan peranan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartite baik ditingkat pusat maupun daerah. (3) Mendorong dan memperjuangkan pembentukan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartite Sektoral baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui pendekatan kepada Pemerintah dan asosiasi-asosiasi terkait lainnya. 2. Pembinaan Kepemimpinan dan Kaderisasi; a. Pembinaan kepemimpinan ditujukan untuk pengembangan kualitas para pemimpin Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas yang tinggi, dinamis serta jujur dan bertanggung jawab, benar-benar mengemban tugasnya membela, melindungi, memperjuangkan kepentingan anggotanya dan kaum pekerja pada umumnya, serta mampu mengarahkan organisasi sebagai sarana yang efektif guna meningkatkan produktivitas demi terwujudnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya. b. Pembinaan kepemimpinan Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO di semua tingkatan berpedoman kepada eksistensi organisasi yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, agar dapat terwujud struktur kepemimpinan yang kuat, mandiri serta mampu menggerakkan kaum pekerja dalam rangka partisipasinya terhadap pembangunan nasional. c. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan, maka kepemimpinan Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO di semua tingkatan harus diarahkan pada profesionalisme dan spesialisasi sesuai kemampuan pada bidang tugas masing-masing. d. Meningkatkan koordinasi serta mekanisme kerja secara menyeluruh pada semua tingkatan kepengurusan organisasi. e. Mengembangkan sikap keterbukaan terhadap kritik dan masukan yang dilandasi asas kebersamaan dan upaya perbaikan. f. Pengembangan dan pembinaan dalam sistim kepemimpinan yang kolektif berbasis profesional diseluruh perangkat organisasi. g. Meningkatkan peranan anggota perempuan dalam setiap struktur dan kegiatan konsolidasi pengembangan organisasi dengan membentuk serta memfungsikan Komite Perempuan pada setiap perangkat organisasi. Pembinaan Kepemimpinan ini dilakukan secara terpadu dan berjenjang bagi pengurus di semua tingkatan, dengan kegiatan-kegiatan antara lain : a. Mengadakan pembidangan tugas dan tanggung jawab diantara pengurus. b. Menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi secara periodik dan tertib di dalam kepengurusan sesuai jenjangnya masing-masing. c. Menyelenggarakan rapat-rapat komite perempuan dan pelibatan anggota/ pengurus perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan struktur. d. Mengadakan forum konsultasi, komunikasi dan informasi yang dilakukan secara rutin dan periodik.


5

3. Pembinaan Administrasi; a. Menyusun dan menetapkan pedoman tata laksana administrasi organisasi yang terpadu dalam upaya tertib administrasi; termasuk bentuk surat resmi, kop surat, stempel, sekretariat, papan nama, dll, untuk diterapkan oleh semua perangkat organisasi dalam jajaran Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO. b. Menetapkan peraturan organisasi tentang Kartu Tanda Anggota dan Pengurus. c. Pendataan keanggotaan dan kepengurusan meliputi Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Unit Kerja secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali. d. Memastikan pemungutan dan distribusi iuran anggota oleh PUK sesuai aturan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan pelaksanaan tata cara administrasi yang berkaitan dengan itu. 4. Pembinaan Mekanisme Kerja, Koordinasi dan Pengawasan; a. Menyusun dan menetapkan sistem dan mekanisme kerja organisasi secara timbal- balik yang praktis dan jelas antar perangkat organisasi mulai dari tingkat DPP, DPD, DPC hingga ke PUK. b. Melaksanakan program intensifikasi komunikasi dan informasi bagi semua anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO melalui mekanisme publikasi dan dokumentasi terhadap semua program kerja dengan menggunakan teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien. c. Koordinasi antar perangkat organisasi dengan cara: 1. Melaksanakan rapat kordinasi secara rutin dan berkala di setiap jajaran organisasi sesuai dengan tingkatannya. 2. Melaksanakan program pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dengan cara evaluasi laporan-laporan organisasi secara berjenjang dengan bentuk/format laporan yang seragam dan dilakukan secara rutin dan periodik meliputi: Data Anggota, Laporan Kegiatan, Laporan Pendidikan dan Pelatihan, Laporan Penanganan Kasus dan Laporan Keuangan. 5. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan; a. Untuk kepentingan pelaksanaan program organisasi secara berkelanjutan, sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, analisa ekonomi termasuk Kebutuhan Hidup Pekerja dan keluarganya, Jaminan Sosial, pelaksanaan aturan perundang-undangan dan peningkatan kualitas PKB. b. Melaksanakan program data base yang terkendali dan tervalidasi, khususnya pada perangkat DPP, dan dipergunakan bagi pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi di tingkat daerah dan cabang. II. Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar-dasar Pemikiran: Keppres No.3 tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi ILO No. 87 yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan peluang yang sangat strategis bagi tumbuh kembangnya organisasi pekerja, ruang demokrasi tersebut secara psikologis berpengaruh pada efektivitas dan kualitas pemahaman anggota dan perangkat organisasi terhadap fungsi dan peranannya.


6

Perubahan paradigma Hubungan Industrial, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari globalisasi yang terjadi saat ini, menuntut sikap profesional yang berawal dari perubahan pola pikir dan tindakan setiap individu perangkat pengurus organisasi. Proses perubahan ini dimulai pada masing-masing individu pengurus organisasi (antara lain) melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, sampai kepada sebanyak mungkin anggota, guna mencapai tingkat eksistensi organisasi pada semua tingkatan. Tujuan dan Sasaran : Tujuan

: Meningkatkan pengetahuan para anggota dan kader FSP KAHUTINDO secara kwantitas maupun kwalitas sehingga nantinya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik untuk pengembangan organisasi maupun untuk peningkatan SDM.

Sasaran : Pencapaian sasaran program ini dilaksanakan secara terencana dan terarah serta berkelanjutan, meliputi: 1. Pengurus Unit Kerja, Anggota dan Kader organisasi: a. Kesadaran Berorganisasi b. Kesadaran tentang Hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan c. Kesadaran tentang Hak dan kewajiban d. Kesadaran tentang issue Jender dan Kesetaraan e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) f. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) g. Pengorganisasian dan Kepemimpinan h. Administrasi dan keuangan i. Ekonomi dan Pembangunan Nasional 2. Unsur Pimpinan/Pengurus baik ditingkat cabang, daerah, maupun pusat : a. Spesialisasi bidang Pengembangan Organisasi dan Kampanye b. Spesialisasi bidang Pengupahan b. Spesialisasi bidang Advokasi c. Spesialisasi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) d. Spesialisasi bidang Hubungan Industrial e. Spesialisasi bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup f. Spesialisasi bidang Pengembangan Pekerja Perempuan g. Spesialisasi pekerja anak dan issue HIV/AIDS Bentuk Kegiatan : a. Menyusun dan menerbitkan pedoman serta pengembangan sistem dan metoda pendidikan, pelatihan dan pembinaan kader organisasi. b. Menerbitkan buku-buku, bulletin atau brosur yang erat hubungannya dengan kebutuhan peningkatan pendidikan. c. Meningkatkan pendidikan pengorganisasian dan kepemimpinan terhadap semua tingkatan kader organisasi di semua jajaran secara berjenjang dan berkesinambungan.


7

d. Melaksanakan pendidikan keahlian yang lebih terarah pada spesifikasi kemampuan masing-masing kader di bidang Administrasi, Pengorganisasian, Kampanye, Negosiasi, Advokasi, K3, Keuangan, Hubungan Industrial atau bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. e. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan, pelatihan dan seminar tentang ketenagakerjaan, kursus-kursus tentang pengetahuan umum serta kejuruan lainnya yang dilaksanakan secara selektif, terukur dan terencana dengan memanfaatkan dana organisasi, bantuan atau kerja sama dengan organisasi-organisasi fungsional atau profesional, baik nasional maupun internasional, Instansi Pemerintah terkait maupun lembaga Non Pemerintah dengan ketentuan tidak mengikat. f. Aktif membangun komunikasi dan konsultasi serta koordinasi secara timbal balik dengan Serikat Pekerja lain dan atau organisasi pekerja sejenis. g. Mengembangkan sarana pendidikan pelatihan dan informasi berbasis teknologi informasi. h. Optimalisasi penggunaan Pusat Kegiatan Buruh (Workers’ Activities Center) KAHUTINDO-BWI-GS yang berlokasi di Jawa Tengah untuk memfasilitasi kegiatankegiatan pendidikan dan pelatihan. i. Bekerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk mengembangkan sertifikasi profesi atau keahlian bagi anggota FSP KAHUTINDO. III. Program Sosial Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Organisasi Dasar-dasar Pemikiran : Kondisi kesejahteraan pekerja anggota Serikat Pekerja yang masih sangat rendah dan pada umumnya dibawah standar hidup layak, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap daya dukung atas kemandirian Serikat Pekerja khususnya Federasi Serikat Pekerja Kahutindo, yang sumber daya utamanya berasal dari iuran dan dukungan anggota. Untuk penguatan daya dukung terhadap sumber daya organisasi perlu dilakukan langkah-langkah inovatif untuk menciptakan alternatif pendapatan bagi pekerja khususnya anggota dan pengurus Serikat Pekerja, melalui usaha-usaha ekonomi bersama yang dapat meningkatkan penghasilan khususnya diluar upah bagi anggota, pengurus dan keluarganya. Tujuan dan Sasaran : Tujuan

: Pekerja sebagai bagian dari pelaku ekonomi tidak hanya dijadikan sebagai objek dari pembangunan ekonomi, melainkan dilibatkan sebagai subjek yang harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Sasaran : a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota terhadap aksesibilitas dan penguatan ekonomi. b. Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi antar sesama pekerja dan anggota Serikat Pekerja. c. Meningkatkan efektivitas fungsi dan peranan organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Bentuk Kegiatan : 1. Pembinaan dan Peningkatan Koperasi Pekerja dan usaha lainnya;


8

a. Menyelenggarakan usaha-usaha ekonomi bersama dan mendorong pembentukan Koperasi Pekerja atau Koperasi Serikat Pekerja. b. Menyelenggarakan suatu bentuk usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah dan non pemerintah serta sektor usaha swasta lainnya yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya. c. Melakukan usaha-usaha konkrit melalui perundingan dan kesepakatan dengan perusahaan untuk menyediakan sebagian keuntungannya guna pemupukan modal koperasi. d. Melakukan pendekatan guna membangun kerja sama dengan bank-bank pemerintah maupun swasta dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya dalam rangka memanfaatkan jalur penunjang permodalan dan usaha kecil, menengah dan koperasi. 2. Usaha Penggalangan Dana; a. Mengefektifkan pengumpulan Iuran Anggota dan Dana Mogok/Solidaritas serta membentuk suatu badan usaha swadaya yang khusus bergerak dalam pencarian dana untuk kepentingan organisasi. b. Mengusahakan bantuan luar negeri, instansi pemerintah dan swasta secara sah dan tidak mengikat. c. Melaksanakan usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. 3. Pengembangan Kewirausahaan bagi Anggota dan Keluarganya; a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta kursus-kursus keterampilan/kejuruan bagi anggota dan atau keluarganya yang terkena PHK atau untuk menopang perekonomian keluarga. b. Bekerjasama dengan instansi-instansi terkait baik pemerintah maupun swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru serta membangun akses permodalan dan pasar untuk memulai wirausaha bagi anggota dan keluarganya. IV. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup a. Melakukan perundingan dengan perusahaan untuk membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dengan keterwakilan proporsional dari unsur pekerja. b. Ikut serta secara aktif mensukseskan penyelenggaraan kampanye K3 di tempat kerja. c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan kebakaran, hygiene perusahaan dan keselamatan kerja, serta Lingkungan Hidup. d. Menyusun dan menetapkan kebijakan organisasi dalam program K3 dan Lingkungan Hidup. e. Mengadakan kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dalam bidang K3 dan Lingkungan Hidup. f. Mengumpulkan, mengevaluasi dan menganalisa data tentang K3 dan dampak perusahaan terhadap lingkungan sebagai bahan perundingan dengan perusahaan.


9

V. Program PKB, Hubungan Industrial, Pengupahan dan Jaminan Sosial Dasar-dasar Pemikiran: Semangat hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara nyata oleh pelaku-pelaku yang bertanggung jawab untuk mendorong terlaksananya hal tersebut dalam proses produksi. Sebagai contoh, upah yang menempati posisi strategis dalam kehidupan pekerja yang merupakan tolok ukur dan cerminan kesejahteraan senantiasa memerlukan perjuangan yang panjang untuk peningkatannya, meskipun hanya sebatas upah minimum. Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek yang merupakan salah satu upaya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya, kepesertaannya pun ternyata masih harus diperluas, sehingga tenaga kerja merasa terlindungi dan memperoleh ketenangan bekerja. Untuk itu diperlukan peran yang lebih konkrit dan pro aktif dari perangkat organisasi, serta secara konsisten memperjuangkan hak-hak anggotanya melalui mekanisme institusi eksternal yang ada, yaitu di Lembaga Kerjasama Tripartite serta pada Dewan Penelitian Pengupahan Nasional maupun Dewan Pengupahan yang ada di daerah. Tujuan dan Sasaran : Tujuan

: Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pekerja dan pengusaha, serta dicapainya produktivitas kerja yang tinggi dan optimal dengan dilandasi oleh keinginan melaksanakan hubungan kerja yang baik; dan diharapkan upah serta jaminan sosial yang layak bukan lagi merupakan suatu beban yang harus dipaksakan kepada pengusaha, melainkan suatu hak yang diperoleh pekerja secara wajar berdasarkan prestasi kerja.

Sasaran PKB dan Hubungan Industrial: a. Mempercepat dan memperluas pembentukan PKB yang secara riel ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. b. Meningkatkan kesadaran pekerja untuk secara aktif melakukan perundingan bipartite dengan pengusaha bagi tercapainya perbaikan kualitas hubungan industrial. c. Meningkatkan kepekaan pengusaha dan pejabat pengawas dari instansi pemerintah terhadap pelaksanaan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sasaran Pengupahan dan Jaminan Sosial: a. Meningkatkan upaya-upaya pengkajian dan penelitian untuk mendukung perbaikan sistem pengupahan ke arah yang lebih konkrit dan berkeadilan sosial. b. Perluasan pelaksanaan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya serta pemberian beasiswa bagi anak-anak pekerja yang berprestasi. c. Peningkatan upaya bantuan untuk pengadaan perumahan bagi pekerja. Bentuk Kegiatan : 1. Hubungan Industrial, PKB dan Pengupahan; a. Melakukan pendataan PKB yang dimiliki oleh setiap Unit Kerja dalam rangka peningkatan kualitas dan penyediaan sumber data bagi pengembangan kualitas dan kemampuan organisasi mulai tingkat PUK.


10

b. Ikut aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PKB di setiap perusahaan yang telah ada PUK-nya. c. Melaksanakan pengawasan dan pencegahan terhadap upaya diskriminatif upah yang disebabkan perbedaan kelamin, ras/suku serta kewarganegaraan. d. Secara aktif melakukan lobby, kampanye serta positioning pekerja dalam merespon serta memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah mengenai issue kehutanan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan perindustrian. e. Melakukan penelitian di industri perkayuan; mengenai kondisi/kemampuan sektoral, kedudukan dan bentuk perusahaan untuk menentukan klasifikasi perusahaan; kaitannya dengan kondisi sektor perkayuan dan perhutanan dan ketersediaan bahan baku industri. f. Melakukan penelitian tentang kondisi kerja yang berkaitan dengan kegiatan outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. g. Memastikan keterwakilan pekerja dalam proses-proses sertifikasi mutu, K3 lingkungan, pengelolaan hutan dan ekolabel. 2. Jaminan Sosial; a. Memastikan bahwa aturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilaksanakan di masing-masing perusahaan dengan baik. b. Mendorong dan memberikan pembinaan kepada setiap pekerja untuk lebih meningkatkan produktivitas dan kualitas kerjanya. c. Mendesak Pemerintah agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya. d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Pekerja dan keluarganya, termasuk bagi yang telah purna bhakti dengan membuat rancangan program dana pensiun serta perumahan pekerja secara sistimatis, terpadu dan terencana. e. Memberikan dukungan dan advokasi kepada anggota/unit kerja atas tindak pelanggaran pelaksanaan aturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dilakukan oleh pengusaha. VI. Program Pembelaan dan Perlindungan Dasar-dasar Pemikiran : Reformasi hukum masih dalam tahap melengkapi dan belum berhasil dari segi penegakan dan terwujudnya rasa keadilan. Reformasi ekonomi, politik dan sosial budaya belum mampu menghapus batas marginal yang diciptakan untuk membuat strata sosial di masyarakat. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan pekerja di Indonesia yang harus menerima batas kompromi baik dibidang penegakan dan pengawasan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan maupun dari segi perlindungan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Bahwa dalam rangka memperjuangkan perbaikan nasib pekerja perlu adanya pembelaan dan perlindungan sebagai jawaban dari tuntutan dan lemahnya perlindungan terhadap kaum pekerja, dimana UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI yang dalam implementasinya masih memposisikan pekerja sebagai objek, secara langsung berdampak pada rendahnya posisi tawar pekerja untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar kaum pekerja masih buta hukum dengan kesejahteraan yang rendah. Dan sebagai upaya meningkatkan fungsi perlindungan dan pembelaan organisasi terhadap anggota, perlu dibuat suatu pedoman tentang tata cara dan mekanisme yang jelas, terarah dan profesional.


11

Tujuan dan Sasaran : a. Dapat terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum, baik mengenai hak maupun kewajiban pekerja dan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat pekerja sebagai implementasi hubungan bipartial yang positif. b. Memberikan ketenangan bekerja dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak serta kepentingan pekerja dan keluarganya. c. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pekerja dalam hal pembelaan dan perlindungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan dan kepercayaan pekerja terhadap organisasi Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO. Bentuk Kegiatan : a. Menyusun suatu pedoman atau petunjuk pelaksanaan tentang tata cara dan mekanisme pembelaan terhadap anggota yang praktis serta mudah dipahami dan diimplementasikan. b. Membentuk lembaga pembelaan yang secara struktural merupakan bagian dari perangkat organisasi baik ditingkat Pusat, Daerah, Cabang dan PUK. c. Melaksanakan evaluasi dan memberikan masukan-masukan kepada perwakilan pekerja yang menjadi tim pembela/kuasa pekerja atau sebagai Hakim Ad Hoc pada Peradilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. d. Aktif mengamati dan terlibat dalam usulan pembuatan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan baik ditingkat pusat maupun titingkat daerah. e. Terlibat aktif, mengamati dan mengkritisi proses pembuatan PKB di tingkat Perusahaan dan mengawasi pelaksanaannya (melalui mekanisme pelaporan PUK). f. Melakukan upaya-upaya agar pemerintah meningkatkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan. g. Mendesak pemerintah agar segera melengkapi UU No.13 tahun 2003 dan UU No.2 tahun 2004 dengan perangkat teknis maupun peraturan pelaksanaannya. h. Meningkatkan pelaksanaan penyuluhan dan atau pembinaan tentang Hukum ketenagakerjaan terutama bagi kader organisasi. i. Mengadakan kegiatan pengumpulan data, evaluasi dan verifikasi terhadap kasuskasus perselisihan yang pernah dan sedang dialami oleh anggota. j. Melakukan pendekatan, lobby dan tekanan kepada pemerintah terhadap pelaksanaan UU No.13 tahun 2003 khususnya tentang sistem kontrak kerja dan outsourcing.

VII. Program Hubungan Internasional Dasar-dasar Pemikiran: Globalisasi yang telah merasuki setiap sendi kehidupan usaha dan ketenagakerjaan di Indonesia, berpengaruh besar pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta berdampak pada keberlanjutan industri dan ketenangan kerja, nyata-nyata perlu diantisipasi secara strategis oleh FSP KAHUTINDO dengan menggalang kerjasama dan solidaritas yang lebih intensif lagi dengan organisasi-organisasi pekerja di negaranegara lain. Secara politis, perlu partisipasi aktif organisasi dalam memberikan masukan-masukan untuk kebijakan pemerintah atau lembaga-lembaga internasional terkait melalui forum-forum sektoral, dialog sosial dan lainnya.


12

Tujuan dan sasaran : Tujuan

: Dengan berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, perlu ditingkatkan penataan semua bentuk program kerja sama luar negeri, khususnya dengan organisasi buruh internasional.

Sasaran : 1. Meningkatkan kerjasama luar negeri secara bilateral maupun multilateral dengan tetap memelihara dan menjaga identitas pekerja Indonesia. 2. Dengan prinsip saling menghargai dan saling menguntungkan, memanfaatkan dan mendayagunakan hubungan afiliasi atau non afiliasi dengan badan/organisasi buruh internasional. 3. Meningkatkan peranan FSP KAHUTINDO yang telah berafiliasi pada Building and Wood Workers International (BWI) sebagaimana layaknya organisasi profesi/fungsional pekerja. Bentuk Kegiatan : 1. Melaksanakan kegiatan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya anggota dengan organisasi-organisasi internasional. 2. Menggali proyek-proyek ketenagakerjaan dari lembaga-lembaga perburuhan internasional untuk kepentingan organisasi. 3. Meningkatkan dan menjalin hubungan kerja sama yang lebih intens dengan organisasi buruh internasional, yang mana pada negara yang bersangkutan memiliki perwakilan bidang usahanya di Indonesia. 4. Memberikan masukan-masukan posisi kepentingan pekerja khususnya anggota dalam forum-forum dialog sosial tingkat nasional maupun internasional. 5. Berperan aktif dalam kegiatan dan struktur Building and Wood Workers International (BWI) 6. Menyelenggarakan kampanye-kampanye industrial dan advokasi di tingkat internasional. 7. Memberikan masukan kepada Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang pelanggaran-pelanggaran Konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia khususnya yang terjadi dan berdampak pada anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO.

5. TINDAK LANJUT Program Umum ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan serta kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anggota, dan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengurus pada semua tingkatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi, serta sebagai pedoman dalam penyusunan skala prioritas dalam bentuk program kerja sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja melalui Rapat Kerja Nasional dan Rapat Pengurus yang dilakukan secara periodik, serta mempertanggungjawabkan pencapaiannya dalam Musyawarah Nasional.


13

Ditetapkan di : Y o g y a k a r t a Pada Tanggal : 3 Agustus 2009 PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA (FSP KAHUTINDO)

AGUS SALIM Anggota

BAKHRI Anggota

R. CHANDRAYANA F. Ketua merangkap Anggota


YUNI UMIARSIH Anggota

SUKARJO Sekretaris merangkap Anggota

14

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA

Recommend Documents