MUSYAWARAH BESAR V SERIKAT PEKERJA DENSO INDONESIA GROUP (DENSO INDONESIA GROUP WORKER'S UNION) BANDUNG , 29 - 30 Mei 2015
SERIKAT PEKERJA DENSO INDONESIA GROUP ( SP DNIA ) SURAT-KEPUTUSAN Nomor : SKEP/05/DEWAN PIMPINAN SP DNIA/MUBES/V/2015 tentang PERATURAN ORGANISASI SP DNIA -------------------------------------------------Menimbang : Bahwa untuk kepentingan tugas dan organisasi SP DNIA, perlu mengeluarkan suatu peraturan organisasi sebagai petunjuk operasional penyelenggaraan tugas dan kegiatan organisasi Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 2. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Kepmen 187 Thn 2004 Tentang Iuran Anggota SP Dan SB 4.Tanda Bukti Pencatatan di Disnakertrans Jakarta Utara No.484/III/P/V/2003 tertanggal 20 Mei 2003 perihal Bukti Pencatatan SP DNIA MEMUTUSKAN Menetapkan : 1. Mengesahkan Anggaran Dasar SP DNIA sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini 2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 29 Mei 2015 SP DNIA
Endi Suhendi Ketua Sidang 1
Kepada Yth : 1. Dewan Penasehat & Pembina SP DNIA 2. Dewan Pimpinan SP DNIA 3. Para Wakil Seksi SP DNIA
2
PERATURAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA DENSO INDONESIA GROUP (SP DNIA) TAHUN 2015-2018 BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Maksud dan Tujuan Peraturan Organisasi (PO) merupakan petunjuk teknis pelaksanaan dari Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) dalam rangka mengatur jalannya organisasi, menyangkut tertib administrasi, fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hirarki organisasi, sehingga tercapai tujuan organisasi secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 2 Pengertian dan Istilah Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1.
Perusahaan adalah Perusahaan di lingkup Denso Indonesia Group.
2.
Organisasi adalah Serikat Pekerja Denso Group ( SP DNIA ), merupakan organisasi di luar kedinasan yang penyelenggaraannya berlandaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku.
3.
Pekerja adalah Pekerja sebagaimana dimaksud pada peraturan perundangundangan ketenagakerjaan, yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan, dengan status Pekerjatetap perusahaan atau Pekerjatidak tetap (kontrak).
4.
Anggota adalah Pekerja yang memenuhi syarat dan mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SP DNIA.
5.
Dewan Pimpinan adalah anggota SP DNIA yang dipilih dan ditunjuk sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SP DNIA.
3
6.
Dewan Penasehat dan Pembina adalah Kepengurusan yang dapat memberikan pendapat konstruktif bagi Dewan Pengurus SP DNIA dan baik diminta maupun tidak diminta.
7.
Peraturan Organisasi adalah peraturan yang memuat tentang tata laksana organisasi untuk mendukung penerapan/pelaksanaan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SP DNIA.
BAB II IDENTITAS Pasal 3 Identitas Organisasi memiliki identitas lambang (logo), semboyan, panji, hymne dan yel-yel yang penggunaannya diatur sebagai berikut : 1. Lambang (logo) organisasi dapat digunakan pada : o Kop surat dan buku agenda organisasi. o Spanduk kegiatan organisasi. o Pin, Kaos, Topi dan aksesoris lainnya dengan ketentuan desain dan tulisan harus seijin Dewan Pimpinan SP DNIA . 2. Semboyan ”Bersama Untuk Sejahtera” merupakan komitmen organisasi untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dengan tetap menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif . 3. Panji organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, digunakan/ dikibarkan dalam ruangan pada penyelenggaraan kegiatan, sebagai berikut : a. MUBES/MUSLUB dan MUSKER b. Kegiatan Organisasi 4. Pembuatan lirik lagu/hymne atau mars organisasi ditetapkan dalam suatu Keputusan Organisasi. 5. Hymne organisasi dinyanyikan pada acara resmi, sepanjang hymne organisasi belum dibuat maka dapat digantikan dengan lagu Bagimu Negeri. 6. Adapun yel-yel yang diucapkan pada saat Mubes/Muslub dan Musker, adalah : ”SP DNIA BERSATU, KUAT, SEJAHTERA....”
4
Pasal 4 Lambang (Logo) SP DNIA memiliki lambang sederet huruf SERIKAT PEKERJA DENSO INDONESIA GROUP membentuk setengah lingkaran diatas roda gigi dan bola dunia serta logo DENSO di tengahnya, yang bermakna : 1.
Gigi Roda : Roda Organisasi Serikat Pekerja yang terus berputar dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan Anggota.
2.
Belahan Bola Dunia dengan tulisan DENSO : Organisasi yang selalu berpikir luas dan berorientasi global seperti halnya jaringan DENSO yang ada di seluruh dunia.
3.
Tulisan SERIKAT PEKERJA DENSO INDONESIA GROUP berwarna biru melambangkan tenaga kerja sebagai asset perusahaan yang tidak ternilai harganya.
4.
LOGO DENSO berwarna merah merupakan wujud semangat dan keberanian/kemampuan segenap pekerja demi memajukan perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
5.
Dasar bendera berwarna putih melambangkan ketulusan untuk kemajuan dan kejayaan perusahaan dalam rangka kemakmuran pekerja keseluruhan atas pengabdian pada Perusahaan Denso Group dan negara.
Pasal 5 Bendera 1.
Bendera SP DNIA mempunyai dasar warna putih .
2.
Lambang SP DNIA berada ditengah-tengah bendera.
BAB III KEDUDUKAN dan FASILITAS Pasal 6 Kedudukan 1.
Dewan Pimpinan SP DNIA berkedudukan tetap di perusahaan Denso Indonesia Group.
2.
Kedudukan dan status kepemilikan dari masing sekretariat organisasi merupakan kewenangan perusahaan.
Pasal 7 Fasilitas 1.
Pengadaan fasilitas didukung oleh Perusahaan, dengan lokasi ruangan beserta kelengkapannya berada dalam gedung permanen milik Perusahaan yang
5
posisinya mudah dijangkau oleh anggota serta pemasangan papan nama organisasi SP DNIA . 2.
Bantuan/dukungan pendanaan untuk kegiatan organisasi seperti Mubes/Muslub,Musker dan atau kegiatan lainnya (tidak rutin) dapat dimintakan ke Perusahaan dengan cara mengajukan/mengusulkan Proposal Rencana Anggaran Biaya.
BAB IV HIRARKI ORGANISASI dan KEANGGOTAAN Pasal 8 Hirarki Organisasi 1.
Bahwa untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan organisasi serta untuk menjamin hubungan yang serasi antara Dewan Pimpinan SP DNIA menggunakan Asas Kolektivitas
2.
Kewenangan DEWAN PIMPINAN SP DNIA untuk mengatur dan mengurus kepentingan anggota dan wilayahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi anggota sesuai dengan AD/ART dalam ikatan satu kesatuan organisasi
Pasal 9 Keanggotaan 1.
Keanggotaan didasarkan atas kesadaran dan keinginan Pekerja sendiri menjadi anggota organisasi melalui mekanisme pendaftaran, dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan oleh DEWAN PIMPINAN SP DNIA.
2.
Dalam hal terjadi pemutasian yang dikarenakan tugas atau kedinasan dari suatu plant ke plant lain, wakil seksi dimaksud membuat surat pelepasan wakil seksi yang ditujukan kepada DEWAN PIMPINAN SP DNIA.
Pasal 10 Syarat Menjadi Anggota Syarat menjadi anggota ditetapkan sebagai berikut : a. Tercatat sebagai Pekerja aktif/masih bekerja di Perusahaan b. Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran anggota c. Mentaati AD/ART, PKB dan Peraturan lainnya yang berlaku dalam Organisasi d. Menjaga nama baik Organisasi dan Perusahaan e. Bersedia membayar iuran anggota f. Tidak sedang menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja lainnya di dalam Perusahaan g. Tidak sedang menjadi anggota atau pengurus organisasi terlarang
6
yang ditetapkan Pemerintah RI h. Tidak membawa aspirasi politiknya ke dalam Organisasi
Pasal 11 Tata Cara Penerimaan Anggota Tata cara penerimaan anggota diatur sebagai berikut : a. Pekerja yang akan menjadi calon anggota mengisi formulir pendaftaran (disiapkan oleh Sekretariat DEWAN PIMPINAN SP DNIA), selanjutnya data calon anggota diverifikasi oleh pengurus DEWAN PIMPINAN SP DNIA sesuai persyaratan anggota, bila disetujui formulir pendaftaran ditandatangani DEWAN PIMPINAN SP DNIA yang memDepartemeni Organisasi dan bila tidak disetujui maka pendaftaran dinyatakan batal. b. DEWAN PIMPINAN SP DNIA yang memDepartemeni organisasi mencatat dan memberikan nomor keanggotaan (Kartu Anggota) serta mengesahkan keanggotaan yang bersangkutan dengan menerbitkan surat pengesahaan yang ditandatangani oleh Presiden SP DNIA.
Pasal 12 Berakhirnya keanggotaan 1.
Pemberhentian anggota dilakukan, apabila : a. Meninggal dunia b. Mengundurkan diri secara tertulis c. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja d. Diberhentikan oleh organisasi SP DNIA karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan organisasi. e. Bergabung dengan Serikat Pekerja lainnya
2. Pemberhentian anggota sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Rapat DEWAN PIMPINAN SP DNIA ditambah Wakil Seksi terkait 3. Pemberhentian anggota didata oleh DEWAN PIMPINAN SP DNIA guna pembatalan legalitas keanggotaan yang bersangkutan
Pasal 13 TINDAKAN INDISIPLINER 1. Tindakan indisipliner dapat dikenakan kepada anggota berupa : a. Teguran lisan b. Peringatan tertulis c. Skorsing (dengan masa 6 bulan) d. Diberhentikan sebagai anggota 2. Pemberian sanksi tindakan indisipliner untuk ayat (1) butir a,b, c dan d diatas dilakukan oleh DEWAN PIMPINAN SP DNIA.
7
Pasal 14 SANKSI 1. Teguran Lisan dan Peringatan tertulis diberikan kepada anggota dalam hal tidak melaksanakan keputusan – keputusan dan instruksi Organisasi 2. Skorsing diberikan kepada anggota dalam hal : a. Tidak mengindahkan peringatan tertulis b. Menganiaya, menyerang, mengancam secara fisik atau mental anggota lain atau perangkat organisasi 3. Selama masa skorsing anggota tidak berhak menjadi perwakilan anggota / wakil seksi
Pasal 15 PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN Anggota dapat diberhentikan karena : 1. 2. 3. 4. 5.
Melakukan perbuatan ulang pasal 14 angka (2) selama masa skorsing Dengan sengaja tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai anggota atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi Membentuk serikat pekerja lain Melakukan tindakan korupsi dan manipulasi terhadap organisasi Keputusan diberhentikan oleh DEWAN PIMPINAN SP DNIA berdasarkan rekomendasi atau keputusan pemberhentian dari perangkat organisasi dibawahnya
Pasal 16 Kepengurusan 1. Unsur Dewan Pimpinan SP DNIA meliputi : a. Dewan Penasehat & Pembina b. Dewan Pengurus 2. Dewan Penasehat & Pembina merupakan unsur kepengurusan organisasi , YANG dibentuk dipilih oleh Peserta Mubes. 3. Dewan Pengurus Harian SP DNIA adalah unsur kepengurusan organisasi terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Sekretaris Jendral dan Bendahara. 4. Dewan Pimpinan SP DNIA adalah pengurus organisasi lengkap yang terdiri Dewan Pengurus dan Dewan Pembina dan Penasehat dibentuk selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelenggaraan Mubes/MUSLUB dan ditetapkan dalam Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN SP DNIA yang tembusannya disampaikan kepada Perusahaan dan Disnakertrans setempat . 5. Rangkap jabatan dipandang tidak boleh jika terjadi rangkap jabatan yang sama secara vertikal.
8
6. Dengan maksud agar tidak terjadi kontradiksi kepentingan (conflict of interest) dan untuk menjaga obyektivitas dalam pengambilan keputusan organisasi maka anggota dilarang menjadi pengurus. Ketentuan tentang pelarangan menjadi pengurus diatus tersendiri melalui Keputusan Organisasi.
Pasal 17 Struktur Organisasi 1. Struktur Organisasi dibuat mengacu pada Anggaran Dasar Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga serta memperhatikan masukan maupun saran pada saat Mubes/MUSLUB. 2. Susunan Dewan Pimpinan Serikat Pekerja Denso Indonesia Group, terdiri dari : o Dewan Pembina dan Penasehat o Dewan Pengurus terdiri dari : a. Presiden b. Wakil Presiden c. Sekretaris Jendral d. Bendahara e. Departemen-departemen yang dianggap perlu 3. Struktur sebagaimana ayat (1) dan (2) Pasal ini, dapat dilengkapi dengan struktur kepengurusan lainnya sesuai unsur DEWAN PIMPINAN yang dibentuk oleh Presiden terpilih berdasarkan masukan pada saat Mubes / MUSLUB. 4. Dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi, struktur organisasi dapat dievaluasi melalui Musker.
BAB V FUNGSI, TUGAS, WEWENANG SERTA TANGGUNG JAWAB Pasal 18
Fungsi, Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab DEWAN PIMPINAN SP DNIA, diatur sebagai berikut : 1. Presiden A. FUNGSI Menggerakkan, mengembangkan dan mempertahankan eksistensi Organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, serta mengambil keputusan dan kebijakan secara musyawarah dan mufakat Dewan Pimpinan.
9
B. TUGAS a. Memimpin dan menjadi penanggung jawab tertinggi organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. b. Menyelenggarakan dan memimpin Mubes, MUSLUB atau Musker dan Rapat Rutin sesuai ketentuan yang berlaku . c. Mengupayakan penyelesaian masalah hubungan industrial (advokasi) sesuai ketentuan dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. d. Menggalang integrasi, konsolidasi anggota dengan berkoordinasi atau komunikasi . e. Mensosialisasikan hasil Mubes/MUSLUB, Musker dan PKB serta kebijakan penting lainnya. f.
Menjalin hubungan dengan Direksi/Manajemen Denso Indonesia Group atau organisasi lain di luar SP DNIA .
g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan anggota. h. Mewakili DEWAN PIMPINAN SP DNIA baik ke dalam maupun keluar bersama-sama dengan Sekretaris Jendral dan atau salah satu Wakil Presiden ataupun Ketua Departemen.
C. WEWENANG a. Menetapkan keputusan atau kebijakan umum organisasi berdasarkan atas musyawarah dan mufakat Dewan Pimpinan. b. Menunjuk pengurus untuk mendukung pelaksanaan/penyelenggaraan organisasi. c. Menandatangani PKB atau perjanjian lainnya dan atau surat-surat dengan klasifikasi penting yang menyangkut kepentingan organisasi. d. Bertindak sebagai salah satu ordonatur DEWAN PIMPINAN SP DNIA . e. Mengangkat dan memberhentikan pengurus di luar DEWAN Pembina dan Penasehat melalui Musker. f.
Bila dipandang perlu, dapat memberikan mandat kepada anggota Dewan Pimpinan yang ditunjuk untuk menjalankan tugas organisasi.
g. Meminta pertanggungjawaban secara periodik atau sewaktu-waktu kepada anggota Dewan Pimpinan lainnya. D. TANGGUNG JAWAB a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan organisasi. b. Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program kerja pada Musker.
10
c. Membuat dan menyampaikan laporan kinerja kepengurusan dan keuangan organisasi pada Mubes / MUSLUB. 2. SEKRETARIS JENDRAL A. FUNGSI Mendukung upaya Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan organisasi, dengan mengorganisasikan dan mengadministrasikan pelaksanaan program kegiatan organisasi. B. TUGAS a. Merencanakan, mengarahkan dan melaksanakan kegiatan administrasi dan kesekretariatan serta tugas kehumasan DEWAN PIMPINAN SP DNIA agar tertib administrasi. b. Membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam penyiapan konsep penyelenggaraan organisasi. c. Menginformasikan/mensosialisasikan hasil Mubes/MUSLUB, Musker dan PKB dan atau kebijakan penting lainnya. d. Menyiapkan konsep laporan perkembangan pelaksanaan program kerja dan laporan kinerja kepengurusan (Mubes/MUSLUB dan Musker). e. Menyiapkan konsep keputusan atau kebijakan umum organisasi f. Mengorganisir usulan kegiatan dari para pengurus organisasi. g. Mengkoordinasi komunikasi internal. h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden . C. WEWENANG a. Mengatur pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan kehumasan DEWAN PIMPINAN SP DNIA . b. Bersama –sama Presiden menandatangani surat penting yang menyangkut kepentingan organisasi. c. Menandatangani surat keluar yang bersifat intern maupun ekstern bersama-sama Presiden atau dengan Wakil Presiden. d. Mengajukan usul dan saran kepada Presiden guna menunjang proses pengambilan keputusan. e. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal dapat bekerjasama dengan Wakil Presiden, Ketua Departemen dan Bendahara serta dapat menugaskan Wakil Sekretaris Jenderal. D. TANGGUNG JAWAB a. Pelaksanaan kegiatan administrasi dan kesekretariatan serta tugas kehumasan DEWAN PIMPINAN SP DNIA.
11
b. Penyiapan konsep penyelenggaraan organisasi. c. Melaporkan pelaksanaan sosialisasi hasil Mubes/MUSLUB, Musker dan PKB dan atau kebijakan penting lainnya. d. Penyiapan konsep laporan perkembangan pelaksanaan program kerja dan laporan kinerja kepengurusan (Mubes/MUSLUB dan Musker ). e. Penyiapan konsep keputusan atau kebijakan umum organisasi. f. Memproses usulan kegiatan dari para pengurus organisasi. g. Bertanggung jawab terhadap hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan tugasnya. 3. BENDAHARA A. FUNGSI Mendukung upaya Presiden dalam menggerakan, mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi dengan menganggarkan dan mengadministrasikan keuangan organisasi. B. TUGAS a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan DEWAN PIMPINAN SP DNIA bersama Wakil Bendahara. b. Membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam penyiapan anggaran kegiatan organisasi. c. Menyiapkan dan mengajukan usulan anggaran kegiatan organisasi ke Manajemen. d. Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan program kerja dan laporan kinerja kepengurusan terkait dengan keuangan DEWAN PIMPINAN SP DNIA (Mubes/MUSLUB dan Musker). e. Mengorganisir usulan anggaran biaya penyelenggaraan kegiatan dari para pengurus organisasi. f. Membuat laporan keuangan DEWAN PIMPINAN SP DNIA secara berkala sesuai ketentuan organisasi. g. Menyiapkan konsep pengelolaan keuangan organisasi yang akan ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Harian. h. Melaksanakan tugas khusus lainnya yang diberikan oleh Presiden maupun pengurus harian lainnya. C. WEWENANG a. Mengatur pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan DEWAN PIMPINAN SP DNIA . b. Menandatangani surat yang berkaitan dengan keuangan DEWAN PIMPINAN SP DNIA.
12
c. Bertindak sebagai salah satu ordonatur DEWAN PIMPINAN SP DNIA. d. Kewenangan pengeluaran dana akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN SP DNIA . e. Mengajukan usul dan saran kepada Presiden guna menunjang proses pengambilan keputusan. f. Memberikan kewenangan kepada Full timer / Admin dalam pengelolaan uang Operasional harian . D. TANGGUNG JAWAB a. Bertanggung jawab atas keuangan DEWAN PIMPINAN SP DNIA. b. Penyediaan anggaran penyelenggaraan kegiatan organisasi. c. Melaporkan keuangan DEWAN PIMPINAN SP DNIA. d. Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan program kerja dan laporan pertanggungjawaban kepengurusan terkait dengan keuangan DEWAN PIMPINAN SP DNIA (Mubes/Muslub dan Musker). e. Bertanggung jawab terhadap hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan tugasnya. 4. WAKIL PRESIDEN A. FUNGSI Mendukung upaya Presiden dalam penggerakan dan pengembangan serta mempertahankan eksistensi organisasi, berkoordinasi dengan pengurus Departemen atau departemen/seksi kegiatan yang ditugaskan oleh Presiden. B. TUGAS a. Memimpin departemen/seksi sesuai Departemen kegiatan yang ditugaskan Dewan Pimpinan SP DNIA. b. Membantu Presiden dalam upaya tercapainya tujuan organisasi . c. Merealisasikan program kerja organisasi. d. Mengadakan pendekatan dengan instansi terkait atau organisasi lain dalam kepentingan pengembangan dan peningkatan organisasi. e. Pembinaan organisasi dan peningkatan kinerja Wakil Seksi. f. Pembuatan peraturan organisasi dan pemberian bantuan hukum (advokasi). g. Menginformasikan/mensosialisasikan hasil Mubes/MUSLUB, Musker dan PKB dan atau kebijakan penting lainnya serta melakukan penelitian dan pengembangan terkait dengan usaha menjaga kelangsungan perusahaan. h. Penggalangan sosial dan peningkatan kesejahteraan anggota . i. Evaluasi peraturan perusahaan dan pelaksanaan PKB. 13
j. Menjalankan tugas Presiden pada saat Presiden berhalangan sementara, dapat menggantikan tugas Presiden apabila Presiden berhalangan tetap sampai ditentukannya secara definitif dalam Keputusan Mubes/MUSLUB. k. Sebagai pelaksana petugas harian organisasi di masing-masing plant . l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden. C. WEWENANG a. Merencanakan dan melaksanakan program kegiatan sesuai Departemen yang ditugaskan Dewan Pimpinan SP DNIA . b. Menggantikan tugas Presiden apabila Presiden berhalangan tetap. c. Mengadakan rapat koordinasi dan memberikan tugas kepada anggota departemen/seksi-seksi yang berada dalam kewenangannya. d. Menandatangani surat dengan perihal sesuai Departemen kegiatannya atau surat dengan klasifikasi penting apabila Presiden berhalangan sementara dan atau berhalangan tetap. f. Mengajukan usul dan saran kepada Presiden guna menunjang proses pengambilan keputusan. D. TANGGUNG JAWAB a. Memimpin departemen/seksi sesuai Departemen kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. b. Melaporkan pelaksanaan program kegiatan sesuai Departemen yang menjadi tanggungjawanya kepada Presiden . c. Melaporkan pelaksanaan sosialisasi hasil Mubes/MUSLUB, Musker dan PKB dan atau kebijakan penting lainnya. d. Menyiapkan konsep laporan pelaksanaan program kerja dan laporan pertanggung jawaban kepengurusan (Mubes/Muslub dan Musker). e. Bertanggung jawab terhadap hal-hal lain terkait dengan pelaksanaan tugasnya. 5. Dalam hal struktur organisasi dibuat lebih besar, seperti : Wakil Sekretaris Jendral dan Wakil Bendahara maka fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawabnya mengikuti pengurus yang ada di atasnya. 6. Fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab pengurus Departemen, fungsinya sebagai pelaksana kegiatan, bertugas membantu Wakil Presiden sesuai Departemen kegiatannya, wewenangnya menyampaikan usulan dan saran serta bertanggungjawab kepada para Presiden . 7. Wewenang dan tanggungjawab Pengembangan sebagai berikut :
Departemen
Organisasi
,
Riset
dan
a. Menyelenggarakan upaya-upaya terbentuknya sikap disiplin anggota dan perangkat dari seluruh tingkatan terhadap seluruh ketentuan organisasi
14
b. Menyelenggarakan mekanisme organisasi secara sehat dan dinamis untuk mendukung proses kinerja dan perkembangan organisasi. c. Melakukan pendataan anggota secara periodik dan berkesinambungan termasuk melakukan klasifikasi terhadap kondisi anggota sebagai langkah penelitian dalam rangka pembinaan anggota untuk kepentingan organisasi d. Mengembangkan upaya mengelola organisasi secara professional baik dari segi kualitas dan kuantitas penyelenggaraan organisasi. e. Memantau efektivitas organisasi baik secara eksternal maupun internal dengan tujuan agar organisasi dapat berjalan lebih efektif. f. Mengkaji persoalan aktual yang berkembang di internal organisasi, internal Perusahaan, eksternal Perusahaan dan masyarakat melalui forum diskusi, seminar, maupun penelitian untuk kemudian memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. 8.
Wewenang dan tanggungjawab Departemen Pendidikan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pendidikan tentang hubungan ketenaga kerjaan dari anggota sampai dengan perangkat. b. Mengadakan pendidikan dan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas anggota dan kepengurusan. c. Memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan. d. Menghimpun dan merumuskan aspirasi pekerja perempuan dalam peningkatan kondisi kerja perempuan. e. Menyelenggarakan kegiatan dalam segala aspek yang dapat mendukung peningkatan pengetahuan pekerja perempuan tentang ketenagakerjaan baik intern maupun ekstern.
9. Wewenang dan Tanggung jawab Departemen Humas dan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut : a. Menjalin dan membina hubungan serta kerjasama yang ideal dan harmonis dengan pihak perusahaan untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan bersama sebagai mitra. b. Menjalin dan membina hubungan serta kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang ideal dan terpenuhinya kepentingan organisasi. c. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan organisasi serikat pekerja lain disegala tingkatan dalam rangka konsolidasi eksternal dan terpenuhinya kepentingan organisasi. d. Mengambil peranan aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh wadah-wadah ketenagakerjaan di seluruh tingkatan. e. Menyelenggarakan berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan hubungan industrial diseluruh tingkatan . f. Menyelenggarakan segala kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. g. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kesosialan yang bermanfaat bagi anggota khususnya masyarakat umumnya. h. Dapat bekerja sama dengan semua pihak terkait dalam melakukan bentuk usaha Kesejahteraan dan sosial dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
15
i. Menyelenggarakan kegiatan penerangan atas seluruh aspek organisasi keserikat pekerjaan yang perlu dilakukan baik untuk lingkup intern maupun ekstern. 10. Wewenang dan Tanggung jawab Departemen Departemen Olahraga dan Kesenian dan K3 sebagai berikut : a. Meningkatkan peran Pekerja melalui potensi olahraga dan seni. b. Memonitoring kegiatan olahraga dan seni serta hobby. c. Mewujudkan Pekerja yang sehat dan produktif melalui olahraga. d. Menyediakan fasilitas bagi Pekerja yang menunjang aktifitas olahraga di lingkungan perusahaan . e. Dapat bekerja sama dengan semua pihak terkait dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. f. Memantau jalannya K3 di Perusahaan dan memantau keselamatan dan kesehatan Pekerja sesuai dengan standard UU Keselamatan Kerja. 11. Wewenang dan tanggungjawab Departemen Hukum dan Pembelaan Anggota sebagai berikut : a. Melakukan peran aktif dalam pembelaan dan perlindungan terhadap setiap personil anggota yang terkena kasus ketenagakerjaan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan peraturan yang berlaku. b. Menyelenggarakan kegiatan penerangan kepada anggota mengenai aspek kedisplinan serta hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. c. Melakukan pendataan terhadap kasus-kasus anggota dalam hal ketenagakerjaan yang terjadi serta mengantisipasi dan meminimalisir hal tersebut dalam perjalanan organisasi ke depan. d. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan wadah-wadah pembelaan tenagakerja dalam upaya konsolidasi terhadap masalah pembelaan tenaga kerja baik ditingkat internal maupun eksternal perkembangan organisasi. 12. Setiap Departemen memiliki kewenangan untuk membentuk badan-badan pendukung untuk membantu tugas Organisasi yang berkaitan dengan Departemen tersebut melalui mekanisme rapat rutin , yang personilnya bisa ditunjuk dari anggota sampai dengan koordinator plant, ditetapkan dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh Presiden dan Sekretaris Jendral SP DNIA.
Pasal 19 SUSUNAN KOORDINATOR PLANT 1. Susunan Koordinator Plant sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang. 2. Koordinator Plant terdiri dari : a. Seorang ketua. b. Seorang atau 4 (empat) orang Anggota. 3. Koordinator Plant bertugas untuk :
16
a. Merumuskan amanat dan kesepakatan para Perwakilan Anggota untuk pertimbangan keputusan dan kebijakan organisasi yang memerlukan dukungan DEWAN PIMPINAN SP DNIA dalam melaksanakan tugas – tugas organisasi khususnya yang terkait dengan lokasinya setelah mendapat Mandat dan Rekomendasi dari DEWAN PIMPINAN SP DNIA. b. Membantu DEWAN PIMPINAN SP DNIA mensukseskan pelaksanaan keputusan – keputusan organisasi. c. Menyampaikan program-program organisasi dan keputusan-keputusan organisasi kepada anggota masing – masing plant. d. Melaksanakan instruksi dan keputusan organisasi.
Pasal 20 PERWAKILAN ANGGOTA Perwakilan anggota disebut Wakil Seksi bertugas untuk : a. Menyampaikan aspirasi anggotanya untuk pertimbangan keputusan dan kebijakan organisasi yang memerlukan dukungan anggota secara luas . b. Membantu koordinator plant dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi khususnya yang terkait dengan bagian kerjanya. c. Melaksanakan instruksi dan keputusan organisasi.
BAB VI PEMBERHENTIAN DARI KEPENGURUSAN DAN TINDAKAN INDISIPLINER Pasal 21 BERHENTI DARI KEPENGURUSAN 1.
Status kepengurusan fungsioniaris DEWAN PIMPINAN SP DNIA , Koordinator Plant dan Wakil Seksi dinyatakan hilang karena : a. Meninggal dunia. b. Permintaan sendiri. c. Tindakan indisipliner. d. Diberhentikan. e. Menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja lain.
2.
Sejak hilangnya status kepengurusan, maka secara otomatis hak dan kewajibannya sebegai pengurus dinyatakan gugur.
Pasal 22 TINDAKAN INDISIPLINER UNTUK PENGURUS DAN PERANGKAT 1.
Tindakan pemberhentian terhadap DEWAN PIMPINAN SP DNIA dapat dilakukan, karena yang bersangkutan :
17
a. Melalaikan tugas. b. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan AD/ART dan atau Peraturan Organisasi. c. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. d. Menyalahgunakan hak milik organisasi untuk kepentingan pribadi. 2.
Tindakan pemberhentian tersebut dilakukan setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali dalam kurun waktu paling lama 6 bulan.
3.
Tindakan pemberhentian tersebut dilakukan oleh DEWAN PIMPINAN SP DNIA.
Pasal 23 SANKSI 1.
Tindakan indisipliner kepada personal Koordinasi Plant dan atau Perwakilan Anggota SP DNIA berupa : a. Teguran lisan. b. Peringatan tertulis. c. Skorsing (dengan masa 3 bulan). d. Diberhentikan.
2.
Tindakan indisipliner tersebut diberikan kepada personil koordinator lokasi dan atau perwakilan anggota SP DNIA karena yang bersangkutan : a. Melalaikan tugas. b. Tidak menghadiri rapat-rapat organisasi 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Tidak melaksanakan instruksi-instruksi organisasi 3 (tiga) berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
kali
d. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi. 3.
Tindakan pemberhentian personil Koordinator plant dan atau perwakilan anggota dilakukan setelah melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali.
4.
Pemberian sanksi tindakan indisipliner tersebut dilakukan oleh DEWAN PIMPINAN SP DNIA.
Pasal 24 PEMBELAAN DIRI 1.
Pembelaan diri akibat pemberhentian sebagai Dewan Pimpinan, Koordinator Plant atau wakil seksi dilakukan dalam Rapat DEWAN PIMPINAN SP DNIA.
18
2.
Apabila ternyata alasan-alasan pemberhentian tidak terbukti, maka terhadap yang bersangkutan diadakan rehabilitasi di Musker.
Pasal 25 Pergantian Antar Waktu (PAW) 1. Pergantian antar waktu DEWAN PIMPINAN SP DNIA dilaksanakan apabila terjadi jabatan lowong dalam kepengurusan organisasi. 2. Jabatan lowong terjadi apabila pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap dan kemudian dinyatakan tidak dapat menjalankan kegiatan. 3. Penunjukan dan pengisian jabatan lowong antar waktu untuk Presiden digantikan oleh Pejabat sementara berdasarkan Rapat Dewan Pimpinan dengan menunjuk salah satu Wakil Presiden sampai dengan masa kepengurusan berakhir dan diadakan Mubes/MUSLUB. 4. Penunjukan dan pengisian jabatan lowong antar waktu untuk DEWAN PIMPINAN di luar Presiden digantikan berdasarkan hasil rapat DEWAN PIMPINAN.
BAB VII KEUANGAN Pasal 26 Keuangan Organisasi 1. Keuangan organisasi berasal dari : a. Uang iuran anggota b. Dana konsolidasi c. Dana Hibah / Hadiah / Sukarela dari anggota d. Sumbangan yang tidak mengikat 2. Jumlah iuran anggota yang disetor oleh anggota sebesar Rp 10.000 ,- . Besaran iuran ini akan dievaluasi setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dengan maksimal iuran 1 % dari upah anggota. 3. Iuran yang dihimpun oleh Bendahara dan disimpan disalah satu Bank, pengambilan dan pengeluaran uang diketahui oleh Presiden dan Bendahara. 4. Setiap kegiatan organisasi yang memerlukan/menggunakan biaya harus dibuatkan proposal yang perincian biayanya ditandatangani oleh Presiden/Wakil Presiden terkait dan Bendahara/Wakil Bendahara. 5. Penerimaan dan pengeluaran keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma pengelolaan keuangan yang berlaku. 6. Laporan keuangan SP DNIA dibuatkan secara berkala maksimal setiap 3 (tiga) bulan kepada anggota.
19
7. Untuk tertib penggunaan keuangan organisasi maka DEWAN PIMPINAN SP DNIA menetapkan mekanisme dan penggunaan keuangan organisasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan. 8. Pengelolaan Keuangan dari iuran anggota 100 % dikelola DEWAN PIMPINAN SP DNIA.
Pasal 27 DANA KONSOLIDASI 1. Dana Konsolidasi adalah dana organisasi yang diperuntukan sebagai dana cadangan apabila perjalanan organisasi menghadapi perselisihan industrial yang memerlukan biaya yang besar. 2. Besarnya dana konsolidasi ditetapkan dalam Mubes yang akan ditarik pada bonus setiap tahunnya.
Pasal 28 SUMBANGAN DUKA DAN PENSIUN 1. Sumbangan duka dan pensiun adalah sumbangan yang diberikan kepada anggota dan keluarga anggota yang mengalami kedukaan atau anggota yang pensiun. 2. Besarnya sumbangan duka untuk seorang anggota meninggal dunia maka akan dilakukan penarikan secara kolektif. 3. Besarnya sumbangan pensiun ditetapkan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per anggota, apabila anggota yang pensiun dipercepat karena alasan medis yang dibuktikan dengan keterangan sah. 4. Bagi anggota yang meninggal dunia mendapat sumbangan duka dan sumbangan pensiun.
Pasal 29 Pengeluaran Keuangan Mekanisme pengeluaran keuangan diatur sebagai berikut : a. Pada tingkat DEWAN PIMPINAN SP DNIA pengambil keputusannya : Presiden/Wakil Presiden . b. Setiap pengeluaran di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) wajib ditandatangani sampai dengan Presiden SP DNIA. c. Pengeluaran di bawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) minimal ditandatangani sampai dengan Wakil Presiden terkait Departemen / plantnya. d. DEWAN PIMPINAN SP DNIA harus membuat system administrasi yang sederhana, mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. e. Alat kelengkapan system administrasi keuangan sebagaimana dimaksud, antara lain:
20
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Peraturan organisasi
Buku kas harian
Kwitansi, dll ( alat/ tanda bukti penerimaan/ pengeluaran )
Alat tulis dan Dokumentasi
f. TERTIB ADMINISTRASI DAN LAPORAN KEUANGAN
Setiap penerimaan atau pengeluaran harus dicatat dalam Buku kas harian pada hari itu juga, disertai tanda bukti.
Pengeluaran diluar anggaran persetujuan Presiden SP DNIA.
Semua tanda bukti didokumentasikan secara rapi dan teratur.
Bendahara diharuskan membuat Laporan Keuangan 3 bulanan, setelah diperiksa dan disetujui Presiden, Laporan tersebut diinformasikan kepada Perwakilan Seksi.
yang
ditetapkan,
harus
dengan
Pasal 30 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun dan diajukan untuk 1 (satu) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Mei . 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditetapkan sebagai berikut : a. Pengeluaran Tetap Adalah anggaran yang selalu dikeluarkan Bendahara SP DNIA dalam melakukan rapat atau kegiatan lain yang berhubungan dengan kepentingan anggota. Konsumsi Rapat internal Rp 10.000,- / orang.
(Minum
&
Snack)
Besarnya
adalah
Konsumsi Rapat dengan pihak external organisasi di lingkungan perusahaan (Minum & Snack) Besarnya adalah Rp 15.000,- / orang.
Sumbangan Kesejahteraan Sosial No. Keterangan
Besaran
1
Sumbangan Kedukaan (keluarga anggota)
Rp 400.000,-
Sumbangan Kedukaan (Orang tua anggota)
Rp 300.000,-
2.
Sumbangan Pernikahan anggota
Rp 200.000,-
3.
Sumbangan
Besuk
anggota
dan
keluarga Rp 150.000,-
21
anggota (Rawat inap RS, Khitan, Melahirkan) 4.
Sumbangan Kematian (anggota)
Rp 1.250.000,-
b. Bantuan Komunikasi : Adalah anggaran untuk komunikasi pengurus, yang besarnya disepakati dalam rapat pengurus dan disampaikan kepada wakil seksi, besarnya anggaran sebagai berikut : Dewan Pimpinan SP DNIA sebesar Rp 100.000,- / Bulan. Staff administrasi/Full timer sebesar Rp 75.000,- / Bulan. Koordinator lapangan Rp. 50.000,- /kegiatan (sesuai kebutuhan Organisasi yang ditentukan oleh Dewan Pimpinan). c. Tunjangan Dinas Adalah anggaran yang disediakan bagi pengurus maupun anggota yang mendapat mandat/ perintah dari Dewan Pimpinan SP DNIA untuk mengikuti/ menghadiri acara yang diselenggarakan oleh SP DNIA. MUBES, MUSLUB, MUSKER, Dinas Luar Kota besarnya adalah Rp. 50.000,- / orang. Panitia kegiatan Olahraga & seni seperti PORSE, Home Tournament, besarnya adalah Rp. 30.000,- / orang. d. Uang Makan besarnya adalah Rp 30.000,- / orang. e. Pengeluaran tidak tetap Adalah pengeluaran yang besarnya ditetapkan oleh rapat Dewan Pimpinan, mengenai hal- hal yang mendesak dan atau belum tercantum di Peraturan Organisasi. f. Insentif Dewan Pimpinan ditentukan lebih lanjut.
Pasal 31 Prosedur Penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Prosedur dan Tata cara penyusunan Rencana Anggaran Belanja akan diatur kemudian sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi.
Pasal 32 Penyampaian Rencana Anggaran Belanja (RAB) Rencana Anggaran Belanja disampaikan pada Musyawarah Kerja SP DNIA
Pasal 33 Pengesahan Rencana Anggaran Belanja (RAB)
22
Rencana Anggaran Belanja disahkan saat Musyawarah Kerja SP DNIA seperti pada pasal 32 dengan Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN SP DNIA.
Pasal 34 Laporan Kinerja Keuangan 1. Laporan kinerja keuangan disampaikan pada Musyawarah Besar (Mubes) SP DNIA 2. Laporan Kinerja Keuangan tersebut ayat (1) pasal 34. disampaikan kepada peserta Musyawarah Besar oleh DEWAN PIMPINAN SP DNIA 3. Dalam hal dipandang perlu, Rapat Dewan Pimpinan dapat meminta BPKO untuk meneliti kebenaran laporan keuangan yang disusun oleh Bendahara bersamasama Wakil Bendahara
BAB VIII MUSYAWARAH KERJA Pasal 35
Musyawarah Kerja (Musker) Musyawarah Kerja (Musker) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun kepengurusan DEWAN PIMPINAN SP DNIA, diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh DEWAN PIMPINAN SP DNIA .
Pasal 36 Agenda Musyawarah Kerja Agenda Pokok Musker sekurang-kurangnya yaitu : a. Evaluasi dan Penetapan Progam Kerja b. Penyusunan Draft PKB c. Evaluasi kinerja organisasi d. Membahas perkembangan organisasi dan menentukan kebijakan-kebijakan strategis yang dianggap perlu
Pasal 37 Pelaksanaan Musyawarah Kerja (Musker) 1. Musyawarah Kerja (Musker) diadakan atas undangan DEWAN PIMPINAN SP DNIA. 2. Tanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja terletak pada Panitia Musker. 3. Rancangan Acara dan Rancangan Tata Tertib Musyawarah Kerja disusun oleh DEWAN PIMPINAN SP DNIA dan disahkan oleh peserta Musker. 4. Undangan serta Rancangan Acara Tata Tertib harus sudah disampaikan oleh DEWAN PIMPINAN SP DNIA kepada peserta Musyawarah Kerja .
23
5. Seluruh Keputusan Persidangan dianggap sah, jika qourum tercapai yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah peserta. 6. Bilamana qourum tidak tercapai, rapat ditunda satu jam, bilamana setelah ditunda qourum tidak tercapai juga, maka sidang diteruskan dan keputusan dinyatakan sah. 7. Setiap peserta Musker mempunyai Hak Suara dan Hak Bicara yang sama. 8. Musyawarah Kerja SP DNIA dapat dihadiri oleh Peninjau atas undangan DEWAN PIMPINAN SP DNIA. 9. Peninjau Musyawarah Kerja hanya memiliki hak bicara atas persetujuan Pimpinan Sidang. 10. Setelah penyelenggaraan Musyawarah Kerja, DEWAN PIMPINAN SP DNIA sudah harus mengumumkan hasil Keputusan Musker.
BAB IX RAPAT DEWAN PIMPINAN DAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI ORGANISASI Pasal 38 RAPAT DEWAN PIMPINAN 1. Kepemimpinan Organisasi DEWAN PIMPINAN SP DNIA kolektif.
dilaksanakan secara
2. Keputusan Organisasi di semua tingkatan Organisasi pada ayat (1) diatas diambil dalam Rapat Dewan Pimpinan. 3. Rapat Dewan Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. 4. Rapat Dewan Pimpinan diadakan atas undangan Sekretaris Jendral. 5. Di dalam Rapat Dewan Pimpinan setiap peserta mempunyai hak suara masing-masing 1 (satu) suara. 6. Rapat Dewan Pimpinan disemua tingkatan organisasi adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah peserta (qourum). 7. Jika qourum tidak tercapai Rapat Dewan Pimpinan ditunda satu jam, bila setelah ditunda qourum tidak tercapai juga maka Rapat Dewan Pimpinan diteruskan dan Keputusan Rapat dinyatakan sah. 8. Seluruh Keputusan Rapat Dewan Pimpinan diberitahukan kepada seluruh Dewan Pimpinan. 9. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan bersifat mengikat dan dilaksanakan oleh seluruh Dewan Pimpinan. 10. Apabila hasil keputusan Rapat Dewan Pimpinan tidak dilaksanakan, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SP DNIA. 24
Pasal 39 Jenis Rapat Rutin (RATIN) Rapat Rutin (RATIN), meliputi : 1. Rapat Dewan Pengurus Harian (Presiden, Wakil Presiden, Sekjend dan Bendahara). 2. Rapat Dewan Pengurus Harian dan DPP (Presiden, Wakil Presiden, Sekjend, Bendahara dan DPP). 3. Rapat Dewan Pengurus Harian dan Kepala Departemen (Presiden, Wakil Presiden, Sekjend, Bendahara dan Kepala Departemen). 4. Rapat Dewan Pimpinan (Presiden, Wakil Presiden, Sekjend, Bendahara dan Kepala Departemen, Staff Departemen dan DPP ). 5. Rapat Wakil Seksi setiap plant. 6. Rapat Wakil Seksi gabungan Plant (semua plant). 7. Rapat Dewan Pimpinan, Wakil Seksi dan Anggota.
Pasal 40 Teknis Penyelenggaraan Rapat Rutin Dalam rangka tertibnya penyelenggaran rapat, secara teknis penyelenggaraan Rapat Rutin diatur sebagai berikut : a. Agar penyelenggaraan rapat mencapai hasil yang optimal dan memiliki legitimasi, maka penyelenggaraan harus menenuhi quorum, yang dimaksud quorum adalah rapat minimal dihadiri oleh 50% + 1 dari jumlah peserta rapat yang diundang. b. Apabila rapat belum memenuhi quorum, maka rapat harus ditunda, penundaan dapat dilaksanakan selama 15 (lima belas) menit dan maksimal penundaan dilakukan 2 (dua) kali, dan apabila penundaan sudah dilakukan 2 (dua) kali namun peserta rapat memenuhi qourum maka rapat harus dibatalkan. c. Ketentuan sebagaimana huruf a dan b diatas dikecualikan jika peserta rapat tidak hadir karena sakit, ijin atau sedang melaksanakan tugas di luar kantor maka dianggap hadir . d. Rapat – rapat yang mengambil keputusan tentang anggota harus qourum . e. Setiap penyelenggaraan rapat harus di buatkan daftar hadir dan risalah rapat yang akan didistribusikan kepada peserta rapat maupun yang tidak hadir. f. Peserta rapat dapat diberikan konsumsi . g. Pengambilan keputusan sedapat mungkin berdasarkan musyawarah mufakat , dalam hal tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil dengan suara terbanyak baik secara terbuka maupun rahasia.
25
h. Keputusan rapat harus dibacakan saat akhir rapat , baik keputusan sementara maupun keputusan tetap.
Pasal 41 Rapat Dengan Pihak Perusahaan 1. Guna keterpaduan sikap dan bahasa dalam mengikuti/menghadiri undangan rapat dengan manajemen, pelaksanaannya diatur sebagai berikut : a. Dewan Pimpinan yang akan hadir rapat dengan Pihak Perusahaan adalah DEWAN PIMPINAN atau perwakilan Dewan Pimpinan . b. Sebelum mengikuti/menghadiri rapat dengan pihak Perusahaan sebagaimana huruf a di atas disarankan untuk mengadakan Rapat Dewan Pimpinan. c. Apabila permasalahan yang akan dibahas merupakan masalah hubungan industrial (dengan pihak Perusahaan), dimungkinkan untuk mengikut sertakan wakil Seksi setempat/Plant tersebut. d. Pendapat yang dikemukan dalam rapat dengan Pihak Perusahaan berpegang pada hasil Rapat Dewan Pimpinan . e. Apabila terjadi ketidak-sepahaman antar pengurus yang mewakili rapat, diharuskan meminta waktu (Time Out) untuk konsolidasi/menyatukan pendapat. 2. Dewan Pimpinan SP DNIA tidak diizinkan menghadiri rapat dengan manajemen yang terkait dengan organisasi SP DNIA seorang diri, kecuali atas seijin Presiden atau Sekretaris Jendral bila Presiden berhalangan hadir. 3. Apabila bila dipandang perlu Presiden SP DNIA dapat melakukan rapat-rapat informal yang didampingi oleh Wakil Presiden dan Sekretaris Jendral , dan hasil rapat informal tersebut disampaikan kepada Dewan Pimpinan .
Pasal 42 Pelaksanaan Administrasi Organisasi 1. Pelaksanaan administrasi organisasi mengacu tata cara penulisan surat organisasi pada umumnya yang terdiri dari kepala surat, isi surat dan penutup surat, sebagai berikut : a. Kepala Surat : Kop surat Tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun Nomor Surat, Klasifikasi, Lampiran dan Perihal Alamat yang dituju b. Isi Surat :
26
Pendahuluan Uraian/Maksud Kalimat Penutup c. Penutup Surat terdiri dari : Identitas asal surat Nama Jabatan Tanda Tangan Nama Terang Cap Jabatan/Stempel Organisasi Petunjuk untuk tembusan, jika dianggap perlu. 2. Untuk bentuk-bentuk Tulisan Surat Organisasi yang merupakan produk hukum, susunannya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Kewenangan Penandatanganan Tulisan Surat Organisasi, diatur sebagai berikut : a. Penandatanganan Tulisan Dinas dilakukan oleh Presiden dan Sekretaris Jendral. b. Unsur-unsur penandatanganan terdiri dari : • Nama Jabatan (ditulis dengan huruf besar). • Tanda Tangan. • Nama orang yang menandatangani Tulisan Dinas (ditulis dengan huruf besar). • Cap jabatan/stempel organisasi. 4. Bila tulisan Surat organisasi ditandatangani oleh selain Presiden atau sekretaris Jendral , unsur-unsurnya terdiri dari : a. Nama Pejabat untuk siapa tulisan Surat organisasi dibuat. b. Tanda Tangan. c. Nama pejabat yang menandatangani Tulisan Surat Organisasi, ditulis dengan huruf besar. d. Cap Jabatan/Stempel Organisasi. 5. Penandatanganan Tulisan Surat Organisasi atas nama Presiden dan atau Sekretaris Jendral dapat dilakukan apabila telah diberi kuasa oleh yang bertanggungjawab. Wakil Presiden yang menandatangani Tulisan Surat Organisasi dapat mempertanggungjawabkan isi Tulisan Surat Organisasi yang ditandatangani kepada pemberi kuasa, namun tanggung jawab akhir tetap ditangan Presiden, dengan ketentuan :
27
a. Surat yang ditandatangani bukan merupakan suatu kebijaksanaan baru yang belum diputuskan rapat pleno. b. Surat tersebut merupakan Surat rutin yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab Wakil Presiden yang bersangkutan. c. Surat tersebut tidak akan menimbulkan konsekwensi hukum maupun keuangan yang merugikan organisasi. 6. Penandatanganan Tulisan Surat Organisasi dilakukan dengan tinta hitam atau biru. 7. Wewenang penandatanganan Surat Organisasi di tingkat plant mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku di DEWAN PIMPINAN SP DNIA
BAB X TUGAS LUAR DAN KEWAJIBANNYA Pasal 43
TUGAS LUAR 1. Tugas Luar sebagai perwakilan DEWAN PIMPINAN SP DNIA pada lembaga atau badan di luar SP DNIA, baik di dalam maupun di luar negeri , baik lembaga pemerintah maupun badan swasta yang bersifat tetap atau jangka waktu tertentu. 2. Tugas luar sebagai dinas luar mewakili DEWAN PIMPINAN SP DNIA atau melaksanakan tugas DEWAN PIMPINAN SP DNIA. 3. Penugasan – penugasan khusus dalam melaksanakan fungsi , usaha,dan tujuan serikat pekerja. 4. Dalam hal Dana Operasional dan sarana transportasi akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN SP DNIA tersendiri.
PASAL 44 KEWAJIBAN TUGAS LUAR Kewajiban Dewan Pimpinan yang melaksanakan tugas luar : 1.
Setiap Dewan Pimpinan yang melaksanakan tugas luar harus melaksanakan tugasnya sesuai kebijaksanaan Organisasi dan tidak diperkenankan membawa misi dan membuat kebijaksanaan di luar kebijaksanaan organisasi.
2.
Setiap yang mendapatkan tugas luar sebagai perwakilan tetap atau jangka waktu tertentu serta penugasan khusus lainnya harus melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Dewan Pimpinan .
28
BAB XI
PENYELESAIAN KELUH KESAH Pasal 45 PENYELESAIAN KELUH KESAH 1.
Masalah ketenagakerjaan diselesaikan dengan menjunjung tinggi azas kekeluargaan dan prinsip-prinsip musyawarah mufakat, dengan memperhatikan kesetaraan kepentingan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dalam proses produksi, yaitu karyawan, perusahaan dan pemerintah.
2.
Apabila terjadi keluh kesah karyawan, maka sedapat mungkin diselesaikan dengan seadil-adilnya secara musyawarah, dan apabila terjadi perselisihan ketenagakerjaan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka persoalan tersebut diselesaikan bersama-sama secara Bipartit.
3.
Setiap keluh kesah dan pengaduan karyawan yang menyangkut pekerjaannya terlebih dahulu disampaikan dan diselesaikan oleh atasan karyawan yang bersangkutan.
4.
Jika permasalahan tersebut pada ayat (3) tidak terselesaikan, maka permasalahan tersebut dapat ke tingkat yang lebih tinggi, dan apabila hal tersebut tidak mendapatkan penyelesaian maka karyawan dapat meneruskan dan melimpahkannya kepada DEWAN PIMPINAN SP DNIA.
5.
Apabila setelah dirundingkan tidak menghasilkan kata mufakat, maka perbedaan tersebut dapat dianggap sebagai perselisihan ketenagakerjaan dan untuk penyelesaiannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.
Selama permasalahan belum terselesaikan, maka kedua belah pihak wajib menjaga supaya kegiatan operasional perusahaan berlangsung dengan aman dan lancar.
29
BAB XII PENUTUP Pasal 46 PENUTUP 1.
Peraturan Organisasi ini ditetapkan dan disampaikan kepada DEWAN PIMPINAN SP DNIA di semua tingkatan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2.
Apabila dikemudian hari terdapat perubahan baik penambahan maupun pengurangan dalam rangka penyempurnaan peraturan organisasi ini , maka perubahan dimaksud harus ditetapkan dalam Surat Keputusan DEWAN PIMPINAN SP DNIA .
3.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. DITETAPKAN DI : BANDUNG PADA TANGGAL : 29 MEI 2015 MUSYAWARAH BESAR SERIKAT PEKERJA DENSO INDONESIA GROUP Pimpinan Sidang Ketua
Sekretaris
( ENDI SUHENDI )
(ABDULLOH)
Anggota : - Halimi
_____________
- Andhi Firmansyah
_____________
- Eksan
_____________
30
