KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA NOMOR : KEP-06d/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 TENTANG REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA ( FSP KAHUTINDO ) Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia Menimbang

: a. Bahwa Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia yang merupakan pelaksana kedaulatan tertinggi organisasi telah ditetapkan untuk diselenggarakan pada tanggal 01-04 Agustus 2009 bertempat di LPP Convention Hotel Demangan, Yogyakarta. b. Bahwa Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia mempunyai tugas dan wewenang antara lain untuk menetapkan rekomendasi dan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. c. Bahwa dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya kaitannya dengan upaya peningkatan kinerja organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggota, serta dalam menyikapi perkembanganperkembangan yang terjadi dalam masa pelaksanaan program umum dan program kerja perlu disusun rekomendasi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan penetapan skala prioritas pencapaian program organisasi. d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia.

Mengingat

: a. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, beserta peraturan pelaksanaannya. b. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-01/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Penetapan Jadwal Acara Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO. c. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-02/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO. d. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-03/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO. e. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-05/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Penetapan Komisi Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO. f. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-06a/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSP KAHUTINDO.

KEP-06d : Rekomendasi MUNAS IV

1

g. Keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-06b/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 tentang Penetapan Program Umum FSP KAHUTINDO periode tahun 2009-2014. Memperhatikan : a. Saran dan Pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Komisi Rekomendasi Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia pada tanggal 03 Agustus 2009. b. Hasil permusyawaratan dalam sidang Paripurna IV Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia pada tanggal 03 Agustus 2009. Memutuskan Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA TENTANG REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA (FSP KAHUTINDO) : Rekomendasi Musyawaran Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam butir pertama keputusan ini adalah merupakan pedoman bagi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut skala prioritas pelaksanaan program organisasi dengan mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dalam upaya memaksimalkan kinerja organisasi serta terkait dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi pada saat pelaksanaan program umum dan program kerja organisasi. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila didalamnya terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Y o g y a k a r t a Pada Tanggal : 3 Agustus 2009 PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA (FSP KAHUTINDO)

AGUS SALIM Anggota

BAKHRI Anggota

R. CHANDRAYANA F. Ketua merangkap Anggota


YUNI UMIARSIH Anggota

SUKARJO Sekretaris merangkap Anggota

2

Lampiran : Keputusan MUNAS-IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-06d/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 Tanggal : 3 Agustus 2009

REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (FSP KAHUTINDO) yang dilaksanakan di LPP Convention Hotel Demangan, Yogyakarta pada tanggal 1-4 Agustus 2009 adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi dan berwenang untuk memberikan rekomendasirekomendasi kepada DPP FSP KAHUTINDO masa bhakti 2009 - 2014 baik Internal maupun Eksternal. Berkaitan dengan itu Musyawarah Nasional (MUNAS) IV FSP KAHUTINDO memberikan amanat kepada DPP FSP KAHUTINDO masa bhakti 2009 - 2014 untuk menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut : A. Internal Organisasi : 1. Tentang Optimalisasi Pembinaan dan Pengembangan Keanggotaan 1) Bahwa perubahan nama dan singkatan Federasi Serikat Pekerja Kahutindo disamping untuk mempermudah pengenalan organisasi oleh masyarakat pekerja, dimaksudkan juga untuk memperluas cakupan keanggotaan oganisasi ke seluruh sektor industri dan jasa, baik pekerja yang bekerja di perusahaan maupun diluar perusahaan, termasuk pekerja informal. 2) Bahwa dinamika industri dan ketenagakerjaan saat ini dengan kecenderungan bergesernya hubungan kerja kearah informal berakibat pada fluktuasi keanggotaan, maka untuk mempertahankan representasi organisasi dalam hubungan industrial dan memaksimalkan kekuatan untuk berunding kolektif diperlukan penanganan pembinaan serta pengembangan secara lebih intensif. 3) Bahwa dalam rangka pengembangan keanggotaan, perlu optimalisasi dan pemberdayaan semua media rekruitmen yang dapat menjangkau pekerja seluasluasnya dan di semua sektor industri dan jasa, termasuk pekerja informal. 4) Konsolidasi dan pengembangan perangkat struktural organisasi dimaksimalkan dengan meningkatkan intensitas komunikasi antar perangkat organisasi melalui pendayagunaan teknologi informasi, serta pertemuan pengurus secara periodik. 2. Tentang Iuran Anggota FSP KAHUTINDO 1) Bahwa di samping sumber-sumber pemasukan organisasi (uang pangkal, uang konsolidasi, usaha-usaha organisasi dan bantuan dari mitra kerja/afiliasi), iuran anggota merupakan komponen pendapatan organisasi paling penting untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program-program seluruh perangkat organisasi dalam rangka memberikan manfaat yang maksimal bagi anggota. 2) Mengacu kepada Anggaran Dasar FSP KAHUTINDO pasal 38, bahwa; a1. Uang iuran, sebesar 1% dari upah minimum perbulan yang berlaku di wilayah yang bersangkutan dan dipungut setiap bulan pada saat pembayaran upah. a2. Distribusi untuk masing-masing perangkat organisasi adalah sebagai berikut ;


3

a. PUK SP KAHUTINDO sebesar 60% dari total iuran dan uang pangkal. b. DPP FSP KAHUTINDO sebesar 40% dari total iuran dan uang pangkal anggota, dan selanjutnya didistribusikan oleh DPP FSP KAHUTINDO ke perangkat organisasi sebagai berikut ; - DPC FSP KAHUTINDO sebesar 15% dari total iuran dan uang pangkal - DPD FSP KAHUTINDO sebesar 12,5% dari total iuran & uang pangkal - DPP FSP KAHUTINDO sebesar 10% dari total iuran dan uang pangkal - Iuran afiliasi (BWI dan KSPI) sebesar 2,5% dari total iuran anggota. a3. Penetapan besaran nilai uang pangkal dan uang iuran dilakukan setiap satu tahun sekali didalam RAKERNAS mengacu pada ayat 1 butir a dan butir b. a4. Penyaluran uang iuran dilakukan oleh PUK SP KAHUTINDO paling lambat tanggal 15 setiap bulannya melalui transfer ke rekening bank dengan menyertakan salinan bukti transfer dari bank ke DPP FSP KAHUTINDO serta tembusan ke perangkat diatasnya. a5. Seluruh perangkat organisasi harus memiliki rekening pada bank yang ditetapkan DPP FSP KAHUTINDO atas nama organisasi. a6. Distribusi iuran dari DPP FSP KAHUTINDO ke DPD dan DPC FSP KAHUTINDO ke rekening masing-masing perangkat atas nama organisasi paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya setelah menerima laporan Rekening Koran dari Bank serta Laporan Pengiriman Iuran dari PUK. 3) Atas hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan kepatuhan anggota dan perangkat terhadap konstitusi organisasi, di samping pendistribusian Laporan Triwulan, rekapitulasi distribusi iuran dan penerbitan sertifikat atas pembayaran iuran anggota setiap bulan, DPP FSP KAHUTINDO perlu mengirimkan Surat Peringatan bagi PUK yang terlambat mendistribusikan iuran anggota setiap bulan sesuai dengan mekanisme organisasi, dengan tembusan Pimpinan perusahaan, anggota dan perangkat DPC-DPD. 4) Khusus bagi anggota/PUK yang besaran nilai iuran anggotanya belum memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar (sebesar 1% dari upah minimum yang berlaku) segera dilakukan penyesuaian dan pencapaian nilai iuran 1% dari upah minimum pada akhir tahun 2009. 3.

Tentang Dana Mogok FSP KAHUTINDO 1) Bahwa salah satu peran dan fungsi organisasi serikat pekerja sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar adalah sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan anggota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan karenanya diperlukan sumber daya khusus berupa Dana Mogok organisasi. 2) Untuk mendukung aksi pemogokan yang pelaksanaannya disetujui oleh organisasi serta dibantu pendanaannya dari Dana Mogok, DPP FSP KAHUTINDO perlu menerbitkan Peraturan Organisasi tentang Dana Mogok berkaitan dengan nilai dan mekanisme penarikannya.

4. Tentang Kartu Tanda Anggota (KTA) FSP KAHUTINDO 1) Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan optimalisasi kinerja organisasi serta terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, FSP KAHUTINDO telah menetapkan identitas anggota dan pengurus organisasi dalam bentuk Kartu Tanda Anggota dan Pengurus yang diterbitkan oleh DPP FSP KAHUTINDO mengacu kepada Peraturan Organisasi.


4

2) Untuk mempercepat proses penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) khususnya bagi Anggota atau PUK yang baru bergabung, selanjutnya proses entry data anggota dan pendistribusian KTA dilakukan oleh DPD atau DPC di masingmasing daerah atau cabang dan PUK. Untuk hal tersebut DPP dapat mengirimkan blangko KTA sesuai dengan permintaan tertulis dari DPD atau DPC (disertai dengan pelunasan biaya cetak yang telah ditetapkan), selanjutnya PUK, DPC dan DPD mengirimkan rekapitulasi penggunaan blangko KTA ke DPP disertai dengan foto copy KTA yang telah digunakan. 5. Tentang Pengembangan Peran dan Fungsi Komite Perempuan 1) Bahwa pembentukan Komite Perempuan dalam jajaran perangkat kepengurusan FSP KAHUTINDO adalah sebagai upaya mempercepat transformasi kepemimpinan dan optimalisasi penanganan masalah-masalah anggota perempuan secara spesifik, dimana disadari bahwa hal ini belum tersosialisasi sepenuhnya oleh/kepada perangkat organisasi, 2) Untuk hal tersebut DPP FSP KAHUTINDO perlu menerbitkan Peraturan Organisasi tentang Komite Perempuan sebagai rujukan pembentukan, struktur, optimalisasi fungsi, keterwakilan dalam PUK, DPC, DPD dan DPP, serta kegiatan Komite Perempuan, mencakup; a. Kuota/keterwakilan perempuan secara proporsional minimal 30% di semua struktur, kegiatan, rapat dan musyawarah, termasuk Tim Perunding PKB, Upah Minimum dan LKS Ketenagakerjaan atas nama FSP KAHUTINDO. b. Keikutsertaan anggota/komite perempuan PUK dalam semua rapat koordinasi/ konsolidasi di tingkat PUK, DPC dan DPD c. Kegiatan organisasi yang melibatkan anggota/pengurus perempuan dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhan khusus perempuan. d. Mengintegrasikan rencana kegiatan komite perempuan dalam rencana kegiatan PUK, DPC, DPD dan DPP serta alokasi anggaran khusus untuk itu. 3) Pendidikan dan Pelatihan Dasar dan Kepemimpinan Khusus Perempuan diselenggarakan di semua PUK dan DPC khususnya yang baru menyelenggarakan musnik/muscab, dengan seleksi peserta dan “ikatan/kontrak organisasi” minimal 3 tahun kepengurusan. 6. Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1) Bahwa program pendidikan dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas internal sumber daya organisasi perlu menjangkau seluruh perangkat organisasi secara merata, relevan, tepat guna dan berkesinambungan. 2) Untuk merespon secara positif atas kebutuhan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dipaparkan di atas, DPP FSP KAHUTINDO perlu memfasilitasi penyelenggaraan program-program pelatihan dengan prioritas pada issue-issue sebagai berikut: a. Pengorganisasian dan Kepemimpinan b. Advokasi dan Peraturan Perundan-undangan c. Perundingan PKB d. Issue Jender, HIV AIDS dan Pekerja Anak e. Issue K3 dan Lingkungan Hidup f. Pengelolaan Hutan Lestari g. Pelatihan keahlian lainnya


5

7. Tentang Koperasi “KAHUTINDO”

1) Bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja KOPERASI KAHUTINDO sebagai badan usaha organisasi dan optimalisasi manfaat bagi anggota, perlu segera diperluas pembentukan unit-unit usaha di daerah dan cabang dengan kepengurusan dan pengelolaan yang melibatkan pengurus FSP KAHUTINDO ditingkat daerah, cabang dan PUK. Dari unit usaha yang sudah berjalan sekarang meliputi; a. Unit Pengadaan Konveksi dan Acessories organisasi, b. Unit Percetakan dan Pengadaan materi informasi, c. Unit Pengelolaan limbah kayu dan palet, d. Unit Pengadaan voucher pulsa telepon seluler. 2) Pengembangan unit usaha dan daerah kerja KOPERASI KAHUTINDO diselaraskan dengan spesikasi maupun kualifikasi daerah guna mengakses dan memperoleh dukungan/kerjasama dengan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anggota/pekerja khususnya dari aspek non upah, terkait program pemerintah dan stakeholders lainnya, antara lain; a. Kerjasama pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) b. Kerjasama pengelolaan atau pembangunan perumahan pekerja/anggota c. Kerjasama penyediaan sarana angkutan pekerja/anggota 9.

Tentang Yayasan “KAHUTINDO” 1) Bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan organisasi khususnya pelatihan kejuruan, kewirausahaan serta penelitian perlu dikelola secara intensif dan terpadu sehingga dapat mengembangkan sertifikasi profesi atau keahlian bagi anggota FSP KAHUTINDO. 2) Untuk itu DPP FSP KAHUTINDO perlu mendirikan Yayasan KAHUTINDO sebagai pengelola kegiatan-kegiatan pelatihan kejuruan, kewirausahaan, penelitian serta pengembangan masyarakat pekerja. 3) Untuk pertama kalinya Yayasan KAHUTINDO bekerjasama dengan Building and Woodworkers International (BWI) dan Swedish Graphical and Wood Trade Unions (GS) mengelola Pusat Kegiatan Buruh (Workers Activities Center) yang berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah.

B. Eksternal Organisasi : 1. Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Perkembangan masalah ketenagakerjaan yang semakin komplek sangat mungkin menimbulkan pergeseran nilai-nilai dan tata kehidupan para pelaku hubungan industrial, antara lain dalam bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius untuk penegakannya. Sebagai suatu sistem paling penting dalam mengemban misi dan fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi.


6

Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan ketenagakerjaaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku dalam hubungan industrial, hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan (ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce) dengan Undang-undang No. 21 tahun 2003 sehingga seyogyanya pengawasan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif sesuai standar ILO. Agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang independen dan kebijakan yang sentralistik. Namun pada kenyataannya yang terjadi saat ini, desentralisasi fungsi pengawasan ketenagakerjaan telah menimbulkan penerapan sistem dengan standar yang berbeda-beda, dengan berbagai alasan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan seringkali tidak berjalan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, sehingga banyak terjadi pelanggaran yang mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pelaku hubungan industrial, hal ini seringkali menimbulkan konflik antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Atas hal-hal tersebut, MUNAS IV FSP KAHUTINDO merekomendasikan, agar; 1) Pemerintah menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan secara konsisten dan konsekuen sesuai dengan pokok-pokok Konvensi ILO No 81 sebagaimana telah diratifikasi dengan UU No.21 tahun 2003, antara lain; - Sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja harus diterapkan di seluruh tempat kerja berdasarkan perundang-undangan, yang pengawasannya dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan, - Pengawasan ketenagakerjaan harus berada di bawah supervisi dan kontrol pemerintah pusat, - Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang status hubungan kerja dan syarat tugasnya diatur sedemikian rupa sehingga menjamin pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan yang independen, - Jumlah dan spesialisasi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan harus mencukupi untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang efektif, - Pemerintah berkewajiban menetapkan pengaturan-pengaturan yang diperlukan agar pengawas ketenagakerjaan didukung dengan sarana dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugasnya. 2) Untuk menjamin pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan secara konsisten dan terkendali dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan selaras dengan tujuan-tujuan diatas, agar pemerintah melaksanakan fungsi pengawasan secara sentralistik oleh Instansi Pemerintah Pusat yang yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Depnakertrans RI), dengan melibatkan unsur tripartit di daerah sebagai pendukung, Pemerintah Pusat lebih lanjut menetapkan pengaturan-pengaturan untuk; - kerjasama yang efektif antara unit pengawasan dengan instansi pemerintah lainnya dan swasta yang menangani kegiatan serupa, - kerjasama antara Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan pengusaha dan pekerja/buruh atau organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh.


7

2. Tentang PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dan Perjanjian pemborongan pekerjaan atau Penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) Bahwa meskipun Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan telah mengatur tentang pembatasan-pembatasan dan perlindungan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian pemborongan pekerjaan atau Penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing), namun dalam prakteknya banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan pemborong atau penyedia jasa pekerja/buruh, antara lain; -

PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap (terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, merupakan bagian dari suatu proses produksi, bukan musiman/tidak tergantung cuaca),

-

Perpanjangan dan Pembaharuan PKWT berulang-ulang atau lebih dari 1 kali, dengan pekerja dikondisikan untuk mengundurkan diri 1 (satu) minggu sebelum tanggal PKWT berakhir, dan mengajukan lamaran ulang dengan jeda waktu dalam 1 (satu) bulan,

-

Ketentuan (upah dan kesejahteraan), perlindungan dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh dalam PKWT dan perusahaan pemborong atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh nilainya lebih rendah dari PP, PKB dan Peraturan perundang-undangan,

-

Pemborongan pekerjaan kepada pihak lain maupun perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk pekerjaan pokok/utama dan berhubungan langsung dengan proses produksi (bukan penunjang dan tidak terpisah dengan kegiatan utama),

-

PKWT dan perjanjian kerja antara perusahaan pemborong atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh tidak dibuat secara tertulis,

-

PKWT tidak dicatatkan pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Bahwa fungsi utama dari peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh sehingga dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Dalam kaitan ini, MUNAS IV FSP KAHUTINDO menyerukan kepada pemerintah, agar; 1) Melakukan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya terhadap praktek-praktek PKWT dan pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (UU No.13 tahun 2003 bab IX tentang Hubungan Kerja serta Kepmenakertrans Nomor KEP100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT), 2) Melakukan penindakan dan menghapus praktek-praktek PKWT dan pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 3. Tentang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bahwa semakin kompleks dan meningkatnya masalah perselisihan hubungan industrial, diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah. Bahwa Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial diarahkan untuk menjamin terwujudnya penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil dan murah.


8

Bahwa pada kenyataannya banyak ditemukan praktek-praktek penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang rumit, berbelit-belit dan sangat birokratis, sehingga tidak murah dan memerlukan waktu penyelesaian yang lama (melebihi ketentuan) mengakibatkan kurangnya kepastian hukum serta kerugian pihak-pihak yang berselisih. Dalam kaitan ini, MUNAS IV FSP KAHUTINDO merekomendasikan kepada Pemerintah dan Mahkamah Agung RI, untuk; 1) Menyederhanakan dan memangkas birokrasi serta mekanisme pendistribusian Putusan MA kepada para pihak yang berperkara melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat,

2) Melakukan review terhadap mekanisme upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), baik terhadap putusan perselisihan hak dan atau untuk perselisihan PHK dengan mempertimbangkan sifat lex specialis-nya UU No.2 tahun 2004, 3) Lebih menekankan pelaksanaan mekanisme ‘’Pemeriksaan Dengan Acara Cepat‘’ sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

4) Melakukan peninjauan terhadap pasal-pasal dalam UU No.2 tahun 2004 tentang PPHI khususnya yang mengatur tentang mekanisme dan waktu proses penyelesaian perselisihan, antara lain; pasal 3 ayat (2) tentang proses bipartit, pasal 15 tentang proses mediasi, pasal 25 tentang proses konsiliasi, pasal 40 ayat (1) tentang proses arbitrase, pasal 103 tentang proses PHI, pasal 115 tentang proses Kasasi; kesemuanya sepanjang mengenai anak kalimat “hari kerja” menjadi “hari takwim“ 5) Membentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di ibukota kabupaten/kota yang padat kegiatan industri atau secara geografis jauh dari ibukota propinsi. 4. Tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Kehutanan dan Industri Pengolahan Kayu)

Tripartit

Sektoral

(Sektor

Bahwa sehubungan dengan sifat yang spesifik dari masalah ketenagakerjaan dan kondisi dunia usaha di sektor kehutanan dan industri pengolahan kayu keterkaitannya dengan masalah-masalah krusial menyangkut sustainabilitas, isu lingkungan dan sosial, maka diperlukan perhatian, kebijakan dan penangananpenanganan lebih khusus dari para pelaku di sektor ini. Bahwa atas dasar pemikiran untuk dapat lebih memperkuat peran LKS Tripartit (Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota) dalam memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Pusat dan Daerah dan pihak terkait secara sektoral di bidang ketenagakerjaan, mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit cq. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2005 (khususnya Bab V - pasal 58 s/d 64) beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2008, MUNAS IV FSP KAHUTINDO mengusulkan kepada Pemerintah untuk membentuk atau memfasilitasi pembentukan LKS Tripartit Sektoral (sektor kehutanan dan industri pengolahan kayu), sebagai berikut; 1) Pembentukan LKS Tripartit Sektoral dilaksanakan oleh: a. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI selaku Ketua LKS Tripartit Nasional untuk pembentukan LKS Tripartit Sektoral Nasional; b. Gubernur selaku Ketua LKS Tripartit Propinsi untuk pembentukan LKS Tripartit Sektoral Propinsi; dan c. Bupati/Walikota selaku Ketua LKS Tripartit Kabupaten/Kota untuk pembentukan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota.


9

2) Susunan keanggotaan LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi, dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang mewakili unsur Pemerintah (terkait), organisasi pengusaha (sektoral), dan serikat pekerja/serikat buruh (berdasarkan sektornya sebagaimana diatur dalam UU 21 tahun 2000 cq Kepmenakertrans No. 201/MEN/2001 dan Permenakertrans No.06/MEN/IV/2005), dengan jumlah dalam susunan keanggotaan; a. paling banyak 15 (lima belas) orang anggota untuk LKS Tripartit Sektoral Nasional. b. paling banyak 12 (dua belas) orang anggota untuk LKS Tripartit Sektoral Propinsi, c. paling banyak 12 (dua belas) orang anggota untuk LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota. 3) LKS Tripartit Sektoral Nasional, LKS Tripartit Sektoral Propinsi, dan LKS Tripartit Sektoral Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan untuk sektor tertentu, yang disampaikan melalui LKS Tripartit Nasional, LKS Tripartit Propinsi, dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota. 4) Mendorong terbentuknya Asosiasi Pengusaha sektor kehutanan dan industri pengolahan kayu di daerah-daerah yang dominan sektor kehutanan dan industri pengolahan kayu. Ditetapkan di : Y o g y a k a r t a Pada Tanggal : 3 Agustus 2009 PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA (FSP KAHUTINDO)

AGUS SALIM Anggota

BAKHRI Anggota

R. CHANDRAYANA F. Ketua merangkap Anggota


YUNI UMIARSIH Anggota

SUKARJO Sekretaris merangkap Anggota

10

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA

Recommend Documents