1
RAKERNAS SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN NOMOR : KEP.01/RAKERNAS/SPKEP SPSI/II/2016 TENTANG JADWAL ACARA RAKERNAS SPKEP-SPSI
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional SPKEP SPSI
Menimbang
: a. Bahwa Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) SPKEP SPSI adalah forum konsultasi, informasi dan evaluasi yang memiliki tugas melakukan penyempurnaan program umum organisasi hasil MUNAS. b. Bahwa RAKERNAS SPKEP SPSI telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 23 – 25 Februari 2016 di Wisma Haji kota Palembang. c. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan RAKERNAS SPKEP SPSI 2016, perlu ditetapkan jadwal Acara RAKERNAS SPKEP SPSI tahun 2016.
Mengingat
: 1. UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh 2. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SPKEP SPSI, pasal 31
Memperhatikan
:
Saran-saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Pleno I RAKERNAS SPKEP SPSI pada tanggal 23 Februari 2016.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: JADWAL ACARA RAKERNAS SPKEP SPSI 2016.
Pertama
: Jadwal acara RAKERNAS SPKEP SPSI 2016, adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran, merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.
Kedua
: Jadwal acara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan pedoman dalam Penyelenggaraan RAKERNAS SPKEP SPSI 2016. 2
Ketiga
: Jadwal acara sebagaimana terurai dalam lampiran keputusan ini dapat diubah dengan Persetujuan Rapat Pleno RAKERNAS SPKEP SPSI.
Keempat
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dan waktu ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Palembang Pada Tanggal : 24 Februari 2016
PIMPINAN RAPAT KERJA NASIONAL SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
Ketua,
Sekretaris,
(R. ABDULLAH)
(SUBIYANTO, SH)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(FERRI NUZARLI)
(SAEPUL ANWAR)
(ABDUL GANI)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(EDI SUHERDI)
(AFIF JOHAN)
(ROBET TAMBUNAN)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(WARSITO)
(MUSTOPO)
(SUPARNO PS)
3
PUKUL
PENANGGUNG
KEGIATAN / MATERI
JAWAB
Hari Pertama, Selasa, Tanggal 23 Februari 2016 10:00 – 13:00
Pendaftaran Peserta RAKERNAS SPKEP SPSI
Pan-Pel
Acara Pembukaan RAKERNAS SPKEP SPSI 1. Lagu Indonesia Raya 2. Mengheningkan Cipta 3. Pembacaan Panca Prasetya SPKEP SPSI 4. Laporan Panitia Penyelenggara 14:00 – 16:00
5. Sambutan-Sambutan :
Panitia Pelaksana
a. Ketua Umum PP SPKEP SPSI b. Presiden KSPSI c. Gubernur Sum-Sel d.
Menaker
RI
(sekaligus
membuka
RAKERNAS) 16:00 – 16:30
COFFE BREAK Panel Diskusi tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional : 1. Sosialisasi SJSN oleh Ketua DJSN
16:30 – 18.00
Moderator :
2. Sosialisasi JKN oleh BPJS Kesehatan
Subiyanto,SH
3. Sosialisasi JP oleh BPJS Ketenagakerjaan 18:00 – 19.30
ISHOMA
Panitia
Panel Diskusi tentang Hubungan Industrial di era MEA Reformasi organisasi SPKEP SPSI untuk menjawab 19.30 – 21.00
tantangan
diera
H.Moestopo,SE,SH,MH
pasar
bebas
(Anggota
Dewan
oleh Pakar
Moderator : Chandra Mahlan
SPKEP SPSI) 21.30 – 22.00
1. Pemberiaan Penghargaan kepada para penyumbang pembelian gedung kantor PP SPKEP SPSI : a. PUK
yang
sudah
memungut
sumbangan
pembelian gedung PP SPKEP SPSI kepada 4
PIC: Mustopo dan Pajar
anggota b. PUK, PD dan PD yang memberikan sumbangan pembelian gedung PP SPKEP SPSI kepada anggota 2. Pemberiaan Penghargaan kepada para perangkat organisasi (PUK,PC,PD) yang berhasil mencapai target pelaksanaan penguatan Keuangan organisasi Hari Kedua, Rabu, tanggal 24 Februari 2016 1. Absensi, penjelasan Panitia Pengarah 08:00 – 09:00
2. Pernyataan quorum
Panitia OC dan
3. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara
All Staf
4. Pengesahan Rancangan Tatib 09:00 – 09:30 09.30 -10.00 10.00 – 12.00
Penyampaian Laporan kegiatan organisasi SPKEP SPSI PP SPEP SPSI
SPSI
COFFE BREAK Laporan kegiatan organisasi PD SPKEP SPSI dari daerah
13.30 – 14.00
Laporan kegiatan organisasi PC SPKEP SPSI dari
Pimpinan RAKERNAS
Lanjutan Laporan kegiatan organisasi SPKEP SPSI dari PC
15.30 -16.00
Pimpinan RAKERNAS
wilayah 14:30 – 15:30
PP FSP KEP
Pimpinan RAKERNAS
1. Kesimpulan Laporan Kegiatan Organisasi
Pimpinan RAKERNAS
2. Pembagian Komisi-komisi 16.00 – 16.30
COFFE BREAK
16.30 – 18.00
Rapat Komisi
18:00 – 19:30
ISHOMA
19:30 – 21:00
Lanjutan rapat Komisi
21:00 – 23:00
Rapat Pleno Hasil sidang-sidang Komisi
Panitia Pimpinan Komisi Panitia Pimpinan Komisi Pimpinan RAKERNAS
Hari Ketiga, Kamis, tanggal 25 Februari 2016 09:00 – 10:00
Lanjutan Rapat Pleno Hasil sidang-sidang Komisi
Pimpinan RAKERNAS
5
10.00 – 10.30
Coffe Break
10.30 - 11.30
Penandatanganan Konsensus “Kebulatan Tekad taat azas untuk berorganisasi yang baik dan benar dengan melaksanakan 6 Penguatan SPKEP SPSI”
11:30 – 12:30
Acara penutupan RAKERNAS SPKEP SPSI 2016
Panitia
12:30 – 13:00
Makan siang
Panitia
13:00 – 14:00
Peserta RAKERNAS (Check Out)
Panitia
6
RAKERNAS SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
KEPUTUSAN RAKERNAS NOMOR: KEP.02/RAKERNAS SPKEP SPSI/II/2016 TENTANG TATA TERTIB RAKERNAS SPKEP SPSI
Menimbang
: 1. Bahwa Rapat Kerja Nasional SPKEP SPSI adalah Forum konsultasi, informasi dan evaluasi yang memiliki tugas melakukan penyempurnaan program umum organisasi hasil munas. 2. Bahwa RAKERNAS SPKEP SPSI telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 23 – 25 Februari 2016 di Wisma Haji kota Palembang 3. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan RAKERNAS SPKEP SPSI 2016, perlu ditetapkan Tata Tertib RAKERNAS SPKEP SPSI.
Mengingat
: 1. UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh 2. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 3. Pasal 31 Anggaran Dasar SPKEP SPSI 4. Surat Keputusan NO : 01/RAKERNAS /SPKEP SPSI /II/2016 Tentang Jadwal acara RAKERNAS
Memperhatikan : Saran - saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Pleno I RAKERNAS SPKEP SPSI pada tanggal 23 Februari 2016.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Tata tertib RAKERNAS SPKEP SPSI 2016.
Pertama
: Tata tertib RAKERNAS SPKEP SPSI 2016, adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran, merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan.
7
Kedua
: Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas merupakan pedoman dalam Penyelenggaraan RAKERNAS SPKEP SPSI 2016.
Ketiga
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dan waktu ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Palembang Pada Tanggal : 24 Februari 2016
PIMPINAN RAPAT KERJA NASIONAL SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
Ketua,
Sekretaris,
(R. ABDULLAH)
(SUBIYANTO, SH)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(FERRI NUZARLI)
(SAEPUL ANWAR)
(ABDUL GANI)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(EDI SUHERDI)
(AFIF JOHAN)
(ROBET TAMBUNAN)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(WARSITO)
(MUSTOPO)
(SUPARNO PS)
8
TATA TERTIB RAKERNAS SPKEP SPSI
Pasal 1 Maksud dan Tujuan Yang dimaksud dengan RAKERNAS SPKEP SPSI (Rapat Kerja Nasional Serikat Kimia, Energi dan Pertambangan SPSI) adalah forum konsultasi, informasi dan evaluasi secara nasional yang memiliki tugas melakukan penyempurnaan program umum organisasi hasil MUNAS diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat (PP) SPKEP SPSI berdasarkan pasal 31 Anggaran Dasar dan SPKEP SPSI dengan tujuan untuk : 1. Mengevaluasi, mengembangkan dan menyempurnakan program umum organisasi. 2. Menetapkan keputusan-keputusan strategis organisasi sebagai pedoman dalam mengelola organisasi 3. Menetapkan sasaran umum organisasi untuk jangka pendek, jangka menenga dan jangka panjang Pasal 2 Tema RAKERNAS tahun 2016 dengan Tema sebagai berikut : ”DENGAN RAKERNAS TAHUN 2016 KITA KUATKAN TEKAD DAN KOMITMEN BERSAMA UNTUK OPTIMALKAN 6 (ENAM) PENGUATAN ORGANISASI UNTUK JADIKAN SPKEP SPSI PADA TAHUN 2027 SEBAGAI SERIKAT PEKERJA BERKELAS DUNIA” RAKERNAS tahun 2016 dengan Sub Tema sebagai berikut : 1. HANYA DENGAN SPKEP SPSI YANG KUAT, MANDIRI, SETARA DAN PROFESIONAL KITA AKAN MAMPU WUJUDKAN KEHIDUPAN KAUM PEKERJA & KELUARGANYA YANG ADIL, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT.
2. HANYA
DENGAN
BERSERIKAT
KAUM
PEKERJA
INDONESIA
DAPAT
MENCERDASKAN DIRI, MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBELAAN AGAR TERHINDAR DARI PERLAKUAN TIDAK ADIL (PENINDASAN) 3. KEKUATAN SIKAP DAN KOMITMEN UNTUK LAKSANAKAN NILAI-NILAI LUHUR PERJUANGAN MERUPAKAN MODAL UTAMA JADIKAN SPKEP SPSI PADA TAHUN 2027 SEBAGAI SERIKAT PEKERJA BERKELAS DUNIA.
9
Pasal 3 Peserta 1. Peserta RAKERNAS SPKEP SPSI terdiri dari : a. Pengurus Pimpinan Pusat SPKEP SPSI b. Utusan Pimpinan Daerah SPKEP SPSI c. Utusan Pimpinan Cabang SPKEP SPSI d. Utusan Pimpinan Unit Kerja SP KEP SPSI 2. Jumlah dan rincian peserta ditetapkan oleh PP SPKEP SPSI. 3. Peninjau yang ditetapkan oleh PP SPKEP SPSI. Pasal 4 Hak – hak Peserta Setiap peserta berhak mengajukan pendapat, saran atau tanggapan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat – rapat. Pendapat, saran dan tangggapan yang diajukan harus disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan RAKERNAS SPKEP SPSI. Pasal 5 Kewajiban Peserta Setiap peserta berkewajiban : 1. Menghadiri semua acara Rakernas. 2. Memelihara kelancaran dan ketertiban Rakernas. 3. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam tata tertib. Pasal 6 Syahnya RAKERNAS 1. RAKERNAS SPKEP SPSI syah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang diundang. 2. Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat 1 (satu) tidak terpenuhi maka atas persetujuan peserta yang hadir RAKERNAS SPKEP SPSI dinyatakan syah. Pasal 7 Alat – alat Kelengkapan Alat – alat kelengkapan Rakernas SPKEP SPSI adalah : 1. Pimpinan Rakernas 2. Komisi – komisi.
10
Pasal 8 Pimpinan Rakernas Rakernas SPKEP SPSI dipimpin oleh Pimpinan Pusat SPKEP SPSI Pasal 9 Wewenang Pimpinan Rakernas Wewenang Pimpinan Rakernas adalah : 1. Memimpin dan menyimpulkan rapat-rapat. 2. Menjaga kelancaran dan ketertiban Rakernas SPKEP SPSI. Pasal 10 Komisi – Komisi RAKERNAS SPKEP SPSI membentuk komisi – komisi terdiri dari : 1. Komisi A Tentang Penguatan Keuangan Organisasi 2. Komisi B Tentang Penguatan SDM Organisasi 3. Komisi C Tentang Penguatan Advokasi 4. Komisi D Tentang Penguatan Soliditas dan Solidaritas 5. Komisi E Tentang Penguatan Administrasi dan Penguasaan Teknologi Informatika (IT) 6. Komisi F Tentang Penguatan Propaganda dan Pengembangan Anggota 7. Komisi G Tentang Rekomendasi Internal Organisasi 8. Komisi H Tentang Rekomendasi ke Eksternal (Pemerintah RI dll) Pasal 11 Komposisi Pimpinan Komisi 1. Komposisi Pimpinan Komisi terdiri dari tiga orang, yakni : Seorang Ketua, Seorang Sekretaris dan seorang anggota 2. Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Rakernas. 3. Pembagian tugas diantara Pimpinan Komisi diatur oleh Ketua Komisi. Pasal 12 Anggota Komisi 1. Setiap peserta wajib menjadi anggota dari salah satu komisi 2. Jumlah anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan Rakernas SPKEP SPSI dengan persetujuan peserta.
11
Pasal 13 Tugas – Tugas Komisi 1. Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai bidang yang menjadi tugas Komisi yang bersangkuta. 2. Laporan Komisi disusun oleh Pimpinan Komisi berdasarkan pendapat, saran dan tanggapan Anggota Komisi. 3. Komisi memberikan laporan kepada Rapat Pleno tentang hasil kerjanya untuk diputuskan oleh Rakernas SPKEP SPSI. Pasal 14 Daftar Hadir serta Tugas dan Wewenang Pimpinan Rakernas 1. Sebelum menghadiri rapat setiap peserta wajib menandatangani daftar hadir. 2. tepat pada waktu yang ditentukan, Ketua Rapat membuka rapat. 3. Setelah dibuka, ternyata qourum belum tercapai, Ketua Rapat menunda rapat paling lama sepuluh menit. 4. setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat 3 qourum belum juga tercapai, Ketua Rapat dapat melangsungkan rapat. 5. Pimpinan Rapat mencatat pendapat dan atau usul yang diajukan peserta. 6. Apabila Ketua Rapat menganggap pendapat peserta belum jelas, kepada peserta yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengulanginya dengan singkat. 7. Ketua Rapat mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat – pendapat diajukan dalam rapat. 8. Ketua Rapat mendaftar peserta yang akan berbicara. 9. Peserta baru dapat berbicara setelah mendapat ijin dari Ketua Rapat. Selama berbicara, ia tidak boleh diganggu. 10. Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat menjelaskan secara singkat pokok acara rapat dan masalahnya. 11. Ketua Rapat memberikan kesempatan yang cukup kepada setiap peserta. 12. Ketua Rapat dapat menentukan urutan dan lamanya peserta berbicara. 13. Ketua Rapat dapat memperingatkan pembicaraan yang menyimpang dari pokok pembicaraan dan memintanya supaya kembali kepada pokok pembicaraan semula. 14. Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku peserta, maka untuk sementara waktu Ketua Rapat diserahkan kepada salah seorang Anggota Pimpinan Rapat.
12
Pasal 15 Interupsi 1. Peserta dapat melakukan interupsi untuk : a. Meminta penjelasan tentang pokok materi yang tengah dibicarakan. b. Mengajukan usul tata cara pembahasan materi mengenai hal yang sedang dibicarakan. c. Mengajukan usul penundaan rapat. 2. Interupsi tidak boleh melebihi waktu satu menit. Pasal 16 Risalah Rapat Setiap rapat dibuat risalah lengkap yang memuat, antara lain : 1.
Tempat, jenis dan acara rapat.
2.
Hari/tanggal dan waktu dimulai dan ditutup.
3.
Ketua dan Sekretaris Rapat.
4.
Nama – nama peserta yang hadir.
5.
Nama – nama pembicara dan pendapatnya masing-masing.
6.
Keterangan – keterangan tentang proses keputusan rapat. Pasal 17 Qourum
Rapat adalah syah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta. Pasal 18 Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan Keputusan diusahakan sedapat mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Dalam hal ayat 1 diatas tidak dimungkinkan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting. Pasal 19 Materi Rakernas Materi Rakernas disiapkan oleh PP SPKEP SPSI. Pasal 20 Penutup 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan diputuskan oleh Rakernas SPKEP SPSI 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13
Ditetapkan di : Kota Palembang Pada Tanggal : 24 Februari 2016
PIMPINAN RAPAT KERJA NASIONAL SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
Ketua,
Sekretaris,
(R. ABDULLAH)
(SUBIYANTO, SH)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(FERRI NUZARLI)
(SAEPUL ANWAR)
(ABDUL GANI)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(EDI SUHERDI)
(AFIF JOHAN)
(ROBET TAMBUNAN)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(WARSITO)
(MUSTOPO)
(SUPARNO PS)
14
RAKERNAS SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN NOMOR : KEP.03/RAKERNAS /SPKEP SPSI /II/2016
TENTANG PIMPINAN RAKERNAS SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, RAKERNAS Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Menimbang
: a.
Bahwa Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) SPKEP SPSI adalah forum konsultasi ,informasi dan evaluasi yang memiliki tugas melakukan penyempurnaan program umum organisasi hasil MUNAS.
b.
Bahwa
RAKERNAS
SPKEP
SPSI
telah
ditetapkan
penyelenggaraannya pada tanggal 23 – 25 Februari 2016 di Wisma Haji kota Palembang.
Mengingat
: 1. UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh 2. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 3. Pasal 31 Anggaran Dasar SPKEP SPSI 4. Surat Keputusan NO : 01/RAKERNAS /SPKEP SPSI /II/2016 Tentang Jadwal acara RAKERNAS 5. Surat Keputusan NO : 02/RAKERNAS /SPKEP SPSI /II/2016 Tentang Peraturan Tata Tertib RAKERNAS
Memperhatikan
: 1. Bahwa RAKERNAS SPKEP SPSI diselenggarakan pada tanggal 23 – 25 Februari 2016 di Wisma Haji kota Palembang, dinyatakan 15
memenuhi quorum pada sidang Paripurna I, Maka keputusan RAKERNAS SPKEP SPSI sah dan mengikat segenap anggota. 2. Saran-saran dan pendapat yang berkembang dalam sidang paripurna I RAKERNAS SPKEP SPSI pada tanggal 23 Februari 2016.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PIMPINAN RAKERNAS SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPKEP SPSI) TAHUN 2016.
Pertama
: Mengesahkan Pimpinan RAKERNAS SPKEP SPSI dipimpin oleh Pengurus PP SPKEP SPSI.
Kedua
: Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pimpinan RAKERNAS SPKEP SPSI adalah
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Tata Tertib
RAKERNAS SPKEP SPSI.
Ketiga
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesai pelaksanaan RAKERNAS SPKEP SPSI.
16
Ditetapkan di : Kota Palembang Pada Tanggal : 24 Februari 2016
PIMPINAN RAPAT KERJA NASIONAL SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
Ketua,
Sekretaris,
(R. ABDULLAH)
(SUBIYANTO, SH)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(FERRI NUZARLI)
(SAEPUL ANWAR)
(ABDUL GANI)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(EDI SUHERDI)
(AFIF JOHAN)
(ROBET TAMBUNAN)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(WARSITO)
(MUSTOPO)
(SUPARNO PS)
17
KEPUTUSAN RAKERNAS NOMOR: KEP.04/RAKERNAS SPKEP SPSI/II/2016
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI RAKERNAS SPKEP SPSI TAHUN 2016
Menimbang
: a. Bahwa Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) SPKEP SPSI adalah forum konsultasi ,informasi dan evaluasi yang memiliki tugas melakukan penyempurnaan program umum organisasi hasil MUNAS. b. Bahwa RAKERNAS SPKEP SPSI telah ditetapkan penyelengga-raannya pada tanggal 23 – 25 Februari 2016 di Asrama Haji kota Palembang.
Mengingat
: 1. UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh 2. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 3. Pasal 31 Anggaran Dasar SPKEP SPSI 4. Surat Keputusan NO : 01/RAKERNAS /SPKEP SPSI /II/2016 Tentang Jadwal acara RAKERNAS 5. Surat Keputusan NO : 02/RAKERNAS /SPKEP SPSI /II/2016 Tentang Peraturan Tata Tertib RAKERNAS 6. Surat Keputusan NO : 03/RAKERNAS /SPKEP SPSI /II/2016 Tentang Pimpinan RAKERNAS
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Pembentukan Komisi-Komisi RAKERNAS SPKEP SPSI 2016 Pertama
: RAKERNAS SPKEP SPSI Tahun 2016, membentuk komisi-komisi antara lain : 1. Komisi A Tentang Penguatan Keuangan Organisasi 2. Komisi B Tentang Penguatan SDM Organisasi 3. Komisi C Tentang Penguatan Advokasi 4. Komisi D Tentang Penguatan Soliditas dan Solidaritas
18
5. Komisi E Tentang Penguatan Administrasi dan Penguasaan Teknologi Informatika (IT) 6. Komisi F Tentang Penguatan Propaganda dan Pengembangan Anggota 7. Komisi G Tentang Rekomendasi Internal Organisasi 8. Komisi H Tentang Rekomendasi ke Eksternal (Pemerintah RI)
Kedua
: Menugaskan kepada komisi-komisi sebagaimana pada diktum pertama untuk membahas didalam acara sidang komisi atas rancangan-rancangan yang disiapkan oleh panitia pengarah RAKERNAS SPKEP SPSI 2016.
Ketiga
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dan waktu ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Palembang Pada Tanggal : 24 Februari 2016 PIMPINAN RAPAT KERJA NASIONAL SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA Ketua,
Sekretaris,
(R. ABDULLAH)
(SUBIYANTO, SH)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(FERRI NUZARLI)
(SAEPUL ANWAR)
(ABDUL GANI)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(EDI SUHERDI)
(AFIF JOHAN)
(ROBET TAMBUNAN) Anggota,
Anggota,
Anggota,
(WARSITO)
(MUSTOPO)
(SUPARNO PS)
19
KEPUTUSAN RAKERNAS Nomor : KEP.07/RAKERNAS SPKEP SPSI/II/2016
TENTANG PENGUATAN ADVOKASI SPKEP SPSI BERKELAS DUNIA
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.
Menimbang
: a.
Bahwa Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) SPKEPSPSI adalahforum konsultasi ,informasi dan evaluasi yang memiliki tugas melakukan penyempurnaan program umum organisasi hasil MUNAS.
b.
Bahwa penguatan advokasi SPKEP SPSI oleh perangkat organisasi SPKEP SPSI (PP, PD, PC dan PUK) bertujuan terbentuknya suatu sistem advokasi yang terpadu untuk kepastian semua anggota terlindungi baik advokasi secara hukum (litigasi) maupun advokasi ekonomi pada saat anggota menghadapi perselisihan hubungan industrial.
c.
Bahwa penguatan advokasi organisasi oleh perangkat organisasi SPKEP SPSI (PP,PD,PC dan PUK) merupakan kewajiban
organisatoris
kepada
anggota
yang
telah
laksanakan kewajibannya secara penuh dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi organisasi dalam mewujudkan kehidupan anggota dan keluarganya yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat. d.
Bahwa
RAKERNAS
SPKEP
SPSI
telah
ditetapkan
penyelenggaraannya pada tanggal 23 – 25 Februari 2016 di Asrama Haji kota Palembang
Mengingat
: 1.
UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat 20
Buruh 2.
UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3.
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga SPKEP SPSI, Pasal 31
4.
Surat Keputusan No. 01/RAKERNAS/SPKEP SPSI/II/2016 Tentang Jadwal Acara RAKERNAS
5.
Surat Keputusan No.: 02/RAKERNAS /SPKEP SPSI /II/2016 Tentang Peraturan Tata Tertib RAKERNAS
6.
Surat Keputusan No.: 03/RAKERNAS/SPKEP SPSI/II/2016 Tentang Pimpinan RAKERNAS
7.
Keputusan RAKERNAS No : KEP.04/RAKERNAS/I/2016 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi RAKERNAS SPKEP SPSI tahun 2016
Memperhatikan
:
Saran – saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Pleno I RAKERNAS SPKEP SPSI pada tanggal 23 Februari 2016. MEMUTUSK AN
Menetapkan
: KEPUTUSAN RAKERNAS SPKEP SPSI 2016 TENTANG PENGUATAN
ADVOKASI
SPKEP SPSI BERKELAS
DUNIA. Pertama
: Bahwa RAKERNAS SPKEP SPSI Tahun 2016, mengesahkan keputusan-keputusan organisasi bidang advokasi SPKEP SPSI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua
: Bahwa RAKERNAS SPKEP SPSI Tahun 2016 memutuskan daftar keputusan-keputusan organisasi bidang advokasi SPKEP SPSI sebagaimana terlampir :
21
No
1.
2.
Keputusan Organisasi
Nom
Tentang
Lam
KEPUTUSAN MUNAS VI
Program umum
SPKEP SPSI TAHUN 2012
penguatan Advokasi
NOMOR:KEP.07/MUNAS
Organisasi
VI/SPKEP SPSI/2012
SPKEP SPSI
KEPUTUSAN RAKERNAS
Langkah
–
SPKEP SPSI TAHUN 2011 2 NOMOR:KEP.05/RAKERN
penguatan
advokasi
3
langkah /
pembelaan SPKEP SPSI
3
AS/IV/2011
3.
KEPUTUSAN RAPIMNAS
Pembentukan
NO 3 :11/RAPIMNAS /SPKEP
SPKEP SPSI
LBHN
3
SPSI /XII/2013 Garis besar haluan organisasi bidang penguatan advokasi KEPUTUSAN RAKERNAS SPKEP SPSI TAHUN 2016 7
NOMOR:KEP.07/RAKERNA S/I/2016
3
SPKEP SPSI berkelas dunia pada th 2027 Penguatan
Advokasi
financial SPKEP SPSI
3
kepada anggota Tata
kelola
Advokasi
SPKEP SPSI yang BAIK
Ketiga
: Bahwa RAKERNAS SPKEP SPSI Tahun 2016 mewajibkan kepada seluruh perangkat organisasi SPKEP SPSI ( PP, PD, PC dan PUK ) untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan pada diktum kedua.
Keempat
: Bahwa RAKERNAS SPKEP SPSI Tahun 2016 memberikan mandat kepada PP SPKEP SPSI untuk membuat formula pemberian advokasi financial SPKEP SPSI kepada anggota.
Kelima
: Bahwa RAKERNAS SPKEP SPSI Tahun 2016 memberikan 22
3
mandat kepada PP SPKEP SPSI untuk membuat panduan pelaksanaan pengawasan kepada perangkat organisasi secara periodik minimum 3(tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan tata kelola advokasi SPKEP SPSI yang BAIK. Keenam
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
kota Palembang
Pada Tanggal :
24 Februari 2016
PIMPINAN RAPAT KERJA NASIONAL SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
Ketua,
Sekretaris,
(R. ABDULLAH)
(SUBIYANTO, SH)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(FERRI NUZARLI)
(SAEPUL ANWAR)
(ABDUL GANI)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(EDI SUHERDI)
(AFIF JOHAN)
(ROBET TAMBUNAN)
Anggota,
Anggota,
Anggota,
(WARSITO)
(MUSTOPO)
(SUPARNO PS)
23
LAMPIRAN- LAMPIRAN
KEPUTUSAN RAKERNAS SPKEP SPSI TAHUN 2016 NOMOR : KEP.07/RAKERNAS SPKEP SPSI/II/2016
TENTANG PENGUATAN ADVOKASI SPKEP SPSI LAMPIRAN 3.A KEPUTUSAN MUNAS VI SPKEP SPSI TAHUN 2012 NOMOR : KEP.07/MUNAS/SPKEP SPSI/VI/2012 Tentang Program umum penguatan Advokasi (Perlindungan dan Pembelaan) Organisasi SPKEP SPSI
No
Perangkat
Fungsi
Ruang Lingkup Tugas & Tanggung
Sasaran
Jawab 1. Memperjuangkan peningkatan kualitas
peraturan
perundangundangan
di
bidang ketenagakerjaan 2. Mendukung program sosialisasi hukum
ketenagakerjaan oleh PD dan PC Terwujudnya SPKEP SPSI Perlindungan
3. Mengusulkan calon hakim Ad-Hoc di perlindungan
MA
Nasional 1
kepastian
bagi seluruh
(PP
4. Memperjuangkan wakil SPKEP SPSI
SPKEP
dalam kelembagaan tripartit nasional
SPSI)
5. Mempengaruhi kebijakan pemerintah
agar berpihak
kepada
anggota
kepentingan
pekerja 1. Mengadvokasi
Pembelaan
kasus anggota
pada
proses non litigasi (penyelesaian diluar
Terwujudnya
peradilan)
keadilan bagi
2. Mengadvokasi
kasus anggota
pada
proses Kasasi & Peninjauan Kembali di 24
seluruh anggota
No
Perangkat
Fungsi
Ruang Lingkup Tugas & Tanggung Jawab
Sasaran
MA atas permintaan PUK/Anggota 1. Memperjuangkan peningkatan kualitas
PERDA
ketenagakerjaan
di
tingkat
provinsi 2. Melaksanakan
program
sosialisasi
hukum ketenagakerjaan kepada PC dan PUK SPKEP SPSI Perlindungan
3. Mengusulkan calon hakim Ad-Hoc di
PHI Daerah 2
4. Memperjuangkan wakil SPKEP SPSI
( PD
dalam kelembagaan tripartit provinsi
SPKEP
5. Mempengaruhi
SPSI)
kebijakan
Kepastian perlindungan bagi seluruh anggota ditingkat provinsi
pemerintah
provinsi agar berpihak kepada kepentingan pekerja 1. Mengadvokasi
kasus anggota
pada
proses non litigasi (penyelesaian diluar Pembelaan
peradilan) 2. Mengadvokasi
kasus anggota
pada
proses PHI, kasasi & PK di MA atas permintaan PUK/Anggota
Terwujudnya keadilan bagi seluruh anggota di tingkat provinsi
1. Memperjuangkan peningkatan kualitas
PERDA
ketenagakerjaan
tingkat
Kabupaten/Kota 2. Melaksanakan
Cabang 3
(PC SPKEP SPSI)
Perlindungan
program
sosialisasi
hukum ketenagakerjaan kepada PUK dan Anggota SPKEP SPSI 3. Mengusulkan calon hakim Ad-Hoc di
PHI 4. Memperjuangkan wakil SPKEP SPSI
dalam kelembagaan tripartit daerah 5. Mempengaruhi
25
kebijakan
pemerintah
Kepastian perlindungan bagi seluruh anggota ditingkat kabupaten/kota
No
Perangkat
Fungsi
Ruang Lingkup Tugas & Tanggung
Sasaran
Jawab kabupaten/kota agar
berpihak kepada
kepentingan pekerja. 1. Mengadvokasi kasus anggota pada proses Terwujudnya Pembelaan
non
litigasi
(penyelesaian
diluar keadilan bagi
peradilan) 2. Mengadvokasi kasus anggota pada seluruh anggota proses
Mediasi,
Peninjauan
PHI,
Kembali
di
Kasasi MA
& di tingkat atas kabupaten/kota
permintaan PUK/Anggota 1. Memperjuangkan peningkatan kwantitas
dan kualitas isi perjanjian kerja bersama (PKB) 2. Melaksanakan
Perlindungan
4
program sosialisasi isi
perjanjian kerja bersama (PKB) dan
Unit
Norma ketenagakerjaan kepada seluruh
Kerja
Anggota SPKEP SPSI 3. Menempatkan wakil PUK SPKEP SPSI
(PUK
dalam
SPKEP
LKS
Bipartit,
P2K3
dan
Kepastian perlindungan bagi seluruh anggota ditingkat unit kerja /perusahaan
Pengawas Koperasi karyawan.
SPSI)
1. Menangani dan menyelesaikan keluh
kesah anggota. Pembelaan
2. Mengadvokasi
hubungan
keadilan bagi kasus industrial
perselesihan seluruh anggota melalui
perundingan bipartit dan Mediasi.
26
Terwujudnya
di tingkat perusahaan
LAMPIRAN 3.B RAKERNAS SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN RAKERNAS SPKEP SPSI TAHUN 2011 NOMOR : KEP.05/RAKERNAS/IV/2011
TENTANG LANGKAH – LANGKAH PENGUATAN ADVOKASI / PEMBELAAN SPKEP SPSI
1. Mewajibkan kepada semua perangkat organisasi (PUK, PC, PD dan PP) untuk melaksanakan fungsi advokasi baik yang bersifat litigasi (Jalur hukum / Formal ) dan non litigasi (Jalur Non Hukum / Lobby).
2. Menugaskan kepada Wakil Ketua II dan Wakil Sekretaris II (Bidang Advokasi / Pembelaaan) pada setiap perangkat untuk melaksanakan tugas-tugas penguatan advokasi (pembelaan) dalam bentuk DIKLAT khusus tentang advokasi, berunding dan tata cara beracara (PHI dan MA).
3. Tugas pokok wakil ketua II dan wakil sekretaris II (Bidang advokasi/pembelaan) melakukan proses advokasi (pembelaan) mulai dari penanganan keluh kesah, perundingan BIPARTIT, MEDIASI, Lembaga Peradilan Hubungan Indusrial (PHI dan MA) serta urusan Pidana di Kepolisian.
4. Ketua dan Sekretaris dimasing-masing perangkat organisasi bertanggung jawab untuk memastikan terlaksananya tugas Bidang advokasi/pembelaan.
5. Wakil ketua II dan Wakil Sekretaris II (Bidang advokasi/pembelaan) harus menguasai peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan, PKB, mampu beragumentasi dan mampu membuat dokumentasi serta administrasi advokasi (pembelaan). 27
6. Menugaskan kepada PP untuk menyusun kurikulum DIKLAT khusus tentang advokasi, berunding dan beracara (PHI dan MA).
7. Menugaskan kepada seluruh perangkat organisasi untuk melaksanakan DIKLAT tentang Advokasi, Berunding dan Beracara secara berkesinambungan.
8. Evaluasi pelaksanaan keputusan ini dilakukan secara berjenjang (PUK, PC, PD dan PP) setiap 6 (enam) bulan sekali mulai akhir tahun 2011.
28
LAMPIRAN 3.C
RAPIMNAS SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN NO : 11/RAPIMNAS /SPKEP SPSI /XII/2013
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM NASIONAL SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, RAPIMNAS Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Menimbang
: a. Bahwa RAPIMNAS adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi diantara dua MUNAS yang dilaksanakan dengan prinsipprinsip KEMANDIRIAN, KETERBUKAAN, DEMOKRATIS DAN BERTANGGUNGJAWAB. b. Bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan advokasi dan pembelaan pada semua anggota SPKEP SPSI yang berada di seluruh Indonesia, maka dipandang perlu untuk membentuk lembaga bantuan hukum (LBH) nasional SPKEP SPSI.
Mengingat
: 1. UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh 2. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 3. AD/ART hasil MUNAS VI SPKEP SPSI. 4. Keputusan rapat pengurus PP SPKEP SPSI pada tanggal 5 Desember 2013 RAPIMNAS SPKEP SPSI. 5. Surat Keputusan NO : 01/RAPIMNAS /SPKEP SPSI /XII/2013 29
Tentang Jadwal acara RAPIMNAS 6. Surat Keputusan NO : 02/RAPIMNAS /SPKEP SPSI /XII/2013 Tentang Peraturan Tata-Tertib RAPIMNAS 7. Surat Keputusan NO : 03/RAPIMNAS /SPKEP SPSI /XII/2013 Tentang PIMPINAN RAPIMNAS
Memperhatikan : 1. Bahwa RAPIMNAS SPKEP SPSI diselenggarakan pada tanggal 1719 Desember 2013 di Hotel Dirga, Cibulan, Cisarua - Bogor (JABAR), dinyatakan memenuhi quorum pada sidang Paripurna I, Maka keputusan RAPIMNAS SPKEP SPSI sah dan mengikat segenap anggota. 2. Saran-saran dan pendapat yang berkembang dalam sidang paripurna II RAPIMNAS SPKEP SPSI pada tanggal 18 Desember 2013.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN RAPIMNAS PEMBENTUKAN
SPKEP SPSI TAHUN 2013 TENTANG
LEMBAGA
BANTUAN
HUKUM NASIONAL
SPKEP SPSI. Pertama
: Memberikan mandat kepada PP SPKEP SPSI untuk membentuk LBH NASIONAL SPKEP SPSI dibawah penugasan PP SPKEP SPSI dengan tata kerja yang ditetapkan dalam surat keputusan (SK) PP SPKEP SPSI yang berpedoman pada AD/ART SPKEP SPSI, agar fungsi advokasi Litigasi SPKEP SPSI berjalan optimal dan terlaksana dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua
: Memberikan mandat kepada PP SPKEP SPSI untuk menginventarisasi SDM organisasi yang sudah memiliki sertifikat sebagai calon advokat di LBH NASIONAL SPKEP SPSI.
Ketiga
: Dalam
rangka meningkatkan efektifitas fungsi LBH maka dilarang
merangkap jabatan sebagai pengurus harian SPKEP SPSI.
30
Keempat
: Apabila terjadi kasus-kasus ketenagakerjaan baik perdata maupun pidana yang tidak dapat ditangani oleh struktural organisasi maka dapat meminta bantuan kepada LBH NASIONAL SPKEP SPSI melalui PP SPKEP SPSI.
Kelima
: Keputusan ini berlaku dan mengikat semua pengurus dan anggota sejak ditetapkan, Untuk dipertanggungjawabkan pada MUNAS VII
SPKEP
SPSI tahun 2017.
Di tetapkan di : B o g o r Pada Tanggal : 18 Desember 2013
PIMPINAN RAPIMNAS SERIKAT PEKERKA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
( FERRI NUZARLI, SE )
(SAEPUL ANWAR, SH )
( SUBIYANTO, SH )
LAMPIRAN 3. D 31
RAKERNAS SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN RAKERNAS SPKEP SPSI NOMOR:KEP.07/RAKERNAS SPKEP SPSI/II/2016
TENTANG GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI BIDANG PENGUATAN ADVOKASI SPKEP SPSI BERKELAS DUNIA PADA TH 2027
SASARAN PENCAPAIAN (PERIODE TAHUN)
NO
ASPEK
TUJU AN
PERIODE KONSOLID
KESETARAAN
ORGANISASI
SESAMA
SPKEP SPSI
DENGAN
PELAKU
BERKELAS
+2
HUBUNGAN
DUNIA
PENGUATAN
INDUSTRIAL
2012-2017
2017-2022
ASI
2007-2012 ADA
4
1. Semua
1.Memastikan
2022-2027 1.Memantapkan
JAMIN
perangkat
semua
semua
AN
organisasi
perangkat
perangkat
mengalokasi
organisasi
organisasi
kan
sudah
sudah
anggaran
mengalokasikan
mengalokasi
sebesar 15%
anggaran
kan
dari laporan
sebesar 15%
anggaran
surplus/
dari laporan
sebesar 15%
defisit untuk
surplus/ defisit
dari laporan
dana
untuk dana
surplus/
&
Cadangan
Cadangan
defisit untuk
PEMB
ADVOKASI
ADVOKASI
dana
ANGG
1
REFORMASI
PENGU
OTA
ATAN
MEND
ADVOK
APATK
ASI
AN
SPKEP
PERLI
SPSI
NDUN GAN
Pencananga n semua perangkat agar fokus pada penguatan ADVOKASI
ELAAN
Cadangan 32
SASARAN PENCAPAIAN (PERIODE TAHUN)
NO
ASPEK
TUJU AN
PERIODE KONSOLID
REFORMASI
KESETARAAN
ORGANISASI
SESAMA
SPKEP SPSI
DENGAN
PELAKU
BERKELAS
+2
HUBUNGAN
DUNIA
PENGUATAN
INDUSTRIAL
2012-2017
2017-2022
ASI
2007-2012
4
YANG
2022-2027 ADVOKASI
CUKU P DARI SPKEP SPSI ATAS PERLA KUAN YANG TIDAK ADIL
2.Semua
2. Memastikan
2.Memantapkan
perangkat
semua
semua
organisasi
perangkat
perangkat
(PP,PD dan
organisasi
organisasi
PC)
(PP,PD dan
(PP,PD dan
melaksanakan
PC)
PC)
DIKLAT
melaksanakan
melaksanaka
khusus kepada
DIKLAT khusus
n DIKLAT
PUK-PUK
kepada PUK-
khusus
untuk
PUK untuk
kepada PUK-
penguatan
penguatan
PUK untuk
fungsi
fungsi
penguatan
perlindungan
perlindungan
fungsi
melalui
melalui
perlindungan
pembuatan
peningkatan
melalui
PKB standar
kualitas isi
peningkatan
SPKEP SPSI
standar PKB
kualitas isi
yang
SPKEP SPSI
standar PKB
berkualitas
dengan
SPKEP SPSI
antara lain
memastikan
yang lebih
perjuangan
kepemilikan
adil,sejahter
33
SASARAN PENCAPAIAN (PERIODE TAHUN)
NO
ASPEK
TUJU AN
PERIODE KONSOLID
REFORMASI
KESETARAAN
ORGANISASI
SESAMA
SPKEP SPSI
DENGAN
PELAKU
BERKELAS
+2
HUBUNGAN
DUNIA
PENGUATAN
INDUSTRIAL
2012-2017
2017-2022
ASI
2007-2012
4
2022-2027
kepemilikan
saham
a dan
saham
diperusahaan
bermartabat
diperusahaan
bagi anggota
dengan
bagi anggota
*)khusus
kepemilikan
perusahaan
saham
MNC buku PKB
diperusahaa
dicetak dalam
n bagi
2(dua) bahasa
anggota
(Indonesia dan
serta wakil
inggris)
PUK bisa ikut dalam RUPS *)khusus perusahaan MNC buku PKB dicetak dalam 2(dua) bahasa (Indonesia dan inggris)
3. Semua PUK
3.Memastikan
3.Memantapkan
mampu
semua PUK
semua PUK
melindungi
mampu
mampu
dan membela
melindungi dan
melindungi
anggota
membela
dan membela
ditingkat
anggota
anggota
34
SASARAN PENCAPAIAN (PERIODE TAHUN)
NO
ASPEK
TUJU AN
PERIODE KONSOLID
REFORMASI
KESETARAAN
ORGANISASI
SESAMA
SPKEP SPSI
DENGAN
PELAKU
BERKELAS
+2
HUBUNGAN
DUNIA
PENGUATAN
INDUSTRIAL
2012-2017
2017-2022
ASI
2007-2012
4
2022-2027
BIPARTIT
ditingkat
ditingkat
dan
BIPARTIT dan
BIPARTIT
mediasi/kons
Mediasi/konsili
dan
iliasi/
asi/arbitrase
/konsiliasi/ar
arbitrase 4.Semua PC
bitrase 4.Memastikan
4.Memantapkan
dan PD
semua PC dan
semua PD
mampu
PD mampu
dan PC
melindungi
melindungi dan
mampu
dan membela
membela
melindungi
anggota
anggota
dan membela
ditingkat
ditingkat
anggota
Mediasi/konsil
Mediasi/konsili
ditingkat
iasi/arbitrase
asi/arbitrase
Mediasi/kons
,PHI dan MA
,PHI dan MA
iliasi/arbitra se ,PHI dan MA
5 Semua PC
5 Memastikan
5 Memantap-
dan PD
semua PC dan
kan peran
mampu
PD mampu
dan fungsi
menempatkan
menempatkan
hakim ad-hoc
wakil SPKEP
wakil SPKEP
PHI,Konsilia
SPSI sebagai
SPSI sebagai
tor dan
hakim ad-hoc
hakim ad-hoc
arbiter wakil
PHI
PHI,
SPKEPSPSI
Konsiliator dan
dari PC dan
35
SASARAN PENCAPAIAN (PERIODE TAHUN)
NO
ASPEK
TUJU AN
PERIODE KONSOLID
REFORMASI
KESETARAAN
ORGANISASI
SESAMA
SPKEP SPSI
DENGAN
PELAKU
BERKELAS
+2
HUBUNGAN
DUNIA
PENGUATAN
INDUSTRIAL
2012-2017
2017-2022
ASI
2007-2012
4
arbiter 6.PP SPKEP
2022-2027 PD
6.PP SPKEP SPSI 6.PP SPKEP
SPSI men-
memastikan
SPSI
canangkan
penempatan
memantapka
pen-empatan
wakil SPKEP
n peran dan
wakil SPKEP
SPSI diseluruh
fungsi hakim
SPSI
Indonesia agar
ad-hoc PHI
diseluruh
ada hakim ad-
Konsiliator
Indonesia
hoc PHI
dan arbiter
agar ada
Konsiliator dan
yang
hakim ad-
arbiter
mewakili
hoc PHI
SPKEP SPSI
Konsiliator & arbiter 7. PP
7. PP SPKEP SPSI 7. PP SPKEP
membuat
memastikan
SPSI
LBHN
LBHN SPKEP
memantapka
SPKEP SPSI
SPSI dikelola
n LBHN
untuk
secara
SPKEP SPSI
memperkuat
Profesional &
dikelola
advokasi
juga berfungsi
secara
litigasi yang
sebagai
professional
tidak mampu
lembaga
dan juga
ditangani
pengkajiandan
berfungsi
oleh
perumus
sebagai
perangkat
terhadap
lembaga
36
SASARAN PENCAPAIAN (PERIODE TAHUN)
NO
ASPEK
TUJU AN
PERIODE KONSOLID
REFORMASI
KESETARAAN
ORGANISASI
SESAMA
SPKEP SPSI
DENGAN
PELAKU
BERKELAS
+2
HUBUNGAN
DUNIA
PENGUATAN
INDUSTRIAL
2012-2017
2017-2022
ASI
2007-2012
organisasi
4
2022-2027
peraturan
pengkajian
perundang-
dan perumus
undangan
untuk legal
bidang
drafting
Ketenagakerjaa
peraturan
n dan
perundang-
memperkuat
undangan
advokasi litigasi
bidang
yang tidak
Ketenagakerj
mampu
aan yang
ditangani oleh
lebih
perangkat
berpihak
organisasi
kepada kepentingan kaum pekerja dan memperkuat advokasi litigasi yang tidak mampu ditangani oleh perangkat organisasi
37
SASARAN PENCAPAIAN (PERIODE TAHUN)
NO
ASPEK
TUJU AN
PERIODE KONSOLID
REFORMASI
KESETARAAN
ORGANISASI
SESAMA
SPKEP SPSI
DENGAN
PELAKU
BERKELAS
+2
HUBUNGAN
DUNIA
PENGUATAN
INDUSTRIAL
2012-2017
2017-2022
2022-2027
8. Memastikan
8. Memantap-
ASI
2007-2012
4
8. Pencanangan dan pelaksa-
pelaksanaan
kan
naan
kekuatan
pelaksan-aan
kekuatan
fungsi
kekuatan
fungsi
advokasi
fungsi
advokasi
finansial oleh
advokasi
finansial
semua
finansial oleh
oleh semua
perangkat
semua
perangkat
organisasi
perangkat
organisasi
terhadap
organisasi
terhadap
anggota yang
terhadap
anggota
tidak
anggota yang
yang tidak
mendapatkan
tidak
mendapatkan
upah karena
mendapatkan
upah karena
di PHK
upah karena
di PHK
perusahaan
di PHK
perusahaan
harus
perusahaan
harus
disupport oleh
harus
disupport
Kas SPKEP
disupport
oleh Kas
SPSI (Dana
oleh Kas
SPKEP SPSI
Perjuangan)
SPKEP SPSI
(Dana
(Dana
Perjuangan)
Perjuangan)
38
LAMPIRAN 3. E RAKERNAS SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN RAKERNAS SPKEP SPSI NOMOR : KEP.07/RAKERNAS SPKEP SPSI/II/2016
TENTANG PENGUATAN ADVOKASI FINANCIAL SPKEP SPSI KEPADA ANGGOTA
Pertama
:Memerintahkan kepada semua perangkat organisasi (PP,PD,PC dan PUK) SPKEP SPSI untuk mengorganisir pemungutan iuran dana perjuangan sebagaimana SK PP No : Kep.03/PP SPKEP/SPSI/I/2013, tanggal 17 Januari 2013 tentang ketentuan dana perjuangan SPKEP SPSI, uangnya ditempatkan pada rekening SPKEP SPSI khusus Dana Perjuangan dan pembukuan pada laporan keuangan masuk pada dana titipan di laporan keuangan masing-masing perangkat SPKEP SPSI agar tercapai standar rasio kas minimal masing-masing perangkat (PP,PD,PC dan PUK) SPKEP SPSI
Kedua
:Bahwa RAKERNAS SPKEP SPSI Tahun 2016 memberikan mandat kepada PP SPKEP SPSI untuk membuat panduan pelaksanaan penggunaan cadangan dana perjuangan bagi perangkat organisasi (PP,PD,PC dan PUK)
Ketiga
:Memerintahkan kepada semua perangkat organisasi (PP,PD,PC dan PUK) SPKEP
SPSI
dalam
penggunaan
cadangan
dipertanggungjawabkan kepada semua anggota.
39
dana
perjuangan
harus
LAMPIRAN 3. F
RAKERNAS SERIKAT PEKERJA KIMIA ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN RAKERNAS SPKEP SPSI NOMOR : KEP.07/RAKERNAS SPKEP SPSI/II/2016
TENTANG TATA KELOLA ADVOKASI SPKEP SPSI YANG BAIK (ADVOKASI HUKUM /LITIGASI DAN ADVOKASI FINANCIAL)
Tata kelola advokasi organisasi SPKEP SPSI yang BAIK adalah: Suatu sikap dan prilaku berorganisasi yang taat AZAS dengan komitmen melaksanakan semua keputusan-keputusan organisasi tentang penguatan advokasi (hukum/litigasi dan advokasi finansial) SPKEP SPSI dengan sasaran agar ada jaminan kepada anggota untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan yang baik dari SPKEP SPSI atas perlakuan yang tidak adil dalam hubungan industrial A. TUGAS DAN KEWAJIBAN PUK NO
ASPEK
STANDAR
SIFAT
Setiap bulan mencadangkan dana 1
Anggaran Advokasi
advokasi 15% dari laporan
WAJIB
Surplus/Defisit Memungut advokasi 2
dana
perjuangan
financial
kepada
untuk
anggota,
Anggaran dana
sekurang-kurangnya sebesar 1%XUpah
perjuangan
Minimum (UMK/UMP)untuk memenuhi rasio
Kas
PUK
(minimal
WAJIB
5XUpah
PerhariXJml Anggota) Bukti peran dan fungsi 3
Advokasi SPKEP SPSI telah dilaksanakan
3.1. PUK laksanakan perundingan pembuatan PKB 3.2. Memastikan PKB yang dibuat 40
WAJIB WAJIB
NO
ASPEK
STANDAR
SIFAT
disosialisasikan dan dicetak dalam bentuk buku untuk dibagikan kepada seluruh pekerja 3.3. PKB selalu diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali
WAJIB
4.1. Ikut Melaksanakan survey
4
Program peningkatan
kebutuhan hidup bagi pekerja dan
kualitas pemahaman isi
keluarganya
dan pelaksanaan PKB
WAJIB
4.2. PUK laksanakan program evaluasi
sebagai fungsi
isi PKB
perlindungan
melalui
kepada semua anggota FGD dan cerdas cermat
WAJIB
PKB 5.1. Membuat LKS Bipartit yang Program peningkatan peran SPKEP SPSI 5
dalam membangun hubungan indsutrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan
berfungsi sebagai lembaga pemberi rekomendasi kepada PUK dan
WAJIB
Pengusaha 5.2. Membuat forum komunikasi pertemuan Bipartit (PUK dan Pengusaha) secara terjadwal untuk
WAJIB
membahas rekomendasi LKS Bipartit 6.1. Bidang Advokasi SPKEP SPSI mampu melakukan investigasi dan
Program peningkatan 6
fungsi pembelaan SPKEP SPSI
merundingkan secara Bipartit kasus
WAJIB
yang dialami oleh anggota 6.2. Bidang Advokasi SPKEP SPSI mampu melakukan pembelaan pada proses Bipartit dan
WAJIB
Mediasi/Konsiliasi/arbitraseatas kasus yang dialami oleh anggota 7
Program peningkatan
7.1. Program study banding PKB
WAJIB
kualitas isi PKB
7.2. Mengadakan program forum group
WAJIB
41
NO
ASPEK
STANDAR
SIFAT
diskusi (FGD) tentang isi PKB dan UU Ketenagakerjaan 7.3 Mengikuti program sharing PKB sesama PUK oleh PC,PD dan PP
WAJIB
B. TUGAS DAN KEWAJIBAN PC NO
ASPEK
STANDAR
SIFAT
Setiap bulan mencadangkan dana 1
Anggaran Advokasi
advokasi 15% dari laporan
WAJIB
Surplus/Defisit Mengorganisir
pemungutan
Dana
Perjuangan untuk advokasi keuangan
2
Anggaran dana perjuangan
kepada
anggota,
kurangnya
sebesar
1%XUpah
sekurangMinimum
WAJIB
(UMK/UMP) untuk memenuhi rasio Kas PC
(minimal
2XUpah
PerhariXJml
Anggota) 3.1. Memastikan semua PUK memiliki PKB yang masih berlaku Bukti peran dan fungsi 3
WAJIB
3.2. Membuat data base jumlah PKB
Advokasi SPKEP SPSI
diwilayahnya,
telah dilaksanakan
sebelum
3
berakhir
(tiga)
bulan
PKB
agar
WAJIB
mengingatkan dan membantu PUK laksanakan perundingan PKB Program peningkatan kualitas pemahaman isi 4
dan pelaksanaan PKB sebagai fungsi perlindungan Program peningkatan
5
Mendorong dan membantu PUK laksanakan program sosialisasi kepada semua anggota, FGD dan cerdas cermat
WAJIB
PKB 5.1. Memastikan semua PUK
peran SPKEP SPSI
diwilayahnya sudah membuat LKS
dalam membangun
Bipartit yang berfungsi sebagai 42
WAJIB
NO
ASPEK
STANDAR
hubungan industrial yang
lembaga pemberi rekomendasi
harmonis, dinamis dan
kepada PUK dan Pengusaha
berkeadilan
SIFAT
5.2. Memastikan semua PUK diwilayahnya sudah membuat forum komunikasi pertemuan Bipartit (PUK dan Pengusaha) secara
WAJIB
terjadwal untuk membahas rekomendasi LKS Bipartit 5.3. Memastikan ada wakil SPKEP SPSI di Dewan pengupahan dan LKS
WAJIB
Tripartit (Kab/Kota) 6.1. Memastikan PUK SPKEP SPSI bidang advokasi sudah DIKLAT advokasi dan mampu melakukan investigasi
serta
merundingkan
WAJIB
secara Bipartit kasus yang dialami oleh anggota Program peningkatan 6
6.2.
Bidang
advokasi
PC
mampu
fungsi perlindungan dan
mendampingi
PUK
dalam
pembelaan SPKEP SPSI
mengadvokasi
anggota
dalam
WAJIB
proses mediasi 6.3. Memastikan ada Konsiliator utusan SPKEP SPSI 6.4. Memperjuangkan PERDA
pembuatan
tentang
ketenagakerjaan
WAJIB
perlindungan di
tingkat
WAJIB
Kab/Kota 7.1. Membuat program study banding PKB untuk PUK-PUK 7
Program peningkatan kualitas isi PKB
7.2. Membuat program DIKLAT dan pendampingan pembaharuan PKB 7.3. Mendorong dan membantu PUK 43
WAJIB
WAJIB WAJIB
NO
ASPEK
STANDAR
SIFAT
untuk mengadakan program forum group diskusi (FGD) tentang isi PKB dan UU Ketenagakerjaan 7.4. Mengadakan program bedah kasus –kasus yang terjadi supaya menjadi reperensi
PUK-PUK
untuk
WAJIB
meminimalkan agar kasus serupa tidak terjadi lagi
C.TUGAS DAN KEWAJIBAN PD NO
ASPEK
STANDAR
SIFAT
Setiap bulan mencadangkan dana 1
Anggaran advokasi
advokasi 15% dari laporan
WAJIB
Surplus/Defisit Mengorganisir
pemungutan
dana
perjuangan untuk advokasi financial
2
Anggaran dana perjuangan
kepada anggota, sekurang-kurangnya sebesar
1%XUpah
Minimum
WAJIB
(UMK/UMP) untuk memenuhi rasio Kas PD
(minimal
2XUpah
PerhariXJml
Anggota)
3
4
5
Bukti peran dan fungsi
Monitoring
kepada
PC
Advokasi SPKEP SPSI
memastikan semua PUK diwilayhnya
telah dilaksanakan
memiliki PKB yang masih berlaku
Program peningkatan
Mendorong dan membantu PC agar
kualitas pemahaman isi
melaksanakan program untuk PUK
dan pelaksanaan PKB
supaya laksanakan sosialisasi kepada
sebagai fungsi
semua anggota, FGD dan cerdas cermat
perlindungan
PKB
Program peningkatan
5.1. Mendorong PC agar semua PUK
peran SPKEP SPSI
didaerahnya
dalam membangun
memenuhi 8 (delapan ) sarana 44
melaksanakan
untuk
dan
WAJIB
WAJIB
WAJIB
NO
ASPEK hubungan industrial yang
STANDAR
SIFAT
hubungan industrial, yakni:
harmonis, dinamis dan
1) LKS Bipartit
berkeadilan
2) LKS Tripartit 3) Organisasi Pekerja atau Serikat Pekerja/Buruh 4) Organisasi Pengusaha 5) Lembaga
keluh
kesah
dan
penyelesaian lembaga hubungan industrial 6) Peraturan perusahaan 7) Perjanjian kerja bersama 8) Perjanjian kerja khusus 5.2. Monitoring kepastian ada wakil SPKEP SPSI di Dewan pengupahan
WAJIB
dan LKS Tripartit (Kab/Kota) 5.3. Memastikan ada wakil SPKEP SPSI di Dewan pengupahan dan LKS
WAJIB
Tripartit Provinsi 6.1. Membuat program DIKLAT bidang advokasi
SPKEP
SPSI
untuk
pengurus PC dan PUK agar mampu
WAJIB
beracara di PHI Program peningkatan 6
fungsi perlindungan dan pembelaan SPKEP SPSI
6.2. Memastikan ada wakil SPKEP SPSI di hakim ad-hoc PHI dan Arbiter
WAJIB
6.3. Memperjuangkan pembuatan PERDA tentang perlindungan
WAJIB
ketenagakerjaan di tingkat Provinsi 6.4. Mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pendidikan S1 kepada anggota
45
WAJIB
D.TUGAS DAN KEWAJIBAN PP NO
ASPEK
STANDAR Setiap
1
Anggaran advokasi
bulan
advokasi
SIFAT
mencadangkan
15%
dari
dana laporan
WAJIB
Surplus/Defisit 2.1. Menginstruksikan kepada PUK SPKEP SPSI se Indonesia untuk melaksanakan pemungutan dana perjuangan untuk advokasi financial kepada anggota minimal
WAJIB
1%XUpah Minimum (UMK/UMP)
2
untuk memenuhi rasio Kas PUK
Anggaran dana
(minimal 5XUpah PerhariXJml
perjuangan
Anggota) 2.2. Mengkonsolidasikan pengorganisian pentingnya
pemungutan
dana
perjuangan pada semua perangkat (PUK,PC dan PD) SPKEP SPSI untuk
WAJIB
advokasi financial kepada
anggota SPKEP SPSI
3
Bukti peran dan fungsi
Membuat program DIKLAT untuk semua
advokasi SPKEP SPSI
PD
telah dilaksanakan
profesionalisme advokasi di PHI dan MA
dan
PC
meningkatkan
WAJIB
secara periodik 4.1. Mendorong PD dan PC agar semua PUK didaerahnya melaksanakan Program peningkatan peran SPKEP SPSI 4
dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan
dan memenuhi 8 (delapan ) sarana
WAJIB
hubungan industrial 4.2. Mendorong PD untuk memastikan ada wakil SPKEP SPSI di dewan pengupahan provinsi, LKS Tripartit
WAJIB
Provinsi 4.3. Membuat program DIKLAT lanjutan 46
WAJIB
NO
ASPEK
STANDAR tentang
spesialisasi
SIFAT peningkatan
kualitas PKB 4.5. Memastikan ada wakil SPKEP SPSI di hakim ad-hoc kasasi MA dan
WAJIB
Arbiter nasional 4.6. Memperjuangkan pembuatan UU,PP dan Kepmen yang berpihak
WAJIB
kepada kepentingan pekerja 4.7. Mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pendidikan
WAJIB
SI dan S2 kepada anggota 4.8. Menyelenggarakan workshop,lokakarya dan seminar dengan memperhatikan kebutuhan organisasi yang mendesak
47
WAJIB
