KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA NOMOR : KEP-02/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA ( FSP KAHUTINDO ) Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia Menimbang

: a. Bahwa Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia yang merupakan pelaksana kedaulatan tertinggi organisasi telah ditetapkan untuk diselenggarakan pada tanggal 01-04 Agustus 2009 bertempat di LPP Convention Hotel Demangan, Yogyakarta. b. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia, dan demi tercapainya hasil yang berdaya guna perlu diatur ketentuan tentang Tata Tertib pelaksanaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Musyawarah Nasional IV.

Mengingat

: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia, beserta perubahannya. b. Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, beserta peraturan pelaksanaannya. c. Surat Keputusan DPP FSP KAHUTINDO Nomor KEP-27/DPPFSPK/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (MUNAS IV FSP KAHUTINDO) tahun 2009.

Memperhatikan : a. Saran dan Pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Paripurna I Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia pada tanggal 02 Agustus 2009. b. Hasil permusyawaratan dalam sidang Paripurna I Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia pada tanggal 02 Agustus 2009. Memutuskan Menetapkan

: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA (FSP KAHUTINDO).

KEP-02 : Tata Tertib MUNAS IV

1

Pertama

: Menetapkan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia pada tanggal 01-04 Agustus 2009 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua

: Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam butir pertama keputusan ini merupakan pedoman untuk melaksanakan permusyawaratan dalam Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia tanggal 0104 Agustus 2009.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila didalamnya terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Y o g y a k a r t a Pada Tanggal : 2 Agustus 2009 DPP FSP KAHUTINDO Selaku PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA (FSP KAHUTINDO) Panitia Pengarah (Steering Committee)

R. CHANDRAYANA F. Ketua merangkap Anggota


SUKARJO Sekretaris merangkap Anggota

2

Lampiran : Keputusan MUNAS-IV FSP KAHUTINDO Nomor : KEP-02/MUNAS.IV/FSPK/VIII/2009 Tanggal : 2 Agustus 2009 PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA (FSP KAHUTINDO) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan ; a. MUNAS adalah Musyawarah Nasional IV Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia yang berlangsung pada tanggal 1- 4 Agustus 2009 di LPP Covention Hotel Demangan, Yogyakarta. b. Organisasi adalah Organisasi Federasi Serikat Pekerja Perkayuan Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. c. DPP adalah Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. d. DPD adalah Dewan Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. e. DPC adalah Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. f. PUK adalah Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. g. Perwakilan Perempuan adalah Perwakilan Anggota Perempuan dari unsur aktivis organisasi di tingkat Daerah. Pasal 2 1. Anggota adalah pemegang kedaulatan organisasi dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MUNAS. 2. MUNAS dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Peraturan Organisasi serta Peraturan Tata Tertib ini. BAB II TUGAS DAN WEWENANG Pasal 3 MUNAS mempunyai tugas dan wewenang untuk: a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban DPP masa bhakti tahun 2004-2009. b. Menetapkan dan mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi. c. Menetapkan Program Umum Organisasi periode tahun 2009-2014. d. Menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Organisasi (RAPPO) tahun 2009-2014. e. Memilih dan Menetapkan DPP masa bhakti tahun 2009-2014. f. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu. g. Membentuk komisi verifikasi apabila diperlukan.


3

BAB III UTUSAN DAN UNDANGAN Pasal 4 Utusan MUNAS terdiri dari peserta dan peninjau. Pasal 5 1. Peserta MUNAS terdiri dari ; a. DPP masa bhakti tahun 2004-2009. b. DPD, masing-masing Daerah 1 (satu) orang. c. DPC, masing-masing Cabang 1 (satu) orang. d. PUK, masing-masing 1 (satu) orang utusan sesuai ketentuan AD/ART. e. Perwakilan Perempuan masing-masing Daerah 2 (dua) orang. 2. Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam kerangka acuan MUNAS sebagai berikut; a. Menyerahkan Bukti Pencatatan Organisasi SP KAHUTINDO dari Dinas Tenaga Kerja setempat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dan b. Menyerahkan Surat Mandat atau Surat Tugas dari Perangkat Organisasi masingmasing, dan c. Menyerahkan Data Organisasi sesuai tingkat organisasi masing-masing kepada Panitia Pelaksana MUNAS. Pasal 6 1. Peninjau adalah pengurus atau anggota SP KAHUTINDO yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Peserta, dan/atau hadir mendampingi Peserta Utusan dari Daerah/Cabang/Unit Kerja yang sama, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut ; a. Menyerahkan Bukti Pencatatan Organisasi SP KAHUTINDO dari Dinas Tenaga Kerja setempat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku kepada Panitia Pelaksana MUNAS, dan . Membayar biaya akomodasi dan konsumsi sebagaimana diatur dalam kerangka acuan MUNAS. 2. Undangan adalah seseorang yang hadir di dalam MUNAS bukan dari unsur pengurus maupun anggota SP KAHUTINDO yang ditetapkan oleh DPP. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN UTUSAN Pasal 7 Peserta MUNAS memiliki Hak untuk; a. Bicara; mengajukan pertanyaan, menyampaikan saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis terhadap materi MUNAS. b. Menggunakan hak suara dalam pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara. c. Memilih dan dipilih. Pasal 8 Peninjau MUNAS memiliki Hak untuk; a. Bicara; mengajukan pertanyaan, menyampaikan saran dan pendapat baik lisan maupun tertulis terhadap materi MUNAS. b. Dipilih, untuk menduduki jabatan tertentu dalam MUNAS dan dalam organisasi.


4

Pasal 9 1. Pertanyaan, saran dan pendapat yang diajukan harus jelas dan singkat. 2. Apabila dipandang perlu Pimpinan Munas dapat merundingkan tentang bentuk dan materi pertanyaan, saran dan pendapat yang diajukan. 3. Pimpinan Munas memiliki kewenangan untuk mengambil kesimpulan atas isi dan materi yang disampaikan oleh peserta tanpa mengadakan perdebatan. 4. Pengambilan keputusan terhadap usul perubahan materi MUNAS sedapat mungkin dilakukan melalui Musyawarah dan Mufakat, apabila mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 10 Peserta dan Peninjau MUNAS berkewajiban untuk; a. Menghadiri semua Sidang sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib ini. b. Mengenakan kartu tanda peserta atau peninjau yang disediakan panitia. c. Memelihara kelancaran dan ketertiban MUNAS. d. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini. BAB V ALAT KELENGKAPAN MUNAS Pasal 11 1. Alat-alat kelengkapan Munas disusun berdasarkan pengelompokan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Munas. 2. Alat kelengkapan MUNAS adalah: a. Pimpinan MUNAS sekaligus bertugas sebagai panitia pemilihan DPP. b. Komisi-komisi. c. Formatur. Pasal 12 1. Munas dipimpin oleh pimpinan Munas yang dipilih oleh dan dari peserta Munas dalam rapat Paripurna. 2. Sebelum Pimpinan MUNAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terpilih, MUNAS dipimpin oleh DPP selaku pimpinan sementara MUNAS. 3. Tugas Pimpinan Sementara MUNAS adalah memimpin Sidang Paripurna untuk : a. Menetapkan Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib MUNAS. b. Memilih Pimpinan MUNAS. 4. Pimpinan MUNAS merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif yang personalianya terdiri dari 5 orang yang mewakili unsur; a. 1 (satu) orang unsur DPP. b. 3 (tiga) orang terdiri dari unsur DPD, DPC atau PUK. c. 1 (satu) orang unsur Perwakilan Perempuan. 5. Komposisi Pimpinan Munas terdiri dari : a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota. c. 3 (tiga) orang Anggota. Pasal 13 1. Wewenang Pimpinan MUNAS adalah; a. Memimpin Sidang-sidang selama MUNAS b. Menjaga kelancaran dan ketertiban MUNAS.


5

c. Menetapkan Komisi-komisi dalam MUNAS. d. Membuat Risalah Lengkap dari Sidang-sidang yang telah terselenggara selama MUNAS. 2. Pembagian tugas antara Pimpinan Munas diatur lebih lanjut oleh ketua secara musyawarah. 3. Pimpinan MUNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia MUNAS. Pasal 14 1. Kecuali Pimpinan MUNAS, Setiap peserta harus menjadi anggota salah satu komisi. 2. Komisi MUNAS terdiri dari: a. Komisi Organisasi/ AD-ART b. Komisi Program dan RAPPO c. Komisi Rekomendasi 3. Susunan dan jumlah anggota masing-masing komisi diusulkan oleh masing-masing daerah dan ditetapkan oleh pimpinan Munas dengan persetujuan sidang Paripurna Munas. 4. Pimpinan Munas dapat menghadiri dan turut serta dalam sidang-sidang komisi untuk melakukan koordinasi. 5. Pimpinan Komisi Munas merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif yang dipilih dari anggota komisi dan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang Sekertaris merangkap anggota yang dipilih oleh dan dari anggota Komisi. Pasal 15 1. Komisi Munas bertugas membahas dan mengambil keputusan mengenai soal-soal yang menjadi agenda sidang komisi. 2. Dengan memperhatikan saran dan pendapat peserta sidang komisi, maka laporan hasil sidang komisi disusun dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris Komisi. 3. Komisi Munas menyampaikan hasil sidang masing-masing komisi dalam Sidang Paripurna untuk disahkan menjadi keputusan MUNAS. 4. Komisi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia MUNAS. BAB VI SIDANG Pasal 16 Jenis-jenis Sidang dalam MUNAS adalah : a. Sidang Paripurna b. Sidang Komisi c. Sidang Formatur Pasal 17 1. Sebelum menghadiri sidang, setiap peserta dan peninjau menandatangani daftar hadir. 2. Setiap peserta dan peninjau hadir 15 menit sebelum sidang dimulai. 3. Apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang terdaftar, maka pimpinan sidang dapat membuka sidang. 4. Jika pada waktu yang telah ditentukan jumlah peserta yang hadir belum mencapai setengah jumlah peserta yang terdaftar, pimpinan sidang dapat menunda sidang paling lama 30 (tiga puluh) menit. 5. Jika setelah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, jumlah peserta belum juga tercapai sebagaimana yang diatur pada ayat 3 pasal ini, Pimpinan sidang dapat membuka sidang dan sidang dinyatakan sah.


6

Pasal 18 1. Pimpinan Sidang mendaftar peserta/peninjau yang akan berbicara. 2. Peserta/peninjau berbicara setelah mendapat ijin dari Pimpinan Sidang, dan selama berbicara yang bersangkutan tidak boleh diganggu. 3. Pimpinan Sidang tidak mengijinkan peserta/peninjau yang belum mendaftarkan namanya untuk berbicara, kecuali ada alasan yang dapat diterima. 4. Pimpinan Sidang dapat menentukan urutan-urutan dan lamanya peserta/peninjau berbicara. 5. Pimpinan Sidang memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok pembicaraan dan meminta supaya kembali kepada pokok pembicaraan semula. 6. Apabila salah satu Pimpinan Sidang akan berbicara selaku peserta, maka untuk sementara tugas yang dibebankan kepadanya dapat diserahkan kepada salah seorang Pimpinan Sidang lainnya. Pasal 19 1. Peserta/peninjau dapat mengajukan interupsi untuk; a. Meminta penjelasan pokok materi yang dibicarakan b. Mengajukan usul tata cara pembahasan materi mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan. c. Mengajukan usul penundaan sidang. d. Menjelaskan hal yang menyangkut pembicaraan mengenai dirinya. 2. Interupsi tidak boleh melebihi waktu 5 (lima) menit dan terhadap pembicaraan seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan d tidak diadakan perdebatan. Pasal 20 Apabila peserta/peninjau dalam menggunakan hak bicara dan atau suara telah melanggar Peraturan Tata Tertib ini sehingga mengganggu jalannya sidang, Pimpinan Sidang dapat melakukan tindakan sebagai berikut; a. Memberikan Peringatan Pertama b. Memberikan Peringatan Kedua c. Membatalkan hak bicara untuk sebagian atau seluruh sidang-sidang MUNAS. d. Mempersilahkan untuk meninggalkan Sidang. Pasal 21 Setiap sidang dibuat risalah lengkap yang memuat antara lain: a. Tempat, jenis dan acara sidang b. Hari/tanggal sidang dan jam permulaan, penundaan serta penutupan sidang c. Ketua dan Sekretaris Sidang d. Nama-nama peserta/peninjau yang hadir e. Nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing. f. Keterangan-keterangan tentang keputusan dan atau kesimpulan Sidang. BAB VII QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 22 1. Setiap sidang memerlukan quorum. 2. Sidang adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta. 3. Sidang paripurna untuk mengubah Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta.


7

Pasal 23 1. Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dan 3 tidak tercapai, maka sidang ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit. 2. Apabila setelah dilakukan penundaan yang dimaksud ayat 1 quorum masih tidak tercapai, maka sidang dapat berlangsung tanpa terikat lagi oleh quorum, dan sidang dapat mengambil keputusan secara sah. Pasal 24 1. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Putusan dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara hanya dilakukan apabila terpaksa setelah musyawarah untuk mencapai mufakat yang diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak berhasil. 3. Putusan yang diambil dengan pemungutan suara mengenai perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga adalah sah apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah peserta. 4. Pemungutan suara yang menyangkut orang dilakukan secara langsung dan tertulis. BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT Pasal 25 1. DPP masa bakti 2004-2009 menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam Sidang Paripurna. 2. Penyampaian pandangan peserta atas laporan pertanggungjawaban DPP dilakukan pada sidang paripurna oleh seorang utusan masing-masing daerah dalam waktu yang disediakan oleh Pimpinan MUNAS. 3. DPP memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan pandangan yang disampaikan oleh peserta sebagaimana ayat 2 pasal ini. 4. Sidang Paripurna berhak untuk menilai, menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban DPP. Pasal 26 Setelah Laporan Pertanggung Jawaban diselesaikan sebagaimana dalam pasal 25 peraturan tata tertib ini, DPP masa bhakti tahun 2004 - 2009 dinyatakan demisioner. BAB IX TATA CARA PEMILIHAN DAN PERSYARATAN CALON PENGURUS DPP Pasal 27 Persyaratan Calon Pengurus DPP Calon Pengurus DPP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; 1. Memiliki pengetahuan tentang fungsi dan peranan organisasi, dan 2. Telah menjadi anggota SP KAHUTINDO sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun, dan 3. Telah menjadi Pengurus PUK atau DPC atau DPD atau DPP sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun, dan 4. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dilaksanakan SP KAHUTINDO atau mitra kerjanya, dan 5. Membuat pernyataan kesediaan untuk menjadi pengurus FSP KAHUTINDO, dan 6. Direkomendasi atau diusulkan oleh PUK atau DPC atau DPD atau DPP, dan 7. Memiliki loyalitas dan dedikasi kepada organisasi, dan 8. Tidak merangkap jabatan pengurus maupun anggota serikat pekerja / serikat buruh lain.


8

Pasal 28 Tata Cara Pemilihan Presiden / Ketua Umum DPP 1. Pemilihan Presiden / Ketua Umum masa bhakti tahun 2009-2014 dilaksanakan dalam Sidang Paripurna MUNAS. 2. Proses pemilihan Calon untuk jabatan Presiden / Ketua Umum diawali dengan pengajuan nominasi Bakal Calon oleh Peserta MUNAS. 3. Formulir Nominasi Bakal Calon disediakan oleh Pimpinan MUNAS. 4. Peserta menyerahkan Formulir Nominasi Bakal Calon yang telah diisi dan ditandatangani oleh Peserta yang mengajukan nominasi kepada Pimpinan Sidang. 5. Setiap Bakal Calon untuk jabatan Presiden / Ketua Umum harus diajukan atau didukung oleh sekurang-kurangnya 10% dari total keseluruhan suara peserta yang hadir. 6. Setiap peserta yang memiliki hak suara hanya boleh mengajukan masing-masing 1 (satu) nama untuk jabatan Presiden / Ketua Umum. 7. Bakal Calon yang diajukan oleh peserta harus memenuhi persyaratan calon pengurus sebagaimana diatur dalam pasal 27 peraturan tata tertib ini. Pasal 29 1. Bakal Calon untuk jabatan Presiden / Ketua Umum yang memenuhi 10% dukungan dari total keseluruhan suara peserta ditetapkan sebagai Calon Presiden / Ketua Umum. 2. Sebelum dilakukan pemilihan, Calon Presiden / Ketua Umum yang sudah ditetapkan menyampaikan pidato menyangkut Visi, Misi dan Program kerja dalam rapat paripurna. 3. Pemilihan terhadap Calon Presiden / Ketua Umum dilakukan secara tertulis menggunakan kertas suara yang disediakan pimpinan MUNAS oleh peserta yang memiliki hak suara sebagaimana diatur dalam pasal 31 Tata Tertib ini. 4. Apabila hanya terdapat seorang Calon Presiden / Ketua Umum, maka calon tersebut secara aklamasi ditetapkan menjadi Presiden / Ketua Umum DPP FSP KAHUTINDO masa bhakti tahun 2009-2014. Pasal 30 Formatur 1. Untuk melengkapi Kepengurus DPP dibentuk Formatur. 2. Formatur adalah satu kesatuan yang bersifat kolektif terdiri dari Presiden / Ketua Umum terpilih sebagai ketua formatur merangkap anggota, bersama Utusan daerah masingmasing daerah 1 (satu) orang sebagai anggota formatur, dan ketua komite perempuan. 3. Formatur melakukan sidang tertutup untuk menyusun komposisi kepengurusan DPP, dan melaporkan hasilnya untuk disahkan dalam sidang paripurna. BAB X HAK SUARA Pasal 31 1. Hak Suara Peserta MUNAS adalah sebagai berikut ; a. DPP (demisioner) memiliki 1 (satu) suara b. DPD masing-masing Daerah memiliki 1 (satu) suara c. DPC masing-masing Cabang memiliki 1 (satu) suara d. PUK dengan anggota sampai dengan 1000 (seribu) orang diwakili 1 (satu) orang peserta yang memiliki 1 (satu) suara. Untuk selebihnya setiap 1000 (seribu) anggota diwakili 1 (satu) orang utusan yang memiliki 1 (satu) suara. e. Utusan Anggota Perempuan masing-masing daerah sebanyak 2 (dua) orang masingmasing memiliki 1 (satu) suara.


9

2. Perhitungan jumlah anggota adalah berdasarkan data keanggotaan organisasi yang telah diserahkan ke Panitia Pelaksana pada saat pendaftaran peserta. 3. Pimpinan MUNAS menetapkan daftar peserta yang memiliki Hak Suara atas rekapitulasi daftar peserta yang dibuat oleh Panitia pada saat pendaftaran peserta. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini jika diperlukan akan diputuskan oleh MUNAS. Pasal 33 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Y o g y a k a r t a Pada Tanggal : 2 Agustus 2009 DPP FSP KAHUTINDO Selaku PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV

FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA (FSP KAHUTINDO) Panitia Pengarah (Steering Committee)

R. CHANDRAYANA F. Ketua merangkap Anggota


SUKARJO Sekretaris merangkap Anggota

10

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) IV FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKAYUAN PERHUTANAN DAN UMUM SELURUH INDONESIA

Recommend Documents