Dokumentasi Bentuk Ancaman Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Berbagai Daerah Sebagai Dampak Pelaksanaan Permendagri No. 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Atau Instrumen Kebijakan Lainnya dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Disiapkan oleh: Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB]
Jenis/Bentuk Ancaman No dan Pengekangan
Korban
Pelaku
Lokasi dan Waktu
Deskripsi/Kronologi
1.
Tidak diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Serikat Pekerja oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker)
Federasi • Dinas Sosial Serikat Pekerja Tenaga Kerja Metal dan Indonesia Transmigrasi (FSPMI) sektor Kabupaten aneka industri Aceh Singkil PT. Perkebunan • Kesbangpolin Limbah Bakti mas
Singkil-Aceh, 27 Desember 2012
FSPMI sektor aneka industri PT Perkebunan Limbah Bakti ingin melegalkan organisasinya. Oleh karena itu, FSPMI akan mengajukan permohonan ke Dinsosnaker. Namun Dinsosnaker meminta FSPMI untuk mengajukan permohonan verifikasi ke Dinas kesbangpolinmas terlebih dahulu. Padahal menurut FSPMI proses yang seharusnya dilakukan cukup ke Dinsosnaker tanpa dilakukan verifikasi oleh kesbangpolinmas. Pencataan ini ditolak oleh Dinsosnaker (tidak secara tertulis) karena merujuk pada peraturan Permendagri yang menyatakan bahwa harus ada pencatatan dari kesbangpolinmas. Sementara FSPMI tetap bersikukuh untuk melakukan pencatatan hanya di Dinsosnaker sesuai ketentuan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.
2.
Persyaratan administratif sudah lengkap tapi Kesbangpol tidak menerbitkan SKT
Himpunan Falun Dafa Indonesia (HFDI)
Di Jakarta berdasarkan surat dari Kesbangpol tertanggal 17 Juni 2010, yang menyebutkan
16 September 2010, LBH Jakarta menjadi kuasa hukum HFDI Jakarta. HFDI menggugat Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait tidak diterbitkan SKT. HFDI bermaksud mendaftarkan organisasinya ke Dirjen Kesbangpol untuk memenuhi kewajiban pada Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, Pasal 2 ayat 2 Permendagri No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1985, dan Pasal 5 Permendagri No. 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah serta Papan Nama dan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik cq. Sekretaris
1|Page
Jenis/Bentuk Ancaman No dan Pengekangan
3.
Pelarangan aksi solidaritas atas peringatan 50 tahun tragedi kemanusiaan
Korban
Mahasiswa Universitas Cenderawasih yang tergabung dalam BEM, LSM, dan masyarakat di Papua
Pelaku
Lokasi dan Waktu
Deskripsi/Kronologi
Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
“bahwa Kementerian Dalam Negeri belum perlu menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar organisasi Falun Gong/Falun Dafa”
Lambang Organisasi Kemasyarakatan.
Dalmas Polres Sorong, Brimob Polda Papua, dan TNI
1 Mei 2013 Aimas, Sorong, Biak, Numfor, Timika, dan Jayapura
7 Mei 2013, BEM Universitas Cenderawasih bersama LSM dan masyarakat membentuk solidaritas kemanusiaan atas terjadinya peristiwa yang mengakibatkan penahanan terhadap 29 orang yang berasal dari beberapa wilayah di Papua. 8 Mei 2013 mereka mengajukan surat pemberitahuan aksi di depan kampus Universitas Cenderawasih kepada Polda Papua. Respon dari Polda Papua menyatakan bahwa organisasi (yang akan menyelenggarakan aksi tersebut) harus melengkapi persyaratan dan mendaftarkan diri ke kesbangpolinmas.
10 Mei 2013 di depan Universitas Cenderawasih
HFDI adalah himpunan yang biasanya melakukan kegiatan berupa senam kesehatan dan mengkampanyekan anti penyiksaan terhadap rekan mereka di negeri Cina. Ketika melakukan bentuk kegiatan ini di Indonesia, mereka kerap mengalami pembubaran dan kekerasan oleh aparat. Alasannya karena mereka belum terdaftar di Kesbangpol. Oleh karena itu HFDI mendaftarkan dirinya ke Kesbangpol. FDHI telah memenuhi persyaratan administrasi tapi SKT tidak kunjung terbit. Kesbangpol beralasan: 1. Himpunan Falun Dafa Indonesia (Falun Gong) merupakan organisasi yang berasal dari luar negeri (Republik Rakyat Cina), maka pendaftaranHFDI tidak hanya ditentukan oleh Kemendagri. 2. Berdasarkan hasil kesepakatan rapat Tim PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) dan rapat interdep 26 Juli 2007, disepakati bahwa Kemendagri belum perlu menerbitkan SKT Falun Gong/Falun Dafa (sumber: Draf Gugatan Falun Dafa).
10 Mei 2013, aksi tersebut tetap berjalan meskipun sebelumnya sudah dilarang oleh Polda Papua. Aksi dibubarkan secara paksa oleh gabungan anggota kepolisian dan TNI. Koordinator dan peserta aksi ditangkap. 2|Page
Jenis/Bentuk Ancaman No dan Pengekangan 4.
5.
Pelarangan aksi kemanusiaan dan penggalangan dana karena organisasi tidak mempunyai SKT
Penggeledahan kantor ormas hingga pembubaran
Korban Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP HAM) Papua
Center Mulia Hati (CMH)
Pelaku
Lokasi dan Waktu
Polda Papua, Wakapolsek Abepura, anggota Polsek Abepura, dan Polresta Jayapura
Kamis, 19 Juli 2012 pukul 12.40 WIT, di lampu merah depan kantor Pos Abepura
Kamis, 16 Juli 2012, SKP HAM Papua menyampaikan surat pemberitahuan ke Polda Papua tentang aksi penggalangan dana yang akan dilaksanakan selama tiga hari (19-21 Juli 2012) di tiga tempat yang berbeda, yaitu lampu merah depan Kantor Pos Abepura, depan Gedung Kesenian Jayapura, dan Taman Imbi Jayapura. Surat tersebut ditembuskan juga ke Kapolresta Jayapura dan Kapolsekta Abepura tiga hari sebelum kegiatan.
Jumat, 20 Juli 2012 pukul 12:15 WIT di depan Gedung Kesenian Jayapura
Rabu, 18 Juli 2012 pukul 16.00 WIT, panitia penyelenggara aksi datang ke Polda Papua untuk memenuhi panggilan. Salah satu petugas reskrim Polda Papua memberikan surat penolakan dengan nomor surat B/63/VII/2012/Dit Intelkam kepada panitia. Isi surat tersebut menjelaskan beberapa dasar hukum dan alasan untuk tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Salah satu alasannya karena SKP HAM tidak terdaftar di Kesbangpolinmas Provinsi Papua.
Meulaboh Desember 2012
Organisasi CMH (yang bergerak pada pendampingan bidang pendidikan, anak, dan life skill) dibubarkan pada akhir 2012. Pemerintah setempat menduga CMH melakukan tindakan pendangkalan akidah di Meulaboh. Sebelumnya pemda pernah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan semua organisasi harus mendaftarkan diri kembali ke kesbangpolinmas. Selain itu, kegiatan ormas harus dievaluasi.
Bupati Meulaboh Ulama Kesbangpolinmas
Deskripsi/Kronologi
Ketentuan tersebut berlaku pula bagi organisasi yang terbentuk pasca tsunami. Ormas yang beroperasi di Meulaboh dipanggil dan dievaluasi dulu sebelum kembali beroperasi. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa CMH melakukan kegiatan yang menjurus pada pendangkalan akidah. Kantor CMH akhirnya digeledah. 6.
Pengusiran dan pembubaran
Cipta Fondasi Komunitas
Bupati Aceh Jaya
Januari 2013 Aceh Jaya
Pada Januari 2013, Bupati Aceh Jaya membuat surat edaran (saat itu menjelang pilkada) untuk seluruh LSM di Aceh Jaya agar menghentikan kegiatannya. Salah satunya yang 3|Page
Jenis/Bentuk Ancaman No dan Pengekangan ormas
Korban
Pelaku
Lokasi dan Waktu
(CFK)
Deskripsi/Kronologi disasar adalah CFK. Ketika dikaji alasan penghentian kegiatan ternyata hanya karena tidak mau ada ormas yang beroperasi di Aceh Jaya. Diduga tindakan ini sangat kuat dengan unsur politik, terutama menghambat pemberdayaan masyarakat dan demokratisasi yang dilakukan oleh LSM. CFK sendiri banyak terlibat dalam proses recovery Aceh. Pada awalnya, kegiatan yang dillakukan CFK adalah fasilitasi tanggap bencana, mengurus pengungsi, penguatan pemerintah desa hingga melatih life skill petani dan perempuan. Saat pilkada berlangsung, CFK terlibat dalam proses penguatan pemerintah desa dan daerah khususnya menyiapkan mekanisme pilkada yang bersih dan sehat. Justru yang terjadi CFK mengalami pengusiran. Kantornya disegel bahkan sempat mendapatkan ancaman jika tidak meninggalkan kantor. CFK akhirnya bubar pada Februari 2013.
7.
Dipersulit dalam Jaringan FITRA memperbarui identitas organisasi
Kesbangpolinmas
Awal 2013 Jaringan FITRA di wilayah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah
Jaringan FITRA di wilayah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah sudah berdiri selama sepuluh tahun. Ketika ingin melakukan perbaikan akte notaris (dan setelah akte notaris dibuat), ada permintaan untuk registrasi kembali. Padahal dulu hanya dengan akte notaris, yang menyatakan hubungan kemitraan, sudah cukup. Situasinya makin sulit karena jaringan FITRA yang lain juga mengalami kendala yang sama. Registrasi di kesbangpolinmas sangat susah. Seknas FITRA sendiri harus memenuhi persyaratan yang tidak sedikit untuk memperbarui identitas (melalui pendaftaran ke Kemendagri). Misalkan Seknas FITRA menyatakan beranggotakan 15 organisasi yang ada di 15 daerah, maka syarat untuk mendapatkan SKT harus harus melampirkan 15 bukti registrasi dari seluruh kesbangpolinmas di tiap tiap wilayah anggota FITRA. Padahal untuk mendapatkan registrasi satu jaringan saja susah, apalagi dari 15 jaringan. 4|Page
Jenis/Bentuk Ancaman No dan Pengekangan
Korban
Pelaku
Lokasi dan Waktu
Deskripsi/Kronologi
Tidak hanya itu, ada persoalan juga ketika anggota/jaringan FITRA di daerah sedang melakukan uji akses informasi (berdasarkan UU KIP) ke sejumlah SKPD secara resmi atas nama organisasi FITRA. Ada respon semacam surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau sekretaris daerah bahwa sebelum FITRA melakukan uji akses informasi harus menunjukkan bukti bahwa FITRA “resmi” di level daerah (yang diperoleh dari kesbangpolinmas). Ada contoh lagi di Tulung Agung pada 2011. Ketika karingan FITRA mengajukan surat permohonan uji akses informasi, bupati kemudian mengirimkan surat kepada seluruh kepala dinas, camat, kodim, polres, dan polsek yang menyatakan bahwa organisasi FITRA ilegal sehingga tidak boleh diberikan informasi apapun. 8.
Penolakan permintaan dokumen RKA karena organisasi tidak terdaftar
Yayasan FITRA Sumut
Dinas Komunikasi Informasi dan Pengolahan Data Elektronik (Diskominfo dan PDE)
Kabupaten Karo, 19 Agustus 2013
Sejak 16 Juli 2013, FITRA Sumut mengajukan permintaan dokumen RKA kepada 29 instansi pemerintah di Kabupaten Karo. Biasanya permintaan dokumen mengandalkan kedekatan personal. Kali ini permintaan dokumen menggunakan cara formal dengan mengirimkan surat permintaan dokumen atas nama lembaga. Dari 29 instansi, hanya 2 (dua) instansi saja yang merespon. Senin, 19 Agustus 2013, FITRA Sumut atas nama pribadi dan lembaga mendatangi langsung beberapa instansi terkait permohonan informasi sebelumnya. Saat mendatangi Diskominfo dan PDE, FITRA mendapatkan penolakan. Alasannya adalah berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013, maka: • FITRA Sumut harus terdaftar di Kesbangpolinmas Kabupaten Karo. • Sebelum FITRA Sumut mendaftarkan diri di Kesbangpolinmas Kabupaten Karo maka FITRA Sumut tidak dapat memperoleh data dan informasi yang diinginkan. • Jika sudah terdaftar di Kesbangpolinmas Kabupaten Karo, informasi yang akan 5|Page
Jenis/Bentuk Ancaman No dan Pengekangan
Korban
Pelaku
Lokasi dan Waktu
Deskripsi/Kronologi diberikan hanya dokumen Rencana Kerja (Renja) , sedangkan DPA adalah dokumen negara yang bisa diberikan kepada inspektorat saja. Pertanyaan tentang status “terdaftar” FITRA pernah terjadi sebelumnya pada saat meminta dokumen kepada institusi lain. Institusi tersebut tetap memberikan dokumen yang diminta setelah diberi penjelasan bahwa FITRA Sumut berbadan hukum yayasan.
6|Page
