PERATURAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA NOMOR : 002/SPAMK FSPMI/IV/2015 TENTANG MANAJEMEN ORGANISASI Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia: Menimbang
: 1. Bahwa Pengurus SPAMK FSPMI berdasarkan AD/ART SPAMK FSPMI merupakan pemegang mandat hasil permusyawaratan di masingmasing jenjang Organisasi SPAMK FSPMI; 2. Bahwa untuk melaksanakan mandat tersebut diperlukan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan organisasi; 3. Bahwa menyadari hal-hal tersebut diatas, perlu untuk membuat Peraturan Organisasi SPAMK FSPMI tentang Manajemen/Tata Kelola Organisasi.
Mengingat
: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang -undang No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPMI; Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPAMK FSPMI; Program Kerja SPAMK FSPMI; Peraturan Organisasi FSPMI No.Kep.003/FSPMI/PMO/II/2012
Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Tim Perumus pada tanggal 14-16 April 2015; 2. Pendapat dan Saran Pengurus PP SPAMK FSPMI dalam Rapat Pengurus pada tanggal 17 April 2015. MEMUTUSKAN Menetapkan
: Peraturan Organisasi Tentang Manajemen Organisasi
1
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan Pengurus SPAMK FSPMI adalah : (1). Pimpinan Pusat SPAMK FSPMI sebagai pemegang mandat MUNAS secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi dengan ruang lingkup nasional. (2) Pimpinan Cabang SPAMK FSPMI sebagai pemegang mandat MUSCAB secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi dengan ruang lingkup kota/kabupaten. (3) Pimpinan Unit Kerja SPAMK FSPMI sebagai pemegang mandat MUSNIK secara kolektif sebagai pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi dengan ruang lingkup unit kerja. Pasal 2 ALAT KELENGKAPAN PENGURUS (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas SPAMK FSPMI di semua tingkatan dapat membentuk alat kelengkapan organisasi yaitu : a. Direktorat untuk tingkat PP b. Biro untuk tingkat PC c. Seksi untuk tingkat PUK (2) Alat Kelengkapan Pengurus meliputi antara lain; Organisasi, Pendidikan, Advokasi, Pekerja Perempuan, Informasi dan Komunikasi, Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Litbang, Sosial Ekonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3). BAB II PEMBIDANGAN DAN PEMBAGIAN TUGAS Pasal 3 Sekretariat adalah pusat pelaksanaan program kebijakan organisasi sehari-hari. Pasal 4 Pembidangan dan pembagian tugas PP SPAMK FSPMI adalah sebagai berikut : a. Ketua Umum bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas internal dan eksternal organisasi yang bersifat umum pada seluruh bidang. b. Sekretaris Umum bertugas sebagai penaggung jawab dan koordinator dalam bidang kesekretariatan yang meliputi data pustaka, ketata-usahaan, administrasi dan informasi serta menerima mandat kepemimpinan organisasi jika Ketua Umum berhalangan. c. Bendahara Umum bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator kegiatan bidang kebendaharaan yang meliputi keuangan dan kekayaan organisasi d. Ketua-Ketua bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator bidang-bidang Program Kerja.
2
e. Sekretaris-sekretaris bertugas atas nama sekretaris umum untuk kegiatan bidang nya dan membantu Ketua Bidang nya serta menerima mandat kepemimpinan bidang bila Ketua Bidang berhalangan. f. Bendahara bertugas membantu Bendahara Umum dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi seta menerima mandat tugas-tugas kebendaharaan jika Bendahara Umum berhalangan. Pasal 5 Pembidangan dan pembagian tugas PC SPAMK FSPMI adalah sebagai berikut : a. Ketua bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas internal dan eksternal organisasi yang bersifat umum pada seluruh bidang. b. Sekretaris bertugas sebagai penaggung jawab dan koordniator dalam bidang kesekretariatan yang meliputi data pustaka, ketata-usahaan, administrasi dan informasi serta menerima mandat kepemimpinan organisasi jika Ketua berhalangan. c. Bendahara bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator kegiatan bidang kebendaharaan yang meliputi keuangan dan kekayaan organisasi. d. Wakil Ketua bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator bidang-bidang Program Kerja. e. Wakil Sekretaris bertugas atas nama sekretaris untuk kegiatan bidang nya dan membantu Ketua Bidangnya serta menerima mandat kepemimpinan bidang bila Ketua Bidang berhalangan. f. Wakil Bendahara bertugas membantu Bendahara dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi serta menerima mandat bidang Kebendaharaan jika Bendahara berhalangan. Pasal 6 Pembidangan dan pembagian tugas PUK SPAMK FSPMI adalah sebagai berikut : a. Ketua bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas internal dan eksternal organisasi yang bersifat umum pada seluruh bidang. b. Sekretaris bertugas sebagai penaggung jawab dan koordinator dalam bidang kesekretariatan yang meliputi data pustaka, ketata-usahaan, administrasi dan informasi serta menerima mandat kepemimpinan organisasi jika Ketua berhalangan. c. Bendahara bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator kegiatan bidang kebendaharaan yang meliputi keuangan dan kekayaan organisasi. d. Wakil Ketua bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator bidang-bidang Program Kerja. e. Wakil Sekretaris bertugas atas nama sekretaris untuk kegiatan bidang nya dan membantu Ketua Bidang nya serta menerima mandat kepemimpinan bidang bila Ketua Bidang berhalangan. f. Wakil Bendahara bertugas membantu Bendahara dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi serta menerima mandat bidang kebendaharaan jika Bendahara berhalangan.
3
Pasal 7 (1) Pengelompokan Bidang sebagai berikut : I. Pengembangan Organisasi Organisasi Pendidikan Informasi dan komunikasi (Infokom) Pemberdayaan pekerja perempuan Politik dan Hubungan Antar Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) II. Perlindungan dan Pembelaan Advokasi III. Hubungan Industrial PKB Pengupahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K–3) IV. Sosial dan Ekonomi Kegiatan Sosial Perekonomian Buruh (2) Tabel Pembidangan : NO
BIDANG
PP
PC
PUK
1
Organisasi
*
*
**
2
Advokasi
*
*
**
3
Pendidikan
*
*
**
4
Sosial dan Ekonomi
**
**
**
5
Hubungan Industrial /PKB/Pengupahan
**
**
**
6
K-3
**
**
**
7
Pekerja Perempuan.
**
**
***
8
Politik dan Hubungan Antar Lembaga
**
**
***
9
Infokom (Media)
**
**
***
10
Hubungan Luar Negeri
**
****
****
11
Keuangan
*
*
*
* ** *** ****
= = = =
Harus ada dan tidak boleh digabung Harus ada dan boleh digabung Tidak harus ada Tidak ada
4
Pasal 8 Pembagian Tugas Organisasi lebih lanjut tertuang dalam Lampiran I BAB III MEKANISME DAN PROSEDUR SURAT-MENYURAT Pasal 9 PEMBUATAN SURAT (1) Pembuatan Surat Organisasi dengan menggunakan KOP Surat dan Nomor Surat (2) Kop Surat sekurang-kurangnya harus memuat ; a. Nama Organisasi b. Lambang SPAMK dan FSPMI c. Alamat Sekretariat d. Nama : Ketua Umum dan Sekretaris Umum (PP) Ketua dan Sekretaris (PC dan PUK) (3) Organisasi juga harus membuat Stempel Organisasi di masing-masing tingkatan (4) Setiap pembuatan Surat harus ditanda-tangani Sekretaris Umum/Sekretaris dan Ketua Umum/Ketua, diberi stempel organisasi. (5) Apabila surat ditanda-tangani oleh Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Ketua/Wakil Ketua, harus melalui persetujuan Sekretaris Umum/Sekretaris dan Ketua Umum/Ketua. (6) Setiap Surat Keluar harus di-arsip. (7) Untuk jenis surat keluar tertentu harus dibuatkan Tanda Terimanya. Pasal 10 SURAT MASUK (1) Setiap Surat Masuk harus diketahui Sekretaris/Wakil Sekretaris
dan Ketua/Wakil
Ketua. (2) Setiap Surat Masuk harus disposisi untuk ditindaklanjuti. (3) Setiap Surat Masuk harus di-arsip. Pasal 11 Contoh Kop Surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
5
BAB IV PELIMPAHAN WEWENANG Pasal 12 Pelimpahan Wewenang Dalam hal di Kabupaten/Kota belum terbentuk Pimpinan Cabang, maka PP SPAMK FSPMI dapat memberikan / melimpahkan tugas dan wewenang kepada DPW atau KC FSPMI untuk menjalankan fungsi struktural organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART. Pasal 13 Pelimpahan tugas dan wewenang dilakukan dengan Surat Keputusan PP SPAMK FSPMI setelah diadakan Rapat Pengurus PP. Pasal 14 (1) Teguran lisan diberikan kepada pengurus perangkat organisasi baik untuk tingkat PP SPAMK FSPMI, PC SPAMK FSPMI, dan PUK SPAMK FSPMI dalam hal : a. Tidak menghadiri undangan Rapat Rutin Organisasi maksimal 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. b. Tidak mengikuti intruksi organisasi maksimal 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. c. Tidak menghadiri piket kesekretariatan maksimal 2 berturut-turut kali tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (2) Surat Peringatan tertulis diberikan kepada pengurus perangkat organisasi baik untuk tingkat PP SPAMK FSPMI, PC SPAMK FSPMI, dan PUK SPAMK FSPMI dalam hal : a. Setelah mendapatkan teguran lisan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a,b, dan c dan yang bersangkutan tidak mengindahkan
intruksi organisasi maka
diberikan Surat Peringatan tertulis 1 (satu). b. Setelah mendapatkan teguran tertulis 1 (satu) sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf a dan yang bersangkutan tidak mengindahkan
intruksi organisasi maka
diberikan Surat Peringatan tertulis 2 (dua) . c. Setelah mendapatkan teguran tertulis 2 (dua) sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf b dan yang bersangkutan tidak mengindahkan
intruksi organisasi maka
diberikan Surat Peringatan tertulis 3 (tiga) .
6
BAB V PENUTUP Pasal 15 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini, akan ditetapkan dengan Surat Keputusan PP SPAMK FSPMI setelah diadakan Rapat Pengurus PP SPAMK FSPMI. Pasal 16 Peraturan Organisasi ini mulai berlaku 1 (satu) Juni 2015. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 17 April 2015
PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
Heriyanto
Rustan, ST
Sekretaris Umum
Ketua Umum
7
LAMPIRAN I SK No.002/SK/PP SPAMK FSPMI/IV/2015
I.
PEMBAGIAN TUGAS ORGANISASI: A. ORGANISASI
No 1 1a
1b
PP Rencana dan strategi Pengembangan Organisasi (RENSTRA). Menyiapkan data pendukung potensi industry sector otomotif. Membuat Panduan Rekruitment. Membuat
2 2a
Kartu Tanda anggota (KTA) Membuat PO tentang KTA
2b
Mencetak dan mendistribusikan KTA. Membuat dan memperbarui data anggota, PUK dan PC per semester.
3
4a
Membuat Buku Panduan Tentang Keputusan Munas (AD/ART, PROKER, Rekomendasi), PO, dll.
Mendistrisbusikan dan soialisasi kepada PC. 4b
PC
PUK
Melaksanakan rekrutment Calon PUK berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh PP SPAMK FSPMI.
Melaksanakan rekrutment Calon Anggota berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh PP SPAMK FSPMI.
Menfasilitasi pembuatan sesuai dengan PO.
Menyiapkan dan mengajukan data pembuatan KTA sesuai dengan PO.
Membuat, memperbarui dan melaporkan data base anggota dan PUK kepada PP per semester.
Membuat, memperbarui dan melaporkan data base anggotanya kepada PC per semester.
PC mendistrisbusikan dan sosialisasi Buku Panduan PP SPAMK FSPMI Tentang Keputusan Munas (AD/ART, PROKER, Rekomendasi, PO kepada PUK; Dan dapat Membuat Buku Panduan Keputusan Muscab
Mensoialisasikan Keputusan Musnik, Muscab dan Munas kepada anggotanya.
mendistrisbusikan dan sosialisasi kepada PUK. 5
Melakukan koordinasi dalam rangka Memonitoring dan pembinaan kinerja PC.
Melakukan koordinasi dalam rangka memonitoring dan pembinaan kinerja PUK.
Melakukan koordinasi dan konsulidasi dengan perwakilan/anggotanya.
8
B. PENDIDIKAN No 1
1a
PP
PC
Membuat rencana dan strategi pengembangan sumber Daya Manusia yang berkwalitas. Materi : Sinkronisasi dan melengkapi materi-materi Pendidikan dari DPP FSPMI agar sesuai dengan kebutuhan.
Menerima,menerapkan,
materi-materi Pendidikan PP SPAMK FSPMI yang didistribusikan oleh PC SPAMK FSPMI untuk dijadikan standard dalam Program Pendidikan.
Mendata dan menyerahkan data trainer dari PUK ke PP SPAMK FSPMI.
Mendata dan menyerahkan data trainer ke PC SPAMK FSPMI. Menyiapkan kader trainer.
Trainer Membuat data jumlah trainer si SPAMK FSPMI
2b
Mendorong PC untuk Menambah jumlah trainer .
Menambah jumlah trainer dengan mengadakan pendidikanTOT .
2c
Meningkatkan kwalitas trainer sesuai kompetensi masingmasing. Pembekalan terhadap Sumber Daya Pengurus PP dan PC.
Menyiapkan kader
4 4a
Program Pendidkan Menyelengarakan Pendidikan bagi Pengurus PP dan PC.
4b
Melakukan koordinasi dalam rangka Memonitoring Pelaksanaan pendidkan oleh PC.
4c
Menyelengarakan Pendidikan Lanjutan, Pendidikan Specialis, seminar, workshop.
5
Berkoordinasi dengan DPP FSPMI tentang Program Pendidikan Sponshorship dalam hal :
Menerima,menerapkan,
materi-materi Pendidikan dari PP SPAMK FSPMI untuk dijadikan standard dalam Program Pendidikan.
2 2a
3
PUK
Pembekalan terhadap Sumber Daya Pengurus PC dan PUK
Pembekalan terhadap Sumber Daya Pengurus PUK dan Perwakilan Anggota/Pleno.
Menyelengarakan Pendidikan bagi Pengurus PC dan PUK.
Menyelengarakan Pendidikan bagi Pengurus PUK dan Anggotanya.
Melakukan koordinasi dalam rangka Memonitoring Pelaksanaan pendidkan oleh PUK. Menyelengarakan Pendidikan Dasar, Pendidikan Lanjutan, Pendidikan Specialis.
Menyelengarakan Pendidikan Dasar, Pendidikan Lanjutan
9
Penetapan jenis pendidikan 5a 5b 5c
5d
5e
Daerah di mana pendidikan tersebut diselenggarakan. Jumlah peserta yang diikutsertakan dalam pendidikan. Coordinator Program Pendidikan Sponshorship yang diberikan untuk SPAMK FSPMI. Menyiapkan peserta dan mengusulkan DPP FSPMI untuk Program Pendidikan Sponshorship di luar negeri.
SPONSOR
Mengajukan permohonan Pendidikan sponsorship.
Pendidikan yang diinginkan. Mengusulkan jumlah peserta.
Pelaksana Program Pendidikan Sponshorship. Mengkoordinir peserta Pendidikan Sponshorship.
DPP FSPMI
PP SPAMK
PC DPP FSPMI = PP SPAMK FSPMI = PC SPAMK FSPMI =
Menyiapkan Peserta
PC
PC
Penanggung Jawab Peserta. Distributor Peserta Distribusi Peserta
10
C. ADVOKASI I. ADVOKASI KASUS BIASA
No 1
2
3
PUK
PC
PP
Kasus PHI Biasa Ditingkat PUK semaksimal mungkin diselesaikan secara internal (Bipartit). Jika kasus PHI terselesikan Penyelesian maksimal 30 hari maka PUK Meminta salinan PB akan melaporkan hasil PB kronologis Kasus PHI. dan didaftarkan di PPHI. Jika kasus PHI tidak terselesikan dalam 30 hari maka, PUK segera melaporkan dan melimpahkannaya kepada PC.
dan
PC menerima laporan dan pelimpahan kasus PHI dari PUK. Kemudian melakukan koordinasi Kasus untuk menentukan sikap selanjutnya.
PP menerima laporan kasus PHI dari PC dan mendokumentasikan laporan selanjutnya memonitoring perkembangannya.
PC menginformasikan kasus
PHI dari PUK, kepada PP. 4
5
6
PC melakukan pendampingan (lobby) bipartite, untuk meneyelesaikan kasus tersebut. Apabila (lobby) bipartite, untuk peneyelesaikan kasus tersebut belum berhasil maka, PC menempuh jalur penyelesaian kasus sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Apabila kasus berlanjut ke MA, maka PC melaporkan dan melimpahkan kasus ke PP.
Apabila diperlukan PC dapat memInta supervise dari PP.
PP menerima laporan pelimpahan kasus dari PC . Selanjutnya memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan analisa (bedah) kasus dan menentukan langkah selanjutnya.
11
II.
ADVOKASI KASUS LUAR BIASA
Yang dimaksud Kasus Luar Biasa : Kasus Pidana . Kasus PHK Masal (lebih 10 orang) Union Busting. Kepailitan. Perdata Umum.
No PUK
1
PC PUK menginformasikan dan Koordinasi dengan meminta bantuan perangkat Perangkat yang lebih tinggi melalui PC. Kronologi Permasalahan
PP Bentuk Tim Penanganan kasus luar biasa (DPP sebagai Koordinator) Rapat Action Plan (PUK, PC, PP, dan DPP).
D. PERJANJIAN KERJA BERSAMA No 1
2
3
4
5
6
PP
PC
Membuat standarisasi PKB PC mensosialisaikan berdasarkan kelompok industry standarisasi PKB berdasarkan otomotif kelompok industry otomotif kepada PUK. Membuat, data base PUK yang Membuat, data base PUK masih menggunakan PP dan yang masih menggunakan PP yang sudah ada PKB setiap PC. dan yang sudah ada PKB setiap PUK. Dapat melakukan pendidikan Dapat melakukan pendidikan PKB bagi daerah yang PCnya PKB bagi PUK. belum mampu mnyelangggarakan pendidikan PKB. Melakukan koordinasi untuk Mengkoordinir PUK untuk Memonitoring perkembangan disupervisi oleh PP. PKB. Melakukan supervise ke tiap PC Melakukan koordinasi untuk Memonitoring perkembangan PKB. Koordinasi dalam rangka Koordinasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan pkb pengawasan pelaksanaan pkb
PUK
PUK memberikan data PKB ke PC Dapat melakukan pendidikan PKB secara mandiri.
Menyiapkan laporan progress perundingan PKB. Menyiapkan peserta dan data data yang diperlukan Melaporkan pelaksanaan PKB di perusahaan masingMasing.
12
E. PENGUPAHAN No 1
2a
2b
3
PP Kebijakan pengupahan sektoral Mendorong kebijakan pengupahan di tingkat nasional yang memenuhi hidup layak bagi pekerja dan keluarganya : Menyiapakan SDM untuk ditempatkan di dewan pengupahan nasional.
PC Menyiapkan data-data pendukung berdasarkan hasil survey
Menyiapkan sumberdaya manusia untuk ditempatkan di dewan pengupahan propinsi dan kabupaten/kota. Memastikan pelaksanaan Menyiapkan sumberdaya ketentuan pelaksanaan upah manusia di dewan minimum sector Automotive pengupahan daerah untuk didaerah atau wilayah yang memperjuangkan dominan industry Automotivnya pelaksanaan pemberlakuan upah sektoral didaerah tersebut. Menyiapkan konsep struktur dan Berkoordinasi dengan PUK skala upah berdasarkan untuk memonitoring kelompok industry otomotive pelaksanaan tentang struktur dan skala upah
PUK Membantu pelaksanaan survey
Mendukung PC dalam Menyiapkan sumberdaya manusia di dewan pengupahan propinsi dan kabupaten/kota. Mendukung PC dalam pelaksanaan upah sektoral di daerah masing-masing kemudian memastikan pelaksaan upah sektoral diperusahaan masingmasing.
4a
Membuat standarisasi rumusan Sosialisasi dan supervise kenaikan upah berkala pelaksanaan di masingberdasarkan kelompok sub- masing PUK. sektor Automotive.
Memperjuangkan pelaksanaan tentang struktur dan skala upah diperusahaan masingmasing. Memperjuangkan kenaikan upah berkala sesuai standarisasi rumusan kenaikan upah berkala.
4b
Berkoordinasi dengan PC untuk memonitoring pelaksanaan standarisasi rumusan kenaikan upah berkala.
Melaporkan ke PP pelaksanaan standarisasi rumusan kenaikan upah berkala
Melaporkan ke PC pelaksanaan standarisasi rumusan kenaikan upah berkala
13
F. PEMBERDAYAAN PEKERJA PEREMPUAN No 1.
2.
3.
4.
5.
PP
PC
PUK
Membuat Data base anggota berdasarkan gander dari masing –masing daerah. Meningkatkan sumber daya perempuan dari masing-masing daerah. Menempatkan kader perempuan di kepengurusan PP.
Membuat Data base anggota berdasarkan gander di setiap PUK. Meningkatkan sumber daya perempuan dari masingmasing PUK.
Membuat Data base anggota berdasarkan gander. Meningkatkan sumber daya perempuan dari masing-masing anggota. Menyiapkan kader perempuan dikepengurusan organisasi
Mendorong pekerja perempuan untuk active dalam kegiatan organisasi di tingkat nasional maupun internasional Mengkampanyekan isu-isu perempuan di tingkat nasional maupun internasional
Mendorong pekerja perempuan untuk active dalam kegiatan organisasi di tingkat daerah Mendukung pelaksanaan kampanye isu-isu perempuan
Menempatkan kader perempuan di kepengurusan PC.
Mendorong pekerja perempuan untuk active dalam kegiatan organisasi di tingkat PUK Mendukung pelaksanaan kampanye isu-isu perempuan
G. POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
No 1.
PC Meningkatkan pemahaman Mendukung pemahaman kader tentang politik kader tentang politik
PUK Mendukung pemahaman anggota tentang politik
2.
Mendukung rencana dan strategi Mendukung rencana dan DPP FSPMI tentang politik. strategi organisasi tentang politik. Menyiapkan kader untuk duduk Mendukung menyiapkan dilegislative di tingkat DPR RI, sumber daya manusia. DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ kota.
Mendukung rencana dan strategi organisasi tentang politik.
3b
Membuat rencana dan strategi Mendukung rencana dan pemenangan kader. strategi pemenangan kader.
Mendukung rencana dan strategi pemenangan kader.
4
INTERNAL : Meningkatkan kerjasama antar SPA, Federasi dan Struktur Organisasi Lainnya di tingkat nasional.
3a
5 5a
PP
EKSTERNAL : Dalam Negeri : Menjalin komunikasi
Mendukung menyiapkan sumber daya manusia
Meningkatkan kerjasama antar SPA, Federasi dan Struktur Organisasi Lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. EKSTERNAL : EKSTERNAL : Dalam Negeri : Dalam Negeri : dan Mendukung dan menjalin Mendukung dan menjalin
14
kerjasama dengan pemerintah, kadin, ormas, akademisi, politik, dll.
5b
instansi komunikasi dan kerjasama apindo, dengan instansi pemerintah, partai kadin, apindo, ormas, akademisi, partai politik, dll.
Luar Negeri : Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Serikat Pekerja sejenis dan affiliasi di tingkat internasional dengan sepengetahuan DPP FSPMI
Luar Negeri : Mendukung PP dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Serikat Pekerja sejenis dan affiliasi di tingkat internasional dengan sepengetahuan DPP FSPMI.
komunikasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, kadin, apindo, ormas, akademisi, partai politik, dll. Luar Negeri : Mendukung PP dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Serikat Pekerja sejenis dan affiliasi di tingkat internasional dengan sepengetahuan DPP FSPMI.
H. BENDAHARA
No 1. 2.
3.
4a
4b
PP Mengelola Keuangan dan Kekayaan Organisasi. Membuat dan melaporkan laporan Keuangan dan kekayaan organisasi secara periodik. Membuat rancangan anggaran pendapatan belanja organisasi. Mendorong dan memonitoring kepatuhan pembayaran COS 1% dari UMSP dan/ atau UMSK.
PC Mengelola Keuangan dan Kekayaan Organisasi. Membuat dan melaporkan laporan Keuangan dan kekayaan organisasi secara periodik. Membuat rancangan anggaran pendapatan belanja organisasi. Mendorong dan memonitoring kepatuhan pembayaran COS 1% dari UMSP dan/ atau UMSK.
PUK Mengelola Keuangan dan Kekayaan Organisasi. Membuat dan melaporkan laporan Keuangan dan kekayaan organisasi secara periodik. Membuat rancangan anggaran pendapatan belanja organisasi. Memastikan pembayaran COS anggota sebesar 1% dari UMSP dan/ atau UMSK. Melaksanakan pembayaran Cos ke DPP FSPMI sebesar 40% dari 1% UMSP dan/ atau UMSK.
15
II.
SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN MOGOK KERJA
1. Koordinasi / Konsolidasi dengan perangkat secara berjenjang. Faktor penyebab. Langkah-langkah yang sudah ditempuh. Kronologis. 2. Membuat Surat Pemberitahuan kepada: Pengusaha Disnaker
Isi Surat: 1. Kronologis / Masalah. 2. Jumlah Peserta Mogok.
3. Memberikan Tembusan Surat Pemberitahuan kepada: Perangkat Organisasi Kepolisian (Pemberitahuan Mogok Kerja dan/ atau Unjuk Rasa) 4. Pasca Mogok : Laporan Kegiatan / Evaluasi. Membuat Persetujuan Bersama (PB) Pelimpahan perkara pada Perangkat. 5. Kategori jumlah peserta mogok: Jumlah Peserta mogok kurang dari 250 orang, maka PUK meminta persetujuan PC SPA. Jumlah Peserta Mogok lebih dari 250 orang, maka PUK harus memberitahukan PC SPA, harus persetujuan PP SPA.
16
LAMPIRAN II SK No.002/SK/PP SPAMK FSPMI/IV/2015 CONTOH KOP SURAT
PIMPINAN PUSAT SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA Jl. Raya PondokGede No.11 Dukuh KramatJati – Jakarta Timur 13550, Indonesia Website :http://www.fspmi.or.id
Telp : (021) 877 96916 (021) 841 3954 Fax : (021) 841 3954
Ketua Umum : Rustan,ST Sekretaris Umum : Heriyanto
17
