Peran Serikat Pekerja Dalam Dinamika Hubungan Industrial Purwanto
HCS Expert PT. Angkasa Pura I
Jakarta, 16 Desember 2016
Agenda :
1. 2. 3. 4. 5.
Referensi Organisasi Profesi dan Organisasi Pekerja Hubungan Pekerja, Perjanjian Kerja dan Hubungan Industrial Dinamika Hubungan Industrial Seputar Posisi Serikat Pekerja Dalam Hubungan Industrial
1. Referensi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Organisasi Profesi dan Organisasi Pekerja
Organisasi Profesi termasuk dalam lingkup Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). (UU 17/2013).
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi pekerja/buruh masuk dalam lingkup pengaturan ketenagakerjaan. (UU 13/2003).
3. Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja dan Hubungan Industrial Hubungan Kerja
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah (Pasal 1 angka 15 UU 13/2003).
Perjanjian Kerja
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 UU 13/2003).
Hubungan Industrial
Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilainilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 angka 16 UU 13/2003).
4. Dinamika dalam Hubungan Industrial Pekerja Orientasi : Hidup Makmur Sejahtera
Pengusaha Orientasi : Profit
Mandat lainnya : Mandat lainnya : - Menciptakan kemitraan - Menjalankan pekerjaan sesuai kewajiban - Mengembangkan usaha - Menjaga ketertiban & kelangsungan produksi - Memperluas lapangan kerja - Menyalurkan aspirasi secara demokratis - Memberikan kesejahteraan kepada - Pengembangan keterampilan & keahlian pekerja secara adil & terbuka - Memajukan perusahaan - Memperjuangkan kesejahteraan anggota dan Potensi masalah : kelompok - Fokus pada pemberian upah minimal Potensi masalah : Pemerintah - Maximalisasi produktivitas - Tuntutan naik upah (dari sisi pengusaha) (inflasi) Intervensi (buat kebijakan, layanan, - Semangat Individualistik pengusaha - KHL bukan KHM pengawasan, tindak) & Sosialisasi - Tuntutan lebih sejahtera - Menetapkan kebijakan - Memberikan pelayanan - Melaksanakan pengawasan - Penindakan terhadap pelanggaran UU.
5. Seputar Posisi Serikat Pekerja Dalam Hubungan Industrial a. Sarana Hubungan Industrial 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Serikat pekerja/serikat buruh; Organisasi pengusaha; Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit); Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS Tripartit); Peraturan perusahaan; Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
b. Serikat Pekerja dan Tujuan Pembentukannya Serikat pekerja/serikat buruh ialah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh, baik di perusahaan maupun diluar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. (Pasal 1 angka 1 UU 21/2000).
c. Serikat Pekerja Berbeda Dengan Organisasi Profesi. Organisasi Profesi termasuk dalam lingkup Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (UU 17/2013).
d. Kemitraan dalam Hubungan Industrial (Bipartit, Tripartit). Serikat Pekerja bermitra dengan Pengusaha (internal perusahaan) dalam forum Bipartit. Serikat Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah terhubung dalam forum Tripartit.
e. Azas Keanggotaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Azas keanggotaan aktif, yakni seseorang harus mendaftar, bukan dengan sendirinya bisa dicatat sebagai anggota. Pekerja/buruh boleh menjadi anggota serikat pekerja/buruh atau tidak menjadi anggota.
f. Kebebasan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Untuk Menjalin Kerjasama Serikat Pekerja bisa menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja, sedangkan tiap Federasi bisa menjadi anggota Konfederasi.
g. Mekanisme Pengisian Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pengisian pengurus dapat dilakukan dengan cara pemilihan dari para anggota Serikat Pekerja.
h. Unit Kerja Yang Tidak Boleh Menjadi Pengurus Serikat Pekerja / Serikat Buruh Pengurus tidak diperkenankan dari pejabat yang karena jabatannya dapat menimbulkan konflik kepentingan, misal manajer SDM (Pasal 15 UU No. 21/2000).
i. Keaktifan Mencari Anggota Karena dalam satu perusahaan boleh terdapat multi Serikat Pekerja, maka bisa terjadi situasi tiap-tiap Serikat Pekerja aktif mencari anggota. SP yang berhak berunding dengan pengusaha adalah yang terbanyak anggotanya, secara proporsional. (Kep. Menakertrans No. KEP.201/MEN/2001).
j. Iuran Dukungan pendanaan serikat pekerja/serikat buruh salah satunya berasal dari iuran para anggotanya. (Kep. Menakertrans No. KEP.187/MEN/X/2004).
k. Perselisihan Hubungan Industrial Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahan. (Pasal 1, angka 1 UU 13/2003 dan Pasal 1 UU angka 22 UU2/2004).
l. Jenis Perselisihan Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antar-Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan.
m. Prosedur Penyelesaian Perselisihan 1. 2. 3. 4.
Bipartit; Konsiliasi atau Arbitrase; Mediasi; Pengadilan Hubungan Industrial.
n. Hak Mogok Mogok kerja (strike) merupakan hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. (Pasal 137 UU 13/2003). Penutupan perusahaan (lock-out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. (Pasal 146 UU 13/2003).
o. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Jalan terakhir setelah pihak-pihak pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh dan pemerintah tidak berhasil mengupayakan, setelah secara sungguh-sungguh berdaya upaya mencegahnya.
p. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Dibuat antara Serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh dengan pengusaha. PKB berfungsi sebagai Undang-undang bagi pekerja dan pengusaha. (KUHPerdata Pasal 1338 perihal perikatan). Masa berlaku : 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. PKB berisi : hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh, syarat kerja, tata tertib perusahaan dan jangka waktu berlakunya.
Terima Kasih
