ANGGARAN DASAR IKATAN ALUMNI SMAN PLUS PROPINSI RIAU BAB I Nama, Sifat, Kedudukan,dan Status Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Ikatan Alumni SMAN Plus Propinsi Riau disingkat IKA SMAN Plus Propinsi Riau. Pasal 2 Sifat 1. Organisasi ini adalah organisasi alumni yang bersifat kekeluargaan. 2. Organisasi ini adalah organisasi yang independen. 3. Organisasi ini adalah organisasi yang berorientasi pengabdian kepada masyarakat dan almamater. Pasal 3 Kedudukan Organisasi ini berkedudukan pusat di Provinsi Riau. Pasal 4 Status IKA SMAN Plus Propinsi Riau adalah satusatunya wadah alumni SMAN Plus Propinsi Riau. BAB II Asas dan Tujuan Pasal 5 Asas IKA SMAN Plus Propinsi Riau berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 6 Tujuan Tujuan IKA SMAN Plus Propinsi Riau adalah : A. Menjaga keutuhan silaturahmi dan persaudaraan sesama alumni dan dengan keluarga besar SMAN Plus propinsi Riau. B. Turut serta dalam mengembangkan dan memajukan SMAN Plus Propinsi Riau. C. Memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater SMAN Plus Propinsi Riau. D. Berperan aktif di masyarakat. BAB III Keanggotaan Pasal 7 Anggota IKA SMAN Plus Propinsi Riau terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
Pasal 8 1. Anggota biasa adalah seluruh alumni SMAN Plus Propinsi Riau. 2. Anggota kehormatan adalah pihak-pihak yang disepakati oleh Musyawarah Besar. Pasal 9 Anggota sanggup mematuhi AD dan ART BAB IV Organisasi Pasal 10 Kepengurusan 1. Kepengurusan terdiri dari A. Penasehat dan pelindung. B. Dewan Pengurus Pusat (DPP), terdiri dari : 1. Ketua Umum /wakil ketua 2. Sekretaris / wa.Sekretaris 3. Bendahara /wa.Bendahara 4. Departemen – departemen dan Pengurus daerah. C. Dewan Pengurus Wilayah (DPW), yaitu struktur organisasi alumni di tingkat provinsi/ daerah/ wilayah tertentu/ dalam/ luar negeri yang disahkan secara administratif oleh Ketua Umum, sekurang-kurangnya terdiri dari : 1. Ketua Umum 2. Sekretaris 3. Bendahara 4. Departemen – departemen sesuai kebutuhan organisasi D. Dewan Perwakilan Generasi (DPG) yaitu struktur organisasi alumni yang merupakan representasi perwakilan generasi alumni, DPG sekurangkurangnya terdiri dari: 1. Ketua Umum 2. Sekretaris 3. Anggota Pasal 11 Masa Bakti Kepenguruan Masa kerja (Bakti) kepengurusan Dewan Pengurus Pusat adalah 5 tahun. Pasal 12 Pengurus Daerah 1. Pengurus Daerah adalah Badan Pelaksana Organisasi Alumni di tingkat provinsi/ daerah/ wilayah tertentu. 2. Pembentukan Pengurus Daerah dilaporkan ke Dewan Pengurus Pusat untuk disahkan secara administratif.
3. Dewan Pengurus Wilayah Bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Pengurus Pusat. 4. Dewan Pengurus Wilayah wajib melaporkan laporan kegiatan setiap tahunnya kepada Dewan Pengurus Pusat. Pasal 13 Perubahan Dewan Kepengurusan 1. Ketua Umum sewaktu waktu dapat diberhentikan oleh Mubes Luar Biasa apabila 1) Terbukti telah melakukan kecurangan/penyelewengan yang yang merugikan organisasi. 2) Tidak menaati lagi ketentuan/peraturan dalam AD/ART serta peraturan khusus yang berlaku dalam organisasi. 3) Melanggar hukum yang berlaku dan cacat moral. 2. Apabila terjadi kekosongan atau pengunduran diri dari salah satu dewan pengurus, pengurus yang lain dapat mengadakan rapat pleno dewan pengurus untuk mengangkat penggantinya, baik diambil dari kalangan anggota maupun dirangkap pengurus lain. BAB V Penasehat & Pelindung Pasal 14 Pelindung Pelindung IKA SMAN Plus Propinsi Riau adalah Gubernur Riau. Pasal 15 Penasehat Penasehat IKA SMAN Plus Propinsi Riau adalah : 1. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau 2. Ketua Yayasan Bina SDM Riau. 3. Kepala SMAN Plus Propinsi Riau. BAB VI Kegiatan Pasal 16 1. Menghidupkan kegiatan organisasi (melaksanakan kelangsungan kehidupan organisasi). 2. Mewujudkan cita – cita organisasi secara utuh dan menyeluruh. 3. Turut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan (bagi Kemajuan) SMAN Plus Propinsi Riau khususnya dan Propinsi Riau pada umumnya.
BAB VII Departemen - departemen Pasal 17 Departemen-Departemen bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan organisasi. BAB VIII Musyawarah Pasal 18 Musyawarah IKA SMAN Plus Prop. Riau dibagi atas: 1. Musyawarah Besar (Mubes) 2. Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub). 3. Rapat Dewan pengurus. Pasal 19 1. Mubes diselenggarakan sekali dalam 3 tahun oleh pengurus. 2. Mubes bertujuan untuk: a) Mengevaluasi dan menilai laporan pertanggungjawaban pengurus. b) Memberhentikan, memilih dan mengangkat dewan pengurus baru. c) Membahas draft perubahan AD/ART. d) Merumuskan garis-garis besar program kerja pengurus. Pasal 20 1. Mubeslub diselenggarakan sewaktu waktu jika ada hal hal yang mengancam kelansungan organisasi. 2. Hal hal yang dapat menyebabkan Mubeslub diatur dalam ART 3. Pengurus wajib melaksanakan Mubeslub jika mendapat dukungan tertulis 2/3 Dewan Perwakilan Generasi IKA SMAN Plus Propinsi Riau. Pasal 21 Rapat dewan pengurus dilakukan oleh dewan pengurus dalam rangka menjalankan garis garis besar program kerja.
1. 2.
BAB IX Pembubaran Organisasi Pasal 22 Organisasi hanya dapat di bubarkan / di lakukan dalam Mubeslub. Kekayaan organisasi lebih lanjut ditentukan dalam Mubeslub.
BAB X Perubahan AD / ART Pasal 23 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Mubes / Mubeslub. BAB XI Penutup
1.
Pasal 24 Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam
2.
Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI SMAN PLUS PROPINSI RIAU
1.
2.
BAB I Atribut Pasal 1 Lambang IKA SMAN Plus Propinsi Riau adalah sebagaimana yang dilampirkan dalam AD/ART ini. Lambang tersebut dalam pasal 1 ayat 1 diatas digunakan untuk menunjukkan identitas SMAN Plus Propinsi Riau
BAB II Keanggotaan Pasal 2 Anggota biasa adalah setiap Alumni SMAN Plus Propinsi Riau. Pasal 3 Anggota kehormatan adalah pihak-pihak yang telah disetujui oleh MUBES.
1.
2.
3.
BAB III Hak dan kewajiban anggota Pasal 4 Hak Anggota Biasa Setiap anggota biasa berhak memperoleh perlakuan yang sama dari dan untuk organisasi. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat dan mengeluarkan usul atau saran dan reaksi yang bersifat membangun dan bertanggung jawab terhadap organisasi.
Setiap anggota biasa berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus.
Pasal 5 Hak anggota Kehormatan Setiap anggota kehormatan berhak memberikan sumbangan saran demi kemajuan organisasi. Pasal 6 Kewajiban Anggota 1. Tunduk dan patuh terhadap AD & ART serta keputusan organisasi. 2. Ikut memelihara dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan serta menjaga nama baik organisasi. 3. Melaksnakan program kerja yang telah diamanatkan oleh organisasi. BAB IV Pemberhentian Anggota Pasal 7 Anggota berhenti karena : 1. Meninggal dunia. 2. Diberhentikan melalui Mubes bila :
a) b) c) d)
1. 2.
1.
2. 3.
4. 5.
1.
2.
Terbukti tidak mematuhi syarat-syarat keanggotaan. Melakukan tindakan yang merusak dan merugikan organisasi. Mengundurkan diri dari keanggotaan memberitahukan secara tertulis. Hal-hal lain diatur dalam perturan organisasi.
BAB V Tata cara pemilihan pengurus Pasal 8 Ketua umum dipilih melalui MUBES. Anggota dewan pengurus lainnya dipilih oleh formatur yang dipimpin oleh ketua umum yang terpilih. BAB VI Departemen - departemen Pasal 9 Departemen - departemen adalah sebagai kelengkapan organisasi yang menjalankan kegiatan pada bidang tertentu, sesuai dengan kebijaksanaan dasar yang telah ditetapkan oleh dewan pengurus. Departemen - departemen dibentuk sesuai dengan keperluan dan kondisi organisasi. Departemen - departemen bertanggungjawab sebagai organisasi kepada dewan pengurus. Mekanisme kerja Departemen - departemen ditetapkan oleh dewan pengurus. Fungsi Departemen - departemen adalah untuk membantu palaksanaan programprogram organisasi. BAB VII Dewan Perwakilan Generasi Pasal 10 Dewan Perwakilan Generasi berfungsi mengawasi dan melakukan evaluasi kinerja kepengurusan DPP IKA SMAN Plus Propinsi Riau. Anggota Dewan Perwakilan Generasi terdiri dari satu orang perwaklan alumni dari setiap generasi.
BAB VIII Mubeslub Pasal 11 Mubeslub dapat terjadi karena penyimpangan AD/ART yang dilakukan oleh pengurus.
1.
2.
BAB IX Keuangan Pasal 12 Sumber keuangan organisasi berasal dari : a) Donasi alumni yang dikoordinir oleh perwakilan generasi b) Sumbangan yang tidak bertentangan dengan AD c) Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan hukum dan tujuan yang tercantum di dalam AD/ART IKA SMAN Plus Propinsi Riau Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran dari dan untuk organisasi wajib
3.
dipertanggund jawabkan secara transparan kepada organisasi. Pengurus berkewajiban membuata laporan keuangan tahunan.
BAB X Penutup Pasal 13 Hal-hal yang belum ditetapkan dalam ART ini akan ditetapkan dalam peraturan khusus oleh dewan pengurus organisasi. Pasal 14 ART ini ditetapkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Logo IKA SMAN Plus Propinsi Riau
