ANGGARAN DASAR IKATAN KELUARGA ALUMNI STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (IKA STAR BPKP)
SURAKARTA, 19 OKTOBER 2016
1
ANGGARAN DASAR PEMBUKAAN Ikatan Keluarga Alumni State Accountability Revitalization Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (IKA STAR BPKP) mempunyai tanggung jawab terhadap kelangsungan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dan perkembangan alumni yang bekerja sebagai abdi negara dan bangsa pada pemerintahan. Oleh karena itu, IKA STAR BPKP wajib berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk lebih meningkatkan peran IKA STAR BPKP, serta didorong oleh keinginan luhur dan kesadaran terhadap pembangunan Bangsa dan Negara, maka dibentuk suatu ikatan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD). BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi bernama Ikatan Keluarga Alumni State Accountability Revitalization Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disingkat menjadi IKA STAR BPKP. Pasal 2 IKA STAR BPKP didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2016 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pasal 3 IKA STAR BPKP berkedudukan di Jakarta dengan Kantor Sekretariat berada di Kantor BPKP, Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur. BAB II LAMBANG, MOTO, DAN BENDERA Pasal 4 Lambang dan Moto Lambang, moto dan bendera IKA STAR BPKP diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. 2
BAB III AZAS, SIFAT, DAN KEDAULATAN Pasal 5 IKA STAR BPKP berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 6 IKA STAR BPKP bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan dan berorientasi pada peningkatan kompetensi guna mendukung pembangunan nasional. Pasal 7 Kedaulatan tertinggi berada pada anggota dalam rapat Musyawarah Nasional (Munas) maupun Musyawarah\Nasional Luar Biasa (Munaslub). BAB IV VISI, MISI DAN TUJUAN Pasal 8 Visi IKA STAR BPKP “Menjadi organisasi yang mendukung penguatan akuntabilitas keuangan Negara dengan turut serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” Pasal 9 Misi IKA STAR BPKP (1) Mendukung peningkatan kapabilitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. (2) Berpartisipasi aktif membangun sinergi peningkatan tata kelola keuangan Negara. (3) Berpartisipasi aktif meningkatkan kualitas pengawasan intern atas pengelolaan keuangan Negara. Pasal 10 IKA STAR BPKP memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) alumni STAR BPKP secara berkelanjutan melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis, seminar, lokakarya, workshop, penelitian dan sejenisnya;
3
(2) Menjalin kerjasama diantara anggota alumni STAR BPKP untuk memberikan masukan perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan perkembangan jaman dan peraturan yang berlaku; (3) Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait; (4) Menjaring aspirasi dan informasi diantara sesama alumni STAR BPKP untuk peningkatan kapabilitas pengawasan intern yang efektif. BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN Pasal 8 IKA STAR BPKP merencanakan dan mengadakan program/kegiatan yang sesuai dengan asas, sifat, visi, misi dan tujuan organisasi.
BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 9 (1) Keanggotaan IKA STAR BPKP terdiri atas: (a) anggota biasa; (b) anggota Kehormatan. (2) Ketentuan mengenai keanggotaan, hak dan kewajiban anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
BAB VII STRUKTUR DAN KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 10 Struktur Organisasi Struktur organisasi IKA STAR BPKP terdiri atas: (1) Dewan Pembina berasal dari anggota kehormatan; (2) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berasal dari anggota biasa yang dipilih dan disahkan melalui Munas; (3) Pengurus Komisi (PK) merupakan pengurus komisi yang dipilih dan disahkan melalui rapat komisi yang bersangkutan dan dikukuhkan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum;
4
(4) Pengurus
Eksekutif
(PE)
berasal
dari
Instansi
Pembina
yaitu:
Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang ditentukan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum; (5) Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA) adalah komite independen yang menegakkan aturan AD/ART dan Peraturan Organisasi yang berlaku, yang dibentuk melalui Munas dan disahkan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. (6) Pengurus Pusat (PP) adalah pengurus yang dipilih dan disahkan melalui Munas, yang terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Pengurus Komisi, Pengurus Eksekutif, dan Komite Integritas dan Akuntabilitas. (7) Pengurus Daerah/Wilayah (PD/PW), dapat dibentuk oleh Pengurus Pusat berdasarkan
pertimbangan
keanggotaan
di
suatu
daerah/wilayah
guna
meningkatkan efektivitas kinerja organisasi, melalui rapat Musyawarah Daerah. (8) Susunan dan wewenang pengurus diatur lebih lanjut dalam ART. Pasal 11 Kelengkapan Organisasi (1) Dewan Pembina dan Penasehat minimal berjumlah 3 (tiga) orang yang mewakili Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. (2) Dewan Perwakilan anggota atau Dewan Legislatif terdiri dari semua Pengurus Pusat, dan Pengurus Daerah/Wilayah; (3) Pengurus Komisi minimal terdiri dari 3 Komisi: Komisi A (Bidang Pengembangan SDM), Komisi B (Bidang Humas, Hukum dan Kerjasama), Komisi C (Bidang Kesejahteraan Sosial). Penambahan jumlah komisi dapat disesuaikan sesuai perkembangan jaman dan aspirasi dalam Munas. Setiap komisi beranggotakan minimal 5 (lima) orang atau lebih dengan jumlah gasal. (4) Pengurus Eksekutif terdiri dari: Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Biro dan Bagian-Bagian
Kelengkapan
Kesekretariatan.
Jumlah
kelengkapan
kesekretariatan mempertimbangakan jumlah komisi dan aspirasi dalam Munas; (5) Komite Integritas dan Akuntabilitas yang beranggotakan minimal 5 (lima) orang atau lebih dengan jumlah gasal; (6) Pengurus Daerah/Wilayah minimal terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta perangkat fungsional dibawahnya yang disesuaikan dengan kepengurusan pusat.
5
BAB VIII MUSYAWARAH, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 12 (1) Pengurus Pusat wajib melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas), Rapat Kerja (Raker); Rapat Tahunan, dan dapat melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sesuai keputusan Munas dan atau atas dasar aspirasi separuh lebih dari anggota Dewan Perwakilan Anggota; (2) Pengurus Komisi wajib melaksanakan Musyawarah Komisi (Muskom), Rapat Kerja (Raker), Rapat Tahunan, dan dapat melaksanakan Musyawarah Komisi Khusus (Muskomsus) atas persetujuan separuh lebih dari anggota komisi; (3) Pengurus Daerah/Wilayah wajib melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda), Rapat Kerja (Raker), Rapat Tahunan, dan dapat melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) atas dasar keputusan Musda dan atau atas dasar aspirasi separuh lebih dari anggota pengurus daerah/wilayah; (4) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat; (5) Apabila cara musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan dan atas dasar suara terbanyak. BAB IX HARTA DAN KEKAYAAN Pasal 13 (1) Harta dan kekayaan organisasi berupa dan atau diperoleh dari: (a) uang iuran; (b) usaha serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai harta dan kekayaan diatur dalam ART. BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN Pasal 14 Perubahan Anggaran Dasar IKA STAR BPKP ditetapkan dalam dan oleh Musyawarah Nasional (Munas) / Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Pasal 15 Pembubaran IKA STAR BPKP ditetapkan dalam dan oleh Munaslub yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut. 6
BAB XI PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam ART atau peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan yang sejalan dan selaras dengan bunyi dan jiwa Anggaran Dasar. Pasal 18 Anggaran Dasar ini diputuskan dalam dan oleh Munas IKA STAR BPKP di Surakarta pada tanggal 19 Oktober 2016, dan mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Surakarta Tanggal
: 19 Oktober 2016
Ditetapkan dan disahkan oleh: Ketua Umum
: Muhamad Panjiwinata
Wakil Ketua Umum
: Imam Sumardjoko
7
ANGGARAN RUMAH TANGGA IKA STAR BPKP BAB I UMUM Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga disingkat ART merupakan penjabaran lebih lanjut dari Anggaran Dasar IKA STAR BPKP. BAB II KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN Pasal 2 Keanggotaan Anggota IKA STAR BPKP adalah perorangan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan organisasi IKA STAR BPKP Pasal 3 Persyaratan Anggota (1) Anggota Biasa adalah perorangan yang merupakan alumni dari beasiswa STAR BPKP yang berada di seluruh instansi pemerintah di Indonesia dan secara otomatis terdaftar menjadi anggota organisasi IKA STAR BPKP; (2) Anggota Kehormatan adalah anggota yang berasal dari luar alumni STAR yang diperlukan karena kompetensinya, tetapi tidak memiliki hak suara. Anggota ini dapat berasal dari APIP, Akademisi, IAI, Anggota Profesi lainnya yang relevan guna kemajuan organisasi; (3) Berakhirnya keanggotaan karena meninggal dunia, tidak aktif bekerja di instansi pemerintah (Pensiun, Pemutusan Hubungan Kerja/PHK), dikeluarkan dari keanggotaan karena mendapat sanksi berat dari organisasi IKA STAR BPKP; (4) Tata cara pemberhentian keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi. Pasal 4 Hak Anggota
(1) Setiap anggota biasa memiliki hak: 8
a. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi; b. Mengeluarkan pendapat atau hak suara baik lisan maupun tertulis; c. Memperoleh kesempatan yang sama untuk peningkatan kompetensi dan mengikuti kegiatan organisasi; d. Mendapat pembelaan dan perlindungan dari pengurus; e. Mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan; f. Memiliki hak memilih dan dipilih menjadi pengurus; g. Memiliki kartu tanda keanggotaan sesuai dengan status keanggotannya. (2) Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat mengajukan usul, saran atau pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus.
Pasal 5 Kewajiban Anggota Setiap anggota berkewajiban: (1) Menjunjung tinggi nama, citra dan kehormatan organisasi; (2) Menaati dan melaksanakan AD/ART dan semua peraturan atau keputusan organisasi yang berlaku; (3) Membangun kerjasama dengan anggota yang lain; (4) Melaksanakan tugas yang dipercayakan organisasi; (5) Memelihara dan meningkatkan kompetensi; (6) Membayar kewajiban keuangan yang sesuai dengan peraturan/keputusan organisasi yang berlaku. Pasal 6 Larangan Anggota Setiap anggota dilarang: (1) mencemarkan nama baik organisasi; (2) melanggar ketentuan disiplin PNS sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) melakukan sesuatu yang mengatasnamakan organisasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan pengurus organisasi;
9
(4) menghina, melecehkan, dan atau melakukan perbuatan yang tidak patut dengan sesama anggota.
Pasal 7 Sanksi Anggota (1) Setiap anggota dapat dikenai sanksi administratif sebagai berikut: a. Peringatan tertulis; b. Pemberhentian sementara sebagai anggota, atau c. Pemberhentian tetap sebagai anggota. (2) Pengenaan sanksi di atas dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota dan tidak harus ditetapkan secara berurutan; (3) Anggota dapat dikenakan sanksi lebih dari satu jenis; (4) Pengenaan sanksi dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat setelah mendapat rekomendasi hasil pemeriksaan dari Komite Integritas dan Akuntabilitas; (5) Sebelum sanksi diterapkan, anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri; (6) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi
bagi anggota diatur dalam Peraturan
Organisasi.
BAB III LAMBANG, MOTO, DAN BENDERA ORGANISASI Pasal 8 Lambang Organisasi
10
ARTI LOGO: 1. Bintang menggambarkan kekuatan spiritual dan tingginya cita-cita yang berazaskan Pancasila; 2. Lima lengkungan yang melambangkan sinergi para pihak yang terkait dengan beasiswa STAR-BPKP, yaitu: Penerima Beasiswa yang dilambangkan dengan warna emas bertoga, BPKP dan ADB sebagai pemberi beasiswa yang dilambangkan dengan warna biru tua, Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara program beasiswa yang dilambangkan dengan warna biru muda, serta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai instansi asal penerima beasiswa yang dilambangkan dengan warna merah dan hijau; 3. Tulisan IKA STAR BPKP menandakan nama organisasi, yaitu: Ikatan Keluarga Alumni STAR BPKP.
Pasal 9 Moto Organisasi “Satya Wira Negara Angawe Kertagama” Artinya: Sebagai abdi negara harus setia dan membela negara dalam membangun tata kelola pemerintahan sehingga negara menjadi kerta (tertib, damai, dan sejahtera).
Pasal 10 Bendera Organisasi dan Atribut Lainnya (1) Bendera organisasi berwarna dasar putih berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran lebar dan panjang adalah 2 berbanding 3 dan di tengahnya terdapat lambang organisasi; (2) Stempel, Kop Surat, dan Amplop organisasi menyesuaikan dengan lambang organisasi.
BAB IV WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS Pasal 11 Hak/Wewenang Pengurus (1) Membentuk,
menetapkan
dan
melantik
kelengkapan
kepengurusan,
sebagaimana yang dimaksud di dalam Anggaran Dasar; (2) Menghadiri undangan terkait dengan kegiatan pemerintahan; (3) Melakukan perikatan yang terkait dengan pelaksanaan program kerja organisasi;
11
(4) Menyetujui atau menolak keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi; (5) Melaksanakan tindakan pengenaan sanksi kepada anggota yang melanggar yang telah diatur dalam AD/ART maupun peraturan lainnya; (6) Mewakili organisasi apabila ada kasus hukum yang dihadapi di pengadilan; (7) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan organisasi.
Pasal 12 Kewajiban/Tugas Pengurus (1) Melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam AD/ART; (2) Menyelenggarakan munas/munaslub; (3) Menerima anggota baru yang memenuhi syarat AD/ART; (4) Mempertanggungjawabkan kegiatan/program kerja dan keadaan keuangan organisasi kepada perwakilan anggota melalui Munas dan atau melalui rapat tahunan; (5) Menginventarisasi, mencatat dan memelihara barang-barang (peralatan) milik organisasi; (6) Menerima/menampung saran, usul, maupun aspirasi anggota kemudian diajukan dalam rapat Munas atau rapat lainnya sesuai AD/ART untuk dibahas bersama.
Pasal 13 Tanggung Jawab Pengurus (1) Memajukan dan menjaga kesinambungan keberadaan organisasi; (2) Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan dalam Munas/Munaslub dan semua keputusan organisasi; (3) Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk, maupun pengarahan dari Dewan Pembina.
BAB V STRUKTUR DAN KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 14 Struktur Organisasi Struktur organisasi IKA STAR BPKP berdasarkan Anggaran Dasar, adalah sebagai berikut: 12
Dewan Pembina
Ketua Umum
Komite Integritas dan Akuntabilitas
Wakil Ketua Umum Pengurus Komisi Komisi A Komisi B Komisi C
Pengurus Eksekutif Sekretaris Jenderal Bendahara Umum Biro/Bagian
Pengurus Daerah PD Provinsi…. PD Provinsi …. dst
Anggota
Pasal 15 Syarat Calon Pengurus (1) Sehat jasmani dan rohani; (2) Kompeten dan memiliki kemampuan manajerial; (3) Jujur, berdedikasi dan loyal pada organisasi; (4) Tidak sedang terlibat kasus hukum pidana; (5) Dapat bekerjasama dengan pihak lain.
Pasal 16 Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua (1) Tata cara pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum adalah dipilih langsung oleh perwakilan anggota/dewan legislatif secara demokratis dengan musyawarah mufakat; (2) Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dilakukan dengan pemungutan suara (voting) dari perwakilan anggota/Dewan Legislatif; (3) Masa bakti Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum adalah tiga tahun, setelah itu dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode. (4) Periode pertama pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dipilih oleh 26 perwakilan anggota, dan periode berikutnya berdasarkan hasil munas.
13
Pasal 17 Pemilihan Kelengkapan Pengurus (1) Tata cara pemilihan kelengkapan pengurus adalah dipilih langsung oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum; (2) Berakhirnya pengurus karena: masa bakti telah berakhir, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak sehat jasmani dan rohani (sakit tetap), terlibat kasus pidana, dan melanggar AD/ART. BAB VI PERMUSYAWARATAN Pasal 18 Musyawarah Nasional/Daerah (1) Musyawarah Nasional (Munas) merupakan pertemuan yang melibatkan semua anggota organisasi yang dilakukan pada awal pembentukan organisasi dan selanjutnya pada setiap akhir periode kepengurusan; (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) merupakan pertemuan yang dikehendaki dari 2/3 jumlah perwakilan anggota untuk membahas masalah yang penting/luar biasa terkait dengan keberlangsungan organisasi; (3) Musyawarah Daerah (Musda) merupakan rapat terbatas pada anggota di wilayah daerah tertentu sesuai dengan struktur organisasi.
Pasal 19 Rapat-Rapat (1) Rapat Kerja Pengurus Pusat merupakan pertemuan yang membahas program kerja dan atau hal penting lainnya terkait agenda organisasi; (2) Rapat Kerja Pengurus Daerah merupakan pertemuan yang membahas program kerja dan atau hal penting terkait dengan agenda organisasi di daerah; (3) Rapat Komisi merupakan pertemuan pengurus komisi dengan anggotanya untuk membahas agenda kerja yang telah dilimpahkan oleh Ketua/Wakil Ketua; (4) Rapat Sekretariat merupakan pertemuan jajaran sekretariat untuk membahas masalah administrasi dan agenda kerja yang telah didelegasikan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum; 14
(5) Rapat Khusus merupakan pertemuan yang diprakarsai oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum setelah mendapat masukan dari Dewan Pembina untuk membahas hal penting yang tidak masuk dalam agenda kerja organisasi.
BAB VII PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI Pasal 20 Sumber Keuangan Organisasi (1) Sumber keuangan organisasi adalah : a. Iuran wajib anggota; b. Sumber-sumber lain yang sah. (2) Besaran iuran wajib ditetapkan melalui keputusan dalam Munas; (3) Seluruh uang yang menjadi kekayaan organisasi dipegang oleh Bendahara dalam bentuk tabungan dan atau tunai; (4) Setiap transaksi penerimaan dana harus dilakukan pencatatan oleh Bendahara.
Pasal 21 Pengeluaran Keuangan (1) Pengeluaran keuangan harus mengacu pada program kerja tahunan sesuai keputusan Munas; (2) Penganggaran program kerja telah dibahas dan telah mendapat persetujuan dengan Perwakilan Anggota/Dewan Legislatif, termasuk adanya revisi anggaran; (3) Pengeluaran keuangan tidak boleh melampuai pagu anggaran yang telah ditetapkan; (4) Pengeluaran Keuangan diatur, sebagai berikut : a. Semua pengeluaran keuangan organisasi harus mendapat persetujuan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum setelah melalui proses verifikasi. b. Segala pengeluaran keuangan organisasi harus melalui bendahara dan dipertanggungjawabkan dalam Munas atau Rapat Tahunan. c. Organisasi wajib menyelenggararan pembukuan transaksi pengeluaran keuangan.
15
Pasal 22 Pelaporan Keuangan Organisasi (1) Sekretaris Jenderal bekerjasama dengan Bendahara Umum wajib membuat laporan keuangan dan kegiatan semesteran dan tahunan organisasi; (2) Tahun buku berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; (3) Laporan tersebut terlebih dahulu diteliti dan diperiksa oleh Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA); (4) Ketua wajib mempertanggungjawabkan laporan keuangan dan kegiatan tahunan dalam rapat Munas atau Rapat Tahunan.
BAB VIII PERUBAHAN ART DAN PEMBUBARAN Pasal 23 Perubahan ART (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam Munas atau Munaslub; (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah perwakilan anggota yang hadir dalam Munas/Munaslub (3) Rencana perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut dapat diajukan oleh Pengurus Pusat dan atau Dewan Legislatif.
Pasal 24 Pembubaran Organisasi (1) Pembubaran Organisasi hanya dapat diusulkan oleh 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Anggota; (2) Pembubaran dianggap sah apabila disetujui oleh 50% + 1 dari perwakilan anggota yang hadir melalui rapat Munas/Munaslub.
BAB IX PENUTUP Pasal 25 (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
akan diatur
dalam Peraturan atau Surat Keputusan organisasi;
16
(2) Semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan/keputusan lainnya tidak boleh bertentangan dengan butir-butir yang tertuang dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga; (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini diputuskan dalam Munas IKA STAR BPKP di Surakarta pada tanggal 19 Oktober 2016, dan mulai berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Surakarta Pada Tanggal: 19 Oktober 2016
Ditetapkan dan disahkan oleh: Ketua Umum
: Muhamad Panjiwinata
Wakil Ketua Umum
: Imam Sumardjoko
17
