IKATAN KELUARGA ALUMNI STAR BPKP
PERATURAN KETUA IKA STAR BPKP NOMOR …. TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK IKA STAR BPKP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA IKA STAR BPKP,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Tentang Anggaran Dasar Ikatan Keluarga Alumni State Accountability Revitalization Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (IKA STAR BPKP), perlu menetapkan Peraturan Ketua Alumni IKA STAR BPKP tentang Kode Etik Alumni IKA STAR BPKP;
Mengingat
: 1. Anggaran Dasar Ikatan Keluarga Alumni State Accountability Revitalization Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (IKA STAR BPKP) 2. Anggaran Rumah Tangga IKA STAR BPKP MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KETUA IKATAN ALUMNI STAR BPKP TENTANG KODE ETIK ALUMNI IKA STAR BPKP BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Anggota IKA STAR BPKP adalah perorangan yang memenuhi persyaratan
keanggotaan
dan
mengikat
dirinya
dengan
organisasi IKA STAR BPKP. 1
2. Anggota Biasa adalah perorangan yang merupakan alumni dari beasiswa STAR BPKP yang berada di seluruh instansi pemerintah di Indonesia dan secara otomatis terdaftar menjadi anggota organisasi IKA STAR BPKP. 3. Anggota Kehormatan adalah anggota yang berasal dari luar alumni STAR yang diperlukan karena kompetensinya, tetapi tidak memiliki hak suara. Anggota ini dapat berasal dari APIP, Akademisi, IAI, Anggota Profesi lainnya yang relevan guna kemajuan organisasi. 4. Kode Etik IKA STAR BPKP adalah pedoman dalam bersikap, berperilaku,
bertindak
bagi
Anggota
IKA
STAR
saat
melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. 5. Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA) adalah komite independen yang menegakkan aturan AD/ART dan Peraturan Organisasi yang berlaku, yang dibentuk melalui Munas dan disahkan oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. 6. Pelanggaran Kode Etik IKA STAR BPKP adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Anggota IKA STAR BPKP yang bertentangan dengan Kode Etik IKA STAR BPKP. Pasal 2 1. Kode Etik IKA STAR BPKP ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman aturan etika bagi anggota IKA STAR BPKP dalam bersikap,
berperilaku
dan
bertindak
saat
melaksanakan
hubungan kedinasan maupun kemasyarakatan. 2. Kode Etik IKA STAR BPKP bertujuan agar Anggota IKA STAR BPKP selalu: (1) Melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; (2) Menjunjung, menjaga dan memelihara martabat Anggota IKA STAR BPKP;
2
(3) Meningkatkan pengabdian dan mutu Anggota IKA STAR BPKP dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (4) Menghormati dan mematuhi norma dan kebiasaan terkait hubungan antar instansi dan masyarakat; (5) Memelihara dan meningkatkan solidaritas dan soliditas sesama Anggota IKA STAR BPKP
BAB II NILAI DASAR Pasal 3 Setiap Anggota IKA STAR BPKP wajib menjunjung tinggi tata nilai dan budaya kerja meliputi: 1. Nilai-nilai moral dan etika berdasarkan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 2. Profesionalisme dengan memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara proaktif, kreatif dan inovatif yang berdasarkan atas pengetahuan yang luas, keahlian dan keterampilan yang tepat; 3. Kemitraan
yang
mengedepankan
koordinasi
intra-
kementerian/lembaga/pemda, antar lembaga pemerintah dan non pemerintah; 4. Disiplin, dedikasi dan loyalitas tinggi kepada bangsa dan Negara, pemerintah
dan
kementarian/lembaga/pemda
dalam
melaksanakan tugas sesuai peraturan yang berlaku; 5. Integritas yang diwujudkan dalam kepribadian yang jujur, arif, terpercaya serta teguh dalam prinsip; 6. Pelayanan publik yang ditujukan untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan negara dan masyarakat; 7. Transparan dan akuntabel dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya; 8. Keahlian dan
keterampilan dalam ilmu akuntansi pemerintah
serta kemampuan manajerial dalam rangka memainkan peran
3
penting Anggota IKA STAR BPKP dalam pengelolaan keuangan negara; 9. Prioritas pada azas manfaat yang sebesar-besarnya dari kegiatan dan hasilnya untuk memberikan sumbangan maksimal bagi kepentingan negara dan masyarakat.
BAB III KODE ETIK IKA STAR BPKP Pasal 4 Dalam
melaksanakan
tugas
kedinasan
dan/atau
kehidupan
bermasyarakat, setiap Anggota IKA STAR BPKP wajib bersikap, bertindak dan berperilaku berdasarkan pada: 1. Etika dalam penyelenggaraan bernegara dan pemerintahan; 2. Etika dalam berorganisasi; 3. Etika dalam bermasyarakat; 4. Etika dalam melakukan pelayanan publik; 5. Etika kepribadian Anggota IKA STAR BPKP. Pasal 5 Etika dalam penyelenggaraan bernegara dan Pemerintahan meliputi: 1. Memahami dan menerapkan dalam sikap dan perilaku nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 2. Menjunjung tinggi kehormatan dan menjaga harkat dan martabat bangsa, negara, dan pemerintah Indonesia; 3. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan; 4. Menjaga
kerahasiaan
negara,
informasi
atau
kebijakan
pemerintah; 5. Menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. Menghindari perilaku diskriminatif terhadap suku, agama, ras, antar golongan, latar belakang sosial dan gender.
4
Pasal 6 Etika dalam berorganisasi meliputi: 1. Melaksanakan tugas dengan professional, tanggap, jujur, cermat, objektif, efektif dan efisien, transparan, akuntabel, disiplin dan berintegritas tinggi; 2. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang yang tidak bertentangan dengan norma hukum; 3. Wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan atau pejabat yang berwenang; 4. Memelihara dan menggunakan anggaran dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien; 5. Melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur dan sasaran kerja organisasi; 6. Melaksanakan tugas yang berorientasi pada misi dan hasil kerja; 7. Mengedepankan kerja sama dan tata kerja secara koordinatif, harmonis dan antisipatif dengan rekan kerja guna pencapaian tujuan organisasi; 8. Memelihara dan peduli pada suasana lingkungan kerja yang kondusif atas dasar prinsip saling menghargai dan menghormati; 9. Memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas Anggota IKA STAR BPKP; 10. Menghindari penyalahgunaan informasi negara, tugas, status, kekuasaan
dan
jabatan
untuk
mendapat
atau
mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri, orang lain atau golongan tertentu; 11. Menghindari penolakan tugas dan/atau penugasan yang sah tanpa alasan; 12. Menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas;
5
Pasal 7 Etika dalam bermasyarakat meliputi: 1. Mengedepankan pola hidup sehat dan sederhana; 2. Saling menghormati dan bersikap santun dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam hubungan dengan masyarakat luas; 3. Memiliki kepekaan sosial dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat; 4. Saling menghormati perbedaan dalam agama/kepercayaan, keturunan suku dan status sosial, dan 5. Menghindari
perbuatan
yang
dapat
mencemarkan
atau
menurunkan harkat dan martabat Anggota IKA STAR BPKP. Pasal 8 Etika dalam melakukan pelayanan publik meliputi: 1. Memberikan pelayanan secara professional, cepat, tepat sasaran, terbuka, adil dan tidak diskriminatif; 2. Memberikan informasi secara benar terkait pelayanan publik kepada pihak yang membutuhkan; 3. Terbuka terhadap partisipasi, dukungan, dan pengawasan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 4. Menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; 5. Menghindari penerimaan hadiah/gratifikasi/suap dari siapapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; dan 6. Menghindari kegiatan pelayanan yang menguntungkan pribadi dalam bentuk apapun. Pasal 9 Etika kepribadian Anggota IKA STAR BPKP meliputi: 1. Menjaga perilaku dan tutur kata yang baik, sopan dan santun dengan sesama Anggota IKA STAR BPKP dan rekan kerja; 2. Berpenampilan rapi dan sopan; 3. Menghargai perbedaan pendapat; 4. Menjunjung tinggi solidaritas sesama Anggota IKA STAR BPKP; 6
5. Mampu beradaptasi terhadap kondisi, situasi dan lingkungan yang berbeda; 6. Menghindari keterlibatan dalam politik praktis; 7. Menghindari tindakan asusila; 8. Menghindari penggunaan media sosial yang dapat merugikan bangsa dan negara Indonesia serta masyarakat;
BAB IV SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK 1. Anggota IKA STAR BPKP yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. 2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua IKA STAR BPKP. 3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA). 4. Keputusan Ketua IKA STAR BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Pelanggaran Kode Etik yang dilanggar oleh Anggota IKA STAR BPKP yang bersangkutan.
Pasal 11 1. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan secara terbuka. 2. Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada forum pertemuan resmi, media massa, atau forum lainnya. 3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi Anggota IKA STAR BPKP yang bersangkutan untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan secara terbuka.
Pasal 12 1. Anggota
IKA
STAR
BPKP
yang
dilaporkan
melakukan
Pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA) ternyata pelanggaran tersebut merupakan 7
pelanggaran
disiplin
PNS,
direkomendasikan
kepada
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk agar kasusnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama (5) lima hari kerja setelah ditetapkan oleh Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA).
BAB V TATA CARA PELAPORAN ATAS PELANGGARAN KODE ETIK Pasal 13 1. Penanganan Pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani dan disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu, atau dugaan peristiwa pelanggaran kode etik. 2. Penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA). 3. Laporan atau pengaduan harus didukung dengan alat bukti yang diperlukan. 4. Laporan atau pengaduan diproses paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan atau pengaduan diterima oleh Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA).
BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN KOMITE INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS (KIA)
Pasal 14 1. Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA) mengambil keputusan setelah: (1) Memeriksa surat pengaduan dan/atau berkas laporan; (2) Memeriksa saksi dan/atau mendapatkan keterangan saksi ahli dan keterangan lainnya jika diperlukan; 8
(3) Memeriksa barang bukti; dan (4) Memberi kesempatan membela diri kepada Anggota IKA STAR BPKP yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik. 2. Keputusan Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA) diambil secara musyawarah mufakat. 3. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. 4. Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA) wajib mengambil keputusan. 5. Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA) harus membuat keputusan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak laporan atau pengaduan diterima oleh Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA).
BAB VII REHABILITASI Pasal 15 1. Anggota IKA STAR BPKP yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik wajib direhabilitasi nama baiknya; 2. Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA) mengusulkan kepada Ketua IKA STAR BPKP untuk melakukan rehabilitasi nama baik yang bersangkutan. 3. Atas usulan Komite Integritas dan Akuntabilitas (KIA), Ketua IKA STAR BPKP mengeluarkan keputusan rehabilitasi nama baik yang diumumkan secara terbuka dan salinan keputusan diberikan kepada yang bersangkutan.
9
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Ketua IKA STAR BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Tanggal
:
Januari 2017
Ditetapkan dan disahkan oleh: Ketua Umum
:
M. Panjiwinata
Wakil Ketua Umum
:
Imam Sumardjoko
Sekretaris Jenderal
:
I Wayan Simpen
10
