BATAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 113/KA/IV/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Tenaga Nuklir Nasional; b. bahwa sesuai dengan perkembangan yang ada, Peraturan Kepala
Badan
Tenaga
Nuklir
Nasional
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Kode Etik Pegawai; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang
Nomor
28
Penyelenggaraan
Negara
yang
Tahun Bersih
1999 dan
tentang
Bebas
dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
BATAN
-2-
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/janji
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059); 5. Peraturan
Pemerintah
Nomor
9
Tahun
2003
tentang
Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003
Nomor
15,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
63
Tahun
2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Presiden Nomor 081 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional; 10. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
BATAN
-3-
11. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 12. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional; 13. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional; 14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 201/KA/XI/2011
tentang
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG KODE ETIK PEGAWAI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan
dan
bekerja
secara
penuh
pada
satuan
organisasi di Badan Tenaga Nuklir Nasional. 2. Kode Etik Pegawai adalah pedoman perilaku dalam bersikap, bertingkah laku, berbuat dan berpola tindak pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam pergaulan hidup sehari-hari serta wajib ditaati oleh setiap pegawai.
BATAN
-4-
3. Komisi Etik Pegawai adalah Komisi yang bersifat non struktural dan temporer yang dibentuk oleh Kepala BATAN selaku pejabat pembina kepegawaian atau oleh pejabat yang ditunjuk Kepala BATAN. 4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat struktural paling rendah eselon II yang diberi kewenangan oleh Kepala BATAN. 5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik Pegawai. 6. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai. 7. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksud sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin setiap pegawai. 8. Pejabat
yang
berwenang
adalah
Pejabat
Pembina
Kepegawaian,
atau Pejabat yang berwenang menghukum
secara
atau
moral
disiplin
sesuai
dengan
ketentuan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Kode Etik Pegawai merupakan pedoman bagi seluruh Pegawai dalam rangka: a. bertingkah
laku,
berbuat
dan
berpola
tindak
dalam
menjalankan tugas dan fungsi; b. meningkatkan disiplin; c. menjamin terpeliharanya tata tertib; d. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas yang kondusif; e. menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional; f.
meningkatkan
kinerja dan citra pegawai serta organisasi;
dan g. memberikan perlindungan terhadap hak Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BATAN
-5-
BAB II NORMA DASAR PRIBADI DAN STANDAR PERILAKU ORGANISASI Pasal 3 Setiap Pegawai harus menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu wajib menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu selalu berusaha untuk memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam kehidupan sehari-hari; c. jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan; d. terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal, kecuali terhadap penyampaian atau akses informasi yang karena sifatnya dinyatakan tertutup; e. berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak, berperilaku, dan membuat keputusan demi kepentingan BATAN, pemerintah, bangsa dan negara; f.
berjiwa pionir, visioner, inovatif, excellent dan akuntabel, yaitu sikap perilaku pegawai yang berani menghadapi tantangan, berwawasan jauh kedepan, memulai hal yang baru,
dan
berjiwa
unggul
serta
dapat
dipertanggungjawabkan; g. bertradisi ilmiah, yaitu sikap perilaku pegawai yang peka terhadap permasalahan, memberikan solusi secara ilmiah, dan senantiasa bersedia memberikan pengetahuan dan pengalaman
kepada
generasi
penerus
dalam
rangka
pemeliharaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan
BATAN
-6-
keberlangsungan BATAN; h. mengutamakan keselamatan dan keamanan, yaitu sikap perilaku pegawai yang peka terhadap kondisi keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja dan bersikap proaktif dengan melaporkan dan memperbaiki kondisi yang berisiko terhadap keselamatan dan keamanan personel, aset, dan kawasan BATAN; i.
berintegritas, yaitu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika BATAN;
j.
berkomitmen,
yaitu
menyelaraskan
kemauan
sikap
mewujudkan
tujuan
kepentingan
dinas
dan
dan
kemampuan
tindakan
organisasi daripada
pegawai
dengan
untuk untuk
mengutamakan
kepentingan
diri
sendiri,
seseorang, dan/atau golongan; k. berdisiplin, yaitu
kesanggupan
pegawai
untuk menaati
kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; l.
bekerja sama, yaitu kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerja dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerja, antar unit kerja, serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
m. berjiwa pemimpin, yaitu kemampuan dan kemauan pegawai untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain
yang
berkaitan
dengan
bidang
tugasnya
demi
tercapainya tujuan organisasi; n. berkompeten, yaitu mempunyai keahlian dan kemampuan memutuskan dan/atau menentukan sesuatu sesuai dengan kewenangannya; o. bersikap profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan/atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
BATAN
-7-
p. bersikap independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan q. bersikap sederhana, yaitu berperilaku wajar atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari. Pasal 4 Setiap Pegawai harus mengikuti, menjalankan, dan menjaga prinsip standar perilaku organisasi sebagai berikut: a. kepastian
hukum,
yaitu
mendasarkan
pada
ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kebijakan BATAN; b. keterbukaaan, yaitu membuka diri dan memberi akses kepada masyarakat dalam melaksanakan haknya untuk memperoleh
informasi
yang
benar,
jujur,
dan
tidak
diskriminatif tentang manajemen, kinerja, dan pelaksanaan tugas, serta fungsi BATAN, tanpa melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan
asas
kerahasiaan
mendahulukan
kepentingan
jabatan; c. kepentingan
umum,
yaitu
bersama dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; d. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan di unit kerja BATAN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada atasannya dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. proporsionalitas,
yaitu
mengutamakan
kepentingan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi dengan tetap memperhatikan adanya kepentingan yang sah secara seimbang; f.
efektivitas,
yaitu
dalam
melaksanakan
tugas
harus
memperhatikan dan mempergunakan cara yang tepat untuk memperoleh hasil yang optimal; dan g. efisiensi,
yaitu
dalam
melaksanakan
tugas
harus
memperhatikan dan mempergunakan waktu dan sumber
BATAN
-8-
daya lainnya seoptimal mungkin dalam menyelesaikan tugas. BAB III KODE ETIK PEGAWAI Pasal 5 Setiap
Pegawai
dalam
pelaksanaan
tugas
kedinasan
dan
kehidupan sehari-hari wajib: a. menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang dianut oleh diri sendiri dan orang lain; b. mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui BATAN; c. mematuhi
dan
menaati
perundang-undangan,
baik
segala
ketentuan
langsung
peraturan
maupun
tidak
langsung, mengenai tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum; d. bersikap dan bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas serta berorientasi hasil; e. bersikap dan bertindak tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat
waktu
dalam
melaksanakan
tugas,
serta
berpenampilan dan bertutur kata secara sopan dan santun dalam pergaulan; f.
mematuhi, menaati dan melaksanakan tata tertib disiplin kerja pegawai serta melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Kepala BATAN maupun Pejabat yang berwenang/diberi kewenangan membuat kebijakan;
g. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan kondusif, kooperatif, harmonis, dan sinergis antar pegawai, baik dalam unit kerja maupun di luar unit kerja; h. mempergunakan dan memelihara barang inventaris milik negara secara baik dan bertanggung jawab; i.
memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait,
dan/atau
instansi
lain
menurut
bidang
tugas
BATAN
-9-
masing-masing; dan j.
memberikan contoh dan menjadi panutan yang baik bagi pegawai lain dan masyarakat. Pasal 6
Setiap
Pegawai
dalam
pelaksanaan
tugas
kedinasan
dan
kehidupan sehari-hari dilarang: a. bersikap
diskriminatif
memberikan
dalam
pelayanan
melaksanakan
kepada
tugas
pegawai
dan
maupun
masyarakat; b. menjadi anggota dan/atau pengurus dan/atau simpatisan partai politik; c. membocorkan informasi yang bersifat rahasia, memberikan kesaksian
palsu
atau
keterangan
yang
tidak
benar,
menyalahgunakan data, dan/atau informasi BATAN yang dianggap sensitif; d. menerima, memberi, menjanjikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun secara langsung maupun tidak langsung, yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai yang bersangkutan; e. menyalahgunakan
wewenang
yang
dimiliki
untuk
kepentingan di luar kedinasan; f.
melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan, kerusakan, dan/atau perubahan data pada sistem informasi BATAN; dan
g. melakukan kegiatan atau perbuatan tidak terpuji baik lisan maupun peraturan
tertulis
yang
bertentangan
perundang-undangan,
dengan norma
ketentuan kesusilaan,
ketertiban umum, merusak citra profesi dan martabat BATAN.
BATAN
- 10 -
Pasal 7 Pelanggaran Kode Etik Pegawai adalah segala bentuk
ucapan,
tulisan, sikap, perilaku, dan/atau pola tindak Pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 8 Pokok Panduan Perilaku Kode Etik Pegawai yang merupakan uraian lebih lanjut Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB IV KOMISI ETIK PEGAWAI Pasal 9 (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik Pegawai dibentuk Komisi Etik Pegawai. (2) Komisi Etik Pegawai dibentuk oleh Kepala BATAN atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BATAN. (3) Keanggotaan Komisi Etik Pegawai berjumlah gasal terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu ) orang Sekretaris merangkap anggota; c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mewakili aspek kepegawaian, aspek pengawasan dan aspek hukum dan/atau pengamanan serta aspek teknis. (5) Komisi Etik Pegawai bersifat temporer dan dibentuk apabila terdapat
Pegawai
terhadap kode etik.
yang
diduga
melakukan
pelanggaran
BATAN
- 11 -
(6) Pangkat anggota Komisi Etik Pegawai paling rendah setingkat dengan Pegawai yang diperiksa. Pasal 10 (1) Komisi Etik Pegawai mempunyai tugas: a. melakukan penegakan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik Pegawai; b. melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; c. memeriksa Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dengan mengacu Kode Etik Profesi masing-masing; d. membuat
kesimpulan
dan
rekomendasi
setelah
melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik dan menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang. (2) Komisi Etik Pegawai mempunyai kewajiban: a. membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesai melakukan pemeriksaan; b. memberi
kesempatan
melakukan
kepada
pelanggaran
Pegawai
Kode
Etik
yang
diduga
Pegawai
untuk
menyampaikan pembelaan pada saat pemeriksaan; c. menyampaikan LHP kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan menetapkan
sanksi
moral
keputusan
sebagai
penjatuhan
bahan
dalam
sanksi
moral,
menggunakan format LHP 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A Peraturan ini; d. menyampaikan LHP kepada Atasan langsung Pegawai yang melanggar Kode Etik Pegawai untuk diteruskan secara hierarki kepada: 1) Pejabat
yang
pemeriksaan
berwenang
lebih
lanjut,
menghukum apabila
guna
rekomendasi
menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana
BATAN
- 12 -
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor
53
Tahun
2010
tentang
Disiplin
PNS,
menggunakan format LHP 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B Peraturan ini. 2) Kepala BATAN guna pemeriksaan lebih lanjut, apabila rekomendasi menyangkut sanksi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, menggunakan format LHP 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C Peraturan ini. e. penyampaian LHP sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal laporan diterbitkan. Pasal 11 Pemeriksaan
lebih
lanjut
terhadap
pegawai
yang
diduga
melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima LHP dari Komisi Etik Pegawai. BAB V PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI Pasal 12 (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai diperoleh secara tertulis dari Pengaduan Masyarakat, Atasan langsung Pegawai, atau Pejabat yang berwenang. (2) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik
Pegawai
dapat
menyampaikan
pengaduan
kepada
Atasan langsung Pegawai yang melakukan pelanggaran atau
BATAN
- 13 -
Pejabat yang berwenang. (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tertulis baik secara elektronik maupun nonelektronik
dengan
menyebutkan
pelanggaran
yang
dilakukan, bukti, dan identitas Pelapor. (4) Setiap
Atasan
berwenang
langsung
yang
Pegawai
menerima
atau
pengaduan
Pejabat
yang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor. (5) Atasan langsung Pegawai apabila meyakini adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai, wajib melaporkan kepada Kepala BATAN secara hierarki. (6) Kepala BATAN atau Pejabat yang ditunjuk, membentuk Komisi Etik Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) setelah menerima laporan adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Pegawai. BAB VI TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 13 (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dipanggil secara tertulis oleh Komisi Etik Pegawai untuk dilakukan pemeriksaan, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II D Peraturan ini. (2) Pemanggilan secara tertulis bagi Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. (3) Apabila Pegawai tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan, pemanggilan kedua dilakukan paling cepat 7 (tujuh)
hari
kerja
pemanggilan pertama.
sejak
hari
ketidakhadiran
pada
BATAN
- 14 -
(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua, Pegawai yang bersangkutan tidak hadir juga, dianggap telah melanggar Kode Etik. (5) Apabila pegawai yang diperiksa mempersulit pelaksanaan pemeriksaan maka dianggap telah melanggar Kode Etik yang disangkakan. (6) Dalam hal Pegawai tidak hadir pada pemanggilan kedua, Komisi Etik Pegawai memberi rekomendasi kepada Pejabat yang
berwenang
atau
Atasan
langsung
Pegawai
yang
bersangkutan agar dikenakan sanksi moral atau hukuman disiplin. Pasal 14 (1) Komisi Etik Pegawai
melakukan pemeriksaan berdasarkan
laporan dan/atau bahan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan dilakukan secara tertutup. (3) Pegawai
yang
diperiksa
karena
diduga
melakukan
pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Komisi Etik Pegawai. (4) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menjawab pertanyaan,
yang
bersangkutan
dianggap
mengakui
pelanggaran Kode Etik yang didugakan kepadanya. (5) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan
(BAP),
dengan
menggunakan
format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II E Peraturan ini.
BATAN
- 15 -
BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 15 (1) Pegawai
yang
melakukan
pelanggaran
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dijatuhi sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya. (2) Sanksi atau hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. sanksi
moral
berupa
perintah/kewajiban
untuk
menyampaikan permohonan maaf secara lisan, tertulis, dan/atau pernyataan penyesalan kepada pihak yang dirugikan; dan/atau b. hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya. (3) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertutup atau terbuka. (4) Keputusan pemberian sanksi moral dilakukan oleh Pejabat yang berwenang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Komisi Etik Pegawai
dengan
menggunakan
format
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II F Peraturan ini. (5) Keputusan penyampaian sanksi moral secara tertutup atau terbuka didasarkan pada pertimbangan besar atau kecilnya akibat dari perbuatan dan/atau dampak negatif perbuatan yang dilakukan. Pasal 16 (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf
a
berwenang.
ditetapkan
dengan
Keputusan
Pejabat
yang
BATAN
- 16 -
(2) Sanksi moral disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup dan diutarakan secara lisan yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat terkait
paling
rendah
setingkat
dengan
Pegawai
yang
dikenakan sanksi. (3) Sanksi moral disampaikan secara terbuka oleh Pejabat yang berwenang melalui: a. forum pertemuan resmi; b. upacara bendera; c. papan pengumuman; d. media massa; atau e. forum lain yang dipandang sesuai untuk itu. (4) Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai yang dikenakan sanksi moral berjauhan, Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya atau meminta bantuan Pejabat lain untuk menyampaikan sanksi moral tersebut dengan syarat pangkat Pejabat tersebut paling rendah setingkat dengan Pegawai yang dikenakan sanksi. (5) Sanksi moral yang disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal diterima oleh Pegawai yang dikenakan sanksi. (6) Sanksi moral yang disampaikan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf dilakukan
1
(satu)
kali
dan
berlaku
b, dan huruf e sejak
tanggal
disampaikan oleh Pejabat yang berwenang. (7) Sanksi moral yang disampaikan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) huruf c dan huruf d, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkan. (8) Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut dan keputusan sanksi moral disampaikan kepada Pegawai yang dikenakan sanksi baik langsung
BATAN
- 17 -
maupun menggunakan sarana lain. (9) Sanksi
moral
berupa
perintah/kewajiban
untuk
menyampaikan permohonan maaf secara lisan, tertulis, dan/atau pernyataan penyesalan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral diterima oleh Pegawai yang dikenai sanksi. (10) Dalam hal pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia menyampaikan permohonan maaf secara lisan, tertulis, dan/atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (1) Setiap Pimpinan unit kerja, sesuai dengan jenjang jabatan berkewajiban pelaksanaan
untuk kode
etik
melakukan oleh
pengawasan
pegawai
yang
atas
berada
di
bawahnya. (2) Pimpinan unit kerja sesuai dengan jenjang jabatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik tetapi tidak mengambil tindakan pengenaan sanksi atas pelanggaran tersebut atau membantu melakukan pelanggaran kode etik, dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2). (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penegakan kode etik, BATAN dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain.
BATAN
- 18 -
Pasal 18 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 113/KA/IV/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil BATAN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 19 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Kepala
BATAN
memerintahkan ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 201323 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdDJAROT SULISTIO WISNUBROTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, -ttdAMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1647 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,
TOTTI TJIPTOSUMIRAT
BATAN -1-
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI POKOK PANDUAN PERILAKU KODE ETIK PEGAWAI I.
ATURAN PERILAKU PEGAWAI Pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai BATAN, dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
II. NORMA DASAR A. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; B. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; C. jujur, terbuka, dan berani; D. berjiwa pionir, visioner, inovatif, excellent dan akuntabel, E. bertradisi ilmiah; F. mengutamakan keselamatan dan keamanan; G. berintegritas dan disiplin, H. bekerja sama dan berkomitmen untuk perubahan I.
berkompeten dan berjiwa pemimpin
J. bersikap profesional, independen dan sederhana III. KEWAJIBAN DAN LARANGAN A. Setiap Pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib: 1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang dianut oleh diri sendiri dan orang lain; Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai mempunyai kewajiban dan larangan. a. Setiap pegawai diwajibkan: 1) menghormati agama dan kepercayaan diri sendiri dan pegawai
BATAN -2-
lain; dan 2) berkomunikasi
dengan
baik
dengan
pemeluk
agama/kepercayaan lain; b. Setiap pegawai dilarang: 1) membeda-bedakan pegawai berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA); 2) menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah; dan 3) melakukan
intimidasi/pengancaman
kepada
pemeluk
agama/kepercayaan lain. 2. Mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui BATAN; Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan: a. menjunjung tinggi kehormatan negara; dan b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan. 3. Mematuhi
dan menaati segala peraturan perundang-undangan,
baik langsung maupun tidak langsung dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum; Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan: a. melaksanakan
tugas
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan; dan b. berpartisipasi
dalam
rangka
ditaatinya
setiap
peraturan
perundang-undangan oleh masyarakat. 4. Bersikap dan bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas serta berorientasi hasil; Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan: a. bersikap
berani
menghadapi
tantangan,
berwawasan
jauh
kedepan, memulai hal yang baru, dan berjiwa unggul serta dapat dipertanggungjawabkan; b. menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas;
BATAN -3-
c. menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). 5. Bersikap dan bertindak tanggap, terbuka, jujur, akurat dan tepat waktu
dalam
melaksanakan
tugas,
serta
berpenampilan
dan
bertutur kata secara sopan dan santun dalam pergaulan; Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan: a. senantiasa tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara; b. melaksanakan komitmen perubahan melalui menjaga integritas, peningkatan disiplin kerja, peningkatan kinerja dan melakukan perbaikan
secara
terus
menerus
serta
selalu
memberikan
pelayanan yang terbaik; c. bersikap dan bertindak transparan; d. menggunakan daya dan upaya secara maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan e. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal. 6. Mematuhi, menaati dan melaksanakan tata tertib disiplin kerja pegawai serta melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Kepala BATAN
maupun
Pejabat
yang
berwenang/diberi
kewenangan
membuat kebijakan; a. Setiap pegawai wajib mengutamakan keselamatan dan keamanan. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan : 1) bersikap peka terhadap kondisi keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja; 2) bersikap proaktif dengan melaporkan dan memperbaiki kondisi yang berisiko terhadap keselamatan dan keamanan personel, dan aset BATAN. b. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan:
BATAN -4-
1) memberikan pelayanan sesuai dengan standard operating procedure (SOP); 2) mempertahankan kriteria dan kebijakan yang resmi; 3) menggunakan waktu secara efektif; dan 4) memberikan pelayanan sebaik-baiknya. c. Setiap pegawai wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan: 1) melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan bagi pegawai; 2) memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja; dan 3) mematuhi/menaati ketentuan jam kerja. d. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai: 1) wajib
memberi
contoh
yang
baik
dalam
menaati
dan
melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan 2) dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. 7. Menciptakan
dan
memelihara
suasana
kerja
yang
baik
dan
kondusif, kooperatif, harmonis, dan sinergis antar pegawai, baik dalam unit kerja maupun di luar unit kerja; a. Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan: 1) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; 2) membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif; dan 3) menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing; b. Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan
BATAN -5-
Untuk
melaksanakan
etika
ini,
setiap
pegawai
mempunyai
kewajiban dan larangan. 1) Setiap pegawai diwajibkan: a) berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; b) meyakinkan unit kerja lain mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas unit kerja tersebut; c) membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas; d) memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain; dan e) menghormati/menghargai
senioritas
dalam
pengertian
umur, pangkat, dan jabatan pegawai unit kerja lain; 2) Setiap
pegawai
dilarang
memberikan
perintah
untuk
kepentingan pribadi kepada unit kerja lain; c. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS Untuk
melaksanakan
etika
ini,
setiap
pegawai
mempunyai
kewajiban dan larangan: 1) Setiap pegawai diwajibkan: a) memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai; dan b) menghindari maupun
konflik
golongan,
kepentingan termasuk
di
pribadi,
kelompok,
dalamnya
adalah
keterlibatan dalam politik praktis. 2) Setiap pegawai dilarang: a) melakukan intimidasi terhadap pegawai lain; b) melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain; dan c) melakukan
provokasi
yang
dapat
perpecahan/pertentangan sesama pegawai.
menimbulkan
BATAN -6-
d. Setiap pegawai wajib saling menghormati antar pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi Untuk
melaksanakan
etika
ini,
setiap
pegawai
mempunyai
kewajiban dan larangan: 1) Setiap pegawai diwajibkan: a) menghormati hak asasi manusia sesama pegawai; b) menghormati sesama pegawai tanpa membedakan jabatan, pangkat,
pendidikan,
asal
usul,
termasuk
kepada
mengerti
perasaan
sesama
pensiunan BATAN; c) memiliki
kemauan
untuk
pegawai; d) berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai; e) menekan sifat iri hati dan dengki terhadap sesama pegawai; dan f)
mengendalikan diri/mengendalikan emosi.
2) Setiap pegawai dilarang mengatasnamakan pegawai lain untuk tujuan dan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. e. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan: 1) memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat
dari
pegawai lain; 2) menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu, setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional; 3) menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan; dan 4) menjadikan perbedaaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan. f.
Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan: 1) bekerja
sama
secara
sehat
dengan
pegawai
melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
lain
dalam
BATAN -7-
2) mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas, dengan
mempertimbangkan
saran,
kritik,
atau
tindakan
korektif dari sesama pegawai; 3) mengkomunikasikan
informasi
penting
mengenai
permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama; 4) membantu pegawai lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya; 5) menghormati kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok lain; 6) dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan, atau kelompok lain; 7) memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan pegawai lain; 8) membantu
sesama
pegawai,
dalam
hal
peningkatan
kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika pegawai; dan 9) mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. 8. Menggunakan dan memelihara barang inventaris milik negara secara baik dan bertanggung jawab; Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan: a. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan b. memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. 9. Memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain menurut bidang tugas masing-masing. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan: a. memberikan pelayanan prima, hormat, santun, dan tanpa unsur
BATAN -8-
paksaan; b. bersikap rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain, atau masyarakat; dan c. bertutur kata dengan wajar dan sopan. 10. Memberikan contoh dan menjadi panutan yang baik bagi pegawai lain dan masyarakat. a. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana. Untuk
melaksanakan
etika
ini,
setiap
pegawai
mempunyai
kewajiban dan larangan: 1) Setiap pegawai diwajibkan menjaga diri dan keluarga dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat; dan 2) Setiap pegawai dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain kendaraan dinas dan perumahan dinas. b. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan: berpakaian
sederhana,
bersikap,
bertingkah
laku
dan
berpenampilan rapi dan sopan, misalnya tidak mengenakan kaos, sandal, tidak bertindik bagi pegawai laki-laki, tidak bertato bagi pegawai
laki-laki
maupun
perempuan,
dan
menghindarkan
penampilan negatif lainnya yang tidak sesuai dengan kelaziman dan kepatutan sebagai pegawai.
BATAN -9-
B. Setiap Pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari dilarang: 1. Bersikap
diskriminatif
dalam
melaksanakan
tugas
dan
memberikan pelayanan kepada pegawai maupun masyarakat; Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai mempunyai kewajiban dan larangan: a. Setiap pegawai diwajibkan: 1) memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif; dan 2) memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan. b. Setiap pegawai dilarang: 1) membeda-bedakan
dalam
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat, yaitu tanpa memperhatikan status dan SARA; dan 2) melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menjadi anggota dan/atau pengurus dan/atau simpatisan partai politik; Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai diwajibkan: a. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan c. netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis. 3. Membocorkan kesaksian
informasi
palsu
atau
yang
bersifat
keterangan
rahasia, yang
memberikan
tidak
benar,
menyalahgunakan data, dan/atau informasi BATAN yang dianggap sensitif; a. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai: 1) diwajibkan bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak
BATAN - 10 -
menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat; 2) dilarang
menyebarluaskan
informasi
yang
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. b. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia. Untuk
melaksanakan
etika
ini,
setiap
pegawai
mempunyai
kewajiban dan larangan: 1) setiap pegawai diwajibkan: a) bersikap
dan
bertindak
jujur,
terbuka,
dan
tidak
memberikan informasi yang tidak benar; b) mewaspadai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi. 2) setiap pegawai dilarang: a) membocorkan
dan/atau
tidak
memanfaatkan
rahasia
jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan
untuk
golongan,
yang
kepentingan tidak
pribadi,
berhak,
kelompok,
berdasarkan
atau
ketentuan
peraturan perundang-undangan; b) menerima segala sesuatu, dalam bentuk apa pun, yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu, yang dapat mempengaruhi, atau mengurangi objektivitas. 4. menerima, memberi, menjanjikan hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun secara langsung maupun tidak langsung,
yang
diketahui
atau
patut
dapat
diduga
bahwa
pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai yang bersangkutan; Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai: a. diwajibkan mewaspadai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik berupa uang/mempunyai nilai uang, benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas dalam melaksanakan tugas;
BATAN - 11 -
b. dilarang menerima imbalan, dalam bentuk apapun, dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang, maupun setelah melaksanakan tugas. 5. Menyalahgunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan di luar kedinasan Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai mempunyai kewajiban dan larangan: a. Setiap pegawai diwajibkan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. b. Setiap pegawai dilarang : 1) menyalahgunakan wewenangnya sebagai PNS dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan pribadi, kelompok, atau golongan; 2) meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
dan
dengan
izin
atasan
yang
berwenang. 6. Melakukan
perbuatan
yang
dapat
mengakibatkan
terjadinya
gangguan, kerusakan, dan/atau perubahan data pada sistem informasi BATAN. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang: a.
merusak, mengganggu operasionalisasi serta mengubah data sistem informasi BATAN;
b. melakukan
tindakan
yang
dapat
mengganggu
fasilitas
infrastruktur jaringan komputer, server, website, email dan mailing list BATAN. 7. Melakukan kegiatan atau perbuatan bertentangan
dengan
peraturan
yang
tidak
terpuji yang
perundang-undangan,
norma
kesusilaan, ketertiban umum, merusak citra profesi dan martabat BATAN. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai mempunyai kewajiban
BATAN - 12 -
dan larangan: a. Setiap pegawai diwajibkan : 1) selalu menjunjung nilai moral dan religi; 2) bersikap peka terhadap permasalahan dan memberikan solusi secara ilmiah; 3) bersedia memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada generasi penerus dalam rangka pemeliharaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan keberlangsungan BATAN;dan 4) menjunjung tinggi citra profesi, antara lain tidak menjiplak/plagiat makalah, tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan tidak menggunakan bahan/alat ilegal. b. Setiap pegawai dilarang: 1) memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas; 2) melakukan tindakan melawan hukum dan asusila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi, dan/atau pornografi, dan semacamnya; 3) terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif (narkoba); 4) menjual/meminum minuman keras; 5) melakukan komunikasi yang mengarah pada pendiskreditan berbagai pihak terkait dengan tugas dan fungsi BATAN, penyebaran konten pornografi, dan tindakan ilegal lainnya melalui email, mailing list, situs, blog, serta fasilitas jejaring social.
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdDJAROT SULISTIO WISNUBROTO Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,
TOTTI TJIPTOSUMIRAT
BATAN
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
A. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LPH) 1
RAHASIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) NOMOR : R. ….……../KP 0302/.……/20…..
Yth. ..............(Pejabat yang berwenang) di ……………………
1.
Berkenaan
dengan
adanya
dugaan
pelanggaran
Kode
Etik
Pegawai,
pada
hari……….tanggal….….bulan……………tahun ………..telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor ............... kepada: a. Nama
:………………………………………
b. NIP
:………………………………………
c. Pangkat/Golongan :……………………………………… d. Jabatan
:………………………………………
e. Unit Organisasi
:………………………………………
yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan………………………………… ……………………………………………………………………………………………...........…… 2.
Perbuatan tersebut melanggar Kode Etik Pegawai Pasal 5/Pasal 6 *) huruf ....., sehingga kepada Sdr………………., NIP.......................... direkomendasikan untuk dikenakan
sanksi
moral
berupa
……………..
secara
tertutup/terbuka
*)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BATAN Nomor .................... tentang Kode Etik Pegawai.
…………………, ......................... 20....
BATAN
-2Komisi Etik Pegawai: No.
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1.
..........................................
Ketua merangkap anggota
2.
...........................................
Sekretaris merangkap anggota
3.
..........................................
Anggota
4.
..........................................
Anggota
5.
..........................................
Anggota
6.
..........................................
Anggota
7.
...........dst.............................
Anggota
Tembusan: ........... (Jabatan atasan langsung pegawai yang bersangkutan) *)
coret yang tidak perlu
BATAN
-3-
B. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LPH) 2
RAHASIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) NOMOR : R. ………../KP 0302/…..…/20….. Yth. ..............(Atasan Langsung Pegawai yang bersangkutan) di …………………… 1.
Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai, pada hari……….tanggal…….bulan……………tahun ………..telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor .......................... kepada : a. Nama
:………………………………………
b. NIP
:………………………………………
c. Pangkat/Golongan
:………………………………………
d. Jabatan
:………………………………………
e. Unit Organisasi
:………………………………………
yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan………………………………… ……………………………………………………………………….........………………………… 2.
Perbuatan tersebut melanggar Kode Etik Pegawai yang dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf ......., ayat (3) huruf ...... dan ayat (4) huruf a , huruf b dan huruf c *) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, sehingga terhadap Sdr,…….. , NIP. .................... perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
…………………, ......................... 20.....
BATAN
-4Komisi Etik Pegawai No.
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1.
..........................................
Ketua merangkap anggota
2.
...........................................
Sekretaris merangkap anggota
3.
..........................................
Anggota
4.
..........................................
Anggota
5.
..........................................
Anggota
6.
..........................................
Anggota
7.
...............dst.........................
Anggota
Tembusan: ........... (Jabatan atasan langsung pegawai yang bersangkutan) *)
coret yang tidak perlu
BATAN
-5-
C. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LPH) 3
RAHASIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) NOMOR : R. …..…../KP 0302/………/20….. Yth. ....... (Atasan Langsung Pegawai yang bersangkutan) di ……………………
1. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode
Etik Pegawai, pada
hari……….tanggal…….bulan……………tahun ………..telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor ........ kepada : a. Nama
:………………………………………
b. NIP
:………………………………………
c. Pangkat/Golongan :……………………………………… d. Jabatan
:………………………………………
e. Unit Organisasi
:………………………………………
yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan………………………………… ………………………………………………………………………………………….........……… 2. Perbuatan tersebut melanggar Kode Etik Pegawai yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Sdr...…………..., NIP. …................., perlu dilaporkan kepada Kepala BATAN secara hierarki untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. …………………, ......................... 20.....
BATAN
-6Komisi Etik Pegawai: No.
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1.
..........................................
Ketua merangkap anggota
2.
...........................................
Sekretaris merangkap anggota
3.
..........................................
Anggota
4.
..........................................
Anggota
5.
..........................................
Anggota
6.
..........................................
Anggota
7.
..........................................
Anggota
Tembusan: ........... (Jabatan atasan langsung pegawai yang bersangkutan) *)
coret yang tidak perlu
BATAN
-7-
D. SURAT PANGGILAN
RAHASIA SURAT PANGGILAN I / II *) NOMOR : R. …………../KP 0302/……/20….. 1. Dengan hormat kami mohon kehadiran Saudara : Nama : …………………………………. NIP : …………………………………. Pangkat : …………………………………. Jabatan : …………………………………. Unit Kerja : …………………………………. untuk menghadap kepada Komisi Etik Pegawai, pada : Hari : …………………………………. Tanggal : …………………………………. Waktu : …………………………………. Tempat : …………………………………. 2. Untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai, Pasal 5/Pasal 6 *) huruf ...... Peraturan Kepala BATAN Nomor ...................... tentang Kode Etik Pegawai. 3. Demikian untuk dilaksanakan. …………………, ......................... 20..... Ketua
………………………………..................… NIP. ................................……………… Tembusan: ........... (Jabatan atasan langsung pegawai yang bersangkutan) *)
coret yang tidak perlu
BATAN
-8-
E. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)
Pada hari ini…………..tanggal ………..bulan ………..tahun …………… Komisi Etik Pegawai: No.
Nama
1.
.................................
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
Ketua merangkap anggota
2.
..................................
Sekretaris merangkap anggota
3.
..................................
Anggota
4.
..................................
Anggota
5.
..................................
Anggota
6.
.................................
Anggota
7.
..................................
Anggota
berdasarkan wewenang yang ada pada Komisi Etik Pegawai, telah melakukan pemeriksaan terhadap : Nama
:
NIP
:
Pangkat/Golongan : Jabatan
:
Unit Kerja
:
karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai, Pasal 5/Pasal 6 *) huruf ...... Peraturan Kepala BATAN Nomor .................... tentang Kode Etik Pegawai. 1. Pertanyaan: ............................................................................................................. .............................................................................................................
BATAN
-9Jawaban: ............................................................................................................. ............................................................................................................. 2. Pertanyaan: ............................................................................................................. ............................................................................................................. Jawaban: ....................................................................................................... ............................................................................................................. dst. Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ................., ......................... 20.... Yang diperiksa
Komisi : Etik Pegawai
Nama
:
1. Nama
:
NIP
:
NIP
:
Tanda tangan :
Tanda tangan : 2. Nama
:
NIP
:
Tanda tangan : 3. dst. *) Coret yang tidak perlu
BATAN
- 10 -
F. KEPUTUSAN PENGENAAN SANKSI MORAL
RAHASIA KEPUTUSAN ...... (diisi oleh pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan sanksi moral) NOMOR : R. ………../KP 0302/..……/20….. TENTANG PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR....................., NIP.............. PANGKAT/GOLONGAN............. JABATAN............ PADA.................. Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan laporan pelanggaran Kode Etik Pegawai Nomor ….…. tanggal ......... yang dilakukan oleh Sdr. .................. NIP. .............. ;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal ....................., Sdr. …......................……… telah melakukan perbuatan berupa ..............................................................................................; c.
bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik Pasal 5/Pasal 6 *) huruf ....., Peraturan Kepala BATAN Nomor ........................... tentang Kode Etik Pegawai;
d
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Pengenaan sanksi moral kepada Sdr. . ........., NIP..........;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan
Pemerintah
Nomor
21
Tahun
1975
tentang
Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor
142,
Tambahan
BATAN
- 11 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional; 7. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012; 8. Keputusan
Kepala
Badan
Tenaga
Nuklir
Nasional
Nomor
360/KA/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 9. Peraturan
Kepala
Badan
Tenaga
Nuklir
Nasional
Nomor
392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional; 10. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai BATAN; 11.
Peraturan
Kepala
Badan
Tenaga
Nuklir
Nasional
Nomor
............................ tentang Kode Etik Pegawai; 12. Keputusan
Kepala
Badan
Tenaga
Nuklir
Nasional
Nomor......./KA/..../20..... tentang Komisi Etik Pegawai;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU
: Pengenaan sanksi moral kepada: a.
Nama
:
b. NIP
:
c.
:
Pangkat/Golongan
d. Jabatan
:
e.
Unit Organisasi
:
f.
Berupa
: Permohonan
maaf
secara
lisan/tertulis/pernyataan penyesalan*) g.
Disampaikan
: Terbuka/Tertutup
BATAN
- 12 karena telah terbukti dengan sah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Pasal 5/Pasal 6 *) huruf ......, Peraturan Kepala BATAN Nomor ......................... tentang Kode Etik Pegawai. KEDUA
: Permohonan
maaf
secara
lisan/tertulis/pernyataan
penyesalan
disampaikan kepada .............(sebagai pihak yang dirugikan). KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Keputusan
ini
disampaikan
kepada
yang
bersangkutan
untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .................................... pada tanggal ..................................
........................................................... NIP : .................................................. (diisi oleh pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan sanksi moral) *) coret yang tidak perlu
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdDJAROT SULISTIO WISNUBROTO Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS,
TOTTI TJIPTOSUMIRAT
