BATAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG TANDA PENGENAL BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
Menimbang : a. bahwa
untuk
menciptakan
keamanan,
ketertiban,
dan
disiplin pegawai di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), telah ditetapkan Keputusan Kepala BATAN Nomor 98/KA/III/2000
tentang
Badge
dan
Kartu
Absensi
di
lingkungan BATAN; b. bahwa untuk meningkatkan sistem keamanan, ketertiban, dan
pembinaan
meningkatkan
disiplin
kerja
pelayanan
Pegawai
kepada
BATAN
serta
masyarakat
maka
Keputusan Kepala BATAN sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Tanda Pengenal Badan Tenaga Nuklir Nasional; Mengingat
: 1. Keputusan Kedudukan, Organisasi, Departemen
Presiden
Nomor
Tugas, dan
Tata
103
Fungsi, Kerja
sebagaimana
Tahun
2001
Kewenangan, Lembaga
telah
tentang Susunan
Pemerintah
beberapa
kali
Non
diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 2. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012; 3. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
BATAN -2-
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG
TANDA
PENGENAL
BADAN
TENAGA
NUKLIR
NASIONAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala BATAN ini yang dimaksud dengan: 1. Tanda pengenal adalah atribut khusus yang dikenakan oleh pegawai maupun non pegawai BATAN yang berada di kawasan kerja BATAN bertujuan untuk mengetahui identitas seseorang. 2. Pegawai BATAN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BATAN dan Calon PNS BATAN. 3. Tamu biasa adalah setiap orang yang berkunjung di kawasan kerja BATAN untuk menemui pegawai BATAN, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi. 4. Tamu undangan adalah setiap orang yang berkunjung di kawasan kerja BATAN atas undangan pejabat BATAN untuk kepentingan dinas, antara lain kegiatan rapat, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan, dan kunjungan. 5. Tamu Very Important Person (VIP) adalah setiap orang yang berkunjung di kawasan kerja BATAN, dengan keprotokolan tertentu untuk bertemu dengan pejabat Eselon I, yang mempunyai kedudukan setingkat atau lebih tinggi, baik dengan undangan atau tanpa undangan.
BATAN -3-
6. Tamu tetap adalah setiap orang meliputi pelajar, mahasiswa, pekerja proyek, tenaga ahli (expert), atau sejenisnya karena kepentingannya berkunjung di kawasan kerja BATAN untuk melakukan kegiatan dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) hari secara terus menerus, selain sebagai Tamu Undangan. 7. Tamu wartawan adalah setiap orang yang berkunjung di kawasan
kerja
BATAN
untuk
keperluan
liputan
atau
wawancara dengan pejabat BATAN yang berwenang. 8. Kawasan kerja BATAN adalah lingkungan kerja BATAN yang terdapat 1 (satu) atau lebih unit kerja eselon II. Pasal 2 (1) Maksud pengaturan tanda pengenal di kawasan kerja BATAN untuk menciptakan keseragaman bentuk, ukuran, dan penggunaannya bagi pegawai BATAN dan non pegawai BATAN. (2) Tujuan pengaturan tanda pengenal untuk memudahkan identifikasi pegawai BATAN dan non pegawai BATAN dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di kawasan kerja BATAN. BAB II TANDA PENGENAL BATAN Bagian Kesatu Jenis, Peruntukan, dan Kegunaan Pasal 3 Jenis tanda pengenal BATAN dibedakan menjadi: a. tanda pengenal pegawai; b. tanda pengenal sementara; c. tanda pengenal karyawan alih daya (outsourcing); d. tanda pengenal tamu tetap;
BATAN -4-
e. tanda pengenal tamu tidak tetap; f. tanda pengenal mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir (STTN); dan g. tanda pengenal karyawan PT. Batan Teknologi (Persero). Pasal 4 (1) Peruntukan tanda pengenal BATAN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut: a. tanda pengenal pegawai, diperuntukkan bagi pegawai BATAN; b. tanda pengenal sementara, diperuntukkan bagi pegawai BATAN yang belum memiliki tanda pengenal pegawai atau tanda pengenal pegawai yang bersangkutan hilang atau
rusak
dan
tanda
pengenal
pegawai
yang
bersangkutan masih dalam proses pembuatan; c. tanda pengenal tamu tetap, diperuntukkan bagi tamu tetap; d. tanda pengenal tamu tidak tetap, diperuntukkan bagi tamu biasa, tamu wartawan, dan tamu undangan; e. tanda pengenal mahasiswa STTN, diperuntukkan bagi mahasiswa STTN BATAN; f.
tanda pengenal karyawan outsourcing, diperuntukkan bagi karyawan outsourcing yang bekerja untuk BATAN; dan
g. tanda pengenal karyawan PT. Batan Teknologi (Persero), diperuntukkan
bagi
karyawan
PT.
Batan
Teknologi
(Persero) yang bekerja di Kawasan Nuklir Serpong. (2) Tanda pengenal BATAN, tidak diberikan kepada Tamu VIP. Pasal 5 (1) Tanda pengenal pegawai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat digunakan sebagai: a. identitas diri pegawai BATAN;
BATAN -5-
b. alat presensi; dan c. alat kontrol akses masuk kawasan dan/atau ruang kerja. (2) Tanda pengenal BATAN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf g digunakan sebagai identitas diri selama berada di dalam kawasan kerja BATAN. Pasal 6 (1) Tanda pengenal BATAN, wajib dikenakan selama berada di dalam kawasan kerja BATAN. (2) Tanda pengenal BATAN, dikenakan pada dada kiri atau dikalungkan dan dapat terlihat dengan jelas. Bagian Kedua Tanda Pengenal Pegawai Pasal 7 Permohonan pembuatan tanda pengenal pegawai, diajukan oleh Bagian atau Subbagian yang membidangi kepegawaian di masing-masing unit kerja, ditujukan kepada: a. Kepala Bagian Pengamanan bagi unit kerja yang berada di Kawasan Kantor Pusat; b. Kepala Unit Pengamanan Nuklir (UPN) Pusat Kemitraan Teknologi Nuklir (PKTN) bagi unit kerja PKTN dan unit kerja yang
berada
di
Kawasan
Nuklir
Serpong
yang
tidak
mempunyai UPN; c. Kepala UPN Pusat Reaktor Serba Guna (PRSG), Kepala UPN Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBN), dan Kepala UPN Pusat Teknologi Limbah Radioaktif (PTLR) bagi unit kerja masing-masing; d. Kepala UPN Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR) bagi unit kerja PATIR, Pusat Diseminasi Ilmu Pengetahuan
dan
Teknologi
Nuklir
(PDIN),
dan
Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR);
Pusat
BATAN -6-
e. Kepala UPN Pusat Pengembangan Geologi Nuklir (PPGN) bagi unit kerja PPGN dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat); f.
Kepala UPN Pusat Teknologi Nuklir, Bahan, dan Radiometri (PTNBR) bagi unit kerja PTNBR; dan
g. Kepala UPN Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan (PTAPB) bagi unit kerja PTAPB dan STTN. Pasal 8 (1) Tanda pengenal pegawai, dibuat dari bahan Poly Vinil Chlorid (PVC) atau sejenis, berwarna putih dan dilaminating. (2) Tanda pengenal pegawai, yang dapat digunakan sebagai alat presensi dan kontrol akses dibuat dari jenis bahan proximity card atau sejenis, berwarna putih dan dilapisi stiker bening atau transparan. (3) Tanda pengenal pegawai, terdiri atas bagian depan dan belakang, dengan rincian sebagai berikut: a. bagian depan memuat: 1. logo BATAN berwarna kombinasi; 2. tulisan “BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL”; 3. nama unit kerja dan nama kawasan kerja; 4. foto pegawai; 5. nama pegawai; dan 6. tanda
air
(watermark)
berupa
simbol
lintasan
elektron. b. bagian belakang memuat: 1. nama pegawai; 2. Nomor Induk Pegawai (NIP); 3. nama unit kerja; 4. nama jabatan; 5. alamat kawasan atau unit kerja; 6. nomor telepon kantor; 7. tempat dan tanggal dikeluarkan tanda pengenal;
BATAN -7-
8. nama jabatan, nama jelas, tanda tangan, dan NIP pejabat
yang
berwenang
mengeluarkan
tanda
pengenal; 9. cap dinas unit kerja yang berwenang mengeluarkan tanda pengenal; 10. tulisan
“Tanda
Peraturan
pengenal
Kepala
ini
BATAN,
ditetapkan barang
dengan
siapa
yang
menemukan harap menghubungi alamat di atas.”; dan 11. tanda
air
(watermark)
berupa
simbol
lintasan
elektron. Pasal 9 (1) Pakaian yang dikenakan pada tanda pengenal pegawai, sebagai berikut: a. pegawai laki-laki mengenakan Pakaian Sipil Lengkap/PSL (jas) warna gelap tanpa tutup kepala; atau b. pegawai perempuan mengenakan PSL (blazer) warna gelap. (2) warna latar belakang foto pada tanda pengenal pegawai, sebagai berikut: a. pejabat eselon I dan eselon II berwarna merah; b. pejabat eselon III, eselon IV, dan staf berwarna biru. (3) Foto wajah pada tanda pengenal pegawai, harus terlihat dengan jelas. Pasal 10 Tanda pengenal pegawai, dilengkapi dengan: a. rumah tanda pengenal warna putih transparan; b. gantungan
yoyo warna biru dengan logo BATAN berwarna
kombinasi; dan c. tali warna biru dengan logo BATAN berwarna putih.
BATAN -8-
Pasal 11 (1) Dalam hal tanda pengenal pegawai hilang atau rusak, pegawai yang bersangkutan segera melapor kepada atasan langsung dan disertai dengan surat pernyataan kehilangan atau kerusakan tanda pengenal. (2) Dalam hal tanda pengenal pegawai yang berfungsi sebagai alat presensi dan kontrol akses hilang atau rusak, pegawai yang bersangkutan selain melapor ke atasan langsungnya, juga wajib mencatatkan diri pada formulir kehadiran atau formulir keluar kantor di pos penjagaan. (3) Atasan kepada
langsung yang Bagian
menerima
atau
laporan,
Subbagian
yang
meneruskan membidangi
kepegawaian pada masing-masing unit kerja. (4) Kepala
Bagian
atau
Subbagian
yang
membidangi
kepegawaian mengajukan permohonan pembuatan tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (5) Dalam hal pembuatan tanda pengenal pegawai belum dapat diselesaikan, kepada pegawai yang bersangkutan dibuatkan tanda pengenal sementara. Pasal 12 Tanda pengenal pegawai dapat digunakan di luar kawasan kerja BATAN hanya untuk kepentingan dinas. Bagian Ketiga Tanda Pengenal Sementara Pasal 13 (1) Tanda
pengenal
sementara,
dibuat
dari
bahan
kertas
concorde atau sejenis dengan ukuran berat minimal 90 gram berwarna putih dan dilaminating.
BATAN -9-
(2) Tanda pengenal sementara, terdiri atas bagian depan dan belakang, dengan rincian sebagai berikut: a. bagian depan memuat: 1. logo BATAN berwarna kombinasi; 2. tulisan “BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL”; 3. nama unit kerja; 4. tulisan “SEMENTARA”; 5. foto pegawai; 6. nama pegawai; dan 7. tanda
air
(watermark)
berupa
simbol
lintasan
elektron. b. bagian belakang memuat: 1. nama pegawai; 2. Nomor Induk Pegawai (NIP); 3. nama unit kerja; 4. nama jabatan; 5. alamat kawasan atau unit kerja; 6. nomor telepon kantor; 7. tempat dan tanggal dikeluarkan tanda pengenal; 8. pejabat
yang
berwenang
mengeluarkan
tanda
pengenal; 9. nama jabatan, nama jelas, pejabat
yang
tanda tangan, dan NIP
berwenang
mengeluarkan
tanda
pengenal; 10. cap dinas unit kerja yang berwenang mengeluarkan tanda pengenal; 11. tulisan
“Tanda
Peraturan
pengenal
Kepala
ini
BATAN,
ditetapkan barang
dengan
siapa
yang
menemukan harap menghubungi alamat di atas”; dan 12. tanda
air
elektron.
(watermark)
berupa
simbol
lintasan
BATAN - 10 -
Pasal 14 Dalam hal tanda pengenal pegawai sementara hilang atau rusak, pegawai
yang
bersangkutan
melapor
kepada
Bagian
Pengamanan atau UPN dan disertai dengan surat pernyataan kehilangan
atau
kerusakan
yang
diketahui
oleh
atasan
langsung. Bagian Keempat Tanda Pengenal Karyawan Outsourcing Pasal 15 (1) Tanda pengenal karyawan outsourcing dibuat dari bahan PVC atau sejenis, berwarna putih dan dilaminating. (2) Tanda pengenal karyawan outsourcing terdiri atas bagian depan dan belakang, dengan rincian sebagai berikut: a. bagian depan memuat: 1. logo BATAN berwarna kombinasi; 2. tulisan “BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL”; 3. nama unit kerja dan nama kawasan kerja; 4. foto karyawan outsourcing mengenakan pakaian kerja dengan latar belakang foto berwarna kuning; 5. tulisan “OUTSOURCING”; 6. nama perusahaan penyedia jasa; 7. nama karyawan outsourcing; dan 8. masa berlaku tanda pengenal. b. bagian belakang memuat: 1. tulisan “Tanda pengenal wajib dikenakan di kawasan kerja BATAN”; 2. tulisan “Tanda pengenal dikenakan pada dada kiri dan dapat terlihat dengan jelas”; 3. tulisan
“Tanda
pengenal
kawasan kerja BATAN”;
tidak
berlaku
di
luar
BATAN - 11 -
4. tulisan
“Tanda
pengenal
diserahkan
ke
Bagian
Pengamanan atau UPN setelah yang bersangkutan selesai
bekerja
sebagai
karyawan
outsourcing
di
BATAN”; 5. tulisan “Apabila tanda pengenal hilang/rusak, agar segera melapor kepada Bagian Pengamanan/UPN dan disertai
dengan
surat
pernyataan
kehilangan/
kerusakan tanda pengenal”; 6. tempat dan tanggal dikeluarkan tanda pengenal; 7. nama jabatan, nama jelas, tanda tangan, dan NIP pejabat
yang
berwenang
mengeluarkan
tanda
pengenal; dan 8. cap dinas unit kerja yang berwenang mengeluarkan tanda pengenal; Pasal 16 (1) Tanda pengenal karyawan outsourcing wajib dikembalikan setelah
selesai
digunakan
sesuai
dengan
waktu
dan
peruntukannya kepada Bagian Pengamanan atau UPN yang mengeluarkan tanda pengenal. (2) Dalam hal tanda pengenal karyawan outsourcing hilang atau rusak, karyawan yang bersangkutan segera melapor kepada Bagian Pengamanan atau UPN dan disertai dengan surat pernyataan kehilangan atau kerusakan tanda pengenal. Bagian Kelima Tanda Pengenal Tamu Tetap Pasal 17 (1) Tanda pengenal tamu tetap, dibuat dari bahan dasar kertas concorde atau sejenis dengan ukuran berat minimal 90 gram, berwarna putih dan dilaminating.
BATAN - 12 -
(2) Tanda pengenal tamu tetap, terdiri atas bagian depan dan belakang, dengan rincian sebagai berikut: a. bagian depan memuat: 1. logo BATAN warna kombinasi; 2. tulisan “BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL”; 3. nama unit kerja dan nama kawasan kerja; 4. foto
tamu
tetap
mengenakan
pakaian
seragam
almamater atau pakaian kerja dengan latar belakang foto berwarna putih; 5. tulisan “TAMU TETAP”; 6. nama tamu tetap; 7. nama sekolah atau perguruan tinggi atau instansi atau perusahaan tamu tetap; dan 8. masa berlaku tanda pengenal. b. bagian belakang memuat: 1. tulisan “Tanda pengenal wajib dikenakan di kawasan kerja BATAN”; 2. tulisan “Tanda pengenal dikenakan pada dada kiri dan dapat terlihat dengan jelas”; 3. tulisan ”tanda pengenal tidak diperkenankan dibawa keluar kawasan kerja BATAN”; 4. tulisan “Tanda pengenal diambil di pos penjagaan pada saat masuk dan diserahkan kembali pada saat keluar kawasan kerja BATAN”; 5. tulisan “Apabila tanda pengenal hilang/rusak, tamu segera melapor kepada petugas penerima tamu di pos penjagaan dan disertai dengan surat pernyataan kehilangan/kerusakan tanda pengenal”; 6. tempat dan tanggal dikeluarkan tanda pengenal; 7. nama jabatan, nama jelas, pejabat
yang
berwenang
tanda tangan, dan NIP mengeluarkan
tanda
pengenal; dan 8. cap dinas unit kerja yang berwenang mengeluarkan tanda pengenal.
BATAN - 13 -
Pasal 18 (1) Permohonan pembuatan tanda pengenal tamu tetap, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7. (2) Surat permohonan pembuatan tanda pengenal tamu tetap, diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tamu berkunjung. (3) Calon Tamu tetap wajib mengisi formulir data tamu tetap di Bagian
Pengamanan
atau
UPN
dengan
melampirkan
dokumen yang disyaratkan. Pasal 19 (1) Tanda pengenal tamu tetap, diambil pada saat masuk dan diserahkan pada saat meninggalkan kawasan kerja BATAN di pos penjagaan. (2) Tanda pengenal tamu tetap, wajib dikembalikan setelah selesai
melakukan
kegiatan
dan/atau
berakhir
masa
berlakunya kepada petugas penerima tamu di pos penjagaan. (3) Dalam hal tanda pengenal tamu tetap hilang atau rusak, tamu yang bersangkutan segera melapor kepada petugas penerima tamu di pos penjagaan dan disertai dengan surat pernyataan kehilangan atau kerusakan tanda pengenal. Bagian Keenam Tanda Pengenal Tamu Tidak Tetap Pasal 20 (1) Tanda pengenal tamu tidak tetap, dibuat dari bahan PVC atau sejenis, berwarna putih dan dilaminating. (2) Tanda pengenal tamu tidak tetap, terdiri atas bagian depan dan belakang dengan rincian sebagai berikut: a. bagian depan memuat: 1. logo BATAN berwarna kombinasi;
BATAN - 14 -
2. tulisan “BATAN”; 3. tulisan “BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL”; 4. nama kawasan kerja; 5. tulisan “TAMU”; dan 6. nomor urut tanda pengenal tamu. b. bagian belakang memuat: 1. tulisan “Tanda pengenal wajib dikenakan di kawasan kerja BATAN.”; 2. tulisan “Tanda pengenal dikenakan pada dada kiri dan dapat terlihat dengan jelas.” 3. tulisan “Tanda pengenal diserahkan kepada petugas penerima tamu di pos penjagaan setelah tamu selesai berkunjung.”; 4. tulisan “Apabila tanda pengenal hilang/rusak, tamu segera melapor kepada petugas penerima tamu di pos penjagaan disertai dengan surat pernyataan kehilangan/kerusakan tanda pengenal.”; 5. tempat dan tanggal dikeluarkan tanda pengenal; 6. nama jabatan, nama jelas, tanda tangan, dan NIP pejabat
yang
berwenang
mengeluarkan
tanda
pengenal; dan 7. cap dinas unit kerja yang berwenang mengeluarkan tanda pengenal. Pasal 21 (1) Tanda pengenal tamu tidak tetap, wajib dikembalikan kepada petugas penerima tamu di pos penjagaan setelah tamu selesai berkunjung. (2) Dalam hal tanda pengenal tamu tidak tetap hilang atau rusak, tamu yang bersangkutan segera melapor kepada petugas penerima tamu di pos penjagaan dan disertai surat pernyataan kehilangan atau kerusakan tanda pengenal.
BATAN - 15 -
Bagian Ketujuh Tanda Pengenal Mahasiswa STTN Pasal 22 (1) Tanda pengenal mahasiswa STTN, dibuat dari bahan PVC atau sejenis, berwarna putih, dan dilaminating. (2) Tanda pengenal mahasiswa STTN terdiri atas bagian depan dan belakang, dengan rincian sebagai berikut: a. bagian depan memuat: 1. logo STTN BATAN berwarna kombinasi; 2. tulisan “ SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR.”; 3. tulisan “BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.”; 4. tulisan “KAWASAN NUKLIR YOGYAKARTA”; 5. foto mahasiswa mengenakan seragam atau jaket almamater dengan latar belakang foto berwarna biru muda; 6. nama mahasiswa; 7. Nomor Induk Mahasiswa (NIM); 8. nama program studi; dan 9. masa berlaku tanda pengenal. b. bagian belakang memuat: 1. tulisan “Tanda pengenal wajib dikenakan di STTN.”; 2. tulisan “Tanda pengenal dikenakan pada dada kiri dan dapat terlihat dengan jelas.”; 3. tulisan “Tanda pengenal wajib diserahkan kepada UPN
PTAPB
setelah
yang
bersangkutan
selesai
menempuh pendidikan di STTN.”; 4. tulisan
“Apabila
mahasiswa
tanda
yang
pengenal
bersangkutan
hilang/rusak,
segera
melapor
kepada Bagian atau Subbagian yang membidangi kepegawaian
STTN
dan
disertai
dengan
surat
pernyataan kehilangan/kerusakan tanda pengenal.”; 5. tempat dan tanggal dikeluarkan tanda pengenal;
BATAN - 16 -
6. nama jabatan, nama jelas, tanda tangan, dan NIP pejabat
yang
berwenang
mengeluarkan
tanda
pengenal; dan 7. cap dinas unit kerja yang berwenang mengeluarkan tanda pengenal. Pasal 23 (1) Tanda pengenal mahasiswa STTN, wajib dikenakan selama berada di STTN BATAN. (2) Tanda pengenal mahasiswa STTN, wajib dikembalikan ke UPN
PTAPB
setelah
mahasiswa
selesai
menempuh
pendidikan di STTN. Pasal 24 (1) Dalam hal tanda pengenal mahasiswa STTN hilang atau rusak, mahasiswa yang bersangkutan segera melapor kepada Bagian atau
Subbagian yang membidangi kepegawaian
STTN dan disertai dengan surat pernyataan kehilangan atau kerusakan tanda pengenal. (2) Bagian atau Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada UPN PTAPB untuk meminta pembuatan tanda pengenal baru. Bagian Kedelapan Tanda Pengenal Karyawan PT. Batan Teknologi (Persero) Pasal 25 (1) Permohonan pembuatan tanda pengenal karyawan PT. Batan Teknologi diajukan oleh Manajemen PT. Batan Teknologi (Persero) kepada Kepala PKTN u.p. Kepala UPN PKTN. (2) Bentuk, ukuran, warna, letak logo, tanda, dan tulisan tanda pengenal
karyawan
PT.
Batan
Teknologi
(Persero)
BATAN - 17 -
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Batan Teknologi (Persero). (3) Dalam hal tanda pengenal karyawan PT. Batan Teknologi (Persero) hilang atau rusak, karyawan yang bersangkutan segera melapor kepada atasan langsung dan disertai dengan surat pernyataan kehilangan atau kerusakan tanda pengenal untuk diproses lebih lanjut. Bagian Kesembilan Bentuk, Ukuran, Warna, Letak Logo, Tanda, dan Tulisan Tanda Pengenal Pasal 26 Bentuk, ukuran, warna, letak logo, tanda, dan tulisan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Bagian Kesepuluh Surat Pernyataan Kehilangan atau Kerusakan Tanda Pengenal Pasal 27 (1) Surat pernyataan kehilangan atau kerusakan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II huruf A merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. (2) Surat pernyataan kehilangan atau kerusakan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II huruf B merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BATAN - 18 -
Bagian Kesebelas Pejabat yang Berwenang Membuat, Mengeluarkan, dan Menandatangani Tanda Pengenal Pasal 28 Pejabat
yang
berwenang
membuat,
mengeluarkan,
dan
menandatangani tanda pengenal sebagai berikut: a. Kepala Bagian Pengamanan untuk Kawasan Kantor Pusat; b. Kepala UPN PKTN untuk unit kerja PKTN, unit kerja yang berada di Kawasan Nuklir Serpong yang tidak mempunyai UPN, dan PT. Batan Teknologi (Persero); c. Kepala UPN PRSG untuk unit kerja PRSG; d. Kepala UPN PTBN untuk unit kerja PTBN; e. Kepala UPN PTLR untuk unit kerja PTLR; f.
Kepala UPN PATIR untuk unit kerja PATIR, PDIN, dan PTKMR;
g. Kepala UPN PPGN untuk unit kerja PPGN dan Pusdiklat; h. Kepala UPN PTNBR untuk unit kerja PTNBR; dan i.
Kepala UPN PTAPB untuk unit kerja PTAPB dan STTN. Bagian Keduabelas Anggaran Pembuatan Tanda Pengenal Pasal 29
(1) Anggaran pembuatan tanda pengenal dibebankan pada: a. DIPA Biro Umum untuk kawasan kerja Kantor Pusat; b. DIPA PKTN untuk unit kerja PKTN dan unit kerja yang berada
di
Kawasan
Nuklir
Serpong
yang
tidak
mempunyai UPN; c. DIPA PRSG untuk unit kerja PRSG; d. DIPA PTBN untuk unit kerja PTBN; e. DIPA PTLR untuk unit kerja PTLR; f.
DIPA PATIR untuk unit kerja PATIR, PDIN, dan PTKMR;
BATAN - 19 -
g. DIPA PPGN untuk unit kerja PPGN dan Pusdiklat; h. DIPA PTNBR untuk unit kerja PTNBR; dan i.
DIPA PTAPB untuk unit kerja PTAPB dan STTN.
(2) Pembuatan Teknologi
tanda (Persero)
pengenal
bagi
maupun
karyawan
pegawai
PT.Batan
BATAN
yang
diperbantukan atau dipekerjakan pada PT. Batan Teknologi (Persero), dibebankan pada anggaran PT. Batan Teknologi (Persero). BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 (1) Tanda pengenal BATAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BATAN Nomor 98/KA/III/2000 masih tetap berlaku selama
belum
diganti
dengan
tanda
pengenal
yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala BATAN ini. (2) Penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan paling lambat tahun 2015. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Pada
saat
Peraturan
Kepala
BATAN
ini
mulai
berlaku,
Keputusan Kepala BATAN Nomor 98/KA/III/2000 tentang Badge dan Kartu Absensi di lingkungan BATAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BATAN - 20 -
Pasal 32 Peraturan Kepala BATAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdDJAROT SULISTIO WISNUBROTO
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BIRO KERJA SAMA, HUKUM, DAN HUMAS, -ttdTOTTI TJIPTOSUMIRAT
