Temuan BPKP

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan PEDOMAN TEKNIS INI TIDAK BERDIRI SENDIRI TETAPI SALING TERKAIT DENGAN PEDOMAN TEKNIS PPM LAINNYA. (PEDOMAN TEKNIS PPM BAGIAN A dan BAGIAN B)

Bab. IX. Media Pengaduan: Laporan/Temuan BPKP 9.1. Pengertian

Laporan/Temuan BPKP adalah salah satu media pengaduan yang digunakan untuk menyampaian pengaduan berdasarkan hasil laporan/temuan audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) terhadap pelaksanaan kegiatan di PNPM Mandiri Perkotaan.

9.2. Maksud dan Tujuan 9.2.1. Maksud

Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang berkaitan dengan laporan/temuan BPKP dimaksudkan sebagai panduan atau acuan dalam mengelola dan menangani pengaduan yang berhubungan dengan laporan/temuan hasil audit BPKP bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan fasilitasi penanganan kegiatan agar dapat menjaga keberlangsungan dan mutu program.

9.2.2. Tujuan

Pedoman teknis pengelolaan pengaduan laporan/temuan BPKP ini bertujuan : 1.

Memfasilitasi masyarakat dan pihak terkait dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program khususnya hasil laporan/temuan audit BPKP.

2.

Memberikan alternatif solusi melalui musyawarah dan mufakat terhadap masalah yang dihadapi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hasil laporan/temuan audit BPKP.

3.

Agar dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

4.

Agar penanganan pengaduan sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan.

1.

Sebagai acuan bersama proses koordinasi antara pemerintah pusat, wilayah, dan daerah dengan konsultan pendamping di semua tingkatan seb agai pihak yang diaudit (auditee).

2.

Memastikan semua temuan BPKP dimasukkan dalam SIM PPM tepat waktu, selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah pembahasan hasil pemeriksaan (exit meeting).

3.

Menjamin proses tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin dengan pendampingan yang optimal di semua tingkatan temuan audit BPKP

4.

Sebagai dasar proses pelaporan hasil tindak lanjut temuan BPKP kepada kantor BPKP Perwakilan

BAGIAN C. PEDOMAN TEKNIS PPM KASUS KHUSUS

52

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan Sebagai alat monitoring dan pengendalian proses penyelesaian temuan sesuai dengan rekomendasi pemeriksa.

5.

9.3. Tahapan Penanganan Pengaduan Pada Temuan/Laporan BPKP 9.3.1. Tahap Pencatatan MEKANISME PENCATATAN TEMUAN/LAPORAN AUDIT BPKP TAHUN 2011 Penginputan dilakukan sesuai lokasi kejadian Di Provinsi

Data Temuan BPKP (Sumber: dari Pusatl)

Di kirim ke masingmasing KMW Provinsi

Oleh KMW Data temuan BPKP di input ke SIM PPM KMW utk mendapatkan No. Register

Di Kabupaten/Kota

Oleh Korkot Data temuan BPKP di input ke SIM PPM utk mendapatkan No. Register

USK PPM Pusat: Konsolidasi Data SIM PPM dari KMW-KMW Provinsi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

Hasil: dapat dilihat di situs: http://www.pnpm-perkotaan.org/pengaduan.asp?catid=1&

Data Temuan BPKP (Sumber: dari Daerah)

Tindak lanjut penanganan (di KMP) berupa : -

Monitoring dari USK yang bersangkutan untuk permasalahan yang berkaitan dengan keuangan, pelatihan, infrastruktur dan lainnya. USK ya ng bersangkutan meminta pihak KMW untuk fasilitasi penanganan. Dan pihak KMW akan melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait. Hasil/progres penanganan di input dalam SIM PPM di KMW/Kab-Kota. (sesuai lokasi Penjelasan 1. Data temuan BPKP bersumber dari dokumen hasil kejadian) Mekanisme temuan/laporan BPKPpaling lambat tanggal -Pencatatan: Hasil/progres penanganan setelah di input dikirim keaudit KMP (PPM) 5 bulan berikutnya. 2. Bila data/dokumen temuan BPKP di peroleh dari Pusat

maka di kirim ke masing-masing KMW Provinsi untuk di


53

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan input pada SIM PPM yang bersangkutan.

6.

3. Bila data/dokumen di peroleh dari Daerah maka di input pada SIM PPM sesuai dengan lokasi kejadian (Provinsi atau Kab-Kota). 4. PPM Pusat menerima hasil konsolidasi SIM KMW Provinsi paling lambat diterima pada tanggal 5 bulan berikutnya. 5. PPM Pusat menayangkan hasil temuan BPKP dari SIM KMW Provinsi pada website PNPM Mandiri Perkotaan (harus mendapat persetujuan pihak proyek) 6. Tindak lanjut hasil temuan BPKP di monitoring oleh USK bersangkutan untuk mendapatkan perhatian. Sedangkan fasilitasi tindak lanjut dilakukan oleh KMW Provinsi untuk penanganan masalahnya. Langkah Satu : Penerimaan/Pencatatan

Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai media penyampaian/penerimaan, seperti: laporan/temuan BPKP. Pelaku terkait (konsultan) melakukan penginputan di SIM PPM di tingkat KMW/Kab-Kota (sesuai lokasi kejadian) yang berisi antara lain;          

 Langkah Dua : Identifikasi awal

Nama penerima, Tanggal pengaduan, Sumber pengaduan [KMP (Nasional), KMW (Provinsi), Korkot (Kab-Kota), Kelurahan (LKM)], Media pengaduan, Nama pengadu/pelapor, Jenis kelamin, Status pelapor, Alamat pengadu [diisi Nomor Pinjaman (contoh: IDA Cr. No. 3210-IND) dan Nomor LHA/LHP/LAI (contoh: LAP238/PW22/2/2008), Kode pos, Telepon, dan Email.

Melakukan i dentifikasi dan pengelompokan/klasifikasi (ruang lingkup masalah, bidang kegiatan, kategori masalah, derajat masalah) berdasarkan data pengaduan yang masuk untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya, yang berisi antara lain;  Yang diadukan,  Lokasi kejadian/masalah;  Lokasi sasaran  Lainnya (sebutkan)  Penggolongan/Pengelompokan Pengaduan;  Lingkup pengaduan  Bidang  Sub bidang  Kategori masalah


54



PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan



Derajat pengaduan  Program/proyek

Langkah Tiga : Pengumpulan fakta lapangan



Penyalahgunaan dana (Rp);



Indikasi awal salahguna (Rp)

Set Setelah dilakukan identifikasi awal, maka dilakukan uji silang untuk menguji kebenaran dari laporan/pengaduan tersebut, melalui proses verifikasi, konfirmasi, investigasi, dan klarifikasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait di lapangan, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan pokok permasalahan sebenarnya, yang berisi antara lain;



     

Tanggal (sesuai tanggal kejadian) Nama (pelaku yang melakukan fasilitasi) Posisi (Jabatan pelaku yang melakukan fasilitasi) Ringkasan kegiatan (target perolehan data) Hasil perolehan informasi kegiatan Penyalahgunaan dana (Rp);  Dana yang disalahgunakan

 Klarifikasi adalah proses untuk mencari kebenaran sebuah berita  Uji silang adalah mencari info dari pihak lain (berlawanan) untuk memastikan kebenaran berita  Investigasi adalah upaya melihat suatu keadaan/peristiwa secara lebih mendalam.

Langkah Empat : Pelaksanaan analisis masalah

Dilakukan berdasarkan atas dasar data fakta dan hasil uji silang terhadap pengaduan/laporan masalah merupakan masukan untuk menganalisa permasalahan yang muncul sehingga meningkatkan akurasi penyusunan alternatif penanganan. Hasil analisa berupa rekomendasi penanganan masalah yang dimungkinkan, yang berisi antara lain;  Uraian pokok masalah (berdasarkan fakta)  Perkiraan dampak (bila tidak selesai terhadap Program P2KP/PNPM MP)  Target penanganan (sampai dinyatakan selesai)  Rekomendasi langkah penanganan

Langkah Lima : Fasilitasi penanganan

Penyelesaian penanganan pengaduan/tindak turun tangan didasarkan atas rekomendasi dari hasil uji silang dan analisa yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dari masing-masing wilayah atau penanganan pengaduan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan. Fasilitasi penanganan pengaduan antara lain dapat berupa:    

Tanggal (sesuai tanggal fasilitasi) Nama (pelaku yang melakukan fasilitasi) Posisi (Jabatan pelaku yang melakukan fasilitasi) Uraian kegiatan dan hasil fasilitasi


55






 Langkah Enam : Hasil penyelesaian



Dana yang disalahgunakan Dana yang dikembalikan Dana belum kembali

Pengelolaan pengaduan dipantau agar hasil penanganan sesuai dengan harapan. Bila dalam perkembangannya ditemukan bahwa langkah-langkah yang telah diterapkan kurang efektif dan tidak menghasilkan kemajuan yang berarti, maka segera mencari alternatif solusi lain dalam mendorong percepatan penanganan masalah. Hasil akhir penyelesaian dalam melakukan penginputan di SIM PPM, antara laian: 

Status penyelesaian;  Proses penyelesaian  Selesai (tanggal)  Jalur penyelesaian;  Jalur hukum formal;  Polisi  Kejaksaan  Nomor dokumen  Uraian hasil akhir penyelesaian  Umpan balik ke pengadu;  Belum  Sudah, (tanggal)  Media pengaduan yang digunakan

Alur informasi dan pelaporan merupakan rangkaian kegiatan proses pengolahan data PPM, yang dimulai dari pengumpulan data, perekaman serta pelaporan (diagram alur). Dalam


56



PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan pelaksanaannya setiap unit dibawah ini akan melakukan kegiatan sbb : - Mengumpulkan data penanganan pengaduan tingkat Kelurahan a. KORKOT : melalui fasilitator dan data penanganan pengaduan tingkat Korkot (derajat 1, 2 dan 3). - Merekam data tsb kedalam database.ppm - Melakukan analisis ppm - Mengirimkan email database ppm ke KMW secara periodik bulanan b. KMW

-

c.

KMP

-

-

Merekam data penanganan pengaduan derajat 4 kedalam database. Menerima dan mengkonsolidasikan database ppm korkot Mengirimkan email database hasil konsolidasi tsb ke KMP, secara periodik bulanan Melakukan analisis ppm Membuat laporan bulanan ppm dan mengirimkannya ke KMP.

-

Merekam ke dalam database data penanganan pengaduan derajat 5. Menerima dan mengkonsolidasikan database KMW Melakukan analisis Membuat laporan ppm secara rutin bulanan

-

9.3.2. Tahap Tindak Lanjut Temuan Audit BPKP di Tingkat Pelaksana Proyek Di Tingkat Instansi (Birokrasi)

a. SNVT (Pusat/Wilayah), selaku pelaksana program yang e. mengauditkan diri kepada BPKP (Pusat/Perwakilan) b. SNVT (Pusat/Wilayah), memastikan semua bukti penyelesaian atau dokumen valid dan terkirim sampai di tingkat BPKP Perwakilan dan Pusat c. SNVT (Pusat/Wilayah), memastikan memperoleh Berita Aca ra dan cetakan keluaran SIM HP BPKP atas status tindak lanjut temuan audit BPKP sampai dengan status “03” atau TUNTAS d. BPKP (Pusat/Perwakilan) , menjalankan tugasnya sesuai dengan term of reference sebagai auditor di tingkat pusat dan wilayah dengan lebih berdasarkan pada risiko yang ditimbulkan atau mungkin akan terjadi dan fokus pada pengendalian internal (isu-isu yang sistemik). Obyek audit adalah laporan keuangan di semua tingkatan sampai dengan tingkat komunitas. Pelaksanaan audit dilakukan dengan memilih sejumlah sampel yang telah disepakati oleh pemerintah. Melakukan e. BPKP (Pusat/Perwakilan) , memastikan menerbitkan Berita Acara dan cetakan keluaran SIM HP BPKP atas status tindak lanjut temuan audit BPKP sampai dengan status “03” atau TUNTAS dan sampai di SNVT (Pusat/Wilayah)

Di Tingkat Konsultan

Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

a. Memastikan semua temuan audit BPKP telah diketahui dan diterima laporannya oleh konsultan di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, sebagaimana isi laporan audit BPKP di tingkat Pusat.


57

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan USK PPM m emastikan bahwa seluruh temuan BPKP telah diunggah/dimasukkan ke Aplikasi PPM dan ditayang di webside www.P2KP.org/www.pnpm-perkotaan.org c. Memastikan semua hasil tindak lanjut temuan BPKP telah diunggah/dimasukkan ke Aplikasi PPM sebagai perekaman capaian progres dan penyelesaian dan ditayang di webside www.P2KP.org/www.pnpm-perkotaan.org (penayangan temuan BPKP harus mendapatkan persetujuan dari proyek). d. Monitoring dari masing-masing USK yang bersangkutan untuk permasalahan berstatus proses yang berkaitan dengan keuangan, pelatihan, infrastruktur dan lainnya. e. USK yang bersangkutan meminta pihak KMW untuk fasilitasi penanganan. Dan pihak KMW diharapkan melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait.

e.

Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)

a. Memastikan semua temuan audit BPKP Perwakilan di tingkat d. Propinsi sampai dengan kelurahan telah diterima dan diunggah/dimasukkan ke dalam aplikasi SIM PPM, selambatlambatnya 4 (empat) hari setelah pembahasan hasil pemeriksaan (exit meeting). b. Memastikan proses pendampingan dilakukan sesegera mungkin dan diperoleh bukti hasil penyelesaian tindak lanjut atau dokumen valid. c. Menjamin diperoleh copy Berita Acara dan cetakan keluaran SIM HP BPKP atas status tindak lanjut temuan audit BPKP sampai dengan status “03” atau TUNTAS. d. Memastikan progres/penyelesaian tindak lanjut temuan audit BPKP telah diunggah/dimasukkan ke Aplikasi SIM PPM.

Koordinator Kota/Kabupaten

a. Memastikan semua temuan audit BPKP Perwakilan di tingkat d. Kota/Kabupaten sampai dengan kelurahan telah diterima dan diunggah/dimasukkan ke dalam aplikasi SIM PPM, selambatlambatnya 4 (empat) hari setelah setelah pembahasan hasil pemeriksaan (exit meeting). b. Memastikan proses pendampingan dilakukan sesegera mungkin dan diperoleh bukti hasil penyelesaian tindak lanjut atau dokumen valid, dan terkirim ke tingkat KMW/provinsi. c. Menjamin diperoleh copy Berita Acara atas status tindak lanjut temuan audit BPKP sampai dengan TUNTAS. d. Memastikan progres/penyelesaian tindak lanjut temuan audit BPKP telah diunggah/dimasukkan ke Aplikasi SIM PPM.

Tim Fasilitator Kelurahan

a. Memastikan semua temuan audit BPKP Perwakilan di kelurahan c. telah diterima dan dipahami permasalahannya. b. Memastikan proses pendampingan dilakukan sesegera mungkin sampai tuntas dan diperoleh bukti hasil penyelesaian tindak lanjut atau dokumen valid sesuai dengan rekomendasi temuan pemeriksaan, dan terkirim sampai ke tingkat KMW/Provinsi. c. Menjamin diperoleh copy Berita Acara atas status tindak lanjut temuan audit BPKP sampai dengan TUNTAS.

Langkah-langkah Tindak Lanjut:


58


1. Tindak lanjut temuan BPKP pada dasarnya dapat dilaksanakan sesegera mungkin setelah 6. pembahasan hasil pemeriksaan ( exit meeting ) di tingkat lapang selesai. Dengan kata lain, tindak lanjut tidak harus menunggu sampai laporan hasil audit diterbitkan. 2. Semua sisa temuan pemeriksaan akan dimasukkan dalam sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan (SIM-HP) BPKP. Sisa temuan dalam SIM-HP hanya akan diubah oleh pihak BPKP jika diperoleh dokumen-dokumen v alid hasil tindak lanjut auditee . BPKP secara periodik akan menerbitkan hasil cetak ( print-out) per triwulanan untuk disampaikan ke auditee. Meskipun demikian, jika auditee membutuhkan print-out SIM-HP BPKP dapat melayangkan surat permohonan pada auditor setempat. 3. Untuk temuan yang membutuhkan penyelesaian jangka panjang (berlarut-larut) dan sampai dengan atau masuk proses jalur hukum positif (litigasi), harus diselesaikan tersendiri. Dokumen pelaporan ke ranah hukum dan dokumen pendukung lainnya dilampirkan dalam laporan tindak lanjut sisa temuan ke BPKP/Perwakilan, minimal periode bulanan. 4. Jika pada jangka waktu tertentu hingga masuk pada masa audit Tahun Anggaran berikutnya belum selesai, maka SNVT provinsi dan KMW mengupayakan untuk dapatnya diterbitkan laporan TPTD (Temuan Pemeriksaaan yang Tidak dapat Ditindaklanjuti) oleh BPKP/perwakilan. 5. Terbitnya TPTD adalah hak penuh dari pihak BPKP/Perwakilan dan tidak ada pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan. Namun, dapat diupayakan dengan memberikan sejumlah dokumen valid (berdasarkan saran BPKP/Perwakilan) yang memungkinkan untuk digunakan sebagai dasar justifikasi diterbitkannya TPTD. 6. Secara sistematis proses tindak lanjut temuan audit BPKP dapat dilakukan sebagaimana prosedur yang disajikan pada Lampiran Bag. C Bab 9 lamp -1. Prosedur Tindak Lanjut Temuan Audit BPKP. Penjelasan prosedur tindak lanjut dapat dilihat di Lampiran Bag. C Bab 9 lamp-2.

9.3.3. Tahap PelaporanTemuan Audit BPKP Terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, fasilitator dan KMW juga memiliki tugas administratif berupa pelaporan progres penanganan masalah secara berjenjang. Alur pelaporan dapat dilihat pada tabel dibawah. Selama proses tindak lanjut dilakukan, tidak semua temuan dapat diselesaikan pada waktu bersamaan. Untuk mengetahui progres tindak lanjut dimaksud secara terus menerus dan sebagai bahan pelaporan pada pihak terkait. Tabel pengendali disajikan pada Lampiran Bag. C Bab 9 lamp3. TABEL KENDALI-Tindak Lanjut Temuan Audit BPKP. Untuk menjamin adanya pengendalian yang berjenjang dan proses penyelesaian masalah tepat waktu, tabel pengendalian dikirim bersama rekap atau print-out SIM HP-BPKP ke Pusat secara rutin setiap bulan selambat-lambatnya tiap tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun tabel penyimpangan dana temuan BPKP pada lampiran Bag. C Bab 9 lamp-4. Pengirim

Penerima

Faskel

Korkot

Korkot

KMW

KMW

KMP (PPM) PNPM

Tembusan

Jenis Laporan

PJOK Kec. PPK Kab/Kota

Implementasi pengaduan Database aplikasi PPM Korkot (SIM PPM)

SNVT PBL Provinsi

Database aplikasi PPM KMW (SIM PPM)


Periode Laporan Mingguan dan Bulanan Mingguan dan Bulanan

Ket Laporan khusus jika diminta

Bulanan (tgl 5)

59

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan Mandiri Perkotaan

Berupa Tabel penyimpangan dana temuan BPKP

Bulanan (tgl 10)

9.3.4. Peran Serta USK (di KMP), KMW dan Korkot dalam Temuan Audit BPKP Peran dan tugas Konsultan sebagai pelaku dalam penanganan masalah temuan Audit BPKP adalah memfasilitasi, membantu dan mendorong agar mempercepat penyelesaian masalah secara berjenjang, sebagai berikut: NO.

KEGIATAN KMP

1.

Penanggung jawab

Team Leader

2.

Penerima pengaduan

PPM

3.

Analisis permasalahan

TL, PPM, USK terkait

4.

Strategi penanganan


5.

Fasilitasi penyelesaian


6.

Monitoring

MK, PPM, USK terkait

7.

Evaluasi pelaporan

PPM

PELAKU PPM KMW KORKOT Korkot/Askot Team Leader MK Monev/Sub Korkot PPM TL, Monev/Sub PPM, USK Korkot terkait TL, Monev/Sub PPM, USK Korkot terkait TL, Monev/Sub Korkot, Tim PPM, USK Fasilitator terkait MK, Monev/Sub Korkot, Askot PPM, USK MK terkait Monev/Sub Korkot PPM


TIM FASKEL Senior Faskel Tim Faskel Senior Faskel

Senior Faskel Senior, Tim Faskel Senior Faskel, Faskel Ekonomi Senior Faskel

60


8.

Dokumentasi

PPM

Monev/Sub PPM

Korkot

Senior Faskel

Bab. X. Pengaduan Berindikasi Penyimpangan Dana 10.1. Pengertian

Penyimpangan Dana adalah proses, cara, perbuatan menyimpang atau menyimpangkan , menyalahgunakan, penyelewengan terhadap uang yang disediakan untuk suatu keperluan. (sumber referensi: Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Penyimpangan dana ( berdasarkan USK infrastruktur ) adalah penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku program dengan sengaja menyalahgunakan dana untuk kepentingan bagi diri sendiri atau orang lain termasuk dengan sengaja mengurangi mutu dan volume yang telah ditentukan atau dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum. Penyimpangan dana ( berdasarkan USK pelatihan /CB) adalah ketidaktaatan/kekeliruan atau kesalahan/ketidaktepatan pencairan, penggunaan dan pemanfaatan fixed cost. Penyimpangan dana ( berdasarkan USK manajemen keuangan) adalah 1) Kesalahan prosedur pemanfaatan, yang mengakibatkan penggunaann dana tidak sesuai alokasinya. Berakibat kepada kerugian keuangan. 2) Penyalahgunaan dana yang dilakukan ketua KSM atas pengelolaan dana. 3) Penyalahgunaan yang dilakukan oleh UPK. Penyimpangan dana ( berdasarkan USK kredit mikro ) adalah penyalahgunaan dana yang bersifat penyelewengan yakni ada unsur misuse d funds dan menimbulkan kerugian financial. Misalnya uang kas dipakai secara pribadi oleh UPK/BKM bahkan oleh faskel.

10.2. Maksud danTujuan 10.2.1. Maksud

Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang berkaitan dengan penyimpangan dana dimaksudkan sebagai panduan atau acuan dalam mengelola dan menangani pengaduan yang berhubungan dengan penyimpangan dana bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan fasilitasi penanganan kegiatan agar dapat menjaga keberlangsungan dan mutu program.

10.2.2. Tujuan

Panduan pelaksanaan pengelolaan pengaduan penyimpangan dana ini bertujuan : 1. Sebagai acuan bersama dalam proses koordinasi antara pihak pemerintah, Konsultan (termasuk fasilitator) dan masyarakat dalam upaya menyelesaikan permasalahan Penyalahgunaan Dana, misalnya: a. KMW pengendali tingkat Provinsi dalam memberikan


61


b.

c. d.

bantuan teknis, untuk mendorong progress penyelesaian Penyalahgunaan Dana. Korkot/Korkab, sebagai pe ngendali program tingkat kota, dalam mendorong terwujudnya pilihan masyarakat, yang paling efektif dan efisien, dalam rangka mewujudkan sekaligus menjaga pembelajaran Transparansi dan Akuntabilitas. PJOK/Kecamatan dalam mendorong penyelesaian masalah Penyalahgunaan Dana. Tim Faskel /Kelurahan, sebagai ujung tombak dalam memfasilitasi penyelesaian Penyalahgunaan Dana.

1.

1. Sebagai alat monitoring dan pengendalian bersama proses penyelesaian penyalah gunaan dana.

10.3. Tahapan Penanganan Pengaduan Pada Penyimpangan Dana 10.3.1. Tahap Pencatatan (lihat Bab. 9.3.1) 10.3.2. Tahap Tindak Lanjut Penyimpangan Dana di Tingkat Pelaksana Proyek Di Tingkat Instansi (Birokrasi)

TKPKD dan Satker Kota/Kabupaten

1. Berkoordinasi dengan pihak TKPKD dan Satker kota/kabupaten sebagai laporan tertulis dan informasi awal terhadap hasil temuan/pengaduan dengan membuat rekapitulasi data pengaduan penyalagunaan dana dalam bulan berjalan.

1.

PJOK dan Kelurahan

1. Dokumentasi PPM diterima oleh PJOK dan Kelurahan sebagai bahan ko ordinasi dan ditembuskan ke Satker Kota/kabupaten dan Propinsi untuk segera menuntaskan permasalahan. Perlunya Sanksi kepada pelaku penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah setempat, biasanya sanksi dapat berbentuk sanksi administrasi.

1.

Di Tingkat Konsultan

Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)

a. KMW membuat laporan proses penyelesaian masalah a. secara periodik ke KMP. KMW wajib memberikan dukungan teknis berupa arahan tertulis, yang merupakan bagian dari laporan periodik ke KMP. Pelaporan menggunakan Tabel di lampiran Bag. C Bab 10 lamp-6.

Koordinator Kota/Kabupaten

a. Korkab/Korkot memulai menindaklanjuti informasi terjadinya Penyalahgunaan Dana dengan mengkordinasi langsung (tidak mengalih tugaskan kepada jajaran dibawahnya), dengan pihak TKPKD dan Satker kota/kabupaten sebagai laporan tertulis dan informasi awal terhadap hasil temuan/ pengaduan dengan membuat rekapitulasi data pengaduan penyalagunaan dana dalam bulan berjalan. b. Korkot dan asskot mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan penyalahgunaan dana yang dilaporkan dengan melakukan kajian dan analisis dokumen serta


62

PEDOMAN TEKNIS PPM PNPM Mandiri Perkotaan mengkoordinasikannya dengan pihak PJOK sebagai laporan awal. f. c. Apabila hasil analisa menunjukan bahwa data awal adalah termasuk yang harus dikelola oleh PPM, maka data tersebut akan diteruskan kepada Tim Fasilitator setempat untuk menggali data, agar informasi pengaduan awal dapat lebih lengkap dan informatif. Sebaliknya bila data awal ditengarai bukan merupakan pengaduan yang tidak terkait dengan permasalahan yang harus dikelola oleh PPM, maka Korkab / Korkot dapat menghentikan proses. d. Memo Internal dari Korkab / Korkot untuk Tim Faskel agar menindak lanjuti masalah, dan untuk melakukan pendalaman awal, harus diterbitkan, untuk mendukung pelaksanaan proses selanjutnya. e. Dokumen notulen dan hasil analisa Tim Korkab/ korkot dibahas di tingkat Satker kota/kabupaten terkait progress penanganan dan penyelesaian masalahnya. Apabila masalah yang dimunculkan mengindikasikan keterlibatan pihak aparat, maka pihak Satker kota/kabupaten dapat mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan TKPKD Propinsi. f. Bila informasi menunjukan bahwa permasalahan telah selesai, maka korkot / korkab dapat menghentikan proses, sebaliknya apabila belum dapat diselesaikan maka data tersebut harus dapat didokumentasikan, untuk proses selanjutnya dan untuk dibahas lebih mendalam dengan pihak KMW Propinsi.

Tim Fasilitator Kelurahan

a. Tim Faskel melakukan pendalaman informasi, mencari buktibukti, dapat berupa dokumen dari proses pembukuan, d an lain lain. Bila diperlukan dapat diwujudkan sebuah Berita Acara yang membuktikan bahwa data awal merupakan data yang patut dipercaya. b. Dokumen Notulen dari Ti m Faskel kemudi an dianalisa oleh jajaran Korkab/Korkot, untuk memastikan permasalahan, menentukan isi pengaduan dan kata kunci yang harus muncul di PPM. c. Tim Faskel diharapkan semakin kuat dan termotivasi dengan adanya dokumentasi data PPM, memo internal dari Korkot/korkab, dan surat dari kelurahan, dan dengan segera melakukan fasilitasi Rembuk Masyarakat, untuk mengambil keputusan atas jalur penyelesaian yang akan diambil dalam penyelesaian kasus ini. d. Hasil Rembuk Masyarakat harus didokumentasikan, diarsipkan, dokumen ini untuk memperkuat proses selanjutnya. Lampiran Bag. C Bab 10 lamp- 5 prosedur penyelesaian penyalahgunaan dana. Tabel penyimpangan dana pada lampiran Bag. C Bab 10 lamp-6.

10.3.3. Tahap Penyelesaian Penyimpangan Dana di Tingkat Masyarakat Penyelesaian penanganan pengaduan penyimpangan dana antara lain dapat berupa: a. Menyelenggarakan forum musyawarah kelurahan/desa (MK/D) atau musyawarah antar


63

d.


b. c. d. e. f. g.

kelurahan/desa (MAK/D) untuk membahas permasalahan dan mencari alternatif solusi bersama masyarakat. Hasil MK/D / MAK/D berupa rencana aksi dengan langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti secara partisipatif. Klarifikasi dan investigasi lanjutan dengan pihak terkait dapat dilakukan untuk melengkapi fakta/bukti pendukung tentang inti permasalahan. Memberi penjelasan kembali kepada pelapor, tentang inti masalah setelah dilakukan uji silang. Memberikan teguran dan atau sanksi kepada pelaku-pelaku yang dinilai bersalah. Menerangkan kembali tentang prosedur yang seharusnya dilakukan dan memfasilitasi ulang proses yang tidak sesuai ketentuan. Jika ada unsur yang terindikasi tindak pidana dapat difasilitasi penanganannya melalui prosedur hukum berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam forum MK/D / MAK/D. Membangun jaringan dengan Kepolisian/Kejaksaan/Pengadilan/Aparat terkait/DPRD/LSM/lembaga yang bergerak di bidang advokasi/media massa dalam rangka upaya mendorong percepatan penanganan dan penyelesaian masalah.

Musyawarah yang dilakukan khusus untuk penanganan masalah Musyawarah ini diadakan setelah proses penyelesaian penanganan masalah/tindak turun tangan telah dilakukan dan sesuai dengan prinsip dan prosedur penanganan masalah. Keputusan dari musyawarah ini adalah:  

Masalah dinyatakan selesai. Masyarakat menyatakan selesai dalam musyawarah khusus penanganan masalah dan pernyataan tersebut dituangkan dalam berita acara tertulis ataukah Masalah dinyatakan belum selesai dengan rekomendasi; 1) dilakukan proses penanganan ulang; 2) alternatif solusi yang lain; 3) Penanganan masalah diproses melalui jalur hukum formal.

Hasil musyawarah harus dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Khusus Penanganan Masalah. Hasil musyawarah disosialisasikan kepada masyarakat melalui papan informasi/media lain dan kegiatan masyarakat baik formal maupun informal.

10.3.4. Tahap Pelaporan Penyimpangan Dana (lihat Bab. 9.3.3) 10.3.5. Peran Pelaku Penanganan Penyimpangan Dana Peran dan tugas Konsultan sebagai pelaku dalam penanganan penyimpangan dana adalah memfasilitasi, membantu dan mendorong agar mempercepat penyelesaian masalah secara berjenjang, sebagai berikut: NO.

KEGIATAN

1.

Penanggung jawab

KMP Team Leader

2.

Penerima pengaduan

PPM

3.

Analisis permasalahan


4.

Strategi penanganan


5.

Fasilitasi penyelesaian


6.

Monitoring

PPM, USK terkait

PELAKU PPM KMW KORKOT Team Leader Korkot Monev/Sub Korkot PPM TL, Monev/Sub PPM, USK Korkot terkait TL, Monev/Sub PPM, USK Korkot terkait TL, Monev/Sub Korkot, Tim PPM, USK Fasilitator terkait MK, Monev/Sub Korkot, Askot PPM, USK MK


TIM FASKEL Senior Faskel Tim Faskel Senior Faskel

Senior Faskel Senior, Tim Faskel Senior Faskel, Tim Faskel 64


7. 8.

Evaluasi pelaporan

PPM

Dokumentasi

PPM

terkait Monev/Sub PPM Monev/Sub PPM

Korkot

Senior Faskel

Korkot

Senior Faskel

10.4. Kriteria Pengaduan Penyimpangan Dana dinyatakan Selesai Penanganan pengaduan penyimpangan dana dinyatakan selesai ditangani, apabila : 1. Jika masalahnya disebabkan adanya penggelapan/penyelewengan /penyimpangan uang untuk keperluan diluar ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan , maka seluruh uang yang digelapkan/diselewengkan/disimpangkan sudah dikembalikan kepada pihak yang berhak dan digunakan kembali sesuai peruntukannya atau dapat dipergunakan kembali oleh masyarakat. 2. Ada pengembalian uang yang digelapkan/diselewengkan/disimpangkan kembali sepenuhnya/lunas berdasarkan surat perjanjian pengembalian. Adapun surat perjanjian pengembalian bukan alat bukti untuk bahwa seseorang/sekelompok telah melakukan pengembalian uang yang digelapkan/diselewengkan/disimpangkan sebelum ada pelunasan pembayaran. 3. Masalah yang penanganannya sudah sampai pada selesai:

wilayah hukum , maka

dinyatakan

Jika prosesnya sudah di tangani oleh aparat hukum dengan bukti surat lapor dari aparat hukum (secara administrasi untuk penutupan SIM database PPM) . Namun demikian konsultan dan fasilitator dengan melibatkan masyarakat tetap harus memantau proses perkembangannnya. Sambil menunggu keputusan final yang mempunyai kekuatan hukum dari instansi penegak hukum yang berwenang, konsultan dan fasilitator berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mencari jalan penyelesaian kegiatan dan/atau tetap memfasilitasi masyarakat untuk berupaya menyelesaikan kegiatan atau pekerjaannya.


65


BAB XI PENUTUP Dengan adanya Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM) untuk Masyarakat/fasilitator di Tingkat Kelurahan/Desa, Pedoman Teknis PPM untuk Pemerintah Daerah atau Koordinator Kota (Korkot) di Tingkat Kabupaten/Kota serta Pedoman Teknis untuk Kasus Khusus (Laporan/Temuan BPKP dan Indikasi Penyimpangan Dana) diharapkan para pelaku yang bertugas menangani pengaduan masyarakat di masing-masing wilayahnya dapat meningkatkan intensitas dan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat. Sehingga mendorong Pelaku lapang di Tingkat Kelurahan/Desa dan Pemerindah Daer ah di Tingkat Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti temuan-temuan dan hasil pengawasan masyarakat guna menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.


66

Temuan BPKP

Recommend Documents