Lampiran Tanggapan Temuan BPKP DAFTAR TEMUAN AUDIT TAHUN ANGGARAN 2006 PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN II (P2KP II) IDA CREDIT NO. 4063-IND DAN LOAN IBRD NO. 4779-IND KMW 13 (KALIMANTAN TIMUR) 1. KOTA BONTANG No. 1.
KONDISI Pengadaan Bak Air oleh KSM Iklas Belum Dimanfaatkan Pengadaan 2 unit bak/tandon air di Rt 45/42 Kelurahan Loktuan yang dilakukan oleh KSM Ikhlas, BKM Harapan Bangsa telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Surat Pernyataan Penyelesaian pekerjaan tanggal 16 April 2007, namun sampai dengan saat pemeriksaan kedua bak/tandon air tersebut belum dapat dimanfaatkan. Seharusnya bak/tandon air tersebut segera dapat digunakan oleh masyarakat setelah proses pengadaan selesai dilakukan. KSM Ikhlas belum medapat sam-bungan air oleh PDAM Bontang. KSM Ikhlas telah mendaftarkan per-mohonan sam-bungan air kepada PDAM Kota Bontang sebagai pelanggan hidran umum. Akibatnya Tujuan penga-daan bak/tandon air agar masya-rakat Rt 45/42 mendapatkan air bersih belum terwujud
REKOMENDASI Pejabat Pembuat komitmen agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan sambungan air dari PDAM Bontang.
TANGGAPAN Proposal kegiatan dilakukan atau dibuat sebelum pangajuan dana P2KP, Karena adanya selisih waktu antara perencanaan dan pelaksanaan, beda tempat pembelian material maka dimungkinkan sekali adanya perbedaan. Pada saat penyusunan proposal, komposisi tim faskel belum adanya Faskel teknik, karena kondisi ini menyebabkan lemahnya pendampingan fasilitator. Melakukan proses penguatan terhadap pelaku –pelaku lokal dengan melakasanakan pendampingan secara maksimal. Melakukan pembenahan dengan BKM dan KSM secara bersama-sama mencari alaternatif pemecahan masalah. Melibatkan peran Pemda, TKKPP dan PK Kota Bontang untuk turut serta memecahkan permasalahan dan atas usaha PK bontang, maka KSM iklas merima subsidi untuk pemasangan saluran PDAM
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP 2. KOTA KUTAI KERTANEGARA No
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
1.
Forum Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kabupaten / kota belum dibentuk sesuai dengan Pedoman Umum tentang Bagan Struktur Organisasi P2KP. Dalam tahun 2006, pelaksanaan pembentukan institusi pendukung P2KP, untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara telah terbentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebanyak 8 BKM untuk 8 kelurahan / desa, namun demikian sarana musyawarah antar BKM / Forum BKM sampai berakhirnya pemeriksaan per 31 Mei 2006 belum dibentuk
kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menginstruksikan kepada Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan koordinasi dengan pihak Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) P2KP dan instasni terkait lainnya untuk membentuk Forum BKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Forum BKM merupakan lembaga yang komunikasi antar BKM di suatu wilayah kabupaten. Salah satu persayaratan pembentukan BKM, adalah sudah terbentuk seluruh BKM dalam satu wilayah kabupaten dan telah mencairkan Dana BLM P2KP (Kemajuan 100 %). Tahun 2006, belum semua desa sasaran P2KP memiliki BKM, yaitu baru tiga desa yang membentuk BKM, sementara desa lainnya pembentukan BKM dilaksanakan pada April tahun 2007. Semua BKM baru menyerap BLM tahap 1, sementara desa Bukit Biru dan Loa Tebu sampai proses pemeriksanaan berlangsung belum mampu mencairkan BLM Tahap 1. Dengan melihat kondisi lapang, yang demikian, maka KMW 13 memprioritas poses pendampingan dengan melakukan proses penguatan terhadapa relawan-relawan desa tertinggal dalam pelaksanaan siklus dan berupaya maksimal untuk penyerapan dana BLM tahap 1. Menunda proses pembentukan Forum BKM, sehingga semua ketentuan dasar dan subtansi pembentuan Forum dapat tercapai. Forum BKM telah dibentuk pada Bulan Juli 2007 (Berita acara pembentukan Forum BKM Terlampir) Munculnya kegiatan pembangunan yang terjadi dimasyarakat adalah berdasarkan hasil Pemetaan Swadaya yang dilakukan masyarakat. Pemetaan Swadaya ini adalah proses pendata segala masalah, potensi dan alternatif penyelesai masalah yang merupakan hasil musyawarah warga. Begitu juga apa yang dilakukan oleh KSM Lingkungan IKLAS, apa yang terjadi karena
Sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum tentang Bagan Struktur Organisasi P2KP, bahwa salah satu kelengkapan dari pada program P2KP adalah adanya wadah BKM berupa Forum BKM. Kooordinator masih berkonsentrasi penguatan komposisi fasilitator kelurahan, yang masih kurang dalam memberikan masukan tehnis P2KP tingkat desa kepada staf BKM dan KSM. Akibatnya Beberapa kegiatan baru yang seharusnya diketahui semua BKM menjadi tidak tercapai khususnya kegiatan yang belum merata ke seluruh BKM seperti pelatihan infrastruktur dan ekonomi mikro / pembukuan serta pelatihan tehnis BKM lainnya, Unit Pengelola (UP) dan coaching Koordinator Swadaya Masyarakat (KSM)
2.
Kegiatan KSM Lingkungan Ikhlas berupa semenisasi jalan tidak sesuai dengan ketentuan. Pada BKM Purwajaya Kecamatan Loa Janan, pelaksanaan kegiatan infrastruktur berupa semenisasi jalan oleh KSM Ikhlas yang semula di lahan / jalan ; Dusun Bangun Sari, RT 008 Biaya : Rp2.500.000,00 Realisasinya ternyata pada : Rasli mulya, RT 011 Biaya : Rp2.500.000,00 Perubahan tersebut telah diketahui dan disetujui warga lokasi baru karena
kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menginstruksikan kepada Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen untuk meningkatkan pengendalian terhadap kegiatan pekerjaan fisik dan sarana infrastruktur yang dilaksanakan oleh BKM bersama Tim Faskel supaya lebih efektif dan efisien bagi kepentingan warga penerima program
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No
KONDISI
REKOMENDASI
pada lokasi lama ada penolakan dengan alasan tertentu, namun demikian kenyataan di lapangan dijumpai bahwa pembangunan semenisasi jalan tersebut adalah menuju tempat kolam pemancingan komersial dan bukan milik warga setempat Sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum P2KP bahwa salah satu kegiatan pembangunan infrastruktur harus murni menyentuh bagi kepentingan ekonomi dan kesehatan pemukiman warga lokasi P2KP semata. Kelalaian ketua BKM dan staf serta tim fasilitator kelurahan (Faskel) untuk mengendalikan arah kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan warga lokasi P2KP Akibatnya Pelaksanaan kegiatan insfrastruktur berupa semenisasi jalan tersebut tidak mencapai dasar tujuan untuk mengembangkan ekonomi dan kesehatan warga
3.
BKM Tegar Jaya Kelurahan Purwajaya Kecamatan Loa Janan belum membuat laporan kemajuan bulanan BKM Tegar Jaya menerima pencairan dana tahap I P2KP pada 19 Desember 2006. Berdasarkan hasil audit, BKM Tegar Jaya telah membukukan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana tersebut, namun demikian BKM Tegar jaya belum membuat dan mengirimkan laporan kemajuan bulanan kepada PJOK dan KMW Persyaratan umum perjanjian penyaluran bantuan poin B.1.(j): Tanggung jawab BKM menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan kepada PJOK dan KMW. Pada akhir pekerjaaan BKM berkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada PJOK dan KMW. - Ketidaktahuan Sekretaris BKM dan Stafnya
kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menginstruksikan kepada Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen untuk meningkatkan kerjasama dan pengawasan bersama KMW terhadap kegiatan pelaksana Faskel di lapangan terutama terhadap kemampuan manajerial staf BKM
TANGGAPAN adanya pergeseran lokasi pembangunan tidak lepas dari hasil musyawarah warga. (Berita acara musyawarah terlampir) Hasil pembangunan yang lebih dari perencanaan semula, adalah dampak adanya proses pemberdayaan di lokasi tersebut, juga menunjukan tingginya tingkat keswadayaan dan kepedulian masyarakat. KMW melakukan croscek ulang ke lokasi, mendapatkan informasi bahwa dengan pembangunan semenisasi tersebut, warga sekitar merasakan dampak yang positif, dimana jalan tersebut yang sebelum dilakukan pembangunan sering dalam kondisi yang kurang / jelek untuk dilewati. Dengan adanya pembangunan semenisasi jalan terasa nyaman. Tentunya, pembangunan jalan sepanjang 70 m’ dalam satu lokasi, belum bisa memberikan dampak langsung yang terlihat / timbulnya perubahan secara cepat terhadap peningkatan ekonomi dan kesehatan warga. Setidaknya, pembangunan jalan itu akan memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, sehingga mampu menumbuh kembangkan kepedulian terhadap lingkungan pemukimannya, yang akan mengembangkan tingkat perekonomian warga. Dibenarkan BKM, belum memberikan laporan ke PJOK dan KMW 13 disebabkan karena kurangnya pemahaman sekretarian dan anggota PK BKM. Karena adanya keterlambatan mobilisasi TA. Manajemen Keuangan dan TA Infrastruktur dari manajemen perusahaan Jakarta, sehingga menimbulkan penundaan kegiatan yang berkepenjangan, karena KMW 13 bertahan untuk tidak melakukan tindakan yang berindikasikan short cut / jalan pintas untuk melakukan proses di masyarakat.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No
KONDISI
REKOMENDASI
KMW 13 berkonsentrasi penuh untuk mengejar ketinggalan pencairan BLM Tahap1, sehingga berkurangnya proses pendampingan di tingkatan aparat pemda (PJOK) Belum adanya kejelasan tentang penggunaan dana sharing dari pemerintah daerah, sehingga menimbulkan kurangnya perhatian PJOK terhadap keberadaan BKM. KMW telah melakukan proses pembenahan dengan mengirimkan langsung ke BKM Loa Janan dibawah Koordinasi TA Manajemen Keuangan. KMW 13 mengupayakan peningkatkan Koordinasi dan pendampingan, khususnya di level Kecamatan (PJOK).
- Tidak adanya kontrol atas performance BKM - Kurangnya pembinaan dari PJOK dan KMW. Progres report kemajuan dan hambatan kegiatan BKM menjadi tidak termonitor oleh PJOK dan KMW. nformasi penting yang memerlukan perlakuan khusus menjadi berkurang manfaat hasilnya karena pengaruh waktu
4.
KSM Lingkungan pada BKM Tegar Jaya belum mempertanggungjawabkan uang muka kerja Sampai dengan saat pemeriksaan per 25 Mei 2007, seluruh KSM Lingkunga pada BKM Tegar Jaya Kelurahan Purwajaya Kecamatan Loa Janan belum mempertanggungjawabkan uang muka kerja sebesar Rp32.000.000,00. KSM Lingkungan telah menyelesaikan pekerjaan fisik dan membuat laporan kepada BKM namun belum disertai dengan bukti pertanggunjawabannya. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia/KSM dipertanggungjawabkan kepada BKM dan diverikasi oleh KMW
harus
- Ketidakpahaman sekretaris BKM Tegar Jaya dan personil KSM Lingkungan KMW tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam persyaratan umum perjanjian penyaluran bantuan
TANGGAPAN
kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menginstruksikan kepada Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen untuk meningkatkan kerjasama dan monitoring bersama KMW terhadap kegiatan pelaksana BKM Tegar Jaya atas pertanggungjawaban uang muka kerja senilai tersebut di atas
Dibenarkan adanya kelemahan pendampingan, khusunya dalam pelaksanaan kegiatan oleh KSM, sehingga timbulnya beberapa keterlambatan. Hasil monitoring, yang dilakukan bersama antara Tim faskel dan KMW 13, mendapatkan kenyataan bahwa, para pelaku lokal, khususnya yang berada di UPL, UPS dan UPK mengundurkan diri, sehingga terjadi kevakuman personil di tingkatan UP BKM. Sehingga, pengendalian dan pendampingan KSM yang seharusnya, bisa dilakukan oleh UPL di Desa Tani Bakti tidak bisa berlangsung sebagamana mestinya. Melakukan koordinasi dengan anggota BKM, sehingga timbul kesepakatan untuk segera melakengkapi struktur organisasi BKM. Tim fasilitator segera melakukan penguatan terhadap UP dan KSM di Desa Tani Bakti. Keterlambatan pertanggungan jawaban oleh KSM tani Jaya, disebabkan karena tidak maksimalnya proses pendampingan yang maksimal, baik oleh UP BKM dan Tim Fasilitator, selain itu teridentifikasinya
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN perselisihan paham dalam keanggotaan PK BKM Tani Bakti. Kesemuanya telah dimusyawarahkan bersama yang dihadiri oleh Anggota BKM, KMW dan Tim Fasilitator, dan sepakat untuk segera membenahi bersama-sama.
5.
Realisasi keuangan BKM di Kabupaten Kutai Kartanegara masih rendah Berdasarkan pemeriksaan terhadap BKM Jahab Jaya, BKM Tegar Jaya, BKM Tani Bhakti dan BKM Jonggon B diketahui bahwa : (a) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2006, realisasi penggunaan dana tahap I pada 4 (empat) BKM masih nol % (b) Sampai dengan tanggal 25 Mei 2007 realisasi penggunaan dana tahap I pada 4 (empat) BKM tersebut baru mencapai 23,5%
kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menginstruksikan kepada Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen untuk meningkatkan koordinasi, rencana kerja dan penyelesaian masalah/hambatan di lapangan bersama unit instansi terkait supaya penyerapan dana P2KP dapat lebih optimal pada tahun mendatang
Karena adanya keterlambatan mobilisasi TA. Manajemen Keuangan dan TA Infrastruktur dari manajemen perusahaan Jakarta, sehingga menimbulkan penundaan kegiatan yang berkepenjangan, karena KMW 13 bertahan untuk tidak melakukan tindakan yang berindikasikan short cut / jalan pintas untuk melakukan proses di masyarakat. Adanya perubahan komposisi di Tim Fasilitator, dimana dalam satu tim fasilitator, komposisi terbaru, terdiri dari Fasilitator Teknik, Fasilitator Ekonomi dan Fasilitator CD, yang pelaksanaan pelatihan dilakukan bersamaan dengan Fasilitator PNPM. Komposisi tersebut baru efektif berlaku per 15 Maret 2007.
kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menginstruksikan kepada Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen untuk meningkatkan kerjasama dan monitoring bersama KMW terhadap kegiatan pelaksana BKM Bakti Jaya Abadi atas pertanggungjawaban uang muka kerja senilai tersebut di atas.
Dibenarkan adanya kelemahan pendampingan, khusunya dalam pelaksanaan kegiatan oleh KSM, sehingga timbulnya beberapa keterlambatan. Hasil monitoring, yang dilakukan bersama antara Tim faskel dan KMW 13, mendapatkan kenyataan bahwa, para pelaku lokal, khususnya yang berada di UPL, UPS dan UPK mengundurkan diri, sehingga terjadi kevakuman personil di tingkatan UP BKM. Sehingga, pengendalian dan pendampingan
Target P2KP per 31 Desember 2006 seharusnya telah mencapai 100%. Dana diterima BKM tanggal 19 Desember 2006. - Kegiatan harus melalui mekanisme yang berurutan dan skala urutan. - Kebutuhan tenaga Fasilitator ekonomi dan lingkungan baru dimobilisasi KMW 12 April 2007. Proses coaching kepada Panitia / KSM menjadi Akibatnya Pemanfaatan dana P2KP tidak optimal dan proses pembentukan KSM terlambat Akibatnya Hal tersebut akan menghambat proses pencairan dana tahap kedua karena proses verifikasi belum dilaksanakan oleh KMW. 6
KSM Tani Jaya pada BKM (Desa) Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan belum mempertanggungjawabkan uang muka kerja. Sampai dengan saat pemeriksaan per 25 Mei 2007, KSM Lingkungan Tani Jaya - BKM Bhakti Jaya Abadi Keluarahan Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan belum mempertanggungjawabkan uang muka kerja sebesar Rp 4.000.000,00. KSM Lingkungan tersebut telah menyelesaikan pekerjaan fisik berupa pembuatan irigasi parit cacing (tersier) pada tanggal 13 Mei 2007 dan dana bantuan (BLM) baru cair tanggal 17 Mei 2007, dan laporan kepada BKM namun belum disertai bukti pertanggunjawabannya Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia/KSM dipertanggungjawabkan kepada BKM dan diverikasi oleh KMW
harus
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No
KONDISI
REKOMENDASI
KSM yang seharusnya, bisa dilakukan oleh UPL di Desa Tani Bakti tidak bisa berlangsung sebagamana mestinyaMelakukan koordinasi dengan anggota BKM, sehingga timbul kesepakatan untuk segera melakengkapi struktur organisasi BKM. Tim fasilitator segera melakukan penguatan terhadap UP dan KSM di Desa Tani Bakti. KMW 13 melakukan identifikasi yang menyebabkan keterlambatan pertanggungan jawaban oleh KSM tani Jaya. Kondisi ini disebabkan karena tidak maksimalnya proses pendampingan yang maksimal, baik oleh UP BKM dan Tim Fasilitator, selain itu teridentifikasinya perselisihan paham dalam keanggotaan PK BKM Tani Bakti. KMW telah mengupayakan penyelesaian dengan melibatkan Anggota BKM, KSM dan UP BKM.
- KMW belum melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam persyaratan umum perjanjian penyaluran bantuan yaitu: - Melaksanakan pengecekan ke-absahan penge-luaran BKM dan KSM. - Bersama PJOK memverifikasi dan menilai terhadap ki-nerja BKM sebagai dasar pertimbangan untuk mereko-mendasi pem-bayaran dana berikutnya. Hal tersebut menghambat proses pencairan dana tahap kedua karena proses belum dilaksanakan verifikasi tersebut.
7
Administrasi dan kelengkapan dokumen kerja belum tertib sesuai ketentuan Berdasarkan pemeriksaan terhadap adminstrasi dan dokumen KMW atas dokumen indikator performance capaian tingkat BKM dan masyarakat pada 4 (empat) BKM dijumpai hal-hal bahwa point : - Kegiatan Pemetaan Swadaya - Kegiatan PJM Pronangkis Pada status SIM-nya masih berupa informasi Data Kosong (DK) / Belum Terinput, namun demikian pihak KMW tidak dapat memberikan penjelasan sebab tidak adanya data yang dapat diolah. Seharusnya laporan Faskel atas seluruh kegiatan BKM dan warga yang dikendalikan Tim Faskel dapat memuat semua informasi yang terjadi di lapangan. Hal tersebut disebabkan kurangnya perhatian Tim Faskel terkait dalam melibatkan diri pada kegiatan BKM dan warga. Akibatnya masih terdapat masukan data yang tidak dapat dianalisa dan informasi menjadi tidak lengkap
TANGGAPAN
kepada Bupati Kutai Kartanegara agar menginstruksikan kepada Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen untuk meminta pertanggungjawaban pihak KMW atas ketidakjelasan dan kelengkapan laporan performance tingkat BKM
Kita mengakui adanya kelemahan dalam proses pendampingan masyarakat adalah pengadministrasian, yang sekaligus sebagai sumber Data Sim KMW. Pengadministrsian dan Data Sim menjadi fokus perhatian dalam pembenahan manajemen di KMW. KMW 13 telah melakukan road show, dalam rangka pembenahan data sim di semua lokasi sasaran pelaksanaan program KMW 13.
