Lampiran Tanggapan Temuan BPKP

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP DAFTAR TEMUAN AUDIT TAHUN ANGGARAN 2006 PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN II (P2KP II) IDA CREDIT NO. 4063-IND DAN LOAN IBRD NO. 4779-IND KMW 11 (LAMPUNG) 1. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN No

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

1.

Terdapat prosedur penyusunan BAPPUK dan BAPPD tidak sesuai ketentuan. Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pencairan dana BLM I P2KP-3 diantaranya adalah Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegatan (BAPPUK) dan Berita Acara Penarikan/ Penggunaan Dana BLM (BAPPD BLM). Dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya permasalahan sebagai berikut: Prosedur penyusunan BAPPUK di 4 (empat) BKM yang dijadikan sampel audit disusun sebelum adanya pengajuan usulan dari KSM kepada BKM dengan nama dan nilai kegiatan yang tercantum pada BAPPUK diambil dari dokumen Perencanaan Jangka Menengah (PJM). Dalam dokumen BAPPD, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dan Ketua BKM menyatakan telah melakukan penelitian bahwa KSM telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan, padahal pada saat itu KSM belum menyampaikan usulannya.

Ketua Tim Koordinasi P2KP Kabupaten Lampung Selatan kami rekomendasikan agar: a. Menginstruksikan secara tertulis kepada PjOK dan Ketua BKM Kalianda Sejahtera, Agung Jaya, Juwita, dan Palemm serta agar pada pelaksanaan BLM tahap II prosedur penyusunan BAPPUK dan BAPPD dilaksanakan sesuai ketentuan. b. Menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Satker SNVT/Sementara /Kuasa Pengguna Anggaran agar dalam memberikan persetujuan pencairan dana dengan memverifikasi pengajuan BAPPUK dan BAPPD telah dilampiri usulan kegiatan.

Menanggapi temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi yang melakukan uji petik di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda terkait dengan prosedur penyusunan Bappuk BLM I dengan ini kami perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut : • Ada Perbedaan Mekanisme antara Penyusunan Bappuk BLM I dengan BLM II, BLM III. Pada Penyusunan BLM I dilakukan berdasarkan hasil PJM Pronangkis yang telah menjadi kesepakatan seluruh masyarakat di Kelurahan/Desa, PJM Pronangkis ini merupakan hasil usulan masyarakat ditingkat Basis yang terdata pada Siklus Pemetaan Swadaya ( PS ) demikian Juga BLM II dan III. Namun Untuk BLM I ini merupakan pembelajaran awal bagi BKM dan KSM dalam implementasi Dana BLM I sehingga format Bappuk yang ada pada Pedoman Teknis Pencairan BLM tidak mencantumkan nama KSM namun langsung nama kegiatan usulan. Berbeda dengan format Bappuk BLM II dan III Prosedurnya yang sudah mencantumkan nama KSM artinya harus melalui usulan yang dibuat oleh KSM. Hal itu telah kami lakukan pada BLM tahap II yang sedang berjalan dan rencana BLM III. • Tidak benar kalau Bappuk tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena yang tersusun di Bappuk berdasarkan PJM Pronangkis yang telah menjadi kesepakatan Masyarakat dalam Lokakarya PJM Pronangkis yang difasilitasi oleh BKM dan Tim Perencanaan Partisipatif.

Seharusnya sesuai pedoman umum P2KP-3 penyusunan BAPPUK dan BAPPD berdasarkan pengajuan usulan dari KSM yang telah melalui proses analisa kelayakan usulan KSM. Hal ini disebabkan adanya kelalaian Penanggung Jawab Operasional Kegiatan dan Ketua BKM dalam menjalankan tugasnya serta kurang cermatnya Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Lampung dalam melakukan verifikasi. Permasalahan tersebut mengakibatkan BAPPUK dan BAPPD tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan pencairan dana menyalahi ketentuan serta adanya pengendapan dana di rekening BKM sampai dengan KSM mengajukan usulan kegiatan dan siap melaksanakan kegiatan. Terhadap permasalahan tersebut pihak auditan telah sepakat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan.

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP

KONDISI

No

REKOMENDASI

TANGGAPAN •

2.

Pemilihan lokasi sasaran yang mendapatkan bantuan P2KP-3 tidak sesuai ketentuan. Penerima bantuan BLM P2KP-3 di Kabupaten Kalianda terdiri dari satu Kecamatan yaitu Kecamatan Kalianda dengan lokasi Kelurahan/Desa penerima 22 Kelurahan/Desa dari 27 Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Kalianda. Penentuan lokasi penerima sasaran ini, sesuai ketentuan dilakukan oleh Satuan Kerja Sementara P2KP (Pusat) setelah mendapatkan hasil konfirmasi dan masukan dari Pemda atas evaluasi data yang telah dilakukan dengan salah satu kriterianya adalah penduduk miskin di kelurahan/desa > 35%. Namun dari hasil pemeriksaan dijumpai permasalahan sebagai berikut: Dari hasil konfirmasi Pemda Lampung Selatan dalam hal ini Bappeda sebagai Tim Koordinasi P2KP Kabupaten memberikan keterangan bahwa Pemkab Lampung Selatan tidak pernah memberikan usulan mengenai lokasi kelurahan/desa calon penerima bantuan BLM P2KP-3, tidak pernah dikonfirmasi oleh Satker P2KP Pusat dan memberikan masukan berupa perubahan atau tambahan sehubungan dengan penentuan lokasi sasaran penerima BLM serta tidak mengetahui pertimbangan ditetapkannya 22 kelurahan/desa penerima atau tdak ditetapkannya 5 kelurahan/desa lainnya. Disamping itu dari 22 kelurahan/desa penerima dana BLM P2KP-3 terdapat 6 kelurahan/desa yang prosentase penduduk miskinnya kurang dari 35% dengan rincian sebagai berikut: Jumlah % Nama Penduduk Penduduk No Miskin Kel./Desa (Jiwa) Miskin (Jiwa) 1 Bulok 3.744 696 18,59 2

Kalianda

10.571

1.578

14,93

3

4.374

1.140

26,06

1.088

296

27,21

5

Merak Belantung Pauh Tanjung Iman Tengkujuh

963

321

33,33

6

Way Urang

9.826

476

4,84

4

Seharusnya sesuai pedoman umum proses penentuan lokasi penerima sasaran ini dilakukan oleh Satker P2KP Pusat setelah mendapatkan hasil konfirmasi dan masukan dari Pemda atas evaluasi data yang telah dilakukan dengan salah satu

Sehubungan dengan permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP-3 Kabupaten Lampung Selatan kami rekomendasikan agar menginformasikan permasalahan tersebut secara tertulis kepada SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Lampung untuk: Melaporkan permasalahan tersebut secara tertulis kepada Satuan Kerja Sementara P2KP-3 Pusat dan mempertimbangkan untuk dilakukan evaluasi kembali kelurahan calon penerima bantuan dana P2KP-3. Meminta kepada Satker Sementara P2KP-3 Pusat agar dalam penetapan lokasi dilakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah sesuai prosedur.

Namun kami secara terbuka menerima kritikan dan masukan semua pihak terkait dengan proses pelaksanaan program P2KP di wilayah Koorkot 1 khusunyadan KMW XI pada Umumnya demi perbaikan dan sempurnanya Program P2KP. Menanggapi temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi yang melakukan uji petik di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda terkait dengan pemilihan lokasi sasaran yang mendapat bantuan P2KP tidak sesuai ketentuan dengan ini kami perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut : • Untuk Menentukan Lokasi sasaran P2KP telah ada mekanisme yang berjenjang ( Tujuh langkah ) berdasarkan data Podes tahun 2003 yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik selaku instansi yang berwenang. ( Buku Panduan Umum P2KP halaman 14-15 ) • Data menjadi persoalan yang sangat penting, yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang belum tuntas mengenai akurasi antara data yang masuk dengan kondisi riil dilapangan. • Daftar nama lokasi telah tercetak pada buku panduan Umum P2KP yang sudah disosialisasikan kesemua pihak termasuk aparat tingkat kelurahan/Desa termasuk masyarakat luas. • Belum ada mekanisme perubahan lokasi atau revisi perubahan lokasi yang mampu menjawab persoalan yang muncul dilapangan dan tetap menciptakan suasana kondusif di masyarakat yang wilayahnya dibatalkan atau direvisi. • Perubahan lokasi sasaran bukan menjadi wewenang / kapasitas konsultan ( KMW XI Lampung ) sebagai penentu pengambil keputusan. • Akan dikoordinasikan ke Satker / Kepala SNVTT PBL Propinsi Lampung.

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP

No

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

Kepada Bupati Lampung Selatan malalui Ketua Tim Koordinasi P2KP-3 Kabupaten Lampung Selatan kami rekomendasikan untuk mengintruksikan secara tertulis kepada PJOK/BKM/KSM agar setiap perubahan kegiatan melalui verifikasi dari KMW.

Menanggapi temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi yang melakukan uji petik di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda terkait dengan Adanya perubahan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan dengan ini kami perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut : • Dalam proses pembelajaran dimasyarakat banyak kendala dan permasalahan yang muncul diantaranya perubahan kegiatan, mekanisme perubahan telah kami intruksikan / informasikan ke semua Pihak baik BKM ,UP-UP termasuk jajaran KMW mulai dari TA, Koorkot/Askorkot dan Tim Faskel. Hal ini telah kami lakukan pada tingkat lapangan. Untuk lebih efektifnya mekanisme verifikasi telah dilakukan oleh KMW melalui Tim faskel mengingat secara geografis antara kantor KMW dan kelurahan/Desa sangat berjauhan, Tim faskel yang berdomisili di wilayah dampingan dan sebagai bagian dari KMW mempunyai peran yang sama pentingnya untuk melakukan verifikasi dalam kelancaran program P2KP. Perubahan kegiatan tersebut pasti telah diketahui dan diverifikasi oleh Tim faskel sebagai kepanjangan tangan KMW. Menanggapi temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi yang melakukan uji petik di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda terkait dengan Adanya Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana coaching dan laporan keuangan BKM belum dipublikasikan. dengan ini kami perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut :

kriterianya adalah penduduk miskin di kelurahan/desa > 35%. Permasalahan ini disebabkan kurang cermatnya Satker P2KP-3 Pusat dalam melakukan evaluasi data calon penerima bantuan BLM. Hal ini mengakibatkan kurang tepatnya sasaran kelurahan penerima program P2KP-3, dan terdapat potensi hilangnya kesempatan bagi desa/kelurahan yang tidak mendapatkan dana BLM.

3.

Terdapat perubahan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan. Pelaksanaan kegiatan P2KP oleh KSM berdasarkan kepada BAPPUK (Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan). Berdasarkan hasil pemeriksaan dijumpai adanya perubahan kegiatan ekonomi yang dilakukan hanya dengan melalui proses pembuatan Berita Acara Perubahan di tingkat Kelurahan/Desa yang belum mendapatkan verifikasi dari KMW. Seharusnya sesuai surat perjanjian penyaluran dana disebutkan bahwa setiap perubahan kegiatan yang tercantum pada BAPPUK harus melalui persetujuan BKM dan verifikasi dari KMW. Hal ini disebabkan kelalaian BKM yang menyetujui perubahan kegiatan tanpa melalui verifikasi KMW . Akibatnya kelayakan atas rencana kegiatan belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya

4.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana coaching dan laporan keuangan BKM belum dipublikasikan kepada masyarakat. Transparansi dalam pelaksanaan P2KP-3 pada dasarnya dapat dilakukan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang membutuhkan informasi yang terkait dengan pelaksanaan P2KP. Dari hasil pemeriksaan dijumpai permasalahan yang terkait dengan transparansi diantaranya penggunaan dana fixed cost untuk coaching tata cara penyusunan PJM pronangkis dan laporan keuangan BKM yang belum disebarluaskan kepada masyarakat luas di 5 tempat

Terhadap permasalahan tersebut kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP-3 Kabupaten Lampung Selatan kami rekomendasikan agar menginstruksikan secara tertulis kepada PjOK/BKM, untuk mengumumkan seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan P2KP minimal di 5 tempat strategis.

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP

KONDISI

No

REKOMENDASI

TANGGAPAN •

strategis. Dalam pedoman umum disebutkan bahwa penggunaan dana fixed cost untuk coaching tata cara penyusunan PJM pronangkis dan laporan keuangan BKM dipertanggungjawabkan dan diumumkan di lima tempat strategis. Permasalahan ini disebabkan BKM dan relawan belum sepenuhnya mengetahui kewajiban tersebut dan terlambatnya papan informasi yang diterima dari KMW. Hal ini mengakibatkan kurangnya kontrol sosial dari masyarakat untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan.

•

•

5

Terdapat keterlambatan pelaksanaan kegiatan P2KP-3 dari waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan P2KP-3 di Kabupaten Lampung Selatan dimulai Bulan Agustus 2006. yaitu sejak mobilisasi Konsultan Manajemen Wilayah. Dari Laporan Bulan Desember 2006 yang disusun oleh Konsultan Manajeman Wilayah (KMW) XI Provinsi Lampung diketahui adanya keterlambatan capaian target waktu pelaksanaan sejumlah kegiatan yang tertuang dalam Master Schedule (MS). Keterlambatan ini berlanjut sampai dengan saat audit. Keterlambatan sejumlah kegiatan P2KP ini antara lain disebabkan oleh: Akumulasi keterlambatan dari siklus sebelumnya yang dimulai dengan keterlambatan mobilisasi konsultan yang seharusnya Bulan Juni 2006 terealisasi Bulan Agustus 2006. Tersendatnya support konsultan manajemen pusat terhadap biaya-biaya siklus, BOP dan gaji.yang sangat berdampak besar terhadap kinerja Fasilitator Kelurahan. Permasalahan ini mengakibatkan:pelaksanaan kegiatan siklus berikutnya menjadi terlambat dan pencapaian target kegiatan P2KP-3 menjadi kurang optimal. Terhadap permasalahan tersebut pihak auditan telah sepakat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan.

dengan permasalahan tersebut kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP-3 Kabupaten Lampung Selatan kami rekomendasikan agar menginformasikan secara tertulis kepada Kepala Satker SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Lampung untuk: - Menginstruksikan secara tertulis kepada KMW untuk dibahas lebih lanjut dengan KMP mengenai upaya-upaya mengurangi deviasi antara rencana dan realisasi. - Menyampaikan permasalahan tersebut kepada SKS P2KP-3 Pusat dan mempertimbangkan dilakukan evaluasi kembali penggunaan Konsultan Manajemen PT Artama Interkonsultindo atas kinerjanya di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Selatan.

Pada dasarnya dana fixed cost seperti pelatihan relawan / coaching Tim PP ( Penyusunan PJM Pronangkis dalam penggunaannya telah dilakukan transparansi dengan melibatkan para Relawan dan BKM dalam kepanitiaan dan mengetahui betul berapa dana yang dipergunankan dalam kegiatan tersebut. Informasi bisa Bias apabila pertanyaan yang dilontarkan saat Uji petik tidak dimengerti oleh responden atau yang bersangkutan tidak aktif dalam kepanitiaan kegiatan yang dimaksud. Pada saat Uji Petik oleh Tim Audit dari BPKP, BKM dan KSM sedang melaksanakan BLM I ( Juni ). Laporan pertanggungjawaban sedang disusun dan dibuat baik oleh KSM maupun BKM. Saat tanggapan ini disusun ( September ), telah disebarluaskan laporan pertanggungjawaban keuangan BKM di lima titik strategis.

Menanggapi temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi yang melakukan uji petik di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda terkait dengan Adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan P2KP3 dari waktu yang telah ditentukan. dengan ini kami perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut : • Betul memang ada permasalah yang tejadi saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, tidak hanya masalah keterlamatan mobilisasi KMW XI Lampung , tetapi antara support manajement dengan Persyaratan pengambilan dana Invoice oleh menajement adalah sesuatu yang bertolakbelakang, bagaimana data bisa tepat waktu kalau support juga terlambat, sedangkan data ini dipergunakan untuk persyaratan penagihan Invoice. Selama mekanisme ini tidak diperbaharui selamanya progress akan terlambat. • Miskipun dengan kondisi tersbut diatas Tim KMW XI selalu komit terhadap pelaksanaan

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP

KONDISI

No

REKOMENDASI

TANGGAPAN P2KP di Lampung baik secara subtansi maupun selalu mengejar keterlambatan progress agar sesuai dengan Mailstones.

6.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) belum membuat laporan kegiatan Kegiatan P2KP-3 di Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari kegiatan lingkungan, ekonomi dan sosial dilaksanakan oleh KSM dimana pengelolaan dananya dipertanggung-jawabkan dengan membuat laporan bulanan dan laporan akhir kepada BKM. Dari hasil pemeriksaan dijumpai masih adanya sejumlah 37 KSM yang belum membuat laporan pertanggungjawabannya (LPJ) dengan rincian sebagai berikut: LPJ KSM N Jml Nama BKM Kelurahan o KSM Sdh Blm 1 Kalianda Sejahtera Kalianda 23 6 17 2

Agung Jaya

Bumi Agung

16

2

3

Juwita

Bulok

14

8

6

4

Palemm

Munjuk Sempurna

16

16

0

69

32

37

Jumlah

14

Sehubungan dengan permasalahan tersebut kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP-3 Kabupaten Lampung Selatan kami rekomendasikan agar Menginstruksikan secara tertulis kepada PjOK/BKM/KSM supaya membuat laporan berkala dan laporan akhir kegiatan yang selanjutnya disampaikan kepada BKM/PJOK. Menginformasikan secara tertulis kepada Satker SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Lampung mengenai kendala di lapangan yakni format laporan yang berubah-ubah dan sulit dipahami KSM, serta mengusulkan kepada SKS P2KP-3 Pusat mempertimbangkan untuk memperbaiki format laporan agar lebih mudah dipahami

Menanggapi temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi yang melakukan uji petik di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda terkait dengan Adanya Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) belum membuat laporan kegiatan, dengan ini kami perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut : • Perlu di ketahui bahwa pencairan dana BLM I ke KSM efektif baru dimulai pada bulan Apri, Mei dan sebagian bulan Juni karena harus menunggu pelatihan UP-UP yang dilaksanakan pada bulan Maret karena permasalahan dana. Sedangkan uji petik oleh Tim Audit BPKP ( Mulai Bulan Juni ) BKM dan KSM sebagian telah melaksanakan pencairan dan pelaksanaaan kegiatan BLM I dan sebagian sedang berjalan. Tentu untuk membuat LPJ bagi masyarakat desa di Lampung Selatan memerlukan kesabaran dalam pendampingan dan pembelajaran pada saat uji petik ada yang sudah membuat LPJ dan ada yang masih berproses. Artinya dari empat kelurahan yang menjadi wilayah uji petik bias dilihat dari table temuan BPKP, tidak semuanya belum membuat LPJ, tapi ada yang sudah selesai. • Saat laporan/ tanggapan ini dibuat kegiatan BLM I untuk Lampung Selatan ( Kalianda ) dan Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) KSM telah selesai 100 %.

Terhadap permasalahan tersebut pihak auditan telah sepakat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP-3 Kabupaten Lampung Selatan kami rekomendasikan agar: Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program P2KP-3 Menginstruksikan secara tertulis kepada PjOK untuk

Menanggapi temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi yang melakukan uji petik di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda terkait dengan Adanya sebaqgian tugas dari tim koordinasi P2KP-3 Kabupaten Lampung Selatan dan PJOK yang belum dilaksanakan. dengan ini kami perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut : • Pada saat uji petik olek Tim Audit dari

Seharusnya sesuai Surat Perjanjian Penyaluran Dana BLM P2KP antara BKM dengan KSM disebutkan bahwa KSM wajib melaporkan kegiatan secara berkala dan membuat laporan akhir kegiatan. Dari hasil konfirmasi, permasalahan ini antara lain disebabkan oleh: Adanya KSM yang masih kesulitan menyusun laporan karena kendala kemampuan SDM di KSM dan belum mendapat pelatihan penyusunan laporan yang cukup memadai serta format laporan yang berubah-ubah. Adanya persepsi yang keliru dari KSM bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat setelah selesainya kegiatan. Permasalahan ini mengakibatkan pencairan kegiatan BLM tahap ke-2 menjadi terhambat dan PJOK tidak dapat membuat laporan kegiatannya.

7.

Terdapat sebagian tugas dari Tim Koordinasi P2KP-3 Kabupaten Lampung Selatan dan PJOK yang belum dilaksanakan Dalam pelaksanaan kegiatan P2KP-3, Bupati Lampung Selatan telah membentuk Tim Koordinasi P2KP sesuai Keputusan Bupati Lampung Selatan No:224/BAPPEDA/HK-LS/2006 tanggal 1 September 2006 dan menunjuk Penanggungjawab Operasional Kegiatan sesuai Keputusan Bupati Nomor:225/BAPPEDA/HK-LS/ 2006 tanggal 1 September 2006. Dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya sebagian tugas Tim Koordinasi P2KP-3 dan PjOK yang belum dilaksanakan untuk pelaksanaan kegiatan P2KP tahun 2007, yakni:

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP

KONDISI

No

REKOMENDASI

Tim Koordinasi belum melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan P2KP PjOK belum membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebelum tanggal 15 tiap bulannya kepada Bupati Lampung Selatan Cq Bappeda dengan tembusan kepada Camat, Lurah dan BKM-BKM di wilayah kerjanya.

TANGGAPAN

membuat laporan bulanan

•

Seharusnya sesuai uraian tugas yang tercantum dalam: Keputusan Bupati Lampung Selatan No:224/BAPPEDA/HK-LS/2006 tanggal 1 September 2006 mengenai pembentukan Tim Koordinasi disebutkan bahwa salah satu tugas Tim Koordinasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Keputusan Bupati Nomor:225 /BAPPEDA/HK-LS/ 2006 tanggal 1 September 2006 mengenai penunjukan PjOK bahwa salah satu tugas PjOK adalah membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebelum tanggal 15 tiap bulannya kepada Bupati Lampung Selatan Cq Bappeda dengan tembusan kepada Camat, Lurah dan BKM-BKM di wilayah kerjanya. Permasalahan ini disebabkan anggaran pendamping untuk operasional Tim Koordinasi P2KP belum dapat terealisasi karena menunggu pengesahan APBD 2007 serta belum lengkapnya data yang dterima PjOK karena masih adanya BKM/KSM yang belum menyerahkan laporan bulanannya.

BPKP propinsi sebetulnya monitoring sudah dilakukan oleh Tim Koordinasi P2KP-3 Tingkat Kabupaten dan PJOK, namun memang belum maksimal dan belum menyentuh semua desa dan kelurahan di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Pada saat Tanggapan ini dibuat telah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan ke PJOK dan TKPP ( Bappeda ), secara serentak dilakukan monitoring bersama yang terbagi dalam beberapa Tim masing masing Tim terdiri dari 3 – 5 personil untuk melakukan monitoring pada 6 –7 kelurahan / Desa oleh Tim Koordinasi P2KP-3 Lampung Selatan. Tim monitoring sudah melaksanakan uji petik pada 22 kelurahan/ Desa di Kabupaten Lampung Selatan. ( 100 % ).

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan P2KP-3 belum optimal dan Bupati sebagai penasehat program P2KP-3 tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan program. 8.

Terdapat KSM yang belum menyelesaikan kegiatannya. Dalam pelaksanaan P2KP-3 di Kabupaten Lampung Selatan, BKM telah menyalurkan seluruh dana BLM-1 kepada KSM sesuai usulannya. dan KSM akan menyelesaikan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Penyaluran Dana BLM P2KP. Dari hasil pemeriksaan fisik dijumpai masih adanya KSM yang belum menyelesaikan fisiknya 100% yang seharusnya sesuai waktu yang tercantum dalam Surat Perjanjian Penyaluran Dana (SPPD) sudah selesai. Permasalahan ini terjadi di BKM Juwita (Kelurahan Bulok) pada 4 KSM, yakni: N o

Nama KSM

Nama Kegiatan

Waktu penyelesaian menurut SPPD

1

Jaya Abadi

Pembuatan MCK

13 April 2007

2

Mandiri

Pembuatan MCK

14 April 2007

3

Sentosa

28 April 2007

4

Terpadu

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni

28 April 2007

Seharusnya penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Surat Perjanjian Penyaluran Dana (SPPD).

Sehubungan dengan permasalahan tersebut kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP-3 Kabupaten Lampung Selatan kami rekomendasikan agar menginstruksikan secara tertulis kepada PJOK/BKM/KSM supaya KSM segera menyelesaikan pekerjaannya.

Menanggapi temuan dari Tim Audit BPKP Propinsi yang melakukan uji petik di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda terkait dengan Adanya Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) yang belum menyelesaikan kegiatannya , dengan ini kami perlu menyampaikan klarifikasi sebagai berikut : • Pada saat uji petik dilakukan memang ada 4 kegiatan KSM yang belum selesai dilaksanakan di Desa Bulok karena beberapa hal diantaranya kegiatan yang dilakukan secara gotong royong terhambat karena bersamaan dengan musim panen, namun sampai laporan/tanggapan ini dibuat ke empat kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 %.

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP

No

KONDISI Hal tersebut disebabkan pekerjaan dilaksanakan secara gotong royong dimana sejumlah personil KSM tersebut adalah petani yang saat ini sedang masa panen sehingga lebih mendahulukan mengerjakan kegiatan panen. Permasalahan ini mengakibatkan hasil kegiatan yang akan dicapai tidak dapat dinikmati sesuai rencana dan akan menghambat dalam pencairan dana BLM tahap ke-2.

REKOMENDASI

TANGGAPAN

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP 2. KABUPATEN TANGGAMUS No

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

1.

Pemilihan Lokasi Sasaran Yang Mendapatkan Bantuan P2KP III dan Alokasi Dana Tidak Sesuai Ketentuan Penerima bantuan P2KP III Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 telah ditetapkan berdasarkan SK Satker P2KP Pusat terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kota Agung, Kota Agung Barat dan Kota Agung Timur, serta 34 BKM yang tersebar pada 3 kecamatan tersebut. Dari hasil verifikasi terhadap data profile lokasi sasaran yang mendapat bantuan P2KP III dijumpai lokasi sasaran dan alokasi dana BLM tidak sesuai ketentuan, sebagai berikut: (1) Peta 3 (Tiga) kecamatan sasaran yang mendapat bantuan P2KP III di Kabupaten Tanggamus, adalah sebagai berikut: Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan Desa Kelurahan Jumlah - Kota Agung 9 3 12 - Kota Agung Barat 16 0 16 - Kota Agung Timur 11 0 11

Sehubungan dengan permasalahan tersebut kepada Bupati Tanggamus melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP Kabupaten Tanggamus kami rekomendasikan agar menginformasikan secara tertulis kepada SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Lampung untuk: 1. Melaporkan permasalahan tersebut secara tertulis kepada Satker Sementara P2KP-3 Pusat dan mempertimbangkan untuk dilakukan evaluasi kembali kelurahan calon penerima bantuan dana P2KP-3 dan alokasi dananya. 2. Meminta kepada Satker Sementara P2KP-3 Pusat agar dalam penetapan lokasi dan alokasi dilakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah sesuai prosedur.

1. Peta 3 kecamatan yang mendapat bantuan p2kp3 di kabupaten Tanggamus adalah:

Sesuai ketentuan, pemilihan kecamatan urban/perkotaan didasarkan pada kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan lebih banyak dari pada jumlah desa. Dari data tersebut menunjukkan 3 (tiga) kecamatan tersebut tidak termasuk dalam kategori kecamatan urban/perkotaan. Di Kabupaten Tanggamus tidak terdapat kecamatan yang memenuhi kategori kecamatan urban/perkotaan. Terdapat 1 (satu) kecamatan yang mendekati kategori kecamatan urban/pekotaan yaitu Kecamatan Pringsewu dengan jumlah kelurahan 5 buah dan jumlah desa sebanyak 8 buah. Disamping itu, berdasarkan data penduduk desa/kelurahan yang mendapat bantuan terdapat 4 (empat) desa/kelurahan di kecamatan Kota Agung Barat yang penduduk miskinnya kurang dari 35%, yaitu : No (1) (2) (3) (4)

Desa/ Kelurahan Banjarmasin Kanyangan Negara Batin Telagening

Jumlah Penduduk 2.013 2.996 2.180 1.116

Miskin 702 335 625 387

Kecamatan Kota Agung Kota Agung Barat Kota Agung Timur

Jumlah Pekon / Kelurahan Pekon Kelurahan Jumlah 10 2 12 12 12 10

-

10

Total keseluruhan yang mendapat alokasi adalah 34,terdiri dari 32 pekon dan 2 kelurahan. Menurut hasil data podes tahun 2003, 4 pekon di kecamatan kota agung barat memang penduduknya kurang dari 35 %. hasil dari pemetaan swadaya tahun 2006 bahwa ke 4 pekon tersebut lebih dari 50 % miskin.

% Penddk Miskin 34,87 11,18 28,67 34,68

(2) Alokasi dana BLM tahap I P2KP Kabupaten Tanggamus telah ditetapkan dan sesuai pencairan dana dari KPPN kepada BLM sebesar Rp1.600.000.000,00 untuk 34 BKM/Kelurahan pada 3 (tiga) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan di 3 (tiga) kecamatan tersebut sebanyak 39 desa/kelurahan, sehingga terdapat 5 desa/kelurahan yang tidak mendapat BLM. Dari hasil verifikasi terhadap penetapan jumlah alokasi dana yang diterima masingmasing BKM/Kelurahan tersebut dijumpai pengalokasian dana yang tidak tepat (terlalu besar) sebesar Rp400.000.000,00 kepada 3 (tiga) BKM/Kelurahan yaitu, sebagai berikut:

2. Alokasi dana BLM tahap 1 untuk 3 kecamatan di kabupaten tanggamus adalah sebesar 1,6 milyar untuk 32 pekon dan 2 kelurahan dari jumlah seluruh pekon dan kelurahan di 3 kecamatan adalah sebanyak 35 pekon dan 3 kelurahan. 1 kelurahan dan 3 pekon tidak mendapatkan alokasi BLM P2KP (kel. Baros di kecamatan kota agung, pekon kandang besi dan pekon teba bunuk serta pekon kalimiring yang berada di kecamatan kota agung barat).

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP No

KONDISI No Kelurahan /Profile hasil pendataan 1 Kuripan (Jmlh penduduk tahun 2003: 8.310 jiwa, KK miskin: 758 KK) 2 Kota Agung (Jmlh penduduk tahun 2003 : 2.989 jiwa, KK miskin 286 KK) 3 Payung (Jmlh penduduk tahun 2003 : 2.442 jiwa, KK miskin 216 KK) Jumlah kelebihan alokasi dana

REKOMENDASI

Alokasi (Rp) 500.000.000

Hasil Audit (Rp) 300.000.000

Selisih (Rp) 200.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000

300.000.000

200.000.000

100.000.000 400.000.000

Menurut Tim Koordinasi P2KP Kabupaten Tanggamus, pada PODES 2003, 3 (tiga) kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang sama yaitu kecamatan Kota Agung yang dimekarkan menjadi 3 (tiga) pada tahun 2005. Disamping itu, lokasi penerima dana BLM dan jumlah alokasi dananya ditetapkan oleh pusat (Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dengan Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Desa Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri) dan tidak dilakukan konfirmasi ulang kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Seharusnya berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1. Pedoman Umum P2KP Bab II poin 2.3.1. Proses evaluasi penetapan lokasi sasaran P2KP III antara lain adalah sebagai berikut: - Langkah I: dipilih kecamatan urban/perkotaan (dengan menggunakan kriteria BPS; kec. yang memiliki jumlah kelurahan lebih banyak dari pada jumlah desa) dan ditambah kec. yang menjadi ibukota kabupaten, serta keduanya bukan lokasi PPK. - Langkah II; Berdasarkan skor kemiskinan, disusun peringkat kemiskinan antar kecamatan per kota/kabupaten. Setelah itu, 20% kecamatan terkaya dikeluarkan. Hasilnya diperoleh daftar kelurahan/ desa pada kecamatan calon lokasi sasaran P2KP III. Dari daftar tersebut dipilih desa/ kelurahan dengan jumlah penduduk miskin ≥35%, yang hasilnya adalah daftar kelurahan/ desa calon lokasi sasaran P2KP III. - Langkah III; Dilakukan konfirmasi ulang daftar calon lokasi kepada pemerintah daerah setempat, dan diolah dengan kriteria bukan wilayah PPK dan memiliki peringkat kemiskinan tinggi berdasarkan variabel PODES. - Penetapan lokasi sasaran oleh Direktort Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Departemen PU dengan Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Desa Ditjen PMD Depdagri yang difasilitasi Bappenas tanggal 28 Juni 2005. 2. Pedoman Umum P2KP Bab III poin 3.1.2.2).a. tentang Alokasi dana BLM. Permasalahan terse-ut disebabkan kesa-lahan perencanaan oleh pusat (Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dengan Direktorat Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Desa Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri) dan tidak berjalannya proses evaluasi penetapan lokasi. Akibatnya: 1. Tujuan dan sasaran P2KP yaitu meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke

TANGGAPAN

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP KONDISI

No

2.

pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal) tidak tercapai. 2. Penggunaan dana tidak sesuai dengan kriteria/persyaratan dalam NPPHLN. 3. Hilangnya kesempatan bagi desa/kelurahan lain yang tidak mendapat alokasi dana BLM. Pelaksanaan Prosedur Pencairan Dana Tahap I Tidak Sesuai Ketentuan Pencairan dana tahap I (30%) sebesar Rp1.600.000.000,00 dari KPPN kepada BKM di seluruh Kabupaten Tanggamus berdasarkan data telah dilaksanakan melalui 3 (tiga) tanggal tahap pencairan yaitu: Jumlah No Tanggal SP2D Jumlah Dana (Rp) SP2D BKM 1 18 Desember 2006 1 4 160.000.000 2

26 Desember 2006

3

28

1.320.000.000

3

19 April 2007

1

2

120.000.000

5

34

1.600.000.000

Total

Dokumen yang perlu dilampirkan dalam pencairan dana BLM I P2KP-3 diantaranya adalah Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegatan (BAPPUK) dan Berita Acara Penarikan/ Penggunaan Dana BLM (BAPPD BLM). Dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya permasalahan sebagai berikut: (1) Prosedur penyusunan BAPPUK di Kabupaten Tanggamus yang dijadikan dasar untuk mencairkan tahap I disusun sebelum adanya pengajuan usulan dari KSM kepada BKM dengan nama dan nilai kegiatan yang tercantum pada BAPPUK diambil dari dokumen Perencanaan Jangka Menengah (PJM). (2) Dalam dokumen BAPPD, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) dan Ketua BKM menyatakan telah melakukan penelitian bahwa KSM telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan, padahal pada saat itu KSM belum menyampaikan usulannya. (3) Persetujuan pencairan dana tahap I oleh SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Lampung, tanpa memverifikasi apakah dalam pengajuan BAPPUK dan BAPPD telah dilampiri dengan usulan kegiatan. Sampai dengan saat audit di lapangan, usulan kegiatan (proposal) lingkungan masih dalam proses penyusunan & verifikasi oleh Koorkot 2. Seharusnya sesuai pedoman umum P2KP-3 pencairan dana menggunakan BAPPUK dan BAPPD yang berdasarkan pengajuan usulan dari KSM yang telah melalui proses analisa kelayakan usulan KSM. Hal ini disebabkan adanya kelalaian Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Ketua BKM dalam menjalankan tugasnya dan kurangnya verifikasi yang dilakukan oleh Satker SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Lampung. Permasalahan tersebut mengakibatkan: (1) BAPPUK dan BAPPD tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan pencairan dana menyalahi ketentuan NPHLN. (2) Terdapat pengendapan dana di rekening BKM sampai dengan KSM mengajukan usulan kegiatan dan siap melaksanakan kegiatan.

REKOMENDASI

TANGGAPAN

Sehubungan dengan permasalahan tersebut kepada Bupati Tanggamus melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP Kabupaten kami rekomendasikan agar: (1) Menginstruksikan secara tertulis kepada PjOK dan Ketua BKM agar pada pelaksanaan BLM tahap II prosedur penyusunan BAPPUK dan BAPPD dilaksanakan sesuai ketentuan. (2) Menginstruksikan secara tertulis kepada Kepala Satker SNVT/Sementara/Kuasa Pengguna Anggaran agar dalam memberikan persetujuan pencairan dana dengan memverifikasi pengajuan BAPPUK dan BAPPD telah dilampiri usulan kegiatan.

Prosedur penyusunan BAPPUK Kab Tanggamus yang dijadikan dasar untuk pencairan tahap 1 disusun setalah adanya pengajuan usulan dari KSM ke BKM. Hal itu terjadi karena embrio KSM telah ditetapkan pada waktu penyusunan PS sesuai dengan siklus sehingga apa yang tercantum pada bappuk sesuai dengan apa yang ada di PJM.

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP No 3.

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

Laporan Kegiatan dan Penggunaan dana Belum Dipertanggungjawabkan sesuai Ketentuan Dari hasil audit secara sampel terhadap 4 (empat) BKM/Kelurahan dijumpai laporan kegiatan dan peggunaan dana kegiatan P2KP belum dipertanggungjawabkan melalui media sesuai ketentuan, yaitu pada BKM/Kelurahan sebagai berikut: (1) BKM/Kelurahan Gedung Jambu, laporan kegiatan dan penggunaan dana hanya ditempel pada 2 (dua) lokasi/dusun. (2) BKM/Kelurahan Kuripan, laporan kegiatan dan penggunaan dana hanya ditempel di dalam kantor sekretariat BKM.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut kepada Bupati Tanggamus melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP Kabupaten Tanggamus kami rekomendasikan agar menginstruksikan secara tertulis kepada PjOK/BKM untuk mengumumkan seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan P2KP minimal di 5 tempat strategis.

Kedua BKM yang belum melaporkan kegiatan melalui papan informasi saat ini telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi memberikan teguran kepada fasilitator dan BKM agar memasang papan informasi minimal 4 tempat yang strategis.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut kepada Bupati Tanggamus melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP Kabupaten Tanggamus kami rekomendasikan agar menginstruksikan secara tertulis kepada PJOK dan BKM bersama fasilitator kelurahan dan Koorkot 2 untuk melakukan evaluasi ulang terhadap Renta Pronangkis dan BAPPUK, serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat dan menuangkan hasilnya dalam Berita Acara Perubahan.

1. Telah dilakukan evaluasi terhadap renta pronangkis dan BAPPUK dan telah melaluai remuk warga yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan, hal itu terjadi karena perencanaan kegitan sudah dilakukan dari dimulai Pemetaan Swadaya, sedangkan pelaksanaanya di lakukan pada bulan ke 4, dan sudah terbiasa di masyarakat bahwa setelah ada uangnya bermunculan kegiatankegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan ini dsepakati oleh semua mayarakat

Berdasarkan Pedoman Umum P2KP-3 Bab VI poin 6.1.1.huruf c). seharusnya untuk menjaga transparansi pengelolaan kegiatan dan penggunaan dana BLM oleh BKM wajib menyebarluasakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan, PJM dan Renta Pronangkis, perkembangan organisasi dan kegiatan BKM/UP-UP, serta laporan posisi keuangan ditempelkan melalui papan-papan informasi di tempat strategis, minimal 5 (lima) lokasi, dengan ukuran dan bentuk yang mudah dilihat dan dibaca oleh semua warga. Permasalahan tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi kepada anggota BKM oleh faskel maupun relawan mengenai pertanggungjawaban laporan kegiatan dan penggunaan dana oleh tim fasilitator kelurahan dan terlambatnya papan informasi yang diterima dari KMW. Akibatnya prinsip-prinsip P2KP mengenai transparan dan akuntabilitas tidak terpenuhi. 4.

Terdapat perbedaan antara rencana kegiatan dalam Renta Pronangkis dengan usulan kegiatan pada pencairan dana BLM/BAPPUK Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data PJM Renta Pronangkis dan proposal/usulan pencairan dana BLM terdapat perbedaan antara usulan kegiatan/biaya dalam Renta Pronangkis dengan usulan pencairan dana BLM/BAPPUK pada BKM Jejama, Pekon Gedung Jambu. Perubahan tersebut tidak didukung dengan Berita Acara Perubahan. Yaitu untuk kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Lingkungan dalam Renta Pronangkis direncanakan 8 kegiatan sedangkan menurut usulan pencairan dana menjadi 9 kegiatan, selain itu rencana /anggaran biaya masing-masing unsur kegiatan terdapat perubahan antara Renta Pronagkis dengan usulan pencairan dana. 2. Usulan kegiatan ekonomi pada proposal pencairan dana rencana/anggaran biaya kegiatan lebih kecil dibandingkan rencana biaya Program Pengembangan Ekonomi Produktif dalam Renta Pronangkis, sebaliknya untuk usulan kegitan sosial pada proposal pencairan dana rencana/anggaran biaya kegiatan lebih besar dibandingkan rencana biaya Program Pengembangan Ekonomi Produktif dalam Renta Pronangkis. Seharusnya usulan pencairan dana/ BAPPUK berpedoman pada kegiatan dalam PJM dan Renta Pronangkis, apabila terdapat perubahan prioritas kegiatan dan biaya maka dapat dilakukan melalui rembug warga dan dituangkan dalam Berita Acara Perubahan. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan waktu antara perubahan Renta Pronangkis dengan proses rembug warga dan masih lemahnya review yang dilakukan oleh PJOK, KMW/Korkot.

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP No

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

Sehubungan dengan permasalahan tersebut kepada Bupati Tanggamus melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP Kabupaten Tanggamus kami rekomendasikan agar (1) Menginstruksikan secara tertulis kepada PJOK supaya dalam melakukan reviu mengacu pada ketentuan. (2) Menginstruksikan secara tertulis kepada fasilitator untuk meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada BKM dalam penyusunan PJM Pronangkis.

Hal itu tidak menyalahi atura dan prosedur P2KP bahwa semua tahapan harus meliputi Tri Daya yaitu sosial,ekonomi dan lingkungan. Perbaikan rumah tidak layak huni di negiri ratu bukan termasuk katagori lingkungan, tapi kata gori sosial (bantuan rumah tidak layak huni yang besaran dananya hanya berkisar RP 350.000 yang berupa asbes / semen atau bahan matrial)

Sehubungan dengan permasala-han tersebut kami rekomen-dasikan kepada Bupati Tanggamus melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP Tanggamus agar menginformasikan secara tertulis kepada Kepala Satker SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Lampung untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Satker Sementara P2KP-3 Pusat serta meminta penetapan status dan prosedur penggunaan bunga bank tersebut.

Sampai saat ini belum dikeluarkan ketentuan yang mengatur penggunaan bunga BANK oleh pusat. Hal itu terjadi karena asumsi dasar pembuatan rekening P2KP tidak mendapatkan bunga karena rekeningnya tanpa saldo. Sedangkan di daerah sep Kab Tanggamus yang notabane BRI unit diharapakn ada biaya administrasi sehinga waktu pembukaan rekening harus ada saldo dan setiap bulan dipotong biaya administrasi.

Akibatnya proses pembelajaran masyarakat untuk menyusun prioritas kegiatan masalah kemiskinan melalui praktek perencanaan kegiatan (PJM dan Renta Pronangkis) dengan didukung dana BLM belum sepenuhnya tercapai. 5.

Terdapat Pelaksanaan Kegiatan Bagi Individu Warga Miskin yang Dilaksanakan pada Tahap I Berdasarkan hasil verifikasi data PJM Pronangkis terdapat usulan kegiatan bagi warga individu miskin berupa perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan pada pencairan dana tahap 1. Kondisi tersebut terjadi di Pekon Negeri Ratu. Pada saat pemeriksaan usulan kegiatan tersebut telah direalisasikan. Padahal sesuai ketentuan penerimaan dana BLM tahap I hanya digunakan untuk membiayai usulan kegiatan yang sifat kemanfaatannya bagi kepentingan umum masyarakat miskin. Berdasarkan Pedoman Umum P2KP, seharusnya pencairan dana BLM tahap 1 hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai usulan kegiatan yang sifat kemanfaatannya jelas-jelas bagi kepentingan umum masyarakat miskin (kolektif) dan pengelolaannya pun dilakukan secara kolektif/bersama.Sedangkan usulan-usulan kegiatan yang sifat kemanfaatannya bagi individu masyarakat miskin yang tergabung dalam KSM hanya dapat dilaksanakan pada pencairan dana tahap ke-2 (sebesar 50%). Hal ini disebabkan masih lemahnya pembinaan yang dilakukan oleh fasilitator kelompok yang bersangkutan dan kurangnya review yang dilakukan oleh PJOK, KMW/Korkot. Akibatnya proses pembelajaran masyarakat untuk menyusun prioritas kegiatan masalah kemiskinan melalui praktek perencanaan kegiatan (PJM dan Renta Pronangkis) dengan didukung dana BLM belum sepenuhnya tercapai.

6.

Terdapat bunga bank atas dana yang belum digunakan oleh BKM/KSM yang masih tersimpan di bank belum ada ketentuan mengenai penggunaannya Dari hasil verifikasi terhadap saldo rekening BKM di Bank BRI Cabang Kota Agung dijumpai saldo rekening yang didalamnya termasuk bunga bank atas belum digunakannya dana tersebut oleh KSM. Atas bunga bank tersebut belum dapat digunakan oleh BKM maupun KSM. Jumlah bunga bank di rekening BKM atas 4 (empat) BKM yang disampel sampai dengan bulan April 2007 sebesar Rp1.351.129,00. Sampai dengan berakhirnya audit di lapangan tidak diperoleh total bunga bank pada rekening seluruh BKM, akan tetapi telah terdapat penyimpanan dana di rekening bank karena belum terealisasinya kegiatan selama 1 s.d. 5 bulan. Seharusnya terhadap penerimaan yang berasal dari dana program diatur penggunaannya. Permasalahan tersebut disebabkan belum adanya ketentuan mengenai penggunaan bunga bank di rekening BKM. Akibatnya terdapat dana di rekening BKM yang belum diketahui statusnya dan prosedur penggunaannya.

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP No 7.

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

Capaian Target Kegiatan P2KP III Masih Kecil Dari hasil audit terhadap capaian target kegiatan dijumpai hal-hal berikut: (1) Sampai dengan berakhirnya audit di lapangan (tanggal 31 Mei 2007) capaian target kegiatan tahap I baru tercapai sebesar 30,79% atau terealisasi sebesar Rp492.685.500,00 dari target sebesar Rp1.600.000.000,00. Rendahnya capaian target tersebut terutama untuk kegiatan lingkungan masih 0%. Sampai saat audit di lapangan atas kegiatan lingkungan, baru pada tahap penyusunan prosposal/usulan kegiatan oleh KSM. Sesuai dengan ketentuan, pencairan dana tahap II (50%) baru dapat dilakukan apabila dana tahap I telah terserap minimal 90%. Sesuai dengan Master Schedule (MS) yang ditetapkan, seharusnya penyelesaian kegiatan tahap I yang diakhiri dengan tahapan Rembug warga (Evaluasi Partisipatif) pelaksanaan kegiatan BLM sudah diselesaikan pada tanggal 26 Februari 2007. Disamping itu tahapan kegiatan yang seharusnya telah diselesaikan per 30 Mei 2007 berupa penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia tahap III (20%). (2) Pelaksanaan kegiatan P2KP-3 dimulai Bulan Juni 2006 yaitu sejak mobilisasi Konsultan Manajemen Wilayah. Dari Laporan Bulan Desember 2006 yang disusun oleh Konsultan Manajeman Wilayah (KMW) XI Provinsi Lampung diketahui adanya keterlambatan capaian target waktu pelaksanaan sejumlah kegiatan yang tertuang dalam Master Schedule (MS). (3) Sedangkan status tahapan-tahapan kegiatan yang belum diselesaikan oleh BKM di Kabupaten Tanggamus sampai dengan saat audit, sebagai berikut: Jadwal BKM belum No Uraian Penyelesai menyelesaika an n 1020 Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia 21-Feb-07 26 1021 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 23-Feb-07 20 pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada BKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 1022 pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM 24-Feb-07 34 Tahap-1 oleh BKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) 1023 26-Feb-07 34 pelaksanaan kegiatan BLM Rapat BKM menentukan penetapan prioritas 1101 21-Feb-07 34 usulan kegiatan Penyebarluasan (pengumuman) hasil keputusan 1102 rapat BKM tentang penetapan prioritas usulan 22-Feb-07 34 kegiatan KSM melalui media warga Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM 1103 25-Feb-07 34 oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan 1104 26-Feb-07 34 approval (persetujuan) KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat 1105 1-Mar-07 34 Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh 4-Mar-07 34 1106 SatkerPropinsi

Sehubungan dengan permasa-lahan tersebut kepada Bupati Tanggamus melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP Tanggamus kami rekomenda-sikan agar menginformasikan secara tertulis kepada Kepala Satker SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Lampung untuk: (1) Menginstruksikan secara tertulis kepada KMW untuk dibahas lebih lanjut dengan KMP mengenai upayaupaya mengurangi deviasi antara rencana dan realisasi. (2) Menyampaikan permasalahan tersebut kepada SKS P2KP-3 Pusat dan mempertingkan untuk dilakukan evaluasi kembali penggunaan Konsultan Manajemen PT Artama Interkonsulindo atas kinerjanya di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Tanggamus. (3) Menginstruksikan secara tertulis kepada KMW dan Koorkot untuk memberikan pelatihan penyegaran kepada faskel, terutama mengenai infrastruktur dan penyusunan proposal kegiatan lingkungan.

Disebabkan: 1. Adanya adat istiadat yang kurang mendukung. 2. Rendahnya SDM terutama penduduk asli 3. Tersendatnya suport dari manajemen 4. Rentang kendali pendampingan jauh (para petani berada kebun / ladang yang jauh dari rumah yang pulang dari kebun atau ladang

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP KONDISI

No 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

REKOMENDASI

Proses dokumen BLM oleh Satker ke KPPN Proses pencairan dana dari KPPN ke rekening BKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP BKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada BKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM Tahap-2 oleh BKM Partisipatif

)

6-Mar-07

34

7-Mar-07

34

9-Mar-07

34

10-Mar-07

34

14-Mar-07

34

17-Mar-07

34

18-Mar-07

34

27-Mar-07 3-May-07

34 34

4-May-07

34

6-May-07

34

8-May-07

34

1118

Rembug warga ( Evaluasi pelaksanaan kegiatan BLM

1201

Rapat BKM menentukan penetapan prioritas usulan kegiatan

25-Jun-07

34

1202

Penyebarluasan (pengumuman) hasil keputusan rapat BKM tentang penetapan prioritas usulan kegiatan KSM melalui media warga

27-Apr-07

34

1203

Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK

28-Apr-07

34

1204

Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan approval (persetujuan) KMW

5-May-07

34

TANGGAPAN

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP KONDISI

No

REKOMENDASI

1205

Verifikasi Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota

6-May-07

34

1206

Proses SPPB SatkerPropinsi

7-May-07

34

1207

Proses dokumen BLM oleh Satker ke KPPN

8-May-07

34

1208

Proses pencairan dana dari KPPN ke rekening BKM

10-May-07

34

1209

BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih

11-May-07

34

1210

Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP BKM

13-May-07

34

dan

penerbitan

SPM

oleh

Seharusnya dalam memberikan pendampingan Fasilitator Kelurahan (faskel), Koorkot 2 dan KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) memperhatikan tahapan-tahapan dan target waktu penyelesaian tahapan kegiatan tersebut. Permasalahan tersebut disebabkan: (1) Kecilnya capaian target terutama untuk kegiatan lingkungan karena kesulitan penyusunan proposal dan RAB oleh KSM maupun oleh fasilitator kelurahan. Dari hasil wawancara disimpulkan faskel kurang memahami penyusunan proposal lingkungan dan RAB standar. (2) Akumulasi keterlambatan dari siklus sebelumnya yangdimulai dengan keterlambatan mobilisasi konsultan (Fasilitator Kelurahan) ke Kabupaten/Kota (3) Tersendatnya support konsultan manajemen pusat (PT Artama Interkonsulindo) terhadap biaya-biaya siklus, BOP dan gaji yang sangat berdampak besar terhadap kinerja Fasilitator Kelurahan. Akibatnya: (1) Pencapaian tujuan kegiatan P2KP-3 menjadi kurang optimal. (2) Potensi tidak terserapnya alokasi seluruh dana tahun I pelaksanaan P2KP Kabupaten Tanggamus oleh BKM/KSM.

TANGGAPAN

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP No 8.

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

Penyajian Data Administrasi, data Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Quick Status Kurang Valid Dari hasil verifikasi data SIM (Sistem Informasi Manajemen) P2KP III Kabupaten Tanggamus yang diinput oleh Koorkot 2 dibandingkan dengan data sumber dan hasil konfirmasi dijumpai data SIM tidak akurat, sebagai berikut: (1) Pelatihan BKM Menurut SIM, di BKM Kuripan diikuti oleh seluruh anggota BKM (9 orang). Dari hasil konfirmasi kepada anggota BKM tidak seluruhnya mengikuti pelatihan (antara lain Koordinator BKM). (2) Kegiatan Konsultasi PJM Pronangkis Tingkat Kabupaten Menurut hasil konfirmasi kepada fasilitator dan BKM, konsultasi (coaching) tersebut telah dilaksanakan. Namun tidak dijumpai data fisik kegiatan tersebut dan pencatatan dalam SIM. (3) Status penyelesaian kegiatan Status realisasi kegiatan pada data Quick Status terdiri dari Belum, Proses, Selesai. Status realisasi kegiatan pada data Quick Status, mulai kegiatan penyusunan usulan KSM dan penyampaian usulan KSM ke UP BKM telah ditandai dengan ”Selesai” sebanyak 118 kelurahan (termasuk 34 kelurahan/desa di Kabupaten Tanggamus. Pada kenyataannya status realisasi kegiatan lingkungan belum dilaksanakan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut kepada Bupati Tanggamus melalui Ketua Tim Koordinasi P2KP Kabupaten Tanggamus kami rekomendasikan agar menginformasikan secara tertulis kepada Kepala Satker SNVT Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Lampung untuk: (1) Memberikan teguran kepada faskel yang tidak melakukan tugas sesuai ketentuan dan memerintahkan kepada KMW untuk meningkatkan pembinaan administrasi kepada faskel. (2) Memerintahkan KMP untuk dilakukan evaluasi dan pembenahan terhadap SIM

Seluruhnya mengikuti, tetapi idak semuanya full hadir setiap hari, karena pelaksananya sampai 4 hari atau oleh karena peserta pelatihan bergantian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut kepada Bupati Kabupaten Tanggamus melalui Tim Koordinasi P2KP3 Kabupaten Tanggamus kami rekomendasikan agar: (1) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Proyek P2KP-3 serta menganggarkan kegiatannya dalam dana APBD. (2) Menginstruksikan secara tertulis kepada PjOK, Tim Koordinasi

TKPP Kab Tanggamus sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program P2KP serta mengaggarkan kegiatannya dalam dana APBD (hanya 2,5 % dari tahapan pencairan BLM).

Permasalahan tersebut disebabkan: (1) Kelalaian Tim faskel dalam menyediakan data akurat yang akan disajikan dalam data SIM serta kurangnya pembinaan administrasi penyelenggaraan kegiataan oleh faskel. (2) Kelemahan dalam SIM, yaitu status realisasi kegiatan ”Proses” hanya akan terjadi apabila Asmandat (Asisten Manajemen Data) telah memasukkan data bahwa proses kegiatan mulai dilaksanakan. Permasalahan tersebut disebabkan: (1) Kelalaian Tim faskel dalam menyediakan data akurat yang akan disajikan dalam data SIM serta kurangnya pembinaan administrasi penyelenggaraan kegiataan oleh faskel. (2) Kelemahan dalam SIM, yaitu status realisasi kegiatan ”Proses” hanya akan terjadi apabila Asmandat (Asisten Manajemen Data) telah memasukkan data bahwa proses kegiatan mulai dilaksanakan.

9.

Akibatnya data SIM tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan pengambilan keputusan dengan data tersebut menjadi kurang optimal. Terdapat sebagian tugas BKM dan Tim Koordinasi P2KP-3 Kabupaten Tanggamus dan PJOK yang belum Dilaksanakan Dalam pelaksanaan kegiatan P2KP-3, Bupati Tanggamus telah membentuk Tim Koordinasi P2KP sesuai Keputusan Bupati Tanggamus No:B.134/16/03/2006 tanggal 17 Juli 2006 dan menunjuk Penanggungjawab Operasional Kegiatan sesuai Keputusan Bupati No:B.180/10/03/2006 tanggal 30 Agustus 2006. Dari hasil pemeriksaan dijumpai adanya sebagian tugas Tim Koordinasi P2KP-3 dan PjOK yang belum dilaksanakan sebagai berikut: (1) PjOK belum membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebelum tanggal 15 tiap bulannya kepada Bupati Tanggamus. Laporan tersebut dikirim sebagai tembusan kepada Camat, lurah dan BKM -BKM di wilayah kerjanya. (2) Berdasarkan hasil konfirmasi kepada BKM, PJOK Kecamatan Kota Agung Timur kurang

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP No

KONDISI

REKOMENDASI

aktif melaksanakan tugasnya memantau proses pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan. (3) Tim Koordinasi Kecamatan di 3 (tiga) kecamatan lokasi yang terdiri dari: Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pembangunan dan Kasi Pemberdayaan Ekonomi, belum menyampaikan laporan pelaksanaan program P2KP kepada Tim Koordinasi Kabupaten. (4) Lurah atau Kepala Desa belum membuat laporan kegiatan P2KP di wilayahnya kepada Camat.

Kecamatan, dan Lurah atau Kepala Desa untuk membuat laporan bulanan, (3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PJOK Kecamatan Kota Agung Timur yang kurang aktif melaksanakan tugasnya.

Seharusnya PjOK dan Tim Koordinasi Kecamatan melaksanakan tugas sesuai Keputusan Bupati Tanggamus No:B.134/16/03/2006 tanggal 17 Juli 2006 dan menunjuk Penanggungjawab Operasional Kegiatan sesuai Keputusan Bupati No:B.180/10/03/2006 tanggal 30 Agustus 2006 Permasalahan ini disebabkan: (1) Belum lengkapnya data yang diterima PjOK karena BKM/KSM belum menyerahkan laporan bulanannya. (2) Kelalaian PJOK Kecamatan Kota Agung Timur untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Akibatnya koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program P2KP-3 di Kabupaten Tanggamus kurang optimal, sehingga terhadap rendahnya pencapaian progres kegiatan belum teratasi.

TANGGAPAN