Lampiran Tanggapan Temuan BPKP DAFTAR TEMUAN AUDIT TAHUN ANGGARAN 2006 PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN II (P2KP II) IDA CREDIT NO. 4063-IND DAN LOAN IBRD NO. 4779-IND
No
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
1
Terdapat Kelebihan Pembayaran Mobilization Cost oleh PT Phibeta Kalamwijaya atas nama Donny Antoni sebesar Rp 898.000,00. Dari hasil penelaahan terhadap bukti-bukti, terdapat pembayaran biaya mobilisasi sejumlah Rp 898.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Nama Tiket Transport Lokal Jumlah Donny Antony 798.000 100.000 898.000 Menurut kontrak dan amandemen, Donny Antony tidak tercatat sebagai profesional staf di konsultan PT Phibeta Kalamwijaya. Seharusnya pembayaran mobilisasi mengacu pada kontrak yaitu hanya diperkenankan kepada profesional staf yang namanya tercantum dalam kontrak. Hal tersebut disebabkan kuasa pengguna anggaran kurang cermat dan kurang teliti dalam melakukan verifikasi kegiatan yang akan dibayar, akibatnya terjadi kelebihan biaya mobilisasi sebesar Rp 898.000,00. Disarankan kepada kuasa pengguna anggaran untuk menarik kembali kelebihan atas pembayaran biaya mobilisasi yang telah diserap oleh konsultan sebesar Rp 898.000,00.
Terhadap permasalahan tersebut pihak proyek telah menyetujui untuk menarik kembali kelebihan atas pembayaran biaya mobilisasi yang telah diserap oleh konsultan sebesar Rp 898.000,00.
Ditanggapapi Proyek/PMU Terhadap permasalahan tersebut pihak proyek telah menarik kembali kelebihan atas pembayaran biaya mobilisasi yang telah diserap oleh konsultan sebesar Rp 898.000,- melalui pemotongan atas invoice ke X (periode Mei 2007 s/d Juni 2007) dengan bukti terlampir
2
Terdapat Kelebihan Pembayaran Remuneration Professional Staf atas Nama Ari Paputungan oleh PT Phibetha Kalamwijaya sebesar Rp 9.000.000,00. Dari hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti ditemukan bahwa tanggal tiket pesawat pada pembayaran mobilisasi profesional staff atas nama Ari Paputungan adalah 23 Juni 2006, sehingga pembayaran untuk renumerasi pada bulan Juni 2006 diragukan kebenarannya. Seharusnya pembayaran remunerasi dimulai saat profesional staff tersebut telah melakukan mobilisasi dan benar-benar telah berada di tempat kerja. Hal tersebut disebabkan kuasa pengguna anggaran kurang cermat dan kurang teliti dalam melakukan verifikasi kegiatan yang akan dibayar. Dan hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran remunerasi a.n. Ari Paputungan pada bulan Juni sebesar Rp 9.000.000,Disarankan kepada kuasa pengguna anggaran untuk menarik kembali kelebihan atas pembayaran yang telah diserap oleh konsultan sebesar Rp 9.000.000,00.
Terhadap permasalahan tersebut pihak proyek telah menyetujui untuk menarik kembali kelebihan atas pembayaran yang telah diserap oleh konsultan sebesar Rp 9.000.000,00.
Ditanggapapi Proyek/PMU Terhadap permasalahan tersebut pihak proyek telah menarik kembali kelebihan atas pembayaran biaya Remuneration Profesional Staff tersebut yang telah diserap oleh konsultan sebesar Rp 9.000.000,- melalui pemotongan atas invoice ke X (periode Mei 2007 s/d Juni 2007) dengan bukti terlampir
3
Terdapat Kelebihan Pembayaran untuk Biaya Pelatihan Trainning on Trainers (TOT) oleh PT Arsidea Wahana Griya dan Pemetaan Swadaya (PS) Berdasarkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti terdapat kelebihan pembayaran biaya transport untuk kegiatan Pelatihan Trainning on Trainers (TOT) selama 4 hari dari tanggal 1 Mei s.d 4 Mei 2006 dan Pelatihan Swadaya (PS) selama 10 hari dari tanggal 23 Juni INVOICE AUDIT Selisih Ket (Rp) Peserta Transport Peserta Transport TOT (1/5 – 4/5 = 4 Hr 102 Pst 15.300.000 91 Pst 1.660.000 1.650.000
Terhadap permasalahan tersebut pihak proyek telah menyetujui untuk menarik kembali kelebihan atas pembayaran biaya transport pelatihan PS dan TOT yang telah diserap oleh konsultan sebesar Rp 3.300.000,00.
Ditanggapapi Proyek/PMU Terhadap permasalahan tersebut pihak proyek telah menarik kembali kelebihan atas pembayaran biaya Pelatihan Trainning Of Trainners (TOT) tersebut yang telah diserap oleh konsultan sebesar Rp 3.300.000,melalui pemotongan atas invoice ke IX (periode Mei 2007 s/d Juli 2007) dengan bukti terlampir
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP No
KONDISI PS (23/6 – 2/7 = 10 Hr
102 Pst
15.300.000
91 Pst 1.660.000 1.650.000 Jumlah Selisih 3.300.000 Dalam Invoice bukti pembayaran transport untuk peserta, hanya ada kuitansi yang ditandatangani oleh Team Leader (Hartiwan Harun AR) dan tidak ada bukti pendukung tanda terima ke masing-masing peserta. Selain itu dalam bukti-bukti pengeluaran tidak dilampirkan Hal tersebut disebabkan kuasa pengguna anggaran kurang cermat dan kurang teliti dalam melakukan verifikasi kegiatan yang akan dibayar. Disarankan kepada kuasa pengguna anggaran untuk menarik kembali kelebihan atas pembayaran biaya transpor pelatihan PS dan TOT yang telah diserap oleh konsultan sebesar Rp 3.300.000,00.
REKOMENDASI
TANGGAPAN
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP 1. KABUPATEN ACEH BARAT No
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
1
Pelaksanaan Fisik Sarana dan Prasarana Belum Tepat Sasaran Hasil pemeriksaan kami terhadap Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Aceh Barat, di Desa Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan, Desa Ranto Panyang Timur dan Dsa Pasi Pinang Kecamatan Meureubo, menunjukkan terdapat bangunan belum bermanfaat, yaitu sebagai berikut: Desa Gampong Gampa Kecamatan Johan Pahlawan - Bok Culvert yang dilaksanakan oleh KSM Meulu, dilokasi yang belum ada jalan/lorong. - Bok Culvert yang dilaksanakan oleh KSM Keupula, berada pada jalan buntu. - Bok Culvert yang dilaksanakan oleh KSM Kamboja, bukan merupakan akses sebagian besar penduduk setempat. Desa Ranto Panyang Timur Kecamatan Meureubo Pembangunan saluran pembuangan air yang dilaksanakan oleh KSM Delima, sepanjang 163 m dengan nilai Rp 30.950.000 dibangun di pinggiran kebun salah seorang penduduk pada lokasi yang tidak terdapat permukiman, sehingga kurang bermanfaat Desa Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Terdapat pembuatan Bok Culvert yang dilaksanakan oleh KSM Sabili sebanyak 1 unit senilai Rp 11.025.000, pada lokasi yang belum ada jalan.
Direkomendasikan kepada Bupati Aceh Barat agar: - Menginformasikan kepada KMP bahwa KMW belum bekerja sesuai dengan ketentuan/pedoman P2KP dan kepada KMW yang bersangkutan agar diberikan sanksi. - Memberikan teguran kepada Camat dan PjOK setempat atas kelalaian dalam menjalankan tugas tersebut.
Kegiatan – kegiatan yang diperiksa oleh BPKP merupakan kegiatan P2KP Perkim, BLM Tahap I dan Tahap II. Jenis kegiatan mengacu pada PJP Rehabilitasi yang disusun oleh masyarakat, dikoordinir KERAP untuk di koordinasikan dan di konsultasikan kepada pihak terkait termasuk upaya chanelling ke lembaga donor lain. Artinya, kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam PJP tidak semuanya berasal dari BLM P2KP. Sebagian kegiatan diharapkan didanai pihak lain. Dalam beberapa kasus 1 Paket Kegiatan dalam sebuah wilayah sumber dananya dari beberapa pihak. Dalam pembangunan di kenal istilah pembangunan bertahap. Hal tersebut terjadi salah satunya karena keterbatasan sumberdaya (mis. Dana). Prioritas pelaksanaan kegiatan berdasar prioritas ketersediaan sumberdaya.
Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan pedoman umum dan pedoman teknis P2KP halaman 13, tujuan point b) yang menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana tersebut dapat meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan. Hal tersebut disebabkan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) tidak bekerja sesuai dengan tugasnya dalam mensupervisi perencanaan dan pelaksanaan P2KP Kabupaten Aceh Barat, maupun dalam melakukan fasilitator kepada Koordinasi Kota dan Fasilitator Kelurahan, Akibatnya tujuan pembangunan tersebut untuk membantu program pengentasan kemiskinan tidak tercapai.
Kegiatan box culvert di Gampong Gampa merupakan 1 unit kegiatan dari Paket Kegiatan Jalan. Pembuatan Box Culvert di danai BLM P2KP, pembuatan jalannya akan dichanelkan dengan lembaga lain. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, box culvert KSM Meulu dibuat di lokasi yang belum ada jalan. Rencananya jalan akan dibuat dengan sumber dana pihak lain Box culvert KSM Keupula ketika dilakukan pemeriksaan berada pada jalan buntu. Kondisi sekarang jalan telah ada, terhubung dengan box yang dibuat oleh NGO. Photo terlampir. Box culvert KSM Kamboja ketika diperiksa dianggap bukan merupakan akses sebagian besar penduduk. Dalam skala proritas, jumlah pemanfaat bukan indicator tunggal. Masih ada indicator lain, yaitu kemampuan masyarakat, kemendesakan dan keswadayaan. Box culvert KSM Kamboja dibuat karena factor kemedesakan dan keswadayaan yang tinggi . Saluran air dibangun dari kawasan permukiman sampai ke saluran pembuangan utama. Seluruh saluran dibangun di sisi jalan desa sehingga air tidak tergenang di badan jalan. Faktanya, untuk mencapai saluran pembuangan utama harus melewati pinggiran kebun salah seorang penduduk. Kondisi sekarang di lahan perkebunan tersebut akan dibangun ruah bantuan BRR. Photo terlampir. Pembangunan permukiman di desa Pasi Pinang dilakukan oleh beberapa lembaga. Dalam pembahasan perencanaan kegiatan
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP tingkat desa disepakati kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan lembaga mana yang melaksanakan. Salah satu kegiatan yang didanai P2KP adalah Box yang dikerjakan oleh KSM Sabili, pekerjaan jalan akan dilaksanakan oleh NGO (CRS atau Mercy Corps) dan rumah akan dikerjakan Rekompak. Kondisi sekarang, di lokasi box tersebut telah di buat jalan dan terdapat rumah yang telah ditempati korban bencana tsunami.
2
Terdapat Penggunaan Anggaran P2KP yang tidak ada Hubungannya Dengan Sarana dan Prasarana Dalam Pengentasan Kemiskinan Hasil pemeriksaan kami terhadap Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Aceh Barat, di Desa Ujong Tanjong dan Desa Pasi Pinang Kecamatan Meureubo , terdapat pembangunan sarana dan prasarana yang tidak ada hubungannya dengan program Desa Ujong Tanjong Kecamatan Meureubo Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis yang dilaksanakan oleh KSM Bintang, sebanyak 1 unit dengan nilai Rp 8.100.000,00. Desa Pasi Pinang Kecamatan Meureubo Pembangunan Lapangan Bola Volly yang dilaksanakan oleh KSM Vasific sebanyak 1 unit dengan nilai Rp 11.000.000,00. Pembangunan kedua prasarana tersebut tidak memberi akses bagi penduduk miskin perkotaan untuk memberantas kemiskinan. Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan pedoman umum dan pedoman teknis P2KP perencanaan pelaksanaan P2KP Kabupaten Aceh Barat halaman 13, tujuan point b) yang menyatakan bahwa dengan adanya
Direkomendasikan kepada Bupati Aceh Barat agar: - Menginformasikan kepada KMP bahwa KMW belum bekerja sesuai dengan ketentuan/pedoman P2KP dan kepada KMW yang bersangkutan agar diberikan sanksi. - Memberikan teguran kepada Camat dan PjOK setempat atas kelalaian dalam menjalankan tugas tersebut.
Pelaksanaan P2KP Perkim di NAD mengacu pada Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Rehab Rekon Perkim Paska Bencana. Di halaman 3, tujuan yang akan dicapai oleh P2KP khusus bencana adalah : a. Tumbuhnya wadah pemersatu masyarakat untuk menggalang kebersamaan, solidaritas, persaudaraan dan senasib sepenanggungan. b. Masyarakat dapat bermukim kembali ke wilayah asalnya yang telah direhabilitasi dan ditata kembali lingkungan perkimnya. c. Masyarakat mendapat akses ke sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang layak, termasuk channeling program di bidang rehabilitasi rumah. d. Masyarakat mendapat akses ke proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi perkim di wilayahnya. e. Menjamin upaya-upaya untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat yang menjadi korban bencana di wilayahnya. Pelaksanaan kegiatan P2KP Perkim menurut kami sudah sesuai dengan tujuan P2KP Perkim seperti tersebut di atas. Dampak bencana tsunami di NAD tidak hanya menghancurkan sarana dan prasarana fisik., namun juga mengakibatkan tercerai berainya komunitas local dan dampak tekanan psikologis serta kejiwaan korban. Kondisi tersebut diperparah dengan konflik bersenjata dalam waktu yang lama. Dampak negative yang mungkin muncul adalah konflik horizontal antar masyarakat setempat dan disintegrasi social. Pembangunan lapangan bulu tangkis dan lapangan Volley sesungguhnya dalam konteks untuk meminimalisir terjadinya konflik antar masyarakat.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP pembangunan sarana dan prasarana tersebut dapat meningkatkan akses bagi masyarakat miskin perkotaan. Hal tersebut disebabkan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) tidak bekerja sesuai dengan tugasnya dalam mensupervisi perencanaan pelaksanaan P2KP Kabupaten Aceh Barat, maupun dalam melakukan fasilitator kepada Koordinator Kota dan Fasilitator Kelurahan, serta kurangnya pengawasan dari Camat sebagai penanggung jawab umum dan PJOK sebagai penanggung jawab Operasional Kegiatan. Akibatnya pembangunan tersebut tidak mempunyai manfaat (tidak berdaya guna) dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP 2. KOTA SABANG No
KONDISI
REKOMENDASI
1
Terdapat hasil pembangunan prasarana P2KP belum dapat dimanfaatkan senilai Rp 81.259.000,00. Terdapat hasil pembangunan P2KP pembangunan prasarana fisik yang telah selesai dibangun belum dapat di manfaatkan oleh warga/masyarakat yang terjadi pada 2 kelurahan senilai Rp 81.259.000,00 yaitu : Kelurahan Keuneukai Kecamatan Suka Jaya - Pembangunan bak penampung air bersih dan talud sebanyak 1 unit senilai Rp 21.327.000,00 yang dilaksanakan oleh KSM Gunung Meurgoe belum dapat difungsikan karena pipa air belum selesai dipasang dan kondisinya tidak terawat. - Pembuatan bak penampung air bersih oleh KSM Ie Seu um sebanyak 2 unit senilai Rp 21.595.000,00 diantaranya sebanyak 1 unit belum dapat di fungsikan sedangkan 1 unit lainnya sejak 2 bulan terakhir tidak digunakan dan kondisinya telah bocor dan retak Kelurahan Aneuk Laot kecamatan Suka Karya - Terdapat pembangunan WC sebanyak 1 unit senilai Rp 20.000.000,00 oleh KSM Babah Lueng dan pos jaga sebanyak satu unit senilai Rp 8.000.000,00 oleh KSM Mata Ie telah selesai akhir April 2007 namun sampai dengan saat audit (Tanggal 26 Mei 2007) kedua bangun
Direkomendasikan kepada walikota Sabang agar : 1. Menginstruksikan PJOK kecamatan Suka Karya dan Suka Jaya untuk memanfaatkan hasil kegiatan P2KP berupa WC, Pos jaga, dan 2 unit bak penampung. 2. Memberikan teguran secara tertulis kepada PJOK 3. Memberikan teguran kepada KMW, Korkot dan faskel melalui SNVT Penataan Bangunan Lingkungan (PBL) Provinsi NAD.
Terdapat hasil pembangunan dana P2KP tidak dipelihara dangan baik Terdapat sarana dan prasarana yang telah dibanguan dari dana P2KP tidak dipelihara dengan baik oleh KSM yang terjadi pada 2 (dua ) Kelurahan , hal ini terlihat dari kondisi berikut : Kelurahan Cot Ba’u Kec. Sukajaya Kegiatan pembangunan saluran parit dilokasi Bay Pass sepanjang 24 meter senilai Rp 24.000.000,00 oleh KSM Melati, dijumpai kondisi saluran telah tertimbun tanah dan semak belukar Lampu penerangan dilokasi Cot Mancang sebanyak 5 titik senilai Rp 13.500.000,00 yang dilaksanakan oleh KSM Terang Bulan, dijumpai 2(dua ) titik tidak berfungsi lagi . Jalan rabat beton di lokasi Tanah Buju yang dilaksanakan oleh KSM Merpati I senilai Rp 24.000.000,00 telah rusak dan pecah dibeberapa tempat.
Pada tanggal 5 Juni 2007 mengkoordinasikan dengan Tim Faskel untuk dikoordinasikan dengan KSM, KERAP, BKM dan Lurah Keuneukai tentang temuan BPKP serta menyusun rencana Alih Kelola Kerap ke BKM. 2. Pada Tanggal 6 Juni 2007, mengkoordinasikan dengan PJOK Sukajaya terhadap temuan tersebut, tersusun rencana adanya koordinasi rutin setiap bulannya dengan seluruh KERAP/BKM se Kecamatan Sukajaya melalui Forum Komunikasi Antar BKM. Pada tanggal 6 Juni 2007 mengkoordinasikan dengan PPK Kota Sabang BKM /KERAP mengakui kondisi tersebut dan berjanji akan melakukan pemeliharaan dan perbaikan bersama dengan masyarakat setempat terhadap prasarana tersebut 1.
Seharusnya prasarana yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan oleh warga masyarakat miskin. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan faskel, PJOK dan KMW. Akibatnya tujuan dari pada P2KP memberikan pelayanan pada masyarakat miskin tidak tercapai Terhadap masalah ini pihak KMW (Korkot) menyatakan bahwa belum berfungsinya bak penampung di Keuneukai karena pengadaan pipa air yang besumber dari dana P2KP Perkim Tahap I tidak cukup dan akan dilanjutkan dari pendanaan permukiman Tahap II. Disamping itu 2
TANGGAPAN 1.
2.
3.
Terhadap kondisi ini kami rekomendasikan kepada Walikota Sabang agar: - Memerintahkan PJOK meminta KERAP /BKM untuk segera melakukan pemeliharaan secara rutin dan perbaikan terhadap prasarana yang rusak tersebut. - memerintahkan Korkot dan Faskel melalui Kepala SNVT PBL Prov.NAD untuk lebih aktif memfasilitasi BKM,KSM dalam hal pemeliharan prasarana yang telah dibangun.
Pada tanggal 5 Juni 2007 mengkoordinasikan dengan Tim Faskel untuk dikoordinasikan dengan KSM, KERAP, BKM dan Lurah tentang temuan BPKP serta menyusun rencana tim pemelihara terhadap prasarana yang dibangun dari kelompok pemanfaat. Pada tanggal 13 Juni 2007 mengkoordinasikan dengan Camat Kecamatan Sukakarya tentang temuan tersusun rencana akan mengkoordinasikan dengan BKM, Lurah setelah terbentuk PJOK definitif Pada tanggal 13 Agustus 2007 KERAP Kelurahan Cot Ba’u menyerahkan Laporan Pemanfaatan Dana Sosial.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP Kelurahan Iboih Kec.Sukakarya MCK yang dibangun oleh KSM Seulako sebanyak 1 Unit senilai Rp 15.333.000,00 kondisinya 1 (satu) pintu telah rusak berat. Saluran Drainase yang direhab oleh KSM Rondo II Senilai Rp 27.680.000,00, dijumpai kondisi sebagian saluran drainase telah tertimbun tanah dan ambruk Seharusnya sesuai ketentuan setiap prasana yang telah dibangun dari dana P2KP menjadi kewajiban masyarakat setempat memelihara dan memperbaikinya. Hal ini terjadi karena kurang keperdulian masyarakat dan kurangnya pengawasan dari Faskel ,Korkot dan PJOK Akibatnya prasarana yang telah dibangun tersebut tidak akan bertahan lama. BKM /KERAP mengakui kondisi tersebut dan berjanji akan melakukan pemeliharaan dan perbaikan bersama dengan masyarakat setempat terhadap prasarana tersebut 3
Pembangunan pos jaga dan pengadaan perlengkapan fardhu kifayah senilai Rp 14.400.000,00 tidak efektif. Terdapat pembangunan Prasarana senilai Rp 14.400.000,00 yang tidak efektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan yaitu pembangunan pos jaga senilai Rp 8.000.000,00 oleh KSM Mata Ie Kelurahan Aneuk Laot dan pengadaan perlengkapan fardhu kifayah sebanyak 6 Seharusnya pembangunan prasarana yang dilakukan oleh KSM adalah prasarana yang berhubungan langsung dengan upaya untuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan monitoring oleh Korkot,Faskel dan tim Koordinasi Proyek Pendampingan P2KP Kota Sabang. Akibatnya Penggunaan dana P2KP kota Sabang tahun anggaran 2006 tidak efektif sebesar Rp 14.400.000,00. Terhadap masalah ini pihak KMW (Korkot) menyatakan bahwa wilayah kelurahan Aneuk Laot dan Cot Ba’u adalah wilayah P2KP bencana yang kegiatannya cukup berbeda dengan wilayah P2KP reguler. Secara garis besar di wilayah bencana dengan kerusakan infrastruktur
Direkomendasikan kepada Walikota Sabang untuk memberi teguran kepada Korkot dan Faskel melalui SNVT PBL Prov.NAD atas kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
4
Pembiayaan Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Program P2KP senilai Rp 67.277.200,00. Terdapat pembiayaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan program P2KP berupa pembangunan rumah ibadah di Kelurahan Iboih Kecamatan Suka Karya yaitu: - Pembuatan pagar Meunasah oleh KSM Dadap senilai Rp 44.249.200,00. - Pembuatan pagar Meunasah Oleh KSM Baruna senilai Rp 23.028.000,00. Seharusnya menurut pedoman khusus pelaksanaan Program P2KP serta sebagaimana yang telah disebutkan dalam daftar Kegiatan terlarang (Negatif List) disebutkan: Sarana Prasarana rumah ibadah tidak boleh dibiayai dari
Direkomendasikan kepada Wali Kota Sabang menegur secara tertulis Korkot,Faskel dan PJOK agar setiap pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk selalu berpedoman pada ketentuan yang ada pada buku petunjuk P2KP.
Wilayah kelurahan Aneuk Laot dan Cot Ba’u adalah wilayah P2KP bencana yang kegiatannya cukup berbeda dengan wilayah P2KP reguler. Secara garis besar di wilayah bencana dengan kerusakan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat lebih terbuka ruang untuk pemanfaatan BLM Perkim dengan dasarnya hasil musyawarah warga dan prioritas kebutuhan. Termasuk diwilayah Kelurahan Iboih yang juga wilayah bencana terdapat pembangunan meunasah, hal ini dalam pedoman umum P2KP untuk wilayah bencana tidak ditegaskan secara detail tentang negative list, mengingat fungsi meunasah lebih kepada community centre (pusat kegiatan masyarakat) 1. Pada tanggal 5 Juni 2007 mengkoordinasikan dengan Tim Faskel untuk dikoordinasikan dengan KSM, KERAP, BKM dan Lurah Aneuk Laot dan Cot Ba’u tentang temuan BPKP serta menyusun rencana Alih Kelola Kerap ke BKM. 2. Pada Tanggal 6 Juni 2007, mengkoordinasikan dengan PJOK Sukajaya terhadap temuan tersebut, tersusun rencana adanya koordinasi rutin setiap bulannya dengan seluruh KERAP/BKM se Kecamatan Sukajaya melalui Forum Komunikasi Antar BKM.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP dana P2KP. Hal ini disebabkan kurang sosialisasi dan pengawasan oleh Korkot,Faskel dan PJOK. Akibatnya pelaksanaan kegiatan P2KP kurang efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Terhadap masalah ini pihak KMW (Korkot) menyatakan bahwa di wilayah Kelurahan Iboih yang juga wilayah bencana terdapat pembangunan meunasah, hal ini dalam pedoman umum P2KP untuk wilayah bencana tidak ditegaskan secara detail tentang negative list.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP 3. KOTA LHOKSEUMAWE No
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
1
Terdapat sisa dana BLM Permukiman sebesar Rp 2.268.850,00 yang disimpan oleh mantan koordinator/koordinator KERAP yaitu: - Desa Hagu Teungoh BKM/KERAP Beurata Mandum, sisa dana sebesar Rp 1.019.850,00 disimpan oleh mantan koordinator KERAP. - Desa Keude Punteut BKM/KERAP Pang Nanggroe, sisa dana sebesar Rp 1.249.000,00 disimpan oleh mantan coordinator KERAP.
Terhadap permasalahan tersebut kami telah merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe agar : Memerintahkan koordinator KERAP Desa Hagu Teungoh untuk menyerahkan sisa dana BLM Perkim sebesar Rp 1.109.850,00 kepada UPK KERAP atau Sekretariat BKM. Memerintahkan mantan koordinator KERAP Desa Keude Punteut untuk menyerahkan sisa dana BLM Perkim sebesar Rp 1.249.000,00 kepada Sekretariat BKM. Memberikan teguran kepada KMW dan Faskel melalui PMU/P2KP Pusat.
Memerintahkan kepada mantan Koordinator Kerap untuk segera menyerahkan sisa uang BLM Perkim sebesar Rp. 1.019.850,kepada Sekretariat BKM. Bukti Kas keluar dilengkapi dengan dokumen pendukungnya antara lain undangan/-daftar hadir rapat dan rencana kebutuhan alat tulis Bukti kas keluar ditandatangani oleh penerima yang benarbenar seharusnya menerima pembayaran. Setiap dilakukan pemeriksaan Kas oleh Koordinator BKM dibuat berita acaranya.
Seharusnya dana P2KP disimpan oleh UPK KERAP atau Sekretariat BKM. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan oleh KMW dan Faskel. Akibatnya dana kegiatan P2KP belum dimanfaatkan.
2
Terdapat kekurangan volume atas pembangunan sarana dan prasarana senilai Rp 15.783.262,00 yang terjadi di BKM/KERAP Beurata Mandum di Desa Hagu Teungoh yaitu : - Pembuatan jalan rabat beton yang dikerjakan oleh KSM Pertamina II (Tahap I) kurang volume sepanjang 24 m atau senilai Rp 1.100.880,00. - Pembuatan jalan rabat beton yang dikerjakan oleh KSM PLN (Tahap I) kurang volume sepanjang 10,5 m3 atau senilai Rp 1.798.104,00. - Pembuatan jalan rabat beton yang dikerjakan oleh KSM Pertamina I (Tahap I) kurang volume sepanjang 30 m atau senilai Rp 3.669.600,00. - Perkerasan jalan dengan sirtu yang dikerjakan oleh KSM PLN II (Tahap I) kurang volume sepanjang 13 m atau senilai Rp 3.624.598,00. - Pembuatan tembok penahan jalan yang dikerjakan oleh KSM PLN II (Tahap I) kurang volume sepanjang 66 m atau senilai Rp 5.590.080,00.
Terhadap permasalahan tersebut kami telah merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe agar: Memerintahkan koordinator KERAP Desa Hagu Teungoh untuk memerintahkan KSM Pertamina I, KSM Pertamina II, KSM PLN dan KSM PLN II mengerjakan kekurangan volume sarana dan prasarana yang dibangunnya. Menegur koordinator KERAP dan UPK Desa Hagu Teungoh. Memberikan teguran kepada KMW dan Faskel melalui PMU/P2KP Pusat.
Status selesai tanggal 15 Juni 2007 (Berita Acara Terlampir). Mantan Koordinator KERAP Desa Keude Punteut telah menindaklanjuti permasalahan ini dengan menyerahkan sisa uang sebesar Rp 1.249.000,00 kepada koordinator BKM Desa Keude Punteut pada tanggal 17 Juni 2007 (BA Acara dan Kuitansi Terlampir). Memerintahkan KSM Pertamina II untuk mengerjakan kekurangan jalan rabat beton sebesar 24 m. KSM PLN untuk mengerjakan kekurangan jalan rabat beton sepanjang 10,5 m3. Memerintahkan KSM PLN II untuk mengerjakan kekurangan perkerasan jalan sirtu sepanjang 13m dan tembok penahan jalan 66 m. emerintahkan KSM Pertamina I untuk mengerjakan kekurangan jalan rabat beton sepanjang 24 m. Melakukan koordinasi dengan aparatur untuk memperbaiki tembok penahan jalan sirtu yang telah rusak.
Dana untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah diambil oleh masing-masing KSM seluruhnya. Seharusnya pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan volume dalam proposal yang telah disepakati dalam rembug desa. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengawasan oleh koordinator KERAP, UPL, KMW dan Faskel. Akbatnya dana pembangunan sarana dan prasarana tidak jelas penggunaannya. 3
Terdapat sarana dan prasarana yang dibangun tidak sesuai dengan proposal yang terjadi di Desa Keude Punteut yaitu: 'Sebagian kegiatan pembuatan saluran air dialihkan ke kegiatan
Terhadap permasalahan tersebut kami telah merekomendasikan kepada Walikota Lhokseumawe agar :
-
Melakukan koordinasi dengan aparatur desa untuk melakukan pembersihan/pemeliharaan saluran air yang telah dikerjakan oleh KSM Mangga.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP pembuatan gorong-gorong. Item tong air pada kegiatan pembuatan sumur bor diganti dengan bak penampung air.
-
Perubahan tersebut tidak mengurangi dana pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan tetapi hanya berupa subsidi silang saja. Seharusnya perubahan pembangunan sarana dan prasarana diikuti dengan perubahan gambar dan RAB dalam proposal. Hal tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi dan monitoring oleh KMW dan Faskel. Akibanya sarana dan prasarana yang dibangun tidak sesuai dengan dokumen pendukungnya.
-
-
Memerintahkan BKM/KERAP Desa Keude Punteut untuk membuat revisi gambar dan RAB sesuai fisik di lapangan. Memberikan teguran kepada KMW dan Faskel melalui PMU/P2KP Pusat.
-
Setiap dilakukan pemeriksaan kas oleh Koordinator BKM dibuat berita acaranya. Menyusun revisi RAB atas kegiatan pembuatan sumur yang dikerjakan oleh KSM Rambutan.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP 4. KOTA LANGSA No
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
1
Hasil Pemetaan Swadaya terhadap KK Miskin tidak tepat sasaran yaitu Hasil Pemetaan Swadaya (PS) KK Miskin dijumpai 2 KK yang bukan KK Miskin yaitu pengusaha salon dan wartel yang terdapat pada Gampong Paya Bujok Blang Pase wartel Seharusnya KK yang masuk dalam KK Miskin benar-benar orang miskin yaitu orang yang tidak punya pekerjaan dan berpenghasilan rendah
Kepada Korkot Langsa agar memerintahkan Faskel dan Relawan untuk segera memperbaiki daftar KK Miskin sesuai standar
Fasilitator sudah menindaklanjuti dengan melakukan review daftar kk miskin Desa Paya Bujuk Blang Pase dan meniadakan pengusaha salon dan wartel pada daftar kk miskin (terlampir : daftar kk miskin sudah diserahkan kepada KMW)
Kepada Korkot agar memerintahkan kepada Faskel untuk membuat Berita Acara atau kesepakatan tertulis apabila ada perubahan usulan
Fasilitator Tim 28 (gampong Seuriget Sudah dibuat memfasilitasi dibuatnya Berita Acara perubahan usulan kegiatan pemberian beasiswa (terlapirr BA perubahan kegiatan)
Kepada Korkot agar : - memerintahkan Faskel untuk mendata ulang hasil kegiatan di lapangan - Memperbaiki laporan Korkot
Data yang dimasukan ke Korkot sudah diklarifikasi, berdasarkan revisi data (akurat) yang disampaikan oleh Fasilitator. Asmandat sudah melakukan revisi data
Korkot memerintahkan kepada Faskel Ekonomi untuk meningkatkan pembinaan kepada BKM
Korkot sudah menyampaikan surat peringatan kepada Faskel Ekonomi agar melakukan pendampingan yang lebih intensif kepada Sekretariat dan UPK. Dengan melakukan OJT (On The jobtraining)
Kepada Korkot agar memerintahkan KSM untuk membuat laporan pertanggungjawaban
KSM sudah membuat laporan pertenggungjawaban penggunaan dana BLM kepada BKM (terlampir : laporan pertenggungjawaban KSM desa PB. Blang Pase)
Sebab Tidak adanya ketegasan Faskel dan relawan dalam menetapkan KK Miskin sesuai standar
2
3
Akibatnya Hasil pemetaan swadaya KK Miskin tidak akurat Terdapat perubahan realisasi pemberian beasiswa dari proposal semula tetapi tidak dibuat Berita Acara atau kesepakatan tertulis dari pihak BKM dan KSM Pelaksana yaitu di Gampong Seuriget Seharusnya setiap adanya perubahan dari usulan proposal dibuatkan Berita Acara atau Kesepakatan Tertulis Sebabnya Kelalaian Faskel Akibatnya Pemberian beasiswa tidak sesuai antara rencana dengan realisasi Penyajian data yang masuk dalam Program Sistem Informasi Manajemen (SIM ) kurang valid yaitu pada Gampong Seulalah, Gampong Sukarejo, Gampong Seuriget dan Gampong Paya Bujok Blang Pase antara lain data penerima manfaat pelatihan komputer, data realisasi prasarana fisik lingkungan, data santunan jompo dan anak yatim. Seharusnya data yang dimasukkan dalam laporan Korkot sesuai dengan data real di lapangan Sebab Kelalaian Faskel dalam memberikan data yang akurat
4
Akibatnya Tidak akuratnya laporan Korkot Administrasi keuangan pada BKM belum tertib misalnya BKM Sejahtera Mandiri, BKM Sukma Jaya, BKM Kamseri dan BKM Bungong Jaroue yaitu tidak adanya nomor bukti, tidak adanya tanggal pembukuan dan tanda tangan penanggung jawab Seharusnya penatausahaan keuangan sesuai dengan prinsip pembukuan. Sebabnya Kurangnya pembinaan dari Faskel Ekonomi kepada BKM
5
Akibatnya Pembukuan tidak memenuhi prinsip pembukuan yang baik KSM tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban yaitu di Gampong Paya Bujok Blang Pase Seharusnya setelah selesai kegiatan setiap KSM membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada BKM
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP No
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
Akibatnya Tidak dapat terpantaunya hasil kegiatan oleh BKM Struktur Organisasi BKM belum mencerminkan pengendalian intern yang memadai yaitu tidak adanya pemisahan fungsi pencatatan dan pemegang uang Seharusnya fungsi pencatatan dan pemegang uang dipisahkan
Kepada BKM agar mengadakan pemisahan fungsi pencatatan dan pemegang uang
Berdasarkan panduan Umum dan Teknis di P2KP dalam struktur BKM tidak ada Bendaharawan secara khusus, tapi fungsi pemegang kas langsung di jabat oleh sekretaris dan Unit Pengelola Keuangan (UPK)
Kepada Korkot agar segera mencairkan dana BLM tahap II dan segera menyalurkan kepada masyarakat
Dana BLM senilai 7,65 Milyar rupiah yang merupakan BLM P2KP tahap ke dua tidak pada posisi stanby di korkot, (berada di kas negara), keterlambatan pencairan BLM tahap disebabkan selain ha-hal yang bersiafat teknis adminstrasi yang belum dipenuhi oleh BKM juga masih banyaknya kegiatan yang harus mendapatkan klarifikasi karena tidak sesuai dengan PJM-Pronangkis yang sudah dibuat dan menjadi acuan verifikasi oleh Satker propinsi.
Sebabnya Kelalaian KSM
6
Sebabnya Kurang dipahaminya ketentuan oleh BKM
7
Akibatnya Memberi peluang untuk penyalahgunaan uang Keterlambatan pencairan dana BLM dari jadwal yaitu sampai saat audit berakhir tanggal 30 Mei 2007 BLM tahap II dengan nilai Rp 7.650.000.000 belum diterima oleh BKM. Seharusnya dana BLM tahap II tersebut sudah diterima oleh BKM bulan Maret 2007 Sebab Adanya permintaan dari Satker Provinsi NAD untuk melampirkan laporan audit independen dalam pengajuan dana tahap II Akibatnya Terlambat diterimanya manfaat dana BLM oleh masyarakat miskin
