Lampiran Tanggapan Temuan BPKP

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP DAFTAR TEMUAN AUDIT TAHUN ANGGARAN 2006 PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN II (P2KP II) IDA CREDIT NO. 4063-IND DAN LOAN IBRD NO. 4779-IND KMW 10 (SUMATERA SELATAN) 1. KABUPATEN BANYUASIN No. 1

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Yang Tidak Sepenuhnya Dinikmati Warga Miskin dan Kurang Melibatkan Kegotong-royongan Warga Setempat. Dari hasil audit yang kami lakukan terhadap kegiatan pembangunan sarana prasarana lingkungan, sosial dan ekonomi di Kecamatan Banyuasin III dan Betung menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati warga miskin dan proses pelaksanaannya belum sepenuhnya melibatkan warga setempat dengan uraian sebagai berikut: (1) Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan di Kelurahan Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III dan Kelurahan Betung Kecamatan Betung. 1.1.Pembangunan sarana prasarana lingkungan dikelurahan Pangkalan Balai Kec.Banyuasin III berupa pembangunan/rehab jalan setapak di 7 Rt dengan total nilai sebesar Rp 50.000.000,00. Warga miskin yang menerima manfaat kegiatan tersebut hanya sebesar 21 % s.d. 56 %. Disamping itu swadaya masyarakat relatif masih rendah yakni antara 5 % s.d. 11 % dan juga rendahnya tingkat kegotongroyongan warga, hal ini terlihat dari tingkat pembayaran upah yang cukup tinggi yang berasal dari dana BLM sebesar 37,54 %. 1.2.Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan di Kelurahan Betung Kecamatan Betung berupa pembuatan jembatan di RW 17 dan penyekrapan jalan di Rw 07 dan RW 08 dengan total nilai sebesar Rp 41.000.000,00. Warga miskin yang menikmati sarana prasarana lingkungan yang dibangun tersebut hanya 6 % s.d. 18 % dan penyekrapan jalan dilaksanakan dengan menyewa alat berat yang dananya bersumber dari BLM P2KP. Swadaya masyarakat masih rendah 15% dan 16% kecuali untuk pembuatan jembatan di RW 13 mencapai 34%. (2) Kegiatan Sosial dan Ekonomi pada BKM Barokah di Kelurahan Pangkalan Balai dan BKM Mandiri di Kelurahan Betung. 2.1 Kegiatan sosial dan ekonomi pada BKM Barokah di Kelurahan Pangkalan Balai, yaitu Kegiatan Pasar Murah, Pelatihan peternakan sapi potong, pembuatan kerupuk kemplang, pembuatan kue dan tempe serta pelatihan perbengkelan dengan total nilai sebesar Rp.42.000,000,00. Warga miskin yang menikmati manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut di atas hanya berkisar antara 14 % s.d. 25 % dan swadaya masyarakat masih rendah berkisar antara 0 % sd 16% kecuali pelatihan

Kepada Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi P2KP III Kabupaten Banyuasin kami rekomendasikan agar: (1) Menginstruksikan kepada PJOK untuk meningkatkan supervisi dan monitoring atas usulan dan kegiatan KSM/BKM. (2) Melalui PJOK memberi teguran tertulis kepada BKM atas kelalaiannya yang tidak cermat memverifikasi kelayakan usulan kegiatan KSM.

Dalam kegiatan infrastruktur, sangat sulit menetapkan penerima manfaat harus seluruhnya warga miskin karena tempat tinggal warga miskin tidak terkonsentrasi di satu RT atau RW. TIM PS Pangkalan Balai menemukan warga miskin di kelurahan tersebut tinggal tersebar di sudut – sudut kampung Karena itu, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun juga mempertimbangkan tersebarnya tempat tinggal warga miskin tersebut. Namun, pembangunan infrstruktur di kelurahan tersebut telah membebaskan warga miskin dari keterisoliran. . Rendahnya perhitungan swadaya oleh Tim BPKP karena yang dihitung hanya nilai swadaya yang berupa material, sedangkan warga yang ikut gotong royong dalam kegiatan tersebut tidak dihitung karena saat itu LPJ KSM juga belum dilakukan sehingga nilai swadaya belum tercatat dalam laporan KSM. Ada 2 sebab dari rendahnya penerima manfaat warga miskin. Pertama, memang terjadi penyimpangan, kedua, daftar KK miskin belum sepenuhnya mencerminakan kondisi Riel dari lapangan akibat belum optimalnya kegiatan PS. Pada kasus di Keluraha Pangkalan Balai dan Kelurahan Betung, daftar KK miskin lah yang bermasalah. Daftar KK Miskin akan disempurnakan bersamaan dengan review PJM awal Nopember 07.

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP

No.

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

Kepada Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi P2KP III Kabupaten Banyuasin kami rekomendasikan, melalui PJOK agar : menginstruksikan kepada Ketua KSM Anggrek untuk melibatkan masyarakat miskin dalam kepengurusan dan membuat ikatan kebersamaan.

Palaksana kegiatan pada BLM 1 adalah Panitia yang kadang-kadang disebut KSM. Tetapi pengertian KSM pada BLM tahap 1 adalah Panitia kegiatan. Proses dan mekanisme pembentukan Panitia tidak serumit pembentukan KSM ekonomi bergulir seperti yang diatur dalam Pedoman Teknis.

perbengkelan sebesar 51%. 2.2 Kegiatan Sosial dan Ekonomi pada BKM Mandiri Kelurahan Betung yaitu Pemberian santunan kepada penyandang cacat dan anak yatim piatu, Pelatihan dekorasi, cetak sablon dan komputer dengan total nilai sebesar Rp 42.314.550,00. Warga miskin penerima manfaat dari kegiatan tersebut hanya 3 % s.d. 6 % ( persentase tersebut didapat dari PS-KK Miskin yang ada) dan tidak didukung dengan dana swadaya masyarakat kecuali pelatihan dekorasi sebesar 3,33 %. Seharusnya, sesuai dengan Pedoman Teknis P2KP, yang antara lain mengatur: (1) Usulan kegiatan sarana prasarana lingkungan dan sosial ekonomi dianggap layak, bila penerima manfaat secara dominan warga miskin minimal 60 % dan 100%. (2) Mampu menciptakan gotong royong warga. (3) Potensi kepedulian warga cukup besar, yaitu sekurang-kurangnya nilai swadaya masyarakat 1/3 dari nilai total dana yang diusulkan P2KP. Kondisi tersebut disebabkan: (1) Kurangnya supervisi dan monito-ring yang dilakukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). (2) Kelalaian UP BKM yang tidak cermat memverifikasi kelayakan usulan kegiatan KSM. (3) Ketua KSM/Panitia kurang proaktif menggali potensi sumber daya yang ada di masyarakat. Kurang optimalnya pendam-pingan yang dilakukan oleh faskel Akibatnya: (1) Hasil pembangunan sarana prasarana, kegiatan sosial dan ekonomi belum sepe-nuhnya dapat dinikmati masyarakat miskin setempat dan belum tepat sasaran. (2) Pelaksanaan pembangunan tersebut sebagian besar dari dana yang bersumber dari BLM P2KP. 2

Pembentukan KSM Belum Sesuai Dengan Pedoman Teknis Dari hasil audit terhadap KSM Anggrek pada BKM Barokah Kelurahan Pangkalan Balai ternyata pembentukan KSM belum sesuai dengan Pedoman Teknis. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sebagai berikut: (1) Prakarsa pembentukan bukan dari warga miskin, pada umumnya pengurus dan anggota yang hadir pada pembentukan KSM adalah warga non miskin. (2) Belum memiliki ikatan kebersamaan diantara anggota-anggotanya (contoh iuran anggota, usaha bersama, pertemuan rutin bersama dan sejenisnya). Seharusnya sesuai dengan Pedoman Teknis P2KP yang antara lain mengatur, prakarsa pembentukan KSM pada dasarnya oleh warga miskin dan apabila diperlukan warga non miskin jumlahnya tidak melebihi1/3 nya dan KSM yang terbentuk mempunyai ikatan kebersamaan diantara para anggotanya.

Jika mengukur pembentukan Panita dengan Pedoman Teknis KSM Ekonomi bergulir tentu saja akan ditemukan banyak hal yang berbeda karena Pedoman Teknis tersebut dipakai sebagai pedoman pembentukan KSM


No.

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN Ekonomi bergulir yang baru akan berfungsi pada BLM 2.

Kondisi tersebut disebabkan: (1) BKM belum melakukan verifikasi kelayakan KSM sesuai dengan pedoman. (2) Masih lemahnya pendamping-an yang dilakukan oleh faskel. Akibatnya masyarakat miskin belum merasakan sepenuh-nya keberadaan KSM tersebut sebagai wadah kebersamaan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pendapatan mereka secara langsung.

3

Usulan Kegiatan Sosial dalam PJM Pronangkis Belum Sesuai Dengan Pedoman Teknis. Berdasarkan audit yang kami lakukan pada BKM Barokah Kelurahan Pangkalan Balai dan BKM Mandiri Kelurahan Betung, ditemukan usulan PJM Pronangkis yang melampaui batas yang diperkenankan, yaitu sebagai berikut BKM Barokah, Kelurahan Pangkalan Balai: Nilai usulan kegiatan sosial penjualan beras Rp 25.000.000,00 murah menurut PJM Pronangkis Batas maksimal yang diperkenankan Rp 15.000.000,00 Kelebihan nilai usulan Rp 10.000.000,00 Kegiatan pasar murah tersebut telah dilaksanakan dengan menggunakan dana BLM P2KP sebesar Rp 21.237.500,00 dan sisa dana yang tersimpan di ketua KSM sebesar Rp 3.762.500,00 BKM Mandiri, Keluruhan Betung, dengan kegiatan sebagai berikut: Santunan Anak Yatim Rp 20.240.000 Santunan Jompo Rp 50.320.000 Santunan Pendidikan Untuk Anak Miskin Rp 31.050.000 Jumlah Rp 101.610.000 Nilai usulan yang diperkenankan : - Santunan Anak Yatim Rp 15.000.000 - Santunan Jompo Rp 15.000.000 - Santunan Pendidikan Untuk Anak Miskin Rp 15.000.000 Jumlah Rp 45.000,000 Kelebihan nilai usulan Rp 56.610.000 Untuk kegiatan Santunan Anak Yatim telah dilaksanakan pada tahap I sebesar Rp 16.790.000,00 Seharusnya berdasarkan Pedoman Teknis P2KP PJM Pronangkis, usulan kegiatan sosial untuk setiap proposal tidak melebihi jumlah Rp 15.000.000,00 Kondisi tersebut di atas disebabkan:

Kepada Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi P2KP III Kabupaten Banyuasin kami rekomendasikan agar meng-instruksikan PJOK untuk: (1) Bersama-sama dengan Koordinator BKM dan Ketua KSM/panitia Kegiatan Sosial di Kelurahan Betung untuk merivisi PJM Pronangkis dengan menambah kegiatan (2) yang disesuaikan dengan dana yang diperkenankan dan membuat Berita Acara atas perubahan kegiatan yang telah dilaksanakan. (3) Ketua/Panitia KSM Pedulih Kasih untuk mengembalikan sisa dana sebesar Rp 3.762.500,00 ke kas BKM Barokah dan membuat Berita Acara Perubahan Usulan Kegiatan Operasi Penjualan Beras Murah tersebut. (4) PJOK Kecamatan Banyuasin III memonitor tindak lanjut tersebut.

Kesalahan ini terjadi akibat kurangnya monitoring dan supervisi dari PJOK maupun KMW. Namun, kelemahan tersebut sudah dilakukan koreksi dan menjadi pembelajaran pada penyusunan dokumen pencairan BLM 2.

Panitia Peduli Kasih telah mengembalikan sisa dana sebesar Rp. 3.450.000. ke kas BKM Barokah pada tanggal 14 Mei 2007


No.

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

(1) Belum memadainya supervisi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi P2KP III Kabupaten Banyuasin, khususnya PJOK serta belum maksimalnya kinerja tim faskel. (2) Kelalaian Koordinator BKM di Kelurahan Pangkalan Balai dan Kelurahan Betung yang menyusun PJM Pronangkis tidak (3) sesuai Pedoman Teknis. Akibatnya: (1) Berkurangnya jumlah kegiatan yang dapat direalisasikan dari dana bantuan BLM tersebut (2) Terdapat sisa dana yang tidak dimanfaatkan KSM.

4

Pemetaan Swadaya Tingkat Basis dan PS-KK Miskin Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Pedoman Teknis Yang Berlaku. Berdasarkan audit yang kami lakukan atas Pemetaan Swadaya Tingkat Basis dan PS-KK Miskin di Kelurahan Pangkalan Balai dan Kelurahan Betung ternyata belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Teknis. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sebagai berikut: Kelurahan Pangkalan Balai (1) Dari 56 RT yang ada, yang melaksanakan PS Tingkat Basis hanya 20 RT atau 31,71 % diantaranya yang membuat dan mengisi Berita Acara hanya 7 RT, sedangkan sisanya 13 RT tidak mengisi Berita Acara tentang kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan Tingkat Basis tersebut. (2) Data PS-2 KK miskin belum lengkap dan kurang tepat, yaitu 3 RT belum membuat KK miskin. Jumlah KK miskin yang ada pada PS-2KK miskin sebanyak 1.626 KK sedangkan menurut RKM 3 sebanyak 854 KK. Kelurahan Betung (1) Dari 24 RW yang ada, yang melaksanakan PS Tingkat Basis hanya 13 RW atau 54,17 % diantaranya 7 RW yang membuat dan mengisi Berita Acara, sedangkan sisanya 6 RW tidak mengisi Berita Acara tentang kesepakatankesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan Tingkat Basis tersebut, (2) Data PS-KK miskin belum lengkap, yaitu yang membuat KK miskin hanya 11 RW atau 45,83 % dari 24 RW yang ada, sedangkan yang mendapat alokasi dana P2KP sebanyak 18 RW sebagaimana yang tercantum dalam PJM Pronangkis. Seharusnya, sesuai dengan Pedoman Teknis P2KP yang antara lain; mengatur semua warga pada lingkup RW/Dusun secara bersama-sama, mendata KK miskin, menggali persoalan, potensi dan kebutuhannya untuk penanggulangan kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi disebabkan: (1) Kelalaian Koordinator BKM yang menyusun PS Tingkat Basis tidak melibatkan seluruh atau sebagaian besar RW di wilayahnya. (2) Belum optimalnya kinerja faskel setempat.

Kepada Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi P2KP III Kabupaten Banyuasin, kami rekomendasikan agar menginstruksikan PJOK dan BKM untuk melengkapi dan mengecek kembali data PS-2 KK miskin sesuai dengan kriteria yang telah disepakati.

Adanya keterlambatan pembayaran gaji personil dan dukungan dana operasional idi KMW X yang berlarut-larut menyebabkan kegiatan lapang juga mengalami keterlambatan yang signifikan. Untuk mengejar closing date pencairan BLM 1 di bulan Desembar maka dilakukanlah percepatan kegiatan lapang yang berimplikasi pada kurang optimalnya pendampingan lapang sehingga pelaksanaan kegiatan PS menjadi kurang optimal pula akibatnya hasil PS belum mencerminkan kondisi riel yang terjadi di lapang. Awal Nopember KMW X akan melakukan review PJM Pronangkis. Pada kegiatan tersebut juga akan dilakukan review terhadap hasil PS di seluruh Kelurahan dalam wilayah penugasan KMW X karena antara PS dengan PJM merupakan kegiatan yang punya hubungan simbiosis


No.

KONDISI

REKOMENDASI

Akibatnya: (1) PJM Pronangkis yang disusun belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan nyata (riil) masyarakat. (2) Tidak tersedianya data yang akurat untuk melaksanakan kegiatan P2KP, terutama data PS dan PS-2 KK miskin.

5

Terdapat Proposal yang Tidak Sama Dengan RAB dan Tidak Diverifikasi Oleh Asisten Infrastruktur Korkot. Dari audit yang kami lakukan, ditemukan nilai usulan kegiatan dalam proposal tidak sama dengan nilai yang tercantum dalam RAB dan terdapat proposal yang tidak diverifikasi oleh Asisten Infrastruktur Korkot Kabupaten Banyuasin, yaitu sebagai berikut: (1) Jumlah usulan dana dalam RAB nya sebesar Rp 2.087.000,00 - KSM Anggrek Kelurahan Pangkalan Balai - KSM Beringin RT 01 Desa Mainan - KSM Bunga Tanjung Desa Mainan - KSM Anggrek RT 03 Desa Mainan Jumlah

914.000,00 608.000,00 180.000,00 385.000,00 2.087.000,00

Untuk KSM Beringin, Bunga Tanjung dan Anggrek Desa Mainan akan menambah volume pekerjaan sebesar dana tersebut. (2) Sepuluh proposal kegiatan bidang sarana prasarana lingkungan pada BKM Bersatu Desa Mainan telah dilaksanakan, namun sampai dengan saat audit, proposal tersebut tidak diverifikasi oleh Asisten Infrastruktur Korkot Kabupaten Banyuasin. Seharusnya proposal yang diajukan nilainya harus sama dengan RAB dan sebelum pelaksanaan kegiatan bidang sarana prasarana lingkungan dikerjakan, terlebih dahulu proposal diverifikasi oleh Asisten Infrastruktur Korkot. Kondisi tersebut disebabkan: (1) Kelalaian KSM/panitia yang tidak teliti menjumlahkan perhitungan dalam RAB. (2) Kelalaian BKM, yang tidak teliti memverifikasi proposal yang diajukan oleh KSM. (3) Kelalaian BKM yang tidak mengajukan proposal untuk diverifikasi. (4) Kurang optimalnya pendampingan yang dilakukan oleh faskel setempat. Akibatnya: (1) Terdapat kelebihan pem-bayaran pada KSM tersebut sebesar Rp 2.087.000,00 (2) Asisten Infrastruktur dapat menolak bertang-gungjawab atas kegagalan /penyimpangan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kepada Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi P2KP III Kabupaten Banyuasin kami rekomendasikan dan agar menginstruksikan PJOK untuk memerintahkan: (1) Ketua KSM Anggrek Kelurahan Pangkalan Balai untuk menyetor ke Kas BKM sebesar Rp 914.000,00 (2) Ketua KSM-KSM di Desa Mainan tersebut untuk membuat Berita Acara Perubahan Kegiatan dan Penggunaan Dana yang diverifikasi oleh Faskel, Koordinator BKM dan PJOK kecamatan Banyuasin III. (3) Memberi teguran tertulis pada Koordinator BKM Bersatu Desa Mainan atas kelalaiannya.

TANGGAPAN


No.

KONDISI

REKOMENDASI

6

Tingkat Keberhasilan Kegiatan Pelatihan Menjahit di BKM Bersatu Desa Mainan Kec. Banyuasin III Masih Rendah. Dari hasil audit atas kegiatan pelatihan menjahit pada BKM Bersatu Desa Mainan yang dilaksanakan untuk peserta sebanyak 28 orang. Dari hasil audit ternyata tingkat keberhasilannya masih rendah, hal ini dapat dilihat dari kondisi sebagai berikut : (1) Mengikuti pelatihan sampai selesai sebanyak 11 orang atau 39% dan diantaranya 10 orang telah bekerja sebagai penjahit. (2) Mengikuti pelatihan yang tingkat kehadirannya berkisar 25% s.d. 50% sebanyak 10 orang atau 36%. (3) Tidak pernah mengikuti pelatihan sebanyak 7 orang atau 25% . Seharusnya seluruh peserta mengikuti pelatihan sampai selesai dan mempunyai kemampuan untuk menjahit sehingga dapat meningkatkan pendapatan peserta pelatihan/kelompok.

Kepada Kepala Bappeda selaku Sekretariss Tim Koordinasi P2KP III Kabupaten Banyuasin kami rekomendasikan agar meng-instruksikan: (1) PJOK Kecamatan Banyuasin III meningkatkan supervisi dan monitoring baik preventif maupun persuasif. (2) PJOK memberi teguran tertulis kepada Ketua KSM/panitia atas kelalaiannya merekrut peserta pelatihan.

TANGGAPAN

Kondisi tersebut terjadi disebabkan lemahnya supervisi dan monitoring PJOK. Akibatnya tujuan kegiatan pelatihan menjahit belum tercapai sepenuhnya.

7

Administrasi dan Penatausahaan Keuangan BKM/KSM Masih Perlu Ditingkatkan. Dari audit yang kami lakukan atas pencatatan buku bank, buku kas harian, catatan penerimaan kas dan buku pelaporan penerimaan/pengeluaran kas dan bank di Sekretariat BKM di Kabupaten Banyuasin ditemukan, hal-hal sebagai berikut : (1) Terdapat penerimaan/pengeluaran uang belum dicatat dalam buku kas dan bank pada BKM sebagai berikut : BKM Barokah Kelurahan 16.256.900,00 Pangkalan Balai BKM Bukit Bersatu Desa Bukit 16.217.486,00 BKM Bersatu Desa Mainan 89.829,00 BKM Mandiri Kelurahan Betung 4.550.000,00 (2) Berdasarkan kas opname yang kami lakukan di BKM Barokah Kelurahan Pangkalan Balai terdapat ketekoran kas sebesar Rp 1.548.900,00. (3) Pengelolaan keuangan BKM Barokah tidak dilaksanakan oleh sekretaris/bendaharawan BKM melainkan dilaksanakan oleh Koordinator BKM. (4) Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai Pada BKM Mandiri Kelurahan Betung, yaitu kuitansi pengeluaran tidak ditandatangani oleh penerima uang, pembelian tidak dilampiri kuitansi dari toko/pemasok dan penyerahan uang santunan tidak dibuat tanda terimanya senilai Rp.25.090.000,00. Hal ini terjadi pada KSM sebagai berikut KSM Rahma sebesar Rp. 16.390.000,00

Kepada Kepala Bapedda selaku Sekretaris Tim Koordinasi P2KP III Kabupaten Banyuasin kami rekomendasikan menginstruksikan PJOK untuk: (1) Lebih meningkatkan supervisi dan monitoring KSM/BKM. (2) Memerintahkan kepada: - Sekretaris BKM selalu mencatat transaksi tepat waktu. - Koordinator BKM Barokah segera mengembalikan uang kas BKM sebesar Rp. 1.548.900,00 - BKM Barokah segera mengadakan rapat untuk memilih Sekretaris BKM yang baru. - Ketua BKM Mandiri, melengkapi bukti pengeluaran kas sebesar Rp 25.090.000,00. - BKM Mainan untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban penerimaan beras.

Kondisi kurang tertipnya administrasi keuangan disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman dari sekretariat dan masih perlu bimbingan dan dampingan. Tim Keuangan Mikro telah melakkan bimbingan dengan intensif sehingga hasil akhir kinerja pembukuan ke empat BKM tersebut per Agustus 2007 sudah menunjukkan kemajuan yang berarti. Berdasar 3 kategori (Sangat baik, Memadai dan Tidak memadai) yang ditetapkan KMP yang diukur dengan 12 aspek adalah; Kelurahan Pangkalan Balai Bukit Mainan Betung

Status Kinerja Memadai Sangat Baik Sangat Baik Memadai

Status tersebut sudah diverifikasi KMP. Koordinator BKM Barokah telah mengembalikan uang kas BKM sebesar Rp. 1.548.900 pada Selasa, 17 Juli 2007


No.

KONDISI

REKOMENDASI

KSM Barokah sebesar Rp. 6.650.000,00 KSM Citra Mandiri sebesar Rp. 2.050.000,00 Jumlah Rp. 25.090.000,00 (5) Terdapat pertanggungjawaban penyerahan Bantuan Sosial berupa beras pada KSM Desa Mainan belum lengkap, yaitu sebagai berikut: - Dari 23 RT yang menerima bantuan beras, terdapat 3 RT yang belum menyerahkan daftar penerima beras. - Dari daftar bantuan penerima beras yang diterima UPK/BKM 5 orang yang tidak menanda tangani daftar tersebut. Seharusnya menurut Persyaratan Perjanjian Penyaluran Bantuan BLM P2KP dan Pedoman Umum P2KP, antara lain menyebutkan: (1) Setiap terjadi transaksi harus segera dicatat sesuai dengan bukti/ dokumen pendukungnya. (2) Setiap transaksi/pembelian harus dilampiri kuitansi resmi dari toko/pemasok barang. (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Sekretaris BKM Kondisi tersebut disebabkan: (1) Kelalaian Sekretaris BKM yang tidak segera mencatat mutasi/transaksi secara tepat waktu atau up to date. (2) Kurang optimalnya pendam-pingan yang dilakukan faskel. (3) Lemahnya supervisi dan monitoring PJOK. Akibatnya: (1) Posisi keuangan BKM tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya pada waktu tertentu (2) Koordinator BKM dapat mengeluarkan uang tanpa terkendali.

kas

setiap

yang

TANGGAPAN

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP 2. KABUPATEN LAHAT No

KONDISI

REKOMENDASI

1

Peserta Pelatihan Memasak dan Pelatihan Komputer Belum Tepat Sasaran dan Lokasi Pekerjaan Fisik Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Belum Tepat Sasaran. Dari hasil audit atas pelaksanaan kegiatan pelatihan oleh BKM dan pelaksanaan prasarana fisik, menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang ditandai dengan hal – hal sebagai berikut: - Pelaksanaan pelatihan memasak dan pelatihan komputer pada BKM Mandiri Kelurahan Kota Jaya dan BKM Serasan Kelurahan Lahat Tengah sebahagian peserta bukan merupakan sasaran P2KP III (masyarakat miskin prioritas 1 dalam PJM) dengan rincian :

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Lahat agar: - menginstruksikan Pemimpin Kegiatan P2KP III Kabupaten Lahat agar meningkatkan pengawasan setiap kegiatan yang mengacu pada PJM - menginformasikan kepada Korkot agar menegur Faskel yang belum sepenuhnya memverifikasi usulan proposal kegiatan

Uraian

Peserta (org)

Bukan KK Miskin (org)

BKM MANDIRI (Kelurahan Kota Jaya) - Pelatihan Memasak (RT 1 RW 07) - Pelatihan Komputer ( RT 1) BKM Serasan (Kelurahan Lahat Tengah)

10

7

6

3

20 10 - Pelatihan Komputer Lokasi pekerjaan pembuatan jalan lingkungan dan saluran air pada BKM Serasan Desa Kota Raya, BKM Tunas Harapan Desa Ulak Lebar dan BKM Mandiri Kelurahan Kota Jaya tidak dibangun pada lingkungan masyarakat miskin. Sesuai dengan ketentuan P2KPIII bahwa sasaran adalah masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh masyarakat melalui pemetaan swadaya oleh relawan -

Akibatnya: 1) tujuan program dalam pemberdayaan masyarakat miskin belum tercapai secara maksimal. 2) tujuan program dalam P2KP-III yaitu pembangunan pemukiman kumuh tidak tercapai

TANGGAPAN BKM Mandiri Untuk pelatihan memasak KSM Tata Boga telah melakukan pelatihan berkesinambungan pasca audit BPKP untuk 10 orang peserta. Sampai sat ini sudah berlangsung 5 kali pertemuan (Pelatihan) Pesertanya adalah KK miskin KSM telah mengadakan pelatihan computer tambahan untuk 10 orang KK miskin pada tanggal 4 – 16 Juni yang diikuti oleh 10 peserta. Pasca pelatihan, KSM membuka usaha rental komputer, yang dikelola oleh mantan peserta dengan nama ”Komputer Jaya” BKM Serasan KSM telah mengadakan pelatihan computer tambahan pada KK miskin. Realisasinya bekerjasama dengan SMP 1 Lahat, tanggal 4 – 16 Juni, dengan peserta 5 orang dan tanggal 21 Juli – 3 Agustus diikuti 7 orang peserta.

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP No

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

2

Terdapat Dana Swadaya Masyarakat Yang Tidak Dapat Direalisasikan Sesuai Usulan Dana swadaya masyarakat untuk tahap 1 sesuai yang direncanakan dalam PJM yang merupakan partisipasi aktif masyarakat perduli untuk mendukung program P2KP III sebahagian besar tidak terealisir Sesuai dengan ketentuan P2KP-III bahwa sumber dana berasal dari Bantuan Luar Negeri dan masyarakat perduli berupa natura dan tunai

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas PU Kabupaten Lahat agar menginstruksikan Pemimpin Kegiatan P2KP III Kabupaten Lahat bersama-sama dengan Korkot untuk lebih meningkatkan upaya kepada masyarakat agar memenuhi kewajibannya sehingga target kegiatan yang tertuang dalam proposal dapat tercapai.

Dana Swadaya masyarakat teralisir dalam bentuk gotong royong / tenaga kerja dalam pengerjaan kegiatan KSM Lingkungan. Nominalnya memang belum seperti yang diharapkan. Namun, pendampingan faskel telah diintesifkan lagi agar swadaya masyarakat dalam pemanfaatan BLM 2 bisa memenuhi seperti yang direncanakan

Direkomendasikan kepada Pemimpin Kegiatan P2KP-III Kabupaten Lahat dan Faskel agar segera mengupayakan pemanfaatan alat tersebut oleh peserta pelatihan

BKM telah memfungsikan peralatan hasil pelatihan dengan memberi kewenangan pada peserta pelatihan untuk mengelola alat tersebut untuk praktek kerja dengan membuka usaha rental komputer, yang dikelola oleh mantan peserta dengan nama ”Komputer Jaya”

Hal tersebut disebabkan: - kelalaian Faskel dalam memverifikasi proposal yang diajukan oleh KSM - lemahnya pengawasan Pemimpin Kegiatan P2KP III Kabupaten Lahat Kondisi tersebut disebabkan kurang aktifnya Faskel dan Pemimpin Kegiatan P2KP III Kabupaten Lahat dalam hal mengarahkan masyarakat melalui BKM untuk turut berperan aktif dalam mendukung program P2KP III Akibatnya target sesuai yang ditetapkan dalam proposal tidak tercapai sepenuhnya karena kurangnya dana. Disamping itu memungkinkan tidak dapat dicairkannya dana tahap ke-2.

3

Hasil Pengadaan Peralatan Pasca Pelatihan Tidak Dimanfaatkan Dana pelatihan di BKM Tunas Harapan Desa Ulak Lebar, BKM Serasan Kelurahan Lahat Tengah dan BKM Mandiri Kelurahan Kota Jaya sebahagian digunakan untuk pengadaan peralatan elektronika, tempat cuci rambut dan komputer. Setelah selesai kegiatan pelatihan peralatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh peserta pelatihan, tetapi disimpan di BKM dengan rincian : ¾ BKM Tunas Harapan Desa Ulak Lebar Peralatan elektronika 7 item ¾ BKM Serasan Kelurahan Lahat Tengah PC 1 unit Printer 1 bh Meja Komputer 1 bh ¾ BKM Mandiri Kelurahan Kota Jaya Tempat Cuci Rambut 1 bh PC 2 unit Printer 1 bh Seharusnya peralatan tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin sesuai dengan pelatihan yang dilaksanakan. Kondisi tersebut disebabkan lemahnya pengawasan Pemimpin Kegiatan P2KP-III Kabupaten Lahat dan Faskel atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh KSM. Akibatnya terdapat penggunaan dana yang belum memberikan manfaat untuk memberdayakan masyarakat miskin.

BKM Mandiri juga memberika kewenangan pada KSM untuk memanfaatkan alat tersebut untuk membuka membuka usaha salon “Mutiara Indah”


KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

4

Terdapat Pengeluaran yang tidak benar sebesar Rp 3.953.700,00 Untuk Transport dan Insentif Pengurus KSM Dari hasil audit terhadap Dana BLM yang dikelola oleh pengurus KSM ditemukan bahwa terdapat yang digunakan untuk transport pengurus/ panitia, insentip panitia dan biaya pelaporan yang tidak didukung bukti pengeluaran sebesar Rp 3.953.700,00 dengan rincian:

Direkomendasikan kepada Pemimpin Kegiatan P2KP-III Kabupaten Lahat agar menginstruksikan KSM yang menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 3.953.700,00 untuk mengemba-likannya ke kas BKM

• BKM Tunas Harapan (desa ulaklebar) Rp. 426.000, pengembalian dana transport dari KSM ke Kas BKM sudah dilaksanakan tgl. 24 Mei 2007. • BKM Mandiri Kel. Kota Jaya, pengunaan dana transport 4 KSM Rp. 74.000, sudah dilaksanakan pengembalian dari 4 KSM ke Kas BKM tgl 24 Mei 2007 • BKM Sumber Harapan Sejahtera , pengunaan dana Rp. 1.900700,sebesar Rp.1.104.700,- tidak ada bukti, sudah diklarifikasi oleh BKM pada saat pemeriksaan laporan pertanggung jawaban, dan bukti tersebut sudah dilampirkan dalam laporan pertanggunjawaban KSM. Sedangkan Rp.760.000,- untuk biaya transport, hasil kesepakatan kesanggupan KSM mengembalikan secara mengangsur ke kas BKM. • Hasil temuan BPKP Rp.688.000,untuk biaya transport 4 KSM siap mengembalikan dana tersebut ke Kas BKM secara mengangsur. • Serasan Kota Raya Rp.865.000,pengadaan peralatan paskah pelatihan setiap KSM dan BKM siap memanfaatkan dan mengunakan peralatan tersebut secara maksimal.

Nama BKM - Tunas Harapan (Desa Ulak Lebar)

Jumlah (Rp) 426.000

- Mandiri (Kelurahan Kota Jaya) - Sumber Harapan Sejahtera (Kelurahan Pasar Bawah)

760.000

- Kenari (Kelurahan Gunung Gajah)

688.000

- Serasan (Desa Kota Raya)

74.000

865.000

Sub Jumlah - Sumber Harapan Sejahtera (Kelurahan Pasar Bawah) - tidak ada bukti

2.813.000

Jumlah

3.953.700

1.140.700

Sesuai dengan ketentuan P2KP-III bahwa pengurus KSM adalah para relawan yang tidak menerima imbalan Kondisi tersebut disebabkan lemahnya pengawasan Pemimpin Kegiatan P2KP-III Kabupaten Lahat dan Faskel. Akibatnya kerugian masyarakat miskin pada BKM sebesar Rp 3.953.700,00

5

Tim Koordinasi Kabupaten Lahat Tidak Terlibat Dalam Pelaksanaan Kegiatan P2KP III Dari hasil audit menunjukkan bahwa Tim Koordinasi P2KP III Kabupaten Lahat belum berperan secara secara maksimal dalam mengkoordinasikan kegiatan P2KP III di Kabupaten yang dimulai dari sosialisasi, perencanaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan setiap BKM, monitoring maupun pelaporan. Sesuai ketentuan P2KP bahwa Tim P2KP III Kabupaten diharuskan berkoordinasi dengan Korkot KMW dalam hal pelaksanaan kegiatan P2KP Kondisi tersebut disebabkan kurangnya pemahaman atas tugas dan fungsi dari masing-masing pengelola P2KP III Akibatnya

peran dan tanggung jawab pihak yang terlibat dalam P2KP belum

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas PU Kabupten Lahat selaku Ketua Tim Koordinasi agar secara rutin melakukan koordinasi dengan Korkot dan KMW dalam pelaksanaan dan pemantauan kegiatan P2KP.


KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

maksimal dan permasalahan yang timbul tidak dapt diselesaikan dengan segera.

3. KABUPATEN BANGKA TENGAH No

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

1.

Terdapat Penerima dana Santunan Sosial yang Namanya Tidak Tercantum Sebagai KK Miskin pada PJM Pronangkis. Berdasarkan hasil audit pada kegiatan P2KP III di BKM Flamboyan Desa Cambai terdapat anak-anak penerima dana santunan sosial (Dana Beasiswa) yang nama orang tuanya tidak tercantum sebagai KK miskin pada PJM Pronangkis, yaitu : sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang KK Seharusnya penerima dana santunan sosial adalah mereka yang namanya tercantum sebagai KK miskin pada PJM Pronangkis.

Kepada Bupati Bangka Tengah agar memerintahkan Pejabat terkait dan PJOK P2KP Kecamatan Pangkalan Baru untuk meminta Tim Fasilitator kelurahan dan Pengurus BKM agar dalam penyusunan PJM Pronangkis dilakukan secara partisipatif dan berdasrkan kondisi riil di masyarakat.

Masalah yang terjadi di Desa Cambai adalah pendampingan faskel yang tidak optimal khususnya pada saat kegiatan PS sehingga hasil PS tidak mencerminkan kondisi riel di masyarakat. Sehingga warga miskin penerima santunan sosial sebgaian tidak tercantum dala KK Miskin. Panitia Santunan sosial tetap membagikan santukan tersebut kepada mereka walaupun tak tercantum dalam KK Miskin karena kondisi mereka memang miskin. Tindak lanjut dari temuan tersebut adalah BKM meng update data dalam KK Miskin hasil PS dengan Berita Acara Perubahan dan pada awal Nopember 2007, bersamaan dengan Review PJM Pronangkis, hasil PS di seluruh Kelurahan KMW X juga akan direview.

Proses penyusunan PJM Pronangkis tidak dilakukan secara partisipatif serta benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata (riil) masyarakat. Penyaluran dana P2KP-3 tidak tepat sasaran kepada keluarga miskin yang telah disepakati sesuai hasil rembug oleh masyarakat

2.

Terdapat Keterlambatan Pelaksanaan Kegiatan P2KP-3 dari Waktu yang Telah Ditentukan Berdasarkan Laporan Tahunan 2006 P2KP-3 dari Konsultan Manajemen Wilayah X, ditemukan bahwa pelaksanaan siklus kegiatan lapangan mengalami keterlambatan dari jadwal induk, yaitu sbb : Kegiatan Keterlambatan - RKM . . 2 minggu - Pelatihan Relawan .. 1 minggu - FGD-RK . . 2 minggu - PS . 6 minggu

Kepada Bupati Bangka Tengah agar membuat surat teguran kepada Koordinator Kota 3 Bangka Belitung untuk melaksanakan siklus kegiatan P2KP sesuai dengan jadwal induk.

Ada 2 faktor utama yang menyebabkan terjadinya keterlambatan siklus lapang, pertama tidak optimalnya konsolidasi Tim Pelaksana KMW X dan kedua dukungan manajemen yang tidak optimal. Tidak optimalnya konsolidasi Tim terjadi selama 2 bulan pasca mobilisasi Tenaga Ahli (Juni – Juli). yang berdampak signifikan pada konsolidasi Tim KMW, yaitu; personil


No

KONDISI

REKOMENDASI

pada posisi Team Leader menjadi tidak jelas, Korkot tidak menjalankan fungsinya, 1 dari 6 askorkot belum dimobilisasi, 12 dari 34 posisi Senior faskel belum terisi dan 18 fasilitator yang mundur belum bisa diganti.

- Pembentukan BKM . . 4 minggu - Penyusunan PJM . 8 minggu - Persiapan Dokumen BLM . 6 minggu Seharusnya pelaksanaan siklus kegiatan lapangan P2KP berpedoman dengan master schedule yang telah disusun KMW itu sendiri Sebabnya Dukungan manajemen dan Konsolidasi Tim Pelaksana Korkot 3 yang tidak optimal Sehingga pelaksanaan siklus kegiatan lapangan P2KP-3 tidak terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan

3.

Penyaluran Dana BLM Tahap Pertama Kepada KSM Tidak Dilengkapi Dengan Proposal Usulan Kegiatan/Penggunaan Dana Hasil Audit terhadap pelaksanaan kegiatan sosial pada BKM Usaha Bersama Desa Benteng ternyata tidak membuat proposal untuk kegiatan dimaksud dan Kegiatan Ekonomi Non Bergulir tidak dilaksanakan sehingga BKM tersebut tidak melaksanakan Tridaya seperti yang dituangkan dalam Pedoman Umum P2KP 3. Seharusnya setiap kegiatan KSM sebelumnya harus didukung dengan pembuatan proposal untuk kegiatan yang dimaksud serta pada setiap kegiatan yang ada di BKM. Sebabnya Kurang optimalnya pembinaan dari Fasilitator Kelurahan dalam menlakukan pendampingan terhadap BKM/KSM Pelaksanaan P2KP III tidak memenuhi prnsip universal kemasyarakat yaitu adanya partisipasi masyarakat

4.

Penyelenggaraan Administrasi dan Penyimpanan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan P2KP oleh Korkot III Bangka Belitung Tidak Tertib Dari hasil Audit terhadap pelaksanaan kegiatan P2KP III di Kabupaten Bangka

TANGGAPAN

Kepada Bupati Bangka Tengah agar membuat surat teguran kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Kecamatan Pangkalan Baru untuk memperingatkan kepada Fasilitator Kelurahan dan Koordinator BKM yang bersangkutan agar membuar proposal setiap ada usulan kegiatan KSM

Di bulan ketiga, Agustus 2006, pihak manajemen mengalami persolan cashflow sehingga dukungan dana untuk kegiatan lapang dan personil mengalami keterlambatan. sebagian besar kelurahan dampingan sudah siap melaksanakan pelatihan relawan, tetapi pelaksanaannya tertunda 2 minggu akibat dananya belum siap. Pada Agustus itu pula gaji personil baru dibayarkan pada minggu ke-tiga. Pada September, gaji personil dibayar tepat waktu tetapi BoP Fasilitator dan dana kegiatan Couching PS pada Tim PS mengalami masalah. Couching PS tak bisa dilaksanakan tepat waktu. Pada Oktober, kembali gaji personil dibayarkan pada minggu ke-tiga. Sumber masalahnya adalah pendampingan faskel yang tidak Optimal. Di Tim Faskel Bangka Tengah saat penyusunan dokumen pencairan BLM 1 memang kondisi Tim Faskelnya sedang bermasalah. Tim Faskel tersebut telah kami minta membangun komitmen baru untuk lebih optimal dalam pendampingan. Ternyata, hanya satu orang dari 5 faskel yang memberikan komitmen tersebut sedangkan yang lain memilih mengundurkan diri. Saat ini, sudah ada Tim Faskel baru yang bertugas di Bangka Tengah. Progres Bangka Tengah juga sudah mengalami kemajuan yang signifikan.


No

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

Kepada Bupati Bangka Tengah agar memerintahkan pejabat terkait dan PJOK Kecamatan Koba dan Pangkalan Baru untuk menegur Fasilitator Kelurahan dan Koordinator BKM yang bersangkutam agar dalam membuat tanda terima bantuan dicantumkan jenis dan nilai barangnya dan nilai uang bantuannya.

Memang benar terdapat pemberian bantuan sosial ekonomi yang tanda terimanya tidak dirinci jenis dan nilai barang dan nominal uang bantuan. Hal tersebut akibat masih lemahnya SDM dan keterbatasan waktu dari KSM-KSM tersebut. Hal tersebut telah ditindak lanjuti dengan penguatan oleh Tim Faskel masih terus berjalan dan akan lebih intensif lagi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi

Tengah, ditemukan bahwa kelengkapan dokumen di BKM-BKM dan Korkor III Babel berupa rangkaian kegiatan-kegiatan pokok komponen pengembangan masyarakat dalam pelaksanaan P2KP seperti : pelaksanaan RKM, pelaksanaan RK, pelaksanaan PS, pelaksanaan pembentukan BKM, pelaksanaan PP dan pembentukan KSM sulit mendapatkannya karena tidak disusun dengan tertib dan tidak lengkap.

5.

Pedoman Umum P2KP III (halaman 96) yang menyatakan Tugas Utama Tim Fasilitator adalah melaksanakan tugas KMW ditingkat komunitas/masyarakat : Sebagai pelaksana program termasuk mencatat dan mendokumentasikan setiap perkembangan program dan melaporkannya ke KMW sebagai masukan untuk data SIM. Rincian tugas Tim Fasilitator sebagai pelaksana program dari tugas KMW ditingkat masyarakat antara lain : Mencatat dan mendokumen-tasikan semua kemajuan program dilapangan sesuai dengan format Pedoman P2KP III, SIM dan yang disediakan KMW Terdapat Pemberian Bantuan Sosial, Ekonomi Yang Tanda Terimanya Tidak Dirinci Jenis dan Nilai/Barangnya dan Nominal Uang Bantuannya. Berdasarkan hasil Audit pada beberapa BKM untuk kegiatan Sosial dan Ekonomi ditemukan bahwa pada tanda terima tidak dirinci jenis dan nilai barangnya, yaitu: 1. BKM Koba Sepakat Pada tanda terima Santunan Beasiswa, Santunan Jompo dan Santuan Fakir Miskin tidak mencamtumkan jenis barang yang diterima dan nilai nominal uang yang diterima. 2. BKM Peduli Pada tanda terima Santunan Siswa Tidak Mampu (seragam sekolah), tidak mencamtumkan jenis barang apa saja yang diterima. 3. BKM Berjaya Pada tanda terima Santunan Beasiswa, Santunan Jompo, Janda, Cacat Fisik tidak mencamtumkan jenis barang yang diterima. Kondisi ini tidak sesuai dengan Pedoman Umum P2KP-3 Bab VI Transparansi dan Akuntabilitas angka 6.1.1 huruf (c). Sebabnya Kurangnya kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia pada KSM terkait di dalam melengkapi bukti-bukti pelaksanaan kegiatan.

6.

Kebenaran formil pelaksanaan kegiatan Sosial berupa santunan yang diberikan masih kurang dapat diyakini kebenarannya. Administrasi Penyelenggaraan Buku Kas BKM Belum Dilaksanakan Secara Tertib Dari hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembukuan beberapa BKM /KSM, ditemukan hal-hal sebagai berikut : - Pada Buku Bank setiap bulannya tidak dibuat jumlah penerimaan dan pengeluarannya. - Dalam Pembukuan ke buku bank masih menggunakan pensil

Kepada Bupati Bangka Tengah agar membuat surat teguran kepada pejabat terkait dan PJOK Kecamatan Koba dan Pangkalan Baru untuk meminta Tim Fasilitator Kelurahan lebih intensif lagi dalam melakukan bimbingan cara penyelenggaraan pembukuan P2KP di BKM/KSM


No

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

Kepada Bupati Bangka Tengah agar membuat surat teguran kepada pejabat terkait dan PJOK Kecamatan Koba untuk meminta KSM/BKM Koba Sepakat membuat tanda terima lima orang penerima bantuan susulan tersebut dan diketahui KSM, BKM dan Lurah setempat.

Diakui memang terjadi ketidaktertiban administrasi dalam kegiatan tersebut dimana KSM hanya menuliskan pemanfaat yang hadir pada saat pelaksanaan yaitu sebanyak 29 orang dari 34 orang, sedangkan sisanya sebanyak 5 orang disalurkan melalui ketua RT masing-masing. Namun KSM tidak menyertakan bukti tanda terima yang harus ditandatangani oleh 5 orang tersebut melalui ketua RT. Tanda bukti telah dimintakan kepada pemanfaat oleh KSM guna melengkapi administrasi.

Kepada Bupati Bangka Tengah agar membuat surat teguran kepada PJOK Kecamatan Pangkalan Baru untuk meminta BKM Peduli membuat buku kas dan bukti pengeluaran dimaksud

KSM Sehati memang tidak memberikan laporan keuangan yang lengkap kepada BKM. Hal tersebut akibat masih lemahnya SDM dan keterbatasan waktu dari KSM-KSM tersebut. Hal tersebut telah ditindak lanjuti dengan penguatan oleh Tim Faskel masih terus berjalan dan akan lebih intensif lagi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.

- Pada Buku Kas KSM pencatatannya tidak dipisah setiap bulannya Seharusnya pengerjaan buku kas berpedoman dengan ketentuan yang berlaku Sebabnya Kurangnya kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia pada KSM terkait

7.

Data yang disajikan tidak akurat dalam buku kas BKM/KSM. Kurang Tertibnya Administrasi Pada Penyaluran Santunan Bea Siswa Pada BKM Koba Sepakat Dari hasil audit pada BKM Koba Sepakat terdapat perbedaan jumlah penerima santunan bea siswa dengan bukti tanda terimanya, yaitu pada pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa sebanyak 34 orang @ Rp 200.000,- dengan total Rp 6.800.000,- sedangkan bukti tanda terima bantuan hanya 29 orang yang menerima bantuan beasiswa tersebut sehingga terjadi selisih sebanyak 5 orang @ Rp 200.000,- dengan total Rp 1.000.000,Seharusnya dana yang diterima oleh KSM dari BKM untuk kegiatan santunan beasiswa sesuai dengan realisasi kepada penerima santunan yang berhak. Sebabnya Kelalaian ketua KSM dalam pengelolaan dana BLM Kebenaran formil pelaksanaan kegiatan bantuan masih kurang dapat diyakini

8.

Pelaksanaan Kegiatan Tidak Didukung dengan Buku Kas dan Bukti-bukti Pengeluaran. Dari hasil audit terhadap BKM Peduli Desa Tanjung Gunung ditemukan bahwa pada laporan Akhir Kegiatan KSM Sehati dengan Jenis Kegiatan Santunan Sembako dan Uang kepada Lansia tidak membuat buku kas dan bukti-bukti pengeluarannya. Seharusnya setiap kegiatan yang menggunakan uang negara harus didukung dengan bukti-bukti pengeluaran dan pembukuan yang baik. Sebabnya Kurangnya kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia pada KSM terkait

9.

Data yang disajikan menjadi tidak akurat. Terdapat Kegiatan Pelatihan Perbengkelan pada BKM Koba Sepakat Yang Belum Dilaksanakan. Dari hasil Audit terhadap BKM Koba Sepakat Kelurahan Koba, ditemukan bahwa untuk Komponen Kegiatan Ekonomi berupa Pelatihan Perbengkelan sampai dengan saat Audit dilakukan belum dilaksanakan oleh KSM yang bersangkutan, namun dana BLMnya sebesar Rp 10.000.000,- telah diserahkan oleh Koordinator BKM kepada Ketua KSM ( saudara Saprin) tertanggal 4 April 2007. Hal ini bertentangan dengan lampiran 1 SPPB-Persyaratan Umum Perjanjian

Kepada Bupati Bangka Tengah agar membuat surat teguran kepada PJOK Kecamatan Koba untuk meminta BKM Koba Sepakat segera melaksanakan kegiatan tersebut.


No

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

Penyaluran Bantuan huruf B Tanggungjawab 1. Tanggungjawab BKM huruf (h) dan 2. Tanggungjawab KSM/Panitia huruf (a), (b). Sebabnya kelalaian pengurus BKM. Akan menghambat pelaksanaan kegiatan P2KP III karena tanpa adanya pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan oleh KSM yang bersangkutan maka BKM tersebut tidak akan dapat memperoleh pencairan dana tahap berikutnya.

4. KABUPATEN BANGKA No.

KONDISI

REKOMENDASI

1.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Belum Membuat Pertanggungjawaban Atas Pekerjaan Yang Telah Mencapai 100% Kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dari BKM yang menjadi sampel audit; yaitu di Kelurahan Parit Padang, Srimenanti, Karya Makmur dan Air Ruai; sebagian besar KSM yang merupakan unit pelaksana kegiatan pada BKM belum menyampaikan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah mencapai 100% kepada BKM.

Atas permasalahan ini auditor merekomendasikan kepada Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali agar berkoordinasi dengan Tim Fasilitator Kelurahan 29 Kabupaten Bangka untuk lebih mengintensifkan pembinaan kepada seluruh KSM pelaksana kegiatan P2KP III yang ada di Kabupaten Bangka sehingga mampu untuk membuat pertanggungjawaban pekerjaan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Menurut pedoman pencairan dana tahap 2 sebesar 50 % ke rekening BKM hanya dapat dilaksanakan apabila: 1) berdasarkan verifikasi KMW terhadap kinerja, transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana BLM tahap 1 menunjukkan hasil yang memuaskan, 2) 95% dana tahap I telah dimanfaatkan, 3) kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan untuk didanai BLM Tahap 2 telah diverifikasi oleh Fasilitator dan KMW, 4) proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana tahap 2 telah disetujui oleh rapat BKM.

TANGGAPAN

Permasalahan ini disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia di KSM-KSM yang ada. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki tingkat pendidikan yang memadai sehingga mengalami kesulitan di dalam penyusunan pertanggungjawaban pekerjaan. Hal ini akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan P2KP III karena tanpa adanya pertanggung jawaban dari pelaksanaan pekerjaan oleh KSM maka BKM tidak akan dapat memperoleh pencairan dana tahap berikutnya.

2.

Terdapat Ketidakcermatan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Keuangan KSM Giat Berkarya Kelurahan Karya Makmur Dari hasil pemeriksaan terhadap buku kas KSM Giat Berkarya Kelurahan Karya Makmur, auditor menemukan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh KSM kurang tepat. Terdapat pencatatan pengeluaran pengobrasan kain praktek 32 yard @ Rp

Atas permasalahan ini auditor merekomendasikan kepada PJOK Kecamatan Pemali untuk : 1. berkoordinasi dengan Tim Fasilitator 29 Kabupaten Bangka di dalam meningkatkan pembinaan administrasi terhadap BKM dan KSM yang ada di wilayah Kecamatan

Memang benar bahwa biaya pengobrasan berasal dari swadaya, namun pada pembukuan ditulis sebagai dana BLM P2KP. Perbaikan telah dilakukan pada pembukuan. Selanjutnya mengenai pengeluaran biaya


No.

KONDISI

REKOMENDASI

TANGGAPAN

5.000,- pada tanggal 23 April 2007 dengan total pengeluaran Rp 160.000,-. Berdasarkan hasil konfirmasi auditor dengan peserta kursus menjahit yang dilaksanakan KSM Giat Berkarya diperoleh informasi bahwa biaya pengobrasan kain praktek tidak berasal dari KSM, melainkan dibayar sendiri oleh peserta sehingga seharusnya tidak ada pengeluaran KSM untuk itu.

Pemali, 2. memerintahkan KSM Giat Berkarya untuk melakukan koreksi terhadap pembukuan yang mereka laksanakan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

konsumsi, KSM telah mengembalikan dana yang terpakai untuk konsumsi tersebut kepada BKM

Atas permasalahan ini auditor merekomendasikan kepada PJOK Kecamatan Pemali untuk : 1. berkoordinasi dengan Tim Fasilitator 29 Kabupaten Bangka di dalam meningkatkan pembinaan administrasi terhadap BKM dan KSM yang ada di wilayah Kecamatan Pemali, 2. memerintahkan KSM Giat Berkarya untuk melakukan koreksi terhadap pembukuan yang mereka laksanakan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Memang benar hal tersebut terjadi yang diakibatkan keterbatasan pengetahuan KSM akan pentingnya dokumen-dokumen bukti pelaksanaan kegiatan yang salah satunya adalah absensi. Setelah pendampingan faskel dioptimalkan, KSM tersebut telah melengkapi kelengkapan administrasinya.

Seharusnya KSM Giat Berkarya melakukan pembukuan secara cermat sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan P2KP Hal ini disebabkan oleh kelalaian KSM Giat Berkarya yang tidak melaksanakan pembukuan secara cermat Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif sebesar Rp 160.000,- yang tercatat di dalam pembukuan

3.

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tata Boga dan Ketrampilan Bengkel Motor Tidak Didukung dengan Absensi Peserta Pelatihan Dari hasil audit atas pelaksanaan P2KP III di Kelurahan Air Ruai, terdapat kegiatan pelatihan yang tidak didukung dengan absensi peserta pelatihan. Kegiatan pelatihan tersebut adalah pelatihan tata boga dan ketrampilan bengkel motor. Pada kegiatan pelatihan tata boga, KSM yang melaksanakan kegiatan tersebut telah menyusun laporan akhir kegiatan walaupun laporan tersebut belum diverifikasi oleh faskel. Di dalam laporan tersebut belum dilampirkan absensi peserta selama mengikuti pelatihan sehingga bukti formil yang mendukung kebenaran pelaksanaan kegiatan masih kurang. Pada kegiatan pelatihan bengkel motor, KSM yang melaksanakan kegiatan belum menyusun laporan akhir kegiatan sampai dengan saai audit di lapangan. Pertanggungjawaban yang telah disampaikan kepada BKM baru sebatas kwitansi yang telah diberikan kepada sekretaris BKM Kelurahan Air Ruai. Seharusnya KSM Giat Berkarya melakukan pembukuan secara cermat sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan P2KP Hal ini disebabkan oleh kelalaian KSM Giat Berkarya yang tidak melaksanakan pembukuan secara cermat Akibatnya terdapat pengeluaran fiktif sebesar Rp 160.000,- yang tercatat di dalam pembukuan

4.

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tata Boga dan Ketrampilan Bengkel Motor Tidak Didukung dengan Absensi Peserta Pelatihan Dari hasil audit atas pelaksanaan P2KP III di Kelurahan Air Ruai, terdapat kegiatan

Atas permasalahan ini auditor merekomendasikan kepada PJOK Kecamatan Pemali untuk berkoordinasi dengan Tim Fasilitator 29 Kabupaten Bangka di dalam meningkatkan

SDM yang rendah, belum terbiasanya menggunakan pembukuan dalam setiap transaksi dan keterbatasan waktu dalam belajar membutuhkan waktu pembelajaran yang tidak sebentar menuju tingkat pemahaman dan kesadaran akan pembukuan sesuai dengan standar P2KP. Akibatnya dalam proses pembelajaran tersebut beberapa hal memang terjadi seperti pencatatan yang tidak tertib, tidak tepat waktu dan masih menggunakan pensil. Penggunaan pensil sendiri bertujuan seandainya terjadi kesalahan maka masih bisa diperbaiki karena masih dalam tahap belajar. Tim Faskel selalu melakukan pendampingan untuk penguatan agar pembukuan dimasyarakat sesuai dengan standar P2KP.


No.

KONDISI

REKOMENDASI

pelatihan yang tidak didukung dengan absensi peserta pelatihan. Kegiatan pelatihan tersebut adalah pelatihan tata boga dan ketrampilan bengkel motor. Pada kegiatan pelatihan tata boga, KSM yang melaksanakan kegiatan tersebut telah menyusun laporan akhir kegiatan walaupun laporan tersebut belum diverifikasi oleh faskel. Di dalam laporan tersebut belum dilampirkan absensi peserta selama mengikuti pelatihan sehingga bukti formil yang mendukung kebenaran pelaksanaan kegiatan masih kurang. Pada kegiatan pelatihan bengkel motor, KSM yang melaksanakan kegiatan belum menyusun laporan akhir kegiatan sampai dengan saai audit di lapangan. Pertanggungjawaban yang telah disampaikan kepada BKM baru sebatas kwitansi yang telah diberikan kepada sekretaris BKM Kelurahan Air Ruai.

pembinaan administrasi terhadap BKM dan KSM yang ada di wilayah Kecamatan Pemali sehingga mampu membuat pertanggungjawaban kegiatan dengan didukung bukti pendukung secara lengkap

Seharusnya di dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh KSM harus dilengkapi bukti yang memadai, termasuk absensi para peserta selama mengikuti pelatihan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia pada KSM terkait di dalam melengkapi bukti-bukti pelaksanaan kegiatan Akibatnya kegiatan pelatihan belum dapat dipertanggungjawabkan karena bukti formal pendukung belum lengkap

TANGGAPAN

Lampiran Tanggapan Temuan BPKP

Recommend Documents