Lampiran Tanggapan Temuan BPKP TEMUAN AUDIT TAHUN ANGGARAN 2006 PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN II (P2KP II) IDA CREDIT NO. 4063-IND DAN LOAN IBRD NO. 4779-IND KMW 7 ( BENGKULU) 1. KABUPATEN BENGKULU UTARA No 1.
KONDISI Penyelesaian Program BLM Tahap I P2KP mengalami Keterlambatan Berdasarkan jadual rencana pelaksanaan P2KP dari KMW VII, seharusnya bulan Februari 2007 sudah dilakukan pencairan BLM II dan bulan April 2007 pencairan BLM III. Hal ini disebabkan antara lain: (1) Pelaksanaan kegiatan P2KP mengalami keterlambatan. Sesuai jadual pencairan dana seharusnya bulan Oktober 2006, baru terealisasi bulan Desember 2006, (2) Lemahnya kemampuan SDM KSM dan BKM, meskipun sudah ada bantuan pendampingan pembukuan dari Faskel, namun pembukuan dan laporan pertanggungjawaban belum dapat disusun scara cepat, (3) Masih ada KSM yang belum menggunakan dana BLM I atau kegiatannya sedang berjalan sehingga pertanggunjawabannya belum selesai, dan (4) Belum adanya Tim Ahli infrastruktur sehingga pendampingan Faskel kepada BKM dan KSM untuk pekerjaan infrastruktur kurang effektif yang berdampak pada keterlambatan penyelesaian LPJ KSM infrastruktur.
REKOMENDASI
TANGGAPAN
Atas permasalahan tersebut, kami merekomendasikan kepada Korkot agar Faskel melakukan percepatan proses penyusunan Laporan Kegiatan /LPJ KSM dan BKM, dengan cara mendorong KSM untuk segera menyelesaikan pekerjaan/kegiatan dengan memberikan target waktu batas akhir penyelesaian pekerjaan dan mengintensifkan pendampingan pembukuan dan penyusunan LPJ KSM /BKM
a. Terkait dengan kelambatan pelaksanaan P2KP-3 merupakan dampak dari kebijakan secara nasional tentang mobilisasi KMW P2KP-3 b. Terkait dengan SDM KSM yang lemah sehingga berdampak pada kelambatan penyusunan LPJ kegiatan maka koorkot telah menginstruksikan kepada faskel untuk lebih intesif mendampingi masyarakat. Juga untuk meningkatkan kapasitas pendampingan secara periodik dilakukan coaching penguatan bagi faskel serta coaching klinik oleh faskel kepada KSM secara kontinyu. c. Pada bulan Maret 2007, seiring dengan pelaksanaan PNPM P2KP, maka telah dilakukan perubahan komposisi tim faskel sehingga setiap tim faskel terdapat satu orang faskel teknik.
Atas permasalahan ini, kami merekomendasikan kepada : (1) PJOK untuk menginstruksikan BKM agar memerintahkan masing-masing KSM termasuk KSM Jorong memanfaatkan sisa dana tersebut untuk menyelesaikan kekurangan volume pekerjaan sehingga sesuai dengan target dalam proposal dan (2) Korkot untuk meningkatkan peran Faskel agar lebih aktif membimbing dan memfasilitasi kegiatan KSM khususnya KSM lingkungan sehingga dapat mengurangi kesalahan pelaksanaan kegiatan
Sketsa gambar dan RAB yang dibuat oleh KSM sangat sederhana dan belum mengacu pada SNI atau BOW. Hal ini terjadi karena pada saat penyusunannya belum ada kerangka acuan/TOR/SOP terkait dengan hal itu. Hal ini juga ditambah dengan belum tersedianya TA infrastruktur di KMW. Sesuai dengan konsolidasi dengan faskel teknik dan seluruh SF, RAB disusun dengan melakukan konversi harga bahan dan upah sesuai dengan kondisi lokal desa.
Akibatnya pemanfaatan dana Program P2KP BLM Tahap II menjadi terlambat.
2
Tidak ada Standar Pedoman yang menjadi Acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Infrastruktur Berdasarkan hasil audit atas RAB kegiatan infrastruktur /KSM lingkungan, ternyata sketsa gambar pekerjaan dan RAB disusun dengan sangat sederhana dan tidak mengacu pada pedoman teknis pekerjaan yang biasanya diberlakukan di dinas PU seperti analisa BOW atau SNI, sehingga terjadi ketidakseragaman metode penyusunan RAB pekerjaan infrastruktur antara KSM satu dengan yang lainnya. Seharusnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target volume pekerjaan yang tercantum dalam proposal kegiatan Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari KSM dan BKM mengenai mekanisme pengelolaan sisa dana kegiatan
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
Atas permasalahan ini, kami merekomendasikan kepada Korkot agar (1) meningkatkan peran Faskel sebagai pengarah dalam rembug desa sehingga penetapan rogram /kegiatan tepat sasaran yaitu diperuntukan untuk keluarga miskin dan (2) memperkuat pemahaman BKM tentang tupoksinya khususnya kewenangan BKM untuk mengalihkan/membatalkan pekerjaan yang tidak tepat sasaran
Sesuai dengan hasil pertemuan dengar pendapat dan klarifikasi antara BKM, Tim Auditor Propinsi Bengkulu di balai desa sunda kelapa, bahwa pekerjaan gorong-gorong di Rt 01 dan Rt 02 telah tepat sasaran karena pada saat tahapan pemetaan swadaya warga menyepakati perlu dibuatkan gorong-gorong karena prioritas untuk kepentingan warga miskin yang punya lahan pertanian diseberang lahan sawit. Disamping itu untuk memperlancar transportasi karena kondisi saat ini sering terjadi banjir/genangan air sehingga selalu terancam gagal panen.
Akibatnya risiko keamanan dana dan potensi inefektifitas pemanfaatan sisa dana meningkat
3
Terdapat Kegiatan KSM Lingkungan (KSM Maju Mandiri) dengan BKM Bangkit Mandiri di Desa Sunda Kelapa tidak tepat sasaran Penggunaan Dana BLM Tahap I di Desa Sunda Kelapa dengan BKM Bangkit Mandiri, salah satunya adalah kegiatan lingkungan yang dijalankan oleh KSM Maju Mandiri. KSM Maju mandiri melakukan kegiatan pembuatan gorong-gorong di RT 01, RT 02, dan RT 03 dengan jumlah dana sebesar Rp 4.341.400,00. Lokasi pembuatan gorong-gorong di RT 03 telah sesuai di lokasi masyarakat miskin , namun kegiatan pembuatan gorong –gorong di RT 01 dan RT 02 di lokasi kebun sawit milik orang kaya. Seharusnya sesuai dengan tujuan P2KP untuk pemberdayaan masyarakat miskin, maka pembuatan gorong-gorong diperuntukan di lokasi masyarakat miskin dan masyarakat pemilik kebun sawit seharusnya mampu berswadaya membuat gorong-gorong yang diperlukan untuk kelancaran usaha kebun sawitnya Hal tersebut disebabkan penetapan sasaran alokasi kegiatan pembuatan gorong-gorong pada waktu rembug desa tidak berdasarkan kriteria sasaran KK miskin namun didasarkan azas pemerataan yaitu pembagian jatah kegiatan ke masing-masing RT. Akibatnya masyarakat miskin sekitar kehilangan kesempatan memanfaatkan dana P2KP tersebut dan kegiatan pembuatan goronggorong di RT 01 dan RT 02 tidak efektif
4
Terdapat pekerjaan pembuatan gorong-gorong yang tidak tepat guna Di desa Sunda Kelapa terdapat dua kegiatan pembuatan gorong-gorong yang dijalankan oleh dua KSM yang tidak tepat guna. Pembuatan goronggorong oleh KSM Teratai Dusun IV Talang Kedurang dengan Dana BLM sebasar Rp 2.000.000,00 dilakukan tidak sesuai dengan kondisi jalan yaitu lebar gorong –gorong yang dibuat adalah 2,5 meter sedangkan lebar jalannya adalah 4 meter. Demikan halnya dengan KSM Cipta Jaya Dusun IV Talang Kedurang pembuatan gorong-gorong dengan dana Rp 2.063.800,00 dengan labar Gorong-gorong 3,10 meter sedangkan lebar jalannya 4 meter. Proposal kegiatan ini tidak dilengkapi dengan gambar rencana. Seharusnya kegiatan infrastruktur disusun dengan gambar rencana yang akurat yang memenuhi syarat teknis pekerjaan infrastruktur
Penetapan kegiatan telah dilakukan melalui mekanisme rembug penyusunan Berita Acaa Penentuan Prioritas Kegiatan (BAPPUK) yang dihadiri oleh BKM, KSM dan Kepala desa sebagai wakil aparat pemerintah.
Atas permasalahan ini, kami merekomendasikan kepada Korkot a. agar (1) meningkatkan bimbingan teknis kepada masyarakat khususnya KSM Lingkungan dan (2) mengintensifkan pendampingan oleh Faskel teknik infrastruktur kepada KSM –KSM tersebut untuk meningkatkan swadaya masyarakat dalam memperbaiki gorong-gorong supaya sesusai dengan lebar jalan sehingga pekerjaan tersebut menjadi tepat guna
Pembuatan gorong-gorong di dusun 04 talang Kedurang yang dilaksanakan oleh KSM teratai dengan dana BLM sebesar Rp. 2000.000,00 dilakukan tidak sesuai dengan kondisi jalan yaitu lebar gorong-gorong yang dibuat adalah 2.5 meter sedangkan lebar jalan adalah 4 meter. Keputusan Rapat, bahwa KSM Teratai telah benar melaksanakan kegiatan pembuatan gorong-gorong tersebut dengan mengambil pedoman pengukuran jalan titik Nol di ujung Kampung Talang Kedurang adalah 2,5 meter. Sehingga KSM dalam melaksanakan pekerjaannya sudah sesuai prosedur dan
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No
KONDISI
REKOMENDASI
Hal ini disebabkan kurangnya bimbingan teknis Faskel kepada KSM Lingkungan dan kurangnya monitoring/pengawasan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp5.582.200,00 pada pelaksanaan pekerjaan infrastruktur oleh KSM lingkungan Berdasarkan pemeriksaan fisik atas pekerjaan infrastruktur di desa Gunung Selan dan desa Air Merah terdapat kekurangan volume pekerjaan. Adapun hasil pemeriksaan fisik adalah sebagai berikut : (1) Desa Gunung Selan: a. KSM Bidadari , lokasi Muara Tebing, realisasi kegiatan rehab jalan sepanjang 13,20 meter sedangkan dalam proposal panjang rehab jalan adalah 25 meter dengan dana Rp 3.000.000,00 dan b. KSM Mawar, lokasi Telaga Dewa , realisasi kegiatan pembuatan siring dengan volume panjang 44 meter sedangkan dalam proposal panjang siring adalah 50 meter dengan dana Rp 5.385,000,00. Disamping itu, pekerjaan ini direalisasikan di pekarangan pribadi personil KSM, dan (2) Desa Air Merah di KSM Jorong, realisasi pembuatan siring sepanjang 168 meter sedangkan dalam proposal panjang rahab siring adalah 200 meter dengan dana Rp 22.000.000,00 sementara masih terdapat sisa dana di KSM sebesar Rp 1.085.000,00 yang belum disetorkan ke BKM. Seharusnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target volume pekerjaan yang tercantum dalam proposal kegiatan Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari KSM dan BKM mengenai mekanisme pengelolaan sisa dana kegiatan Akibatnya risiko keamanan dana dan potensi inefektifitas pemanfaatan sisa dana meningkat
ketentuan yang berlaku. Pembuatan gorong-gorong di Dusun 04 Talang Kedurang yang dilaksanakan oleh KSM Cipta jaya dengan dengan dana BLM sebesar Rp. 2.063.800,- dilakukan tidak sesuai dengan kondisi jalan yaitu lebar gorong-gorong yang dibuat adalah 3,10 meter sedangkan lebar jalannya adalah 4 meter. Keputusan rapat, bahwa pengakuan warga masyarakat pada umumnya yang tinggal di dusun 03 dan dusun 04 benar jalan tersebut lebarnya adalah 2,5 – 3 meter. Sehingga KSM Cipta Jaya telah berpedoman kepada kondisi riil tersebut. Terkait dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan KSM Bidadari dan KSM Mawar di desa Gunung Selan, dimana terdapat kekurangan volume, maka telah dilakukan rembug antara BKM dan KSM dengan di fasilitasi oleh tim fasilitator, maka disepakati untuk melakukan penambahan volume pekerjaan sehingga sesuai dengan RAB diproposal. Terkait dugaan pembangunan siring dilokasi pekarangan pribadi, maka disepakati dalam pertemuan BKM dan KSM untuk memberikan saluran pembuangan dari luar sehingga warga lainnya mendapat manfaat siring tersebut untuk membuang limbah dan aliran air dari pekarangan.
b.
Akibatnya kegiatan pembuatan gorong- goring tidak tepat guna dimana terjadi erosi tanah sekitar jalan yang masuk kedalam lubang gorong-gorong serta mempersulit pengguna jalan dengan kendaraan bermotor untuk melintas dengan lancar
5
TANGGAPAN
Atas permasalahan ini, kami merekomendasikan kepada : (1) PJOK untuk menginstruksikan BKM agar memerintahkan masing-masing KSM termasuk KSM Jorong memanfaatkan sisa dana tersebut untuk menyelesaikan kekurangan volume pekerjaan sehingga sesuai dengan target dalam proposal dan (2) Korkot untuk meningkatkan peran Faskel agar lebih aktif membimbing dan memfasilitasi kegiatan KSM khususnya KSM lingkungan sehingga dapat mengurangi kesalahan pelaksanaan kegiatan
Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan infrastruktur pembutan siring oleh KSM Jorong, maka telah dilakukan pertemuan klarifikasi antara BKM dan KSM Jorong. Hasil pertemuan, menyepakati untuk melakukan penambahan volume pekerjaan siring tersebut. Kesepakatan dituangkan ke dalam berita Acara Koorkot telah menginstruksikan kepada tim Faskel dan faskel teknik untuk memfasilitasi
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No
6
KONDISI
Terdapat sisa dana kegiatan yang belum disetorkan kembali ke BKM Di desa Air Merah, terdapat sisa dana kegiatan dari KSM Pasar Lama yang belum disetorkan ke BKM sebesar Rp 150.000,00 yaitu sisa dari dana Rp 2.500.000,00 yang terealisasi sesuai SPJ sebesar Rp 2.350.000,00. Seharusnya sisa dana kegiatan KSM disetorkan kembali ke BKM Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari KSM dan BKM mengenai mekanisme pengelolaan sisa dana kegiatan Akibatnya risiko keamanan dana dan potensi inefektifitas pemanfaatan sisa dana meningkat.
REKOMENDASI
Atas permasalahan ini, kami merekomendasikan kepada PJOK dan Korkot agar KSM Pasar Lama segera menyetorkan kembali sisa dana kegiatan ke BKM.
TANGGAPAN penghitungan ulang RAB pekerjaan sehingga KSM dapat segera menyelesaikan kekurangan volume pekerjaan. Sesuai dengan hasil musyawarah antara BKM dan KSM terkait dengan sisa BLM sebesar Rp. 150.000 telah dikembalikan kepada BKM melalui sekretariat BKM di desa Air Merah.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP 2. KABUPATEN REJANG LEBONG No 1
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
Dari hasil audit atas pelaksanaan kegiatan P2KP di Desa Turan Baru yang dibiayai dari dana BLM tahap I, ditemui beberapa penyimpangan sebagai berikut : 1) kelebihan pengeluaran pasir senilai Rp. 2.459.050,00. 2) Dana BLM digunakan untuk konsumsi pekerja sebesar Rp. 950.000,00. 3) Pertanggungjawaban pembayaran upah kegiatan pembangunan MCK tidak sesuai dengan sebenarnya sebesar Rp. 360.000,00. 4) Pertanggungjawaban sebesar Rp. 1.047.500,00 untuk kegiatan pelatihan menjahit, tidak sesuai dengan sebenarnya. 5) Pelaksanaan kegiatan santunan, telah direalisasikan sebesar Rp. 4.950.000,00 santunan jompo untuk 33 orang, sedangkan sebesar Rp. 3.552.000,00 belum dilaksanakan, dan dana tersebut berada di rekening BKM. 6) Terjadi kemahalan harga pengadaan komputer yang digunakan dalam rangka pelatihan komputer sebesar Rp. 350.000,00
PJOK Kecamatan Curup dan Korkot agar: 1) Melakukan verifikasi atas ketidak-wajaran pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 5.166.550,00. 2) Meminta pertanggungjawaban se-besar Rp. 256.600,00 oleh KSM Mitra Mesin Jahit. 3) Menginstruksikan kepada Faskel agar meningkatkan pendampingan dalam menyusun RAB atas kegiatan yang diusulkan KSM. 4) Menginstruksikan BKM dan Faskel untuk lebih cermat melakukan verifikasi usulan, melakukan klarifikasi kepada KSM dan BKM apabila RAB yang tercantum kurang jelas atau kurang terinci, melakukan survei harga atas pengadaan yang tercantum dalam usulan kegiatan kegiatan, menghitung kebutuhan bahan yang wajar sesuai dengan standar untuk pekerjaan prasarana fisik, sehingga meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan.
Untuk pembuatan jalan rabat beton yang dilaksanakan oleh KSM Mekar Pembangunan, dari hasil audit atas pelaksanaan kegiatan maka ditemukan ketidakwajaran mengenai pasir. Maka setelah dilakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap KSM pelaksana yang didampingi koordinator BKM ada kesalahan dalam hal perhitungan antara catatan pasir dengan semen/ terjadi salah pencatatan dalam LPJ KSM.
Sesuai pedoman P2KP dan RAB yang tercantum dalam usulan kegiatan, dana BLM tahap I digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana lingkungan yang komponennya terdiri dari bahan dan upah sesuai standar, untuk kegiatan sosial dan ekonomi, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan realisasi pengeluaran yang sebenarnya 1) Kurangnya pendamping-an dan pengawasan oleh fasilitator kelurahan (Faskel) dalam pelaksanaan kegiatan sehingga memberikan peluang terjadinya beberapa penyimpangan tersebut. 2) Verifikasi yang dilaksana-kan oleh BKM dan Faskel terhadap RAB yang tercantum dalam usulan kegiatan tidak dilakukan dengan cermat. 3) Tidak efektifnya sosialisasi yang dilakukan faskel sehingga tidak menimbulkan kesadaran masyarakat Desa Turan Baru bahwa dana BLM hanya merupakan stimulan dalam rangka pembelajaran tridaya, bukan merupakan tujuan utama adanya P2KP
Semua sudah dibayar sesuai dengan ketentuan/ sudah dibayarkan ke pelatih menjahit Setelah kami cek di LPJ KSM tidak ada uang konsumsi. Untuk KSM Mekar Maju MCK pelaporan pertanggungjawaban kegiatan yang diinformasikan kepada tim audit oleh salah satu pekerja memang benar upah untuk jalan rabat beton Rp. 20.000,00 dan untuk upah MCK Rp. 30.000,00. Sudah dilakukan konfirmasi kepada KSM Cakrawala tentang pengadaan komputer, berdasarkan kuitansi dan pernyataan dari pemilik toko bahwa Komputer dibeli pada tanggal 14 Pebruari 2007 dengan harga Rp. 1.825.000. Harga komputer di Curup lebih mahal dari harga di bengkulu. Korkot sudah menginstruksikan kepada BKM dan Faskel agar untuk kegiatankegiatan yang akan datang dilakukan verifikasi dan survei harga terlebih dahulu dengan tetap mempertimbangkan segi kemanfaatan/efisien.
Tujuan P2KP untuk memberdayakan kelompok masyarakat Desa Turan Baru, tidak tercapai, dan keuangan BKM dirugikan sebesar Rp. 5.166.550,00
Untuk 23 KK miskin dana santunan sudah diberikan, yaitu pada tanggal 19 agustus 2007 Bersamaan dengan kegiatan BLM II 2
Dari hasil audit atas pelaksanaan P2KP di Desa Tabarenah, ditemui bahwa
PJOK Kecamatan Curup agar menginstruksikan KSM Cerdas
Sudah dilakukan klarifikasi ke KSM
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
dalam rangka kegiatan pelatihan pelaksana KSM Cerdas, diadakan 2 unit PC Intel pentium III 500 MHz, namun dari hasil pemeriksaan fisik, prosesor yang terpasang pada komputer adalah Intel Pentium II
melalui koordinator BKM, mengganti prosesor yang terpasang menjadi Intel Pentium III 500 MHz
Cerdas Desa Tabarenah, KSM siap mengganti sesuai usulan awal yaitu Intel Pentium III
PJOK Kecamatan Curup dan Korkot agar memerintahkan Koordinator BKM, dan faskel untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi kewajaran harga atas RAB yang diusulkan KSM
Sudah dilakukan konfirmasi kepada KSM Cakrawala tentang pengadaan komputer, berdasarkan kuitansi dan pernyataan dari pemilik toko bahwa Komputer dibeli pada tanggal 14 Pebruari 2007 dengan harga Rp. 1.825.000. Harga komputer di Curup lebih mahal dari harga di bengkulu. Korkot sudah menginstruksikan kepada BKM dan Faskel agar untuk kegiatankegiatan yang akan datang dilakukan verifikasi dan survei harga terlebih dahulu dengan tetap mempertimbangkan segi kemanfaatan/efisien. Maka dari hasil konfirmasi di Desa Suka Marga karena kurangnya sumber daya manusia untuk pelaksanaan kegiatan lingkungan dan disebabkan lokasi pelaksanaan yang berdekatan. Namun ke depan akan dilakukan sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat lebih peduli dan mau memanfaatkan waktu dan tenaganya untuk masyarakat, serta tidak akan meloloskan KSM yang anggota KSM nya menjadi anggota KSM di KSM lain/double.
Barang hasil pengadaan, sebelum di lakukan serah terima, harus dilakukan pemeriksaan fisik secara cermat untuk meyakinkan bahwa barang yang diserahkan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang diinginkan Kurangnya ketelitian KSM dalam melakukan pemeriksaan atas komputer yang diadakan Akibatnya kualitas komputer yang diadakan tidak sesuai dengan yang diinginkan 3
Dari hasil audit atas pelaksanaan P2KP dari dana BLM tahap I di Kelurahan Banyumas, dilaksanakan kegiatan pelatihan komputer dana BLM Rp. 10.500.000,00 dengan pelaksana KSM Cakrawala Dalam rangka pelatihan tersebut dilakukan pengadaan 2 unit komputer pentium IV dan 1 unit pentium III sebesar Rp. 8.500.000,00. Dari hasil konfirmasi harga, diketahui bahwa harga komputer tersebut sebesar Rp. 7.875.000,00. Sesuai pedoman P2KP, atas usulan kegiatan KSM, dilakukan verifikasi kelayakan usulan tersebut oleh BKM dan Faskel Sebabnya Verifikasi usulan KSM oleh BKM dan Faskel tidak dilakukan dengan cermat Terjadi kemahalan harga sebesar Rp. 625.000,00 (Rp. 8.500.000 – Rp. 7.875.000)
4
Dari hasil audit atas pembentukan KSM, dijumpai adanya satu orang yang sama menjadi anggota lebih dari satu KSM dengan jenis kegiatan yang sama, yaitu sebanyak 8 orang di Desa Suka Marga Menurut pedoman P2KP, substansi mendasar dalam pembentukan KSM adalah adanya kesamaan kepentingan dan atau kebutuhan dari anggota KSM yang akan berkelompok Sebabnya Kurangnya peran fasilitator kelurahan dalam melakukan pendampingan dan verifikasi atas kelayakan pembentukan KSM oleh BKM Tujuan pembentukan KSM tidak tercapai
PJOK Kecamatan Curup dan Korkot agar menginstruksikan BKM dengan didampingi faskel meninjau ulang kelayakan KSM-KSM yang satu orang atau lebih anggotanya menjadi anggota KSM lain
