TANGGAPAN

File as of 21 Juni 2015. Belum untuk dipublikasikan

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK Dasar Pertimbangan Pembentukan RPP untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; Ketentuan Umum (Pasal 1) Definisi: [sedang dalam perumusan]

Lingkup pengaturan perdagangan melalui sistem elektronik (Pasal 2) [sedang dalam perumusan]

MASUKAN/TANGGAPAN


Prinsip perdagangan melalui sistem elektronik (Pasal 3): Dalam melakukan Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, para pihak harus memperhatikan prinsip sebagai berikut: a. Itikad baik; b. Kehati-hatian; c. Transparansi; d. Keterpercayaan; e. Akuntabilitas; dan f. Keseimbangan. Yurisdiksi Dalam Elektronik:

Transaksi

Perdagangan

Melalui

Sistem

Terhadap Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Di Dalam Negeri Dan Di Luar Negeri Yang Menyangkut Kepentingan Nasional Berlaku Hukum Indonesia (Pasal 4).


Pasal 5 (1) Pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa yang berlaku bagi transaksi perdagangan secara elektronik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan kesepakatan para pihak, sepanjang posisi tawar menawar para pihak seimbang. (2) Dalam hal transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan antar pelaku usaha tidak ditentukan secara tegas pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketanya dalam Kontrak Elektronik, berlaku hukum Indonesia dan menunjuk pengadilan negeri Jakarta Pusat sebagai forum penyelesaian sengketa. (3) Dalam hal transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan antar pelaku usaha dengan konsumen yang berada di Indonesia, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia. Lingkup Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik: Pasal 6 Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Merupakan Hubungan Hukum Privat Yang Dapat Dilakukan Antara: a. Pelaku Usaha Dengan Pelaku Usaha; b. Pelaku Usaha Dengan Konsumen; c. Pribadi Dengan Pribadi; d. Pribadi Dengan Pelaku Usaha; e. Penyelenggara Negara Dengan Pelaku Usaha, Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.


Pasal 7 (1) Penawaran dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat dilakukan secara umum atau terbatas. (2) Terhadap penawaran yang dilakukan secara umum berlaku hukum Indonesia. (3) Terhadap penawaran yang dilakukan secara terbatas antar pelaku usaha, sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak, maka pilihan hukum dan pilihan forum yang berlaku adalah hukum Indonesia sesuai wilayah hukum peradilan umum yang berwenang mengadili sengketa perniagaan. Syarat Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik:

Pasal 8 (1) Para Pihak Harus Memiliki, Mencantumkan Atau Menyampaikan Identitas Hukum Yang Jelas. File as of 21 Juni 2015. Belum untukSubyek dipublikasikan Setiap Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Pasal 8 (1) Para Pihak Harus Memiliki, Mencantumkan Atau Menyampaikan Identitas Subyek Hukum Yang Jelas. (2) Setiap Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Bersifat Lintas Negara Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang–Undangan Yang Mengatur Ekspor Atau Impor. (3) Para Pihak Menggunakan Sistem Elektronik Yang Akuntabel.


Pasal 9 (1) Setiap orang yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atas barang dan/atau jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional harus mendapatkan security clearance dari instansi yang berwenang di bidang keamanan dan pertahanan nasional. (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10 (1) Dalam hal pembeli tidak mengetahui bahwa barang dan/atau jasa yang dibeli berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional, maka kewajiban mendapatkan security clearance menjadi beban dan tanggung jawab Pedagang. (2) Dalam hal pembeli mengetahui bahwa barang dan/atau jasa berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional, maka kewajiban mendapatkan security clearance menjadi beban dan tanggung jawab pembeli. (3) Tata cara mendapatkan security clearance berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dan Kedudukan Hukumnya:


Pasal 11 Pelaku Usaha pada Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik meliputi: a. Pedagang; b. Penyelenggara Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PTPMSE); dan c. Penyelenggara Sarana Perantara.

Pasal 12 (1) Pedagang dan Penyelenggara Sarana Perantara dapat berbentuk perorangan atau badan usaha. (2) PTPMSE wajib berbentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Pedagang, PTPMSE, dan Penyelenggara Sarana Perantara berkedudukan di luar negeri yang melakukan transaksi Perdagangan melalui sistem elektronik dengan Konsumen yang berkedudukan di Indonesia dianggap melakukan kegiatan operasional di Indonesia (Pasal 13). PTPMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dianggap berkedudukan hukum tetap di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Pasal 14). Penyelenggaraan Elektronik:

Transaksi

Perdagangan

Melalui

Sistem


Setiap Pelaku Usaha yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 15). Pasal 16 Dalam setiap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, Pelaku Usaha wajib: a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data-data atau dokumen-dokumen yang sah; b. Menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk akuntabilitas sistem sarana perdagangan secara elektronik yang digunakan.

Setiap PTPSME harus menjamin bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan melalui sistem elektronik memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 17). Pasal 18 (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik wajib memiliki tanda daftar khusus sebagai Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dari Menteri. (2) PTPMSE dan pedagang yang memiliki sistem TPMSE sendiri wajib memiliki izin khusus perdagangan melalui sistem


elektronik dari Menteri. (3) Penyelenggara sarana perantara dikecualikan dari ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary); atau b. tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. (4) Dalam hal Pedagang dan PTPMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b merupakan Pelaku Usaha asing melakukan kegiatan usaha di dalam wilayah hukum Indonesia wajib memiliki izin dari Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 19 (1) Bagi Pelaku Usaha yang telah terdaftar sebagai Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem elektronik akan mendapatkan Nomor Identitas Perusahaan Secara Elektronik. (2) Nomor Identitas Perusahaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicantumkan dan/atau digunakan sebagai identitas hukum Pedagang atau PTPMSE. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan penggunaan Nomor Identitas Perusahaan Secara Elektronik diatur dalam Peraturan Menteri. Dalam melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, pedagang dapat menggunakan sarana penyelenggara TPMSE milik sendiri atau milik pihak lain yang berkedudukan


hukum di Indonesia (Pasal 20). Pasal 21 (1) Dalam hal Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merugikan konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian yang diderita kepada Menteri. (2) Pelaku Usaha yang dilaporkan oleh konsumen yang dirugikan harus menyelesaikan masalah ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pelaku Usaha yang tidak menyelesaikan masalah ganti rugi dimasukkan ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan oleh Menteri. (4) Daftar Prioritas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh Publik. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Daftar Prioritas Pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 22 (1) Pedagang di luar negeri yang melakukan kegiatan transaksi perdagangan melalui elektronik dengan menggunakan sarana penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia wajib memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. (2) Pedagang di luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan Pelaku Usaha oleh Menteri. (3) PTPMSE yang menerima pedagang asing yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dimasukkan ke dalam Daftar Prioritas Pengawasan.


Pasal 23 Pelaku Usaha yang masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan dapat mengupayakan pengeluaran dari Daftar Prioritas Pengawasan dengan ketentuan: a. adanya laporan kepuasan konsumen; b. terdapat bukti adanya penerapan perlindungan konsumen secara patut; atau c. telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dalam hal pelaku usaha yang bersangkutan belum melakukan pendaftaran. Kewajiban Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pedagang di dalam negeri maupun di luar negeri yang menggunakan sarana yang dimiliki Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib memenuhi syarat dan ketentuan PTPMSE sesuai standar kualitas pelayanan yang disepakati dan peraturan perundang-undangan (Pasal 24). Pasal 25 Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib: a. memiliki nama domain tingkat tinggi yang merupakan kode Negara (Country Code Top Level Domain) Indonesia (Dot ID); b. melakukan pendaftaran sistem elektronik kepada instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan; c. memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait atau memperoleh Sertifikasi Keandalan sesuai


peraturan perundang-undangan; d. mematuhi ketentuan-ketentuan sektoral lain yang terkait dengan perizinan dan/atau pendaftaran kegiatan usaha perdagangan secara elektronik sesuai peraturan perundangundangan; dan e. memiliki izin penyelenggaraan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 26 Penyelenggara Sarana Perantara wajib melakukan pendaftaran sebagai pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik apabila sebagai pihak yang: a. mendapatkan manfaat (beneficiary); atau b. terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 27 (1) Jika dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik terdapat konten informasi elektronik ilegal, maka pihak PTPMSE dan Penyedia Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten ilegal tersebut. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila PTPMSE yang bersangkutan bertindak cepat untuk menghapus link elektronik setelah mendapat pengetahuan atau kesadaran. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Penyelenggara Sarana Perantara, jika memenuhi kondisi sebagai berikut: a. dalam konteks pekerjaannya tersebut hanya bersifat meneruskan pencarian suatu informasi (mere conduit), yaitu:


1. tidak menginisiasi suatu transmisi; 2. tidak melakukan seleksi terhadap penerimaan; 3. tidak melakukan modifikasi terhadap informasi yang ditransmisikan. b. dalam konteks pekerjaannya, Penyedia Sarana Perantara hanya melakukan penyimpanan informasi untuk sementara waktu secara temporal demi semata-mata mengefisiensikan komunikasi (caching): 1. penyelenggara tidak melakukan modifikasi apapun terhadap informasi tersebut; 2. penyedia mematuhi syarat dan ketentuan untuk mengakses informasi tersebut; 3. penyedia mematuhi peraturan tentang memperbaharui informasi, sesuai ketentuan yang secara luas diakui dan digunakan oleh industri; 4. penyedia tidak mengganggu penggunaan teknologi yang tidak melawan hukum, yang secara luas diakui dan digunakan oleh industri, untuk memperoleh data atas penggunaan informasi tersebut; dan 5. penyedia bertindak cepat untuk menghapus atau menonaktifkan akses ke informasi yang telah disimpan setelah mendapat pengetahuan aktual atas fakta bahwa informasi pada sumber awal transmisi tersebut telah dihapus dari jaringan, atau akses untuk itu telah dinonaktifkan, atau bahwa pengadilan atau otoritas administratif telah memerintahkan penghapusan atau penonaktifan. c. dalam konteks pekerjaan sebagai pihak yang menyediakan ruangan untuk melakukan penempatan, pemuatan atau peyimpanan informasi (hosting), yaitu:


1. penyedia tidak memiliki pengetahuan aktual atas suatu tindakan atau informasi yang melawan hukum dan, dalam hal terdapat klaim atas kerusakan atau kerugian yang terjadi, penyedia yang bersangkutan tidak menyadari atau mengetahui adanya suatu fakta bahwa suatu tindakan atau informasi tersebut bersifat melawan hukum; atau 2. setelah mengetahui atau menyadari, penyedia bertindak secara cepat untuk menghapus atau menonaktifkan akses atas informasi tersebut. d. dalam konteks pekerjaan sebagai mesin penyedia, pencari dan penelusur informasi dan jaringan (searching engine); (4) Penyedia Sarana Perantara yang memberikan layanan komputer interaktif tidak bertanggungjawab dan tidak dapat dituntut atau digugat terhadap tindakannya dalam membatasi atau menghilangkan akses atas suatu konten jika: a. tindakan tersebut merupakan tindakan sukarela yang dilakukan dengan dasar itikad baik untuk membatasi akses atau ketersediaan materi yang menurut pengguna atau penyedia termasuk dalam lingkup konten ilegal, tanpa harus melakukan pengujian apakah hal tersebut dilindungi secara konstitusional ataukah tidak; atau b. tindakan tersebut dilakukan untuk membatasi akses publik, tidak mengaktifkan, atau membuat menjadi tidak tersedia untuk dapat diakses baik oleh penyedia konten informasi itu atas analisa sendiri ataupun pihak lain. Pasal 28 Untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik yang ilegal, PTPMSE wajib: a. menyajikan perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk


melakukan pemanfaatan sesuai hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat terhadap keberadaan konten ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada sistem elektronik yang dikelolanya sesuai peraturan perundangundangan. Pasal 29 (1) PTPMSE wajib menjaga akuntabilitas sistem elektroniknya dan membangun keterpercayaan terhadap sistem yang diselenggarakannya kepada publik. (2) Sistem pengamanan dapat mencakup pengamanan pada sisi sistem komputer penyelenggara maupun pada sisi saluran komunikasi yang digunakan dan diselenggarakan oleh pihak lain. Pasal 30 (1) Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib menyimpan data dan informasi transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengenai: a. pelanggan; b. penerimaan penawaran; c. konfirmasi elektronik; d. konfirmasi pembayaran; e. transaksi perdagangan online; f. status pengiriman;


g. pengaduan dan sengketa perdagangan; dan h. Kontrak Elektronik. Pasal 31 Pelaku Usaha wajib: a. melindungi hak-hak konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; dan b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha. Pasal 32 (1) Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen. (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: a. alamat dan nomor kontak pengaduan; b. prosedur pengaduan konsumen; c. mekanisme tindak lanjut pengaduan; d. petugas yang kompeten dalam memproses layanan pengaduan; dan e. jangka waktu penyelesaian pengaduan. Bukti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 33 (1) PTPMSE wajib menyediakan dan menyimpan bukti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang sah. (2) Bukti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat bukti yang sah dan mengikat para pihak sesuai peraturan perundang-


undangan. Pasal 34 (1) Bukti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti lain dalam hukum acara dan tidak dapat ditolak pengajuannya sebagai suatu alat bukti dalam persidangan hanya karena dalam bentuknya yang elektronik. (2) Bukti Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Eelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dijadikan bukti tulisan yang autentik jika menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang didukung oleh suatu Sertifikat Elektronik yang terpercaya sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Kekuatan pembuktian terhadap suatu Informasi Elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik dengan didukung oleh suatu Sertifikasi Elektronik yang berinduk kepada Sertifikasi Elekronik Pemerintah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang menampiknya. Pasal 35 Pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan fungsional (functional equivalent approach) sebagai berikut: a. Dalam hal terdapat ketentuan hukum dalam suatu Undangundang yang mempersyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dalam bentuk yang tertulis di atas media kertas, maka persyaratan tersebut dianggap telah terpenuhi oleh keberadaan suatu Informasi Elektronik melalui Sistem Komunikasi Elektronik yang dihadirkan sebagai bukti, sepanjang informasi Elektronik tersebut dapat disimpan,


diakses dan ditampilkan kembali untuk penggunaan berikutnya sehingga subtansinya secara valid menerangkan suatu keadaan atau peristiwa hukum tertentu. b. Dalam hal terdapat suatu ketentuan hukum dalam Undangundang yang mempersyaratkan bahwa suatu perjanjian harus disimpan dalam bentuk yang original atau asli dengan berbasiskan suatu tulisan di atas media kertas, maka syarat tersebut dianggap telah terpenuhi oleh keberadaan suatu Informasi Elektronik melalui Sistem Komunikasi Elektronik yang dihadirkan sebagai bukti, apabila: 1. terdapat suatu metode atau teknis tertentu yang dapat menjelaskan bahwa informasi tersebut terjamin keutuhan atau integritasnya, semenjak kali pertama informasi tersebut dibuat sampai dengan bentuk akhirnya sebagai suatu informasi elektronik, atau sebaliknya, sehingga apa yang telah tersimpan dengan apa yang ditemukan atau ditampilkan kembali dapat dijamin tidak berubah sebagaimana-mestinya; atau 2. terdapat suatu permintaan atas ketersediaan informasi tersebut untuk ditampilkan kembali, maka informasi tersebut harus dapat ditampilkan kembali kepada pihak sebagaimana yang telah ditujukan sesuai kesepakatan teknis yang telah disetujui oleh para pihak. c. Dalam hal terdapat suatu ketentuan hukum dalam Undangundang yang mempersyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dibubuhkan suatu tandatangan dengan tinta basah secara tertulis di atas kertas, maka syarat tersebut dianggap telah terpenuhi oleh keberadaan suatu Informasi Elektronik melalui Komunikasi Elektronik yang dihadirkan sebagai bukti, apabila: 1. terdapat suatu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas subyek hukum dan


mengindikasikan adanya niatan suatu persetujuan dari para pihak terhadap transaksi yang dilakukannya melalui sistem Komunikasi Elektronik; 2. metode yang digunakan sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) sedikitnya mempunyai fungsi antara lain: a) dapat dipercaya reliabilitasnya sesuai dengan kepatutan dalam konteks tujuan penggunaannya, termasuk perjanjian yang relevan dengan hal tersebut; b) terbukti secara faktual bahwa fungsi sebagaimana dimaksudkan dalam angka 2 huruf a) di atas, baik dengan keberadaan metode itu sendiri maupun dengan kesesuaian/relevansi alat bukti yang terkait lainnya. Pasal 36 (1) Nilai kekuatan hukum pembuktian suatu bukti Elektronik dianggap setara dengan akta otentik, apabila sistem elektronik yang menghasilkan informasi tersebut telah terakreditasi atau tersertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bobot nilai kekuatan hukum pembuktian suatu bukti Elektronik dianggap setara dengan akta otentik, apabila informasi elektronik tersebut dibuat oleh atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang baik yang dibuat dengan kehadiran secara fisik maupun dengan kehadiran secara elektronik melalui sistem elektronik yang terakreditasi. Bukti transaksi elektronik dapat digunakan untuk memfasilitasi transaksi elektronik yang bersifat lintas negara sepanjang menggunakan sistem dan otoritas intansi terkait yang berkompeten sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 37).


Iklan Elektronik Pasal 38 (1) Pelaku Usaha dapat membuat dan/atau melakukan pengiriman Iklan Elektronik untuk kepentingan pemasaran atau Promosi. (2) Iklan Elektronik hanya merupakan suatu informasi yang bersifat untuk menarik minat pembaca terhadap keberadaan Barang dan/atau Jasa yang disampaikan, sepanjang dalam iklan tersebut tidak menyebutkan secara tegas syarat dan kondisi penawaran. (3) Iklan Elektronik dapat berbentuk: a. tulisan; b. suara; c. gambar; atau d. video yang dibuat dan disebarluaskan kepada publik melalui berbagai macam sarana media elektronik dan/atau saluran Komunikasi Elektronik. Pasal 39 (1) Iklan Elektronik dapat disampaikan secara langsung oleh Pedagang atau melalui sarana PTPMSE sebagai pihak ketiga yang menyelenggarakan Komunikasi Elektronik. (2) Dalam hal iklan elektronik disampaikan melalui sarana PTPMSE wajib mematuhi ketentuan hukum tentang perlindungan atas privasi dan data pribadi, perlindungan konsumen, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan.


Pasal 40 (1) Substansi atau materi Iklan Elektronik dilarang bertentangan dengan hak konsumen dan/atau prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) wajib menghentikan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. (3) Pelaku usaha yang tidak menghentikan pengiklanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan penawaran dan promosinya dihentikan oleh instansi yang berwenang. Pasal 41 (1) Setiap pihak yang membuat, menyediakan sarana dan/atau menyebarluaskan Iklan Elektronik wajib bertanggung jawab atas substansi atau materi Iklan elektronik yang disampaikan. (2) Substansi atau materi Iklan Elektronik yang disampaikan menjadi tanggung jawab pihak yang membuat, menyediakan sarana dan/atau menyebarluaskan Iklan Elektronik dimaksud. Pasal 42 (1) Pelaku Usaha wajib memastikan substansi atau materi iklan yang disampaikan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang dibuktikan dengan pencantuman Sertifikasi Keandalan (trustmark) TPMSE yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai karakteristik sektor perdagangan yang bersangkutan.


(2) Sertifikat Keandalan TPMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui pemeriksaan terhadap paling sedikit mengenai: a. Kebenaran dan keakuratan informasi; b. Kesesuaian antara informasi iklan dan fisik barang; c. Kelayakan konsumsi barang atau jasa; d. Legalitas barang atau jasa; e. Kualitas, harga, dan aksesabilitas barang atau jasa; f. Ketentuan etika periklanan yang berlaku. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan elektronik dan Sertifikat Keandalan TPMSE diatur dalam Peraturan Menteri. Penawaran Melalui Sistem Elektronik Pelaku Usaha dalam melakukan Penawaran Melalui Elektronik kepada pihak lain harus didasarkan atas dasar itikad baik (Pasal 43). Pasal 44 (1) Penawaran Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 harus memuat informasi paling sedikit: a. tanggal kesepakatan; b. tanggal penyerahan; c. spesifikasi barang atau jasa; d. harga barang atau jasa yang disepakati; e. persyaratan dalam kesepakatan; f. mekanisme dan sistem pembayaan serta Tenggang waktu pembayaran; g. mekanisme dan sistem pengiriman barang dan/atau jasa;


h. resiko dan kondisi yang tidak diharapkan; dan i. pembatasan pertanggung jawaban sekiranya terjadi resiko yang tidak diharapkan. (2) Penawaran Secara Elektronik sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila terdapat pernyataan niat atau kehendak yang jelas dan spesifik dalam penawaran serta syarat dan kondisi dengan cara penawaran yang jujur, adil dan berimbang (fair) dan pembatasan waktu tertentu. (3) Pihak yang melakukan penawaran secara elektronik harus menjelaskan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi pemberian Persetujuan Elektronik. Penawaran Secara Elektronik dinyatakan telah diterima apabila pihak penerima telah menyampaikan persetujuannya terhadap situasi dan kondisi yang ditawarkan (Pasal 45). Suatu Penawaran Secara Elektronik tidak dapat ditarik kembali jika terhadap penawaran tersebut telah dilakukan Penerimaan Secara Elektronik oleh pihak lain, kecuali Penerimaan Secara Elektonik tersebut dibatalkan oleh pihak yang melakukan penerimaan penawaran (Pasal 46). Dalam hal penerimaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak diketahui, tidak diterima, atau tidak sampai kepada sistem elektronik pihak yang memberikan penawaran akibat kesalahan sistem secara elektronik yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka kontrak elektronik dianggap belum terjadi, kecuali hal tersebut telah disepakati secara lain oleh para pihak (Pasal 47).


Pasal 48 (1) Penawaran barang dan/atau jasa dalam transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. melalui surat tercatat; b. melalui email; c. melalui situs online; d. melalui Media Elektronik; atau e. saluran Komunikasi Elektronik lainnya. (2) Penawaran melalui sistem Elektronik harus mencantumkan secara jelas jangka waktu berlakunya penawaran. (3) Dalam hal penawaran melalui sistem Elektronik tidak mencantumkan jangka waktu maka setiap tindakan penerimaan adalah sah dan mengikat secara hukum pada saat kapanpun. Pelaku Usaha yang melakukan penawaran melalui sistem Elektronik berkewajiban menyimpan bukti penawaran secara elektronik dan/atau bukti penerimaan secara elektronik (Pasal 49). Pasal 50 (1) Persetujuan Elektronik dianggap telah terjadi secara sah dan mengikat apabila tindakan persetujuan tersebut telah sesuai dengan mekanisme teknis dan substansi syarat dan kondisi yang ditawarkan dalam Penawaran Secara Elektronik. (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Persetujuan Secara Elektronik dengan Penawaran Secara Elektronik, maka para pihak dianggap belum mencapai kesepakatan atau belum membuat kontrak elektronik.


Pasal 51 (1) Dalam memberikan jawaban atas Penawaran Elektronik, penerima penawaran harus responsif dan mengikuti tata cara penerimaan sebagai yang ditetapkan dalam kondisi syarat dan ketentuan dalam Penawaran Secara Elektronik. (2) Dalam hal Penerima Penawaran tidak responsif dan tidak mengikuti tata cara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kontrak Elektronik dapat dianggap tidak pernah terjadi. (3) Dalam hal terjadi kelalaian responsif konsumen, maka segala bentuk kerugian akibat tidak terjadinya kontrak elektronik merupakan tanggung jawab konsumen sepenuhnya. (4) Pelaku Usaha yang melakukan Penawaran harus responsif terhadap tindakan pemberitahuan persetujuan atau penerimaan secara elektronik, dan berkewajiban memenuhi Kontrak Elektronik sebagaimana syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik. Pasal 52 (1) Dalam hal Penawaran Melalui Sistem Elektronik diberikan kepada: a. orang pribadi, persetujuan atas penawaran tersebut melekat ke individu yang dituju atau kuasanya yang sah; b. suatu kelompok tertentu, persetujuan atas penawaran tersebut melekat ke salah satu pihak dalam kelompok yang dituju yang bertindak untuk dan atas nama kelompok tersebut secara sah. (2) Dalam hal Penawaran Melalui Sistem Elektronik secara terbatas diberikan kepada publik, maka persetujuan atas penawaran


tersebut melekat pada pihak yang paling awal menyatakan persetujuan. Pasal 53 (1) Persetujuan atas Penawaran Elektronik dari konsumen wajib direspon oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu tertentu. (2) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk Konfirmasi Elektronik yang dapat disimpan dan digunakan sebagai tanda bukti kesepakatan. (3) Konfirmasi Elektronik dapat dilakukan dengan tindakan mengidentifikasi, membetulkan atau memodifikasi isian data atau formulir perintah pembelian, atau memberikan pernyataan telah memperoleh cukup informasi dan/atau secara jelas menyampaikan niatan untuk membeli. (4) Isi Konfirmasi Elektronik harus sama dengan informasi Penawaran Secara Elektronik. Pasal 54 (1) Suatu kontrak elektronik dapat dibuat dari hasil interaksi dengan suatu perangkat transaksi otomatis yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha. (2) Para pihak tidak dapat menyangkal validitas kontrak elektronik yang dibuat secara otomatis, kecuali dapat dibuktikan sistem otomatis tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. (3) Dalam hal Pelaku Usaha menggunakan perangkat lunak penterjemah otomatis, segala kerugian yang timbul akibat penggunaan perangkat penerjemah otomatis tersebut merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 55 (1) PTPMSE dapat menggunakan produk persandian/kriptografi


dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. (2) Penggunaan setiap produk kriptografi pada sistem pengamanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundangan. Pasal 56 (1) PTPMSE dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang didukung oleh Sertifikat Elektronik. (2) Dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTPMSE dapat menggunakan Sertifikat Elektronik yang berinduk kepada Sertifikat Elektronik Pemerintah. (3) Bukti Transaksi yang menggunaan Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Elektronik yang tersertifikasi dan berinduk dapat dianggap sebagai bukti tertulis yang autentik. Perlindungan Terhadap Data Pribadi Pasal 57 (1) Setiap data pribadi diberlakukan sebagai hak milik pribadi dari orang atau pribadi yang bersangkutan. (2) Setiap Pelaku Usaha yang memperoleh data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib bertindak sebagai pengemban amanat dalam menyimpan dan menguasai data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan baik. Pasal 58 (1) PTPMSE wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi dan kelaziman praktek bisnis yang berkembang. (2) Standar perlindungan data pribadi atau kelaziman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kaedah


perlindungan: a. Data Pribadi harus diperoleh secara jujur dan sah dari Pemilik data pribadi yang bersangkutan disertai dengan adanya pilihan dan jaminan adanya upaya pengamanan dan pencegahan kerugian pemilik data tersebut; b. Data pribadi harus dimiliki hanya untuk satu tujuan atau lebih yang dideskripsikan secara spesifik dan sah serta tidak boleh diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut; c. Data pribadi yang diperoleh harus layak, relevan, dan tidak terlalu luas dalam hubungannya dengan tujuan atau tujuantujuan pengolahannya sebagaimana yang disampaikan kepada pemilik data sebelumnya; d. Data pribadi harus akurat dan harus selalu up-to-date dengan memberikan kesempatan kepada pemilik data untuk memutakhirkan data pribadinya; e. Data pribadi harus diproses sesuai dengan tujuan perolehan dan peruntukkannya serta tidak boleh dikuasai lebih lama dari waktu yang diperlukan untuk kepentingan tujuan atau tujuan-tujuan tersebut; f. Data pribadi harus diproses sesuai dengan hak-hak dari subyek pemilik data sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini; g. Pihak yang menyimpan data pribadi harus mempunyai sistem pengamanan yang patut untuk mencegah kebocoran atau mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi secara melawan hukum serta bertanggung jawab atas kerugian yang tidak terduga atau kerusakan terjadi terhadap data pribadi tersebut; h. Data pribadi tidak boleh dikirim ke negara atau wilayah lain


di luar Indonesia kecuali jika negara atau wilayah tersebut oleh Menteri dinyatakan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang sama dengan Indonesia. (3) Dalam hal Pemilik Data Pribadi menyatakan keluar, berhenti berlangganan atau berhenti menggunakan jasa dan sarana PTPMSE, maka Pemilik Data Pribadi berhak meminta PTPMSE untuk menghapus seluruh Data Pribadi yang bersangkutan. (4) Atas permintaan Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PTPMSE harus menghapus seluruh Data Pribadi yang bersangkutan pada sistem yang dikelola oleh PTPMSE tersebut. (5) PTPMSE bertanggung jawab dan memulihkan dalam hal terjadi penyalahgunaan Data Pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap Pemilik Data Pribadi. Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 59 (1) Dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, para pihak dapat melakukan pembayaran melalui sistem elektronik. (2) Pembayaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana sistem perbankan atau sistem pembayaran elektronik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap penyelenggaraan sistem pembayaran secara elektronik harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran dan/atau perbankan. (4) Dalam pelaksanaannya PTPMSE dapat bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berdasarkan perjanjian kerjasama.


(5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilaporkan oleh PTPMSE kepada Menteri. Pasal 60 (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib mematuhi standar level keamanan Sistem Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penetapan standar level keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang, komunikasi dan informatika, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Pelaku Usaha yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang sistem pembayaran dan/atau perbankan (Pasal 61). Pengiriman Barang Dan Jasa Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 62 (1) Dalam hal terjadi persetujuan pembelian Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Elektronik telah dilakukan, Pedagang wajib melakukan pengiriman Barang dan/atau Jasa kepada pembeli. (2) Pengiriman Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan jasa kurir atau dengan menggunakan mekanisme pengiriman Barang dan/atau Jasa lainnya sesuai dengan standar pengiriman Barang dan/atau Jasa sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 63 (1) Dalam hal transaksi diselesaikan oleh PTPMSE, maka pengiriman Barang dan/atau Jasa merupakan beban dan tanggung jawab dilakukan oleh PTPMSE. (2) Dalam pelaksanaannya PTPMSE dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha Pengiriman Barang dan/atau Jasa berdasarkan perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PTPMSE dan Pelaku Usaha Pengiriman Barang dan/atau Jasa. (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Menteri. Pasal 64 (1) Dalam setiap pengiriman Barang dan/atau Jasa yang menggunakan jasa kurir atau mekanisme pengiriman lainnya, penanggung jawab jasa kurir atau mekanisme pengiriman lainnya harus memastikan keamanan, kelayakan kondisi barang, kerahasiaan, kesesuaian barang yang dikirim, serta ketepatan waktu pengiriman barang sesuai kesepakatan Transaksi Perdagangan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Elektronik. (2) Dalam hal terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual dan jangka waktu pengiriman barang, Barang dan/atau Jasa yang telah disepakati dalam kontrak elektronik dengan Barang dan/atau Jasa yang dikirim, sehingga menimbulkan perselisihan antara konsumen dengan Pelaku Usaha, maka Pelaku Usaha wajib menyelesaikan perselisihan tersebut.


Pasal 65 (1) Dalam hal Pengiriman Barang dan/atau Jasa dilakukan oleh PTPMSE, PTPMSE wajib memberikan informasi akurat dan tepat waktu mengenai jangka waktu dan status pengiriman kepada pembeli konsumen secara berkala. (2) Dalam hal terdapat kesalahan dan/atau ketidaksesuaian antara jangka waktu aktual dan jangka waktu pengiriman barang, Barang dan/atau Jasa yang telah disepakati dalam kontrak elektronik dengan Barang dan/atau Jasa yang dikirim, sehingga menimbulkan perselisihan antara konsumen dengan Pelaku Usaha, maka PTPMSE wajib menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pengiriman atas Barang Digital dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dianggap sah apabila Barang Digital tersebut telah diterima secara penuh dan terbukti terpasang dengan baik dan beroperasi sebagaimana mestinya (Pasal 66). Pasal 67 (1) Pelaku Usaha yang mendistribusikan Barang Digital baik berbayar maupun gratis berkewajiban memastikan Barang Digital dimaksud dapat dioperasikan sebagaimana mestinya. (2) Dalam hal Barang Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian bagi Pengguna Barang Digital, maka kerugian dimaksud menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. (3) Pelaku usaha harus memastikan barang digital yang ditransaksikan bukan barang yang dilarang oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan.


Pengenaan Pajak Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 68 (1) Pelaku Usaha yang menawarkan secara elektronik kepada Konsumen Indonesia dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di Indonesia. (2) Terhadap perdagangan secara elektronik berlaku ketentuan dan mekanisme perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Kontrak Elektronik Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat menggunakan mekanisme Kontrak Elektronik atau mekanisme kontraktual lainnya sebagai perwujudan kesepakatan para pihak (Pasal 69). Pasal 70 (1) Kontrak Elektronik dapat berupa perjanjian/perikatan Jual Beli ataupun perjanjian/perikatan Lisensi. (2) Perjanjian/perikatan Lisensi, mencakup antara lain: a. perjanjian/perikatan lisensi pengguna akhir; b. perjanjian/perikatan lisensi pengubahan, pengembangan atau modifikasi; c. perjanjian/perikatan lisensi publik; d. perjanjian/perikatan lisensi untuk berbagi (creative common license); e. perjanjian/perikatan pemberian lisensi kembali kepada pihak (relicensing).


Pasal 71 Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila: 1. sesuai dengan syarat dan kondisi sebagaimana yang ditentukan dalam Penawaran Secara Elektronik; 2. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik; dan 3. syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran. Pasal 72 Informasi dalam Kontrak Elektronik harus sesuai dengan penawaran dan memuat paling sedikit: a. identitas para pihak; b. spesifikasi Barang dan/atau Jasa yang disepakati; c. legalitas Barang dan/atau Jasa; d. nilai transaksi perdagangan; e. persyaratan dan jangka waktu pembayaran; f. prosedur operasional pengiriman Barang dan/atau Jasa; g. prosedur pengembalian barang dan/atau Jasa ketika terjadi ketidaksesuaian antara fisik Barang dan/atau jasa yang diterima dengan yang diperjanjikan. Kontrak Elektronik dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagai tanda persetujuan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 73). Kontrak Elektronik yang ditujukan kepada konsumen di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 74).


Pelaku Usaha wajib menyediakan kontrak elektronik yang dapat diunduh dan/atau disimpan oleh konsumen (Pasal 75). Pasal 76 (1) Kontrak Elektronik dianggap otomatis menjadi batal demi hukum apabila terjadi kesalahan teknis akibat tidak adanya akuntabilitas sistem. (2) Akibat kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak ada kewajiban hukum untuk mengembalikan Barang dan/atau Jasa yang telah dikirimkan dan diterima oleh pihak lain, hal tersebut dianggap sebagai pemberian dengan cuma-cuma. (3) Kerugian akibat kesalahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha (Pedagang, Penyelenggara Transaksi Perdagangan Secara Elektronik; dan Penyelenggara Sarana Perantara). Penukaran dan Pembatalan Pembelian Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dalam

Transaksi

Pasal 77 (1) Pedagang dan PTPMSE wajib memberikan jangka waktu paling sedikit 2 (dua) hari kerja untuk penukaran Barang, dan/atau pembatalan pembelian, terhitung sejak Barang diterima oleh Konsumen. (2) Penukaran Barang dan atau pembatalan pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain apabila Barang yang diterima: a. tidak sesuai dengan Barang yang disepakati dalam kontrak; b. rusak; atau c. kadaluwarsa.


(3) Konsumen yang melakukan penukaran Barang sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dibebankan biaya pengiriman kembali barang kepada Pedagang atau PTPMSE. Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terhadap Jasa Pelaksanaan Suatu Pekerjaan. Pasal 78 (1) Dalam hal obyek transaksi perdagangan melalui sistem elektronik merupakan jasa pelaksanaan suatu pekerjaan, pemenuhan pelaksanaan pekerjaan yang diperjanjikan dilakukan sebagaimana mestinya sesuai prinsip praktek bisnis yang berkembang berdasarkan pengalaman atau kemampuan terbaik dalam melakukan suatu tata kelola yang baik terhadap suatu pekerjaan dan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan melalui TPMSE, para pihak dapat mensepakati penggantian pekerjaan dengan pekerjaaan lain yang sebanding sebagai salah satu bentuk kompensasi atau melakukan pembatalan perjanjian sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap PTPMSE wajib menyediakan akun rekening sebagai jaminan (escrow) adanya kepastian pengembalian dana konsumen apabila terjadi pembatalan pembelian oleh konsumen (Pasal 79). Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 80 (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.


(2) Penyelesaian sengketa transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik (Online Dispute Resolution) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke lembaga peradilan di tempat kedudukan konsumen. Pembinaan dan Pengawasan Pasal 81 [sedang dalam perumusan] Pasal 82 [sedang dalam perumusan] Pasal 83 [sedang dalam perumusan] Pasal 84 [sedang dalam perumusan] Sanksi Pasal 85 [sedang dalam perumusan]


Ketentuan Peralihan Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah melakukan kegiatan operasi dan perdagangan barang dan/atau jasa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini (Pasal 86). Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 87). Jakarta, 19 Juni 2015 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

TANGGAPAN

Recommend Documents