Lampiran Tanggapan Temuan BPKP DAFTAR TEMUAN AUDIT TAHUN ANGGARAN 2006 PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN II (P2KP II) IDA CREDIT NO. 4063-IND DAN LOAN IBRD NO. 4779-IND KMW 9 (JAMBI) 1. KABUPATEN TANJUNGPINANG No
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
1.
Laporan pelaksanaan P2KP III belum dibuat dan disampaikan oleh Kelurahan dan PJOK sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Umum
Kepada Pejabat Pembuat Komitmen direkomendasikan agar meminta Tim Koordinasi Kota Tanjungpinang untuk menginstruksikan kepada:
Hal tersebut disebabkan koordinasi di tingkat Kota antara Tim Koordinasi Kota, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PJOK, dan Lurah belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Walikota maupun Tim Koordinasi Kota belum memperoleh informasi pelaksanaan P2KP III dari PJOK sebagai bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KP III maupun bahan evaluasi terhadap kinerja Konsultan Manajemen Wilayah (Koordinator Kota dan Fasilitator Kelurahan), sesegera mungkin untuk penjadwalan koordinasi secara komprehensif bagi pelaku P2KP di Tanjung Pinang agar masing-masing paham dan mengerti akan tugas dan peran Pelaku.
Berdasarkan konfirmasi kepada pihak Kelurahan dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) di Kecamatan yang wilayahnya menjadi sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan ke III (P2KP III), ternyata Lurah maupun PJOK belum membuat dan meyampaikan laporan pelaksanaan P2KP III secara berkala kepada jenjang yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya Badan Kesuadayaan Masyarakat (BKM) telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Lurah dan PJOK, namun Lurah belum membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan P2KP III di wilayahnya secara bulanan kepada Camat. Begitu juga PJOK, belum membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan P2KP III di wilayah kerjanya kepada Walikota dengan tembusan kepada Camat, Lurah, dan BKM. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KP III, Tim Koordinasi Kota Tanjungpinang (Bappeda Kota Tanjungpinang selaku ketua tim koordinator) hanya memperoleh data dari Konsultan Manajemen Wilayah (Koordinator Kota) Kota Tanjungpinang.
1) Lurah yang di wilayah kerjanya merupakan sasaran P2KP III supaya membuat laporan pelaksanaan P2KP III secara tepat waktu dan menyampaikannya kepada Camat. 2) PJOK supaya membuat laporan pelaksanaan P2KP III secara tepat waktu dan menyampaikannya kepada Walikota dengan tembusan kepada Camat, Lurah dan BKM di wilayah kerjanya masing-masing.
Seharusnya sesuai dengan Pedoman Umum P2KP III, bahwa secara berkala (setiap bulan) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan P2KP III di wilayahnya kepada Camat, dan PJOK membuat laporan pelaksanaan P2KP III dan menyampaikannya kepada Walikota dengan tembusan kepada Camat, Lurah, dan BKM di wilayahnya.
Namun demikian rekomendasi dari BPK sepenuhnya akan dijalankan dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab
Hal tersebut disebabkan koordinasi di tingkat Kota antara Tim Koordinasi Kota, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PJOK, dan Lurah belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Walikota maupun Tim Koordinasi Kota tidak memperoleh informasi pelaksanaan P2KP III dari PJOK sebagai bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KP III maupun bahan evaluasi terhadap kinerja Konsultan Manajemen Wilayah (Koordinator Kota dan Fasilitator Kelurahan). 2.
Dana kegiatan pelatihan keterampilan Perbengkelan yang telah dilaksanakan pada KSM Roket di BKM Tanjung Unggat Lestari belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 3.100.000,00 Berdasarkan audit atas kegiatan pelatihan keterampilan perbengkelan bagi pemuda pengangguran pada Kelompok Kesuadayaan Masyarakat (KSM) Roket di RT 7 RW III dengan jumlah dana kegiatan sebesar Rp 6.000.000,00 pada BKM Tanjung Unggat Lestari Kelurahan Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, ternyata dana kegiatan tersebut belum seluruhnya dipertanggungjawabkan. Dana yang sudah dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp 2.900.000,00 yaitu berupa biaya pembelian peralatan pelatihan, sedangkan sisanya sebesar Rp 3.100.000,00 belum
Kepada Pejabat Pembuat Komitmen direkomendasikan agar memerintahkan Koordinator Kota dan pengurus BKM Tanjung Unggat Lestari untuk memonitor pengembalian dana yang hilang dari KSM Roket dan membayarkan kepada pihak terkait dengan pelatihan yang telah dilaksanakan.
Untuk kegiatan tersebut, sudah diselesaikan oleh KSM yang bersangkutan dgn BKM tersebut, dibawah pengendalian dan monitor langsung dari PPK dan BKM serta dari Konsultan. Sehingga hasilnya bahwa dana tersebut telah diselesaikan oleh KSM yang bersangkutan. Dan telah dibayarkan kepada instruktur pelatihan
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN tersebut.
dipertanggungjawabkan dimana peruntukannya adalah untuk biaya honor instruktur pelatihan, sewa listrik, dan pembelian bahan lainnya. Hasil konfirmasi kepada KSM, BKM, dan Fasilitator Kelurahan, menjelaskan bahwa benar telah dilaksanakan kegiatan tersebut, namun honor instruktur dan harga bahan lainnya belum dibayar oleh KSM Roket karena terhadap anggota KSM yang memegang uang tersebut telah terjadi musibah kehilangan dompet dimana uang kegiatan tersebut ada didalamnya, dan sampai dengan saat audit biaya tersebut belum dibayarkan. Pihak BKM telah melakukan pendekatan kepada pihak instruktur agar bersabar atas belum dibayarnya biaya instruktur dan biaya lainnya tersebut. Seharusnya dana pelatihan keterampilan perbengkelan yang telah selesai dilaksanakan tersebut telah dipertanggungjawabkan setelah selesainya dilaksanakan pelatihan. Hal tersebut disebabkan hilangnya dana sebesar Rp 2.700.000,00 dari tangan pengurus KSM Roket atas nama Niko Rahmayana pada tanggal 10 April 2007, dimana yang bersangkutan kehilangan dompet pada saat dana tersebut belum dibayarkan untuk Keperluan pelatihan. Atas kehilangan dompet itu, yang bersangkutan telah melaporkan ke pihak BKM, Kelurahan, dan Kepolisian. Yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan dana yang hilang tersebut, namun sampai dengan audit berlangsung dana tersebut belum juga dikembalikan yang bersangkutan. Sisa dana sebesar Rp 400.000,00 telah dikembalikan pihak KSM ke BKM dan BKM masih menahan dana tersebut sambil menunggu pengembalian dana yang hilang dari pengurus KSM Roket dan kemudian akan di bayarkan kepada pihak yang terkait untuk keperluan biaya pelatihan yang telah dilaksanakan. Kondisi tersebut mengakibatkan dana P2KP III yang dipergunakan oleh BKM Tanjung Unggat Lestari belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 3.100.000,00. 3.
Dana P2KP III tahap I untuk Biaya Operasional Program (BOP) pada 7 (tujuh) BKM belum dipertanggungjawakan Berdasarkan pengujian atas dokumen pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLM) tahap I untuk 7 (tujuh) BKM, ternyata dana P2KP III untuk BOP masing-masing BKM belum ada bukti pertanggungjawabannya. Hasil pemeriksaan atas arus penggunaan dana dan rekening koran masing-masing BKM serta hasil konfirmasi kepada 4 (empat) BKM (Bestari, Fisabilillah, Tanjung Unggat Lestari, dan Sungai Jang Sejahtera), Fasilitator Kelurahan, maupun Koordinator Kota Tanjungpinang menjelaskan bahwa BOP tersebut telah seluruhnya dipergunakan oleh masing-masing BKM untuk biaya operasional BKM dalam rangka pengelolaan dana BLM, berupa biaya rapat BKM, ATK Unit Pengelola dan Kesekretariatan, biaya Insentif sementara Unit Pengelola dan Kesekretariatan, biaya rumah tangga sekretariat seperti listrik dan telepon, dan biaya transport Unit Pengelola dan Kesekretariatan. Namun sampai dengan audit berlangsung, bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOP masing-masing BKM belum dipertanggung jawabkan. Besarnya dana BOP yang belum dipertanggungjawabkan oleh 7 (tujuh) BKM seluruhnya adalah sebesar Rp 13.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut: No.
Nama BKM dan Kelurahan
Jumlah dana BOP
Kepada Pejabat Pembuat Komitmen direkomendasikan agar memerintahkan Koordinator Kota untuk memonitor masingmasing BKM serta meminta setiap supaya mempertanggunjawabkan penggunaan dana BOP.
Untuk pelaporan penggunaan dana BOP BKM pada waktu itu belum ada intruksi dari KMW, bahwa BOP BKM harus dilaporkan seperti halnya dana kegiatan untuk Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan yang memang kegiatan tersebut harus dipertanggung jawabkan penggunaan dananya, namun demikian korkot telah memerintahkan dengan mengeluarkan surat bahwa Penggunaan BOP BKM harus dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana penggunaan dana dari BLM itu sendiri. Dan ketika ada, namun perencanaan tersebut sebetulnya telah ada diperencanaan bahwa dana BOP BKM harus dapat dipertanggung jawabkan, sebelum ada rekomendasi dari BPK.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No
KONDISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BKM Bestari Kelurahan Tanjungpinang Kota BKM Fisabilillah Kelurahan Penyengat BKM Tanjung Unggat Lestari Kel. Tanjung Unggat BKM Sungai Jang Sejahtera Kel. Sungai Jang BKM Bina Karya Mandiri Kel. Tanjungpinang Timur BKM Tanjung Ayun Sakti Kel. Tanjung Ayun Sakti BKM Dompak Mandiri Kel. Dompak Jumlah
REKOMENDASI
TANGGAPAN Dan pada perkembangan pada saat ini semua BKM ( 7 BKM ) telah membuat Laporan Penggunaana dana BOP BKM dan pertanggungjawabannya atas dana tersebut,.
Rp1.800.000 Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp1.800.000 Rp1.800.00 Rp2.000.000 Rp13.400.000
Seharusnya sesuai dengan pedoman umum P2KP III, bahwa dana BOP dipertanggungjawabkan sebagaimana pertanggungjawaban atas dana BLM yang lainnya. Kondisi tersebut disebabkan kelalaian pihak BKM yang belum membuat bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana BOP, sehingga mengakibatkan penggunaan dana BOP untuk keseluruhan BKM sebesar Rp 13.400.000,00 belum cukup akuntabel. 4
Perencanaan penggunaan/penarikan Kas dari Rekening Bank oleh BKM Fisabilillah Kelurahan Penyengat belum berdasarkan kebutuhan Berdasarkan analisa atas Rekening Koran BKM Fisabilillah Kelurahan Penyengat dengan nomor rekening 174-010-021053-50-8, diketahui bahwa dana BLM sebesar Rp 40.000.000,00 telah masuk ke rekening BKM pada tanggal 19 Desember 2006, namun pada tanggal 15 Januari 2007 dana BLM ditarik tunai dari bank secara keseluruhan sebesar Rp 40.000.000,00. Hasil konfirmasi dengan pihak BKM dan Fasilitator Kelurahan menjelaskan bahwa kas tersebut disimpan di kas BKM dan alasan penarikan uang tunai sekaligus tersebut karena sebahagian besar kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari 2007 seperti santunan sosial dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2007 dan kegiatan ekonomi dilakukan pada tanggal 26 - 27 Januari 2007, sedangkan kegiatan lingkungan dilaksanakan pada akhir bulan Januari dan bulan Februari 2007. Dengan demikian tampak bahwa tidak seluruh dana yang telah ditarik dari Bank dipergunakan pada pertengahan bulan Januari 2007. Seharusnya penarikan dana dari Bank disesuaikan dengan kebutuhan demi keamanan dalam pengelolaan kas. Hal tersebut disebabkan kelalaian pihak BKM dalam merencanakan penggunaan kas sesuai kebutuhan, sehingga mengakibatkan timbulnya potensi risiko tinggi dalam pengelolaan kas yang jumlahnya melebihi kebutuhan.
Kepada Pejabat Pembuat Komitmen direkomendasikan agar memerintahkan Koordinator Kota supaya memonitor pengelolaan Kas BKM sehingga penggunaan/penarikan kas sesuai dengan kebutuhan.
Terkait dengan penarikan dana tersebut, pihak BKM tidak punya maksud jahatn namun untuk kelancaran pemberian dana saja, namun argumen tersebut telah dibantah oleh koordinator P2KP, bahwa korkot telah mengeluarkan intruksi rencana penggunaan dana BLM tahap 1.2 dan 3. dan penarikan dana tersebut disesuaikan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Dengan spesifikasi. 30 %, 60% dan sisanya 20% . agar kegiatan lebih efektip dan penarikan dana lebih terjamin keamananya serta memudahkan kontrol pada setiap kegiatan tersebut.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP 2. KABUPATEN KARIMUN No.
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
1.
Kegiatan Pelatihan dan Pemanfaatan Peralatan Pelatihan yang Berpotensi Tidak Berlanjut Untuk melaksanakan komponen kegiatan ekonomi dalam penggunaan dana tahap I (20%), di 5 Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) telah melaksanakan pelatihan ketrampilan dan pembelian peralatan penunjang dengan hasil sebagai berikut : BKM Meral Kota Bersatu Kelurahan Meral telah membeli 7 set peralatan las senilai Rp 12.030.000,00. Pelatihan las telah selesai diikuti oleh 4 warga sejak bulan April 2007 dan mereka telah mendapat pekerjaan. Sampai saat audit peralatan las ini tidak digunakan lagi untuk pelatihan dan diletakkan di ruang sekretariat KSM sebelah bengkel las milik Ketua KSM yang juga pelatih 4 orang warga tersebut. Disamping itu ternyata kegiatan pelatihan las tidak ada lagi dalam rencana penggunaan dana tahap ke II. Salah satu alat yaitu mesin genset kadang-kadang dimanfaatkan untuk warga sekitar sebagai pengganti listrik pada saat listrik padam. BKM Sejahtera Kelurahan Tanjung Balai Karimun telah membeli mesin jahit sebanyak 5 unit senilai Rp 2.070.000,00. Pelatihan menjahit diikuti oleh 12 orang warga namun karena jangka waktu dan dana pelatihan yang terbatas, peserta yang telah dilatih hasilnya masih dalam taraf pemula sehingga belum berani menerima pesanan. Sejak selesai pelatihan bulan Februari 2007 sampai saat audit mesin jahit tidak digunakan lagi untuk pelatihan dan diletakkan di Balai Desa lokasi dilaksanakannya pelatihan. Dalam rencana penggunaan dana tahap II pada BKM Sejahtera terdapat kegiatan pelatihan menjahit untuk 12 orang, namun bukan orang sebelumnya. BKM Karya Pratama Kelurahan Teluk Air membeli Mesin Jahit 8 unit dan Mesin Obras 2 unit senilai Rp 6.290.000,00. Pelatihan diikuti oleh 14 orang warga namun baru menghasilkan taraf pemula. Sejak selesai pelatihan bulan April 2007 sampai saat audit mesin jahit tidak digunakan lagi untuk pelatihan dan diletakkan di ruang pelatihan lokasi pelatihan. Dalam rencana penggunaan dana tahap II tidak ada lagi pelatihan menjahit pada BKM tersebut. BKM Pamak Mandiri Kelurahan Pamak telah membeli Mesin Jahit 1 unit dan Mesin Obras 1 unit senilai Rp 2.100.000,00. Pelatihan diikuti oleh 9 orang dan 3 orang diantaranya sudah bisa menerima pesanan dari warga sekitarnya. Sejak selesai pelatihan bulan April 2007 sampai saat audit peralatan tersebut tidak digunakan lagi untuk pelatihan dan diletakkan di ruang pelatihan lokasi pelatihan. Dalam rencana penggunaan dana tahap II tidak ada lagi pelatihan menjahit pada BKM tersebut. 5) BKM Bina Bersama Kelurahan Parit Mesin Jahit 5 unit dan Mesin Obras 1 unit senilai Rp 3.970.000,00. Pelatihan diikuti oleh 10 orang namun baru menghasilkan taraf pemula sehingga belum berani menerima pesanan orang lain. Sejak selesai pelatihan bulan April 2007 sampai saat audit peralatan tersebut tidak digunakan lagi untuk pelatihan dan diletakkan di Kantor Kepala Desa Parit. Dalam rencana penggunaan dana tahap II tidak ada lagi pelatihan menjahit.
Atas permasalahan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen P2KP Kabupaten Karimun kami rekomendasikan agar melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab Operasional Kecamatan (PJOK) dan pihak konsultan pendamping yaitu Asisten Koordinator Kota Karimun dan Fasilitator Kelurahan untuk mengingatkan dan memotivasi masyarakat pada 5 BKM terkait supaya melanjutkan pelatihan menjahit dan las dengan swadaya masayarakat sesuai dengan tujuan program P2KP.
Peralatan las di titipkan di sekretariat bkm dimana peralatan bukan milik BKM tetapi milik masyarakat sehingga peralatan tersebut dapat dipergunakan kembali oleh KSM yang mengusulkan pelatihan sejenis dengan biaya swadaya dan waktu penggunaaannya disesuaikan dengan masa peatihan (training) dengan harapan peserta tadi mampu untuk mengusai dan mengembangkan usaha dari pelatihan tsb. Apabila dari peserta pelatihan mendapat pekerjaan pada saat pelatihan maka hasil dari pendapatanya akan dititip kepada sekretariat BKM sebagai swadaya untuk dipergunakan oleh KSM selanjutnya yang mengusulkan pelatihan sejenis. Mesin Jahit tersebut tetap digunakan oleh KSM yang baru dengan mengikut sertakan peserta yang lama dengan dana swadaya sebagai lanjutan ketahap mahir.karena mereka menganggap bahwa dari pelatihan yang mereka terima kemarin masih kurang sehingga perlu pelatihan lanjutan. Keikut sertaan peserta lama ini berdasarkan kesediaan dan permintaan peserta itu sendiri. Sebagai keberlanjutan karena di tahap ke 3 tidak ada lagi pelatihan menjahit yang di biayai oleh BLM, maka apabila ada KSM yang mengusulkan pelatihan menjahit maka dananya diambil dari swadaya namun mesin yang ada tetap digunakan secara Cuma-Cuma dan secara bertanggung jawab. Mesin Jahit tersebut karena saat ini berada di dua tempat yaitu satu dibukit senang dan satu di Teluk Air, maka sehabis masa pelatihan mesin tersebut akan dititipkan di sekretariat. Mesin tersebut nantinya boleh digunakan kembali oleh KSM lain yang mengusulkan pelatihan sejenis dengan dana swadaya.
Mesin jahit dan mesin obras tersebut selama
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No.
KONDISI
REKOMENDASI
masa pelatihan selesai mesin-mesin tersebut akan diletakkan di sekretariat BKM sebagai milik masyarakat pamak yang penggunaannya dimasa datang akan dikelola oleh KSM yang mengusulkan pelatihan sejenis dibawah pengawasan UPS. Meski di tahap 2 ini tidak ada usulan pelatihan menjahit yang dibiayai dari dana BLM namun ada masyarakat RW.01 telah meminta untuk menggunakan mesin tersebut dengan dana swadaya. Penerima manfaat pada pelatihan 1, karena masih ada yang merasa kurang mampu berminat juga untuk melanjutkan pelatihan secara swadaya. Sampai saat ini BKM tetap mensosialisasikan dan menunggu KSM baru yang akan mengusullkan pelatihan menjahit secara swadaya karena BKM menganggap mesin tersebut adalah milik masyarakat, bukan milik BKM atau KSM I.
Peralatan tersebut di atas dibeli dalam keadaan bekas pakai kecuali Travo Las. Dari hasil pelatihan menjahit yang baru menghasilkan taraf pemula dan sebagian besar belum bisa mendapatkan penghasilan dari menjahit serta tidak diusulkannya pelatihan menjahit dalam rencana kegiatan tahap ke II seharusnya peralatan menjahit tetap dimanfaatkan untuk pelatihan peserta yang lama dan peserta baru dengan biaya swadaya masyarakat karena sudah merupakan komitmen masyarakat untuk melakukan swadaya berkelanjutan pada saat merencanakan pembelian peralatan menjahit. Demikian juga dengan peralatan las yang seharus dimanfaatkan untuk pelatihan dengan swadaya masyarakat. Masyarakat massih tergantung pada dana bantuan sehingga belum menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan program P2KP III tidak hanya tergantung pada dana bantuan melainkan sangat mengandalkan keikutsertaan dan swadaya masyarakat. Akibatnya peralatan las pada BKM Meral Kota Bersatu Kelurahan Meral dan peralatan menjahit pada BKM Karya Pratama Kelurahan Teluk Air, BKM Pamak Mandiri Kalurahan Pamak dan BKM Bina Bersama Kalurahan Parit dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 24.390.000,00 berpotensi tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awalnya dan warga yang telah dilatih belum sepenuhnya dapat mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan kehidupan perekonomiannya. Terhadap permasalahan tersebut PPK dan pihak konsultan P2KP III Kabupaten Karimun menyetujui untuk menindaklanjuti dengan mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan peralatan untuk pelatihan dengan swadaya
2.
Terdapat Sisa Uang Pelatihan Ternak Lele di KSM Peternak Ikan Air Tawar Kelurahan Pamak sebesar Rp 1.800.000,00 Pencairan dana pelaksanaan kegiatan P2KP untuk BKM Pamak Mandiri Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing berasal dari SP2D No. 754675E/009/110 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp 40.000.000,00. Berdasarkan hasil audit pada BKM Pamak Mandiri, masih terdapat sisa uang pelatihan ternak lele di Sekretaris KSM Peternak Ikan Air Tawar sebesar Rp 1.800.000,00 padahal kegiatan pelatihan sudah berhenti sejak bulan April 2007 dan anggaran yang tersedia untuk kegiatan pelatihan tersebut sebesar Rp 5.500.000,00 telah dipertanggungjawabkan seluruhnya pada bulan April 2007 dan. Berdasarkan bukti-bukti kwitansi pembayaran, sisa uang sebesar Rp 1.800.000,00 tersebut merupakan dana untuk: Uang honor pelatih peternakan ikan lele untuk bulan Mei, Juni dan Juli 2007 sebesar Rp 600.000 yang sudah dipertanggungjawabkan, padahal pelatihan
TANGGAPAN
kepada Pejabat Pembuat Komitmen P2KP Kabupaten Karimun kami rekomendasikan agar melakukan koordinasi dengan PJOK dan pihak konsultan pendamping yaitu Asisten Koordinator Kota Karimun dan Fasilitator Kelurahan Pamak untuk menindaklanjuti pengembalian uang sebesar Rp 1.800.000,00 dari Sekretaris KSM Peternak Ikan Air Tawar ke Kas BKM Pamak Mandiri dan memonitor penarikannya jika pelatihan dilanjutkan.
Tanggapan PPK: 1. Untuk Pembelian alat atau peralatan pada tahap 2 akan kami tinjau dalam tiap proposal KSM mengingat pengadaan alat atau peralatan sudah di alokasikan pada tahap I. 2. Dalam pembayaran upah pekerjaan fisik akan kami lengkapi pada setiap KSM dengan daftar pembayaran upah /hari apabila perlu dilengkapi dengan KTP. 3. Mengenai hal-hal atau tanggapan dari audit BPKP akan ditindak lanjuti dengan PJOK Kecamatan, Konsultan, KSM, dan faskel untuk melengkapi kekurangan pada tahap I. Terdapat sisa uang pelatihan sisa uang pelatihan ternak lele di KSM atau ternak ikan air tawar kelurahan pamak sebesar Rp. 1.800.000,- uang sisa tersebut akan dititipkan kepada sekretariat BKM dan akan diambil kembali oleh bendahara KSM secara berkala sesuai dengan penggunaan pelatihan. Honor pelatih belum diserahkan ke pealatih karena saat ini pelatihan di karenakan satu hal. Pelatihan akan dilanjutkan kembali dalam minggu ini, sehingga honor pelatihan akan kembali diserahkan oleh bendahara ke pelatih.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No.
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
kepada Pejabat Pembuat Komitmen P2KP Kabupaten Karimun kami rekomendasikan agar melakukan koordinasi dengan PJOK dan pihak konsultan pendamping yaitu Asisten Koordinator Kota Karimun dan Fasilitator Kelurahan di Desa Parit meminta KSM Tanjung Menawang memberikan batas waktu paling lambat untuk Toko Yale menyelesaikan kewajibannya dan bila masih tidak dipenuhi uang sebesar Rp 2.400.000,00 ditarik kembali dan di setorkan ke Kas BKM.
Labur Aspal pada pekerjaan semenisasi di BKM Bina Bersama Desa Parit belum dilaksanakan. BKM telah memberikan batas waktu kepada toko”Yale” hingga batas waktu hari senin tanggal 11 Juni 2007, apabila sampat batas waktu itu toko ”yale” belum juga mengirimkan barang pesanan (aspal), maka uang yang dititipkan tersebut akan ditarik kembali oleh BKM, dan akan dibelikan di toko lain yang tidak membutuhkan waktu pesanan yang lama. Kwitansi pembayaran belum tertib di KSM-KSM.
sudah berhenti sejak bulan April 2007. Pengeluaran biaya cetak sertifikat ternak lele sebesar Rp 450.000,00 untuk 15 orang peserta pelatihan ternak lele padahal kepada yang bersangkutan belum diberikan sertifikat. Biaya operasional KSM untuk 5 orang anggota KSM selama 6 bulan sebesar Rp 450.000,00 yang tidak dicantumkan nama penerima. Biaya konsumsi bulan Mei, Juni dan Juli 2007 sebesar Rp 300.000 yang sudah dipertanggungjawabkan, padahal pelatihan sudah berhenti sejak bulan April 2007. Seharusnya pembayaran-pembayaran dilakukan sesuai dengan realisasi fisik pelaksanan. Atas sisa uang tersebut seharusnya segera dilaporkan dan diserahkan oleh Sekretaris KSM kepada Ketua KSM Peternak Ikan Air Tawar untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas BKM Pamak Mandiri Hal ini tejadi karena kelalaian Sekretaris dan kurangnya pengawasan penggunaan dana dari Ketua KSM Peternak Ikan Air Tawar. Akibatnya terdapat dana yang tidak dimanfaatkan oleh BKM Pamak Mandiri sebesar Rp 1.800.000,00. Terhadap permasalahan tersebut PPK dan pihak konsultan P2KP III Kabupaten Karimun memberikan tanggapan bahwa pelatihan ternak lele terhenti karena masalah intern warga di KSM bersangkutan. Uang sisa tersebut akan dititipkan kepada Sekretariat BKM dan akan diambil kembali oleh bendahara KSM secara berkala jika akan digunakan untuk pelatihan.
3.
Labur Aspal pada Pekerjaan Semenisasi di BKM Bina Bersama Desa Parit Belum Dilaksanakan Pencairan dana pelaksanaan kegiatan P2KP untuk BKM Bina Bersama Desa Parit Kecamatan Karimun berasal dari SP2D No. 754673E/009/110 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp 60.000.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik atas pekerjaan semenisasi jalan desa RT 01/ RW 01 dengan ukuran 128 M x 2 M x 0,08 m yang dilaksanakan oleh KSM Tanjung Menawang, dijumpai pekerjaan labur aspal sebanyak 300 kg atau senilai Rp 2.400.000,00 yang belum dilaksanakan padahal pekerjaan semenisasi tersebut telah dilaporkan 100%. Hal ini karena aspal yang di pesan dan telah dibayar seluruhnya kepada Toko Yale senilai Rp 2.400.000,00 sesuai nota No: A83416 tanggal 9 April 2007, ternyata sampai saat audit belum diterima KSM Tanjung Menawang. Toko Yale beralasan aspal dimaksud belum datang. Dalam pembelian seperti ini, seharusnya KSM Tanjung Menawang tidak melakukan pembayaran penuh dan memberikan batas waktu yang tegas kepada Toko Yale untuk menyelesaikan kewajibannya.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No.
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
kepada Pejabat Pembuat Komitmen P2KP Kabupaten Karimun kami rekomendasikan agar melakukan koordinasi dengan PJOK dan pihak konsultan pendamping yaitu Asisten Koordinator Kota Karimun dan Fasilitator Kelurahan di wilayah kerja masing-masing memberikan pengarahan mengenai pembuatan kwitansi pembayaran yang lengkap dan didukung daftar-daftar yang dibutuhkan.
Kwitansi yang tidak ada stempel dan nama toko lebih disebabkan karena tempat pembelian barang yang terkadang melalui perorangan atau toko-toko kecil yang tidak mempunyai stempel toko, kelengkapan pelaporan seperti kwitansi atau nota sedang dicoba ditertibkan melalui pemberian contoh pengisian format yang sebelumnya telah diberikan kepada KSM. Kelengkapan pelaporan seperti kwitansi atau nota sedang dicoba ditertibkan melalui pemberian contoh pengisian format yang sebelumnya telah diberikan kepada KSM. Selain itu kepada KSM khususnya KSM fisik diberikan contoh daftar intensif pekerja sehingga dapat memudahkan pengontrolan pengerjaan perhari.
Hal ini terjadi karena pihak KSM Tanjung Menawang khawatir jika menyimpan uang di kas terlalu lama bisa terpakai untuk keperluan lainnya. Akibatnya spesifikasi teknis pekerjaan semenisasi yang diharapkan KSM Tanjung Menawang tidak tercapai dan pembayaran yang telah dilakukan sebesar Rp 2.400.000,00 tidak bermanfaat.
4
Terhadap permasalahan tersebut PPK dan pihak konsultan P2KP III Kabupaten Karimun menanggapi bahwa BKM telah memberikan batas waktu kepada Toko Yale hingga Senin tanggal 11 Juni 2007 dan bila sampai batas waktu itu toko Yale belum juga mengirimkan Aspal, maka uang akan ditarik kembali oleh BKM untuk dibelikan ke toko lain. Kwitansi Pembayaran Di KSM-KSM Masih Belum Tertib Berdasarkan hasil audit pada 5 kelurahan dan 2 desa yang di sampel, dijumpai bukti pembayaran dari KSM-KSM yang bertanggungjawab melakukan kegiatan belum tertib, yaitu sebagai berikut : 1) Pembayaran kepada pihak ketiga untuk pembelian material untuk pekerjaan fisik dan bahan-bahan untuk pelatihan belum didukung kwitansi yang secara formal mencukupi karena banyak berupa nota dan faktur serta tidak mencantum nama toko dan nama penerima pembayaran secara jelas. Barangbarang yang diterima tidak didukung tanda terima barang. 2) Pembayaran upah kepada warga dan upah tukang hanya 1 buah kwitansi pembayaran secara keseluruhan tanpa didukung daftar tanda terima yang ditandatangani perorang. 3) Kwitansi Pembayaran Honor Pelatih/ Pengajar/ Instruktur yang dibuat KSM satu dan yang lain berbeda-beda seperti : 1 kwitansi untuk pembayaran selama pelatihan dan 1 kwitansi untuk pembayaran beberapa bulan. Kwitansi tersebut tidak menginformasikan mengenai jumlah jasa pelatihan yang diberikan pengajar padahal jadwal hari pelatihan per bulan dari KSM-KSM pelaksana pelatihan berbeda-beda pada setiap BKM/ Kelurahan. Hal ini karena usulan/ perencanaan kegiatan dan biaya kegiatan dari masyarakat juga bersifat total. Sebaiknya dalam pelaksanaan pembelian disediakan kwitansi yang secara jelas mencantumkan pihak yang membayar dan penerima uang serta didukung bukti tanda terima. Kwitansi pembayaran upah sebaiknya dilampirkan daftar tanda terima perorang yang juga memperlihatkan jumlah hari bekerja masing-masing. Dalam pembayaran honor pelatih/ pengajar bulanan sebaiknya diinformasikan jumlah hari atau realisasi yang bersangkutan memberikan jasa pelatihan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya tertib bukti pembayaran. Hal ini berakibat tidak tergambar kinerja dari pembayaran yang telah dilakukan karena tidak terlihat tenaga kerja yang terserap dalam proses pelaksanaan kegiatan, dampak tambahan penghasilan bagi pekerja, jangka waktu pelaksanaan dan frekuensi pelaksanaan kerja per orang.
Lampiran Tanggapan Temuan BPKP
No.
KONDISI
REKOMENDASI
TANGGAPAN
5
Pekerjaan pembuatan parit pada KSM Kenanga BKM Sejahtera Kelurahan Tanjung Balai Karimun kurang senilai Rp 4.283.500,00 Pencairan dana pelaksanaan kegiatan P2KP III untuk BKM Sejahtera Kelurahan Tanjung Balai Karimun berasal dari SP2D No. 754671E/009/110 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp 100.000.000,00. Dana tersedia untuk KSM Kenanga pada BKM Sejahtera adalah sebesar Rp 11.600.000,00 dengan realisasi penggunaan dana untuk pembuatan parit sebesar Rp 11.350.000,00 dan sebesar Rp 250.000,00 untuk administrasi serta pelaporan. Berdasarkan kwitansi pembayaran, buku kas dan keterangan ketua KSM Kenanga, tidak ada lagi dana yang tersisa. Pekerjaan pembuatan parit sesuai ukuran yang diusulkan yaitu 130 M x 0,40 M x 0,30 M, dengan perhitungan biaya sebesar Rp 11.350.000,00. Namun dari hasil audit ternyata realisasi fisik pekerjaan parit adalah sebagai berikut: 1) Lokasi I = 33,5 M x 0,30 M x 0,06 M 2) Lokasi II = 12,05 M x 0,25 M x 0,20 M 3) Lokasi III = 27,70 M x 0,25 M x 0,20 M Berdasarkan hasil perhitungan, nilai pekerjaan tersebut sebesar Rp 7.066.500,00. Dengan demikian terdapat kekurangan fisik senilai Rp 4.283.500,00 ( Rp 11.350.000,00 – Rp 7.066.500,00 ). Menurut keterangan Ketua KSM Kenanga, kekurangan fisik tersebut karena: - Pekerjaan parit dilakukan pada jalan aspal yang sudah ada, sehingga jika lebarnya sebesar 0,40 M akan banyak memakan badan jalan aspal yang ada. - Adanya penambahan biaya penggalian parit karena harus mengorek aspal.
Atas permasalahan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen P2KP Kabupaten Karimun kami rekomendasikan agar melakukan koordinasi dengan PJOK dan pihak konsultan pendamping yaitu Asisten Koordinator Kota Karimun dan Fasilitator Kelurahan untuk : 1) Meminta KSM Kenanga menambah pekerjaan parit pada lokasi yang dianggap membutuhkan atau menambah dengan pekerjaan sarana lingkungan senilai Rp 4.283.500,00 dengan swadaya masyarakat dan mengawasi pelaksanaan pekerjaannya sebagai pembelajaran bagi masyarakat setempat untuk menunjang tujuan program P2KP. 2) Meminta seluruh Koordinator BKM termasuk BKM Sejahtera selalu melakukan prosedur pengukuran fisik sebelum menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan BLM dari KSM
KSM bersangkutan telah sepakat untuk menyalurkan sisa dana kepada pekerjaan tambahan, yaitu pembuatan tutup parit dengan cor yang pada saat penyusunan proposal memang tidak diusulkan, khususnya untuk parit yang memang berada d sisi jalan utama. KSM sebelumnya sudah memperhitungkan kendala teknis seperti penggalian di jalan aspal namun ditengah pengerjaan muncul usulan lanjutan dari masyarakat untuk tidak mengganggu badan jalan terlalu lebar.
Seharusnya pekerjaan dilaksanakan sesuai ukuran yang diusulkan masyarakat sesuai komitmen mereka dan kendala-kendala teknis di atas sudah diperhitungkan sebelumnya. Hal ini tidak terdeteksi karena Koordinator BKM Sejahtera tidak melakukan pengukuran fisik sebelum menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan BLM dari KSM Kenanga. Akibatnya terdapat pekerjaan yang masih harus diselesaikan oleh KSM Kenanga senilai Rp 4.283.500,00.
