Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

FORUM MANAJEMEN INDONESIA-7 Prof. Dr. Mansyur Ramly Guru Besar Faultas Ekonomi UMI Makassar Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2012 – 2017 Vice President AQAN (ASEAN Quality Assurance Network) 2014-2017 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas 2005-2011

Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Jakarta, 10 November 2015

Pergeseran Strategi Pembangunan Ekonomi Masa lalu

Masa Kini

(Kini) Masa Datang

• Ek berbasis SDA • Factor driven

• Ek berbasis Industri • Investment driven

• Ek berbasis Inovasi • Innovation driven

• Sumberdaya Alam • Labor intensive

• Capital & Iptek • Skill Labor intensive

• Innovation • Hum Cap intensive

Teaching University

Research University

Masa lalu Masa kini Masa datang •Produktivitas •Competitive Adventage Sumber: Nizam, 2012 modifikasi

Innovative University Christensen, Clayton and Henry J. Eyring. 2011. The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education from the Inside Out. Jossey Bass. San Fransisco. Waktu

2

Perubahan Eksternal dan Internal

Perubahan Eksternal

Perubahan Internal

Tanggung jawab Pemerintah utk layanan pendidikan bermutu

Akreditasi

SAN

Lembaga akreditasi sbg Single Authority and Independent Agency

Perubahan Eksternal Globalisasi

• membuka peluang beroperasinya perguruan tinggi dan lembaga akreditasi pendidikan tinggi asing di Indonesia

Akreditasi berbasis capaian

• Model dan pendekatan akreditasi tidak hanya menekankan pada compliance tetapi pada performance (output dan outcome) dalam rangka saling mengakui (mutual recognition)

Kesetaraan standar

• Akreditasi menjadi sarana atau prasyarat people mobility, recognition, dan standardisasi kompetensi

Perubahan Internal Akreditasi bersifat wajib

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 55

Akreditasi menjadi prasyarat penting pemberian ijazah, sertifikat, dan gelar

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 28 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a

Akreditasi mengarah pada capaian (outcomebased learning)

• Perpres Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI

Tuntutan masyarakat

• untuk mendapatkan lulusan, output dan outcome perguruan tinggi berkualitas

Sistem Penjaminan Mutu PT • Pasal 53 UU No. 12/2012 • SPM mengacu pada PD-Dikti

SPMI

• Sistem Penjaminan Mutu Internal • Dilakukan oleh PT

SPME

• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal • Dilakukan melalui Akreditasi

SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI dan SPME) CQI = Continuous Quality Improvement

SPME EVALUASI-DIRI SPMI

PERBAIKAN INTERNAL DAN PEMBINAAN

PERBAIKAN INTERNAL

EVALUASI EKSTERNAL/ AKREDITASI REKOMENDASI PEMBINAAN

BUDAYA MUTU

7

Tahapan Implementasi Mutu Quality Culture

Quality Behavior (Action) Quality Commitment

Quality Awareness Quality Values

RATE OF QUALITY IMPROVEMENT

Heywood, L.H., Principles-based accreditation: the way forward?, MJA, 186, 7, S31-S32, 2007

9

WAJIB AKREDITASI W A J I B

Program Studi oleh LAM Institusi PT oleh BAN-PT) PT mono-prodi tetap wajib terakreditasi program studi dan institusi

10

Lembaga Akreditasi dan LAM (Pasal 55 UU No. 12/2012) • Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yg telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti; • Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan Prodi dan PT atas dasar kriteria yg mengacu pada SN-Dikti; • Pemerintah membentuk BAN-PT untuk mengembangkan Sistem Akreditasi; • Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh BAN-PT; • Akreditasi Prodi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri; • Lembaga akreditasi mandiri merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT; • Lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun ilmu • dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Prinsip SPMI: 1. Otonom: SPMI dikembanhgkan dan diimplementasikan

2. 3. 4.

5.

secara otonom atau mandiri oleh setiap PT baik pd aras Unit Pengelola Prodi (jurusan, departemen, atau istilah lain), maupun pd aras PT; Terstandar: SPMI menggunakan SN-Dikti yg ditetapkan oleh Mendikbud/Mendiktiristek dan SN-Dikti yg ditetapkan oleh PT; Akurasi: SPMI menggunakan data dan informasi yg akurat pada PD-Dikti; Berencana dan Berkelanjutan: SPMI diimplementasikan dgn menggunakan 5 langkah penjaminan mutu, yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti yg membentuk siklus; Terdokumentasi: seluruh langkah dlm siklus SPMI 12 didokumentasikan secara sistematis.

Siklus Kegiatan SPMI (PPEPP) 1 Penetapan Penetapan SN-Dikti dan Standar yg ditetapkan oleh PT

5 Peningkatan

Perbaikan SN-Dikti dan Standar yg ditetapkan oleh PT

2 Pelaksanaan

Pemenuhan SN-Dikti dan Standar yg ditetapkan oleh PT

4

3

Pengendalian Analisis penyebab dan korekasi pencapaian SNDikti dan Standar yg ditetapkan oleh PT

Evaluasi Pembandingan antara SN-Dikti dan Standar yg ditetapkan oleh PT dgn yg telah dicapai

Continuous Quality Improvement (CQI) 5 1

2

5

CQI

3

4 1

2

5

3

4

1

2

4

1 : Penetapan Standar 2 : Pelaksanaan Standar 3 : Evaluasi Pelaksanaan 4: Pengendalian Standar 5: Peningkatan Standar

3 14

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (Permendikbud No. 49 Tahun 2014)

Menentukan tingkat mutu perlu ada standar

We Live in the Global Village Sumber: Zaenal, BSNP, 2014

15

TUJUH STANDAR AKREDITASI BAN-PT Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan Standar 4. Sumber Daya Manusia Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (Permendikbud No. 49 Tahun 2014) Standar Nasional Standar Nasional Pendidikan

Standar Penelitian Standar

Pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan

SN-DIKTI

Ditetapkan oleh Menteri atas usul Badan SNPT

SPT

SPT SNPT

Penelitian Standar Arah

Standar Arah

Standar Isi

Standar Kualifikasi dan Kompetensi

Standar Kualifikasi dan Kompetensi

Standar Proses

Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan

Standar Penilaian Pendidikan

Standar Proses

Standar Proses

Standar Pendanaan

Standar Pendanaan

Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana

Standar Luaran

Standar Luaran

Standar Capaian

Standar Capaian

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan

Standar Pembiayaan

SPT Ditetetapkan oleh setiap perguruan tinggi

Standar Pengabdian Kepada Standar Pengabdian Masyarakat Kepada Masyarakat

1. standar bidang akademik 2. standar bidang non akademik

Sembilan Kriteria Akreditasi

KEUANGAN

VISI MISI TATA KELOLA MAHASISWA DAN LULUSAN

SARANA PRASARANA

SEMBILAN KRITERIA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENELITIAN

PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK

SUMBER DAYA MANUSIA

TUJUAN AKREDITASI Menentukan kelayakan dan mutu Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Menjamin mutu Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat; dan Mendorong peningkatan/perbaikan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan

PRINSIP AKREDITASI independen akurat obyektif transparan akuntabel kredibel imparsial 20

NILAI (VALUES) DLM AKREDITASI Kejujuran (honesty) Kepercayaan (trust) Keunggulan (excellence)

Kredibilitas (credibility) Keadilan (Equity) Etik (Ethics)

Akuntabilitas (accountability)

Azas dalam Sistem Akreditasi  Amanah (trustworthy). Sistem Akreditasi Nasional dikembangkan untuk mewujudkan keterpercayaan dan tanggung jawab dalam memberi penjaminan kepada para stakeholders akreditasi;

 Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement). Sistem Akreditasi Nasional mendorong tumbuh kembangnya dorongan internal dalam institusi maupun program studi untuk melakukan perbaikan mutu secara berkelanjutan;

 Akreditasi dilaksanakan secara komprehensif mencakup seluruh sistem manajemen dan penjaminan mutu program studi dan perguruan tinggi (masukan, proses, keluaran, capaian, dan dampak serta sistem analisa dan umpan-balik/umpan ke depan dalam proses menjaga dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

 Penjaminan Mutu Bertahap dan Berantai. Sistem Akreditasi Nasional diselenggarakan untuk memberi penjaminan mutu secara bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus penjaminan mutu yg komprehensif, baik internal maupun eksternal.

Etika Dalam Implementasi Sistem Akreditasi Komitmen etik (ethical commitment)

Kepatuhan terhadap regulasi (compliance) Dorongan dari internal (Internally driven berbasis conformance);

Profesionalisme (Professionalism) Akuntabilitas (Accountability)

Koperatif dan Kolaboratif (collaboration and cooperation); Kemandirian (independence) dan, Ketidak-berpihakan (imparsiality).

Prosedur Akreditasi Prodi dan Institusi Persyaratan

• Prodi terakreditasi ≥75%

Asesmen Kecukupan

Prodi : 2 Asesor Institusi: 3-7 Asesor

Keputusan Akhir (Pleno BAN-PT)

Visitasi (Asesmen Lapangan)

Nilai ≥200

Surveilen: • Banding • Keraguan • Keluhan masy

Validasi (BAN-PT)

Usul PT

Banding (Pleno BAN-PT): Alasan dan bukti

Keputusan Pleno: Nilai dan Peringkat Pengumuman: SK dan Sertifikat

< 200 : Tak Terakreditasi 200 - 300 : C (baik) 301 - 360 : B (Sangat baik) ≥ 361 : A (Unggul) 24

Tahapan Akreditasi Evaluasi Data dan Informasi

Penetapan Status dan Peringkat Pemantauan Status dan Peringkat

PERAN DAN TUGAS BAN-PT

B A N

Mengembangkan SAN Akreditasi Institusi PT Pemenuhan SMA* prodi/PT baru Rekomendasi pendirian LAM

P T

Monev (Surveilen) Kinerja LAM Akreditasi Prodi sebelum ada LAM 26 26

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) • UU No. 12/2012 mengatur bhw LAM mengkareditasi prodi dan BAN-PT mengakreditasi institusi (AIPT); • Jika LAM prodi ybs belum terbentuk maka BAN-PT mengkareditasi prodi ybs; • LAM dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat; • Masyarakat adalah asosiasi profesi; • Menteri memberi kewenangan melakukan akreditasi prodi kpd LAM setelah memperoleh rekomendasi dari BAN-PT; • Pemerintah membentuk BAN-PT utk mengembangkan Sistem Akreditasi Nasional (SAN) yg menjadi acuan semua pihak yg terkait akreditasi, termasuk LAM; • BAN-PT melakukan monitoring dan evaluasi periodik terhadap LAM 27

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) • Latar belakang pembentukan LAM agar prodi semakin dekat dengan asosiasi profesi prodi tsb; • Karena itu pembentukan LAM harus oleh asosiasi profesi bersama komponen lainnya; • Semakin dekatnya asosiasi profesi dengan prodi seyogyanya mutu prodi dan proses akreditasi semakin bermutu; • Namun perlu diwaspadai terjadinya “jeruk makan jeruk” • LAM bentukan Pemerintah didanai oleh APBN, dan LAM bentukan Masyarakat didanai oleh Masyarakat • LAM Pemerintah dibentuk oleh Menristekdikti.

Pembentukan LAM • LAM dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat. • LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. • LAM dapat membentuk perwakilan di setiap wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. • LAM Wilayah berfungsi memberikan dukungan teknis dan administratif pelaksanaan akreditasi Program Studi. • Menteri menetapkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.

Sumber: Pasal 25 Permendikbud No. 87/2014

Rumpun Ilmu Agama Rumpun ilmu agama merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu pendidikan agama Budha, ilmu penerangan agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan agama Katholik, teologi, misiologi, konseling pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu Cu.

Rumpun Ilmu Humaniora dan Ilmu Sosial • Rumpun ilmu Humaniora merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, antara lain filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni rupa. • Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena Masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi

Rumpun Ilmu Alam dan Ilmu Formal • Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, antara lain ilmu angkasa, ilmu kebumian, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika. • Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.

Rumpun Ilmu Terapan Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.

Tugas dan Wewenang LAM a. Menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam SN-Dikti; b. Melakukan akreditasi Program Studi; c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi; d. Memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi; e. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional; f. Menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan SN-Dikti bersama dengan Direktorat Jenderal; g. Memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal atau PTN badan hukum; h. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kpd BAN-PT. Sumber: Pasal 26 Permendikbud No. 87/2014

Pembentukan LAM Pemerintah • LAM Pemerintah merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menristekdikti. • LAM Pemerintah dibentuk oleh Menristekdikti atas rekomendasi dari BAN-PT. • Dalam melakukan akreditasi Program Studi, LAM Pemerintah memiliki kemandirian. • LAM Pemerintah dapat membentuk LAM wilayah untuk memberi dukungan teknis administratif dalam melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu. Sumber: Pasal 27 Permendikbud No. 87/2014

Persyaratan Anggota LAM Pemerintah a. Warga Negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki integritas yang tinggi; d. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; e. berstatus dosen tetap dan/atau profesional yang berpengalaman di bidang pendidikan tinggi; f. pakar dlm cabang ilmu /rumpun ilmu yg dibina oleh suatu Prodi; g. tidak merangkap jabatan struktural di PT dan/atau lembaga lain yg mengakibatkan konflik kepentingan dgn tugas sbg anggota LAM Pemerintah; h. tidak menjadi anggota unit kerja yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan tinggi; i. memahami atau berpengalaman dalam pengelolaan Perguruan Tinggi; j. memiliki wawasan dan komitmen pd peningkatan mutu dikti; k. memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya setara dengan lulusan program pendidikan yang akan diakreditasi. Sumber: Pasal 30 Permendikbud No. 87/2014

Pemrakarsa LAM Masyarakat • LAM Masyarakat berbentuk badan hukum nirlaba; • Badan hukum nirlaba tsb dibentuk oleh pemrakarsa yang terdiri atas organisasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan tinggi berbadan hukum dari suatu cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu. • LAM Masyarakat dapat membentuk LAM wilayah sebagai perwakilan untuk melakukan akreditasi Program Studi di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi tertentu.


CONTOH PEMRAKARSA LAM MASYARAKAT • LAMPTKes (Kesehatan) – Asosiasi Profesi: IDI, PDGI, PPNI, IBI, dsb (sementara 7 profesi kesehatan) – Asosiasi Institusi Pendidikan: AIPKI, AFDOKGI, AIPNI, AIPKIND, dsb

• IABEE (Indonesia Accreditation Board for Engineering Education) – PII dan asosiasi profesi teknik lainnya – Asosiasi institusi pendidikan: BKS perguruan tinggi teknik Pengakuan nasional dan internasional

Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) LAM yg telah terbentuk dan siap terbentuk: 1. LAM PTKes: LAM di pohon ilmu kesehatan (sudah terbentuk); 2. IABEE: Indonesia Acreditation Board for Engineering Education (bidang teknik, proses pembentukan); 3. LAM Rumpun Agama (mulai proses) 4. LAM Prodi ilmu Hukum (mulai proses); PRODI 5. LAM bidang ilmu Ekonomi dan Business (siap mulai); 6. LAM Prodi Akuntansi (berkeinginan); PRODI 7. LAM Kependidikan (berkeinginan); 8. LAM Pertanian (berkeinginan); 9. LAM cabang ilmu Pekerja Sosial (berkeinginan); 10. LAM cabang ilmu komputer (berkeinginan)

Persyaratan Pendirian LAM Masyarakat Persyaratan pendirian LAM Masyarakat wajib memiliki: a. rencana sdm yg diperlukan untuk melakukan akreditasi Prodi; b. rancangan SOP (POS) akreditasi Program Studi; c. sumber pendanaan paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat; d. perhitungan satuan biaya pelaksanaan akreditasi Prodi sesuai bidangnya; e. mekanisme pendanaan untuk menutup defisit biaya pelaksanaan akreditasi Program Studi sesuai bidangnya; f. sarana dan prasarana LAM Masyarakat; g. sistem penjaminan mutu internal LAM Masyarakat; dan h. rancangan mekanisme penanganan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi, baik dari pemimpin perguruan tinggi maupun dari masyarakat. Sumber: Pasal 37 Permendikbud No. 87/2014

Prosedur Pendirian LAM Masyarakat Prosedur pendirian LAM Masyarakat: a. Pemrakarsa mengusulkan pendirian LAM Masy kpd Menteri dilengkapi dengan studi kelayakan utk memperoleh pengakuan; b. Menteri menugaskan BAN-PT untuk melakukan penilaian terhadap studi kelayakan; c. BAN-PT memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang persetujuan pengakuan LAM Masyarakat; d. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa mengajukan pembentukan badan hukum nirlaba sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan pengakuan LAM Masyarakat berdasarkan rekomendasi BAN-PT, pemrakarsa dapat mengajukan kembali usulan pendirian LAM Masyarakat; f. LAM Masyarakat dapat menjalankan fungsinya setelah mendapat status sebagai badan hukum nirlaba. Sumber: Pasal 37 Permendikbud No. 87/2014

Proses dan Prosedur Pembentukan LAM 1 • Studi K • Akte

2

Menristekdikti 6

Kepmenristekdikti Pengakuan LAM

Asosiasi berbadan hukum sbg Inisiator

Rekomendasi Kelayakan

• Renstra • Memiliki SPM • Inst Akreditasi • Ketenagaan • asesor • Organ • Sapras • Pendanaan

Proses Asesemen: • Kecukupan • Visitasi (lap) 4

Penugasan

7

5

 Menurut: • Rumpun ilmu • Cabang ilmu • dpt Kewilayahan  Evaluasi periodik

Instrumen 3

BAN-PT

LAM 8

berbadan hukum

Monev & Supervisi

Studi Kelayakan Pembentukan LAM Masy Studi kelayakan paling sedikit berisi tentang: a. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat; b. Visi dan misi LAM Masyarakat; c. Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan; d. Rencana ruang lingkup cabang ilmu dan/atau rumpun ilmu yg dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masy; e. Bukti sumber pendanaan LAM Masyarakat paling sedikit untuk 3 (tiga) tahun anggaran LAM Masyarakat; f. Rancangan alur proses akreditasi LAM Masyarakat; g. Rancangan tata kelola LAM Masyarakat; dan h. Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masy.


Rancangan Tata Kelola LAM Masyarakat Rancangan tata kelola LAM Masyarakat paling sedikit meliputi: a. susunan organisasi; b. sumberdaya manusia serta pengembangannya; c. sistem pengelolaan keuangan; dan d. sarana dan prasarana.

Rancangan SPMI LAM Masyarakat Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Masyarakat paling sedikit memuat: a. kebijakan sistem penjaminan mutu; b. manual sistem penjaminan mutu; c. standar dalam sistem penjaminan mutu; dan d. formulir dalam sistem penjaminan mutu.

Pengawasan Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT BAN-PT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan akreditasi oleh LAM

BAN-PT secara berkala melakukan evaluasi thdp proses akreditasi yang dilaksanakan oleh LAM paling lambat setiap 2 (dua) tahun

PENANGANAN LAM GAGAL Evaluasi oleh BAN-PT

Pelaksanaan akredirasi prodi oleh LAM

G A G A L

Pembinaan oleh BAN-PT selama satu tahun

G A G A L

BAN-PT ambil alih pelaksanaan akreditasi prodi

?

Pembentukan LAM baru

Analisis Data Hasil Akreditasi PROGRAM STUDI MANAJEMEN

Rata-rata Borang Program Studi (Rata-Rata Keseluruhan) Program Studi Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 4,00 Program Studi Std 2. Tata Program Studi Std 7. Pamong, Kepemimpinan, 3,00 Penelitian, Pelayanan/PPM, Sistem Pengelolaan, dan 2,00 dan Kerjasama Penjaminan Mutu 1,00 Program Studi Std 6. 0,00 Pembiayaan, Sarana dan Program Studi Std 3. Prasarana, serta Sistem Mahasiswa dan Lulusan Informasi Program Studi Std 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Program Studi Std 4. Sumber Daya Manusia

Rata-rata Borang Evaluasi Diri (Rata-Rata Keseluruhan) Std 1.Akurasi Dan Kelengkapan Data Serta Informasi Yang Digunakan Untuk Menyusun Laporan Evaluasi-Diri 4,00 3,00 2,00 Std 2. Kualitas Analisis Yang 1,00 Digunakan Untuk Std 4.Keterpaduan Dan Mengidentifikasi Dan Keterkaitan Antar Komponen 0,00 Evaluasi-Diri Merumuskan Masalah Pada Semua Komponen Evaluasi-Diri

Std 3. Strategi Pengembangan Dan Perbaikan Program

Rata-rata Borang Unit Pengelola (Rata-Rata Keseluruhan) Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 4,00 Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM, dan Kerjasama

3,00 2,00

Std 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

1,00 Std 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi Std 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

0,00 Std 3. Mahasiswa dan Lulusan

Std 4. Sumber Daya Manusia

PTN Borang Program Studi

Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 4,00 Std 2. Tata Pamong, Std 7. Penelitian, Kepemimpinan, Sistem 3,00 Pelayanan/PPM, dan Kerjasama Pengelolaan, dan Penjaminan 2,00 Mutu 1,00 0,00 Std 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Std 3. Mahasiswa dan Lulusan Informasi Std 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik


PTN Borang Evaluasi Diri Std 1.Akurasi Dan Kelengkapan Data Serta Informasi Yang Digunakan Untuk Menyusun Laporan Evaluasi-Diri 4,00 3,00 2,00 Std 2. Kualitas Analisis Yang 1,00 Digunakan Untuk Std 4.Keterpaduan Dan Mengidentifikasi Dan Keterkaitan Antar Komponen 0,00 Merumuskan Masalah Pada Evaluasi-Diri Semua Komponen Evaluasi-Diri


PTN Borang Unit Pengelola Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 4,00

Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM, dan Kerjasama

3,00 2,00 1,00

Std 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi Std 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik




PTS Borang Program Studi Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 4,00 Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM, dan Kerjasama

3,00 2,00 1,00





PTS Borang Evaluasi Diri Std 1.Akurasi Dan Kelengkapan Data Serta Informasi Yang Digunakan Untuk Menyusun Laporan Evaluasi-Diri 4,00 3,00 2,00 Std 2. Kualitas Analisis Yang 1,00 Digunakan Untuk Std 4.Keterpaduan Dan Keterkaitan Antar Komponen Mengidentifikasi Dan 0,00 Evaluasi-Diri Merumuskan Masalah Pada Semua Komponen Evaluasi-Diri


PTS Borang Unit Pengelola Std 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian 4,00 Std 7. Penelitian, Pelayanan/PPM, dan Kerjasama

3,00

2,00 1,00


0,00


Std 3. Mahasiswa dan Lulusan


‫ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ‬

Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

Recommend Documents