PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN LAM- PTKES
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan April 2012 1
Tujuan Audiensi • Menyampaikan laporan perkembangan pembentukan LAM-PTKes hingga saat ini • Mendapatkan arahan dari Dirjen Dikti terkait solusi untuk isu-isu pembentukan LAM-PTKes
PEMANTAPAN KONSEP LAM-PTKES
HUBUNGAN PENJAMINAN MUTU SISTEM PENDIDIKAN TERHADAP SISTEM PELAYANAN KESEHATAN Sistem Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan
Kualitas Institusi Sistem Sertifikasi
Pengembangan Profesi Berkelanjutan
Sistem Akreditasi Kualitas Lulusan Kualitas Pelayanan Derajat Kesehatan Masyarakat Terbaik
GRAND DESIGN KONSEP LAM-PTKES
Visi : Terjaminnya mutu pendidikan
LAM PT-KES
tinggi
kesehatan yang berstandar global SDM
URGENSI • Dari sekitar 2253 program studi dari 7 profesi kesehatan, baru sekitar 50 % program studi yang telah terakreditasi • Proses akreditasi saat ini hanya menilai program akademik dan belum mencakup program profesi (termasuk spesialis) • Instrumen yang digunakan masih bersifat generik atau “one size fits all” untuk seluruh program studi (tidak sesuai dengan keunikan dari program profesi) • Kapasitas manajemen implementasi akreditasi yang kurang professional, sehingga masih belum mencerminkan kemandirian dalam menjalankan penjaminan mutu ekternal • Penggunaan teknologi informasi untuk sistem akuntabilitas dan manajemen data belum diimplementasikan secara optimal
Legalitas
Tenaga Fungsional Tenaga Struktural Tenaga ahli (expert)
amanah
Payung Hukum : Permendikbu d terkait LAMPT Badan Hukum dengan akta notaris
Sarana & Prasarana Implementasi Operasional : Kantor dan fasilitasnya IT system
Interprofessional collaboration Resource sharing Cost effectiveness ICT based
Fungsi Organogram
mandiri
Fungsi Lembaga
Prinsip Dasar Sistem Akreditasi • • • •
Continuous Quality Improvement (CQI) Quality Cascade (QC) Conceptualization-Production-Usability (CPU) Trustworthy
MISI : Terselenggaranya akreditasi nasional pendidikan tinggi kesehatan secara berkelanjutan (sustainable) yang dipercaya oleh semua pemangku kepentingan
Matriks Positioning LAM-PTKes Pengembangan Manajemen Pembinaan sistem penjaminan mutu Prinsip CQI
Akreditasi institusi/pro di
Prinsip kemandirian & CPU Akuntabilitas sistem akreditasi
Online System Publikasi hasil akreditasi secara real time
Penanganan komplain hasil akreditasi
Instrumen spesifik untuk setiap program
• Belum adanya payung hukum pengakuan LAM-PTKes • Kesulitan mendapatkan SDM untuk menjadi full-timer manajemen LAM-PTKes
WEAKNESS THREAT
• Penerimaan (acceptance) dari organisasi / institusi lain terhadap LAM-PTKes • Pendanaan dari pemerintah untuk akreditasi prodi oleh LAM-PTKes • Penjaminan mutu untuk LAM-PTKes sendiri • Pengajuan akreditasi ke LAM-PTKes oleh prodi
OPPORTUNITY • Kesadaran maksyarakat bahwa akreditasi berperan dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi kesehatan • Kebijakan pemerintah terkait kewajiban akreditasi • Aliansi strategis dengan BAN PT dalam berkolaborasi melaksanakan akreditasi prodi bidang kesehatan
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No.
Perihal
1.
Peraturan Perundang-undangan
BAN-PT
LAM-PTKes Indonesia
1. UU No 20 tahun 2003 tentang 1. UU No 20 tahun Sisdiknas pasal 60 2003 tentang 2. PP No 19 tahun 2005 tentang Sisdiknas pasal Standar Nasional Pendidikan 60 pasal 86 – 88 2. PP No 19 tahun 3. Permendiknas No. 28 tahun 2005 tentang 2005 tentang BAN PT Standar 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nasional Nomor 60 Tahun 1999 Pendidikan tentang Pendidikan Tinggi pasal 86 – 88 3. Permendiknas No. 28 tahun 2005 tentang BAN PT
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No.
Perihal
BAN-PT
LAM-PTKes Indonesia
2.
Dasar Hukum Pembentukan 1. Undang-Undang Lembaga Perguruan Tinggi No. 20 tahun 2003 2. PP No. 19 tahun 2005
1. Akta notaris 2. Penetapan dari Kemenkumham sebagai badan hukum
3.
Pengakuan
SK Menteri untuk pengakuan sebagai LAM-PTKes Indonesia
4.
Landasan operasional
Penugasan Menteri
AD ART disusun oleh stakeholders dan disahkan oleh notaris
5.
Bentuk dan status lembaga
BAN-PT merupakan lembaga pemerintah yang mandiri dalam penilaian
LAM-PTKes Indonesia merupakan lembaga yang berbadan hukum, mandiri, nirlaba dan dibentuk oleh stakeholders
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No. 6
Perihal Pengambilan Keputusan Akreditasi
BAN-PT
Tim panel majelis Badan Pelaksana BAN PT
Pengambilan keputusan kebijakan Umum 7
Aliansi strategis internasional
LAM-PTKes Indonesia
Majelis Pemangku Kepentingan Menjadi anggota dan terwakili di INQAAHE, APQN, AQAN, AQAAIW
Prospek kerja sama: *untuk kedokteran: WFME *untuk kedokteran gigi: CODA *untuk keperawatan: CASN *untuk kebidanan: MEAC/ACME *untuk farmasi: ACPE *untuk gizi: ADA (Amerika), ADA (Australia) *untuk kesehatan masyarakat: WFPHA
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No.
Perihal
BAN-PT
LAM-PTKes Indonesia
8
Sumber dana
Bersumber dari pemerintah yang berasal dari anggaran Balitbang Kemdikbud
Bersumber dari : - Utama: masyarakat profesi dan institusi pendidikan kesehatan - pemerintah, sumbersumber lain
9
Sistem pembiayaan
Seragam per prodi
Tergantung kepada kebutuhan
10
Metode Akreditasi
Sumatif
Formatif
11
Cakupan dan ruang lingkup akreditasi
Vokasi, akademik, profesi dan institusi
Vokasi, akademik, dan profesi bidang kesehatan dan institusi perguruan tinggi kesehatan
12
Instrumen akreditasi Generik dengan suplemen dan spesifik untuk beberapa program pendidikan
Spesifik untuk setiap prodi
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No.
Perihal
BAN-PT
LAM-PTKes Indonesia
13
Peringkat akreditasi
Peringkat: - A (sangat baik) - B (baik) - C (cukup) - Tidak terakreditasi
Peringkat: - Terakreditasi - Terakreditasi Bersyarat - Tidak Terakreditasi
14
Masa berlaku akreditasi
5 tahun
5-7 tahun
15
Proses dan Prosedur 2 bulan Akreditasi
1-2 bulan
16
Lama visitasi lapangan
- 2 hari untuk prodi - 5 hari untuk institusi
2-5 hari
17
Jumlah asesor
- 2 orang untuk prodi - 5 orang untuk institusi
2-5 orang (Ketua, sekretaris, dan anggota)
18
Tim Akreditasi
Asesor
Asesor
Matriks Pembaharuan Sistem Akreditasi untuk PT Kes Indonesia No
Perihal
19 Auditor keuangan untuk kelembagaan
BAN-PT
LAM-PTKes Indonesia
Internal untuk balitbang Kemdikbud: Irjen dan BPKP
Internal: Fungsi pengawasan melekat pada Majelis Pemangku Kepentingan
Eksternal untuk balitbang Kemdikbud: BPK
Eksternal: Akuntan Publik
20 Monitoring, evaluasi dan fasilitasi
Surveilen, bila ada keluhan (complaint), laporan, dan banding selama menggunakan metode sumatif
Tim fasilitator memonitor, mengevaluasi dan mengembangkan secara berkelanjutan, untuk meningkatkan kualitas akreditasi dan melayani pengaduan
21 Pengawasan lembaga
Inspektorat Jenderal
Majelis Pemangku Kepentingan
22 Manajemen kantor
Paper-based dan IT-based serta memanfaatkan PDPT yang mendukung SPMI dan SPME
IT-based
Board of Trustees (Majelis Wali Amanah) Terdiri atas wakil dari : institusi pendidikan; organisasi profesi; pemerintah; masyarakat pengguna (4 pilar utama) Board of Executive (Badan Pelaksana)
Sekretariat Administrasi, IT, humas, keuangan
Divisi Akreditasi: Kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, gizi, farmasi
Divisi Monev, Pengembangan, Etik, dan Banding
Asesor Asesor Asesor Asesor Asesor Asesor Asesor = Tenaga Fungsional dengan remunerasi sesuai kegiatan / tugas = Tenaga Struktural dengan remunerasi tetap setiap bulan
Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator Fasilitator
Road Map & Milestone Pembentukan LAM-PTKes
Key Succes Factor (KSF)
Aliansi strategis dengan BAN PT dan stakeholders profesi
Exercise fungsi LAM- Implementasi PTKes secara intensif Akreditasi oleh
Tersedianya instrumen akreditasi & asesor akreditasi Kebijakan pemerintah Komitmen stakeholders
LAM-PTKes yang Mandiri
Tersusunnya konsep LAM PT-Kes dan aspek legal (badan hukum dan kewenangan akreditasi )
Konsensus stakeholders terkait pendirian LAM-PTKes
Bimbingan teknis dari TA bidang akreditasi
Akta Notaris untuk badan hukum LAM-PTKes
Benchmarking sistem akreditasi
Nota kesepakatan stakeholders 7 profesi kesehatan
Naskah akademik LAM-PTKes
2010
2011
Permendikbud LAM PT & SK Mendikbud pengakuan LAM-PTKes AD/ART LAM PT-Kes
Insrumen akreditasi yang telah disahkan dan asesor terlatih
SOP tata kelola dan implementasi fungsi LAM-PTKes (termasuk SOP kerjasama dengan BAN PT
Grand design aktivitas LAM-PTKes
2012
2013
2014
PROYEKSI BEBAN KERJA LAM-PTKES : Target Akreditasi LAM-PTKes No
Bidang Kesehatan
1 Kedokteran
Masih Berlaku 63
Kadaluarsa 25
Belum Total Terakreditasi 251 339
2 Kedokteran Gigi
15
8
37
60
3 Keperawatan
457
44
252
753
4 Kebidanan
454
15
259
728
5 Kesehatan masyarakat
101
15
60
176
6 Farmasi
79
7
67
153
7 Gizi
12
4
28
44
1181
118
954
2253
Jumlah Total •
Data termasuk prodi Spesialis, Sub Spesialis, dan Profesi (akreditasi belum dilakukan oleh BAN-PT)
•
Data Spesialis, Sub Spesialis, dan Profesi diperoleh dari evaluasi.dikti.go.id dan data primer R & D proyek HPEQ
PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN LAM-PTKES 2011-2012
Perkembangan Pembentukan LAM-PTKes oleh Taskforce LAM (2011 – 2012) Penyempurnaan grand design aktivitas LAMPTKes
Penyusunan Konsep Dasar dan grand design LAM
Penyusunan payung hukum LAM-PTKes (Permendikbud LAM PT)
Konsensus stakeholders terkait LAM-PTKes yang mandiri
Persiapan LAM-PTKes menjadi badan hukum (penyusunan AD ART)
Q3 – Q4 2011
Q1 2012
Mulai Juli 2011 – April 2012 : 43 pertemuan
Pembentukan taskforce LAM-PTKes (SK Direktur Belmawa, Agustus 2011)
Kesepakatan stakeholders terkait grand design LAM (termasuk pemenuhan struktur organisasi)
Exercise fungsi LAM (aliansi strategis dengan BAN PT dan Balitbang Kemdikbud)
Terbentuknya badan hukum dan pengakuan kewenangan akreditasi
Q2 – Q3 2012
Tim Task Force LAM-PTKes Indonesia Berdasarkan SK: 1896-a/E3-HPEQ/SK/10.11
FORCE LAM-PTKes 1.TASK Usman C. Warsa : KetuaIndonesia 2. Riana Dewi N. : Sekretaris 3. Kamanto Sunarto : Anggota 4. Dwiwahju Sasongko : Anggota 5. Zaura K. Anggraeni : Anggota 6. Muhammad Hadi : Anggota 7. Nurul Falah : Anggota 8. Arum Atmawikarta : Anggota 9. Emi Nurjasmi : Anggota Tenaga Ahli Narasumber ahli hukum
: Soedarmono Soejitno : Ade Saptomo
Proses LAM PT-Kes menjadi Badan Hukum Mandiri No
Komponen
Perkembangan
1
Naskah Akademik LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan
Sudah Ada
2
Orientasi Strategis LAM Pendidikan Tinggi kesehatan (Visi, Nilai Dasar, Nilai Operasional, Misi, Tujuan)
Sudah Ada
3
Organogram LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan
Sudah Ada
4
Analisis Jabatan Badan Pelaksana
Sudah Ada
5
Kesepakatan pendirian LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan dari 7 Profesi Kesehatan
Sudah Ada
6
Draft Permendikbud LAM
Sudah Ada (dalam proses pembahasan dengan seluruh unit Kemdikbud)
Proses LAM PT-Kes menjadi Badan Hukum Mandiri No
Komponen
Ada
7
Peta Strategi
Sudah Ada
8
Draft Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan
Sudah Ada (dalam proses telaah Ahli Hukum)
9
Analisis Hambatan dan Solusi
Sudah Ada
10
Draft Tata Kelola
Sudah Ada (dalam proses pembahasan taskforce LAM)
11
Draft Pedoman Tata kerja Asesor
Sudah Ada (dalam proses pembahasan taskforce LAM)
12
Perencanaan Finansial
Masih dalam proses perumusan oleh taskforce LAM
Proses Penyusunan SOP LAM PT-Kes No
Jenis SOP
Ada
Belum
1
SOP Timeline prosedur Akreditasi
√
2
SOP Rekrutmen Asesor
√
3
SOP Regular Refreshing Course
√
4
SOP Monitoring dan Evaluasi
√
5
SOP Pengamanan Data
√
6
SOP Annual Meeting
√
7
SOP Instrumental Development
√
Proses Penyusunan SOP LAM PT-Kes No
Komponen
Ada
Belum
8
SOP Rapat Pleno
√
9
SOP Monitoring dan Evaluasi - visitasi
√
10
SOP Monitoring dan Evaluasi – Monitoring System
√
11
SOP Pengambilan Keputusan Akreditasi
√
12
SOP Conflict Resolution
√
13
SOP Administrasi
√
14
SOP Prosedur Peminjaman Barang
√
Rencana Aksi LAM-PTKes 2012 : Exercise Fungsi LAM-PTKes
ISU STRATEGIS PEMBENTUKAN LAM-PTKES
Isu Strategis Pembentukan LAM-PTKes Isu 1. Organisasi LAM
2. Kemandirian dalam pembiayaan LAMPTKes Indonesia
Deskripsi Isu 1. Hanya akan terbentuk satu LAMPT untuk seluruh profesikesehatan dengan nama LAM-PTKes Indonesia 2. Setiap organisasi profesi mempunyai LAM tersendiri 1. LAM-PTKes merupakan lembaga mandiri tanpa ada bantuan pendanaan dari pemerintah 2. Pendanaan LAM-PTKes Indonesia bisa berasal dari negara dengan mekanisme kontrak kerja atau hibah 3. Ada mekanisme Penganggaran akreditasi oleh pemerintah secara tidak langsung ke LAM-PTKes dengan mekanisme yang diatur
Alternatif Penyelesaian Telah ada konsensus antar stakeholders untuk menyetujui opsi pertama
Merumuskan mekanisme Penganggaran akreditasi oleh pemerintah secara tidak langsung ke LAM-PTKes (sesuai ketentuan perundangan yang berlaku)
Isu Strategis Pembentukan LAM-PTKes Isu 3. Hubungan BAN-PT dengan LAMPTKes Indonesia
Deskripsi Isu
Alternatif Penyelesaian
1. LAM-PTKes dan BAN-PT mempunyai 1. LAM-PTKes merupakan posisi yang sama dalam mengakreditasi bagian dari sistem akreditasi perguruan tinggi (stakeholders dapat yang ada, sedangkan BANmemilih) PT sebagai pengawas LAM 2. LAM-PTKes merupakan bagian dari (merekomendasi pendirian sistem akreditasi yang ada, sedangkan dan mengakreditasi LAM BAN-PT sebagai pengawas LAM yang sudah berjalan) (merekomendasi pendirian dan 2. BAN-PT akan tetap mengakreditasi LAM yang sudah mengawal LAM-PTKes berjalan) sampai dengan LAM-PTKes 3. BAN-PT akan tetap mengawal LAMmampu mandiri (5 tahun) PTKes sampai dengan LAM-PTKes 3. Perlunya kebijakan dari mampu mandiri (5 tahun) pemerintah untuk prodi kesehatan tidak lagi diakreditasi oleh BAN-PT, jika LAM-PTKes sudah siap beroperasi
Isu Strategis Pembentukan LAM-PTKes Isu 4. Hubungan Balitbang, BAN PT dan LAM-PTKes Indonesia
Deskripsi Isu 1. Mekanisme kerja sama dalam masa transisi (2012-2017) terkait pembiayaan yang berasal dari APBN - Dana untuk akreditasi dianggarkan melalui Balitbang/BAN-PT dari 2012-2017 - LAM-PTKes adalah badan hukum tersendiri diluar Balitbang dan BAN-PT
Alternatif Penyelesaian Dana untuk akreditasi dianggarkan melalui Balitbang/BAN-PT dari 2012-2017
Isu Strategis Pembentukan LAM-PTKes Isu
Deskripsi Isu
5. Akreditasi prodi alih 1. Terdapat perbedaan hasil bina dari Kemenkes akreditasi yang dilakukan oleh ke Kemdikbud kemenkes dan BAN-PT 2. Akreditasi yang telah dikeluarkan oleh kemenkes tetap berlaku sampai masa berlakunya. 3. Untuk perpanjangan akreditasi tahap berikutnya tetap oleh BAN-PT sebelum dialihkan kepada LAMPTKes. 4. Dualisme status akreditasi prodi alih bina 5. Banyaknya prodi nakes yang belum terakreditasi atau habis masa berlaku akreditasinya
Alternatif Penyelesaian SK Menteri - Dirjen Dikti terkait : a. Rekognisi status akreditasi yang telah dikeluarkan oleh kemenkes (tetap berlaku sampai masa berlakunya habis) b. Untuk perpanjangan akreditasi tahap berikutnya tetap oleh BAN-PT sebelum dialihkan kepada LAM-PTKes c. Jika memiliki dua hasil akreditasi dari BAN-PT dan Kemenkes, maka yang digunakan adalah hasil akreditasi dari BAN-PT d. Bagi prodi nakes yang belum terakreditasi segera mengusulkan untuk diakreditasi oleh BAN-PT atau LAM-PTKes (bila sudah siap)
