Pointers
Pembahasan Badan Hukum LAM-PTKes dengan Kemenkumham Jakarta, 3 Juli 2012 Gedung Dikti Lantai 9
Tujuan • Mensosialisasikan konsep LAM-PTKes kepada Kemenkumham • Membahas bentuk badan hukum yang sesuai dengan konsep LAM-PTKes serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
Luaran • Kesepakatan bentuk badan hukum LAM-PTKes yang sesuai dengan konsep LAM-PTKes serta sesuai dengan peraturan yang berlaku
REVIEW : KONSEP BADAN HUKUM LAM BERDASARKAN PERMENDIKBUD LAM PT & KAJIAN NOTARIS
Draf Permendikbud LAM-PT • Pasal 1 ayat 1 Lembaga akreditasi mandiri pendidikan tinggi selanjutnya disebut LAM-PT, adalah lembaga evaluasi mandiri berbentuk badan hukum nirlaba yang diakui oleh Pemerintah melalui ketetapan Menteri dan diselenggarakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk melakukan akreditasi pada program dan/atau satuan pendidikan tinggi.
Draf Permendikbud LAM-PT • Pasal 2 (1) Persyaratan pendirian LAM-PT: a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba dan terdaftar di Kemenkumham; b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman paling sedikit di bidang manajemen dan evaluasi pendidikan tinggi c. memiliki sistem penjaminan mutu; dan d. memiliki sarana dan prasarana yang menunjang.
KAJIAN NOTARIS : Pembentukan Dan Pengakuan Atas LAM PT yang Bersifat Mandiri Berbadan Hukum Cdr. M.J. Widijatmoko, SH.
Badan Hukum LAM-PTKes • Apabila LAM-PT yang dibentuk oleh masyarakat yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini “akan” mempunyai struktur organ dalam lembaga tersebut berbeda dengan struktur organ yang terdapat dalam Perkumpulan atau Yayasan, maka apabila pengertian kata “pengakuan” dari Menteri adalah pengesahan pendirian dan anggaran dasar lembaga mandiri, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan “berwenang” memberikan “Surat Keputusan pengesahan atas pendirian dan anggaran dasar Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi” yang merupakan Perkumpulan yang bersifat keperdataan khusus dibidang pendidikan.
Badan Hukum LAM-PTKes • Direkomendasikan agar “lembaga akreditasi mandiri” yang dimaksud dalam PP 19/2005 dibuat dalam bentuk “badan hukum perdata yang bersifat khusus“, – yang proses pemberian status “badan hukum” diterbitkan “surat keputusan pengesahan pendirian dan pemberian status badan hukumnya” diberikan oleh Mendikbud, karena dalam praktek keseharian pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya dibidang akreditasi memerlukan “sistem dan bentuk yang lebih khusus” bila dibandingkan dengan badan hukum lain yang sudah ada pada saat ini. – Kewenangan Mendikbud untuk menentukan bentuk badan terhadap lembaga akreditasi mandiri tersebut dapat dipergunakan ketentuan UU 20/2003 pasal 35 ayat 4, pasal 36 ayat 4, pasal 37 ayat 3, pasal 42 ayat 3, pasal 43 ayat 3, pasal 54, pasal 59 ayat 3, pasal 60 ayat 4, pasal 61 ayat 4 dan pasal 66 ayat 3 jo PP 19/2005 pasal 2, pasal 86 ayat 2 dan pasal 88.
Syarat Materil Badan Hukum a) Kumpulan dari 2 (dua) atau lebih orang perseorangan atau badan hukum; b) Mempunyai maksud, tujuan dan kegiatan tertentu; c) Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubunganhubungan hukum; d) Mempunyai harta kekayaan tersendiri; e) Mempunyai struktur organ yang teratur dalam organisasinya yang tercermin dalam AD dan ART; f) Mempunyai hak dan kewajiban; g) Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan;
Syarat Formil Badan Hukum a) b) c) d)
e)
Anggaran Dasar LAM-PT dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Menteri/peraturan perundang-undangan; Pendirian dan Anggaran Dasar LAM-PT dibuat dengan akta otentik (akta Notaris); Mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian dan anggaran dasar LAM-PT kepada Menteri; Menteri melakuan pengakuan/pengesahan terhadap akta pendirian dan anggaran dasar LAM-PT dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar LAMPT atau pengesahan perubahan anggaran LAM-PT (termasuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan apabila terjadi penggabungan, peleburan, pembubaran LAM-PT); Akta pendirian, anggaran dasar dan Surat Keputusan Menteri tentang Pengesahan Pendirian dan Anggaran Dasar LAM-PT wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).
Usulan Standar Baku Bentuk Dan Isi Anggaran Dasar LAM-PT : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)
nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuan, jangka waktu berdirinya, modal, perolehan dan penggunaan kekayaan, ketentuan mengenai organ-organ dalam struktur organisasi, tata cara pengangkatan, pemberhentian, penggantian anggota organ-organ yang ada dalam struktur organisasi, kewenangan, hak dan kewajiban organ-organ yang ada dalam struktur organisasi, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat-rapat organ-organ yang ada dalam struktur organisasi, penggabungan dan peleburan, pembubaran dan penggunaan kekayaan hasil likuidasi, keterangan-keterangan lain yang diperlukan (antara lain : nama , tempat tanggal lahir, pekerjaan, warga negara, tempat tinggal, dokumen identitas, pendiri.dan anggota organ-organ dalam struktur organisasi).
Usulan Anggaran Rumah Tangga LAM-PT: • Anggaran rumah tangga LAM-PT merupakan penjabaran lebih lanjut secara detail dan terperinci terhadap ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar LAM-PT. Terhadap anggaran rumah tangga perlu pula ditetapkan pengaturannya oleh Menteri.
