BADAN HUKUM Overview ade saptomo I. Pengertian Umum 1. Badan Hukum diartikan sebagai organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya yang legalitas pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai subyek hukum (persona atau sebagai orang). 2. Badan Hukum mengandung dua dimensi, yakni badan hukum publik dan badan hukum perdata. Contoh yang paling nyata dari badan hukum publik, yang lazim disebut badan hukum orisinil, adalah negara, propinsi, kabupaten dan kotapraja. II. Pengaturan Dasar Badan Hukum Perdata Diatur dalam KUH Perdata 1. Pasal 1653 KUH Perdata adalah peraturan umumnya, dimana disebutkan selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik. 2. Pasal 1654 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakantindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu. 3. Aturan untuk menentukan kedudukan suatu perusahaan sebagai badan hukum, biasanya ditetapkan oleh perundang-undangan, kebiasaan atau yurisprudensi. Sebagai contoh, a. PT dinyatakan sebagai badan hukum di dalam Pasal 1 butir 1 UUPT, b. Koperasi dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Perkoperasian, dan c. Yayasan dinyatakan sebagai badan hukum dalam Pasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. d. Perkumpulan tertentu (X), dimana diatur ? III. Bentuk Badan Hukum Perdata 1. Konvensional a. Perseroan Terbatas (PT) (Pasal 36 KUHD dan UU No. 1 Tahun 1995 jo. UU No. 40 Tahun 2007) NV atau “Namlooze Venotschap --------------------BUM Swasta b. Perhimpunan (perkumpulan) (Pasal 1653 KUH Perdata, Stb. 1870-64, Stb. 1939570) --------------------BUM Swasta c. Yayasan sebagai diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ---------- BUM Swasta d. Koperasi diatur dalam UU No. 12 Tahun 1997 tentang Koperasi--- BUM Swasta e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perum ----------BUM Negara 1
f. Bentuk badan usaha lain yang anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri dan diumumkan dalam berita Negara. 2. Dalam Perkembangan a. Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang diterapkan untuk perguruan tinggi negeri. b. Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang diproyeksikan untuk mentransformasi perguruan tinggi swasta diatur dalam UU No. 9 tahun 2009 tentang BHP (dibatalkan MK). c. Badan Layanan Umum yang diperuntukkan bagi badan hukum yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, seperti rumah sakit dan perusahaan jasa transportasi. Menurut doktrin, kriteria yang dipakai untuk menentukan ciri-ciri suatu badan hukum adalah apabila perkumpulan itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: d. adanya harta kekayaan yang terpisah, e. mempunyai tujuan tertentu, f. mempunyai kepentingan sendiri, dan g. adanya organisasi yang teratur. IV. Pertanggungjawaban Badan Hukum 2. Dalam Hukum Perdata Badan hukum dianggap sebagai subyek hukum (orang) yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum sebagai subyek hukum bertindak diwakili pengurus-pengurusnya. Sebagai suatu badan hukum berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata, seperti perjanjian dengan pihak lain. Sebagai suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; persona standi in judicio) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig handelen; tort). Penafsiran ini dilakukan melalui asas kepatutan dan keadilan. Oleh karena itu dalam hukum perdata suatu korporasi (legal person) dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, yang pertanggungjawabannya diwakili oleh pengurus. 3. Dalam hukum pidana. Dalam ilmu hukum pidana Indonesia, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (fysieke dader) secara orang perorangan. Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik. KUH Pidana Indonesia, semula pengurus (direksi) suatu korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (criminal liability). Namun, pada perkembangannya korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
2
V. Kewajiban Pajak a. Merujuk pada UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang menyebutkan bahwa Badan sebagai subjek pajak, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. b. Dari definisi Badan di atas jelas bahwa lembaga, perkumpulan atau organisasi termasuk ke dalam subjek pajak. Sehingga secara umum lembaga juga berkewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana perseroan terbatas. c. Kekayaan hasil usaha atau kegiatan yang digunakan untuk kemajuan dan pengembanan lembaga tidak dipungut pajak. VI. Hubungan Hukum dengan Pihak lain Hak-hak sebagai Subyek Hukum: a. Dapat membuat perjanjian dengan berbagai pihak b. Dapat memiliki harta benda/kekayaan c. Dapat melakukan jual beli dan menyewa barang/jasa d. Dapat memiliki hutang Kewajiban sebagai Subyek Hukum: a. Memenuhi prestasi-prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian b. Membayar pajak kepada Negara c. Jika melakukan pelanggaran hukum dapat dituntut secara hukum perdata dan/atau pidana d. Tunduk pada hukum ekonomi pada umumnya.
3
Persamaan/Perbedaan Badan Hukum Persamaan 1. Dasar Hukum Umum 2. Modal awal 3. Status hukum 4. Spesifikasi 5. Kepengurusan 6. Pendirian 7. Otoritas
Perbedaan
Analisis untuk LAM
Perseroan Terbatas Pasal 1653, 1654 KUH Perdata Kekayaan Subyek hukum AD/ART Struktur pengurus Akta notaris Ditjen AHU kemenkumham
1. Pengaturan
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Tujuan
Komersial
3. Sifat 4. Ruang lingkup kegiatan
Karakter LAM 1. Badan hukum 2. Perkumpulan profesional 3. Nirlaba 4. Bidang Pendidikan Kesehatan 5. Mandiri Asumsi Pilihan LAM
Yayasan
Bentuk Badan Hukum Koperasi
Pasal 1653, 1654 KUH Perdata kekayaan Subyek hukum AD/ART Struktur pengurus Akta notaris Ditjen AHU kemenkumham
Pasal 1653, 1654 KUH Perdata kekayaan Subyek hukum AD/ART Struktur pengurus Akta notaris Ditjen AHU kemenkumham
UU No. 12 Tahun 1997 tentang Koperasi
laba fokus usaha tertentu tak terpisahkan dengan pengurus
UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Sosial, keagamaan, kemanusiaan nirlaba Dapat membentuk badan usaha lain yang pengurusnya terpisah
Perkumpulan/perhimpunan lembaga/organisasi profesi Pasal 1653, 1654 KUH Perdata kekayaan Subyek hukum AD/ART Struktur pengurus
Catatan/ keterangan
Akta notaris Ditjen AHU kemenkumham
Kesejahteraan (kedalam) anggota Koperasi laba fokus usaha tertentu tak terpisahkan dengan pengurus
Pasal 1653-1665 KUH Perdata, Stb. 1870-64, Stb. 1939-570 Belum ada pengaturan secara khusus merujuk yayasan nonkomersial, sosial, keagamaan, kemanusiaan, ttp pendidikan nirlaba fokus usaha tertentu tak terpisahkan dengan pengurus
LAM bukan komersial/laba Tujuan bertentangan dengan Psl 13 Permendiknas 28/2005
x
LAM bukan sosial, keagamaan, kemanusiaan Dapat mendirikan badan usaha lain
x
LAM bukan komersial/laba Tujuan bertentangan dengan Psl 13 Permendiknas 28/2005
x
LAM sifatnya nirlaba Fokus usaha Penjaminan mutu pendidikan kesehatan Tidak bertentangan Psl 13 Peremndiknas 28/2005 Tak terpisahkan dengan pengurus.
V
LAM adalah organisasi profesi asesor pendidikan kesehatan yang mandiri (independen), profesional, amanah.
4
5
