Monitoring Harian
1
2
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21
22
23
TANGGAL 8 9 24 25
10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16
OCT
NOV
DEC
14 18
15 19
16 20
17 21
BULAN - TAHUN
KEMENTERIAN SOSIAL RI
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
Overview:
Jumlah Media Meliput
: 6 Media
Volume Pemberitaan
: 14 Artikel
Leading Media
: Harian Pelita
Leading Isu
: Perlindungan Anak
Sentimen Isu
: Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif Positif : PKH Kabupaten Tangerang Diguyur Rp7,6 Miliar, Ratusan Pekerja Hiburan Malam Terinfeksi HIV/AIDS Netral : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral
Catatan : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait pemberitaan Kemensos salah satunya adalah PKH Kabupaten Tangerang Diguyur Rp7,6 Miliar seputar pemberitaan sebanyak 22.950 peserta masuk dalam Program Keluarga Harmonis (PKH) Kabupaten Tangerang akan menerima dana tunai dari Kementerian Sosial RI. Alokasi dana yang dikucurkan mencapai Rp7,6 miliar siap dibagikan pada Juni 2014 melalui kantor Pos. H Moch Sahroni, Kasi Bansos PKH Dinas Sosial Kabupaten Tangerang kepada Harian Pelita, Rabu (25/6) mengatakan, untuk tahun 2014 ini pemberian dana PKH untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM) catur wulan pertama sudah dimulai bulan Juni ini. Saat ini penerima bantuan dan KSM tersebut tersebar di 26 Kecamatan. Dipastikan Pada 2015 mendatang jumlah peserta akan bertambah lagi karena masih ada warga di 3 Kecamatan yang belum terdata. Sahroni menjelaskan bahwa proses pemberian dana untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM) melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang di terbitkan Kementerian Sosial RI sebagai pengganti dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Perlindungan Anak
3
2 3 1
2
2 1
0
1
1
1
1
1
1
Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 6 Media
Republika 7%
Suara Pembaruan 7% Harian Pelita 29%
Koran Tempo 14%
Media Indonesia 21%
Kompas 22%
No 1
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Harian Pelita, hal 16, sul/ ck-247
PKH Kabupaten Tangerang Diguyur Rp7,6 Miliar Sebanyak 22.950 peserta masuk dalam Program Keluarga Harmonis (PKH) Kabupaten Tangerang akan menerima dana tunai dari Kementerian Sosial RI. Alokasi dana yang dikucurkan mencapai Rp7,6 miliar siap dibagikan pada Juni 2014 melalui kantor Pos. H Moch Sahroni, Kasi Bansos PKH Dinas Sosial Kabupaten Tangerang kepada Harian Pelita, Rabu (25/6) mengatakan, untuk tahun 2014 ini pemberian dana PKH untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM) catur wulan pertama sudah dimulai bulan Juni ini. Saat ini penerima bantuan dan KSM tersebut tersebar di 26 Kecamatan. Dipastikan Pada 2015 mendatang jumlah peserta akan bertambah lagi karena masih ada warga di 3 Kecamatan yang belum terdata. Sahroni menjelaskan bahwa proses pemberian dana untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM) melalui Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang di terbitkan Kementerian Sosial RI sebagai pengganti dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).
CHART LIST VIEW
Isu Program Keluarga Harapan (PKH)
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan Sebanyak 22.950 peserta masuk dalam Program Keluarga Harmonis (PKH) Kabupaten Tangerang akan menerima dana tunai dari Kementerian Sosial RI. Alokasi dana yang dikucurkan mencapai Rp7,6 miliar siap dibagikan pada Juni 2014 melalui kantor Pos. H Moch Sahroni, Kasi Bansos PKH Dinas Sosial Kabupaten Tangerang kepada Harian Pelita, Rabu (25/6). Serapan informasi ini merupakan langkah baik sebagai bagian transparansi program kepada publik.
No 2
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Harian Pelita, hal 3, naz/ djo
Ratusan Pekerja Hiburan Malam Terinfeksi HIV/AIDS Jumlah pengidap HIV/AIDS meningkat setiap tahun di wilayah Jakarta Barat. Mayoritas yang mengidap penyakit tersebut adalah perempuan karena tertular saat berhubungan seks. Sebelumnya Kepala Subbagian Tata Usaha Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Emil Salamun, di Kompleks Kementerian Sosial, Pasar Rebo, Jakarta Timur, menyatakan siap membinaan serta merehabilitasi mantan pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi Dolly Surabaya. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jakarta Barat mencatat, tahun 2012, di kawasan hiburan malam di Mangga Besar, Tamansari, ada 448 pekerja malam yang terinfeksi penyakit menular seksual (PMS). Sebanyak 211 pekerja malam di antaranya positif terjangkit virus HIV/AIDS. Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya di Kompleks Kementerian Sosial, Pasar Rebo, Jakarta Timur, siap membinaan serta merehabilitasi mantan pekerja seks komersial (PSK) di Lokalisasi Dolly Surabaya. Kepala Subbagian Tata Usaha PSKW Mulya Jaya, Emil Salamun, di Jakarta, Selasa (24/6) mengatakan pembinaan akan dilakukan secara berkelanjutan antara tiga hingga enam bulan, namun tetap mematuhi mekanisme serta petunjuk dari Kementerian Sosial. Suhaya, Kepala Seksi Promosi dan Pencegahan AIDS KPA Jakarta Barat “Tidak menutup kemungkinan penyebaran HIV/AIDS lebih besar dari temuan yang ada. Karena banyak pengelola hiburan malam yang tidak peduli dengan kondisi kesehatan pekerjanya.” Emil Salamun, Kepala Subbagian Tata Usaha Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya “Secara umum dan kemanusiaan kami siap menerima PSK Dolly yang ingin dibina di sini, namun kedatangan mereka pun kita juga belum tahu, apakah mereka datang sendiri secara sukarela, atau malah mereka terkena razia di jalanan wilayah Jakarta, kemudian diantar ke sini.”
CHART LIST VIEW
Isu ODHA
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan Suhaya, Kepala Seksi Promosi dan Pencegahan AIDS KPA Jakarta Barat “Tidak menutup kemungkinan penyebaran HIV/AIDS lebih besar dari temuan yang ada. Karena banyak pengelola hiburan malam yang tidak peduli. Pencegahan terus dilakukan dengan masif. Hitungan data bisa saja jauh berbeda dengan fakta lapangan disebabkan daya tular HIV/ AIDS yang sangat cepat dan para penderita yang tak terekspos.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
3
Republika, hal 7, Laeny Sulistyawati
Rr
Pemkot Siap Tutup Paksa Dolly Ada PSK dan mucikari yang mengembalikan dana kompensasi penutupan lokalisasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, memastikan akan merazia wisma lokalisasi prostitusi Dolly yang tetap nekat beroperasi setelah berakhirnya masa tenggat pengambilan dana kompensasi penutupan lokalisasi pada Kamis (26/6). Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Muhamad Fikser mengatakan, lokalisasi prostitusi Dolly harus tetap ditutup. Prostitusi Dolly pasti ditutup. Ini bukan hanya sekadar deklarasi penutupan Dolly Rabu (18/6) kemarin, katanya kepada Republika, Rabu (25/6). Namun, kata Fikser, saat ini pihaknya masih fokus pada pembagian dana kompensasi untuk pekerja seks komersial (PSK) dan mucikari Dolly yang berakhir pada Kamis (26/6). Chony Setiawan, anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL) “Banyak alasan PSK dan mucikari dalam mengembalikan dana tersebut.”
Wanita Tuna Susila (WTS)
Netral
4
Koran Tempo, hal 11, Agus Supriyanto
Sebagian Pekerja Seks Dolly Kembalikan Kompensasi Hari ini batas akhir pengambilan kompensasi. Sebagian pekerja seks dan muncikari Gang Dolly dan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, mengembalikan kompensasi penutupan lokalisasi dari Kementerian Sosial. Kemarin, lima pekerja seks dan tiga muncikari mendatangi Markas Komando Rayon Militer Sawahan untuk mengembalikan buku tabungan mereka, Saya enggak mau menerima uang kompensasi, jadi saya kembalikan saja, kata Tina, pekerja seks Gang Jarak, kepada Tempo kemarin. Dalam surat pernyataan pengembalian buku tabungan dan uang yang mereka sampaikan, para pekerja seks beralasan ingin wisma prostitusinya tetap beroperasi. Dengan mengembalikan buku tabungan dan rekening, data mereka bisa dicoret dari daftar penerima kompensasi. Tina, pekerja seks Gang Jarak “Kalau kami terima kompensasi, tapi kami masih kerja, kami bisa kena razia aparat.” Chony Setiawan, Salah satu anggota Front Pekerja Lokalisasi (FPL) “Ada sekitar 75 yang mau mengembalikan, mungkin masih banyak lagi.”
Wanita Tuna Susila (WTS)
Netral
CHART LIST VIEW
Refleksi Pemberitaan Ada PSK dan mucikari yang mengembalikan dana kompensasi penutupan lokalisasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, memastikan akan merazia wisma lokalisasi prostitusi Dolly yang tetap nekat beroperasi setelah berakhirnya masa tenggat pengambilan dana kompensasi penutupan lokalisasi pada Kamis (26/6). Langkah tegas perlu diambil oleh pemkot Surabaya. Penutupan dolly bisa merepresentasikan kredibilitas pemerintah yang harus terus ditegakkan demi mengangkat kesejahteraan masyarakat. Ada PSK dan mucikari yang mengembalikan dana kompensasi penutupan lokalisasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, memastikan akan merazia wisma lokalisasi prostitusi Dolly yang tetap nekat beroperasi setelah berakhirnya masa tenggat pengambilan dana kompensasi penutupan lokalisasi pada Kamis (26/6). Langkah tegas perlu diambil oleh pemkot Surabaya. Penutupan dolly bisa merepresentasikan kredibilitas pemerintah yang harus terus ditegakkan demi mengangkat kesejahteraan masyarakat.
No 5
Media, hal & jurnalis Kompas, hal 22, HRS
Judul / Topik
Isu
Kekerasan Yogyakarta di Delapan Lokasi Kampanye Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta diwarnai sejumlah kekerasan di beberapa lokasi berbeda yang diduga melibatkan para simpatisan partai politik Aksi kekerasan itu mengakibatkan 3 orang luka serta merusak 6 rumah, 7 mobil, dan 6 sepeda motor. Aksi kekerasan dengan berbagai bentuk terjadi di delapan lokasi yang menyebabkan tiga orang luka, Beberapa rumah dan kendaraan bermotor juga rusak, kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah DIY Ajun Komisaris Besar Anny Pudjiastuti Rabu (25/6). Anny menyatakan polisi telah menangkap seorang yarig diduga sebagai pelaku perusakan. Anny Pudjiastuti, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah DIY “Kami mengimbau tim sukses mengendalikan simpatisannya.”
Bencana Sosial
CHART LIST VIEW
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Kampanye Pemilu Presiden 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta diwarnai sejumlah kekerasan di beberapa lokasi berbeda yang diduga melibatkan para simpatisan partai politik Aksi kekerasan itu mengakibatkan 3 orang luka serta merusak 6 rumah, 7 mobil, dan 6 sepeda motor. Benih bencana sosial seperti ini harus menjadi perhatian serius semua pihak yang terkait. Peran tokoh masyarakat dan petinggi politik menjadi kunci penting untuk bisa menjadi pendingin.
No 6
Media, hal & jurnalis Harian Pelita, hal 7, djo
Judul / Topik Panti Werdha Jakarta Lebihi Kapasitas Jumlah orang tua yang sudah lanjut usia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia III Jakarta mencapai 141 orang, melebihi kapasitasnya, maksimal 125 orang. Sudah melebihi kapasitas. Hari ini ada yang mau masukan delapan orang lanjut usia lagi, namun kami hanya bersedia menampung lima orang, kata Kepala Seksi Keperawatan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia III, Dwi Atini, di Jakarta, Selasa (24/5). Dia menjelaskan, sebanyak 141 orang lansia tersebut terdiri dari 59 pria dan 82 wanita, Sedangkan lansia yang akan masuk Selasa (24/6) terdiri dari dua pria dan tiga wanita. Beberapa kakek dan nenek terpaksa tidur tidak di kamar tidur, karena sudah penuh. Mereka tidur di ruangan dekat tangga. Selain itu, lanjutnya, akibat kelebihan kapasitas, porsi laukpauk untuk para lansia itu juga dikurangi sedikit agar anggaran untuk konsumsi yang dialokasikan Dinas Sosial DKI Jakarta mencukupi. Dwi Atini, Kepala Seksi Keperawatan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia III “Contohnya tempe yang biasanya diberi dengan ukuran besar, sekarang terpaksa dikurangi.”
CHART LIST VIEW
Isu Panti Sosial
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Jumlah orang tua yang sudah lanjut usia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia III Jakarta mencapai 141 orang, melebihi kapasitasnya, maksimal 125 orang. Sudah melebihi kapasitas. Hari ini ada yang mau masukan delapan orang lanjut usia lagi, namun kami hanya bersedia menampung lima orang, kata Kepala Seksi Keperawatan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia III, Dwi Atini, di Jakarta, Selasa (24/5). Serapan informasi ini menjadi perhatian serius dari dinas terkait untuk dapat ditindaklanjuti agar didapatkan solusinya.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
7
Media Indonesia, hal 8, Nel/J-2
Perlindungan Anak
Netral
Tersangka Penganiaya Siswa Setelah memeriksa 30 saksi terkait dengan tewasnya Arfiand, 16, di acara pecinta alam di Tangkuban Perahu, pihak kepolisian mengungkapkan sudah mengantongi satu nama tersangka penganiayaan yang menyebabkan Arfiand tewas. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Indra Siregar.kasus ini menjadi perhatian publik dikarenakan korban merupakan pelajar dan dibawah umur yang melibatkan pelajar lainnya dalam kegiatam ektrakurikuler. Penuntasan kasus ini bisa menjadi pembelajaran kedepan untuk menghindari kekerasan terhadap anak.
8
Koran Tempo, hal 10, Ahmad Nurhasim
Polisi Tetapkan Tersangka Penganiaya Siswa Setelah memeriksa 30 saksi terkait dengan tewasnya Arfiand, 16, di acara pecinta alam di Tangkuban Perahu, pihak kepolisian mengungkapkan sudah mengantongi satu nama tersangka penganiayaan yang menyebabkan Arfiand tewas. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan Indra Siregar. Namun, walau sudah menetapkan satu nama tersangka, pihaknya tidak bisa menyebutkan identitas tersangka tersebut. Menurut Indra, pihaknya tidak mau terburu-buru dalam mengungkap identitas tersangka sebab yang bersangkutan masih berusia di bawah umur. Ia juga menegaskan pihaknya masih akan memangil beberapa saksi, termasuk alumni yang mengikuti acara itu. Menurutnya, saat ini pihak kepolisian telah mengumpulkan data alumni. Menurut rencana, pihaknya juga akan mengecek langsung tempat peristiwa. Pihak keluarga Arfiand pada Rabu (25/6) mendatangi Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta dengan didampingi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mengklarifikasi perihal kematian Arfiand. Endang, Tante korban “Bohong itu. Kalau dia sakit, kita sebagai orangtuanya masak tidak melarang dia pergi.” Komisi Anak Minta Gambar Dicabut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait memprotes gambar peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok. Gambar yang diprotes itu menampakkan seorang pria sedang merokok sambil menggendong bayi, disertai keterangan “Merokok Dekat Anak Berbahaya bagi Mereka. Mengapa pemerintah memasukkan gambar tersebut ke lima pilihan gambar bahaya rokok? Kami minta pemerintah mencabutnya, kata Arist saat dihubungi kemarin. Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak “Selama ini, iklan rokok tak boleh memperagakan adegan merokok. Kok sekarang iklan peringatannya seperti itu.” Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia “Sebenarnya patut diapresiasi maksud pemerintah, tapi sayang implementasinya salah.”
Perlindungan Anak
Netral
13
Kompas, hal 11, */BUR
25 Perusahaan Komitmen Penuhi Hak Anak Sebanyak 25 perusahaan anggota Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) menandatangani naskah komitmen terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar. Penandatanganan telah dilakukan, di Jakarta pada Selasa (24/6) lalu, bersamaan dengan penyelenggaraan Seminar “Mengoptimalkan Pola Asuh Keluarga untuk Menciptakan Anak Hebat Indonesia”
Perlindungan Anak
Netral
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait memprotes gambar peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok. Gambar yang diprotes itu menampakkan seorang pria sedang merokok sambil menggendong bayi, disertai keterangan “Merokok Dekat Anak Berbahaya bagi Mereka. Mengapa pemerintah memasukkan gambar tersebut ke lima pilihan gambar bahaya rokok? Kami minta pemerintah mencabutnya. Persamaan persepsi perlu dikerucutkan terutama dalam konteks batasan visual iklan rokok yang memang mencoba melindungi anak dari bahaya rokok. Sebanyak 25 perusahaan anggota Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) menandatangani naskah komitmen terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar. Penandatanganan telah dilakukan, di Jakarta pada Selasa (24/6) lalu. Kegiatan ini termasuk bagian peran aktif swasta dalam membangun kepedulian terhadap anak. Pemerintah perlu memberikan feedback yang maksimal guna realisasi di tengah masyarakat.
CHART LIST VIEW
Tone
Refleksi Pemberitaan
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
9
Kompas, hal 14, ISW
Undang-Undang Ada untuk Hadirkan Negara Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat harus segera disahkan. Adanya undang-undang merupakan upaya agar negara hadir di tengah masyarakat hukum adat. Setelah lebih dari lima kali konsultasi melibatkan para pihak, publik dan para ahli, Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (UU PPMHA) siap dimasukkan ke Badan Legislatif DPR untuk dibahas sebelum disahkan. Konsultasi terakhir berlangsung Rabu (25/ 6) di Jakarta. Hadir beberapa perwakilan lembaga adat dari Kalimantan dan Sumatera serta sejumlah ahli. Siun Jarias, Sekda Provinsi Kalimantan Tengah “Selama ini dibiarkan terjadi adu kuat antara investor dan masyarakat adat.” Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Nusantara “Negara harus hadir ketika terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat adat sehingga orang dari luar bisa dihukum.”
Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Netral
10
Media Indonesia, hal 15, VERA ERWATY ISMAINY
UU untuk Lindungi Warga Adat Mendesak Selama ini, masyarakat adat kerap menjadi korban konflik kepemilikan lahan dan sulit memperoleh identitas sebagai warga negara. Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) mendesak dilakukan. UU PPMHA diperlukan untuk mengatasi konflik yang selama ini kerap terjadi dan me rugikan masyarakat adat. Hal itu mengemuka dalam diskusi publik mengenai RUU tersebut, di Jakarta, kemarin. Pada kesempatan itu, Kepala Badan Pengelola Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Heru Prasetyo mengungkapkan, dalam pengelolaan hutan, selama ini masyarakat adat yang tinggal di dekat hutan kerap tersisih akibat konflik kepemilikan lahan. Mereka tidak memiliki sertifikat atas lahan dan hutan yang mereka kelola secara turun temurun. Heru Prasetyo, Kepala Badan Pengelola Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) “Ada gelombang besar arus modal dan jasa yang menye babkan akses terhadap ekonomi dan pembiayaan jadi terbuka. Namun, hal itu tidak juga menyelesaikan kemiskinan, termasuk permasalahan masyarakat hukum adat.” Siun Jarias, Sekda Provinsi Kalimantan Tengah “Jika sudah dijadikan dalam bentuk UU, kekuatan payung hukum ini dipastikan akan memperkuat peraturan-peraturan di tingkat daerah.”
Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Netral
Refleksi Pemberitaan Masyarakat Hukum Adat harus segera disahkan. Adanya undang-undang merupakan upaya agar negara hadir di tengah masyarakat hukum adat. Setelah lebih dari lima kali konsultasi melibatkan para pihak, publik dan para ahli, Rancangan UndangUndang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (UU PPMHA) siap dimasukkan ke Badan Legislatif DPR untuk dibahas sebelum disahkan. Konsultasi terakhir berlangsung Rabu (25/ 6) .perlindungan serta pengakuan terhadap masyarakat adat menjadi dorongan yang harus tertuang dalam UU. Kini negara siap mengesahkan melalui DPR setelah melalui beberapakali pembahasan. Masyarakat Hukum Adat harus segera disahkan. Adanya undang-undang merupakan upaya agar negara hadir di tengah masyarakat hukum adat. Setelah lebih dari lima kali konsultasi melibatkan para pihak, publik dan para ahli, Rancangan UndangUndang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (UU PPMHA) siap dimasukkan ke Badan Legislatif DPR untuk dibahas sebelum disahkan. Konsultasi terakhir berlangsung Rabu (25/ 6). Perlindungan serta pengakuan terhadap masyarakat adat menjadi dorongan yang harus tertuang dalam UU. Kini negara siap mengesahkan melalui DPR setelah melalui beberapakali pembahasan. Perlindungan meliputi hak hak masyarakat adat serta perlindungannya.
No 11
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Suara Pembaruan, hal a23, LEN/W-11 (25-06-2014)
Sanksi Rp 30 Juta untuk PMKS Beri Uang ke Pengemis, Denda Rp 20 Juta Untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis (gepeng) ke Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan tegas memberikan sanksi hukuman kepada pemberi uang bagi gepeng. Sanksi tegas tersebut berupa denda maksimal sebesar Rp 20 juta sedangkan bagi pendatang dari luar daerah yang datang ke Jakarta untuk mengemis di Ibukota akan diberikan sanksi denda maksimal Rp 30 juta. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Masrokhan mengatakan, langkah tegas itu perlu dilakukan karena setiap tahunnya, sebab jumlah PMKS yang datang ke Jakarta selalu meningkat sebanyak 20 hingga 25% dari total jumlah PMKS pada hari biasa yang bisa mencapai 4.045 orang. Biasanya gepeng datang dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, seperti, Indramayu, Brebes, dan Karawang. Kalau pengemis tuna netra biasanya datang dari Cianjur, kata Masrokhan, Rabu (25/6). Masrokhan, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta “Aturan ini akan kami lakukan dengan tegas. Kalau tidak, setiap menjelang dan selama puasa, Jakarta selalu akan penuh dengan gepeng.”
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
CHART LIST VIEW
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Denda Rp 20 Juta Untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis (gepeng) ke Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan tegas memberikan sanksi hukuman kepada pemberi uang bagi gepeng. Kondisi ini diharapkan menimbulkan efek jera dan dapat meminimalisir serbuan gepeng k3 Jakarta. Sanksi ini harus tersosialisasikan dengan baik.
No 12
Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 8, Gan/Ths/J-1
Judul / Topik BNN Jangan Penjara Korban Narkoba Salah satu cara memberantas peredaran narkoba ialah mengobati pengguna. Pengguna narkoba ialah korban, orang sakit yang harus disembuhkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) ingin agar para pecandu narkoba direhabilitasi, bukan dipenjara. Hal itu dimaksudkan agar rantai jaringan pengedar terputus. Kepala BNN Komjen Anang Iskandar mengungkapkan, untuk memangkas peredaran narkoba, salah satu caranya ialah mengobati penguna narkoba. Karena, dalam mindset BNN saat ini, pengguna narkoba ialah korban, orang sakit yang harus disembuhkan. Tema kita tahun ini memang harus dipertegas. Drug use disorders are preventable and treatable. Jadi tidak boleh dipenjara, ujarnya pada konferensi pers tentang Hari Antinarkoba, di Jakarta, kemarin. Anang Iskandar, Kepala BNN “Ketentuannya sudah ada di UU Narkotika Pasal 123, dan Pasal 4 huruf D. Kalau rehabilitasi pertama dan kedua sifatnya sukarela, ada surat rujukan. Untuk selanjutnya akan di rehabilitasi secara paksa.”
CHART LIST VIEW
Isu NAPZA
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Salah satu cara memberantas peredaran narkoba ialah mengobati pengguna. Pengguna narkoba ialah korban, orang sakit yang harus disembuhkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) ingin agar para pecandu narkoba direhabilitasi, bukan dipenjara. Hal itu dimaksudkan agar rantai jaringan pengedar terputus. Kepala BNN Komjen Anang Iskandar mengungkapkan, untuk memangkas peredaran narkoba, salah satu caranya ialah mengobati penguna narkoba. Perlindungan secara hukum juga memerlukan pemilahan yang sangat kuat terutama menentukan status pemakai ataupun pengedar
No 14
Media, hal & jurnalis Harian Pelita, hal 7, djo
Judul / Topik Pendaki Tunagrahita Panjat Monas Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengapresiasi pendaki tunadaksa Sabar Gorky atas keberhasilannya memanjat Monumen Nasional (Monas) Minggu (22/6). Saya sangat mengapresiasi keberhasilan ini. Saya bersyukur beliau bisa mewujudkan impiannya mendaki Monas dan ini kado bagus bagi olahraga Indonesia. Belum tentu orang biasa bisa mendaki Monas tapi Pak Sabar dengan keunikannya mampu, kata Roy di Jakarta, kemarin. Sabar, Penyandang Disabilitas “Tujuan saya datang ke kantor Kemenpora, pertama untuk silaturahmi, kedua, saya melaporkan tugas sudah selesai untuk memanjat Monas Minggu kemarin. Saya melakukannya dalam kurun waktu 20 menit.”
CHART LIST VIEW
Isu Penyandang Disabilitas
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo mengapresiasi pendaki tunadaksa Sabar Gorky atas keberhasilannya memanjat Monumen Nasional (Monas) Minggu (22/6). Saya sangat mengapresiasi keberhasilan ini. Saya bersyukur beliau bisa mewujudkan impiannya mendaki Monas dan ini kado bagus bagi olahraga Indonesia. Aksi yang dilakukan Sabar Gorky meruntuhkan pendapat orang yang meragukan kemampuan kaum difabel dan Menpora termasuk salah satu yang memberikan apresiasi.
