Overview:

Monitoring Harian

1

2

3

4

5

6

7

17

18

19

20

21

22

23

TANGGAL 8 9 24 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16

OCT

NOV

DEC

14 18

15 19

16 20

17 21

BULAN - TAHUN

KEMENTERIAN SOSIAL RI

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

Overview:

Jumlah Media Meliput

: 6 Media

Volume Pemberitaan

: 13 Artikel

Leading Media

: Suara Pembaruan

Leading Isu

: Bencana Alam

Sentimen Isu

: Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif Positif : BNN: Pengguna Narkoba Harus Direhabilitasi Netral : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral

Catatan : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait pemberitaan Kemensos salah satunya adalah BNN: Pengguna Narkoba Harus Direhabilitasi seputar pemberitaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam peringatan HANI (Hari Anti Narkoba Internasional) 2014 menegaskan, pengguna narkoba dapat dicegah dan direhabilitasi. Kesepakatan pemberantasan kejahatan transnasional melalui terobosan preemtif, preventif, dan tindakan represif tersebut sesuai tema HANI tahun ini, yaitu Drug Use Disorder are Preventable and Treatable (pengguna narkoba dapat dicegah dan direhabilitasi). Arti dan makna pengguna narkoba adalah orang yang sakit, mereka membutuhkan bantuan kita semua untuk berhenti dari kebiasaan mengonsumsi narkoba, dan membutuhkan rehabilitasi. Di Indonesia, saat ini muncul peraturan bersama tujuh lembaga negara yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan yang mengatur mengenai kewajiban merehabilitasi para pecandu dan penyalah guna narkoba akan mulai diterapkan pada Agustus mendatang.

Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Bencana Alam

3

2

3

2

1

2

2

2

1

1

0 Bencana Alam

Wanita Tuna Susila (WTS)

Kemiskinan

Perlindungan Anak

NAPZA

Bencana Sosial

Lanjut Usia (Lansia)

No

Media, hal & jurnalis

Judul / Topik

Isu

Tone

Refleksi Pemberitaan

Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 6 Media

Harian Pelita 8%

Seputar Indonesia 8% Suara Pembaruan 31%

Republika 15%

Jurnal Nasional 15%

Kompas 23%

No


Judul / Topik

Isu

Tone


1

Suara Pembaruan, hal a24, F-5/G-5 (26-06-2014)

BNN: Pengguna Narkoba Harus Direhabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam peringatan HANI (Hari Anti Narkoba Internasional) 2014 menegaskan, pengguna narkoba dapat dicegah dan direhabilitasi. Kesepakatan pemberantasan kejahatan transnasional melalui terobosan preemtif, preventif, dan tindakan represif tersebut sesuai tema HANI tahun ini, yaitu Drug Use Disorder are Preventable and Treatable (pengguna narkoba dapat dicegah dan direhabilitasi). Arti dan makna pengguna narkoba adalah orang yang sakit, mereka membutuhkan bantuan kita semua untuk berhenti dari kebiasaan mengonsumsi narkoba, dan membutuhkan rehabilitasi. Di Indonesia, saat ini muncul peraturan bersama tujuh lembaga negara yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan yang mengatur mengenai kewajiban merehabilitasi para pecandu dan penyalah guna narkoba akan mulai diterapkan pada Agustus mendatang. Anang Iskandar, Kepala BNN “Peringatan ini sebagai bentuk keprihatinan kita terhadap permasalahan narkoba di dunia yang belum dapat diselesaikan dan hanya dapat ditahan, sehingga sangat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.”

NAPZA

Positif

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam peringatan HANI (Hari Anti Narkoba Internasional) 2014 menegaskan, pengguna narkoba dapat dicegah dan direhabilitasi. Kesepakatan pemberantasan kejahatan transnasional melalui terobosan preemtif, preventif, dan tindakan represif tersebut sesuai tema HANI tahun ini, yaitu Drug Use Disorder are Preventable and Treatable (pengguna narkoba dapat dicegah dan direhabilitasi). Arti dan makna pengguna narkoba adalah orang yang sakit, mereka membutuhkan bantuan kita semua untuk berhenti dari kebiasaan mengonsumsi narkoba, dan membutuhkan rehabilitasi. Kesepakatan pecandu masuk dalam penanganan pemulihan melalui rehabilitasi masuk dalam preventiv, hanya saja perlu didukung kepastian hukum mengenai kategori pemakai.

7

Republika, hal 1, Wahyu Syahputra, Rr Laeny Sulistyawati

Rehabilitasi Pecandu Narkoba Pecandu narkoba yang melapor ke BNN tidak akan dijerat pidana. Pemerintah terus berupaya membebaskan Indonesia dari bahaya penyalagunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Penegakan hukum dalam pemberantasan peredaran narkoba dan program rehabilitasi para pecandu menjadi dua upaya pemerintah untuk melampaui target Indonesia bebas dari narkoba pada 2015. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, hingga kini di Indonesia terdapat empat juta orang pecandu narkoba. Dari jumlah itu, hanya 18 ribu pecandu yang sedang mengikuti program rehabilitasi. Jumlah pecandu yang telah mengikuti rehabilitasi dinilai belum cukup bagi pemerintah. Apalagi ditambah meningkatnya pertahun sebanyak 75 ribu pecandu, kata Kepala Humas BNN Sumirat Dwiyatno, Kamis (26/6). Sumirat Dwiyatno, Kepala Humas BNN “Tidak ada pidana bagi pecandu yang lapor.” Ahmad Sukardi, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim “Melalui rehabilitasi mereka (pemakai narkoba) dapat melaksanakan fungsi sebagai anggota masyarakat secara normal dan memperoleh kehidupan yang sehat.”

NAPZA

Netral

Pecandu narkoba yang melapor ke BNN tidak akan dijerat pidana. Pemerintah terus berupaya membebaskan Indonesia dari bahaya penyalagunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Penegakan hukum dalam pemberantasan peredaran narkoba dan program rehabilitasi para pecandu menjadi dua upaya pemerintah untuk melampaui target Indonesia bebas dari narkoba pada 2015.upaya ini perlu sosialisasi yang ekstra keras agar para pecandu tak ragu dalam mengambil langkah melaporkan diri untuk dilakukan pemulihan.

No


Judul / Topik

2

Seputar Indonesia, hal 11, FL/N-2

Dolly Tetap Ditutup Permanen Meski banyak pekerja seks dari Gang Dolly dan Jarak yang mengembalikan uang kompensasi, Pemprov Jawa Timur tetap mendukung keputusan penutupan kedua lokalisasi. Penutupan secara permanen sudah keputusan final. Mau diambil silakan, dikembalikan ya silakan. Kita tetap akan menutup Dolly dan Jarak secara permanen. Jangan berharap lokalisasi akan dibuka lagi setelah mereka mengembalikan kompensasi, papar Gubernur Jatim Soekarwo, kemarin. Kompensasi, lanjut dia, merupakan iktikad baik pemerintah sehingga ketika dana yang sudah diambil dikembalikan lagi, hal itu bukan lagi tanggung jawab pemerintah.


Netral

3

Republika, hal 7, Laeny Sulistyawati

Dolly Ditarget Tiga Bulan Ditutup Polrestabes Surabaya siap membantu Satpol PP menertibkan Dolly. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Jawa Timur, menargetkan pembersihan Dolly dari praktik prostitusi dalam waktu tiga bulan pascadeklarasi penutupan lokalisasi pada 18 September 2014 menjadi target Satpol PP Surabaya mengubah citra buruk DoIly. Saya kira tiga bulan merupakan waktu yang cukup untuk membersihkan Dolly dari praktik prostitusi, ujar Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto, Kamis (26/6). Irvan mengatakan, pihaknya berkeinginan agar masyarakat di kawasan Dolly dan Jarak bisa hidup lebih baik dan lebih bermartabat. Suparti, Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Polrestabes Surabaya “Intinya, sebagai petugas negara, kami berharap tidak memusuhi warga, tetapi menegakkan peraturan.” Deddy Sosialisto, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya “Artinya, ada 1.052 PSK yang tidak mengambil kompensasi hingga sore (26/6) ini. Padahal, pengambilan dana kompensasi ditutup hari ini.”


Netral

Rr

Isu

Tone

Refleksi Pemberitaan Meski banyak pekerja seks dari Gang Dolly dan Jarak yang mengembalikan uang kompensasi, Pemprov Jawa Timur tetap mendukung keputusan penutupan kedua lokalisasi. Penutupan secara permanen sudah keputusan final.kebulatan tekad harus dimiliki bersama termasuk dari psk sendiri. Hal yang disadari adalah bahwa penutupan ini merupakan suatu langkah positif dalam pembangunan kesejahteraan secara manusiawi. Polrestabes Surabaya siap membantu Satpol PP menertibkan Dolly. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Jawa Timur, menargetkan pembersihan Dolly dari praktik prostitusi dalam waktu tiga bulan pascadeklarasi penutupan lokalisasi pada 18 September 2014 menjadi target Satpol PP Surabaya mengubah citra buruk Dolly. Saya kira tiga bulan merupakan waktu yang cukup untuk membersihkan Dolly dari praktik prostitusi, ujar Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto, Kamis (26/6).pendekatan kepada para psk dan pennghuni doly masif dilakukan dan terus meyakinkan bahwa langkah penutupan untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi.

No


Judul / Topik

Isu

Tone


4

Kompas, hal 15, priyombodo (Berita Foto)

Bencana Alam

Netral

Kondisi banjir yang masih terjadi ini di ciledug Tangerang diharapkan mendapat perhatian serius pemerintah setempat dan dapat menanggulangi dampaknya.

5

Harian Pelita, hal 14, anz/ zis

Bencana Alam

Netral

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 99 rumah di tiga desa di Kecamatan Cibadak rusak akibat diterjang angin puting beliung. Ketiga desa yang terkena dampak bencana tersebut adalah Desa Warnajati, Pamuruyan, dan Cibadak, kata Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi Usman Susilo kepada Antara, Kamis. Menurut Usman, pihaknya sampai masih melakukan pendataan bangunan rumah yang rusak akibat bencan aalam tersebut, dari hasil pendataan sementara dari 99 rumah yang rusak tersebut sebanyak satu rumah rusak berat, dua rumah rusak sedang dan 96 rumah rusak ringan.serapan informasi ini bisa menjadi pijakan dalam melakukan penanganan dilapangan.

12

Suara Pembaruan, hal a24, 132 (26-06-2014)

Banjir di Ciledug Indah Penjual roti keliling menawarkan dagangannya di Perumahan Ciledug Indah I, Kota Tangerang, Banten, yang masih terendam banjir, Kamis (26/6). Kawasan Permukiman tersebut kembali kebanjiran akibat meluapnya Kali Angke karena hujan deras pada Rabu. BPBD: 99 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 99 rumah di tiga desa di Kecamatan Cibadak rusak akibat diterjang angin puting beliung. Ketiga desa yang terkena dampak bencana tersebut adalah Desa Warnajati, Pamuruyan, dan Cibadak, kata Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi Usman Susilo kepada Antara, Kamis. Menurut Usman, pihaknya sampai masih melakukan pendataan bangunan rumah yang rusak akibat bencan aalam tersebut, dari hasil pendataan sementara dari 99 rumah yang rusak tersebut sebanyak satu rumah rusak berat, dua rumah rusak sedang dan 96 rumah rusak ringan. Di sisi lain, pihaknya sudah menyerahkan bantuan kepada para warga yang rumahnya menjadi korban. Usman Susilo, Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi “Jumlah rumah yang rusak ini masih akan kami verifikasi dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya bertambah atau berkurang. Namun untuk rumah yang masuk dalam kategori rusak ringem sudah mulai diperbaiki oleh warga dan untuk warga yang rumahnya rusak berat, korbannya kami ungsikan sementara.” Banjir Landa Sejumlah Kawasan Hujan deras yang melanda Jakarta dan Tangerang sepanjang Rabu (25/6) sore menyebabkan banjir di sejumlah kawasan. Genangan air juga menyebabkan perjalanan kereta api dari Tanah Abang Serpong dan sebaliknya terganggu. Sempat terjadi penumpukan penumpang di Stasiun Tanah Abang. Di Kota Tangerang banjir merendam ratusan rumah warga di Perumahan Ciledug Indah I, Kecamatan Ciledug. Banjir kali ini, merupakan luapan dari KaliAngke yang tak mampu menampung air limpahan air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Banjir mendadak yang terjadi sempat membuat warga di Perumahan Ciledug Indah I panik. Mereka yang khawatir volume banjir akan meningkat, langsung memutuskan untuk mengungsi lokasi yang lebih tinggi.

Bencana Alam

Netral

Hujan deras yang melanda Jakarta dan Tangerang sepanjang Rabu (25/6) sore menyebabkan banjir di sejumlah kawasan. Genangan air juga menyebabkan perjalanan kereta api dari Tanah Abang Serpong dan sebaliknya terganggu. Sempat terjadi penumpukan penumpang di Stasiun Tanah Abang. Di Kota Tangerang banjir merendam ratusan rumah warga di Perumahan Ciledug Indah I, Kecamatan Ciledug.Situasi ini menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat agar terus waspada dan siaga bencana kapanpun.

No


Judul / Topik

Isu

Tone


6

Kompas, hal 32, RTS/ RAY

Diduga Membunuh, Pemulung Ditangkap Polisi menangkap D alias R (15) dan S alias K (23), pelaku pembunuhan terhadap Nur (27) yang terjadi di Serpong Tangerang Selatan, pada 26 Mei lalu. Mayat Nur ditemukan di sebuah tanah kosong di belakang Polsek Serpong Kelurahan Lengkong Gudang Timur. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, pernbunuhan itu terjadi karena D dendam setelah dilecehkan secara seksual oleh Nur. Rikwanto, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya “Ketika tersangka D sedang memulung dirinya dipaksa korban untuk berhubungan seksual. D yang berbadan kecil takut dengan korban yang berbadan besar.”

Perlindungan Anak

Netral

Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto mengatakan, pernbunuhan itu terjadi karena D dendam setelah dilecehkan secara seksual oleh Nur. Rikwanto, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya “Ketika tersangka D sedang memulung dirinya dipaksa korban untuk berhubungan seksual. D yang berbadan kecil takut dengan korban yang berbadan besar.”. Lagi kembali anak-anak menjadi bagian kekerasan seksual dan berujung korban jiwa. Perlu perhatian khusus dalam menanggulangi kasus sejenis.

13

Suara Pembaruan, hal a9, D-13 (26-06-2014)

70 Masyarakat Belum Tahu Perlindungan Anak Meskipun anak merupakan kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, perlindungan terhadap mereka ternyata belum menjadi isu prioritas di masyarakat. Bahkan, pemerintah telah menerbitkan UndangUndang (UU) Perlindungan Anak sejak 2002 lalu, tetapi hampir 70% masyarakat belum mengetahuinya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari, mengungkapkan hal tersebut di sela -sela acara penandatanganan komitmen 25 perusahaan anggota Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Jakarta, baru-baru ini. Linda mengatakan, upaya perlindungan anak sudah banyak dilakukan pemerintah, misalnya, melalui UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Anak, dan lainnya. Tetapi, masyarakat sendiri belum menganggap persoalan anak ini penting dan prioritas. Makanya banyak kekerasan terhadap anak terjadi, tetapi di sisi lain ini wajar supaya masyarakat tahu bahwa anak itu harus mendapatkan perlindungan khusus, kata Linda. Sejumlah fakta, dikatakan Linda, menunjukkan upaya perlindungan terhadap anak masih menghadapi tantangan. Linda Amalia Sari, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ““Misalnya, di Bandung, banyak anak adalah pelaku kekerasan seksual, narkoba, dan lainnya karena umumnya mereka kurang perhatian orang tua, khususnya ayah. Mereka kurang keteladanan seorang ayah, sehingga terjebak ke dalam perilaku negatif.”

Perlindungan Anak

Netral

Meskipun anak merupakan kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, perlindungan terhadap mereka ternyata belum menjadi isu prioritas di masyarakat. Bahkan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak sejak 2002 lalu, tetapi hampir 70% masyarakat belum mengetahuinya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari, mengungkapkan hal tersebut di sela-sela acara penandatanganan komitmen 25 perusahaan anggota Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Jakarta, baru-baru ini.UU Perlindungan anak ini sangat penting diketahui. Indikator UU ini belum mencapai di posisi yang baik dikarenakan masih adanya pelanggaran hak anak dan kekerasan yang masih berlangsung hingga saat.

No 8

Media, hal & jurnalis Kompas, hal 27, ODY

Judul / Topik

Isu

Pemantauan di 34 Provinsi Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan hasil kerja Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang saat ini baru memantau statistik kekerasan di 15 provinsi, pada Agustus 2014 dikembangkan untuk memantau seluruh provinsi di Indonesia Artinya laporan aksi kekerasan di masyarakat kini menjadi kian transparan sebagai materi informasi publik. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pencegahan Konflik Sosial Kemenko Kesra Nelwan Harahap di Surabaya, Rabu (25/6) petang. Mulai Agustus 2014 sebanyak 34 provinsi terjangkau pemantauan. Ini juga mencakup Jawa Timur, kata dia. Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SMK) adalah portal yang diungkap kepada public beralamat di www.snpk-indonesia.com, yang berisi kumpulan dan manajemen statistik kekerasan di masyarakat. Nelwan Harahap, Kepala Bidang Pencegahan Konflik Sosial Kemenko Kesra “Sumbernya dari banyak informasi, termasuk kepolisian serta badan kesatuan bangsa dan politik di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Namun, informasi yang dikumpulkan dan disajikan itu hanya berisi data kekerasan.”

Bencana Sosial

Tone Netral

Refleksi Pemberitaan Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan hasil kerja Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang saat ini baru memantau statistik kekerasan di 15 provinsi, pada Agustus 2014 dikembangkan untuk memantau seluruh provinsi di Indonesia Artinya laporan aksi kekerasan di masyarakat kini menjadi kian transparan sebagai materi informasi publik. Pencegahan kekerasan menjadi target kerja serius pemerintah dan ini dilakukan total diseluruh propinsi. Upaya ini perlu dukungan semua pihak agar masyarakat nyaman dan terlindungi dari kekerasan.

No 9


Judul / Topik

Jurnal Nasional, hal 15, Rusdy Setiawan Putra

50 Lansia Peroleh Program Jaminan Hidup Tak kurang dari 50 warga berusia lanjut (Lansia) di Kabupaten Lebak, Banten, memperolah program jaminan hidup dengan menerima bantuan kebutuhan bahan pokok. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kehidupan mereka, kata Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak Asep Saefulloh di Lebak, Kamis (26/6). Menurut Asep, bantuan bahan pokok tersebut diberikan kepada lansia yang kondisinya telantar dan hidupnya menggantungkan orang lain maupun tetangga. Karena itu, mereka berhak menerima program tersebut untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Sebab mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok dasar itu. Mereka para lansia itu mendapat bantuan, berupa beras, susu, lauk pauk, dan minyak goreng. Asep mengatakan, berdasarkan hasil pendataan 2013 tercatat 1.149 usia lanjut di Kabupaten Lebak dalam kondisi telantar. Mereka bisa bertahan hidup atas belas kasihan orang lain maupun tetangga bahkan mengemis. Asep Saefulloh, Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak “Saya kira melalui bantuan bahan pokok itu mereka tidak terjadi kerawan pangan maupun kelaparan.” Udin, Lansia “Kami sehari-hari hanya hidup dari belas kasihan orang lain. Kami berharap mendapat bantuan program jaminan hidup.”

Isu Lanjut Usia (Lansia)

Tone Netral

Refleksi Pemberitaan Tak kurang dari 50 warga berusia lanjut (Lansia) di Kabupaten Lebak, Banten, memperolah program jaminan hidup dengan menerima bantuan kebutuhan bahan pokok. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan kehidupan mereka, kata Kepala Bidang Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Lebak Asep Saefulloh di Lebak, Kamis (26/6). Menurut Asep, bantuan bahan pokok tersebut diberikan kepada lansia yang kondisinya telantar dan hidupnya menggantungkan orang lain maupun tetangga. Karena itu, mereka berhak menerima program tersebut untuk membantu kebutuhan seharihari. Aksi positif yang perlu diapresiasi dalam hal memenuhi kebutuhan para lansia.

No


Judul / Topik

10

Suara Pembaruan, hal a8, R-15 (26-06-2014)

11

Jurnal Nasional, hal 14, Rusman

Pusbang LIPI Subang Digenjot untuk Teknologi Tepat Guna Teknologi tepat guna (TTG) diyakini mampu mengenjot daya saing masyarakat, meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan memberi nilai tambah pada suatu produk. Untuk terus mendorong implementasi TTG, setelah berkiprah selama 31 tahun Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna secara resmi meningkat status eselonisasinya. Hal itu dikatakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lukman Hakim di sela-sela peresmian Pusat Pengembangan (Pusbang) TTG di Subang, Jawa Barat, Rabu (25/6). Di sisi lain keanekaragaman jenis pangan harus menjadi perhatian TTG. Lukman pun menjelaskan bahwa keberadaan Pusbang TTG juga penting sebagai acuan berbagai kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengurangan pengangguran, dan yang terkini adalah pembangunan desa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal itu merujuk pada perintah presiden melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan TTG. Lukman Hakim, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) “Penetapan ini merupakan wujud penghargaan pemerintah kepada LIPI, seperti Pusbang TTG ini yang sudah 31 tahun berkiprah hingga kini tetap dibutuhkan.” Semarang Prioritas Penanganan Kemiskinan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, akan memprioritaskan penanganan kemiskinan dan pengangguran serta soal banjir dan rob yang kerap menjadi permasalahan. Mengatakan kemiskinan dan rob merupakan dua permasalahan di wilayah tersebut yang diprioritaskan penanganannya. Dari skala prioritas program periode 2010-2015, setidaknya ada dua hal yang harus diteruskan penanganannya, yakni berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran serta banjir dan rob, kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Hal tersebut dikemukakan Hendrar Prihadi, saat membuka diskusi bertajuk; Menyongsong Kinerja Legislator 2014--2019 yang diprakarsai Kelompok Jurnalis DPRD Kota Semarang. Menurut dia, pengangguran dan kemiskinan memang menjadi problem yang terjadi di kota-kota besar sehingga ke depannya harus diprioritaskan penanganannya melalui kebijakan dan strategi penganggaran. Hendrar Prihadi, Wali Kota Semarang “Melalui kebijakan dan strategi penganggaran yang tepat bersama kawan-kawan anggota Dewan (DPRD Kota Semarang, red.), diharapkan tidak ada lagi warga miskin di Kota Semarang.”

Isu

Tone


Kemiskinan

Netral

Teknologi tepat guna (TTG) diyakini mampu mengenjot daya saing masyarakat, meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan memberi nilai tambah pada suatu produk. Untuk terus mendorong implementasi TTG, setelah berkiprah selama 31 tahun Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna secara resmi meningkat status eselonisasinya. Hal itu dikatakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lukman Hakim di sela-sela peresmian Pusat Pengembangan (Pusbang) TTG di Subang, Jawa Barat, Rabu (25/6). Diharapkan dengan adanya teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan secara langsung mengentaskan kemiskinan.

Kemiskinan

Netral

Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah, akan memprioritaskan penanganan kemiskinan dan pengangguran serta soal banjir dan rob yang kerap menjadi permasalahan. Mengatakan kemiskinan dan rob merupakan dua permasalahan di wilayah tersebut yang diprioritaskan penanganannya. Dari skala prioritas program periode 2010-2015, setidaknya ada dua hal yang harus diteruskan penanganannya, yakni berkaitan dengan kemiskinan dan pengangguran serta banjir dan rob, kata Wali Kota Tiga permasalahan tersebut menjadi titik fokus untuk dapt ditanggulangi.

Overview:

Recommend Documents