Overview:

Monitoring Harian

1

2

3

4

5

6

7

17

18

19

20

21

22

23

TANGGAL 8 9 24 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16

OCT

NOV

DEC

14 18

15 19

16 20

17 21

BULAN - TAHUN

KEMENTERIAN SOSIAL RI

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

Overview:

Jumlah Media Meliput

: 7 Media

Volume Pemberitaan

: 12 Artikel

Leading Media

: Harian Pelita, Republika

Leading Isu

: Perlindungan Anak

Sentimen Isu

: Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif Positif : Gepeng dan Anjal Bikin Kewalahan Pemkot Netral : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral

Catatan : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait pemberitaan Kemensos adalah Gepeng dan Anjal Bikin Kewalahan Pemkot seputar pemberitaan Gelandangan dan Pengemis (gepeng) dan anak jalanan (anjal) makin marak di jalanan kota Balikpapan. Baik gepeng maupun anjal hingga kini masih menjadi problem setiap daerah di Indonesia, termasuk negera-negara berkembang di dunia. Keberadaan mereka, dianggap merupakan penyakit sosial di masyarakat. Pakar Sosial Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Jakarta, Dr. Susy YR Sanie dalam Diskusi Public tentang Pengentasan Kemiskinan dan Anjal di Kota Balikpapan mengatakan, gepeng dan anjal sejatinya adalah produk kemiskinan. Artinya, pada dasarnya kemiskinan adalah penyebab keberadaan gepeng dan anjal, kata Dr. Susy YR Sanie, Selasa (24/6) di Balikpapan. Karena itu kata dia, penanganan gepeng dan anjal merupakan sebuah keharusan, berdasarkan amanat konstitusi dan agama. Dalam hubungan antara Negara dan warga negera telah diatur dalam Undang-undang Dasar 45 agar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Menurutnya, Pemerintah Pusat memasukkan gepeng dan anjal sebagai penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) dan saat ini Kementerian Sosial setidaknya menangani 22 jenis PMKS, diantaranya, anak balita terlantar, anak terlantar usia 5-18 tahun, anjal maupun pengemis. Data tahun 2011 menyebutkan, sebanyak 4,5 juta anak terlantar di Indonesia, sekitar 5 persen diantaranya anjal atau sekitar 230 ribu anak. Sedangkan 95 persen lainnya anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya dan menjadi pengemis dan gelandangan. Sementara Pemerintah Kota Balikpapan hingga kini masih kewalahan mengatasi keberadaan anjal maupun gepeng, karena tidak punya program khusus. Apalagi, setiap tahun jumlahnya terus bertambah dan saat ini sekitar 300-an.

CHART LIST VIEW

Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 7 Media

Media Indonesia 8% Kompas 8%

Harian Pelita 25%

Koran Tempo 8%

Seputar Indonesia 9%

Republika 25% Jurnal Nasional 17%

Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Perlindungan Anak

5

Klik tiap diagram untuk melihat deskripsi

4

3 5 2 3

3

1 1 0 Perlindungan Anak

Wanita Tuna Susila (WTS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Disabilitas

No 1

Media, hal & jurnalis

Judul / Topik

Isu

Jurnal Nasional, hal 7, Redaksi

Gepeng dan Anjal Bikin Kewalahan Pemkot Gelandangan dan Pengemis (gepeng) dan anak jalanan (anjal) makin marak di jalanan kota Balikpapan. Baik gepeng maupun anjal hingga kini masih menjadi problem setiap daerah di Indonesia, termasuk negera -negara berkembang di dunia. Keberadaan mereka, dianggap merupakan penyakit sosial di masyarakat. Pakar Sosial Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Jakarta, Dr. Susy YR Sanie dalam Diskusi Public tentang Pengentasan Kemiskinan dan Anjal di Kota Balikpapan mengatakan, gepeng dan anjal sejatinya adalah produk kemiskinan. Artinya, pada dasarnya kemiskinan adalah penyebab keberadaan gepeng dan anjal, kata Dr. Susy YR Sanie, Selasa (24/6) di Balikpapan. Karena itu kata dia, penanganan gepeng dan anjal merupakan sebuah keharusan, berdasarkan amanat konstitusi dan agama. Dalam hubungan antara Negara dan warga negera telah diatur dalam Undang-undang Dasar 45 agar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Menurutnya, Pemerintah Pusat memasukkan gepeng dan anjal sebagai penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) dan saat ini Kementerian Sosial setidaknya menangani 22 jenis PMKS, diantaranya, anak balita terlantar, anak terlantar usia 5-18 tahun, anjal maupun pengemis. Data tahun 2011 menyebutkan, sebanyak 4,5 juta anak terlantar di Indonesia, sekitar 5 persen diantaranya anjal atau sekitar 230 ribu anak. Sedangkan 95 persen lainnya anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya dan menjadi pengemis dan gelandangan. Sementara Pemerintah Kota Balikpapan hingga kini masih kewalahan mengatasi keberadaan anjal maupun gepeng, karena tidak punya program khusus. Apalagi, setiap tahun jumlahnya terus bertambah dan saat ini sekitar 300-an. Susy YR Sanie, Pakar Sosial Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Jakarta “Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dalam mengatasi masalah kemiskinan termasuk gepeng dan anjal ada dua hal diantaranya, menyediakan segera pemenuhan kebutuhan mereka untuk bertahan hidup.” Rianto Adi, Pakar Sosiologi Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta “Pekanbaru, Palembang dan Jakarta memang punya Perda-nya, tapi tentang dilarang mengemis. Hingga tidak efektif kalau untuk menekan jumlah anjal dan gepeng. Karena harusnya akar rumput itu, penekanannya di kemiskinan.”


CHART LIST VIEW

Tone Positif

Refleksi Pemberitaan Gelandangan dan Pengemis (gepeng) dan anak jalanan (anjal) makin marak di jalanan kota Balikpapan. Baik gepeng maupun anjal hingga kini masih menjadi problem setiap daerah di Indonesia, termasuk negeranegara berkembang di dunia. Keberadaan mereka, dianggap merupakan penyakit sosial di masyarakat. Pakar Sosial Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Jakarta, Dr. Susy YR Sanie dalam Diskusi Public tentang Pengentasan Kemiskinan dan Anjal di Kota Balikpapan. Kemiskinan masih menjadi penyebab munculnya anak jalanan dan gepeng. Kunci utama tentunya pembangunan kesejahteraan berkelanjutan.


Judul / Topik

Isu

7

No

Republika, hal 32, c78 ed: wachidah handasah


Netral

Peminta-minta atau pengemis bukan komunitas yang asing dinegeri kita. Kehadirannya mudah ditemui di kota-kota, tak terkecuali di ibu kota negara, Jakarta. Bukan kabar baru pula jika ada pengemis yang mampu menangguk penghasilan jauh melebihi pegawai kantoran. Meraih peningkatan kesejahteraan secara cepat menjadi alasan para peminta-minta melakoni profesi peminta-minta. Sanksi hukun maupun efek jera menjadi hal yang perlu di pikirkan bersama.

8

Harian Pelita, hal 7, naz

Cara, Tepat Berbagi dengan Peminta-minta Peminta-minta atau pengemis bukan komunitas yang asing dinegeri kita. Kehadirannya mudah ditemui di kota-kota, tak terkecuali di ibu kota negara, Jakarta. Bukan kabar baru pula jika ada pengemis yang mampu menangguk penghasilan jauh melebihi pegawai kantoran. Fakta itu sedikit banyak menggambarkan tingginya semangat warga untuk berbagi kepada kaum papa. Bagi umat Islam, semangat untuk berbagi itu semakin meningkat pada bulan suci Ramadhan. Alhasil, peminta-minta pun terlihat semakin banyak, bahkan cenderung tak terkendali. Ini penyakit sosial yang terus-menerus terjadi setiap tahun, perlu ketegasan dan kekompakan pemerintah dan masyarakat agar penyakit ini selesai. Caranya, sayangi mereka dengan tidak memberi, ujar Ketua Umum Eadan AmiI Zakat Nasional (Baznas) Prof KH Didin Hafidhuddin kepada Republika, Selasa (24/6). la pun menyarankan warga untuk mengalokasikan dana zakat, infak, dan sedekah ke daerah. Didin Hafidhuddin, Ketua Umum Badan AmiI Zakat Nasional (Baznas) “Agar tepat sasaran, sekaligus tak membiarkan penyakit sosial ini langgeng.” Kushardanta S, Direktur Institut Manajemen Zakat (IMZ) “Di satu sisi, ada semangat tinggi dari masyarakat untuk bersedekah, tapi semangat ini dimanfaatkan oleh mereka yang malas dan terlanjur nyaman meminta-minta.” Ramadhan Pengemis Diprediksi Meningkat Sudah menjadi semacam tradisi jika menjelang bulan Ramadhan, Jakarta selalu dibanjiri gelandangan dan pengemis (gepeng). Bahkan Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan memperkirakan jumlah gelandangan dan pengemis akan meningkat 10 hingga 15 persen. Kalau di rata-rata ada 200 PMKS yang kita tertibkan setiap bulan. Namun di bulan Ramadhan, diperkirakan naik 10-15 persen. Karena banyak pemulung yang banting stir jadi pengemis untuk bekal lebaran, kata Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Miftahul Huda, Selasa (24/6) Miftahul Huda, Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan “Kita akan intensifkan penjagaan dan razia, terutama terhadap manusia gerobak yang biasanya menjamur di bulan puasa. Itu kadang mereka Sewa gerobak sebulan sampai Rp1 juta. Kita akan koordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan mereka.”


Netral

menjelang bulan Ramadhan, Jakarta selalu dibanjiri gelandangan dan pengemis (gepeng). Bahkan Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan memperkirakan jumlah gelandangan dan pengemis akan meningkat 10 hingga 15 persen. Kalau di rata-rata ada 200 PMKS yang kita tertibkan setiap bulan. Namun di bulan Ramadhan, diperkirakan naik 10-15 persen. Karena banyak pemulung yang banting stir jadi pengemis untuk bekal lebaran, kata Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan Miftahul Huda, Selasa (24/6). Kerja ekstra keras kembali menghinggapi dinsos Jakarta seiring masuknya bulan Ramadhan. Pencegahan bisa ditangkal dengan pantauan secara berlanjut dititik titik potensial pengemis.

CHART LIST VIEW

Tone

Refleksi Pemberitaan

No


Judul / Topik

2

Media Indonesia, hal 12, ES/HK/N-2

Jombang akan Jemput Eks PSK Dolly Sebanyak 30 pekerja seks komersial asal Jombang yang masih terdaftar di lokalisasi Gang Dolly, Surabaya, Jawa Timur, segera dijemput pulang. Pemkab Jombang akan menawarkan peluang usaha bagi mereka, setelah menggelar pelatihan kerja. Setelah dijemput dan mendapat pelatihan, keberadaan mantan PSK Dolly selama di Jombang akan terus dipantau, dengan melibatkan aparat pemerintahan desa. Heru Widjajanto, Kepala Dinas Sosial Jombang “Kami mendapat informasi keberadaan mereka dari Dinas Sosial Jawa Timur. Usia mereka 25-30 tahun, dan sudah cukup lama bekerja di Dolly.”


Netral

3

Koran Tempo, hal 11, Agus Supriyanto


Netral

4

Republika, hal 7, Laeny Sulistyawati

Hormati Ramadhan, Pekerja Seks Dolly Libur Satpol PP Makassar menangkap 24 pekerja seks eksodus dari Jawa Timur. Pekerja seks dan muncikari di lokalisasi Gang Dolly dan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, menyatakan libur selama bulan Ramadan. Mereka mengaku hanya tutup sementara untuk menghormati Ramadan, tapi tetap menentang penutupan. Pernyataan yang ditandatangani enam ketua rukun warga itu ditempel di semua wisma. Puluhan warga Gang Dolly, yang tergabung dalam FPL, menggelar aksi teatrikal bersama Mbah Gimbal “The Master”. Tubuh Mbah Gimbal dirantai sebagai simbol pemberangusan hak warga lokalisasi. Hingga kemarin, baru sekitar 300 pekerja seks dan muncikari yang mengambil dana kompensasi. Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya, Deddy Sosialisto, menduga jumlah pekerja seks yang mengambil dana kompensasi minim akibat intimidasi dari pihak-pihak yang tidak sepakat dengan penutupan lokalisasi Dolly. Anissa, Juru bicara Front Pekerja Lokalisasi (FPL) “Ini inisiatif kami untuk menghormati bulan suci. Jadi bukan karena faktor penutupan oleh pemerintah.” Warga Terintimidasi Diminta Lapor ke Polisi PSK dan mucikari berencana mengembalikan dana kompensasi penutupan lokalisasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi prostitusi Dolly yang ingin mengambil dana kompensasi penutupan Dolly namun diintimidasi, agar segera melapor ke polisi. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya Muhamad Fikser menyatakan, pihaknya telah bekerja sama Polrestabes Surabaya dan Korem Bhaskara Jaya. Kalau ada yang diintimidasi, bisa melapor ke polisi karena itu kan delik aduan, kata Fikser kepada Republika, Selasa (24/6). Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Deddy Sosialisto mengakui, para PSK yang datang ke Komando Rayon Militer (Koramil) 01, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, untuk mengambil dana kompensasi penutupan lokalisasi sering kali harus datang sembunyi-sembunyi. Deddy Sosialisto, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya “Bahkan ada yang datang dengan lari ketakutan ketika dating ke sini. Mereka memang diintimidasi.”


Netral

Rr

Isu

CHART LIST VIEW

Tone

Refleksi Pemberitaan Sebanyak 30 pekerja seks komersial asal Jombang yang masih terdaftar di lokalisasi Gang Dolly, Surabaya, Jawa Timur, segera dijemput pulang. Pemkab Jombang akan menawarkan peluang usaha bagi mereka, setelah menggelar pelatihan kerja. Informasi ini menjadi bagian bentuk perhatian dari pemkab Jombang karena ada warganya yang menjadi PSK. Hal ini bisa menginspirasi daerah lainnya untuk membantu kehidupan PSK kedepan. Satpol PP Makassar menangkap 24 pekerja seks eksodus dari Jawa Timur. Pekerja seks dan muncikari di lokalisasi Gang Dolly dan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya, menyatakan libur selama bulan Ramadan. Eksodusnya PSK dolly dan Jarak diprediksi melebar ke daerah lain. Sementara penentangan penutupan dolly masih terus menghadapi kendala dalam prosesnya. Seluruh kendala harus terpetakan dengan baik termasuk juga solusinya.

PSK dan mucikari berencana mengembalikan dana kompensasi penutupan lokalisasi. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi prostitusi Dolly yang ingin mengambil dana kompensasi penutupan Dolly namun diintimidasi, agar segera melapor ke polisi.Kondisi ini termasuk dalam kendala dalam proses penutupan total. Kompensasi dimaksudkan sebagai bekal dasar untuk kesiapan menghadapi kondisi paska penutupan.

No


Judul / Topik

5

Seputar Indonesia, hal 14, helmi syarif

Korban Kekerasan Eskul Bertambah Korban dugaan kekerasan dalam kegiatan pencinta alam organisasi ekstrakurikuler (ekskul) SMAN 3 Jakarta Selatan bertambah. Dua peserta diketahui saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) di Jakarta dan Bandung. Siswa yang menjalani perawatan ialah AR dan Fd. Informasi peserta yang diduga menjadi korban kekerasan ini disampaikan Diana, 45, orangtua dari Arfiand Caesar Al Irhami yang meninggal dunia seusai mengikuti kegiatan tersebut. Keduanya peserta dikegiatan itu. Mereka juga dirawat di RS Jakarta dan RS Hasan Sadikin, tapi tidak tahu lukanya apa, kata Diana kemarin. Diana, orangtua dari Arfiand Caesar Al Irhami “Apakah pelatihan dan pelantikan pencinta alam itu seperti militer. Inikan anak usia 16 tahun, bukan orang dewasa.” La Ode Makbudu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 3 “Ada salah satu siswa terluka karena kuku jarinya lepas dan memar di punggung. Kita masih mencari informasi apakah mereka juga menjadi korban kekerasan saat kegiatan itu.”

Isu Perlindungan Anak

Netral

Korban dugaan kekerasan dalam kegiatan pencinta alam organisasi ekstrakurikuler (ekskul) SMAN 3 Jakarta Selatan bertambah. Dua peserta diketahui saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) di Jakarta dan Bandung. Siswa yang menjalani perawatan ialah AR dan Fd. Informasi ini menambah miris dari informasi sebelumnya yang telah merenggut satu korban jiwa.evaluasi ekskul yang belum pantas dalam masa pendidikan anak dan remaja di sekolah. Pengawasan ketat dari pihak sekolah juga perlu dipertanyakan dalam hal ini.

6

Kompas, hal 15, WIE

21 Siswa SUPMN Tegal Jadi Tersangka Polisi menetapkan 21 siswa Sekolah Umum Perikanan Menengah Negeri Tegal, Jawa Tengah, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan Galih Masrukhi (16) tewas. Polisi masih mencari satu siswa lain yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tegal Ajun Komisaris Yusi Andi Sukmana Selasa (24/6), mengatakan, dari hasil pemeriksaan mereka semua terlibat dalam pemukulan secara bergantian.

Perlindungan Anak

Netral

9

Harian Pelita, hal 6, djo

Perlindungan Anak

Netral

10

Republika, hal 18, antara ed: dewi mardiani

Masalah Anak Belum Jadi Prioritas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan masalah perlindungan dan tumbuh kembang anak belum menjadi isu prioritas dan perhatian sebagian besar masyarakat di Indonesia. Padahal masalah perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tahun 1972, namun tidak banyak yang tahu. Hampir 70 persen tidak mengetahui adanya peraturan ini, katanya di sela seminar bertema Mengoptimalkan Pola Asuh Keluarga Untuk Menciptakan Anak Hebat Indonesia di Jakarta, Selasa (24/6). Linda mengimbau perlu untuk menyosialisasikan lebih gencar lagi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak. Kementerian PPPA akan melalokan langkah tepat sebagai tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi hak anak. Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) “Jumlah 34 persen itu bukan jumlah yang sedikit. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan generasi muda dengan baik.” Tangerang Kampanyekan Kampung Layak Anak Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin meresmikan perencanaan nasional gerakan kampung layak anak, Selasa (24/6). Gerakan ini difokuskan kepada anak karena, menurut Sachrudin, mereka adalah generasi penerus yang akan berperan datam pembangunan di Kota Tangerang. Untuk itulah, kata dia, pemerintah perlu memerhatikan dan mempersiapkan masa depan anak dengan memenuhi berbagai hak anak dalam meraih cita-cita dan masa depannya. Sachrudin, Wakil Wali Kota Tangerang “Perlu wadah bagi anak dalam mengapresiasikan kreativitasnya sehingga cita-cita yang akan diraih dapat terwujud.”

Korban dugaan kekerasan dalam kegiatan pencinta alam organisasi ekstrakurikuler (ekskul) SMAN 3 Jakarta Selatan bertambah. Dua peserta diketahui saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) di Jakarta dan Bandung. Siswa yang menjalani perawatan ialah AR dan Fd. Informasi ini menambah miris dari informasi sebelumnya yang telah merenggut satu korban jiwa. Evaluasi ekskul yang belum pantas dalam masa pendidikan anak dan remaja di sekolah. Pengawasan ketat dari pihak sekolah juga perlu dipertanyakan dalam hal ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan masalah perlindungan dan tumbuh kembang anak belum menjadi isu prioritas dan perhatian sebagian besar masyarakat di Indonesia. Padahal masalah perlindungan anak sudah diatur dalam Undang Undang tentang Perlindungan Anak tahun 1972, namun tidak banyak yang tahu. Hampir 70 persen tidak mengetahui adanya peraturan ini, katanya di sela seminar bertema Mengoptimalkan Pola Asuh Keluarga Untuk Menciptakan Anak Hebat Indonesia di Jakarta, Selasa (24/6). UU perlindungan anak masih harus terus disosialisasikan dengan baik agar semua dapat memperlakukan anak sesuai pada hak-nya. Begitupun sanksi para pelanggar anak menjadi kerja keras sebagai benteng perlindungan terdepan.

Perlindungan Anak

Netral

CHART LIST VIEW

Tone

Refleksi Pemberitaan

Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin meresmikan perencanaan nasional gerakan kampung layak anak, Selasa (24/6). Gerakan ini difokuskan kepada anak karena, menurut Sachrudin, mereka adalah generasi penerus yang akan berperan datam pembangunan di Kota Tangerang. Untuk itulah, kata dia, pemerintah perlu memerhatikan dan mempersiapkan masa depan anak dengan memenuhi berbagai hak anak dalam meraih cita-cita dan masa depannya. Anak menjadi garda palingdepan di masa datang karena itu langkah kota Tangerang perlu diapresiasi dengan menjadikan Tangerang Kota yang berperan aktif menggalakkan kampung layak anak.

No 12

Media, hal & jurnalis Jurnal Nasional, hal 14, Rusdy SP/Ant

Judul / Topik Cegah Kekerasan Anak Dengan Mendongeng Lembaga sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan mendongeng tentang pendidikan kemandirian anak kepada sekitar seribu anak di lima kota besar dengan tujuan mendidik serta mencegah kekerasan terhadap mereka. Anak-anak perlu bisa untuk melakukan cegah dini terhadap semua bentuk eksploitasi atas nama anak-anak dan membangun percaya diri, termasuk kesadaran menjaga dirinya, kata Direktur ACT Nurman Priatna saat dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa (24/6). Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda memandang perlu komitmen berkesinambungan dari seluruh pihak untuk mendidik anak mandiri sehingga mampu menghindarkan dirinya dari berbagai bentuk kekerasan. KPAI sendiri telah menerima 622 laporan kasus kekerasan terhadap anak pada bulan Januari hingga April 2014. Oleh karena itu, pencegahan lewat edukasi kepada anak tidak bisa diremehkan begitu saja. Nurman Priatna, Direktur ACT “Kami juga berupaya untuk mengedukasi khalayak luas mengenai problematika sosial pada anak. Kampanye penguatan terhadap keluarga sangat dibutuhkan, tetapi jangan sampai menggurui. Lewat kegiatan ini juga sebagai pengingat agar pemerintah turut aktif.” Erlinda, Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) “Lewat dongeng merupakan salah satu cara untuk mengedukasi anak dan keluarga dengan penyampaian materi yang halus dan menyenangkan.”

CHART LIST VIEW

Isu Perlindungan Anak

Tone Netral

Refleksi Pemberitaan Lembaga sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) akan mendongeng tentang pendidikan kemandirian anak kepada sekitar seribu anak di lima kota besar dengan tujuan mendidik serta mencegah kekerasan terhadap mereka. Anak-anak perlu bisa untuk melakukan cegah dini terhadap semua bentuk eksploitasi atas nama anak-anak dan membangun percaya diri, termasuk kesadaran menjaga dirinya, kata Direktur ACT Nurman Priatna. Metode pembacaan dongeng menjadi pintu masuk yang baik dalam pencegahan kekerasan terhadap anak-anak. Namun tambahan target sasaran tentunya harus diperlebar juga ke orangtua yang juga berpeluang melakukan kekerasan terhadap anak-anak.

No 11


Judul / Topik

Isu

Harian Pelita, hal 16, ant/ rivan awal lingga (Berita Foto)

Simulasi Pemilih Disabilitas Penyandang Disabilitas mengikuti “Sosialisasi dan Simulasi untuk Pemilih Disabilitas Pilpres 2014 di Meruya, Jakarta Barat, Selasa (24/6). Simulasi tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman lebih bagi pemilih penyandang disabilitas saat pencoblosan pada Pilpres 2014.

CHART LIST VIEW

Penyandang Disabilitas

Tone Netral

Refleksi Pemberitaan Pemilih Disabilitas Penyandang Disabilitas mengikuti “Sosialisasi dan Simulasi untuk Pemilih Disabilitas Pilpres 2014 di Meruya, Jakarta Barat, Selasa (24/6). Simulasi tersebut bertujuan untuk memberi pemahaman lebih bagi pemilih penyandang disabilitas saat pencoblosan pada Pilpres 2014. Gambar memberikan pesan peran aktif penyandang disabilitas dalam Pilpres. Tentu saja harus difasilitasi dengan kebutuhan penunjang dalam proses pencoblosan.

Overview:

Recommend Documents