Monitoring Harian
1
2
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21
22
23
TANGGAL 8 9 24 25
10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16
OCT
NOV
DEC
14 18
15 19
16 20
17 21
BULAN - TAHUN
KEMENTERIAN SOSIAL RI
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
Overview:
Jumlah Media Meliput
: 7 Media
Volume Pemberitaan
: 16 Artikel
Leading Media
: Media Indonesia, Republika, Harian Pelita, Jurnal Nasional
Leading Isu
: Penyandang Disabilitas
Sentimen Isu
: Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif Positif : 274 Pekerja Seks Dolly Ambil Pesangon, Menkes: Korban Napza Agar Kembali Sehat dan Produktif Netral : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral
Catatan : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait pemberitaan Kemensos salah satunya adalah 274 Pekerja Seks Dolly Ambil Pesangon seputar pemberitaan Dinas Sosial Surabaya mencatat total pekerja seks lokalisasi Dolly yang telah menerima bantuan adalah 274 orang, sedangkan untuk muncikari 67 orang. Hari ini sebanyak 23 pekerja seks dan 9 muncikari telah mendapat bantuan, kata Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Surabaya, Deddy Sosialisto, kepada Tempo, kemarin. Jumlah pekerja seks yang mengambil bantuan kemarin turun dibanding hari sebelumnya. Kamis pekan lalu, misalnya, 79 orang, Jumat 85 orang, dan Sabtu 87 orang. Para pekerja seks di lokalisasi Dolly mendapat dana segar Rp. 5.050.000 yang terdiri atas bantuan modal Rp 3 juta, bantuan biaya hidup Rp 1,8 juta, dan Rp 250 ribu untuk biaya transportasi pulang ke daerah asalnya masingmasing. Buat para muncikari Rp 7 juta. Semenjak penutupan Dolly dideklarasikan pada Rabu pekan lalu, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Sosial menggelontorkan bantuan untuk para pekerja seks dan muncikari.
Berikut adalah kutipan pernyataan narasumber pada pemberitaan; Deddy Sosialisto, Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Surabaya “Batas pengambilan sementara masih sesuai dengan rencana, Senin, 23 Juni. Tinggal besok, menunggu perintah lebih lanjut.”
Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Penyandang Disabilitas
Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 7 Media Koran Tempo 6% Kompas 6%
5
Media Indonesia 19%
4 Seputar Indonesia 12%
3 5 2 3
3
Republika 19%
2
1
1
1
1 Jurnal Nasional 19%
0 Penyandang Wanita Tuna Perlindungan Disabilitas Susila (WTS) Anak
Pekerja Migran
NAPZA
Beras Masyarakat Miskin Daerah (Raskinda)
Beras Masyarakat Miskin (Raskin)
Harian Pelita 19%
No 1
Media, hal & jurnalis Koran Tempo, hal 11, Edwin fajerial/mohammad syarrafah
11
Media Indonesia, hal 10, FL/N-3
16
Jurnal Nasional, hal 17, Redaksi
Judul / Topik 274 Pekerja Seks Dolly Ambil Pesangon Dinas Sosial Surabaya mencatat total pekerja seks lokalisasi Dolly yang telah menerima bantuan adalah 274 orang, sedangkan untuk muncikari 67 orang. Hari ini sebanyak 23 pekerja seks dan 9 muncikari telah mendapat bantuan, kata Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Surabaya, Deddy Sosialisto, kepada Tempo, kemarin. Jumlah pekerja seks yang mengambil bantuan kemarin turun disbanding hari sebelumnya. Kamis pekan lalu, misalnya, 79 orang, Jumat 85 orang, dan Sabtu 87 orang. Para pekerja seks di lokalisasi Dolly mendapat dana segar Rp. 5.050.000 yang terdiri atas bantuan modal Rp 3 juta, bantuan biaya hidup Rp 1,8 juta, dan Rp 250 ribu untuk biaya transportasi pulang ke daerah asalnya masingmasing. Buat para muncikari Rp 7 juta. Semenjak penutupan Dolly dideklarasikan pada Rabu pekan lalu, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Sosial menggelontorkan bantuan untuk para pekerja seks dan muncikari. Deddy Sosialisto, Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Surabaya “Batas pengambilan sementara masih sesuai dengan rencana, Senin, 23 Juni. Tinggal besok, menunggu perintah lebih lanjut.” Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo “Mereka sudah menjadi warga biasa lagi.” Mantan Penghuni Gang Dolly Setujui Uang Kompensasi Mantan penghuni Gang Dolly Surabaya, atas kesadaran sendiri, akhirnya bersedia menerima uang kompensasi yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya. Secara bertahap para penghuni berangsur pindah dari kompleks lokalisasi yang resmi ditutup pada Rabu (18/6) itu. Para perempuan yang semula berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) tampak antre tertib untuk mendapatkan uang kompensasi sebesar Rp5 juta yang diberikan Pemkot Surabaya di Koramil 0832/1 Sawahan, Sabtu (21/6). Sejumlah mantan PSK mengungkapkan uang kompensasi tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan penghasilan mereka yang mencapai Rp10 juta per bulan. Zuliatin, Wanita Tuna Susila (WTS) “Bagi saya, kompensasi ini sangat kecil, tapi tidak mengapa. Uang ini akan saya jadikan modal membuka usaha kecil-kecilan di kampung.” Kaltim Waspadai Diaspora Alumni Dolly Pasca ditutupnya lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, Gang Dolly, Surabaya, Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) kini mewaspadai diapora para mantan penghuni lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut ke wilayah Kaltim melalui Balikpapan. Maklum, setelah ditutupnya lokalisasi paling populer dan beromzet tinggi itu, maka besar kemungkinan para penghuninya akan menyebar termasuk ke Kaltim melalui bandara Internasional Sepinggan ataupun Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Apalagi kota tersebut memang merupakan pintu gerbang ke provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara). Pemkot Balikpapan pun kini intens melakukan razia-razia ke beberapa lokasi yang ditengarai biasa menjadi transaksi seks. Kita antisipasi saja, makanya kini terus melakukan razia, karena bisa saja mereka ke Balikpapan dan melakukan kerjaan yang sama, kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Freddy Pasaribu, Jumat (20/6). Dua lokalisasi di Balikpapan yang juga telah ditutup Pemkot yakni lokalisasi Kilometer 17 Balikpapan Utara dan Lokalisasi Manggar mendapat perhatian khusus. Freddy Pasaribu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan “Kita awasi serius, karena kan lokalisasi itu juga sudah ditutup, tidak boleh ada lagi kegiatan, kita juga awasi jalan-jalan termasuk taman-taman di Balikpapan.” Chairil Anwar, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan “Memang Balikpapan ini pintu gerbang Kaltim, sehingga yang mau ke Kaltim pasti lewat Balikpapan, data kami itu jumlah pendatang itu 30 ribu, bahkan terus meningkat. Karena siapa saja bisa masuk Balikpapan,
Isu Wanita Tuna Susila (WTS)
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan Dinas Sosial Surabaya mencatat total pekerja seks lokalisasi Dolly yang telah menerima bantuan adalah 274 orang, sedangkan untuk muncikari 67 orang. Hari ini sebanyak 23 pekerja seks dan 9 muncikari telah mendapat bantuan, kata Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Surabaya, Deddy Sosialisto, kepada Tempo, kemarin. Proses pemberian bantuan harus dikawal dengan baik hingga bisa mencapai seluruh sasaran penerima.
Wanita Tuna Susila (WTS)
Netral
Wanita Tuna Susila (WTS)
Netral
Mantan penghuni Gang Dolly Surabaya, atas kesadaran sendiri, akhirnya bersedia menerima uang kompensasi yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya. Secara bertahap para penghuni erangsur pindah dari kompleks lokalisasi yang resmi ditutup pada Rabu (18/6). Bangunan kesadaran diri sendiri secara positif akan menjadi pengaruh yang baik bagi rekan-rekan PSK yang masih menolak. Pasca ditutupnya lokalisasi terbesar seAsia Tenggara, Gang Dolly, Surabaya, emerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) kini mewaspadai diapora para mantan penghuni lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut ke wilayah Kaltim melalui Balikpapan. Maklum, setelah ditutupnya lokalisasi paling populer dan beromzet tinggi itu, maka besar kemungkinan para penghuninya akan menyebar termasuk ke Kaltim melalui bandara Internasional Sepinggan ataupun Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Waspada telah menjalar ke berbagai daerah yang mengkawatirkan imbas penutupan Dolly. Tentunya dalam hal ini kordinasi dan menjadi langkah penting dalam mencegah masuk dan berkembangnya diaspora dari dolly.
No 2
Media, hal & jurnalis Harian Pelita, hal 6, dew
Judul / Topik Menkes: Korban Napza Agar Kembali Sehat dan Produktif Di Indonesia, terdapat sekitar 4 juta korban napza, 1 juta diantaranya adalah remaja. Humas Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) Sally memperkirakan sekitar 10 persen korban napza tersebut tidak bisa mengakses layanan rehabilitasi dan sebagian remaja korban napza yang masih sekolah terpaksa harus dikeluarkan dari sekolahnya. Lalu, bagaimana nasib siswa setelah dikeluarkan dari sekolahnya, siapa yang memikirkan hal ini. Apakah dia bisa mendapat perhatian atau justru semakin terjerumus, kata Sally di selasela kampanye kreatif antinarkotika di Jakarta, Minggu (22/6). Menurut Sally, para korban Napza ini membutuhkan bantuan untuk melepaskan diri dari ketergantungan. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengatakan, korban napza adalah anak-anak dan saudara-saudara yang harus segera dilepaskan dari belenggu (Narkotika dan obat/bahan berbahaya) agar dapat kembali menjalani hidup dalam keadaan sehat dan produktif. Tanggal 11 Maret tahun 2014 lalu, telah diterbitkan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam kmbaga Rehabilitasi yang ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung Kepolisian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Narkotika Nasional.
Isu NAPZA
Tone Positif
Refleksi Pemberitaan Humas Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) Sally memperkirakan sekitar 10 persen korban napza tersebut tidak bisa engakses layanan rehabilitasi dan sebagian remaja korban napza yang masih sekolah terpaksa harus dikeluarkan dari sekolahnya. Lalu, bagaimana nasib siswa setelah dikeluarkan dari sekolahnya, siapa yang memikirkan hal ini.Kondisi memprihatinkan, negara memiliki kewajiban menyembuhkan dan membangun kesejahteraan para korban Napza.
No 3
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Republika, hal 7, Ani Nursalikah
TKI Tewas Bertambah Pihak berwenang maritim Malaysia berhasil menemukan satu lagi jenazah tenaga kerja Indonesia (TKI), Ahad (22/6). Penemuan satu jenazah tersebut membuat jumlah keseluruhan korban tewas akibat tenggelamnya dua kapal menjadi 16 orang. Pejabat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Mohamad Hambali Yaakup mengatakan, korban kapal tenggelam adalah 16 orang tewas dan 25 lainnya dinyatakan hilang. Adapun 83 penumpang berhasil diselamatkan. Mohamad Hambali Yaakup, Pejabat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) “Jenazah yang kami temukan hari ini adalah seorang perempuan. Kami akan melanjutkan operasi pencarian dan penyelamatan.”
Pekerja Migran
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Pihak berwenang maritim Malaysia berhasil menemukan satu lagi jenazah tenaga kerja Indonesia (TKI), Ahad (22/6). Penemuan satu jenazah tersebut membuat jumlah keseluruhan korban tewas akibat tenggelamnya dua kapal menjadi 16 orang. Pejabat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Mohamad Hambali Yaakup mengatakan, korban kapal tenggelam adalah 16 orang tewas dan 25 lainnya dinyatakan hilang.kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dikarenakan kondisi ini perulangan dari jalur yang sama para TKI pulang ke Indonesia dan memakan korban jiwa.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
5
Harian Pelita, hal 6, ant/ Irsan Mulyadi (Berita Foto)
Hak Bermain untuk Anak Seorang anak yang masih berseragam sekolah dasar, menjajakan Koran kepada pengendara di salah satu kawasan, di Medan, Sumut, Sabtu (21/6). Kurangnya pengawasan dan factor ekonomi, membuat anak kehilangan waktu untuk bermain sehingga terpaksa mencari uang.
Perlindungan Anak
Netral
9
Harian Pelita, hal 16, sul
Kampung Layak Anak Bisa Dikembangkan Wakil Wali Kota Tangerang H Sachrudin meresmikan perencanaan “Nasional Gerakan Kampung Layak Anak” dan pelantikan Forum Anak Daerah di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Minggu (22/6). Arahan orang nomor dua di wilayah ini mengatakan, anak merupakan penerus cita-cita yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan masa depannya guna memenuhi berbagai hak anak dalam meraih cita-cita. Selain itu, anak merupakan potensi dan kekayaan bangsa yang tak ternilai. Untuk itu harus melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Sachrudin, Wakil Wali Kota Tangerang “Anak-anak wajib dijamin hak-haknya untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas. Kegiatan seperti ini perlu diapresiasi dan berharap kampung layak anak dapat dikembangkan sehingga akan terwujudnya kota layak anak di kota Tangerang.”
Perlindungan Anak
Netral
15
Jurnal Nasional, hal 15, Rusdy Setiawan Putra
Membandingkan Anak, Penganiayaan Psikologi Kebiasaan membanding-bandingkan anak yang satu dengan yang lainnya merupakan penganiayaan psikologis bagi anak. Kebiasaan membanding-bandingkan anak terkadang tidak terasa, harus dihindari karena itu merupakan penganiayaan psikologi anak, kata psikolog Sitaresmi Setyawati Soekamto di Bandung, Minggu (22/6). Sita menyatakan orang tua baik ibu maupun ayah mesti bisa menjaga keseimbangan dan perlakuan bagi anaknya yang lebih dari satu. Sementara itu Kepala Penasihat Teknis ILO-Jakarta untuk Program Pekerja Anak, Arum Ratnawati Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), bekerjasama dengan Yayasan Sekar, akan menggelar peringatan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak. Kegiatan ituakan dilaksanakan di Rumah Belajar Penjaringan, Jakarta. Melalui Program PPA-PKH tersebut, Pemerintah Indonesia berencana menarik sekitar 16 ribu pekerja anak pada 2014 dari sejumlah kabupaten dan kecamatan di seluruh Indonesia. Arum Ratnawati, Kepala Penasihat Teknis ILO-Jakarta untuk Program Pekerja Anak “Kegiatan ini bekerjasama dengan Yayasan Sekar dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran tentang program perlindungan sosial yang diperlukan serta menyerukan perluasan dan peningkatan upaya menanggulangi dan memerangi pekerja anak.”
Perlindungan Anak
Netral
Refleksi Pemberitaan Gambaran kerasnya sebagian anak Indonesia karena Kurangnya pengawasan dan factor ekonomi, membuat anak kehilangan waktu untuk bermain sehingga terpaksa mencari uang. Sachrudin, Wakil Wali Kota Tangerang “Anak-anak wajib dijamin hak-haknya untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas. Kegiatan seperti ini perlu diapresiasi dan berharap kampung layak anak dapat dikembangkan sehingga akan terwujudnya kota layak anak di kota Tangerang. Pencanangan Kota Tangerang Layak Anak perlu didukung sebagai bagian usaha bersama dalam perlindungan anak. Melalui Program PPA-PKH tersebut, Pemerintah Indonesia berencana menarik sekitar 16 ribu pekerja anak pada 2014 dari sejumlah kabupaten dan kecamatan di seluruh Indonesia. Arum Ratnawati, Kepala Penasihat Teknis ILO-Jakarta untuk Program Pekerja Anak “Kegiatan ini bekerjasama dengan Yayasan Sekar dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran tentang program perlindungan sosial yang diperlukan serta menyerukan perluasan dan peningkatan upaya menanggulangi dan memerangi pekerja anak.” Pekerja anak masih menjadi PR yang harus segera ditanggulangi sebagai bentuk kepedulian terhadap anak.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
4
Republika, hal 4, antara ed: fitriyan zamzami
Penyandang Disabilitas
Netral
Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan panitia pemungutan suara (PPS) untuk menghindari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas atas warga berkebutuhan khusus saat pemilu presiden. Jangan sampai kita dianggap melakukan diskriminasi terhadap pemilih yang berkebutuhan khusus. Kondisi ini sudah ramai dibahas di pemilihan legislatif. Masih adanya informasi para difabel tidak terfasilitasi menjadi serapan informasi untuk diteruskan ke pihak terkait.
6
Republika, hal 17, Rakhmawaty La’lang (Berita Foto)
KPU Minta PPS Fasilitasi Kaum Difabel Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan panitia pemungutan suara (PPS) untuk menghindari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas atas warga berkebutuhan khusus saat pemilu presiden. Jangan sampai kita dianggap melakukan diskriminasi terhadap pemilih yang berkebutuhan khusus. Kita harus memberikan aksesibilitas dan kemudahan. Bagi saudara-saudara kita ini untuk memberikan hak pilihnya, kata anggota KPU Provinsi Kalteng Divisi Teknis Penyelenggaraan Daan Rismon di Sampit, Sabtu (22/6). Daan menegaskan, warga dengan berkebutuhan khusus yang memenuhi syarat, juga berhak memberikan hak pilihnya. Untuk itulah, mereka harus difasilitasi mengingat kekurangan fisik yang mungkin mereka alami. Daan Rismon, anggota KPU Provinsi Kalteng Divisi Teknis Penyelenggaraan “Pendataan itu penting agar kita tidak membuat TPS yang tidak nyaman bagi pemilih yang berkebutuhan khusus. Mulai dari bentuk bilik suara dan lainnya harus diperhatikan, supaya mudah mereka akses. Jangan sampai kita dikatakan melanggar hak asasi manusia kareha tidak memperhatikan masalah ini.” Panjat Monas Pendaki tunadaksa, Sabar Gorky (46 tahun) memanjat Tugu Monas, Jakarta pusat, Ahad (22/6). Selain turut memeriahkan HUT DKI Jakarta, aksi memanjat Monas selama 20 menit tersebut juga merupakan ajang mengampanyekan gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi dan Jakarta sebagai kota yang ramah terhadap kaum Difabel.
Penyandang Disabilitas
Netral
7
Seputar Indonesia, hal 13, Yulianto (Berita Foto)
Panjat Monas Pendaki tunadaksa Sabar Gorky dengan menggunakan peralatan lengkap memanjat Tugu Monas, Jakarta Pusat, kemarin. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT Ke-487 Jakarta.
Penyandang Disabilitas
Netral
Pendaki tunadaksa, Sabar Gorky (46 tahun) memanjat Tugu Monas, Jakarta pusat, Ahad (22/6). Selain turut memeriahkan HUT DKI Jakarta, aksi memanjat Monas selama 20 menit tersebut juga merupakan ajang mengampanyekan gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi dan Jakarta sebagai kota yang ramah terhadap kaum Difabel. Kampanye positif yang sangat perlu diapresiasi agar kaum difabel mendapat tempat dan tanpa diskriminasi. Pendaki tunadaksa, Sabar Gorky (46 tahun) memanjat Tugu Monas, Jakarta pusat, Ahad (22/6). Selain turut memeriahkan HUT DKI Jakarta, aksi memanjat Monas selama 20 menit tersebut juga merupakan ajang mengampanyekan gerakan Indonesia Tanpa Diskriminasi dan Jakarta sebagai kota yang ramah terhadap kaum Difabel. Kampanye positif yang sangat perlu diapresiasi agar kaum difabel mendapat tempat dan tanpa diskriminasi.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
8
Seputar Indonesia, hal 10, Ratna Purnama (Berita Foto)
Peserta Berkebutuhan Khusus Peserta berkebutuhan khusus mengikuti ujian Simak UI di Depok kemarin. Peserta yang lolos Simak UI dibebaskan dari biaya pangkal.
Penyandang Disabilitas
Netral
10
Kompas, hal 16, GREGORIUS MAGNUS FINESSO
Membimbing Tunanetra dalam Gulita Senyum menyungging di paras Budiono (40) begitu tangannya selesai meraba papan Braille tempat Dede (20) menuliskan dua kalimat panjang yang dimintanya. Diacungkannya ibu jari sambil memandu tangan sang murid memegang-megang iempol tangan kanannya. Jempol buat kamu, De. Tulisanmu benar semua...," katanya. Begitu cara Budiono, yang juga tunanetra, mengapresiasi kemajuan Dede, salah satu anak didiknya di Sekolah Luar Biasa (SLB) ABC Putra Manunggal, Desa Patemon, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Memiliki keterbatasan penglihatan tak menghalanginya mengajar. Dia ingin anak-anak berkebutuhan khusus dapat hidup mandiri dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sebagai guru tunanetra Budiono tidak minder dengan rekan-rekan sejawatnya yang normal. Dia bahkan acapkali menjadi rujukan bagi guru-guru lain soal pola pendekatan dan pembimbingan yang diterima murid difabel. Seperti ketika membimbing Dede, Budiono seolah tidak sedang mengajari menulis braille, tetapi belajar bersama. Dia meyakini anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) bakal lebih cepat belajar jika dirinya tidak merasa minder. Budiono, Guru Penyandang Disabilitas “Apresiasi penting bagi mereka. Itu menumbuhkan semangat.”
Penyandang Disabilitas
Netral
Refleksi Pemberitaan Gambaran foto mengesankan partisipasi pelajarBerkebutuhan Khusus sebagai Peserta berkebutuhan khusus mengikuti ujian Simak UI di Depok kemarin. Senyum menyungging di paras Budiono (40) begitu tangannya selesai meraba papan Braille tempat Dede (20) menuliskan dua kalimat panjang yang dimintanya. Diacungkannya ibu jari sambil memandu tangan sang murid memegang-megang iempol tangan kanannya. Jempol buat kamu, De. Tulisanmu benar semua...," katanya. Begitu cara Budiono, yang juga tunanetra, mengapresiasi kemajuan Dede, salah satu anak didiknya di Sekolah Luar Biasa (SLB) ABC Putra Manunggal, Desa Patemon, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kegiatan Budiono sungguh mengharukan dan membuat bangga kita semua dengan perannya menjadi pengajar sesama tunanetra.
No
Media, hal & jurnalis
12
Jurnal Nasional, hal 12, Opin Tanati
13
Media Indonesia, hal 11, WJ/N-2
Judul / Topik Lurah di Biak Diduga Jual Raskin Jaksa di Kejari Biak, menemukan penjulan beras miskin (raskin) di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Jaksa Arga Hutagalung dan rekannya Feliks, pada Jumat sore (20/6/2014) pukul 17.30 WIT menemukan sebuah truk bermuatan enam ton atau 130 karung berukuran 50 kilogram beras Bulog di Kelurahan TipTop, Distrik Biak Kota, menemukan sebuah truk berwarna merah dengan yang diduga sebagai raskin telah dijual kepada salah seorang pedagang kios yang diduga sebagai penadah. Setelah ditelusuri, dari pengakuan si penadah, raskin tersebut dikirim oleh dua orang kepala kelurahan dan dua orang kepala kampung. Saat itu kami ketemu dengan si penadah, dan dari keterangan yang kami terima, tenyata raskin tersebut diduga dijual oleh Kepala Kelurahan Fandoi dan Kepala Kelurahan Mandala di Distrik Biak Kota dan dua kepala kampung. Namun saat pengantaran raskin ke kios penadah para aparat itu tidak berada di lokasi, namun yang ada hanya petugas tukang angkut dan sopir truk, kata Arga kepada Jurnal Nasional, Minggu (22/6). Arga Hutagalung, Jaksa “Ini kan beras untuk orang miskin, tapi diselewengkan. Kami akan panggil mereka. Dari situlah akan terungkap keterlibatan yang lain.” Anggota DPRD Tolak Program Raskinda Sejumlah anggota DPRD menilai program Raskin Daerah yang sudah digelar Pemkot Surakarta, Jawa Tengah, selama beberapa tahun terakhir, tidak berhasil. Karena itu, tahun ini mereka akan menolak pengajuan dana sebesar Rp1,6 miliar untuk meneruskan program tersebut. Wakil Ketua DPRD Supriyanto menambahkan program raskinda selama ini berjalan amburadul dan pembagiannya tidak mencerminkan skala kemiskinan secara benar. Terbukti dalam pengadaan tahun sebelumnya, ada anggota DPRD yang ikut didata untuk menerima jatah raskinda Muhammad Rodhi, Wakil Ketua DPRD Surakarta “Raskin sudah ditangani pemerintah pusat lewat Bulog, sehingga tidak perlu ada lagi program itu dibiayai daerah. Apalagi, BPK sudah menyatakan pengadaan raskinda tidak sesuai dan tidak bisa diteruskan.”
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
Beras Masyarakat Miskin (Raskin)
Netral
Jaksa di Kejari Biak, menemukan penjulan beras miskin (raskin) di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Jaksa Arga Hutagalung dan rekannya Feliks, pada Jumat sore (20/6/2014) pukul 17.30 WIT menemukan sebuah truk bermuatan enam ton atau 130 karung berukuran 50 kilogram beras Bulog di Kelurahan Tip-Top, Distrik Biak Kota, menemukan sebuah truk berwarna merah dengan yang diduga sebagai raskin telah dijual kepada salah seorang pedagang kios yang diduga sebagai penadah. Setelah ditelusuri, dari pengakuan si penadah, raskin tersebut dikirim oleh dua orang kepala kelurahan dan dua orang kepala kampung. Serapan informasi ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait agar dapat memberi sanksi yang tegas dalam kasalahan prosodur distribusi raskin dan masuk dalam wilayah hukum.
Beras Masyarakat Miskin Daerah (Raskinda)
Netral
Anggota DPRD Tolak Program Raskinda Sejumlah anggota DPRD menilai program Raskin Daerah yang sudah digelar Pemkot Surakarta, Jawa Tengah, selama beberapa tahun terakhir, tidak berhasil. Karena itu, tahun ini mereka akan menolak pengajuan dana sebesar Rp1,6 miliar untuk meneruskan program tersebut. Wakil Ketua DPRD Supriyanto menambahkan program raskinda selama ini berjalan amburadul dan pembagiannya tidak mencerminkan skala kemiskinan secara benar. Terbukti dalam pengadaan tahun sebelumnya, ada anggota DPRD yang ikut didata untuk menerima jatah raskinda. Benturan program harus dihindari. Perlu ada penyamaan persepsi dalam hal ini. Pusat sudah menyelenggarakan program raskin dengan pelaksana pemerintah daerah.
No 14
Media, hal & jurnalis Media Indonesia, hal 10, PALCE AMALO
Judul / Topik 10 Jenazah TKI Dipulangkan Korban tenggelamnya kapal di perairan Pulau Carey akan tiba di kampung halaman masing-masing hari ini, Senin (23/6). BMKG memprediksikan tinggi gelombang laut di perairan antara Kupang hingga selatan Rote dan Laut Timor berkisar 3-4 meter. Sebanyak 10 jenazah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Aceh yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Carey, Kuala Langat, Selangor, Malaysia, dipulangkan kemarin. Semua jenazah asal Aceh korban kapal tenggelam di Malaysia dipastikan tiba di kampung halaman masing-masing pada Senin (23/6), kata Karo Humas Setda Aceh, Murthalamuddin di Banda Aceh, kemarin. Sebelumnya tim dari Pemprov Aceh di Malaysia telah mengidentifikasi 9 korban tenggelam. Namun, jumlah korban bertambah menjadi 10 setelah satu jenazah lagi keluar dari Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang, Selangor, setelah melewati proses administrasi.
Isu Pekerja Migran
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Korban tenggelamnya kapal di perairan Pulau Carey akan tiba di kampung halaman masing-masing hari ini, Senin (23/6). BMKG memprediksikan tinggi gelombang laut di perairan antara Kupang hingga selatan Rote dan Laut Timor berkisar 3-4 meter. Sebanyak 10 jenazah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Aceh yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Carey, Kuala Langat, Selangor, Malaysia, dipulangkan kemarin. Kejadian ini sangat membuat miris dan tidak seharusnya terjadi jika pantauaan dan pengawasan ketat dilakukan. Utamanya adalah bangunan kesejahteraan didalam negeri perlu ditingkatkan dan tidak menggoda para anggota masyarakat menjadi TKI secara ilegal.