Monitoring Harian
1
2
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21
22
23
TANGGAL 8 9 24 25
10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16
OCT
NOV
DEC
14 18
15 19
16 20
17 21
BULAN - TAHUN
KEMENTERIAN SOSIAL RI
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
Overview:
Jumlah Media Meliput
: 6 Media
Volume Pemberitaan
: 14 Artikel
Leading Media
: Kompas
Leading Isu
: Perlindungan Anak
Sentimen Isu
: Negatif Pada pemberitaan hari ini tidak terdapat isu dengan sentiment negatif Positif : Penutupan Sesuai Jadwal Netral : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral
Catatan : Pemberitaan pada hari ini di dominasi oleh sentimen isu bertendensi netral. Sementara untuk isu bertendensi positif terkait pemberitaan kemensos salah satunya adalah Penutupan Sesuai Jadwal seputar pemberitaan Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan, rencana penutupan lokalisasi Dolly di Kota Surabaya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Provinsi Jatim tidak hanya mendorong penutupan lokalisasi di daerah itu, tetapi sekaligus menyediakan bantuan dana sekitar Rp 1,5 miliar. Ketua DPRD Kota Surabaya M Mahmud rnengatakan pula munculnya penolakan dari warga sekitar Dolly terkait rencana penutupan lokalisasi itu merupakan hal wajar. Alasannya, warga khawatir tak memperoleh pendapatan lagi dari kegiatan prostitusi di Dolly yang sudah berlangsung selama 40 tahun. Pengunjuk rasa menyatakan Pemkot Surabaya melakukan pembohongan publik karena sosialisasi ataupun pelatihan terhadap warga lokalisasi lainnya di Surabaya hanya rekayasa. Namun, Mahmud membantah hal itu.
Berikut adalah kutipan pernyataan narasumber pada pemberitaan; M Mahmud, Ketua DPRD Kota Surabaya “Saya mendampingi setiap pemberian bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial. Kemungkinan warga Dolly terprovokasi karena mereka sebenarnya tidak tahu.”
Persentase pembagian isu dominan di media pada hari ini: Perlindungan Anak
Persentase pembagian Media Cetak hari ini: 6 Media
Suara Pembaruan 7%
7
Seputar Indonesia 7%
6 5
Koran Tempo 7%
4 7
Kompas 43%
3
2 1
2 1
1
1
1
1
Media Indonesia 14%
0
Republika 22%
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
1
No
Kompas, hal 25, ETA/ DEN
Wanita Tuna Susila (WTS)
Positif
Semua rangkaian program terkait penutupan Dolly membutuhkan pengawalan yang kuat dan dirasakan langsung untuk seluruh penghuni dolly.
2
Media Indonesia, hal 18, FL/N-2
Penutupan Sesuai Jadwal Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan, rencana penutupan lokalisasi Dolly di Kota Surabaya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Provinsi Jatim tidak hanya mendorong penutupan lokalisasi di daerah itu, tetapi sekaligus menyediakan bantuan dana sekitar Rp 1,5 miliar. Ketua DPRD Kota Surabaya M Mahmud rnengatakan pula munculnya penolakan dari warga sekitar Dolly terkait rencana penutupan lokalisasi itu merupakan hal wajar. Alasannya, warga khawatir tak memperoleh pendapatan lagi dari kegiatan prostitusi di Dolly yang sudah berlangsung selama 40 tahun. Pengunjuk rasa menyatakan Pemkot Surabaya melakukan pembohongan publik karena sosialisasi ataupun pelatihan terhadap warga lokalisasi lainnya di Surabaya hanya rekayasa. Namun, Mahmud membantah hal itu. M Mahmud, Ketua DPRD Kota Surabaya “Saya mendampingi setiap pemberian bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial. Kemungkinan warga Dolly terprovokasi karena mereka sebenarnya tidak tahu.” Penutupan Gang Dolly Tetap Sesuai Rencana Meski diwarnai reaksi penolakan dari pekerja Gang Dolly, penutupan lokalisasi terbesar di Kota Surabaya, Jawa Timur, itu akan tetap dilakukan sesuai rencana. Pemprov Jatim memastikan penutupan tidak akan beringsut dari 9 Juni. Penutupan sesuai jadwal. Kami mendorong agar segera direalisasikan meski banyak penolakan, kata Gubernur Jatim Soekarwo di Surabaya, kemarin. Pemprov sudah bersiap dengan menggulirkan bantuan berupa dana sosial guna menambah anggaran yang dibutuhkan Pemkot Surabaya untuk menggawangi sejumlah program berkelanjutan setelah penutupan. Soekarwo, Gubernur Jatim “Ini termasuk penanganan bencana sosial. Dana kita tidak terbatas, karena itu Dolly harus segera ditutup.”
Wanita Tuna Susila (WTS)
Netral
Semua rangkaian program terkait penutupan Dolly membutuhkan pengawalan yang kuat dan dirasakan langsung untuk seluruh penghuni dolly.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
3
Koran Tempo, hal 27, Nieke Indrietta
Perlindungan Anak
Netral
Perulangan masalah kekerasan terhadap anak, akan terus terjadi tanpa adanya kesadaran penegakan perlindungan terhadap anak sebagai hak anak.
4
Media Indonesia, hal 10, Ths/J-1
Lagi, Anak Balita Dianiaya Kekasih Ibunya Kasus kekerasan terhadap anak balita terulang di Jakarta Utara. Setelah kasus Iqbal Saputra pada April lalu, kini giliran bocah berusia 4 tahun, S, dilaporkan mengalami penganiayaan oleh bekas kekasih sang ibu. Tersangka penganiaya itu, Pardi Hermawan, 21 tahun, kini mendekam dalam tahanan Markas Polres Jakarta Utara. Keluarga korban mengadukan perbuatan Pardi tersebut pada Sabtu lalu. Bukti-bukti yang dibawa serta adalah bekas luka sundutan rokok serta gigitan pada dada dan bagian kemaluan S. Sarsono, 59 tahun, mengatakan cucunya itu sampai mengalami trauma atas kejadian tersebut. Saat nama Pardi disebut, S langsung lari terbirit-birit. Sarsono, Kakek Korban “Kayak ketemu setan.” Penyiksa Bocah Pernah Dipenjara Pelaku penyiksaan terhadap SNH, 4, bocah asal Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, rupanya pernah mendekam di LP Cipinang, Jakarta Timur. Pelaku bernama Pardi itu mendekam selama sembilan bulan karena terkait dengan kasus pencurian rumah kosong di kawasan Muara Baru. Menurut nenek korban, Siti Rohani, 47, terungkapnya kasus itu berawal dari informasi Rini, 15, tetangga, bahwa pada Sabtu (17/5) siang, cucunya dianiaya. Siti pun menemukan SNH sedang menangis dengan luka cakar di muka dan tangannya. SNH pun mengaku sudah berbulan-bulan disiksa dengan dicubit, dicakar, dan disundut api rokok. Tidak hanya itu, pelaku, yang merupakan pacar ibu korban, juga pernah menggigit kelamin SNH.
Perlindungan Anak
Netral
Perulangan masalah kekerasan terhadap anak, akan terus terjadi tanpa adanya kesadaran penegakan perlindungan terhadap anak sebagai hak anak.
6
Kompas, hal 21, IRE
Pelajar SMP Terlibat Kasus Pencabulan Pelajar kelas I SMP di Palembang, Sumatera Selatan, An (14), diduga menyodomi lima murid SD tetangganya sejak Oktober 2013. An mengaku perbuatannya terpengaruh film pomo di warung internet (warnet) yang ia tonton. Dalam pemeriksaan di Kepolisian Resor Kota Palembang Selasa (20/5), An, mengatakan, perbuatan itu dilakukan tanpa memaksa dan memberi imbalan. Lima murid SD itu juga melakukan sodomi kepadanya. Sebelum melakukan, mereka terlebih dahulu menonton film porno bersama di warnet. Lima bocah SD itu berusia 7-12 tahun. Beberapa di antara mereka mengaku melakukan perbuatan itu lebih dari 20 kali bersama An. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Palembang Komisaris Djoko Julianto mengatalian, An tak ditahan karena berusia di bawah umur. Namun, untuk keselamatannya ia dititipkan di polresta. An dijerat pasal pencabulan.
Perlindungan Anak
Netral
Kondisi ini sangat membuat miris dan butuh perhatian serius dari semua pihak agar kasus serupa tidak terjadi lagi ataupun berkembang.
7
Republika, hal 17, c70 ed: karta raharja ucu
Korban Pelecehan di Saint Monica Diperiksa L (3,5 tahun), siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sekolah Saint Monica, Jakarta Utara, yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh gurunya, meenuhi panggilan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda MetroJaya, Senin (19/5) malam. L datang ke Polda Metro Jaya diantar B, ibunya dan pengasuhnya, Soleha. L dapat mengingat dan menjelaskan, dengan baik peristiwa yang menimpanya, kata B seusai menemani L memberikan BAP di Polda Metro Jaya, Senin (19/5) malam. L, Korban “Miss di sekolah jahat.” B, Ibu Korban “L sendiri memang mengalami trauma berat hingga selalu mengigau sakit saat tidur dan tak mau mengenakan celana di rumah.”
Perlindungan Anak
Netral
Kasus ini harus ditelusuri hingga jelas dan menjadi pembelajaran kedepan agar kasus serupa tidak terulang kembali.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
9
Republika, hal 17, c75 ed: karta raharja ucu
Kebiri Pelaku Kejahatan Seks Anak Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) meminta pemerintah dan DPR merevisi UU PA yang hanya menghukum pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak maksimal 15 tahun penjara. Komnas PA menyarankan pelaku kejahatan seksual terhadap anak dihukum kebiri. Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait menilai, selama ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menguntungkan korban kejahatan seksual. Karenanya, pihaknya mendorong DPR melakukan amendemen terhadap UU KUH Pidana tentang perbuatan cabul agar berubah menjadi kejahatan seksual. Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas PA “Serta hukuman minimal 20 tahun penjara dan maksimal seumur hidup.”
Perlindungan Anak
Netral
Sanksi kebiri merupakan salah satu hal yang diambil sebagai efek jera kepada para pelaku, agar berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan seksual.
10
Seputar Indonesia, hal 16, neneng zubaidah
Perlindungan Anak
Netral
Sanksi minimal menjadi 15 tahun merupakan salah satu hal yang diambil sebagai efek jera kepada para pelaku, agar berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan seksual.
12
Kompas, hal 24, MKN/ NEL
Hukuman Pemerkosa Anak Minimal 15 Tahun Pemerintah menyikapi serius maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku, pemerintah berencana merevisi sanksi penjara, dari minimal tiga tahun menjadi 15 tahun. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Wahyu Hastomo mengatakan, rencana perubahan itu tengah disusun dalam daftar isian masalah (DIM) revisi UU Perlindungan Anak Nomor23/2002. Wahyu Hastomo, Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak “Kami merencanakan untuk memperberat sanksi penjara bagi pelaku karena kasus kejahatan seksual terhadap anak ini makin membahayakan.” Nono Sumarsono, Kepala Program Plan International Indonesia “Kami mendorong pemerintah membangun mekanisme perlindungan anak yang lebih komprehensif dan menekankan aspek pencegahan. Peraturan perundangan anak pun harus direvisi yang tidak bisa andalkan aspek penanganan kasus dan rehabilitasi korban.” Gerakan Anti Predator Anak Kasus kekerasan melibatkan anak yang marak akhir-akhir ini membuat warga Jakarta khususnya kaum ibu khawatir. Mereka bergabung dalam Ibu Bergerak, Selasa (20/5), memelopori Gerakan Nasional Indonesia Satu Menentang Kejahatan Seksual terhadap Anak. Kaum ibu pantas khawatir karena fakta dan data yang dikumpulkan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan dari 2010 hingga 2014 ada peningkatan jumlah pengaduan pelanggaran hak anak. Arist Merdeka Sirait, Komnas PA “Bentuk kekerasan yang dialami anak amat beragam dan menakutkan. Pemerkosaan, perbuatan cabul, dan sodomi mendominasi. Yang mengejutkan, pelaku adalah orang terdekat atau kasus inses.”
Perlindungan Anak
Netral
Aksi ini menjadi bagian kepedulian agar perlindungan anak agar menjadi dorongan pada pemerintah secara nyata melindungi anak secara total.
No 5
Media, hal & jurnalis Suara Pembaruan, hal a23, Redaksi (20-052014)
Judul / Topik 1 Orang Tewas, 2 Siswa Jadi Tersangka Aksi tawuran antarpelajar di Ibukota masih terjadi bahkan kian brutal hingga menelan korban jiwa. Insiden perkelahian maut tersebut kali ini menewaskan Aditya Alfian (16), siswa sebuah SMK di Jakarta Pusat yang disabet celurit saat berlangsung keributan pelajar di Jalan Letjen Suprapto RW 06 Kelurahan Bungur, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/5) sore. Insiden saling serang dua kelompok pelajar di lokasi kejadian sulit dibendung, karena kelompok yang bertikai itu sangat beringas. Warga sekitar tidak mampu melerai karena khawatir menjadi sasaran balik diserang pelaku yang disinyalir terlanjur emosi tinggi. Hendro Pandowo, Kapolres Metro Jakarta Pusat “Mengantisipasi insiden tawuran pelajar tidak terulang, kami terus melakukan koordinasi peningkatan kewaspadaan serta pembinaan mental dengan pihak sekolah yang selanjutnya melakukan hal sama dengan orang tua atau wali murid.” Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Anak “Meningkatnya jumlah kasus tawuran merupakan indikasi gagalnya sistem perlindungan terhadap anak. Negara ikut bertanggung jawab atas kegagalan ini. Sistem pendidikan pemerintah kita cenderung mengejar intelektualitas semata, tanpa mementingkan pendidikan karakter.”
Isu Bencana Sosial
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Secara hukum kasus ini harus diselesaikan, namun pemahaman kesadaran terhadap pelajar untuk tidak melakukan tawuran menjadi tanggung jawab bersama, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan pemerintah.
No 8
Media, hal & jurnalis Kompas, hal 21, ZAL/ FRN
Judul / Topik Korban Banjir di Manado Marah Warga korban banjir di Manado, Sulawesi Utara, kecewa dan marah atas penyaluran dana sewa rumah yang dinilai pilih kasih. Kemarahan itu berbuntut aksi anarkistis ketika Kepala Kelurahan Tikala Baru Eva Kaunang ditampar seorang warga. Sekretaris Kota Manado Haefry Sendoh Selasa (20/5), mengakui peristiwa penamparan terhadap bawahannya. Hal itu merupakan dampak dari prasangka negatif warga atas penyaluran biaya sewa rumah korban banjir. Haefry Sendoh, Sekretaris Kota Manado “Jangan ada yang main pukul. Lurah hanya menerima data korban banjir dari kepala lingkungan.” Albert Sondokan, warga “Biaya sewa rumah menjadi harapan saya, tetapi nama saya tidak tercatat.”
Isu Bencana Alam
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Serapan informasi ini bisa menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
No 11
Media, hal & jurnalis Kompas, hal 25, NIK
Judul / Topik
Isu
Bantuan Lebih Tepat Sasaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Kementerian Agama berupaya mendorong tingkat penerimaan program bantuan siswa miskin 2014 dengan menggunakan kartu Perlindungan sosial, tidak lagi melalui usulan sekolah. Melalui kebijakan ini, bantuan diyakini lebih terarah dan tepat sasaran. Dengan adanya KPS (kartu perlindungan sosial), pemerintah berusaha memperbaiki sasaran program perlindungan sosial, termasuk program BSM (bantuan siswa miskin), agar lebih terarah dan tepat sasaran, ujar Kepala Kelompok Kerja Pengendali Kluster 1 Sekretariat, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sri Kusumastuti Rahayu, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/5).
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Kondisi ini harus terus dipertahankan sebagai bagian dari program-program yang berpihak pada sasaran yang berhak menerima.
No 13
Media, hal & jurnalis Kompas, hal 12, NAW
Judul / Topik
Isu
Perjuangkan Terus Multikultularisme Pluralisme di Indonesia sudah mencapai pada titik kesepahaman bahkan sejak Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Perjuangan pluralisme harus dilanjutkan menuju multikulturalisme. Pendidikan sangat penting untuk memajukan kehidupan multikultural. Muliikultualisme itu menciptakan kesempatan sama bagi setiap kultur dalam berbangsa. Multikulturalisme memberikan harkat dan martabat sama, serta diperlukan kebesaran jiwa bangsa untuk tidak mengutamakan satu kepentingan terutama pada kelompok yang besar, kata Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Mukhlis Paeni, Selasa (20/5), di Jakarta. Ia ditanya soal refleksi Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Bondan Kanumoyoso pengajar pada Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia mengatakan, multikulturalisme juga ikut diperjuangkan dalam ranah pendidikan menyangkut sosok palrlawan nasional. Banyak pahlawan di luar Jawa masih perlu ditingkatkan pengenalannya secara nasional. Mukhlis Paeni, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia “Hidup berbangsa tanpa kesadaran sejarah akan turut menghilangkan masa depan suatu bangsa. Bagaimana mungkin bisa mengenal masa depan tanpa mengetahui masa lampau.”
Kepahlawanan
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Multikultural bukan menjadi kendala bahkan menjadi suatu kekuatan dalam membangun bangsa ini. Multikultural adalah modal yang tidak dimiliki oleh semua bangsa, yang justru menjadi kekuatan dalam mengahadapi situasi apapun.
No 14
Media, hal & jurnalis Republika, hal Rakhmawatl La’ang
22,
Judul / Topik Harapan di Tengah Keterbatasan Secara konsisten usahanya telah mampu menjual 60 hingga 90 unit perbulan. Sebuah kecelakaan mobil pada tahun 1971 mengakibatkan kelumpuhan pada kedua kaki Sanny Suheri (64). Namun kelumpuhan yang dideritanya hal ini tidak mengurungkan niat pria paruh baya ini untuk terus berikhtiar. Berawal dari kegiatan pengisi waktu luang, Sanny berhasil membangun usaha pembuatan Rumah Boneka Barbie. Kini di workshop miliknya di kawasan Jakarta Selatan ia telah mernpekerjakan 12 orang karyawan dengan empat di antaranya adalah penyandang cacat.
Isu Penyandang Disabilitas
Tone Netral
Refleksi Pemberitaan Upaya dilakukan oleh Sanny merupakan inspirasi dan motivasi bagi para penyandang disabilitas lainnya. Dan, menjadi suatu pandangan yang mengangkat peran para penyandang disabiltas yang mampu berbuat sesuatu yang produktif.
No
Media, hal & jurnalis
Judul / Topik
Isu
Tone
Refleksi Pemberitaan
