PERORANGAN DAN BADAN USAHA NON BADAN HUKUM

Ulasan Atas

RUU Tentang USAHA PERORANGAN DAN BADAN USAHA NON BADAN HUKUM Oleh:: Rudhi Prasetya Oleh www.djpp.depkumham.go.id

Orang dalam menjalankan usaha mungkin: *secara seorang diri; *atau bersekutu : - membentuk badan hukum (PT) - non-badan hukum: - Persekutuan Perdata; - Firma; - Persekutuan Komanditer (tetapi kok singkatannya CV)

www.djpp.depkumham.go.id

USAHA PERSEORANGAN: memang sukar mendifinisikannya. USUL: adalah bentuk usaha yang diusahakan dan dikelola sendiri secara orang perorangan.

• • • •

Saya temukan ada kalimat yang berbunyi: diurus, dijalankan, atau dikelola sendiri atau anggota keluarganya.

• •

Hemat saya kalau diurus oleh anggota “keluarganya” itu karena diberi “diberi kuasa”.

• • •

Tidak berarti setiap anggota keluarga demi hukum boleh mengurus

3 www.djpp.depkumham.go.id

ASAS PENDAFTARAN DALAM UU INI BERLAKU ASAS “PENDAFTARAN”. sebaiknya diberikan penjelasan apa maksud dan tujuan dari pendaftaran itu. Jangan salah tafsir tidak ada hubungannya dengan “pendaftaran” dalam pengertian UU No.3/1982 tentang Pendaftaran Perusahaan Ini hukum publik, sebagai sarana utk.Pemerintah memperoleh data dlm pengendalian kehidupan ekonomi negara Lho dalam pasal 77 RUU kok dikaitkan dgn Pendaftaran Perusahaan (UU No.3/1982) 4 www.djpp.depkumham.go.id

Pendaftaran di sini dalam pengertian HUKUM PERSEROAN sebagai sarana publikasi Sehingga ada pengertian : * selain “Daftar Perusahaan” (dlm pengertian Pendaftaran Perusahaan) ada “Daftar Perseroan” dlm pengertian hukum perseroan Jadi ada : “DAFTAR PERSEROAN” - Di Kementerian : utk.PT - Di Kanwil : utk. Badan Usaha Non-Badan Hukum


Sebaiknya dijelaskan dlm Penjelasan, apa maksud dan tujuan dari pendaftaran ini

Maksudnya sebagai “publikasi” kepada pihak ketiga, bertalian dengan ajaran “ultra vires” yang dianut di Indonesia, dan agar khalayak dapat mengetahui kemampuan tanggungjawabnya antara lain dgn mengetahui berapa besar modal yang dimiliki waktu pendirian dan susunan manajemennya Ultra vires ini bertalian adanya ketentuan dalam peraturan intern korporasi (baca: AD/Perjanjian Persekutuan) mengenai prosedur pengelolaan yang berlaku, khususnya mengenai pembatasanpembatasan yang diperlakukan Yang jika dilanggar oleh pengurus, maka korporasi menjadi tdk bertanggungjawab dan menjadi ttgjwb pribadi pengurus. 6 www.djpp.depkumham.go.id

Misalnya dalam akta Perjanjian Persekutuan, ditentukan: - Untuk meminjam, mengalihkan, atau menjaminkan harta kekayaan persekutuan, wajib memperoleh persetujuan sekalian sekutu Manakala ketentuan ini dilanggar, maka persekutuan (maksudnya sekutu-sekutu non pelaku) tidaklah bertanggungjawab. Berarti pihak ketiga semata-mata hanya dapat menuntut pribadi sekutu pelaku


TETAPI PENDAFTARAN ITU TIDAK MUTLAK TDK DILAKUKANNYA PENDAFTARAN TIDAK MENJADIKAN PENDIRIAN PERSEKUTUAN TIDAK SAH. Vide pasal 77 dan 78 RUU. Pendaftaran itu disediakan, memang untuk yang ingin mengadakan pembatasan, agar pembatasan itu diketahui oleh pihak khalayak. Karena itu kalau tidak didaftar, maka pembatasan itu tidak berlaku Maka dianggap: - Menjalankan untuk segala jenis usaha; - Didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan; - Semua sekutu berwenang mewakili persekutuan. Ttp khusus pada CV, krn. dalam CV ada pembatasan tentang tanggungjwb sekutu diam maka pendaftaran itu menjadi mutlak Yg jika tidak didaftarkan, maka hrs diperlakukan sbg.Firma (mungkin hal ini perlu dipertegas dalam RUU). 8 www.djpp.depkumham.go.id

Dlm UU ini terhadap “Usaha Perorangan” dikenakan kewajiban “pendaftaran” Apa memang diperlukan pendaftaran untuk “Usaha Perseorangan” ???? Ia tidak mempunyai regulasi Anggaran Dasar Pada waktu didirikan juga masih belum jelas modalnya manajemen sdh jelas si-owner tunggal Bagaimana dengan “Ijin

Usaha” ???? Itu bukan urusan hukum perseroan Perhatikan pasal 70 : Pemilik Usaha Perorangan wajib mendaftarkan Usaha Perserorangan dalam daftar yang disediakan sesuai menurut “ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

UU yang mana ?????


Asas kewajiban PEMBUKUAN (pencatatan)

Nampaknya terpengaruh oleh pasal 6 KUHD. Banyak yang tidak mengetahui bahwa pasal 6 KUHD itu tidak ada hubungannya dengan perpajakkan

kalau perpajakkan sudah diatur secara lengkap dalam hukum pajak Maksud dari pasal 6 KUHD itu adalah agar pihak ketiga dapat mengetahui kemampuan tanggungjawab pengusaha dalam hubungannya dengan kepailitan Yang istimewa dlm hukum pembuktian, sekalipun dibuat sendiri ttp mempunyai kemampuan daya bukti terhadap mpihak ketiga 10 www.djpp.depkumham.go.id

Saran saya: Tentang ketentuan keharusan memelihara catatan Bagi Usaha Perserorangan sebagaimana pasal 7 RUU sebaiknya ditiadakan. sehingga tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari perkecualiannya: apakah : - UKM - Pedagang Keliling - Yg.tdk.memerlukan perizinan (izin apa ??? Izin IMB ?) - dll

11

www.djpp.depkumham.go.id

Apakah utk.Usaha Besar tidak boleh Usaha Perseorangan ??? Menurut hemat saya Usaha Perorangan Terutama//antara lain disediakan utk.Usaha Terutama Kecil/UMKM, tetapi tidak semata-mata Jadi bisa saja utk.Usaha Besar mempergunakan Usaha Perorangan, sepanjang diperbolehkan oleh Ijin Usaha Dlm hubungan dengan ini, perhatikan rumusan

pasal 2(baru) RUU 12 www.djpp.depkumham.go.id

Tentang : Kecakapan dan kalau meninggal dunia Tentang Kecakapan : tdk perlu kita atur rinci dalam RUU melainkan cukup jika dinyatakan menurut hukum yang mengatur mengenai kecakapan untuk bertindak Demikian pula manakala meninggal, cukup dinyatakan : “ maka berlaku hukum waris yang berlaku”.


Masalah Persekutuan Perdata Pada masa yang silam: disediakan, baik untuk kegiatan Usaha maupun Profesi !!!! Karena itu diatur dlm BW Tidak dalam KUHD

Bagaimana sekarang ????? Pasal 1.2 RUU: Persekutuan Perdata adalah badan usaha bukan badan hukum yang setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggungjawab sendiri terhadap pihak ketiga.

Repotnya diatur dalam UU Badan Usaha Non Badan Hukum

Saran : Dlm Penjelasan, dijelaskan bahwa Persekutuan Perdata dapat pula dipergunakan untuk kegiatan non profit yaitu untuk persekutuan yang bersifat profesional 14 www.djpp.depkumham.go.id

Asas Pembedaan antara : - HUBUNGAN “INTERN” - HUBUNGAN “EKSTERN” HUBUNGAN INTERN : hubungan di antara sekutu yang satu terhadap sekutu yang lain secara intern di antara mereka; HUBUNGAN EKSTERN : hubungan di antara para sekutu bersama-sama secara kolektif terhadap pihak ketiga.

Saran : Perlu asas ini dijelaskan dalam Memori Penjelasan Penjelasan.. - Dhi perlu dijelaskan bahwa “Persekutuan Perdata Perdata”” disediakan khusus untuk persekutuan yang hanya bersifat intern dan demikian tdk berpengaruh terhadap pihak ketiga ekstern, ekstern, dgn perkecualian Persekutuan dpt.menuntut pihak ketiga kl perjanjian dibuat atas nama persekutuan (ps.33 RUU) Pada Bagian Kedua (sebelum pasal 15) perlu diberi judul “Hak dan Kewajiban Sekutu secara intern” Untuk Bagian Ketiga (sblm pasal 31) sudah betul ! 15 www.djpp.depkumham.go.id

Perlu dlm Penjelasan dijelaskan bahwa dlm pengurusan berlaku asas semua pengurus berhak mengurus Dgn perkecualian : - Pd CV tidak boleh sekutu diam, - Boleh ditentukan pembatasan-pembatasan tertentu yang dicantumkan dalam Akte Perjanjian Persekutuan

Saran :

pasal 27 RUU didahulukan menjadi pasal 22 (karena ini pasal asas) pasal 22 menjadi pasal 23 Perhatikan rumusan pasal 22(7): tentang kewenangan itu bukannya dirinci dalam “akte notaris”, tetapi sehrsnya dlm “Akte Perjanjian Persekutuan”. 16 www.djpp.depkumham.go.id

Pembatasannnya kemungkinan dalam dua hal

Mungkin: -

ORANGNYA: tidak semua sekutu boleh mengurus, melainkan sekutu tertentu saya

-

KEWENANGANNYA: misalnya untuk perbuatan kepemilikan dipersyaratkan dgn. semua sekutu (pd.CV termasuk sekutu komanditer)


• Dalam rumusan difinisi pasal 1 : • • • • •

ditambahkan rumusan pengertian “ SEKUTU PENGURUS”. yaitu sekutu yang diberi wewenang untuk mengurus


Perbaiki redaksional pasal 31(3) RUU yang sangat tidak jelas. • Pasal 31(3) ini berasal dari pasal 1634 BW

• Maksudnya Maksudnya:: – Jika perikatan dibuat atas nama persekutuan, maka pihak ketiga hanya dapat menagih kepada sekutu pelaku tidak sebatas bagian sisekutu pelaku, melainkan dapat menagih kepada sisekutu pelaku atas seluruh apa yang terutang (juga bagian dari sekutu-sekutu lainnya)


Vide pasal 40(baru) RUU, Apakah “Firma” bisa menjadi pihak dalam perjanjian ? PADA HAL DLM RUU FIRMA ITU “NON BADAN HUKUM” !!! SELAMA INI TELAH TERJADI SALAH KAPRAH DLM KOMPARISI AKTE NOTARIS; ANTARA KOMPARISI CV DAN PT SAMA Apakah tidak seharusnya dlm akte notaris berbunyi: Tuan Jemblem, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan untuk serta atas nama Tuan X dan Tuan Y, yang secara bersama-sama berusaha dalam Persekutuan Komanditer LANGIT BIRU yang Akte Perjanjian Persekutuannya dibuat di hadapan Sri Mawar, notaris di Semarang, dengan akte nomor: ______tanggal ______________ 20 www.djpp.depkumham.go.id

Asas dalam pembagian “untung-rugi” Sebaiknya dalam Penjelesan dijelaskan bahwa dalam pembagian untung-rugi, dianut asas bahwa pembagian untung rugi itu didasarkan atas keseimbangan menurut pemasukkan, dgn tidak menutup kemungkinan untuk diperjanjikan lain, yang dicantumkan dalam Akta Perjanjian Persekutuan. Dhi perlu dalam pasal 36(1) RUU ditambahkan: “kecuali diperjanjikan lain dalam akte Perjanjian Persekutuan”


PASAL 20 RUU TIDAK JELAS !!!

“Bagian masing-masing sekutu dalam laba dan kerugian persekutuan ditetapkan dalam akta perjanjian persekutuan berdasarkan kesepakatan para sekutu “--------OKE Tetapi kemudian ada anak kalimat: dengan memperhatikan pemasukkan masingmasingmasing sekutu ----- apa maksudnya ????

Tafsir saya: sebanding dengan masing-masing pemasukkannya (hubungkan dgn pasal 1633 BW) 1633(2) BW : Jika tidak diperjanjikan maka yang memasukkan tenaga kerja dinilai sebagai memasukkan yang terkecil (ini tdk.ada RUU)” 22 www.djpp.depkumham.go.id

Masalah Pemasukkan (inbreng inbreng)) Menurut asasnya, semua sekutu wajib memasukkan sesuatu, tiada sekutu yang tidak memasukkan sesuatu. Wujudnya : dapat dlm bentuk “barang” (yang dapat “kepemilikkannya” atau hanya pemakaiannya); Dapat pula : uang/relasi/goodwill/know-how/hak imateriil berupa HAKI bahkan dapat hanya berupa tenaga kerja/keahlian Menurut Subekti: dalam maatschap & firma dengan sendirinya setiap sekutu memasukkan tenaga kerjanya.

Mohr : Bisa terjadi sekutu tanpa memasukkan tenaga kerjanya, yaitu dalam CV. Rudhi: Bisa terjadi sekutu diperkecualikan sebagai pengurus 23 www.djpp.depkumham.go.id

Menurut Subekti :

DALAM HAL YANG DIMASUKKAN ITU “TENAGA KERJA”, konsekuensinya semua tenaga kerja/keahliannya itu yang yang dimasukkan, karena itu semua hasil yang diperoleh dari dari keahliannya itu, termasuk yang diperolehnya diluar persekutuan, menjadi sebagai hasil persekutuan. Asas ini penting sekali untuk Persekutuan Perdata Profesi


PERHATIKAN PASAL 62 RUU

Menurut pasal 62 RUU sekutu komanditer tidak bertanggungjawab melebihi bagian pemasukkannya

Tafsir saya : berarti sesuai dgn nilai dari apa yang semula ia masukkan pada hal sementara itu nilai yang dimasukkan kemungkinan sudah naik. (yg.tadinya dimasukkan ayam ternyata telah berkembang + anak ayam) Dlm pada itu kemungkinan terjadi pula “retained earnings” Saran : tidak melebihi bagiannya dalam perseroan (sejalan dengan pikiran A.L.Mohr) 25 www.djpp.depkumham.go.id

ASAS MEMPERGUNAKAN NAMA BERSAMA Tentang asas inipun, mungkin perlu dijelaskan dalam Memori Penjelasan. Apakah masih perlu memakai nama bersama yang diambilkan dari “nama orang” ???? Di Belanda diperbolehkan Blue Sky Name

Apakah Usaha Perorangan atau Persekutuan Perdata dan Firma boleh memakai “blue sky name” ???? Dan bagaimana pada Usaha Perseorangan ???? Kl pada CV sudah jelas, ttp apa singkatannya msh tetap CV ?? 26 www.djpp.depkumham.go.id

PERIKATAN DI ANTARA SEKUTU DIKUASAI OLEH

Hukum Perjanjian Karena itu dalam setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan kata sepakat Karena itu tidak dikenal adanya “Rapat Sekutu” Berbeda dengan pada PT, yang dikuasai oleh “Paham Institusional” yang dilakukan melalui organ RUPS yang dilakukan melalui “voting” TERMASUK DLM MENERIMA SEKUTU BARU, KECUALI : UNTUK KELUAR SEBAGAI SEKUTU, krn.ini merupakan hak asasi manusia Pasal 29 RUU dihapusnya saja, dan langsung ke pasal 30 27 www.djpp.depkumham.go.id

Merupakan ASOSIASI ORANG BERBEDA DENGAN PT : yang merupakan ASOSIASI MODAL KARENA ITU DENGAN KELUARNYA ATAU MENINGGALNYA SALAH SEORANG SEKUTU BERAKIBAT PERSEKUTUAN MENJADI BUBAR (Pasal 34 RUU) DAPAT PERSEKUTUAN DITERUSKAN DI ANTARA SEKUTU YANG MASIH INGIN MEMPERTAHANKAN TETAPI INI SUDAH MERUPAKAN PERSEKUTUAN BARU, KRN ITU AKTE PERJANJIAN PERSEKUTUAN HARUS DIPERBAHARUI, TDK DIPERLUKAN LAGI PERJANJIAN BARU JIKA SUDAH DIPERJANJIKAN DALAM AKTE PERJANJIAN PERSEKUTUAN( NAMUN TETAP HARUS DIREVISI) Vide pasal 35 RUU 28 www.djpp.depkumham.go.id

DALAM RUU TIDAK DIATUR BAGAIMANA DENGAN NAMA PERSEKUTUAN DLM HAL PERSEKUTUAN DILANJUTKAN MENURUT HEMAT SAYA NAMA TERSEBUT BARULAH DAPAT TETAP DIPAKAI OLEH YANG MELANJUTKAN MANAKALA DISETUJUI OLEH : - yang keluar - atau ahliwaris yang meninggal ATAU SUDAH DIATUR LEBIH DAHULU DLM AKTE PERJANJIAN PERSEKUTUAN (voorzettingbeding)


ADALAH HAK DARI SEKUTU (ATAU AHLIWARISNYA) MEMPEROLEH BAGIANNYA DLM HAL KELUAR ATAU MENINGGAL (VIDE PASAL 35 AYAT 3) Mungkin perlu dijelaskan bahwa HAL INI BERBEDA DGN PADA

PT. PADA PT APA YANG SUDAH DIMASUKKAN TIDAK BISA LAGI DITARIK (ASOSIASI MODAL) KARENA ITU HARUS DICARIKAN PENGGANTINYA

Menurut pasal 4(baru) RUU dilarang memakai nama yang sama atau mirip dengan nama badan usaha yang sudah terdaftar lebih dahulu Persoalannya, bagaimana bisa diketahui secara nasional sementara pendaftarannya per-Kanwil 30 www.djpp.depkumham.go.id

Mungkin untuk sementara cukup sekian

Terima kasih


PERORANGAN DAN BADAN USAHA NON BADAN HUKUM

Recommend Documents