BAB II PROSEDUR HUKUM PERUBAHAN STATUS DARI BADAN USAHA CV MENJADI BADAN HUKUM PT. A. Pengertian Commanditaire Vennootschap (CV) sebagai Badan Usaha

26

BAB II PROSEDUR HUKUM PERUBAHAN STATUS DARI BADAN USAHA CV MENJADI BADAN HUKUM PT A. Pengertian Commanditaire Vennootschap (CV) sebagai Badan Usaha Bentuk badan usaha commanditaire vennootschap (CV) tidak diatur secara tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) melainkan di gabungkan bersama-sama dengan peraturan-peraturan mengenai Badan Usaha berbentuk Firma (Fa). Pasal 19 KUHD menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer atau commanditaire vennootschap (CV) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geld schieter) pada pihak yang lain. Adapun dasar pikiran dan pembentukan perseroan ini adalah seorang atau lebih mempercayakan uang atau barang untuk digunakan di dalam perniagaan atau lain perusahaan kepada seorang lainnya atau lebih yang menjalankan perusahaan itu saja yang pada umumnya berhubungan dengan pihakpihak ketiga, karena itu pula si pengusaha bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga, dan tidak semua anggotanya yang bertindak keluar. Perseroan Komanditer (CV) adalah suatu perseroan yang tidak bertindak di muka umum. Dalam CV, seorang atau lebih dari anggota-anggotanya (sipemberi uang) tidak menjadi pimpinan perusahaan maupun bertindak terhadap pihak ketiga. Mereka ini hanyalah sekedar menyediakan sejumlah modal bagi anggota atau

26

Universitas Sumatera Utara

27

anggota-anggota lainnya yang menjalankan CV tersebut. Para persero yang memberi uang yang berdiri di belakang layar perseroan itu juga turut memperoleh bagian dalam keuntungan dan turut pula memikul kerugian yang diderita CV seperti para persero biasa, akan tetapi pertanggung jawabannya terbatas dalam CV. Mereka tidak akan memikul kerugian yang melebihi modal yang disetorkan. Persero di belakang layar tersebut disebut anggota pasif atau komanditaris yang disebut sleeping partners (still vennot), sedangkan para anggota yang memimpin perseroan dan bertindak keluar adalah anggota-anggota aktif yang disebut persero pengurus atau persero pemimpin atau juga disebut komplementaris.36 Apabila terdapat lebih dari satu persero pengurus, maka berhadapan dengan perseroan rangkap, yaitu suatu perseroan Firma antara persero-persero pengurus, dan perseroan komanditer antara peserta pengurus dan para komanditaris. Pasal 19 ayat (1) KUHD menggunakan istilah geldschieters terhadap pesero pesero yang hanya memasukkan uang atau barang dan tidak ikut dalam pengurusan atau pesero komanditer dapat menimbulkan salah paham sehingga menimbulkan pembahasan khusus untuk memungkinkan mengadakan perbedaan antar istilah “commmanditaire dan istilah geldschiters, seperti apa yang dikemukan oleh undang-undang tersebut37 Pasal 1759 KUH Perdata berbunyi : “Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.” Pasal 1960 KUH Perdata berbunyi : “Mereka yang disebutkan dalam pasal yang lalu dapat memperoleh hak milik dengan jalan daluarsa, jika alas hak penguasaan mereka telah berganti, baik karena suatu sebab yang berasal 36 37

Abdul R Salman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 6. Said Natzir, HukumPerusahaan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1987, hal 193.


28

dari seorang pihak ketiga, maupun karena pembantahan yang mereka lakukan terhadap haknya si pemilik”, yang dimaksud dengan pasal yang lalu dalam Pasal 1960 KUH Perdata tersebut adalah Pasal 1959 KUH perdata yang berbunyi : “Mereka yang menguasai sesuatu kebendaan untuk seorang lain, begitu pula ahli warisnya orang-orang itu”. Tak sekali-kali dapat memperoleh sesuatu dengan jalan daluwarsa meskipun dengan lewatnya waktu yang berapa saja lamanya. Demikian pun seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat hasil, dan segala orang lain yang memegang suatu benda berdasarkan suatu perjanjian dengan si pemiliknya, tidak dapat memperoleh benda itu dengan jalan daluwarsa”. Sukardono mempergunakan istilah mempercayakan uang untuk istilah geldschiters, karena yang dimaksud oleh masing-masing ialah menyerahkan hak milik atas modal yang bersangkutan kepada pesero-pesero komplementer, jadi modal itu selama berjalannya CV tidak dapat ditarik kembali, melainkan baru debitur penyelesaian

CV setelah

pemecahannya,

apabila ternyata ada

sisa

yang

menguntungkannya. Persero selama berjalannya usaha CV tersebut hanya berhak atas penerimaan bagiannya dalam keuntungan yang diperoleh, tetapi ia mungkin juga dibebani pula dengan membayarkan bagiannya dalam kerugian yang diderita oleh CV. Hal ini tersimpul dalam asas pembiayaan bersama untuk menjalankan perusahaan yang dilakukan oleh anggota-anggota komplementer persero-persero pengurus.38

38

Hermansyah, Hukum Perusahaan Indonesia, Media Ilmu, Jakarta, 2007, hal 11.


29

Mengingat hubungan dengan pihak ketiga dalam suatu badan usaha berbentuk CV, hanyalah persero-persero pengurus yang menjalankan perusahaan dan bertindak keluar, serta terikat kepada pihak ketiga, sebaliknya para komanditaris yang mempunyai hubungan dengan pihak ketiga, mereka yang menjalankan perusahaan mempunyai tangung jawab penuh dan dapat disamakan dengan kedudukan para peserta perseroan Firma (Fa). Jadi apabila CV mempunyai banyak utang sehingga jatuh pailit misalnya, dan apabila harta benda perseroan tidak mencukupi untuk pelunasan utang-utangnya, maka harta benda pribadi persero pengurus itu dapat pula dipertanggung jawabkan untuk melunaskan hutang CV. Sebaliknya para komanditaris paling tinggi hanya akan kehilangan jumlah uang yang disetorkan, sedangkan harta benda pribadinya tidak dapat diganggu gugat. Adapun tanggung jawab penuh yang dibebankan pada persero pengurus adalah berdasarkan pendapat bahwa baik buruknya, maju mundurnya perusahaan itu adalah bergantung pada usaha dan pimpinan mereka sendiri. Keadaan demikian akan berubah, apabila seorang komanditer turut campur tangan dalam penyelenggaraan dan penyusutan perseroan ataupun apabila ia mengijinkan namanya dipakai dalam nama firma, yang dipakai sebagai nama firma oleh persero-persero pengurus. Dalam melakukan tindakan demikian itu akan menimbulkan kesan kepada pihak ketiga, seakan-akan ia juga menjadi anggota pengurus yang bertanggung jawab, untuk menghindarkan pihak ketiga akan mendirikan kewajiban oleh tindakan-tindakan demikian, maka dalam Pasal 21 KUHD ditentukan, bahwa tiap-tiap persero CV yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan


30

pengurus atau bekerja dalam perusahaan CV ataupun mengizinkan pemakaian namanya dalam Firma adalah secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari CV tersebut (tanggung jawab solider). “Dengan demikian seorang komanditaris yang bertingkah laku sebagai anggota pengurus mempunyai tanggung jawab seperti anggota pengurus terhadap pihak ketiga dan pertanggung jawaban ini diperluas juga terhadap persetujuan-persetujuan yang diadakan komanditaris dalam penyelenggaraan perusahaan CV tersebut, dan terhadap persetujuan-persetujuan yang masih akan diadakan.”39 Walaupun demikian komanditaris tanpa melepaskan kedudukannya dapat menuntut untuk mengawasi tindakan-tindakan para anggota pengurus ataupun mereka ini tidak boleh bertindak tanpa ijinnya. Bagi perusahaan CV juga adanya sleeping partners, ini adalah memberikan kemungkinan untuk mengumpulkan lebih banyak modal dari pada sistem perseroan Firma. Hal ini disebabkan ada orang yang mempunyai waktu ataupun tidak ada bakat untuk berusaha, tidak dapat turut aktif dalam sesuatu perusahaan, maka bentuk perusahaan CV lah yang memberi kemungkinan pada orang-orang tersebut untuk turut berusaha walaupun hanya pasif saja. Pembagian untung rugi diatur dalam peraturan CV, mengingat reaksi dari tanggungjawab yang dipikul pada peserta aktif, maka tidaklah mengherankan apabila pembagian untung rugi itu diatur sesuai serta sebanding dengan tanggungjawab tersebut. Perusahaan CV mempunyai kekayakan tersendiri yang pada pembagian untung rugi dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan untuk mendirikan 39

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 9.


31

badan usaha berbentuk CV, tidaklah memerlukan suatu faslitas dan karenanya dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Kalau dibuat secara tertulis dalam bentuk surat, maka hal tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta otentik ataupun data di bawah tangan dalam mana diatur organisasi perusahaan CV itu begitu juga hak-hak dan kewajiban para anggotanya.40 Dalam praktek perniagaan di Indonesia saat ini, perjanjian untuk medirikan suatu perusahaan dengan bentuk CV dibuat dalam bentuk akta otentik notaris untuk lebih memperkuat kedudukan hukum para pihak yang mendirikan CV tersebut sekaligus pula untuk memperkuat kedudukan hukum dan Badan Usaha CV tersebut. Persekutuan Komanditer (CV) berdasarkan jenisnya dapat dibagi kedalam 3 (tiga) jenis yaitu : a.

CV diam-diam yaitu suatu badan usaha berbentuk CV yang belum menyatakan diri secara terbuka sebagai CV, bagi pihak luar jenis usaha ini masih dianggap sebagai usaha dagang biasa. Akan tetapi secara intern diantara para pemilik modal dalam usaha dagang tersebut telah ada pembagian dan wewenang yang berkaitan dengan tanggungjawab hukum.

b.

CV terang-terangan yaitu suatu badan usaha berbentuk CV yang telah menyatakan diri secara terang-terangan dan terbuka kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dengan dibuatnya akta pendirian CV oleh notaris dan akta pendirian tersebut didaftarkan di dalam daftar perusahaan.

c.

CV dengan saham, yaitu suatu badan usaha berbentuk CV yang karena masalah kekuarngan modal usaha memasukkan para komanditaris (penanaman modal) pengurus pasif yang menanamkan modalya ke dalam CV tersebut yang 40

Ahmad Jalis, Bentuk-Bentuk Usaha di Indonesia, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2009, hal 4.


32

menjadikan penanaman modal tersebut memperoleh kepemilikan satu atau beberapa saham terhadap perusahaan CV tersebut.41 CV Sejahtera didirikan dengan akta Notaris Indra Syarif Halim pada Tanggal 18 Agustus 2004, berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Pasar Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, tujuan didirikanya CV adalah : a.

Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha perdagangan minyak dan gas pada umumnya, SPBU temasuk import dan export interent sulair dan lokal, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi serta bertindak sebagai komisioner dan perwakilan-perwakilan perusahaan lain dalam segala bidang usaha,

b.

Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha pemborongan (kontraktor), perencanaan bangunan kontraktor melaksanakan atau buruh melaksanakannya, pemasangan instalasi-instalasi, mesin-mesin, listrik, air leding, telekomunikasi, pembuatan jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi, parit-parit dan segala sesuatu lainnya dalam bidang pembangunan,

c.

Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan,

d.

Berusaha dalam bidang transportasi angkutan, barang umum, penumpang di darat, sungai serta menjalankan ekspedisi satu dan lainnya dalam bidang pengangkutan,

41

Chidir Ali Badan Hukum, Alumni Bandung, 1997, hal. 24


33

e.

Berusaha dalam bidang peternakan, pertanian, perkebunan rakyat, hasil laut dan industri serta segala sesuatu yang berkembang dengan itu,

f.

Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang perumahan (real estate),

g.

Berusaha dalam bidang jasa telekomunikasi,

h.

Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha industri pada umumnya dan industri ruangan (home industri) maupun industri berat dari segala jenis barang,

i.

Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha percetakan, offset, penjilitan dan alat-alat kantor,

j.

Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha perbengkelan, pembubutan, doorsmer, serta usaha-usaha kerajinan tangan,

k.

Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha pertamanan pengadaan/penyediaan tempat-tempat rekreasi. Akta notaris pendirian CV bernomor 19 tersebut didirikan oleh Rajamin

Hasibuan dan Putra Mahkota Alam Hasibuan. Dalam anggaran dasar CV dinyatakan bahwa perseroan CV hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu apabila para persero semuanya menghendaki pembubaran itu. Pembubaran perseroan CV tidak mengurangi hak dari masing-masing persero untuk keluar dari perseroan ini pada tiap-tiap akhir tahun buku, dengan ketentuan memberitahukan kehendak itu pada persero lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum itu (surat tercatat tertulis), Rajamin Hasibuan dan Putra Mahkota Alam Hasibuan adalah pendiri sekaligus pula adalah para pesero pengurus yang bertanggungjawab sepenuhnya atas dan terhadap perseroan CV, sedangkan peseroan komanditer akan diangkat kemudian Perseroan


34

Komanditer hanya turut bertanggungjawab hingga jumlah pemasukkannya dalam perseroan. Modal dalam perseroan CV hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ternyata dalam bukubuku perseroan. Perseroan CV ini diurus dan dipimpin oleh para persero pengurus Rajamin Hasibuan sebagai Direktur dan Putra Mahkota Alam Hasibuan sebagai Direktur dan Wakil Direktur. Dalam anggaran dasar CV dinyatakan bahwa Direktur dan Wakil Direktur baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga dan terhadap siapa saja, baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat orang lain dengan perseroan atau perseroan dengan orang lain dari dan menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan dan atas nama perseroan segala tindakan pemilikan dan segala tindakan pengurusan termasuk juga untuk meminjam uang atau menjalankan uang perseroan, memperolah, melepaskan dan atau membebani harta tidak bergerak dan/atau inventaris untuk dan/atau kepunyaan perseroan, mengikat perseroan sebagai penjamin, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan (menyerahkan sebagai jaminan) kekayaan perseroan. Persero pengurus berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk mewakili perseroan dan memberikan kepada ia/mereka kuasa tertentu yang terpisah dari akta pendirian CV ini. Bilamana salah seorang persero meninggal dunia, maka perseroan tidak berakhir, akan tetapi dijalankan oleh para persero lainnya bersama-sama dengan para ahli waris dari persero yang meninggal dunia itu yang dalam perseroan ini diwakili oleh salah seorang dari mereka atau oleh seorang kuasanya, kecuali bila para


35

ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan itu, perseroan CV berakhir bila salah seorang persero keluar/meninggal dunia dan para ahli waris persero yang meninggal tersebut menyatakan keinginannya untuk tidak meneruskan perseroan tersebut. Bila mana salah seorang persero dinyatakan pailit, berada di bawah pengawasan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, maka persero tersebut telah dianggap keluar dari perseroan. Dalam hal tersebut di atas, maka perusahaan perseroan boleh diteruskan oleh persero lainnya dengan nama yang sama dan mengambil alih segala kekayaan dan beban-beban perseroan yang keluar kepada ahli waris persero yang meninggal atau kepada wakilnya menurut hukum dari perseroan yang dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan itu selama 3 (tiga) bulan, sesudahnya bagian perseroan yang bersangkutan dalam perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga, akan tetapi dengan kewajiban membayar kepada wakil menurut hukum dari persero yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudahnya bagian persero itu dalam perseroan perhitungan bagian itu harus didasarkan atas angka-angka dari daftar perhitungan yang berakhir pada hari persero yang bersangkutan dianggap keluar dari perseroan. B. Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Perusahaan Berbadan Hukum Tidak dapat dipungkiri pada saat sekarang ini sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas,


36

selanjutnya akan disingkat dengan istilah PT.42 Ada beberapa faktor atau alasan mengapa seorang pengusaha memilih perseroan terbatas untuk menjalankan usaha dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain seperti Persekutuan Perdata, Koperasi, Firma maupun CV. Alasan tersebut antara lain : a.

Semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggung jawaban terbatas.

b.

Manakala diperlukan kelak mudah melakukan transformasi perusahaan.

c.

Alasan fiskal.43 PT adalah perusahaan berbadan hukum yang barmakna bahwa perusahaan PT

adalah subjek hukum, dimana PT sebagai sebuah badan usaha yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang (person) yang sengaja diciptakan oleh hukum sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat mengingat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri, dalam melakukan kegiatan yang dilihat bukan perbuatan pengurus atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah PT sebagai badan hukum, karena pertanggungjawaban adalah perusahaan PT sebagai badan hukum (legal entity). Dalam hal ini tanggungjawab PT diwakili oleh Direksinya sebagai suatu badan hukum, PT mempunyai unsur-unsur sebagai berkut :

42 43

Rudy Prasetio, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakt, Bandung, 2010, hal 15. Yetty Komalasari, Paradigma Baru Perseroan Terbatas, Badan Penerbit FH-III, Jakarta, 2011, hal 5.


37

a. Organisasi yang teratur, b. Harta kekayaan tersendiri, c. Melakukan hubungan hukum sendiri, d. Mempunyai tujuan sendiri.44 Unsur utama dari Badan Hukum yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik, karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggungjawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi asset perusahaan dari kreditur pemegang saham, sebaliknya tanggungjawab terbatas melindungi asset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham perusahaan dari klaim para kreditur perusahaan yang bersangkutan. Tanggungjawab terbatas artinya kreditur dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada asset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus perseroan. Pembatasan tanggungjawab pemilik dan pengurus membedakan perseroan dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum.45 Ciri-ciri dari PT sebagai sebuah badan hukum adalah : a.

Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan hukum tersebut.

b.

Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajibankewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut.

c.

Memiliki tujuan tertentu.

44

Jamhur, Organisasi Perusahaan, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2011, hal 6. Erman Rajagukguk, Butir-butir Hukum Ekonomi, Lembaga Studi Hukum dari Ekonomi, FH-III, Jakarta, 2011, hal 191. 45


38

d.

Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.46 Kehadiran PT dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah dikenal jauh

sebelum zaman kemerdekaan. Istilah PT yang digunakan sekarang ini, dulu dikenal dengan istilah Naamloze Vennotschap disingakat NV. Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai PT peninggalan zaman Hindia Belanda, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koop Handel) tahun 1847 Nomor 23 dalam buku satu artikel ketiga bagian ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perubahan KUHD ini dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Selain itu masih ada pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia (ordonantis opde Indonesische Mattschappij op Andelin, staatsblaad 1939-569 jo 717). Kedua peraturan tersebut merupakan peraturan yang sudah lama dan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perubahan, terutama dengan adanya berbagai perubahan dalam lalulintas perekonomian, baik itu dalam lalulintas perekonomian nasional maupun dalam lalulintas perekonomian antar negara (internasional). Hal ini antara lain dapat dilihat dari pertimbangan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas (PT). Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pada waktu itu ada 4 (empat) hal yaitu :

46

Muhammad Awar, Hukum Perseroan Terbatas, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal. 21


39

a.

Bahwa peraturan tentang PT sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional.

b.

Bahwa PT sebagaimana diatur dalam KUHD, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk meskapai andil Indonesia.

c.

Dalam rangka menetapkan kesatuan umum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan tentang PT.

d.

Bahwa pembaharuan pengaturan tentang PT sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan penegakan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.47 Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku selama kurang lebih

12 (dua belas) tahun, seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirasakan sudah tidak lagi sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pelaku usaha dalam melakukan aktivitasnya, sejumlah pihak mengemukakan gagasan untuk mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

47

Muhammad Indra, Perseroan Terbatas (Sejarah dan Perkembangannya), Media Citra Pustaka, Jakarta, 2010, hal 12.


40

dapat dilihat dari pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 huruf d yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Masih dari UndangUndang Nomr 40 Tahun 2007 adalah : a. Mempersingkat waktu, b. Menyederhanakan prosedur, c. Menyederhanakan syarat, d. Menyederhanakan biaya.48 Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah diakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam aktivitas usaha dengan cara baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang dinilai masih relevan dengan keadaan saat ini untuk lebih memperjelas hakekat perseroan, berikut ini adalah ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu : 1.

Penyederhanaan Anggaran Dasar PT Pada prinsipnya, anggaran dasar PT tidak “menyalin” apa yang sudah diatur

dalam UUPT. Artinya, anggaran dasar PT hanya memuat hal-hal yang sudah

48

Harry Atmaja, Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Mitra Media Ilmu, Jakarta, 2011, hal 9.


41

merupakan aturan baku, tidak lagi dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. Contohnya adalah kewajiban untuk mendapatkan persetujuan RUPS, dalam hal menjaminkan asset Perseroan yang jumlahnya merupakan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku (Pasal 102). Proses pengajuan pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik yang diajukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (yang dalam istilah Departemen Hukum dan HAM. FIAN 1 (untuk pendirian), FIAN 2 (untuk perubahan anggaran dasar yang membutuhkan pelaporan, FIAN 3 (untuk perubahan anggaran dasar yang hanya membutuhkan pemberitahuan). 2.

Batas Waktu Pengesahan Akta Pendirian PT Menurut UU No. 40 tahun 2007 permohonan untuk memperoleh keputusan

Menteri mengenai pengesahan badan hukum, harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dalam hal perrnohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, akta pendirian menjadi batal dan perseroan yang belum menjadi badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. 3.

Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar Secara Elektronik Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana untuk

menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, maka diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian


42

perseroan terbatas, yang ditetapkan dengan menggunakan sistem elektronik. 49 Tata cara yang sama juga berlaku untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya. Pengesahan secara elektronik ini sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1995. UU No. 40 tahun 2007 memerintahkan supaya kemajuan teknoiogi dimanfaatkan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat luas dalam mengesahkan status badan hukum maupun perubahan anggaran dasar.25 Dalam UU No. 1 tahun 1995 pengesahan maupun perubahan anggaran dasar dari perseroan terbatas adalah secara manual. Namun bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak menggunakan jaringan elektronik, tetap dapat menggunakan sistem manual. UU No. 40 tahun 2007 tidak mengabaikan keadaan dari suatu daerah tertentu yang belum terjangkau oleh kemajuan teknologi. Pengurusan anggaran dasar perseroan terbatas maupun perubahannya belum dapat dilaksanakan secara elektronik. Upaya yang dapat dilakukan masih tetap cara lama, yaitu secara manual. Ketentuan mengenai pendirian dan perubahan anggaran dasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Mengenai format permohonan pengesahan status badan hukum perseroran, persyaratan permohonannya disederhanakan, yang sekurang-kurangnya memuat: 1.

Nama dan tempat kedudukan perseroan terbatas

2.

Jangka waktu berdirinya perseroan terbatas

3.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan 49

Pasal 20 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007


43

4.

Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, dan

5.

Alamat lengkap perseroan. Dalam hal format dan keterangan mengenai dokumen pendukung untuk

memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum yang telah ditentukan, maka Menteri langsung memberitahu-kan penolakan beserta alasannya kepada Pemohon. Penolakan oleh Menteri dilakukan melalui sistem elektronik dengan ketentuan: a.

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan

tidak

berkeberatan,

pemohon

yang

bersangkutan

wajib

menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. b.

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

b.

Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur.

c.

Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, hal itu tidak berarti bahwa pemohon tidak punya kesempatan untuk mengajukan permohonan pengesahan Anggaran Dasar PT. Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum.


44

d.

Selanjutnya dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

4.

Daftar Perseroan Dalam UU No. 40 tahun 2007 terjadi perubahan mengenai pihak yang

menyelenggarakan daftar perusahaan. Bila menurut Undang-undang No.1 tahun 1995 direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan, namun dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 yang wajib menyelenggarakan daftar perseroan dan terbuka untuk umum adalah Menteri. Berdasarkan UU No.1 tahun 1995, daftar perusahaan bersifat tertutup maka tidak terlalu mudah diakses oleh khalayak umum. Namun berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 sekarang daftar perusahaan adalah bersifat terbuka untuk umum (Pasal 29 ayat (5)) dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Menteri terkait (Pasal 29 ayat (1)). 5.

Pengumuman Berdasarkan UU No. 1 tahun 1995 pengumuman anggaran dasar Perseroan

pada Berita Negara Rl yang meliputi pendirian dan perubahan anggaran dasar lainnya dilakukan oleh Notaris, sedangkan dalam UU No. 40 tahun 2007 pengumuman atas: a.

Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan.


45

b.

Akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri tentang Perubahan Anggaran Dasar, dan

c.

Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

adalah dilaksanakan oleh Menteri dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. 6.

Modal dan Saham Besarnya modal dasar Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 tahun 1995

adalah sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan dalam UU No. 40 tahun 2007, besarnya modal dasar perseroan terbatas adalah Rp. 50.000.000,- dan berdasarkan Undangundang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar dari Rp. 50.000.000,Kewajiban modal ditempatkan menurut UU No. 1 tahun 1995 adalah sebesar 25 % dari modal dasar, sedangkan modal disetor adalah 50% dari modal ditempatkan. Sementara itu UU No. 40 tahun 2007 tidak mengenai pembedaan persentase antara modal ditempatkan dan modal disetor. Besarnya modal ditempatkan dan disetor adalah sama, yaitu sebesar 25 % dari modal dasar.


46

Pasal 46 UU No. 40 tahun 2007 menentukan bahwa pengurangan modal perseroan terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri dengan persyaratan apabila: 1. Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari. 2. Telah tercapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan oleh kreditor. 3. Gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Persyaratan ini tidak diatur dalam UU No. 1 tahun 1995. 7.

Klasifikasi Saham Klasifikasi saham dalam Pasal 46 UU No. 1 tahun 1995 terdiri dari 4 (empat)

macam, yaitu saham: a.

Dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas, atau tanpa hak suara.

b.

Yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain,

c.

Yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif; dan atau

d.

Yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Sedangan menurut Pasal 53 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007, klasifikasi saham

terdiri dari 5 (lima) macam yaitu:


47

a.

Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.

b.

Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

c.

Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain,

d.

Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif.

e.

Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu untuk dapat mendirikan

sebuah PT, paling sedikit ada 2 (dua) orang yang berjanji satu sama lain. Hal ini dengan jelas termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang merumuskan Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang merupakan keseluruhan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. UndangUndang PT, tidak membatasi mengenai berapa jumlah maksimal dari orang (pihak) untuk mendirikan PT, karena jumlah orang (pihak) untuk mendirikan PT tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Namun ketentuan bahwa PT didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih bukan


48

merupakan suatu ketentuan yang bersifat imperaktif (keharusan) bagi setiap PT. dengan kata lain dimungkinkan suatu perseroan didirikan hanya oleh satu orang (pihak), Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menentukan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan ayat (5) serta ayat (6) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT tidak berlaku bagi : a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga pemyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Perseroan dibedakan antara persero yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Anggaran Dasar PT sekurang-kurangnya memuat : a.

Nama dan tempat kedudukan perseroan.

b.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.

Jangka waktu berdirinya perseroan.

d.

Besarnya jumlah modal dasar


49

e.

Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.

f.

Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris.

g.

Penetapan tempat dan tata cara penyelesaian RUPS.

h.

Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris.

i.

Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden

j.

Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang PT ini. Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum

pendiri secara bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi form isian yang memuat sekurang-kurangnya : a.

Nama dan tempat kedudukan perseroan

b.

Jangka waktu berdirinya perseroan

c.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

d.

Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor

e.

Alamat lengkap perseroan. Format isian harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi : “Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan


50

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris”. Apabila persyaratan telah secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan yang ditandatangani secara elektronik apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur. Dalam hal pernyataan tidak keberatan gugur, hal ini tidak berarti bahwa pemohon tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan kembali. Pemohon diberi kesempatan untuk memohon kembali permohonan kepada Menteri untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan pada hukum PT. dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu itu dan perseroan yang belum memperoleh status baru, hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri Dari segi perubahan anggaran dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai 2 (dua) macam perubahan anggaran dasar PT yaitu : a.

Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM yang didaftarkan dalam daftar perusahaan.

b.

Perubahan

anggaran

dari

anggaran

dasar

yang

tidak

memerlukan

persetujuan/Menteri.


51

Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM maupun perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Perubahannya ditetapkan oleh Rapat Umum Pengurus Saham (RUPS). Adapaun perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM adalah mengenai : a.

Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan

b.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

c.

Besarnya modal dasar

d.

Pengurangan modal ditempatkan dan disetor

e.

Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. Perubahan anggaran dasar dimuat dan dinyatakan dalam akta Notaris dalam

bahasa Indonesia. Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar, dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Apabila setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak memberikan arti atau defenisi dari modal Undang-Undang hanya menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Karena itu untuk mendapatkan arti dari modal perlu dicari dari sumber yang lain. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sendiri tidak


52

menutupi kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Modal dasar PT paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah modal minimum. Namun bagi bidang usaha tertentu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberi kemungkinan kepada perubahan tertentu dimana modal PT bersangkutan harus lebih besar dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Modal PT menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah : Pasal 33: (1) Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Dari ketentuan pasal 33 tersebut diatas menurut I.G Rai Widjaya, Modal perseroan dibedakan antara modal dasar, modal ditempatkan atau modal dikeluarkan, dan modal disetor 1.

50

Modal Dasar (Autorized Capital) adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham. 50

I.G Widjaya Rai, Hukum Perushaan, Kesaint Blanc, Bekasi, 2000, hal 178-179.


53

2.

Modal yang ditempatkan (issued capital atau sub-scribed capital) adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual kepada para pendiri maupun pemegang pemegang saham perseroan. Jadi para pendiri demikian juga para pemegang saham perseroan telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu dia mempunyai kewajiban untuk membayarkan melakukan penyetoran kepada perseroan.

3.

Modal yang disetor (Paid up Capital), adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi penyertaan atau penyetoran modal riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun pemegang saham perseroan. Dari uraian di atas terlihat bahwa menurut dunia hukum dikenal adanya 3

(tiga) macam penyertaan modal dalam sebuah perseroan terbatas. Modal dasar menunjukkan nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh sebuah PT, modal ditempatkan menyatakan kewajiban penyertaan modal yang disanggupi untuk diambil bagian oleh para pendiri PT maupun pemegang saham PT, sedangkan modal disetor menunjukkan besarnya modal sesungguhnya yang telah dilaksanakan oleh para pendiri maupun pemegang saham dalam PT. Besarnya modal yang harus ditempatkan dan disetorkan penuh adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas (PT), maka jumlah minimum modal dasar ditempatkan dan disetorkan sebesar 25 % x Rp 50.000.000,- = Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Modal ditempatkan dan disetorkan penuh dibuktikan dengan bukti-bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah antara lain, bukti setoran


54

pemegang saham kedalam rekening Bank atas nama perseroan, data dari laporan keuangan yang dibuat oleh Akuntan atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Penyetoran atas modal saham dalam bentuk lain selain uang tunai (cash) yang dimiliki oleh orang-orang yang hendak mendirikan PT dimungkinkan dilakukan penyetoran modal saham dalam bentuk lain/bukan uang tunai. Penilaiannya ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh akta yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak (beras dan bangunan serta benda-benda yang ada diatasnya) harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian PT ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor, atau mungkin juga tanah bangunan yang hendak dijadikan sebagai penyetoran saham sudah dijaminkan ke bank atau lembaga keuangan. Penambahan Modal perseroan dilakukan dengan mengacu pada ketentuanketentuan sebagai berikut: a. Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.


55

b.

RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

b.

Penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS. Adapun Ketentuan Pengesahan Penambahan Modal Perseroan dalam RUPS

adalah: a.

Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

b.

Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

c.

Penambahan modal wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Keputusan

pengurangan

modal

perseroan

diputuskan

dalarn

RUPS.

Pengurangan modal adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dapat terjadi dengan cara menarik kembali saham yang dikeluarkan untuk dihapus atau dengan cara


56

menurunkan nilai nominal saham. Pengurangan modal perseroan dapat dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan berikut ini. Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi wajib memberitahukan kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Bagi kreditor, waktu pengajuan keberatan sehubungan dengan pengurangan modal perseroan adalah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman di surat kabar. Kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri. Terhadap keberatan kreditor tersebut, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan diterima, perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan, dalam hal Perseroan: a.

menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau

b.

Tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat


57

mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri terhadap adanya pengurangan modal diberikan oleh Menteri apabila: a.

Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).

b.

Telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor, atau

c.

Gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap

Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. Hak tagih terhadap Perseroan yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena: a.

Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

b.

Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin. Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sehingga mempunyai hak tagih terhadap Perseroan.


58

c.

Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan. Keputusan RUPS adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan

mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Diperlukannya persetujuan RUPS adalah untuk menegaskan bahwa hanya dengan persetujuan RUPS dapat dilakukan kompensasi karena dengan disetujuinya kompensasi, hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan. Bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. C. Prosedur Hukum Perubahan Badan Usaha CV menjadi PT 1.

Sebab-sebab dilakukan Perubahan Badan Usaha CV menjadi PT. CV Sejahtera didirikan oleh (dua) orang yaitu Rajamin Hasibuan dan Putra

Mahkota Alam Hasibuan yang dalam CV Sejahtera kemudian menjabat sebagai direktur dan wakil direktur. CV didirikan melalui akta Notaris Indra Syarif Halim dengan nomor akta 19 tertanggal 18 Agustus 2004, Rajamin Hasibuan adalah pemegang dari 240 saham peseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Putra Mahkota Alam


59

Hasibuan adalah pemegang 60 saham perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah). Pada awal berdirinya CV Sejahtera usaha yang dijalankannya terbatas hanya pada usaha di bidang transportasi angkutan barang umum, penumpang di darat serta usaha ekspedisi karena perkembangan usaha yang mengalami kemajuan cukup pesat, maka CV Sejahtera membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan jenis usahanya yang lain sebagaimana tujuan didirikannya CV tersebut yakni jenis usaha peternakan, pertamanan, hasil laut, jasa telekomunikasi, percetakan, offset, penjilitan, alat-alat kantor dan dibidang perkebunan. Pada tanggal 27 Juni 2006, setelah sebelumnya beberapa kali pihak CV Sejahtera mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia Persero (Tbk), akhirnya permohonan kredit CV Sejahtera dikabulkan dan dicapailah kata sepakat dan penandatanganan akta perjanjian kredit antara PT. Bank Negara Indonesia Persero (Tbk) dengan CV Sejahtera, dan hasilnya pihak Bank Negara Indonesia mengeluarkan dana bantuan modal usaha untuk jenis usaha menengah sebesar Rp 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah) kepada CV Sejahtera. Pada Tanggal 2 Nopember 2007 melalui perjanjian kredit Nomor 2007.461.SKM.COC PT. Bank Negara Indonesia Persero (Tbk) kembali memberikan fasilitas kredit untuk usaha jenis menengah kepada CV Sejahtera sebesar Rp. 9.000.000.000 (Sembilan milyar rupiah). Pada tahun 2009 melalui perjanjian kredit Nomor 2009.085.MDM Tanggal 9 Desember 2009 PT. Bank Negara Indonesia Persero (Tbk) kembali mengucurkan


60

fasilitas kredit untuk jenis usaha menengah kepada CV Sejahtera sebesar Rp 4.000.000.000 (Empat milyar rupiah). Pada

tanggal

10

Februari

2010

melalui

perjanjian

kredit

nomor

2010.004.MDM dan perjanjian kredit Nomor 2010.005 MDM PT. Bank Negara Indonesia Persero (Tbk) telah pula memberikan fasilitas kredit kepada CV Sejahtera dalam 2 termin pembayaran yakni termin pertama sebesar Rp 1.340.000.000 (Satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) dan termin kedua sebesar Rp 2.660.000.000 (Dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah). Dari lima perjanjian kredit yang telah ditandatangani bersama oleh PT. Bank Negara Indonesia Persero (Tbk) dengan CV Sejahtera, pihak CV Sejahtera sebagai debitur telah menerima fasilitas kredit untuk bantuan modal usaha untuk jenis usaha menengah dan PT. Bank Negara Indonesia Persero (Tbk) total sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah). Perjanjian kredit tersebut telah diikat pula dengan sejumlah anggunan yang dijadikan jaminan yang telah diserahkan oleh CV kepada PT. Bank Negara Indonesia Persero (Tbk). Jaminan yang diberikan oleh CV dalam perjanjian kredit tersebut berupa asset CV yaitu tanah, bangunan, stasiun pengungsian bahan Bakar Umum (SPBU), alat-alat berat Caterpillar Hydrolic dan alat-alat berat JCB Backhoe Bader JCB 3 CX-4T dan kendaraan Dump Truk merek Toyota. Untuk jaminan barang begerak seperti kendaraan alat berat dan truck sebagaimana diuraikan di atas telah diikat dalam akta jaminan Fidusia Notaril masing-masing dengan akta Notaris Nomor 18 Tanggal 10 Februari 2010 dan didaftarkan ke kantor Departemen Hukum dan HAM pada Tanggal 18 Maret 2010


61

dengan nomor pendaftaran W2-1865 AH.05.01.III 2010 STD dan Nomor 19 tanggal 10 Februari 2010 didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM pada Tanggal 18 Maret 2010 Nomor W2.1865 AH.05.01.III.2010 STD, seiring dengan perkembangan usaha CV yang mengalami kemajuan begitu pesat, maka pihak persero memandang badan usaha CV sudah tidak lagi sesuai untuk mendukung perluasan usaha yang terus dilakukan oleh para pengurus CV. Oleh karena itu pada saat CV masih menjalankan usahanya dan masih terikat perjanjian kredit sebagai debitur dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pendiri CV yakni Rajamin Hasibuan dan Putra Mahkota Alam Hasibuan yang pada CV menjabat sebagai Direktur dan Wakil Direktur mendirikan pula badan hukum PT pada Tanggal 1 Nopember

2007 dengan akta notaris Rezeki Sitepu notaris di

Kabupaten Deli Serdang dengan nama PT. Sinar Halomoan, anggaran dasar PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada Tanggal 10 Maret dengan Nomor AHU 11683 AH.01.01 Tahun 2008. Meskipun PT telah berdiri dan telah menjadi badan usaha, namun CV pada waktu itu masih tetap menjalankan usahanya sebagaimana mestinya dan juga masih tetap terikat perjanjian kredit sebagai debitur dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Permohonan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dijadikan CV untuk pengembangan dan perluasan usaha dibidang pertanian khususnya perkebunan kelapa sawit dalam skala lahan penanaman yang cukup besar yakni 196 hektar, beberapa kali


62

telah ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional, dengan alasan bertentangan UndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 30.51 Disamping itu apabila nantinya terjadi penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah panen, maka dari segi pendapatan, penjualan TBS kelapa sawit tersebut masih ke dalam neraca pembukuan PT belum masuk ke dalam neraca perkebunan CV, sehingga dari segi analisa keuangan atau analisa akuntansi bank, hal tersebut tidak dibenarkan dan menyalahi prinsip akuntansi, serta menyulitkan perhitungan analisa bank dalam melakukan perhitungan analisa keuangan pemberian kredit dan juga pemantauan keuangan perusahaan CV.52 Alasan lainnya perubahan status badan usaha CV menjadi badan hukum PT adalah latar belakang SHGU adalah terdiri dari sebagian tanah yang belum bersertifikat dan tanah yang telah bersertifikat milik perorangan yang telah terjaminkan pada Bank, dan sebahagian lagi yang belum dijaminkan kepada Bank, pihak Bank menganggap tanah yang telah bersertifikat SHGU itu didalam proses pemberian haknya oleh Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan tahapan seleksi yang sangat ketat dan ditempuh melalui banyak instansi yang melakukan proses termasuk melalui panitia B.53 Dengan alasan sebagaimana diuraikan di atas, pihak persero CV kemudian mendirikan PT. Meskipun PT telah didirikan tahun 2007 dan telah memperoleh

51

Wawancara dengan Sdr. H Rajamin Hasibuan, Direktur CV. Sejahtera Wawancara dengan Relationship Manager, Sdr. Des Alwi Ginting, Sentra Kredit Menengah Medan, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 53 Wawancara dengan Sdr. H Rajamin Hasibuan, Direktur CV. Sejahtera. 52


63

pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM anggaran dasarnya, namun dari segi operasionalnya PT belum dapat menjalankan usahanya sebagaimana tujuan

didirikannya PT tersebut. Hal ini disebabkan karena modal dasar yang

dimiliki perseroan pada saat pendiriannya hanya berjumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 600 (enam ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari modal dasar Perseroan Terbatas Sinar Halomoan tersebut telah ditempatkan dan disetor 50 % (lima puluh persen) atau sejumlah 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian sahan dan rincian serta nominal saham. Dari modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor seperti tersebut di atas, PT akan sulit menjalankan usaha dengan skala menengah seperti usaha di bidang pemborongan pembangunan kawasan perumahan (real estate), bidang usaha konstruksi lapangan, jembatan, jalan pertamanan, bendungan, pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga, pertanian, peternakan, pembangunan gedung dan lain-lain yang terdapat dalam anggaran dasar PT yang menjelaskan maksud dari tujuan serta kegiatan usaha yang akan dijalankan, oleh karena PT membutuhkan tambahan modal yang cukup besar untuk dapat merealisasikan jenis usaha yang akan dijalankannya. Oleh karena itu badan usaha yang masih digunakan oleh para persero adalah CV yang telah menjalankan usahanya selama 3 (tiga) tahun sebelum PT didirikan. CV juga telah memperoleh tambahan modal melalui fasilitas kredit jenis usaha menengah dari


64

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sejumlah Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) melalui 5 (lima) perjanjian kredit yang telah disetujui. Dalam perjanjian kredit antara CV dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk juga telah mengikatkan sejumlah barang

sebagai jaminan perjanjian kredit tersebut berupa

tanah, bangunan, gedung, SPBU, kendaraan, alat-alat berat Carterpillar dan Dump Truck merek Toyota yang kesemuanya itu dianggunkan oleh para persero untuk menjamin atas nama CV Sejahtera. Dengan demikian angunan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, semuanya itu termasuk kedalam asset CV. Untuk dapat mengaktifkan PT dalam menjalankan usahanya sebagaimana tujuannya dalam anggaran dasar dibutuhkan modal yang cukup besar dan peralatanperalatan yang mendukung dalam menjalankan usaha tersebut secara nyata di lapangan. Oleh karena itu para persero PT yang juga adalah para persero CV berupaya untuk melakukan perubahan modal dan asset berupa peralatan-peralatan kerja yang mendukung dalam menjalankan usaha PT secara real untuk memperoleh fasilitas kredit dari pihak kreditur (Bank) dan akan menjalani kesulitan dalam proses pencairan dananya, karena PT tidak memiliki asset yang dapat dijadikan anggunan dalam menjamin pemberian kredit terhadap pihak kreditur (Bank). Oleh karena itu satu-satunya cara untuk menambah modal dan asset PT adalah dengan mengalihkan modal dan asset yang dimiliki oleh CV Sejahtera. Pengalihan modal dan asset dari CV Sejahtera kepada PT. Sinar Halomoan membutuhkan prosedur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang PT. disamping itu dengan dilakukannya pengalihan asset dari CV kepada PT,


65

berarti secara tidak langsung akan membekukan kegiatan usaha yang selama ini dijalankan oleh CV. Dengan kata lain pihak pesero CV. Sejahtera akan memilih salah satu badan usaha yakni PT dengan konsekuensinya membekukan kegiatan usaha yang dijalankan CV yang berarti sama dengan membubarkannya. 2.

a.

Prosedur Yang ditempuh dalam perubahan status badan usaha CV menjadi badan hukum PT Berakhirnya Commanditaire Venootschap (CV) Mengingat, perseroan komanditer pada hakikatnya adalah Firma, maka

berakhirnya suatu firma juga berlaku terhadap perseroan komanditer. Cara berakhirnya persekutuan komanditer, merujuk pada ketentuan Pasal 31 KUHD, dimana perseroan berakhir karena: a.

berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar (akta pendirian);

b.

sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu;

c.

akibat perubahan anggaran dasar. Pendirian sebuah perseroan komanditer yang didasarkan pada akta otentik,

maka untuk pembubaran juga didasari dengan akta pembubaran (akta otentik). Konsekuensi logis dari pembubaran perseroan, adalah bentuk pertanggung jawaban atau pemberesan. Pemberesan meliputi segala keuntungan maupun keriguan yang diperoleh perseroan. Pembagian didasari pada anggaran dasar, namun apabila


66

ada hal-hal tertentu yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar maka ketentuan Pasal 1633-1635 KUHPerdata dapat diberlakukan. Sebelum melaksanakan pertanggung jawaban atau pemberesan, harus menyelesaikan terlebih dahulu perikatan yang telah terjadi antara para pengurus CV dengan pihak ketiga untuk mengetahui hak dan kewajiban CV yang ada dengan cara melakukan pengumuman terlebih dahulu melalui Surat Kabar berskala Nasional dan Daerah, agar khalayak rame mengetahui rencana pembubaran tersebut. Karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUH Dagang), maka mengenai berakhirnya persekutuan komanditer sama dengan berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma (Pasal 1646 s/d 1652 KUH Perdata Sebab-sebab bubarnya/berakhirnya persekutuan perdata diatur di dalam pasal 1646 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut, persekutuan perdata bubar karena:

54

a. lampaunya waktu untuk mana persekutuan perdata itu didirikan, b. musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata itu. c. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu; d. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

54

H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 39.


67

b. Pemberesan Karena berakhirnya Commanditaire Venootschap (CV) Bila sebuah persekutuan perdata bubar, itu tidak berarti bahwa persoalan persekutuan perdata itu sudah selesai. Pada saat bubarnya persekutuan perdata itu masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, misalnya utang-utang yang belum dibayar lunas, piutang-piutang yang belum ditagih, harta kekayaan yang belum diinvetarisasi dll, penyelesaian ini disebut dengan pemberesan dan yang melaksanakan pemberesan ini disebut dengan pemberes. Pemberes itu biasanya ditunjuk oleh anggaran dasar dari persekutuan perdata yang bersangkutan, kalau

anggaran dasar tidak menunjuk maka, maka yang

menunjuk pemberes ialah rapat sekutu yang terkhir. Kalau rapat ini tidak ada, maka pengurus yang terkhirlah yang harus melakukan. 55 Adapun tugas pemberes itu sebagai berikut : a.

Menginvetarisasi harta kekayaan persekutuan perdata yang bersangkutan .

b.

Menagih semua piutang persekutuan dari debiturnya.

c.

Melakukan hak reklame pada barang-barang yang masih ada ditempat pihak ketiga.

d.

Membayar semua tagihan-tagihan kreditur persekutuan termasuk tagihan pemberes.

e.

Membagi atas keuntungan kepada para sekutu yang masih berhak.

f.

Pemberes dapat mewakili persekutuan dimuka dan diluar pengadilan.

55

H.M.N Purwosutjipto, Op.Cit, hal 44


68

g. Pemberes memberikan laporan lengkap kepada pengurus yang membagi tugas. 56 c.

Pengalihan asset Commanditaire Venootschap (CV) menjadi asset Perseroan Terbatas (PT) Dalam Pasal 1618 dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke

dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah “pemasukan” (inbreng). Yang dimaksud dengan “pemasukan” (inbreng) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula “kemanfaatan”, Pasal 1618 dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah “pemasukan” (inbreng). Yang dimaksud dengan “pemasukan” (inbreng) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula “kemanfaatan”. Telah dijelaskan diatas bahwa Modal perseroan dibedakan antara modal dasar, modal ditempatkan atau modal dikeluarkan, dan modal disetor. Modal yang disetor (Paid up Capital), adalah saham yang telah dibayar penuh kepada perseroan yang menjadi penyertaan atau penyetoran modal riil yang telah dilakukan oleh pendiri maupun pemegang saham perseroan.

56

H.M.N Purwosutjipto, Op.Cit, hal 44


69

Penyetoran atas saham pada Perseroan Terbatas (PT) dilakukan pada saat pendirian atau sesudah perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman. Dalam Perseroan Terbatas (PT) dikenal juga penyetoran atas saham dalam bentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan disahkan sebagai badan hukum, dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain selain dalam bentuk uang disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kesejahteraan mengenai penyetoran tersebut. 57 Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak (immovables/onroerende goederen/zaken) harus diumumkan dalam dua surat kabar harian, dengan maksud agar diketahui oleh umum dan memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham. Pengumuman mengenai penyetoran tersebut dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional. Pengumuman tersebut memuat jumlah penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak serta rinciannya sebagaimana yang dimaksudkan diatas. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. 58 Penyetoran atas saham dalam bentuk lain adalah merupakan pemasukan dalam perusahaan berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

57 58

I.G Widjaya Rai, Op.Cit, hal 182 I.G Widjaya Rai, Ibid, hal 182


70

Telah dijelaskan diatas bahwa PT mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya, yang berarti apabila dilakukan perbuatan hukum penyetoran atas saham dalam bentuk lain, baik itu benda bergerak atau benda tidak bergerak

adalah

merupakan

bahwa

PT

tersebutlah

yang

akan

beralih

kepemilikan/memiliki atas benda bergerak atau benda tidak bergerak tersebut. Sebagaimana yang telah diatur Pasal 584 KUHPerdata perihal cara memperoleh Hak disebutkan bahwa, Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Dengan Akta

Penegasan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT, Sinar

Halomoan nomor 17 tanggal 14 Juni 2011, memberikan persetujuan Komisaris kepada Direktur untuk mengambil alih seluruh asset CV Sejahtera (baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak) untuk kepentingan perseroan sejumlah 39.785.119.515,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan belas ribu lima ratus lima belas rupiah), Untuk keperluan itu diberi persetujuan,

diberikan hak dan wewenang

menghubungi segala pihak, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan keterangan,

menandatangani

pengambilalihan asset asset

segala

surat

CV Sejahtera

surat

yang

berkaitan

dengan

tersebut dihadapan pejabat yang


71

berwenang untuk itu serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna demi tercapainya maksud dan tujuan persetujuan, tanpa ada yang dikecualikan. Pengalihan asset CV Sejahtera menjadi asset PT. Sinar Halomoan dilakukan dengan Akta Pengalihan Hak Atas Asset CV . Sejahtera nomor 19 tanggal 15 Juni 2011

dengan

asset

berupa

aktiva

dan

pasifa

yang

dialihkan

sebesar

Rp.39.785.119.515,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan belas ribu lima ratus lima belas rupiah) yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pengalihan asset CV Sejahtera menjadi asset PT. Sinar Halomoan dilakukan dengan Akta Pengalihan Hak Atas Asset CV . Sejahtera nomor 19 tanggal 15 Juni 2011 dan Akta Penegasan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT, Sinar Halomoan nomor 17 tanggal 14 Juni 2011, untuk memberikan persetujuan Komisaris kepada Direktur untuk mengambil alih seluruh asset CV Sejahtera (baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak) Menurut pendapat penulis seharusnya terhadap akta akta tersebut untuk kepentingan perseroan didalam peningkatan modal PT. Sinar Halomoan, diambil langkah-langkah sebagai berikut: a.

Membuat Akta peningkatan modal dasar PT. Sinar Halomoan dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah Rp. 39.785.119.515,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan belas ribu lima ratus lima belar rupiah) sehingga menjadi Rp. 39.935.119.515,- (tiga puluh


72

sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan belas ribu lima ratus lima belas rupiah) hal ini dikarenakan sisa modal dalam simpanan perseroan hanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau 300 lembar saham, sedangkan jumlah saham baru yang akan disetor sebesar Rp. 39.785.119.515,- (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan belas ribu lima ratus lima belar rupiah), sesuai dengan UU PT pasal 33 ayat 1 menyebutkan paling sedikit 25 % (dua puluh lima prsen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, yang berarti modal dasar tersebut dapat ditingkatkan yang besarnya 4 kali lebih besar dari Rp. 39.935.119.515,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan belas ribu lima ratus lima belas rupiah). b.

Meningkatkan modal disetor dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau 300 lembar saham dengan menunjuk atau menetapkan pemegang saham yang telah pada PT. Sinar Halomoan yaitu Sdr. H Rajamin Hasibuan, Sdr. Putra Mahkota Alam Hasibuan dan menambah pemegang saham baru yaitu Sdr, Bomertua Hasibuan, sesuai dengan perbandingan pemilikan asset CV Sejahtera berdasarkan Neraca (aktiva pasiva) yang telah dialihkan ke PT. Sinar Halomon.

c.

Akta peningkatan modal dasar dan modal disetor dengan cara penyertaan harta kekayaan CV Sejahtera diatas perlu mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


73

d.

Pelaksanaan eksekusi atas perlihan hak tanah atas untuk masing masing pemilik atas sertifikat yang terdapat pada pengalihan asset CV Sejahtera kepada PT Sinar Halomoan belum dilakukan dengan Akta Pemasukan dalam Persero yang dibuat dihadapan PPAT yang berwenang dan atas pelaksanaan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan selanjutnya atas sertifikat tersebut dibaliknama ke atas nama PT Sinar Halomoan.

e.

Adapaun atas aset lainnya berupa barang bergerak dibuatkan dokumen transaksi bahwa aset aset lainnya telah diserahkan. Prosedur pengalihan asset dari CV kepada PT harus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang PT. langkah pertama pengalihan asset tersebut adalah dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan para persero dalam pengalihan asset dari CV kepada PT sebagaimana diketahui dalam PT, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris


74

dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar PT.59 Sesuai dengan namanya RUPS merupakan termin dimana para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan PT. RUPS merupakan salah satu organ dari perseroan disamping direksi dan komisaris. Bila dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Ketentuan mengenai RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perseroan terbatas telah dihilangkan didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kedudukan RUPS sebagai salah satu organ perseroan adalah sama dengan organ perseroan adalah sederajat yang membedakan antara ketiga organ perseroan tersebut adalah soal pembagian wewenang menurut Undang-Undang 40 Tahun 2007, RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi dan/atau komisaris. Dengan kata lain RUPS mempunyai wewenang yang telah diberikan kepada Direksi atau Dewan Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, dan/atau anggaran dasar. Hal ini sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi, “Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang 59

Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Permata Aksara, Jakarta, 2012, hal 111.


75

berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan”. Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi, “RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat”. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya, RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS tahunan ini dapat diajukan dengan permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham atau Dewan Komisaris. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dan laporan tahunan. Isi laporan tahunan adalah harus memuat sekurang-kurangnya : a.

Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampaui dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus Kas dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

b.

Laporan mengenai kegiatan perseroan.

c.

Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

d.

Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan.

e.

Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.

f.

Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris


76

g.

Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.60 Sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan

untuk kepentingan perseroan. Dalam praktek yang dimaksud dengan RUPS lainnya sebagai RUPS luar biasa. Penyelenggaraan RUPS lainnya dapat dilakukan atas permintaan : a.

1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil atau;

b.

Dewan Komisaris. Permintaan untuk mengadakan RUPS lainnya diajukan kepada Direksi dengan

surat tercatat disertai dengan alasan permintaan tersebut tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris terhadap permintaan RUPS ini. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggan permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal ini Direksi tidak melakukan RUPS dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka : a.

Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau;

b.

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

60

Arisitus Amanat, Perubahan Undang-Undang PT dan Penerapannya dalam Akta Notaris, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hal 46.


77

RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS hanya membicarakan masalah yang tercantum dalam surat tercatat sebagaimana yang diajukan kepada Direksi. Hal ini tercantum dalam Pasal 79 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. RUPS memiliki wewenang diantaranya adalah sebagai berikut : 1.

Mengesahkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan setelah perseroan menjadi badan hukum menjadi tanggungjawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

2.

Menetapkan perubahan anggaran dasar (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

3.

Menyetujui pemegang saham dari kreditur lainnya yang mempunyai tagihan terhadap perseroan menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang diambilnya (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

4.

Menyetujui pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut (Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).

5.

Menyerahkan

kewenangan

kepada

Dewan

Komisaris

guna

menyetujui

pelaksanaan keputusan RUPS sebagaiman dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 6.

Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).


78

7.

Memutuskan pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

8.

Menyetujui rencana kerja perseroan (Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

9.

Mengesahkan neraca dan laporan laba rugi dan laporan keuangan perseroan untuk diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar, (Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

10. Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan (pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). 11. Mengatur tata cara pengambilan deviden yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus untuk deviden yang tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran deviden lampau, (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). 12. Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi (Pasal 92 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). 13. Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). 14. Menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007).


79

15. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan (Pasal 102 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007). 16. Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu (Pasal 105 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007). 17. Mengangkat, menggantikan dan memberhentikan anggota dewan komisaris (Pasal 111 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). 18. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). 19. Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan

atau

perusahaan

perseroan (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). 20. Memutuskan pembubaran perseroan terbatas (Pasal 142 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007). .

.


BAB II PROSEDUR HUKUM PERUBAHAN STATUS DARI BADAN USAHA CV MENJADI BADAN HUKUM PT. A. Pengertian Commanditaire Vennootschap (CV) sebagai Badan Usaha

Recommend Documents