BAB II. A. Pengertian Koperasi Sebagai Badan Hukum. atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya

BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KOPERASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 Jo. UNDANGUNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

A. Pengertian Koperasi Sebagai Badan Hukum Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Defenisi tersebut menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorang dimana koperasi juga bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengikat dan mempunyai sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran sehingga koperasi juga dapat dipersamakan dengan badan usaha lainnya. Di Indonesia koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. 21 Membicarakan mengenai badan hukum sebenarnya perlu terlebih dahulu untuk mengerti apa yang dimaksud dengan badan hukum tersebut, dalam pergaulan hukum, manusia bukanlah satu-satunya pendukung hak dan kewajiban. Selain manusia adalagi suatu subyek hukum lain yang pergaulan hukum dapat melakukan tindakan hukum serta mempunyai hak dan kewajiban dan mempunyai harta kekayaan sendiri. Dapat kita lihat dalam bidang hukum sebagai suatu realita, walaupun tidak berwujud manusia yaitu apa yang dinamakan badan hukum. 22

2121 22

Syamsul Arifin dkk Op.Cit hlm 59 Ibid

Universitas Sumatera Utara

Sebagaimana halnya subjek hukum manusia, badan hukum inipun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban, serta dapat pula mengadakan hubunganhubungan hukum baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan manusia. Oleh sebab itu, badan hukum dapat mengadakan jual-beli, tukar-menukar, sewa menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan. Dengan demikian, badan hukum ini adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. 23 Sri Soedewi Maschun Sofwan mengatakan manusia adalah badan pribadi itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu (yayasan). 24 Kedua-duanya merupakan badan hukum. Menurut Utrecht badan hukum (rechtpersoon) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala riil, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya. 25 Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat 23

Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni Bandung, Bandung, 1989 hlm 55 24 http://www.jurnalhukum.com/pengertian-badan-hukum/ diakses pada tanggal 23 Februari 2014 pada pukul 18.00 wib 25 Neni Sri Imaniyati, Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Graha ilmu, Yogyakarta, 2009 hlm 124


bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. 26 Dari pendapatpendapat diatas dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu : 27 1. Perkumpulan orang atau organisasi; 2. Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum; 3. Mempunyai harta kekayaan sendiri; 4. Mempunyai pengurus; 5. Mempunyai hak dan kewajiban 6. Dapat digugat atau menggugat didepan pengadilan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang mempunyai anggota-anggota, semuanya itu dapat kita lihat dalam pergaulan masyarakat dewasa ini, dinamakan subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum misalnya membeli rumah, mengadakan perjanjian-perjanjian dan lain-lainnya. Tidak perlu semua anggotaanggota ikut serta melakukan hal itu. Jika subyek hukum ini atau yang disebut badan hukum ditunjuk dan ditugaskan sebagai badan penyalur untuk melakukan distribusi barang sandang pangan misalnya tekstil, beras, maka rakyat yang membeli dengan harga murah itu merasakan betul-betul akibat hukumnya dari perhubungan hukum antara mereka dengan badan hukum yang bertugas melakukan distribusi itu. Perbuatan badan hukum dirasakan oleh mereka manfaatnya, dimana mereka betul-betul menerima dan menjadi pemilik baru dari tekstil dan beras akibat penyerahan tersebut. Oleh sebab itu, mereka menerima

26

Chaidir Ali, Badan Hukum, Alumni Bandung, Bandung, 1999 hlm 86 Ibid

27


barang-barang tadi bukan dari anggota-anggota badan itu, bukan dari manusia (naturlijk persoon) tetapi dari badan hukum itu sendiri. 28 Sama halnya dengan Perseroan Terbatas, koperasi yang berstatus sebagai badan hukum adalah merupakan subjek hukum, sehingga merupakan sebuah organisasi yang berdiri sendiri yang dapat mempunyai hak dan kewajiban dimata hukum. Pembentukan sebuah koperasi yang berstatus badan hukum adalah merupakan subjek hukum dan mempunyai kedudukan yang disamakan dengan persoonrecht. Perolehan status badan hukum tersebut tergantung dari ketentuan hukum yang dibuat untuk mengatur prosedurnya, kapan dan apa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhinya. 29 Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Koperasi menyebutkan koperasi memperoleh sebagai badan hukum setelah akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh menteri. Pada

ayat (2)

disebutkan bahwa pengesahan koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa akta pendirian koperasi memuat anggaran dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian koperasi. Lebih jelas dalam ayat (4) menyebutkan permohonan akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Pada ayat (5) ditegaskan ketentuan mengenai 28

Syamsul Arifin, Op.Cit hlm 61 Andjar Pachta W dkk, Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Pendirian dan Modal Usaha, Kencana, Jakarta, 2005 hlm 77 29


tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan koperasi sebagai badan hukum sebagimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan menteri. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut telah dibuat Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Pada bab IV Pasal 10 Peraturan Menteri ini menegaskan bahwa (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang; (2) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi; (3) Nomor status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kuranya mencantumkan kode dengan huruf “BH” dan kode daerah yang bersangkutan. 30 Koperasi diakui sebagi badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. Oleh karena itu maka disebut antificial person/ rechts person. Sebagaimana halnya dengan pendirian suatu badan hukum, maka pendirian suatu koperasi tidak dapat digolongkan pada suatu perjanjian obligatoir yang dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain, tetapi merupakan tindakan hukum berganda berdasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya. Suatu koperasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, maka akta pendirian termasuk didalamnya anggaran dasarnya perlu disahkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pengesahan

30

Budi Untung, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Andi , Jakarta, 2004 hlm

31


tersebut para pendirinya mengajukan permintaan tertulis disertai dengan akta pendirian koperasi. 31 Menurut doktrin pengakuan sebagai badan hukum pada umumnya berlaku extunct yang berarti segala tindakan hukum yang dilakukan atas nama badan hukum tersebut sebelum pengakuan sebagai badan hukum beralih kepada badan hukum tersebut kecuali undang-undang menentukan lain. 32 Suatu koperasi setelah disahkan oleh pemerintah adalah badan hukum, maka segala hak dan kewajiban serta perikatan atas nama koperasi yang diperoleh atau dibuat sebelum tanggal resmi diakui sebagi badan hukum seketika itu beralih kepada koperasi. 33 Suatu koperasi yang sudah merupakan suatu badan hukum, maka dia juga berpredikat sebagai subjek hukum, karena hukum telah mengatakan demikian; karena itu ia dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat pula dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman. Oleh sebab itu, bagi orang perorangan atau badan hukum lainnya yang hendak membuat hubungan hukum dengan badan usaha koperasi tersebut menjadi jelas untuk mendudukkan posisinya atau kepentingan dalam berhubungan dengan badan usaha koperasi tersebut. Namun, demikian sangat baik dan menjadi lebih tegas jika dalam ketentuan perundang-undangan tentang koperasi berisi ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip umum hukum perusahaan dalam koperasi sebagaimana yang terdapat didalam ketentuan perundang-undangan Perseroan Terbatas; seperti mengenai tingkat dan bentuk tanggung jawab dari para pendiri, 31

Ibid Ibid., hlm 32 33 Herlien Budiono, perkoperasian di Indonesia, Paper, hlm 6 32


para anggota, para pengurus dan para manajer dari suatu koperasi dalam kaitan dengan status badan usaha koperasi sebagai suatu badan hukum. 34

B. Organ Dalam Koperasi Badan hukum (rechts persoon) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Oleh sebab itu, suatu badan hukum selaku subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia. Koperasi merupakan subyek hukum abstrak yang keberadaannya berdasar atas bentukan/rekayasa dari manusia/orang (persoon), untuk memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri di bidang ekonomi. Oleh karena koperasi adalah merupakan subyek hukum abstrak, maka untuk melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya atau untuk mengelola jalannya koperasi, perlu kehadiran subyek hukum manusia atau orang (persoon). Mereka ini disebut sebagai perangkat organisasi koperasi. 35 Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum walaupun kedudukannya sebagai subjek hukum, tetapi bukanlah makhluk hidup seperti manusia melainkan tetap merupakan sebagai badan hukum. Koperasi kehilangan daya berfikir dan kehendaknya serta tidak mempunyai central bewustzijn karena koperasi tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. 36 Berbeda

34

Andjar Pachta W, Op,Cit hlm 94 R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, SH., M.H, Hukum Koperasi Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005 hlm 81 36 Ali Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung, Alumni, 1986, hlm 17. 35


dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, koperasi sekalipun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri. Struktur organisasi koperasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu : 37 1. Segi intern Organisasi Koperasi 2. Segi ekstern Organisasi Koperasi Intern organisasi koperasi ialah organisasi yang ada di dalam setiap tubuh koperasi, baik di dalam Koperasi Primer, Koperasi Pusat, Koperasi Gabungan maupun Koperasi Induk. Adapun ekstern Organisasi ialah organisasi yang berhubungan dengan tingkat-tingkat koperasi itu, yaitu hubungan antara koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan dan koperasi induk. 38 Organisasi Koperasi menurut Ropke, dimana Ropke mengidentifikasikan ciri-ciri dari organisasi koperasi sebagai berikut : 39 1.

Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok, atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi;

2.

Terdapat anggota-anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi;

3.

Anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama, yang disebut sebagai perusahaan koperasi;

37

Pengetahuan Koperasi, Buku pelajaran Koperasi Tingkat Lanjutan, Departemen Koperasi Direktorat penyuluhan Koperasi, Jakarta, 1984 hlm 180 38 Ibid 39 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, Erlangga, Jakarta,2001 hlm 34


4.

Koperasi

sebagai

perusahaan

mempunyai

tugas

untuk

menunjang

kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya. Pada UU Koperasi secara limitatif disebutkan bahwa koperasi mempunyai organ intern yang terdiri atas : rapat anggota, pengurus dan pengawas. Ketiga organ itu masing-masing mempunyai fungsi, wewenang dan tugas yang terpisah. Ketentuan yang mengatur tentang organ dapat diketahui dengan melihat dari beberapa pasal dalam undang-undang koperasi, adapun ketiga organ koperasi tersebut adalah : 40 1.

Rapat Anggota Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang

diorganisasikan oleh pengurus koperasi, untuk membicarakan kepentigan organisasi maupun usaha koperasi, dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Pelaksanaan rapat anggota ini biasanya diatur dalam anggaran dasar koperasi, baik mengenai waktu pelaksanaannya maupun menyangkut jumlah anggota minimal yang hadir. 41 Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pada rapat anggota, para anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan serta saran demi kemajuan usaha koperasi keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Sebaliknya,

Apabila

tidak

diperoleh

keputusan

dengan

cara

musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara

40

Ibid, hlm 35 Ibid

41


terbanyak. Dalam hal, dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Ketidak hadiran anggota koperasi di dalam rapat anggota yang diadakan tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain, jadi pemungutan suara hanya dilakukan oleh anggota yang hadir. 42 Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi mempunyai hak dan wewenang : 43 1.

Menetapkan kebijakan umum koperasi;

2. Mengubah anggaran dasar; 3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengawas dan pengurus; 4.

Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;

5. Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi; 6.

Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;

7.

Menetapkan pembagian sisa hasil usaha;

8.

Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan dan pembubaran koperasi; dan

9.

Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh UndangUndang ini. Rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 tahun, sehingga

sering disebut rapat anggota tahunan (RAT). Ketika keadaan mengharuskan 42

Muhammad Firdaus, Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 hlm 85-86 43 Periksa pasal 33 Undang-undang no 17 tahun 2012 tentang perkoperasian


adanya keputusan segera demi kepentingan bersama dalam koperasi, maka dapat dilakukan rapat anggota luar biasa (RALB). Alasan utama dilakukannya permintaan RALB adalah apabila anggota menilai bahwa pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap koperasi. Jika permintaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, maka pengurus harus memenuhinya. RALB atas keputusan pengurus dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan koperasi. 44 2.

Pengurus Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus dipilih dari

dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Pertama kalinya, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. 45 Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin organisasi dan usaha koperasi untuk satu periode tertentu. Penguruslah yang akan menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati oleh rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Dan pengurus pula yang akan menentukan apakah koperasi dapat diterima sebagai rekan usaha yang terpercaya dalam lingkungan dunia usaha. Pengurus memiliki fungsi dan wewenang sebagai

44

Muhammad Firdaus, Op.Cit hlm 86 Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesi, Diktat Kuliah Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013 hlm 139 45


pelaksana keputusan rapat anggota sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi 46 Menurut ketentuan Pasal 55 UU Koperasi pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik anggota maupun non anggota. Orang perseorangan sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi persyaratan : 1.

Mampu melaksanakan perbuatan hukum;

2.

Memiliki kemampuan mengelola usaha koperasi

3.

Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;dan

4.

Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan /atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Ada persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengurus. Persyaratan

untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengurus koperasi Indonesia ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Biasanya syarat-syarat tersebut sesuai dengan jenis koperasi dimana pengurus itu akan memimpinnya, yaitu seperti berikut : 47 1.

Harus turut ambil bagian dalam usaha koperasi, serta telah memenuhi kewajiban dalam koperasi, seperti membayar simpanan pokok dan telah mempunyai pengalaman dalam usaha koperasi;

46

Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, BPFE, Yogyakarta, 1997 hlm137 R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op.Cit, hlm85

47


2.

Harus menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus, serta turut mengeluarkan pendapat dan buah pikiran yang berguna demi kemajuan para anggota;

3.

Harus mengerti dan mempunyai pengalaman tentang organisasi koperasi, serta aktif memperhatikan kerapian organisasi koperasi;

4.

Harus bersedia mendengar usul-usul atau keberatan dari pihak anggota guna kebaikan bersama, serta membicarakan hal itu dalam rapat pengurus;

5.

Harus menghargai pendapat sesama anggota walupun tidak selalu sama, sebelum mengambil keputusan;

6.

Harus mematuhi keputusan rapat pengurus dan tidak dibenarkan menjalankan kemauannya sendiri-sendiri;

7.

Harus mempunyai sikap terbuka dan mau menerima kemajuan-kemajuan teknologi baru dan penemuan-penemuan kearah pembaruan;

8.

Pengurus adalah pemegang kepercayaan dan pemegang kuasa dari rapat anggota, karenanya merupakan suatu jabatan kehormatan, sehingga jangan sampai mengecewakan para anggota yang telah memberi kepercayaan dan kuasa kepadanya. Setelah badan pengurus terbentuk, lalu ditetapkan kewajiban dan tanggung

jawab pengurus, umumnya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun keputusan rapat sudah ditentukan. Pengurus harus benar-benar memahami isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan anggaran dasar koperasinya serta mengatur perusahaannya sesuai dengan


ketentuan undang-undang dan anggaran dasar tersebut. Tugas-tugas dari pengurus diatur dalam UU Koperasi, mencakup antara lain : 48 1.

Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar;

2. Mendorong dan memajukan usaha anggota; 3.

Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;

4.

Menyusun laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota;

5.

Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;

6. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dari inventaris secara tertib; 7. Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien; 8. Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat anggota; dan 9. Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Berdasarkan ketentuan tersebut pengurus mengemban amanat dan keputusan rapat anggota untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi. Tugas dan wewenang yang dilakukan pengurus merupakan pelaksanaan kegiatan sebagai lembaga eksekutif dan memliki identitas sendiri. Dalam mengelola koperasi ini, sebagai kuasa rapat anggota, pengurus harus melaksanakan kegiatannya semata-

48

Periksa Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian


mata untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi beserta anggotanya, sesuai keputusan rapat anggota. 49 Susunan perangkat organisasi pengurus pada umumnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Namun, dalam pelaksanaannya susunan perangkat organisasi pengurus tersebut dapat bervariasi antara satu koperasi dengan koperasi yang lain, tergantung besar kecilnya koperasi dan keinginan anggota. Kecenderungan yang biasa terjadi pada banyak koperasi di Indonesia adalah pengembangan struktur perangkat secara horizontal. Pemekaran tersebut lebih banyak ditujukan untuk menampung yang lebih banyak orang dan bukan didasarkan atas efektifitas pelaksanaan tugas. Ada juga koperasi yang menyusun perangkat pengurus berdasarkan kepentingan usaha, yaitu besar kecil usaha koperasi tersebut. 50 3.

Pengawas Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi

mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pengawas organisasi koperasi merupakan suatu lembaga atau badan struktural organisasi koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk

melakukan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

kebijaksanaan

dan

pengelolaan koperasi, sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, keputusan pengurus, serta peraturan lainnya yang berlaku didalam koperasi. 51

49

R.T. Sutantya rahardja hadhikusuma, Op.Cit, hlm 87. Muhammad Firdaus, Op.Cit hlm 89 51 Ibid 50


Pengawas koperasi ini juga merupakan organisasi koperasi Indonesia yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dengan demikian, pengawas ini tidak dibenarkan diangkat dari orang diluar koperasi. Tugas pengawas ini secara umum adalah mengawasi jalannya kegiatan koperasi yang dilaksanakan oleh pengurus, dan hasil pengawasannya tersebut kemudian dilaporkan kepada rapat anggota secara tertulis. Sebagai anggota pengawas, tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus, sebab kedudukan dan tugas pengawas ini adalah mengawasi pelaksanaan tugas kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus. Sehingga jika terjadi perangkapan jabatan, sebagai anggota pengawas sekaligus juga sebagai pengurus, maka laporan hasil pengawasan yang telah dilakukan diragukan keobyektifannya. 52 Tugas dan wewenang pengawas diatur dalam UU Koperasi, yaitu : 53 1. Mengusulkan calon pengurus; 2. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus; 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus;dan 4. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota. Kewenangan yang dimiliki oleh pengawas dalam suatu koperasi yaitu : 54 1. Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; 52

Ibid, hlm 90 Periksa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 54 Periksa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian 53


2. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait; 3. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus; 4. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar; dan 5. Dapat

memberhentikan

pengurus

untuk

sementara

waktu

dengan

menyebutkan alasannya. Ketika didalam meneliti segala catatan tentang seluruh harta kekayaan koperasi dan kebenaran dari pembukuannya yang tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi menemui kesulitan serta dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik dan tidak menutup kemungkinan permintaan tersebut dilakukan oleh pengawas. Dimaksud dengan jasa audit adalah audit terhadap laporan keuangan dan audit lainnya sesuai keperluan koperasi. 55

C. Pengelolaan Koperasi Koperasi mempunyai ciri ganda, dalam arti bahwa koperasi itu mengandung unsur ekonomi dan unsur sosial. Bagi suatu koperasi, ini berarti bahwa dia harus bekerja menurut prinsip ekonomi dengan melandaskan pada unsur sosial yang tersurat dan tersirat dalam azas-azas koperasi. Sebagaimana kita

55 Hendrojogi, Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997 hlm 155


ketahui pada Pasal 58 ayat (1) UU Koperasi, telah mengatur tugas dari pengurus yaitu mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar. 56 Pengurus koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha koperasi. Oleh sebab itu, pengurus dapat mengangkat tenaga pengelola yang ahli untuk mengelola usaha koperasi yang bersangkutan. Penggunaan istilah pengelola dimaksudkan untuk dapat mencakup pengertian yang lebih luas dan memberi alternatif bagi koperasi. Dengan demikian, sesuai dengan kepentingannya, koperasi dapat mengangkat pengelola sebagai manajer atau direksi. Sedangkan maksud dari kata diberi wewenang dan kuasa adalah pelimpahan wewenang dan kuasa yang dimiliki oleh pengurus. Dengan demikian, pengurus tidak lagi melaksanakan sendiri wewenang dan kuasa yang telah dilimpahkan kepada pengelola dan tugas pengurus beralih menjadi mengawasi pelaksanaan wewenang dan kuasa yang dilakukan oleh pengelola. Besarnya wewenang dan kuasa yang dilimpahkan ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi. Dalam hal, pengurus koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan dalam rapat anggota untuk mendapat persetujuan. Pengelola dalam menjalankan tugasnya mengelola usaha koperasi bertanggung jawab kepada pengurus dan pengelolaan usaha oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus koperasi. 57

56

Ibid Mulhadi,SH.,M.Hum, Op.Cit halaman 140

57


Mengenai tugas dan kewajiban dari manajer pengelola koperasi dapat dikemukakan sebagai berikut : 58 1. Memimpin pelaksanaan kegiatan usaha yang telah digariskan oleh pengurus; 2. Mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan koperasi atas kuasa dan/atau persetujuan pengurus; 3. Membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi; 4. Melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya, dan jika perlu dapat memberikan saran perbaikan dan saran peningkatan usaha koperasi yang dilakukannya; 5. Memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugas kepada pengurus koperasi. Pada koperasi yang yang kegiatannya telah meluas tentunya tidak hanya memiliki seorang manajer saja tergantung dari luas lingkup kegiatannya serta struktur organisasinya. Di samping itu, tentunya diperlukan seorang manajer yang mengkoordinasi serta memberikan pengarahan-pengarahan kepada manajer tingkat bawah.

Manajer dapat diklasifikasikan menurut tingkatnya dalam

organisasi atau menurut ruang lingkup kegiatan yang dikelola manajer dan tanggung jawabnya, dalam hal ini maka terdapatlah 3 buah tingkatan manajemen, yaitu : 59

58

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op.Cit hlm 89 Hendrojogi, Op.Cit hlm 149

59


1.

Manajemen puncak 60 Pada koperasi manajer puncak ini bertanggung jawab langsung kepada

pengurus. Kelompok ini bertanggung jawab atas manajemen bidang usaha yang menyeluruh dari koperasi yang bersangkutan. Pada perusahaan swasta yang besarbesar mereka ini disebut juga sebagai CEO ( chief executive officer). 2.

Manajer Menengah 61 Manajer menengah ini memberi pengarahan kegiatan-kegiatan manajer

bawahan atau dalam hal-hal tertentu bisa juga kepada karyawan-karyawan operasional,

pada

manajer

puncak

mereka

menetapkan

kebijaksanaan-

kebijaksanaan operasional dan pemecahan masalah lingkungan organisasi maka middle management ini bertanggung jawab terhadap implement ini bertanggung jawab terhadap implementasi kebijaksanaan organisasi. 3.

Manajer Lini Pertama 62 Manajer lini pertama ini bertanggung jawab atas pekerjaan orang-orang

lain (bawahannya) dan memberikan pengarahan kepada mereka. Berkaitan dengan hal klasifikasi dilakukan menurut ruang lingkup kegiatan, maka terdapat 2 macam manajer, yaitu manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional hanya bertanggung jawab atas suatu jenis kegiatan dalam organisasi sehingga akan terdapat manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan dan sebagainya, sedangkan manajer umum mengelola sebuah unit yang kompleks, seperti sebuah perusahaan, anak perusahaan atau cabang

60

Ibid Ibid, hlm 150. 62 Ibid 61


perusahaan yang mandiri. Oleh sebab itu, manajer umum bertanggung jawab atas semua kegiatan-kegiatan dalam unit tersebut. 63 Peran dari manajer adalah membuat rencana kedepan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya, mengelola sumber daya secara efisien, memberikan perintah-perintah, bertindak sebagai pemimpin dan mampu melaksanakan kerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi (to get things done by working with and through people). Manajer harus bisa mengkoordinir dan memajukan segala sumber daya untuk bekerja sama sebagai suatu kesatuan. Akhirnya dia harus bisa mengawasi menghargai dan menilai prestasi kerja dan mengambil langkah-langkah pencegahan tepat pada waktunya bilamana ada gejala-gejala terjadi penyimpangan-penyimpangan. 64 Seorang manajer yang cakap harus mampu mengapresiasikan segala sumber daya yang dimiliki koperasi secara efisien, sesuai dengan azas-azas koperasi dan sejalan dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pengurus. Selain itu adanya kerja sama yang baik antara pengurus dan manajer merupakan hal yang sangat penting, serta harus ada pembagian tugas dan wilayah kerja yang jelas antara manajer dan pengurus dan diusahakan tidak adanya tugas yang tumpang tindih antara pengurus dan manajer. 65 Membicarakan masalah pembagian kerja antara pengurus dan manajer, maka masalahnya tidak bisa dilepaskan dari permasalahan wewenang yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Wewenang yang dimiliki oleh pengurus bersumber pada undang-undang, anggaran dasar, keputusan rapat anggota atau 63

Ibid, hlm 151 ibid 65 ibid, hlm 153 64


pada keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) kalau koperasi tersebut adalah stock cooperatives seperti di Amerika Serikat dan keahliannya (expertness), sedangkan wewenang dari para manajer bersumber pada pengurus dan keahliannya dibidang yang disyaratkan. Wewenang pengurus yang bersumber pada keahlian atau expertness disebut juga sebagai wewenang informal atau informal authority.66 Kembali kepada ciri ganda dari organisasi koperasi, yang berarti bahwa koperasi itu mengandung unsur ekonomi dan unsur sosial, dalam kenyataannya sebagaimana yang dilihat sekarang ini, pengelolaan unsur sosial yang terkandung dalam organisasi koperasi ini memang lebih banyak merupakan wewenang dari pengurus dari pada sebagai wewenang dari manajer, seperti dalam masalah yang menyangkut pembinaan anggota. Hal ini memberikan kesan bahwa seolah-olah dalam tubuh koperasi terdapat 2 bidang yang bisa dikelola secara terpisah, yaitu bidang yang mencakup pengelolaan organisasi dan bidang yang mencakup pengelolaan usaha koperasi. Namun, dewasa ini masih banyak ditemukan koperasi-koperasi di Indonesia, dimana pengelolaan organisasi dan usahanya cukup ditangani oleh pengurus saja, terutama pada koperasi skala operasinya kecil. Namun, secara lambat laun kini sudah mulai terlihat adanya koperasikoperasi dimana pengurus sudah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada manajer, terutama pada tingkat sekundernya. Meskipun demikian,

pengelola

bertanggung jawab kepada pengurus dan bahwa dengan pemberian wewenang

66

Ibid, hlm 157


pngelolaan usaha oleh pengurus kepada pengelola tersebut tidaklah berarti bahwa pelimpahan wewenang tersebut akan mengurangi tanggung jawab pengurus. 67

D. Tanggung Jawab Pengelola Koperasi Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum walaupun kedudukannya sebagai subjek hukum, tetapi bukanlah makhluk hidup seperti manusia melainkan tetap merupakan sebagai badan hukum. Koperasi kehilangan daya berfikir dan kehendaknya serta tidak mempunyai central bewustzijn karena koperasi tidak dapat melakukan perbuatanperbuatan hukum sendiri. Berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, koperasi sekalipun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri. Sehingga sebuah koperasi dalam hal pengelolaannya sangat menggantungkan dirinya terhadap organ yang ada didalamnya terutama terhadap pengurus. 68 Manajemen yang baik adalah faktor yang paling penting untuk suksesnya sebuah koperasi. Dalam menerapkan manajemen, pengurus mempunyai tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui tanggung jawab untuk merumuskan kebijaksanaan, menyetujui rencana dan program, melimpahkan wewenang kepada manajer terkecuali bila dalam hak badan hukum dan anggaran dasar koperasi tertera untuk dilimpahkan kepada para anggota. 69 Pengurus mengakui tanggung jawabnya dan keperluannya untuk merumuskan kebijakan, menyetujui rencana dan program, melimpahkan wewenang kepada manajer, untuk melaksanakan dan mengembangkan program 67

Ibid, hlm 159 Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Op.Cit hlm 109 69 Ibid 68


dan kebijakan manajer, antara lain akan mempunyai wewenang untuk mempekerjakan personil yang cakap sesuai dengan rencana dan kebijakan penggajian dan pengupahan yang telah disetujui, selanjutnya ia juga memiliki wewenang untuk menetapkan jadwal, mendidik, mengawasi dan jika perlu mengganti mereka. 70 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, koperasi pada dasarnya memerlukan tenaga manager untuk menjalankan kegiatan usahanya. Peranan manajer dikaitkan dengan volume usaha, modal kerja dan fasilitas yang diatur oleh pengurus. Besar kecilnya volume usaha merupakan batas dan ukuran perlu tidaknya digunakan tenaga manajer. Bagi koperasi yang sederhana pengurus bertindak sebagai manajer. 71 Namun dalam hal pengelolaan koperasi antara pengurus dan manajer memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda diantara keduanya. Pembagian kerja antara pengurus dan manajer tidak bisa dilepaskan dari permasalahan wewenang yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Adanya kerja sama yang baik antara keduanya serta pembagian tugas dan wilayah kerja yang jelas antara manajer dan pengurus merupakan juga suatu hal yang sangat penting agar tidak terjadinya tugas yang tumpang tindih antara pengurus dan manajer. 72 Masalah peranan dari pengurus dan manajer atau pembagian tugas dan tanggung jawab antar pengurus dan manajer dalam suatu koperasi, akan digunakan pendekatan participative management atau management peran serta, yaitu suatu pendekatan manajemen yang melibatkan manajer bawahan dalam 70

Ibid Hendrojogi, Op.Cit hlm 159 72 Ibid 71


proses pengambilan keputusan. Pelaksanaan participative management yang berlandaskan pada shared authority dari pengurus dengan manajer puncak atau manajer atasan dengan manajer bawahannya, tidaklah berarti bahwa pengurus akan melimpahkan semua wewenangnya kepada manajer puncak atau manajer atasan melimpahkan semua wewenangnya dalam pengambilan keputusan kepada manajer bawahannya, melainkan menyertakan manajer bawahan dalam membuat keputusan dalam memecahkan persoalan penting. 73 Pada Pasal 58 Undang-Undang UU Koperasi telah mengatur secara umum tugas dan tanggung jawab pengurus yaitu mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar. Namun, meskipun pengurus telah memberikan wewenang dan kuasanya kepada pengelola untuk mengelola usahanya, tanggung jawab dari pengurus itu tidak berkurang terhadap pengelolaan

koperasi dan usahanya.

Meskipun demikian, maka dalam rangka usaha menghindari adanya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab antara pengurus dan manajer, dipandang perlu untuk mengadakan penjabaran lebih lanjut tentang pembagian tugas dan tanggung jawab antara pengurus dan manajer. 74 Pada umumnya wewenang yang diberikan kepada manajer oleh pengurus seperti yang dijumpai pada banyak koperasi pada saat sekarang ini, berada dibawah garis batas rencana operasional dan dalam kenyataannya mereka lebih banyak hanya merupakan pelaksana saja dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan oleh pengurus, padahal sebagai manajer usaha dia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan usahanya. Mengingat besarnya

73

Ibid Ibid, hlm 164

74


tanggung jawab dari manajer sebagai penerima pelimpahan wewenang dibidang pengelolaan usaha dari pengurus, maka perlu kiranya kepada manajer diberikan wewenang untuk berperan serta dalam menentukan sasaran dan dalam penyusunan rencana strategi bersama-sama dengan pengurus. Dengan demikian, maka ini berarti bahwa penentuan sasaran dan penyusunan rencana strategis merupakan shared decision areas antara pengurus dan manajer puncak atau eksekutif. 75 Diberikannya peran serta kepada manajer dalam penentuan sasaran dan perencanaan strategi, maka makin besarlah tanggungjawab manajer. Karena itu seorang manajer harus mempunyai wawasan usaha yang luas, mampu melihat kekuatan dan kelemahan koperasi, mampu menangkap peluang usaha serta peka terhadap lingkungannya. Namun demikian, dalam berperan serta dalam penentuan sasaran dan penyusunan strategi, manajer harus tetap berpijak pada azas-azas koperasi. Bagi seorang eksekutif atau manajer dalam melakukan tugas usahanya memperhatikan unsur sosial yang tersirat dalam azas-azas koperasi, maka caracara yang ditempuhnya itu telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta bagi pengelola suatu organisasi ekonomi yang berciri ganda, dalam arti bahwa pengelolaan usahanya telah diarahkan untuk tercapainya tujuan ekonomi, tanpa mengabaikan azas-azas koperasi dan unsur-unsur sosial yang terkandung dalam tubuh koperasi. 76 Pengurus untuk tidak terlepas dari tanggung jawabnya, pengurus harus mengawasi pelaksanaan tugas-tugas manajer dalam pengelolaan usaha. Ini berarti

75

Ibid, hlm 166 Ibid, hlm 170

76


bahwa pengurus berperan sebagai pengawas dalam rangka usaha menjaga kontinuitas usaha dan organisasi, yang dalam perseroan terbatas kira-kira dapat disamakan dengan peranan komisaris. Pengurus tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan usaha koperasi. Oleh karena itu dalam masalah penentuan sasaran dan penyusunan strategi perusahaan, pengurus adalah penanggung jawab utama (principal responbility), sedangkan manajer merupakan penanggung

jawab

serta

atau

penanggung

jawab

kedua

(secondary

responsibility). 77 Dengan

menggunakan

participative

management

sebagai

metode

pendekatan manajemen seperti yang telah disebutkan di atas maka wewenang atau wilayah-wilayah pengambilan keputusan dari pengurus dan manajer dapat dijabarkan sebagai berikut : Wilayah pengambilan keputusan pengurus, yaitu : 78 1. Menentukan tujuan (goal), misi (mission), maksud (purpose), sasaran (objective), rencana strategi (strategic planning), kebijaksanaan perusahaan (business policy), serta mengawasi kegiatan pengelolaan usaha yang dikuasakan kepada pengelola; 2. Komitmen

keuangan

jangka

panjang,

termasuk

sumber

dan

jenis

permodalannya; 3. Menseleksi C.E.O (manajer) dan menetapkan gajinya; 4. Menentukan tugas-tugas dan tanggung jawab dari manjer; 5. Pengisian kekosongan pengurus dengan persetujuan rapat anggota;

77

Ibid Ibid, hlm 172

78


6. Menunjuk akuntan publik luar (external public accountant) untuk melakukan audit (kecuali ada ketentuan lain dari anggaran dasar); 7. Mengadakan perubahan struktur keuangan dari permodalan; 8. Memberikan persetujuan atas perubahan perencanaan dan komitmenkomitmen, kecuali anggaran dasar mentukan lain; 9. Memilih bank dimana koperasi akan menempatkan dananya dan perusahaan asuransi dengan siapa koperasi akan mengadakan kerjasama; 10. Memberikan persetujuan purnakarya karyawan dan program-program kesejahteraan karyawan. Wilayah pengambilan keputusan manajer, yaitu : 79 1. Bersama-sama dengan pengurus, berperan meningkatkan citra perusahaan, terutama dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial; 2. Bersama-sama dengan pengurus berperan serta dalam penentuan sasaran dan penyusunan strategi perusahaan/bidang usaha; 3. Menerjemahkan pernyataan atau pengarahan yang di peroleh dari decision center tingkat atas kedalam sasaran-sasaran yang kongkret pada tingkat bawah; 4. Menyusun rencana dan mengambil keputusan-keputusan pada tingkat perangkat operasi; 5. Memilih/menunjuk konsultan usaha untuk tingkatan operasional dalam hal koperasi memerlukan konsultan; 6. Menetapkan tugas dari kepala divisi, kepala-kepala bagian;

79

Ibid, hlm 174


7. Menyiapkan anggaran, tencana produksi dan pemasaran untuk disetujui oleh pengurus; 8. Menyeleksi calon-calon karyawan; 9. Menilai performance karyawan; 10. Mengadministir program-program kesejahteraan karyawan dan penentuan gaji karyawan sesuai dengan skala gaji yang telah disetujui oleh pengurus; 11. Mengatur dan menjaga kondisi kerja karyawan. Tanggung jawab yang sudah dijelaskan di atas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus dan manajer selaku pengelola koperasi. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 60 UU Koperasi yang menyatakan bahwa setiap pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi. Pengurus bertanggung jawab atas pengurusan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota. Pada ayat-ayat selanjutnya disebutkan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya. Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 anggota atas nama koperasi. Sehingga atas tindakan hukum yang dilakukan oleh pengurus yang disengaja atau sebagai akibat suatu kelalaian serta menimbulkan kerugian harus ditanggung oleh pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.


BAB II. A. Pengertian Koperasi Sebagai Badan Hukum. atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya

Recommend Documents