BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KOPERASI SECARA TEORITIS. A. Sejarah, Pengertian, Asas dan Landasan Hukum Koperasi

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KOPERASI SECARA TEORITIS

A. Sejarah, Pengertian, Asas dan Landasan Hukum Koperasi 1. Sejarah koperasi Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya.14 Apabila pertumbuhan koperasi yang pertama di Indonesia menekankan pada kegiatan simpan-pinjam15 maka selanjutnya tumbuh pula koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang konsumsi dan dan kemudian koperasi yang menekankan pada kegiatan penyediaan barang-barang untuk keperluan produksi. Perkembangan koperasi dari berbagai jenis kegiatan usaha tersebut selanjutnya ada kecenderungan menuju kepada suatu bentuk koperasi yang memiliki beberapa jenis kegiatan usaha. Koperasi serba usaha ini mengambil langkah-langkah kegiatan usaha yang paling mudah mereka kerjakan terlebih dulu, seperti kegiatan penyediaan barang-barang keperluan produksi

14

Ahmed, Riazuddin, Cooperative Movement in South East Asia Obstacles to Development. Dalam Dr. Mauritz Bonow (Ed). The Role of Cooperatives in Social and Economic Development. London: International Cooperative Alliance, 1964), hal. 57. 15 Ibnoe Soedjono, The Role of Cooperatives in The Indonesian Society. Dalam H.J. Esdert (ED). Can Cooperatives Become the Motive Force in the Economic of Indonesia? (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 1983), hal. 7

Universitas Sumatera Utara

bersama-sama dengan kegiatan simpan-pinjam ataupun kegiatan penyediaan barang-barang keperluan konsumsi bersama-sama dengan kegiatan simpanpinjam dan sebagainya.16 Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja patih di Purwokerto (1896), mendirikan koperasi yang bergerak dibidang simpanpinjam. Untuk memodali koperasi simpan-pinjam tersebut di samping banyak menggunakan uangnya sendiri, beliau juga menggunakan kas mesjid yang dipegangnya.17 Setelah beliau mengetahui bahwa hal tersebut tidak boleh, maka uang kas mesjid telah dikembalikan secara utuh pada posisi yang sebenarnya. Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen (koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari cuti melailah ia mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja. Dalam hubungan ini kegiatan simpanpinjam yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung dan modal untuk itu diambil dari zakat. Selanjutnya

Boedi

Oetomo

yang

didirikan

pada

tahun

1908

menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Demikian 16

Masngudi. Peranan Koperasi Sebagai Lembaga Pengantar Keuangan. Tidak diterbitkan. Disertasi Doktor pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1989, hal. 1-2. 17 Margono R.M Djojohadikoesoemo, Sepoeloeh Tahoen Koperasi. (Batavia Centrum: Balai Poestaka, 1940), hal. 9.


pula Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911 juga mengembangkan koperasi yang bergerak di bidang keperluan sehari-hari dengan cara membuka tokotoko koperasi. Perkembangan yang pesat dibidang perkoperasian di Indonesia yang menyatu dengan kekuatan social dan politik menimbulkan kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia Belanda ingin mengaturnya tetapi dalam kenyataan lebih cenderung menjadi suatu penghalang atau penghambat perkembangan koperasi. Dalam hubungan ini pada tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja No. 431 yang berisi antara lain: a.

Akte pendirian koperasi dibuat secara notariil;

b.

Akte pendirian harus dibuat dalam Bahasa Belanda;

c.

Harus mendapat ijin dari Gubernur Jenderal; dan di samping itu diperlukan biaya meterai f 50. Pada akhir Rajab 1336H atau 1918 K.H. Hasyim Asy’ari Tebuireng

Jombang mendirikan koperasi yang dinamakan “Syirkatul Inan” atau disingkat (SKN) yang beranggotakan 45 orang. Ketua dan sekaligus sebagai manager adalah K.H. Hasyim Asy ‘ari. Sekretaris I dan II adalah K.H. Bishri dan Haji Manshur. Sedangkan bendahara Syeikh Abdul WAhab Tambakberas di mana branndkas dilengkapi dengan 5 macam kunci yang dipegang oleh 5 anggota. Mereka bertekad, dengan kelahiran koperasi ini unntuk dijadikan periode “nahdlatuttijar”. Proses permohonan badan hukum direncanakan akan diajukan setelah antara 2 sampai dengan 3 tahun berdiri.


Berbagai ketentuan dan persyaratan sebagaimana dalam ketetapan Raja no 431/1915 tersebut dirasakan sangat memberatkan persyaratan berdiriya koperasi. Dengan demikian praktis peraturan tersebut dapat dipandang sebagai suatu penghalang bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia, yang mengundang berbagai reaksi. Oleh karenanya maka pada tahun 1920 dibentuk suatu ‘Komisi Koperasi’ yang dipimpin oleh DR. J.H. Boeke yang diberi tugas neneliti sampai sejauh mana keperluan penduduk Bumi Putera untuk berkoperasi. Hasil dari penelitian menyatakan tentang perlunya penduduk Bumi putera berkoperasi dan untuk mendorong keperluan rakyat yang bersangkutan. Selanjutnya didirikanlah Bank Rakyat (Volkscredit Wezen). Berkaitan dengan masalah Peraturan Perkoperasian, maka pada tahun 1927 di Surabaya didirikan “Indonsische Studieclub” Oleh dokter Soetomo yang juga pendiri Boedi Oetomo, dan melalui organisasi tersebut beliau menganjurkan berdirinya koperasi. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Partai Nasional Indonesia di bawah pimpimnan Ir. Soekarno, di mana pada tahun 1929 menyelenggarakan kongres koperasi di Betawi. Keputusan kongres koperasi tersebt menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran penduduk Bumi Putera harus didirikan berbagai macam koperasi di seluruh Pulau Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi, pada akhir tahun 1930 didirikan Jawatan Koperasi dengan tugas:18 a. memberikan

penerangan

kepada

pengusaha-pengusaha

Indonesia

18

I.G.Gde. Raka, Pengantar Pengetahuan Koperasi. (Jakarta: Departemen Koperasi, 1983), hal. 42.


mengenai seluk beluk perdagangan; b. dalam rangka peraturan koerasi No. 91, melakukan pengawasan dan pemeriksaan

terhadap

koperasi-koperasi,

serta

memberikan

penerangannya; c. memberikan keterangan-keterangan tentang perdagangan pengangkutan, cara-cara pengangkutan, dan hal ihwal lainnya yang menyangkut perusahaan-perusahaan d. penerapan tentang organisasi perusahaan e. menyiapkan tindakan-tindakan hukum bagi pengusaha Indonesia Selanjutnya pada tahun 1933 diterbitkan Peraturan Perkoperasian dalam berntuk Gouvernmentsbesluit No. 21 yang termuat di dalam Staatsblad no. 108/1933 yang menggantikan Koninklijke Besluit no. 431 tahun 1915. Peraturan Perkoperasian 1933 ini diperuntukkan bagi orang-orang Eropa dan golongan Timur Asing. Dengan demikian di Indonesia pada waktu itu berlaku 2 Peraturan Perkopersian, yakni Peraturan Perkoperasian tahun 1927 yang diperuntukan bagi golongan Bumi Putera dan Peraturan Perkoperasian tahun 1933 yang berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Kongres Muhamadiyah pada tahun 1935 dan 1938 memutuskan tekadnya untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di lingkungan

warganya.

Diharapkan

para

warga

Muhammadiyah

dapat

memelopori dan bersama-sama anggota masyarakat yang lain untuk mendirikan dan mengembangkan koperasi. Berbagai koperasi dibidang produksi mulai tumbuh dan berkembang antara lain koperasi batik yang diperlopori oleh H.


Zarkasi, H. Samanhudi dan K.H. Idris. Perkembangan koperasi semenjak berdirinya Jawatan Koperasi tahun 1930 menunjukkan suatu tingkat perkembangan yang terus meningkat. Jikalau pada tahun 1930 jumlah koperasi 39 buah, maka pada tahun 1939 jumlahnya menjadi 574 buah dengan jumlah anggota pada tahun 1930 sebanyak 7.848 orang kemudian berkembang menjadi 52.555 orang. Sedang kegiatannya dari 574 koperasi tersebut diantaranya 423 kopersi (=77%) adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan-pinjam, sedangkan selebihnya adalah kopersi jenis konsumsi ataupun produksi. Dari 423 koperasi simpan-pinjam tersebut diantaranya 19 buah adalah koperasi lumbung.19 Pada masa pendudukan bala tentara Jepang istilah koperasi lebih dikenal menjadi istilah “Kumiai”. Pemerintahan bala tentara Jepang di di Indonesia menetapkan bahwa semua Badan-badan Pemerintahan dan kekuasaan hukum serta Undang-undang dari Pemerintah yang terdahulu tetap diakui sementara waktu, asal saja tidak bertentangandengan Peraturan Pemerintah Militer. Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka Peraturan Perkoperasian tahun 1927 masih tetap berlaku. Akan tetapi berdasarkan Undang-undang No. 23 dari Pemerintahan bala tentara Jepang di Indonesia mengatur tentang pendirian perkumpulan dan penmyelenggaraan persidangan. Sebagai akibat daripada peraturan tersebut, maka jikalau masyarat ingin mendirikan suatu perkumpulan koperasi harus mendapat izin Residen (Shuchokan).

19

Margono R.M Djojohadikoesoemo, Op. cit, hal. 82.


Perkembangan

Pemerintahan

pendudukan

bala

tentara

Jepang

dikarenakan masalah ekonomi yang semakin sulit memerlukan peran “Kumiai” (koperasi). Pemerintah pada waktu itu melalui kebijaksanaan dari atas menganjurkan berdirinya “Kumiai” di desa-desa yang tujuannya untuk melakukan kegiatan distribusi barang yang jumlahnya semakin hari semakin kurang karena situasi perang dan tekanan ekonomi Internasional (misalnya gula pasir, minyak tanah, beras, rokok dan sebagainya). Di lain pihak Pemerintah pendudukan bala tentara Jepang memerlukan barang-barang yang dinilai penting untuk dikirim ke Jepang (misalnya biji jarak, hasil-hasil bumi yang lain, besi tua dan sebagainya) yang untuk itu masyarakat agar menyetorkannya melalui “Kumiai”. Kumiai (koperasi) dijadikan alat kebijaksanaan dari Pemerintah bala tentara Jepang sejalan dengan kepentingannya. Peranan koperasi sebagaimana dilaksanakan pada zaman Pemerintahan pendudukan bala tentara Jepang tersebut sangat merugikan bagi para anggota dan masyarakat pada umumnya. 2. Pengertian koperasi Koperasi secara etimologis terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu, co dan operation, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan orangorang atau badan usaha yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggota. 3. Asas dan landasa hukum koperasi


Secara gamblang telah dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, perekonomian

seperti

apa

yang

seharusnya

dijalankan

di

Indonesia.

Perekonomian tersebut dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi kemudian mencuat sebagai bentuk usaha yang special, karena bentuk usaha inilah satu-satunya di Indonesia yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Koperasi di Indonesia menganut asas kekeluargaan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berdasar atas asas kekeluargaan.20 Dengan asas kekeluargaan, telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.21 Asas kekeluargaan tersebut memiliki suatu karakteristik khas bangsa Indonesia, yaitu kerjasama atau kegotongroyongan. Di dalam kerjasama atau kegotongroyongan tersebut tercermin bahwa di dalam koperasi telah terdapat kesadaran dan keinsyfan semangat kerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal ini bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul. Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan semakin kuat dan pelaksanaan kerjanya akan semakin lancar karena para anggotanya dukung-mendukung dan

20

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 2 G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, Koperasi Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hal. 18. 21


dengan penuh kegairahan kerja serta tanggung jawab berjuang mencapai tujuan koperasi.22 Asas kekeluargaan ini merupakan faham yang dinamis,23 artinya timbul dari semangat yang tinggi untuk secara bekerjasama dan tanggung jawab bersama berjuang menyukseskan tercapainya segala sesuatu yang menjadi citacita dan tujuan bersama dan berjuang secara manunggal untuk mengatasi resiko yang diderita koperasinya sebagai akibat usahanya untuk kepentingan bersama. Dasar hukum keberadaan Koperasi di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan menurut Pasal 1 Undangundang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat dikarenakan koperasi ini telah mendapatkan tempat yang pasti. Namun demikian perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat dari pada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat, sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.

B. Proses Pembentukan Koperasi 22

Ibid


Mekanisme pendirian koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut:24

1. Fase pembentukan/ pendirian Koperasi sebagai suatu badan usaha, adalah merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi dengan kepentingan yang sama. Oleh karena koperasi ini biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka

prosedur

atau

persyaratan

pendiriannyapun

diusahakan

sesederhana mungkin, tidak berbelit-belit, dengan persyaratan modal yang relatif kecil, dan tanpa dipungut biaya yang tinggi. Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang biasanya telah tertuang dalam undang-undang ataupun peraturan koperasi antara lain adalah sebagai berikut: 1) Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama 2) Orang-orang yang mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama

24

R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2005, hal. 66-69.


3) Harus memenuhi syarat jumlah mínimum anggota, seperti telah ditentukan oleh pemerintah. 4) Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu, seperti telah ditentukan oleh pemerintah 5) Harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi. Jika

persyaratan

tersebut

telah

ada,

maka

orang-orang

yang

memprakarsai pembentukan koperasi tersebut mengundang untuk rapat pertama, sebagai rapat pendirian koperasi. Konsep anggaran dasar koperasi seharusnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh panitia pendiri, yang nantinya dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Dalam rapat pendirian ini selain disahkan anggaran dasar koperasi, juga dibentuk pengurus dan pengawas. Setelah perangkat organisasi koperasi terbentuk dalam rapat pendirian tersebut, maka untuk selanjutnya pengurus koperasi (yang juga pendiri) mempunyai kewjaiban mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai Akta Pendirian Koperasi dan Berita Acara Rapat Pendirian. Dalam akta pendirian koperasi ini tertuang Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan dalam rapat pendirian, serta tertuang pula nama-nama anggota pengurus (yang pertama) yang diberikan kewenangan untuk melakukan kepengurusan dan mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang. 2. Fase pengesahan Atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan oleh pengurus koperasi (juga merupakan pendiri) secara tertulis tersebut, maka dalam jangka


waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak. Jika permohonan pengesahan ini ditolak, alasan-alasan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada para pendiri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, para pendiri/ pengurus dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang ini, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang tersebut. Namun jika permohonan pengesahan tersebut diterima, maka sejak saat itu koperasi berstatus sebagai badan hukum. Pengesahan ini ditandai dengan diumumkannya akta pendirian koperasi tersebut (yang di dalamnya termuat pula anggaran dasarnya), ke dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan diperolehnya status sebagai badan hukum, maka secara hukum, koperasi tersebut telah diakui keberadaannya seperti orang (person) yang mempunyai kecakapan untuk bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai harta kekayaan, melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti: membuat perjanjian, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya, sehingga dengan demikian, sebagai suatu badan hukum maka koperasi adalah juga merupakan subjek hukum. Namun demikian, sebagai suatu subjek hukum, koperasi adalah meruakan subjek hukum abstrak, yang keberadaannya atas rekayasa manusia


untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya. Karena merupakan subjek hukum abstrak, maka di dalam menjalankan/ melakukan perbuatan-perbuatan hukum, koperasi diwakili oleh perangkat organisasi yang ada padanya dalam hal ini adalah pengurus.

C. Keanggotaan dan Kepengurusan Koperasi Keanggotaan koperasi memiliki identitas ganda. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Pihak-pihak yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.25 Keangotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Di dalam Pasal 20 Ayat (1) undang-undang perkoperasian, diatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota koperasi. Kewajiban tersebut antara lain:26 1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; 2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang dieselnggarakan oleh koperasi; 3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar asas kekeluargaan. 25 26

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 18 ayat (1) Ibid, Pasal 20


Sedangkan mengenai hak-hak dari anggota koperasi diatur dalam Ayat (2) dari Pasal diatas, hak-hak tersebut meliputi:27 1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; 2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas; 3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar; 4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta; 5. Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota; 6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. Sebagai suatu perkumpulan, koperasi tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Sebagai kumpulan orang dan bukan kumpulan modal, anggota koperasi mutlak penting keberadaannya demi majunya koperasi itu sendiri. Pengurus adalah salah satu bagian yang penting dalam koperasi, karena pengurus memegang peranan dalam pengelolaan sebuah koperasi. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh Rapat Anggota.28 Pengurus bertanggung jawab

27 28

Ibid Ibid, Pasal 29 ayat (1)


mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya, baik kepada Rapat Anggota maupun Rapat Anggota Luar Biasa.29 Menurut Leon Garayon dan Paul A. Mohn di dalam bukunya yang berjudul “The Boards of Directors of Cooperative”, mereka berpendapat bahwa pengururs memiliki fungsi yang idiil, fungsi tersebut adalah fungsi yang luas, meliputi:30 1. Berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi; 2. Berfungsi sebagai pemberi nasihat; 3. Berfungsi sebagai pengawas atau sebagai orang yang dapat dipercaya; 4. Berfungsi sebagai penjaga berkesinambungannya organisasi; 5. Berfungsi sebagai simbol. Tugas-tugas dari pengurus koperasi terdiri dari:31 1. Mengelola koperasi dan usahanya; 2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; 3. Menyelenggarakan Rapat Anggota; 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Sedangkan wewenang-wewenang yang dimilikinya adalah terdiri dari:32

29

Ibid, Pasal 31. Hendrojogi Koperasi: Asas-asa, Teori, dan Praktik, Edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 150. 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 30. 32 Ibid 30


1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan; 2. Memutuskan

penerimaan

dan

penolakan

anggota

baru

serta

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan di dalam AD; 3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan da kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Masa jabatan bagi pengurus koperasi maksimal adalah 5 tahun.110 Namun, pada kenyatannya masalah mengenai masa jabatan ini diatur sendirisendiri oleh AD masing-masing koperasi, yang umumnya selama 4-5 tahun.

D. Pembubaran Koperasi Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah atau keputusan rapat anggota. Dalam hal pembubaran didasarkan keputusan pemerintah, maka keputusan pembubaran oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dilakukan apabila:33 1. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang. 2. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. 3. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. Keputusan pembubaran koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat

33

http://community.gunadarma.ac.id/user/blogs/view/name_lntank_damar/id_6574/title_ pembentukan-dan-pembubaran-koperasi/. Diakses tanggal 4 Nopember 2010.


pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh koperasi yang bersangkutan. Dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan. Keputusan pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.34 Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Hapusnya Status Badan Hukum dilanjutkan dengan:35 1. Pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam berita Negara Republik Indonesia 2. Status Badan Hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam berita Negara Republik Indonesia.

34 35

Ibid Ibid


BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KOPERASI SECARA TEORITIS. A. Sejarah, Pengertian, Asas dan Landasan Hukum Koperasi

Recommend Documents