BAB II KOPERASI KARYAWAN PELABUHAN 2.1. Sejarah Pembentukan Koperasi Karyawan Pelabuhan Pembentukan
Koperasi
Karyawan
Pelabuhan
merupakan
sebuah
perjalanan panjang, dalam perkembangannya terjadi beberapa kali perombakan dan perubahan yang dilakukan dalam unit usaha perusahaan bongkar muat hingga berakhir sebagai sebuah Koperasi Karyawan Pelabuhan yang menaungi Tenaga Kerja Bongkar Muat. 2.1.1. Badan Usaha Karya (Juni 1969 – Desember 1977) Pembentukan Badan Usaha Karya Pada Juni 1969 s.d Desember 1977. Sesuai dengan (SKB. MENHUB dan MENAKER No.P.26/3/13/Phb 71/MTK/69 Tanggal 06-06-1969) dan (SKB. DIRJEN HUBLA – DEPHUB dan DIRJEN PPTK – DEPNAKER No.DLR.87/1/13 KEPTS-11/DP/1975 Tanggal 10-031975). Adapun fungsi dan tugas pokok dari Badan Usaha Karya ini meliputi : 1. Menyelenggarakan Registrasi Buruh / Tenaga Kerja Sebagai Buruh Terdaftar Dan Mengatur Administrasi. 2. Menyediakan Tenaga Kerja Atas Permintaan Pengguna Jasa. 3. Mengatur Pemerataan Kerja. 4. Mengadakan Kesepakatan Dengan Pengguna Jasa Meliputi Ketentuan – Ketentuan Tarif Kerja Serta Syarat – Syarat Lainnya. 5. Membayar Upah, Tunjangan Lain Atas Pengguna Jasa, dan Menentukan Biaya Pembinaan Usaha Karya Sesuai Dengan Kesepakatan Dengan Pengguna Jasa.
12 Universitas Sumatera Utara
6. Mengasuransikan Tenaga Kerja Terdaftar Kepada Dana Jaminan Sosial (DJS) Departemen Tenaga Kerja RI. 7. Menyelenggarakan Pelatihan Kerja dan Memupuk Disiplin Kerja. 8. Mengumpulkan Data Secara Intensif dan Membuat Laporan Secara Berkala. 9. Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Buruh. Setelah kurang lebih 8 tahun beroperasi mengelola sumber daya manusia dan administrasi tenaga kerja bongkar muat, pada Desember 1977 Badan Usaha Karya ini mengalami perubahan Menjadi Yayasan Usaha Karya yang disahkan pada Januari 1978. 2.1.2. Yayasan Usaha Karya (Januari 1978 – September 1988) Perubahan Badan Usaha Karya menjadi sebuah Yayasan Usaha Karya pada Januari 1978 dilakukan berdasarkan. Surat Keputusan Bersama MENHUB dan MENAKER PM.1/OT/Phb-78 No.---------------- KEP.08/MEN/1978 Tanggal. 10-01-1978 dan Akte Pendirian Notaris Gustaf Hoemala Soangkoepan LoembanTobing, SH No. 43 TGL. 17 Maret 1978. Yayasan Usaha Karya ini memiliki Tugas dan Kewajiban antara lain : 1. Menyelenggarakan Administrasi, Operasional, Kesejahteraan dan Latihan Tenaga Kerja. 2. Mengatur, Melayani dan Menyediakan Tenaga Kerja Dalam Geng – geng Sesuai Permintaan Pengguna Jasa
13 Universitas Sumatera Utara
3. Memupuk Kerja Sama Dengan Instansi – instansi Lain Untuk Menjamin Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. 4. Menagih dan Menerima Uang Jasa Bongkar Muat Sesuai Tarif yang Diterapkan dan Membayar Kepada Buruh Sesuai dengan Bagian – bagian yang Menjadi Hak-haknya. Selama 10 Tahun beroperasi Yayasan Usaha Karya kemudian mengalami pembubaran pada Tahun 1988. Pembubaran ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden No.IV Tahun 1985 Tanggal 04-04-1985. Dan Surat Keputusan Bersama MENHUB dan MENAKER KM.130/Kp.803/PHB-85 No ------------- Kep. 837/Men/85 Tanggal 03-09-1985. Dalam mengisi kekosongan sementara, pemerintah membentuk sebuah Badan Sementara Pengelola Pekerja Bongkar Muat 2.1.3. Badan Sementara Pengelola Pekerjaan Bongkar Muat (Oktober 1988 – Mei 1989) Badan ini dibentuk sebagai pengganti sementara atas badan Yayasan Usaha Karya yang sebelumnya mengalami pembubaran. Badan Sementara Pengelola Pekerjaan Bongkar Muat ini didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.IV Tahun 1985 Tanggal 04-04-1985 dan Instruksi Memhub No.IM.6/hk.60167 Tanggal 21-10-1987. Dengan tugas dan kewajiban meliputi : 1. Tugas administratif/operasional meliputi : a) Mengadakan pendaftaran bongkar muat secara periodik b) Mengelompokan pekerja bongkar muat dalam regu-regu kerja
14 Universitas Sumatera Utara
c) Menyediakan tenaga kerja sesuai permintaan pemakai jasa d) Mengatur gilir kerja e) Mengadakan pengawasan terhadap; - Pelaksanaan kerja bongkar muat - Kelengkapan anggota - Besaran upah yang diterima tenaga kerja - Kelengkapan perlengkapan tenaga kerja. 2. Tugas menyelenggarakan kesejahteraan meliputi: a) Penyedian makan bagi tenaga kerja b) Penyediaan transportasi c) Pemberiaan pakaian kerja dan sepatu kerja d) Perawatan kesehatan e) Pemberian tunjangan hari raya (THR) f) Asuransi kecelakaan g) Jaminan hari tua h) Pendidikan dan latihan
2.1.4. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Juni 1989 – Sekarang) Pembentukan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat dilakukan guna memenuhi kekosongan Badan Usaha Pengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat. Pendirian koperasi ini dilakukan berdasarkan INPRES 4/85 Tanggal 04-04-1985 berlanjut kepada SKB MENHUB dan MENAKER IM.2/HK.601/PHB-89 No. ------- INS.03/MEN/89 Tanggal 14-07-1989 dan SKB.DIRJEN HUBLA, DIRJEN
15 Universitas Sumatera Utara
BINAWAS, DIRJEN BLK: UM.52/1/9-89 --------No.KEP.103/BW/89 -------17/SKB/BLK/VI/89 TGL.01-06-1989 Tentang pembentukan dan pengembangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat. Kemudian penyempurnaan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Serta Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah No.AL.59/1/12-02 300 /BW /2002 /13/SKB/DEP.1/VIII/2002, tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan. Penyempurnaan berlanjut dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama DIRJEN
HUBLA,
DIRJEN
PEMBINAAN
PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN & DEPUTI BID KELEMBAGAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL No. UM. 008/ 41/ 2/ DJPL - II 93/ DJPPK/ XII/ 2011 96/ SKB/ DEP.1 /XII/ 2011, tentang penataan dan pembinaan Koperasi dengan hasil akhir koperasi sebagai Pengelola TKBM. Kemudian sesuai dengan SK. MENHUB NO.KM.13 TAHUN 1989 Tanggal 22-02-1989 tentang pengelolaan Kegiatan bongkar muat dilakukan di masing - masing pelabuhan sebagai salah satu bentuk kemandirian pengelolaan Koperasi Karyawan Pelabuhan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan guna memaksimalkan kegiatan Bongkar Muat sebagai salah satu instrumen penting dalam Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan.
16 Universitas Sumatera Utara
2.2. Latar Belakang Pembentukan Koperasi Karyawan Pelabuhan Koperasi karyawan pelabuhan didirikan berdasarkan azas kekeluargaan sesuai dengan tujuan utama Koperasi pada umumnya sebagai wadah dalam mengelola tenaga kerja dan dalam rangka mensejahterakan masyarakat terutama para anggotanya. Koperasi dianggap mampu menjawab tantangan dunia ekonomi global dimana dunia bisnis di indonesia mengalami tekanan yang diakibatkan oleh krisis ekonomi dunia. Koperasi mampu mempertahankan eksistensi yang berdampak nyata sebagai tumpuan bagi masyarakat terutama anggotanya. Melihat hal tersebut Koperasi Karyawan
Pelabuhan bertekad untuk
mengelola dan melakukan pengembangan pada unit bisnisnya secara professional agar mampu tetap eksis dan bersaing dalam era globalisasi ini. Sehingga apa yang menjadi tujuan didirikannya Koperasi Karyawan Pelabuhan dapat tercapai secara optimal.
2.3. Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Pelabuhan Secara umum Koperasi Karyawan Pelabuhan memiliki struktur organisasi yang sama dengan struktur organisasi koperasi lainnya, struktur organisasi ini bertugas sebagai penyelenggara dan pengelola Koperasi Karyawan Pelabuhan. Adapun tugas dari struktur organisasi meliputi :
17 Universitas Sumatera Utara
1. Rapat Anggota Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 22, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam pasal 23 UU No.25 Tahun 1992, Rapat Anggota bertugas dalam menetapkan : 1. Anggaran Dasar. 2. Kebijaksanaan Umum dibidang Organisasi, Manajemen, dan Usaha Koperasi. 3. Pemilikan,
Pengangkatan,
Pemberhentian
Pengurus
dan
Pengawas. 4. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, serta Pengesahan Laporan Keuangan. 5. Pengesahan Pertanggung Jawaban Pengurus dalam Pelaksanaan Tugasnya. 6. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). 7. Penggabungan,
Peleburan,
Pembagian,
dan
Pembubaran
Koperasi. 2. Pengurus Dalam Pasal 31 UU No.25 Tahun 1992 menyatakan Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Luar Biasa. Menurut pasal 30 UU No.25 Tahun 1992, Pengurus Koperasi memiliki tugas : 1. Mengelola Koperasi dan Usahanya.
18 Universitas Sumatera Utara
2. Mengajukan Rancangan Rencana Kerja Serta Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi. 3. Menyelenggarakan Rapat Anggota. 4. Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas. 5. Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan dan Inventaris Secara Tertib. 6. Memelihara Daftar Buku Anggota dan Pengurus. 3. Pengawas Menurut Pasal 39 UU No.25 Tahun 1992, Pengawas Koperasi memiliki tugas dan wewenang dalam : 1. Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijaksanaan dan Pengelolaan Koperasi. 2. Membuat Laporan Tertulis Tentang Hasil Pengawasannya. 3. Meneliti Catatan yang Ada Pada Koperasi Mendapatkan Segala Keterangan yang Diperlukan Serta Merahasiakan Hasil Pengawasannya Terhadap Pihak Ketiga.
19 Universitas Sumatera Utara
Gambar 1 Struktur Organisasi Koperasi Karyawan Pelabuhan
20 Universitas Sumatera Utara
