II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Koperasi
2.1.1 Pengertian Koperasi Kata koperasi berasal dari bahasa latin cooperatio yang berarti kerjasama atau bekerjasama. Dalam ilmu ekonomi, koperasi adalah perkumpulan yang memungkinkan beberapa orang dan/atau badan hukum bekerjasama atas dasar sukarela melaksanakan pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggotanya. Menurut Hatta dalam Ismawan (2001), koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Organisasi koperasi dapat menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam dua aspek. Pertama, secara kolektif menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam menjual produk-produk yang mereka hasilkan langsung ke konsumen dengan posisi tawar yang menentukan. Kedua, sebagai wadah yang bertanggung jawab dalam membeli kebutuhan para pelaku ekonomi rakyat langsung dari pemasok di sektor modern dengan posisi tawar yang kukuh pula. Seluruh pelaku penindas dan parasit ekonomi dapat disapu bersih melalui organisasi koperasi (Arief,2002). Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar ekonomi koperasi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan koperasi. 2.1.2 Landasan Koperasi Landasan koperasi Indonesia terdiri dari (Sagimun,1985) : 1. Landasan idiil koperasi Indonesia adalah pancasila 2. Landasan struktural koperasi Indonesia adalah UUD 1945 3. Landasan operasional koperasi adalah a) Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya
8
b) Undang-undang
No.12
tahun
1967
tentang
pokok-pokok
perkoprasian; jo Undang-undang No.25 tahun 1992 c) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi 4. Koperasi harus diberi landasan mental, berupa kesadaran berkoperasi dan harga diri yang tinggi bagi anggota, terutama penguruspengurusnya. 2.1.3 Nilai dan Prinsip Koperasi Mohamad Hatta dalam buku “membangun koperasi dan koperasi membangun” mengkategorikan tujuh nilai sebagai jiwa koperasi , yakni : 1. Kebenaran untuk menggerakan kepercayaan 2. Keadilan dalam usaha bersama 3. Kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan 4. Tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas 5. Paham yang sehat, cerdas dan tegas 6. Kemauan menolong diri sendiri serta menggerakan keswasembadaan dan otoaktiva 7. Kesetiaan dalam kekeluargaan. Nilai tersebut dalam implementasinya dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal koperasi meliputi : 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis 3. Partisipasi ekonomi anggota 4. Otonomi dan kebebasan 5. Pendidikan, pelatihan dan informasi 6. Kerjasama antar koperasi 7. Kepedulian terhadap komonitas. 2.1.4 Bentuk Koperasi Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang, sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan sekurang9
kurangnya tiga koperasi primer. Tingkat organisasi koperasi berdasarkan tingkat daerah administrasi pemerintah terdiri dari : koperasi primer, pusat koperasi (tingkat kabupaten/kota); koperasi gabungan (tingkat propinsi); dan induk koperasi (tingkat nasional) (UU No. 22 Tahun 1992). 2.1.5 Tujuan Koperasi Menurut (Baswir,1997) tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesehteraan ekonomi para anggotanya. Koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya berpegang pada azas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, oleh sebab itu kegiatan koperasi diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam satu gerakan tertentu yang bersifat nasional, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Menurut UU No.25 Tahun 1993 pasal 3 tentang koperasi Indonesia, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan undangundang tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal utama yaitu memajukan kesejahteraan anggotanya, memajukan kesejahteraan masyarakat dan membangun tatanan perekonomian nasional. Berdasarkan tujuannya tersebut, koperasi mendapatkan kedudukan yang terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satusatunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun oleh bangsa, tetapi juga dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional. 2.1.6 Keanggotaan Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 17 tentang keanggotaan dijelaskan bahwa anggota koperasi adalah pemilik 10
sekaligus pengguna jasa koperasi. Keberadaan anggota sebagai pemilik berkewajiban memberikan kontribusi, loyalitas dan rasa memiliki pada koperasinya. Anggota sebagai pengguna jasa mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau nilai tambah dari koperasinya berdasarkan besarnya kontribusi dan peran serta anggota dalam kegiatan usaha koperasi. 2.2 Organisasi Salah satu syarat bagi koperasi supaya dapat berfungsi sebagai organisasi modern, dinamis dan luwes tanpa kehilangan sifatnya sebagai organisasi demokratis adalah struktur organisasi dan kelengkapan organisasi. Dengan organisasi yang memadai, koperasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerjanya. Susunan organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, pengurus (terdiri dari ketua, bendahara dan sekretaris), badan pengawas, badan penasehat dan manajer serta staf atau pegawai yang menunjang pelaksanaan kegiatan koperasi. Pengurus, badan pengawas dan manajer merupakan tiga unsur pokok yang berperan dalam mencapai keberhasilan koperasi (Hendrojogi, 1998). Pengurus menentukan garis-garis besar yang akan dikerjakan. Badan pengawas mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kehidupan koperasi termasuk didalamnya organisasi, usaha dan membuat laporan kepada pengurus dan pihak lain. Manajer adalah tenaga khusus yang mempunyai kecakapan dan kemampuan dibidang usaha, diangkat oleh pengurus dengan berpedoman pada keputusan rapat anggota untuk memimpin usaha koperasi dengan mengkoordinir seluruh karyawan yang melaksanakan usaha tersebut. 2.3 Permodalan Seperti dalam semua perusahaan harus ada sumber permodalan. Menurut UU no 12. tahun 1967, sumber permodalan untuk koperasi adalah sebagai berikut: 1. Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk, besarnya sama
11
untuk semua anggota, tidak dapat diambil selama anggota, menanggung kerugian. 2. Simpanan wajib yaitu simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu tertentu, ikut menanggung kerugian. 3. Simpanan sukarela disepakati berdasarkan perjanijian atau peraturan khusus. Selanjutnya, sumber permodalan boleh berasal dari koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lain. Di samping ini, sumber permodalan boleh berasal dari cadangan, yang menurut pasal 41 Undang-undang no.25 tahun 1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sumber permodalan koperasi harus berasal dari lembaga yang sah dan akan berbeda di setiap koperasi (Wikipedia Indonesia, 2009) 2.4 Konsep Pengembangan Koperasi Menurut (Kusumah, 1997) syarat utama agar koperasi dapat bekerja dengan efisien adalah apabila pengelola atau manajemen usaha koperasi yang bersangkutan juga terlaksana dengan baik, yang didasarkan pada falsafah dari, oleh dan untuk anggota. Prasyarat pesatnya perkembangan organisasi koperasi menurut (Mutis, 1999) adalah: 1. Koperasi harus meluaskan wawasan dalam manajemen dan organisasinya. 2. Koperasi harus diorganisasi dengan baik dan dikelola secara profesional 3. Mempertahankan standar integritas koperasi yang tinggi 4. Penataan orientasi dan kontribusi pelayanan kepada anggota dan masyarakat secara tepat. 2.5 Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Lembaga Keuangan Menurut peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam, kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana melalui kegitan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, 12
koperasi lain dan anggotanya. Secara kelembagaan, usaha simpan pinjam koperasi dapat berupa koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah suatu koperasi yang usahanya hanya berupa simpan pinjam. Pada koperasi simpan pinjam, koperasi yang bersangkutan tidak memiliki usaha lain selain simpan pinjam tersebut. Walaupun sesuai dengan esensi dasarnya koperasi simpan pinjam memperoleh simpanan dan memberikan pinjaman dari dan untuk anggotanya, namun dalam prakteknya bisa terjadi perolehan dana koperasi simpan pinjam
terutama bukan berasal simpanan
anggotanya, melainkan berasal dari pihak lain atau lembaga keuangan lainya. Koperasi simpan pinjam sebagai koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam mengemban fungsi dan peran sebagai koperasi dan sekaligus juga sebagai lembaga keuangan. Sebagai lembaga koperasi, koperasi simpan pinjam memiliki fungsi dan peran terutama dalam membangun dan mengembangakan potensi dan kemampuan anggota serta meningkatkan kesejahteran ekonomi dan sosial anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. (Atmajaya, 2002) Koperasi simpan pinjam sebagai salah satu lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediary institution) dana dengan menampung simpanan dari penyimpanan dana dan menyalurkan dana kepada penggunan dana. Pemilik dana yang menyimpan atau menampung dananya di koperasi mengharapkan agar koperasi dapat berperan sebagai tempat menampung simpanan dengan aman dan atau sekaligus tempat atau sarana investasi dengan resiko dan pengembalian (return) yang memadai dengan cara prosedur yang mudah. 2.6 Pengembangan Koperasi Pemerintah
Negara-negara
berkembang
menunjang
pembentukan
organisasi-organisasi koperasi modern dan membentuk lembaga pemerintahan khusus untuk itu (seperti departemen, direktorat, dinas-dinas khusus dan instansi). Lembaga tersebut mendorong pengembangan koperasi yang memperoleh dana dari negara dan swasta untuk membelanjai kegiatan-kegiatannya menjadi organisasi-organisasi (swadaya) koperasi yang berusaha secara efesien dan berorientasi kepada anggota.
13
Banyak koperasi yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau lembaga tersebut masih berada dalam tahap awal dalam pengembangan struktural atau organisasinya, belum mampu bertahan sebagai organisasi koperasi swadaya yang otonom tanpa bantuan langsung keuangan dan manajemen dari pemerintah atau lembaga dan bantuan luar negeri. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dan pendidikan yang rendah (Partomo dan Abdul, 2004) Perkembangan koperasi juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Faktor lingkungan internal koperasi adalah sarana dan sumber daya yang ada dalam koperasi yang secara langsung mempengaruhi perkembangan kemajuan koperasi. Faktor yang mempengaruhi lingkungan internal antara lain organisasi, sumberdaya manusia, unit usaha dan keuangan. Faktor lingkungan eksternal koperasi adalah faktor-faktor luar koperasi yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perkembangan kemajuan koperasi. Faktor-faktor tersebut adalah ekonomi, kebijakan pemerintah, sosial budaya, teknologi dan pesaing.
14
Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu No
1
2
3
4
5
6
7
Judul Penelitian
Alat analisis
Pengaruh pembiayaan koperasi simpan pinjam terhadap perkembangan, pengelolaan dan peningkatan pendapatan usaha anggota koperasi (studi kasus pada KSP Kodanua cabang pembantu bogor di warung jambu, kecamatan bogor utara, kotamadya bogor) penelitian Gini Oktaviar Herlina 2005 Strategi pengembangan koperasi pegawai republik indonesia institute pertanian bogor”teko sumodiwirjo” penelitian Ahmad Fadhli 2009
Analisis regresi Linear Berganda Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap perkembangan, pengelolaan dan pendapatan, Uji Anova (analisis ragam)Untuk faktor yang lebih dri satu seperti jenis usaha, lokasi dan lainya
Analisis Strategi Pengembangan Kopersi Unit Desa Giri Tani Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat Skripsi De Aulia Ramadhan 2009 Strategi Pengembangan Koperasi Perikanan Mina jaya Muara Angke Jakarta Utara Skripsi Elsiana Brikmar 2008
Analisis Matrik IFE-EFE, matrik IE dan analisis SWOT
Analisis Strategi Pengembangan Usaha Unit Simpan Pinjam Peternakan Skripsi Mia Anggraini 2007
Analisis Matrik IFE-EFE, matrik IE dan analisis SWOT
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Anggota Dan Calon Anggota Dalam Memilih Pelayanan Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pekalongan Skripsi Nailus Saadah 2008 Manajemen Strategi Pengembangan Koperasi Petani Organik Serikat Petani Indonesia Di Bogor Skripsi Oleh Tri Anggun Junarto 2008
Analisis deskriptif, analisis faktor dan analisis multiatribut fishbein
Metode deskriptif, analisis kesenjangan, dan SWOT
Analisis LR, SR dan Rentabilitas Ratio Analisis Matrik IFE-EFE, matrik IE dan analisis SWOT dan QSPM
Analisis Matrik IFE-EFE, matrik IE dan analisis SWOT
15
