BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Koperasi berasal dari kata cooperation yang artinya kerja sama. Koperasi secara

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Koperasi 2.1.1 Pengertian Koperasi Koperasi berasal dari kata cooperation yang artinya kerja sama. Koperasi secara internasional yang digunakan oleh konfrensi buruh internasional atau International Labor Organization (ILO) tahun 1966, koperasi adalah suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, melalui penyetoran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian resiko manfaat yang wajar dari usaha, dimana para anggotanya berperan secara aktif (Partomo, 2009: 12). Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk atau keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggotanya (Widiyanti, 1992:1). Defenisi tersebut mengandung unsur-unsur: a) perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial, b) sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama, c) tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan (Chaniago, 1979:1). Menurut Swasono (1992) Koperasi adalah lembaga ekonomi rakyat yang menggerakkan perekonomian rakyat dalam memacu kesejahteraan sosial masyarakat. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan atas kekeluargaan adalah koperasi. Karena koperasilah yang menyatakan kerjasama antara mereka yang berusaha sebagai

Universitas Sumatera Utara

keluarga. Di sini tidak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja (Hatta, 1954:203). Menurut UU RI No.25 Tahun 1992 Pasal 1 No.1 tentang perkoperasian, menenegaskan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas asas kekeluargaan ( Harsoyo, dkk, 2006: 36). Koperasi menurut Undang-undang koperasi tahun 1967 No.12 tentang Pokok-pokok perkoperasian adalah : Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Anoraga, 2007: 4). Koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis (Baswir, 1997). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa koperasi adalah suatu organisasi yang berbadan hukum terdiri dari anggota-anggota yang mau bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yaitu kesejahteraan masing-masing anggota dan kesejahteraan organisasi.

2.1.2 Landasan dan Asas Koperasi Landasan koperasi Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 (Parmoto, 2009: 14) yaitu:


a. Landasan Idiil Sesuai dengan Bab II UU No.25, landasan idiil organisasi koperasi Indonesia adalah Pancasila.Pancasila

adalah

pandangan

hidup

dan

ideologi

bangsa

Indonesia.

Masing-masing sila menjadi pedoman yang mengarahkan semua tindakan dan organisasi koperasi. b. Landasan Struktural Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (I) menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan perusahaan yang sesuai itu adalah koperasi. Penjelasan pasal 33 menempatkan koperasi dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Kopersi merupakan badan usaha yang memerlukan badan usaha organisasi sebagai sarana mengelola kegiatannya dengan baik. Organisasi yang dimaksud harus sesuai dengan bentuk hukum (legal entity) yang dimilliki oleh badan hukum tersebut. Organisasi koperasi diatur dalam Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang koperasi. Organisasi adalah perangkat atau wadah untuk mengelola suatu usaha menurut sistem tertentu yang disebut manajemen, yang rincian fungsi-fungsinya dijabarkan menjadi uraian tugas-tugas (job description) dalam organisasi yang dikelompokkan sedemikian rupa menjadi bagian-bagian (devision), seksi-seksi dan lain-lain kelompok kerja dengan ditentukan batas-batas pertanggungjawaban masing-masing pimpinan kelompok kerja tersebut. Tata kerja tersebut dilakukan oleh setiap badan usaha, termasuk koperasi. Selain landasan idiil dan landasan struktural, koperasi juga memiliki landasan operasional ( Widiyanti, 1992:43) yaitu: a. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 serta penjelasannya.


Pasal 33 UUD 1945 yaitu: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam ayat ini tercantum demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakat yang lebih diutamakan.Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan perusahaan yang sesuai adalah koperasi. 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jika tidak, produksi bisa jatuh ke tangan pihak yang berkuasa dan rakyat akan ditindas. 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat ini menyatakan pokok-pokok kemakmuran rakyat. b. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN. Garis-garis Besar Haluan Negara menyebutkan bahwa: a) Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus didorong pengembangannya dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi. Koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri yang pertumbuhannya berakar di masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat luas untuk berkoperasi antara lain melalui penyuluhan, pendidikan dan pembinaan pengelolaan koperasi.


b) Gerakan memasyarakatkan koperasi perlu ditingkatkan dan dalam pelaksanaannya didukung oleh pendidikan perkoperasian baik di sekolah-sekolah maupun luar sekolah serta pembinaan koperasi secara profesional. c) Kemampuan koperasi untuk berperan lebih besar di berbagai sektor pertanian, perindustrian, konstruksi, perdagangan, keuangan, angkutan ataupun pariwisata perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu didorong dan dikembangkan kerjasama antar koperasi dengan negara dan pihak swasta. d) Pembinaan koperasi unit desa dan koperasi primer lainnya perlu dilanjutkan sehingga semakin meningkatkan mutu dan kemampuannya. c. Undang-Undang No.2 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Dengan adanya Undang-undang koperasi ini, maka koperasi Indonesia memperoleh kedudukan hukum dan mendapatkan tempat yang wajar sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial sebagai pendemokrasian ekonomi nasional. Koperasi bersama bersama-sama sektor ekonomi swasta dan negara bergerak di segala sektor kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi harus merupakan cerminan dari landasan idiil, landasan struktural dan ketiga landasan operasional di atas. 2.1.3 Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi Tujuan

utama

koperasi

adalah

meningkatkan

taraf

hidup

dan

kesejahteraan

anggota-anggotanya. Pada dasarnya koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan


semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti firma dan perseroan. Koperasi berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota-anggotanya.Usaha koperasi biasanya sesuai dengan kebutuhan anggota-anggotanya (Widiyanti, 1992:3). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, tujuan koperasi Indonesia adalah memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4, fungsi dan peran koperasi adalah mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa (Hans, 1980). 2.1.4 Prinsip-prinsip Koperasi da

Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan UU No. 12 tahun 1967 ( Harsoyo, dkk, 2006: 39): 1. Sifat keanggotaannya terbuka dan sukarela untuk setiap warga Negara Indonesia. 2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi. 3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) diatur menurut jasa masing-masing anggota. 4. Adanya pembatas bunga atas modal. 5. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. 6. Usaha dan ketatalaksanaan bersifat terbuka.


7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai percerminan dari prinsip dasar: percaya pada diri sendiri. Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 (Harsoyo, dkk, 2006: 39), yaitu: 1.Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. 2.Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya

jasa usaha

masing-masing anggota. 4. Pemberian jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar anggota. 2.1.5 Jenis-Jenis Koperasi Berbagai jenis koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi lima golongan yaitu (Anoraga, 2007: 19): 1.Koperasi Konsumsi Koperasi konsumsi ialah koperasi yang anggota-angotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak. Fungsi dari koperasi konsumsi adalah sebagai penyalur


tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari sehingga memperpendek jarak antara produsen dan konsumen, harga barang samapai di tangan konsumen menjadi murah, dan ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat. 2.

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal yang berasal dari simpanan anggota sendiri.Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu, diberikan pinjaman dari anggota yang perlu dibantu. Tujuan koperasi kredit adalah membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan, mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, mendidik anggota hidup hemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka dan menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

3.

Koperasi Produksi Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Contoh: koperasi peternak sapi perah, koperasi tahu tempe, koperasi batik, koperasi pertanian, dll.

4.

Koperasi Jasa Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota dan masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, koperasi perencanaan


dan konstruksi bangunan, koperasi jasa audit, koperasi asuransi Indonesia, koperasi perumahan, dll. 5.

Koperasi Serba Usaha/ Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di pedesaan.Satu unit desa terdiri dari dari beberapa desa dalam satu kecamatan merupakan suatu kesatuan potensi ekonomi.Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini dianjurkan untuk membentuk suatu koperasi unit desa.yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan melaksanakan dan memiliki fungsi yaitu: a. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyedian kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa pada umumnya. b. Penyedian dan penyaluran sarana-sarana produksi, seperti sarana sebelum dan sesudah panen, penyedian dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya sembilan bahan pokok dan jasa-jasa lainnya. c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dari para anggota KUD dan masyarakat desa pada umumnya. d. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan dan sebagainya. e. Dalam melaksanakan tugasnya, KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri. Jenis koperasi berdasarkan jenjang hierarki organisasinya adalah (Pratomo, 2009: 44) :


1. Koperasi primer adalah koperasi yang bertugas meningkatkan kepentingan usaha ekonomi para anggota perorangan, membentuk organisasi koperasi di tingkat regional yang disebut organisasi koperasi sekunder. 2. Koperasi sekunder bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya, yaitu organisasi-organisasi koperasi primer. 3. Koperasi tersier adalah koperasi yang melayani anggotanya di tingkat sekunder yaitu organisasi koperasi sekunder. Koperasi berdasarkan sifatnya oleh Drs. Parjiman Nurzain dan Drs. Djabaruddin Djohan dalam buku Materi pokok perkoperasian dapat dibagi ke dalam dua jenis ( Widiyanti, 1992: 75) yaitu: 1. Koperasi Tunggal Usaha ( Single Purpose) adalah koperasi yang mengusahakan hanya satu macam kegiatan usaha, meskipun kebutuhan para anggota dan kesempatan untuk memperluas usaha ada. Misalnya koperasi kredit atau credit union, di Jerman Barat, Kanada, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan lain-lain koperasi ini sudah sangat maju dan menggunakan sistem komputer, namun tetap setia untuk mengelola hanya satu jenis usaha. Di Indonesia, contoh koperasi ini adalah koperasi batik. 2. Koperasi Serba Usaha (Multi Purpose) adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Biasanya koperasi demikian tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan anggota yang semakin berkembang, ataupun kesempatan usaha yang semakin terbuka. Namun kerumitan mengelola bermacam-macam usaha lebih tinggi dibandingkan


hanya mengelola satu jenis usaha saja.Tingkat resikonya juga lebih tinggi, dan sangat terbatasnya tenaga yang memiliki kemampuan pengelolaan yang tinggi di dalam lingkungan koperasi itu sendiri.Contoh koperasi ini adalah Koperasi Unit Desa atau KUD, Koperasi dilingkungan ABRI, dan Koperasi Pegawai Negeri. Menurut status hukum yang dimilkinya, koperasi dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu ( Anoraga, 2007: 37) : 1. Koperasi berbadan hukum (Koperasi Formal) adalah koperasi yang telah memperoleh badan hukum koperasi dan karenanya dapat melakukan badan hukum koperasi dan melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan seluruh kegiatan usahanya. Misalnya KUD, koperasi di lingkungan Pegawai Negeri, ABRI, dan sebagainya. 2. Lembaga kerjasama masyarakat yang belum atau tidak berbadan hukum yaitu kegiatan kerjasama ekonomi masyarakat karena kesamaan kebutuhan atau kepentingan

ekonomi

di

antara

para

anggotanya.

Kelompok-kelompok

atau

lembaga-lembaga seperti itu bekerja keras atas dasar kesepakatan para anggotanya saja yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis namun belum memilki badan hukum koperasi. 2.1.6

Organisasi Koperasi Organisasi koperasi dibentuk atas kepentingan dan kesepakatan anggota pendirinya dan

memiliki tujuan utama untuk lebih menyejahterakan anggotanya. Menurut Balai Pustaka (1981), persamaan kepentingan serta tujuan dapat mendorong orang-orang untuk merencanakan dan melaksanakan sesuatu acara bersama-sama. Makin banyak persamaan kepentingan, makin besar


pula hasrat untuk berserikat dan rasa setia kawan. Itulah antara lain dasar orang berkumpul dan berserikat di dalam koperasi. Beberapa syarat untuk mendirikan koperasi (Balai Pustaka, 1981:63) yaitu: a.

Orang-orang yang mendirikan koperasi harus memilki kepentingan ekonomi yang sama, misalnya untuk petani sama-sama memerlukan pupuk, alat-alat pertanian, obat-obatan pemberantas hama dan sebagainya, untuk buruh sama-sama memerlukan kebutuhan sehari-hari dan untuk pelajar sama-sama membutuhkan buku ataupun seragam.

b.

Orang- orang tersebut harus memiliki tujuan ekonomi yang sama, misalnya hendak berkerja bersama-sama secara teratur untuk meningkatkan kesejahteraannya dan menjual hasil produksi dengan harga yang lebih layak.

c.

Jumlahnya sekurang-kurangnya 20 orang (Warga Negara Indonesia), jumlah minimum ini untuk mendapatkan pengakuan oleh pemerintah.

d.

Bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, misalnya desa, kecamatan, atau lingkungan pekerjaan tertentu seperti kantor, pabrik dan sekolah. BerdasarkanUndang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan

bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari tiga unsur, yaitu Rapat Anggota, Pengurus,dan Pengawas. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam koperasi, karena koperasi milik anggota. Dalam rapat anggota akan ditentukan anggaran dasar koperasi, yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai koperasi dan kegiatannya. Anggaran dasar tersebut, dalam rapat anggota dan diminta persetujuan anggota yang hadir.Peraturan-peraturan yang ditentukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah lainnya seperti tidak boleh mengganggu ketentraman umum (Widiyanti, 1992:97).


Anggaran dasar merupakan aturan tertulis bagi setiap perkumpulan., Maka baik pengurus maupun anggota suatu perkumpulan diatur oleh anggaran dasarnya. Demikian juga tentang syarat-syarat keanggotaan di dalam koperasi diatur oleh anggaran dasarnya. Dalam anggaran dasar koperasi dimuat juga tentang hak dan kewajiban pengurus, penetapan tahun buku, ketentuan tentang sisa hasil usaha, dan lain sebagainya. Segala langkah usaha koperasi harus selalu berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya (Chaniago, 1979:16). Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 1967, pasal 22 ayat 2 syarat-syarat bagi anggota koperasi untuk dapat dipilih sebagai anggota pengurus koperasi adalah (Kartasapoetra, 1991:17): a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja. b. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar, yang umumnya merupakan syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota pengurus sebelum dimajukan dalam pemilihan, antara lain: •

Percaya pada koperasinya, turut serta dalam permodalan, aktif mengambil bagian dalam usaha koperasi.

•

Bersedia menyediakan waktu untuk rapat-rapat pengurus dan mengambil bagian yang sungguh-sungguh dalam rapat tersebut.

•

Dapat berkerja sama dengan sesama anggota pengurus serta berjiwa terbuka terhadap pendapat orang lain.

•

Senantiasa mempunyai pikiran yang maju untuk mengembangkan gagasan atau ide baru yang dapat membantu keberhasilannya organisasi koperasi.

•

Memiliki kemauan bekerja dan belajar guna menambah keterampilan dalam memimpin koperasi.


•

Tidak mengharapkan perlakuan istimewa terhadap diri sendiri dari sesama anggota pengurus dan anggota koperasi umumnya.

2.1.7

Modal Koperasi Menurut Kartasapoetra(1990), modal koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan para

anggota koperasi sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan koperasinya. Pada berbagai jenis koperasi, pendayagunaan modal dibedakan oleh kebutuhan, manfaat, dan kegunaannya bagi para anggota. Misalnya koperasi yang bergerak di bidang jasa seperti koperasi angkutan, titik berat penggunaan modal yaitu mempertinggi tingkat pelayanan jasa-jasa kepada anggota. Koperasi memang bukanlah perkumpulan modal, kapital atau uang. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup anggota-anggotanya. Modal firma dan perseroan yang terutama adalah berwujud uang dan harta benda, sedangkan modal utama koperasi adalah orang-orang yang bermental dan bertekad kuat untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Sagiman, 1985:8). Modal dalam perkumpulan koperasi didapat dari tiga sumber (Widiyanti, 1992:134) yaitu: •

Dari anggota-anggotanya sendiri yang terdiri dari simpanan-simpanan anggota yaitu dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela berjangka. Simpanan pokok adalah simpanan yang sudah sitentukan dan sama besarnya untuk setiap anggota. Simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu dan kesempatan tertentu. Simpanan sukarela berjangka adalah simpanan yang dilakukan secara sukarela baik jumlahnya maupun jangka waktunya. Karena diketahui jangka waktu pengambilannya, maka simpanan tersebut dapat digunakan juga untuk modal koperasi.


•

Dari Sisa Hasil Usaha koperasi yaitu bagian yang dimasukkan cadangan. Modal dari sisa hasil usaha, diperoleh sebagai berikut: tiap tahun setelah dilakukan perhitungan laba rugi akan diketahui berapa sisa hasil usaha (keuntungan bersih). Menurut anggaran dasar sekurang-kurangnya 25% dari sisa hasil usaha itu harus disisihkan dan dimasukkan ke dalam cadangan.

•

Dari dana luar, misalnya pinjaman. Pinjaman umumnya diperoleh dari bank, tetapi bisa juga dari pihak luar lainnya. Pada dasarnya mencari pinjaman dari luar dijalankan kalau modal sendiri belum mencukupi. Menurut Chaniago (1979) modal koperasi dapat diperoleh dari:

•

Anggota, yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib yang disetor setiap minggu atau bulan, simpananyang memberikan kesempatan kepada anggota yang dapat menyimpan dalam bentuk deposito dan dapat diambil kembali dalam bentuk perjanjian, dan modal yang dibentuk dari cadangan.

2.2

•

Bukan anggota

•

Pemerintah

•

Bank umum, koperasi dan bank-bank lain

•

Hasil usaha Koperasi Sebagai Organisasi Ekonomi Kerakyatan Satu-satunya badan usaha ekonomi rakyat adalah koperasi.Sekelompok rakyat seperti

petani, pegawai negeri, pekerja pabrik, para pengrajin, dapat bersama-sama menjalankan usaha koperasi. Berbagai lapangan usaha dapat dijalankan oleh koperasi.Badan usaha koperasi dapat pula menjalankan usahanya di bidang pertanian, peternakan, kerajinan rakyat dan di bidang lainnya. Jika rakyat kita sudah gemar berkoperasi, maka pasti usaha koperasi dimana-mana


semakin maju. Dimana-mana muncul tokoh-tokoh masyarakat yang ingin mendirikan koperasi. Siapapun yang berminat mendirikan koperasi pasti akan mendapatkan dukungan masyarakat setempat. Rakyat sangat mengharapkan orang-orang yang jujur dan benar-benar ingin membawa usaha bersama, usaha koperasi yang manfaatnya dapat dirasakan bersama (Arifinal, 1984 : 9). Unit usaha berbentuk koperasi diusulkan oleh Hatta sebagai bentuk unit ekonomi rakyat berdasarkan pengamatannya mengenai struktur sosial dan struktur ekonomi yang ada di zaman kolonial Belanda di Indonesia.Hasil pengamatannya kemudian tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.Menurut Hatta, koperasi dan demokrasi bersifat saling menunjang. Koperasi mempertebal rasa tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi dan demokrasi yang berakar baik menyuburkan kehidupan koperasi (Arief, 1998:268). Ekonomi rakyat adalah segala kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya beserta keluarganya. Dalam konteks permasalahan yang lebih sederhana, ekonomi rakyat adalah strategi bertahan hidup (survival) dari rakyat miskin (Rintuh, 2005:-4). Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat.Ekonomi kerakyatan adalah istilah yang relatif baru, yang dipopulerkan untuk menggantikan istilah ekonomi rakyat yang konotasinya dianggap negatif dan bersifat diskriminatif.Negatif karena dilawankan dengan ekonomi konglomerat, dan diskriminatif didesain untuk terang-terangan memihak pada salah satu sektor atau strata ekonomi tertentu yaitu golongan ekonomi lemah atau rakyat kecil (Mubyarto, 2000).


Kekuatan dan daya tahan ekonomi rakyat terletak pada kemampuannya untuk berswadaya, yaitu pada kekuatan modal sendiri.Artinya pengusaha ekonomi rakyat atau ekonomi lemah, tidak membayar bunga modal atau upah buruh yang tinggi kepada pihak ketiga.Usaha ekonomi rakyat umumnya usaha keluarga yang dapat menekan biaya produksi.Apabila usaha ekonomi keluarga harus meminjam modal dari luar keluarga, maka kemampuan membayar bunga modalnya kadang-kadang cukup tinggi mengalahkan usaha-usaha besar. Bagaimanapun ekonomi rakyat adalah organisasi ekonomi bagi orang miskin. Orang miskin tidak akan menetapkan target keuntungan yang ingin dicapai dalam setiap kegiatannya (Rintuh, 2005:81). 2.3 Perbedaan Koperasi dengan Bentuk Perusahaan Lainnya 1. Dilihat dari tujuan pendiriannya. Dalam pendiriannya, koperasi didirikan atas dasar kesamaan nasib dan tujuan.Sedangkan perusahaan lainnya untuk mencari keuntungan sebesarnya. 2. Dilihat dari keanggotaannya. Koperasi beranggotakan orang-orang yang bergabung dengan menyerahkan sumbangan modal dalam bentuk simpanan pokok.Hubungan antara koperasi dengan anggotanya bersifat langsung. 3. Dilihat dari permodalannya. Koperasi melakukan usaha dengan modal awal koperasi yang diperoleh dari simpanan pokok para anggotanya.Sedangkan modal awal perusahaan berasal dari penyertaan pertama yang dilakukan oleh para pemiliknya.Jumlah modal perusahaan telah ditetapkan pada saat awal pendiriannya.


4. Dilihat dari pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak di tangan rapat anggota, dimana anggota mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk mengemukakan pendapat, perumusan kebijakan, yang dilaksanakan oleh pengurus dan harus dipertanggungjawabkan secara periodik. Kekuasaan

tertinggi

pada

perusahaan

ada

ditangan

pemilik

(pemegang

saham).Pemegang saham yang menentukan kebijakan yang dijalankan oleh manajemen perusahaan. 5. Dilihat dari pembagian keuntungan. Koperasi menggunakan istilah SHU.SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu.Jasa anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap pembentukan SHU itu.Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi pembelian anggota kepada koperasi selama periode tertentu. 6. Dilihat dari bunga atas modal. Dalam hal pembatasan bunga modal, koperasi memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam hal penanaman modal, guna meningkatkan produktifitas modal usaha. 7. Dilihat dari manajemen usaha. Manajemen usaha koperasi bersifat lebih terbuka karena semua anggota koperasi akan terlibat secara aktif dalam merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh koperasi. Manajemen perusahaan cenderung bersifat tertutup karena adanya pemisahaan antara pemilik saham dengan manajemen.


8. Dilihat dari orientasi usahanya. Pendirian koperasi berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan anggota. Koperasi bisa melakukan perluasan usahanya ke bidang lain tetapi berkaitan dengan usaha utamanya.

2.4 Penelitian Terdahulu De Aulia Ramadhan (2009) dengan judul “Analisis Strategi Pengembangan KUD (Koperasi Unit Desa) Giri Tani (Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Jawa Barat)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keragaman Koperasi Unit Desa (KUD) Giri Tani Bogor, menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi menjadi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) serta peluang (opportunity) dan ancaman (threats) bagi KUD Giri Tani dan merekomendasikan strategi apa yang harus dilakukan oleh KUD Giri Tani untuk menyelesaikan permasalahan internal dan eksternal organisasi. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah Analisis Matriks IFE-EFE, Matriks IE, Analisis Matriks SWOT dan disusun dalam sebuah Matriks Arsitektur Strategi. Hasil analisis dari matriks IE terungkap dari pencocokan antara nilaitertimbang matriks EFE dan matriks IFE dimana didapat total nilai tertimbangsebesar 3,460 dan 2,948. Dari hasil tersebut menempatkan KUD Giri Tani pada sel IIdalam matriks IE.Strategi terbaik yang dapat diterapkan disebut tumbuh dan bangun(growth and build).Strategi intensive (penetrasi pasar, pengembangan pasar, danpengembangan produk) atau integrative (integrasi ke belakang, ke depan danhorizontal) mungkin paling tepat untuk divisi ini.Hasil analisis menghasilkan beberapa strategi yang mendukung untukpengembangan KUD Giri Tani di masa yang akan datang. Beberapa alternatif strategitersebut antara lain : 1) Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota dan PT.Cimory. 2) Membangun koalisi strategis dengan peternak besar agar mengirimkan kembali susunya melalui KUD. 3) Mengoptimalkan


penggunaan fasilitas produksiyang ada agar susu yang disupply ke PT. Cimory mendapat harga terbaik. 4) Mengadakan pelatihan khusus bagi staff pembukuan secara berkesinambungan. 5) Membuka unit pengolahan susu menjadi susu pasteurisasi atau yoghurt yang secara khusus dipasarkan ke wilayah Cisarua dan sekitarnya. 6) Menjalin hubungan dengan dinas peternakan agar kegiatan penyuluhan kepada peternak anggota KUD Giri Tanilebih diintensifkan. 7) Memanfaatkan nama KUD Giri Tani sebagai jaminan ke pihaklembaga keuangan dengan menampilkan laporan keuangan yang ada. 8) Mengadakan promosi investasi yang menguntungkan kepada para investor tentang prospek usaha beternak sapi perah. 9) Konsolidasi internal pengurus koperasi. Harry Wibowo (2003) dengan judul “Strategi Pengembangan Koperasi Kredit Kodanoa di Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer adalah wawancara langsung dan pemberian kuessioner kepada dewan pimpinan, pengurus dan anggota koperasi kredit kodanoa provinsi DKI Jakarta sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, laporan RAT, dari berbagai instansi dan media yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data yang digunakan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari analisis data disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan uraian. Matriks IFE (Internal Factor Evaluation Matrix) digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan koperasi kredit Kodanoa DKI Jakarta, sedangkan matriks EFE (External factor Evaluation Matrix) digunakan untuk mengevaluasi ancaman dan peluang yang berasal dari lingkungan luar koperasi. Analisis SWOT digunakan untuk memaksimalkan peluang dan kekuatan dan meminimalkan ancaman dan kelemahan. Matriks SWOT digunakan untuk mengembangkan empat alternatif strategi yaitu SO (Strenghts-Opportunities), WO(Weaknesses-opportunities), stategi ST (Strenghts-Threats) dan strategi WT(Weaknesses-Threats). Hasil dari analisis SWOT adalah serangkaian strategi. Strategi


yang terbaik akan dipilih dengan menggunakan tekhnik QSPM (Quantitative Startegic Planning Matrix) yang kemudian akan dikembangkan strategi fungsionalnya. Dari hasil analisis internal diketahui kekuatan yang dimilki koperasi kredit Kodanoa adalah prosedur meminjam yang mudah, murah dan cepat. Hubungan dengan anggota dan calon anggota baik, serta citra dan gengsi koperasi sangat baik. Kelemahannya adalah produk pinjaman dan tabungan belum inovatif, kegiatan promosi minim, penyediaan pinjaman untuk calon anggota ditiadakan, sarana dan prasarana kantor belum lengkap, dan sistem informasi manajemen belum diterapkan. Sedangkan dari hasil analisis eksternal, yang menjadi peluang bagi koperasi kredit adalah turunnya suku bunga, perkembangan teknologi yang mendukung perkembangan usaha, kebutuhan masyarakat pada institusi keuangan yang memberikan syarat pinjaman yang mudah, cepat dan murah, peluang pasar yang masih besar, jumlah angkatan kerja yang besar dan kebijakan pemerintah untuk memajukan koperasi. Faktor-faktor yang menjadi ancaman bagi koperasi kredit Kodanoa adalah kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik dan telepon, banyaknya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), persaingan yang sangat ketat, budaya masyarakat yang semakin konsumtif, kondisi politik dan keamanan yang semakin rawan. Total skor matriks evaluasi eksternal di bawah 2,75 hal ini menunjukkan bahwa koperasi kredit Kodanoa dapat merespon faktor-faktor eksternal yaitu ancaman dan peluang dengan baik. Dari matriks QSPM, menunjukkan total skor paling besar 194. Strategi fungsional yang digunakan oleh Koperasi Kredit Kodanoa adalah mejalankan strategi pengembangan pasar dengan membentuk tim dengan mengkaji kenaikan bungan tabungan agar bisa bersaing dengan para pesaing-pesaingnya, meninjau kerjasama dengan bank-bank besar dalam proses pemberian kredit untuk usaha kecil menengah, penambahan cabang baru didahului oleh observasi dan survey yang mendalam terhadap lokasinya, menentukan tujuan promosi dan memilih saluran promosi.


2.5 Kerangka Konseptual Strategi Pengembangan Koperasi

Matriks EFE (Eksternal Factors Evaluation) Matriks IFE (Internal Factors Evaluation)

Analisis SWOT

Kesimpulan

Gambar 2.5.1

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dilihat bahwa strategi pengembangan koperasi dianalisis berdasarkan dua manajemen strategis yaitu matriks IFE (Internal Factors


Evaluation) dan matriks EFE ( Eksternal Factors Evaluation). IFE digunakan untuk melihat faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari dalam koperasi.Langkah yang dilakukan pertama untuk melihat IFE adalah melihat kekuatan dan kelemahan koperasi secara spesifik, lalu memberikan penilaan/bobot pada setiap faktor. Demikian juga dengan matriks EFE, adalah menentukan faktor- faktor peluang dan ancaman yang berasal dari luar koperasi dan memberikan bobot ataupun penilaian terhadap setiap faktor yang ditentukan.Analisis SWOT (Strenghts, Weakneses, Opportunity and Threats) digunakan untuk memadukan strategi SO, strategi WO, strategi WT, dan strategi ST. Sehingga dengan analisis SWOT, akan diketahui strategi alternatif yang akan dijalankan oleh koperasi. 2.6 Hipotesis Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa faktor internal dari koperasi di Siantar Timur perlu dibenahi untuk menyaingi pihak swasta maupun BUMN (faktor eksternal). Pertumbuhan kuantitas koperasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan akan tetapi tidak diikuti dengan pematangan kualitas.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Koperasi berasal dari kata cooperation yang artinya kerja sama. Koperasi secara

Recommend Documents