BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT, JAMINAN, DAN KOPERASI
2.1
Tinjauan Umum Tentang Kredit
2.1.1
Pengertian kredit dan kredit macet Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang
dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang, yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dalam perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.23 Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, memberi definisi kredit sebagai berikut : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”. Pengertian kredit menurut para ahli :
Savelberg menyatakan bahwa kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, kredit
23
Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 72
21
22
diartikan pula sebagai jaminan dimana sesorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.
M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomi sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.
Selanjutnya Achmad Anwari, memberikan arti kredit sebagai berikut: kredit adalah suatu prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).24 Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat
dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua satu) bulan atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadian /BUPLN atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit, dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum / atau tidak seluruhnya merupakan kredit macet.25 2.1.2
Unsur-unsur kredit Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh
kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tertinggi.
24
Achmad Anwari, 1980, Praktek Perbankan di Indonesia (kredit investasi), Balai Aksara, Jakarta, h. 14 25 HR. Daeng Naja, op.cit, h. 329
23
Karena itu dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur kredit, yaitu : 1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimana yang akan datang. 2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. 3. Degree of risk, yaitu adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit dikemudian hari. 4. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa, atau uang.26 2.1.3
Jenis-jenis kredit Secara umum ada 2 (dua) jenis kredit yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan
penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya. Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa: 1. Kredit produktif
26
Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, Hukum Perjanjian Kredit, Laksbang Grafika, Yogyakarta, h. 182
24
Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang atau jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Untuk kredit jenis ini terdiri dari : -
Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.
-
Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan utuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa sebagai usaha yang bersangkutan.
-
Kredit likuiditas yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membatu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditasnya. Misalnya kredit likuditas dari bank Indonesia yang diberikan untuk bank-bank yang memiliki likuditas dibawah bentuk uang.27
2. Kredit konsumtif Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya. Sedangkan jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa: 1. Kredit jangka pendek Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu satu (1) tahun. 2. Kredit jangka menengah
27
Rahmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 61
25
Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari satu (1) tahun tetapi tidak lebih dari tiga (3) tahun.
3. Kredit jangka panjang Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga (3) tahun.28 2.1.4
Fungsi kredit Dalam manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini
kredit dalam perekonomian dan perdagangan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut : 1. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang Dengan adanya kredit dapat meningakatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. 2. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. 3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang
28
H.R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandug, h. 126
26
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Kredit salah satu alat stabilitas ekonomi Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. 5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya terbatas. 6. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional Semakin banyaknya kredit disalurkan maka semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. 7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.29 2.2
Tinjauan Umum Tentang Jaminan
2.2.1
Pengertian jaminan Istilah jaminan itu berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”
sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut Pasal 2 ayat (1)
29
Murdansyah Sinangun, 2000, Manajemen Dana Bank, Edisi II, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 211
27
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit menjelaskan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Pengertian jaminan menurut para ahli : 1. Menurut M. Bahasan jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang-piutang dalam masyarakat.30 2. Menurut Mariam Darus Badrulzalman jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dengan dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.31 3. Sedangkan menurut Sutarno menyebutkan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.32 2.2.2
Jenis-jenis jaminan Pada dasarnya jenis-jenis jaminan kredit terdiri dari 2 (dua) yaitu : jaminan
perorangan dan jaminan kebendaan. 1. Jaminan perorangan
30
M. Bahasan, op. cit, h. 148 Frieda Husni Hasbulah, op. cit, h. 6 32 Sutarno, 2003, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Jakarta, h. 142 31
28
Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian. Jaminan
perorangan
adalah
jaminan
berupa
pernyataan
kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan ingkar janji (wanprestasi). Menurut Djuhaendah Hasan dengan adanya jaminan perorangan, kreditur akan merasa lebih aman dari pada tidak ada jaminan sama sekali, karena dengan adanya jaminan perorangan kreditur dapat menagih tidak hanya kepada debitur, tetapi juga pada pihak ketiga yang menjamin yang kadang-kadang terdiri dari beberapa orang.33 2. Jaminan kebendaan Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur ingkar janji. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak benda, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik dari si debitur maupun pihak ketiga, guna
33
H.R. Daeng Naja, op. cit, h 210
29
menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi). Menurut sifatnya, jaminan kebendaan ini terbagi 2 (dua), yaitu: a. Jaminan dengan benda berwujud (materiel) b. Jaminan dengan benda tidak berwujud (imateriel) Benda berwujud dapat berupa benda/barang bergerak dan atau benda/barang tidak bergerak. Sedangkan benda/barang tak berwujud yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih debitur terhadap pihak ketiga. Barang bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh bank dapat berupa kendaraan bermotor, logam mulia, stok banrang, dan sebagainya yang dapat dinilai, baik secara kuantitatif maupun kulitatif. Sedangkan barang yang tidak bergerak yang lazim diterima sebagai jaminan kredit oleh bank dapat berupa tanah, bagunan, dan lain-lain termasuk mesin-mesin pabrik yang melekat dengan tanah.34 2.2.3
Fungsi jaminan Fungsi jaminan adalah kepastian hukum pelunasan hutang dalam
perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi suatu perjanjian dengan mengadakan perjanjian peminjam melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia.
34
H.R. Daeng Naja, op. cit, h. 214
30
Fungsi jaminan dalam pemberian kredit menurut Thomas Suyatno adalah a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelubasan dengan barang-barang jaminan (agunan) tersebut, bila mana nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. b. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usaha atau proyeknnya, sehingga kemungkinan untuk meniggalkan usaha dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya. c. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.35 2.3
Tinjauan Umum Tentang Koperasi
2.3.1
Pengertian dan dasar hukum koperasi Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu
cooperatives merupakan gabungan dua kata co dan operation. Dalam bahasa
35
Thomas Suyatno, op.cit, h. 16
31
belanda disebut cooperatie, yang arinya adalah kerja bersaama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.36 Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
1992
tentang
Perkoperasian
memberikan definisi “koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yaang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Adapun pengertian koperasi menurut para ahli : 1. Soeriaatmaja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. 2. Wirjono Prodjodikoro dalam Bukunya Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongaan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja. 36
Andjar PachtaW., Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, 2005, Hukum Koperasi Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 15
32
3. Mohammad Hatta dalam Bukunya The Cooperative Movement in Indonesia, mengemukaan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolongmenolong.37 4. Arifin Chaniago dalam bukunya yang berjudul Koperasi Indonesia, mendefinisikan
Koperasi
sebagai
suatu
perkumpulan
yang
beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.38 5. Henry
Campbell
Blacks,
dalam
Black’s
Law
Dictionary
mendefinisikan cooperative sebagai a cooperative or association organized for purpose of rendering economic services, whitout gain to itself, to shareholders or members who own and control its. Type of business that is owned bay its member-customers.39 Yang artinya Koperasi atau asosiasi yang terorganisir untuk tujuan memberikan layanan ekonomi, tanpa keuntungan untuk dirinya sendiri, untuk pemegang saham atau pemilik dan pengawas. Jenis bisnis ini dimiliki oleh para anggotanya.
37
Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, Hukum Koperasi Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13 38 Arifin Chaniago, 2001, Koperasi Indonesia, Angkasa, Bandung, (selanjutnya disebut Arifin Chaniago I), h. 1 39 Black’s Law Dictionary, 2004, Eight Edition, West Publishing Co., h. 15
33
Dari berbagai definisi dan pengertian koperasi, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkandung, tetapi pada pokoknya sama, yaitu : 1. Merupakan perkumplan orang, bukan semata perkumpulan modal; 2. Adanya kesamaan baik dalam tujuan, kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi, yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi; 3. Merupakan usaha yang bersifat sosial, tetapi tetap bermotif ekonomi; 4. Bukan bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan anggota; 5. Diurus bersama, dengan semangat kebersamaan dan gotong royong; 6. Netral; 7. Demokratis; 8. Menghindari persaingan antar anggota; 9. Merupakan suatu sistem (terintegrasi dan terorganisasi); 10. Sukarela; 11. Mandiri dengan kepercayaan diri; 12. Keuntungan dan manfaat sama, proporsional dengan jasa yang diberikan.40 Dalam pelaksanaan koperasi, perlu adanya dasar hukum untuk mengaturnya. Disamping untuk pengaturan ekonomi yang stabil juga untuk kegiatan ekonommi yang tertib. Dasar hukum Koperasi Indonesia adalah Undang-
40
Andjar PachtaW., Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, op.cit, h. 20
34
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2.3.2
Tujuan koperasi Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu
merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan. Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tujuan koperasi indonesia adalah “memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Tujuan koperasi secara umum dapat dibagi dua, yiatu tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Tujuan koperasi secara ekonomi adalah sama halnya dengan tujuan badan-badan usaha lainnya, yaitu untuk mencari keuntungan yang sebesarbesarnya. Sedangkan tujuan koperasi secara sosial adalah lebih kepada hubungan antar anggota koperasi dimana berkaitan dengan tujuan ekonomi koperasi untuk mencari keuntungan, keuntungan tersebut digunakannya untuk mensejahterakan kehidupan anggotanya41 2.3.3
41
Jenis-jenis koperasi
Sutantya Rahardja Handhikusuma, op.cit, h. 40
35
jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya, koperasi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis koperasi yang dibedakan berdasarkan kegiatan usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaanya. Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usahanya adalah sebagai berikut : a. Koperasi konsumsi Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang antara lain berupa: bahan makanan, pakaian, alat tulis atau peralatan rumah tangga. b. Koperasi produksi Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama - sama. c. Koperasi simpan pinjam Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. d. Koperasi serba usaha Koperasi serba usaha adalah koperasi yang terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, dan melayani simpan pinjam. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaanny adalah sebagai berikut :
36
a. Koperasi primer Koperasi primer dibentuk oleh sekurang - kurangnya 20 (dua puluh) orang. Lingkup kerja koperasi primer berada pada lingkungan suatu pekerjaan, satu kelurahan, atau satu desa. b. Koperasi sekunder Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi (gabungan koperasi atau induk koperasi). 42
42
Adjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, op.cit, h. 26
