BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM JAMINAN

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM JAMINAN

A.

Pengertian Hukum Jaminan Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan

- jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Menurut J.Satrio hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. 22 Hemat Salim berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah - kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. 23 Dari dua pendapat perumusan pengertian hukum jaminan di atas yang intinya pengertian hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu dengan suatu jaminan, bahwa dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi hutang saja melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima hutang atau hukum jaminan tidak hanya mengatur hak - hak kreditur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan hutang utang tertentu namun sama - sama mengatur hak - hak 22

J. Satrio,Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia,(Bandung:Citra Aditya Bakti,2002), hal.3. 23 Hemat Salim,Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004),hal 6.

15 Universitas Sumatera Utara

16

kreditur dan hak - hak debitur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu tersebut. Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan hukum jaminan adalah hukum mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda - benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga - lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu lama dan bunga yang relatif rendah. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan ini merupakan suatu konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan jaminan. Berdasarkan pengertian di atas, unsur - unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan ialah sebagai berikut : 1. Adanya kaidah hukum Kaidah hukum dalam bidang hukum jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis adalah kaidah - kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang - undangan, traktat, yurispundensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak tertulis adalah kaidah - kaidah

Universitas Sumatera Utara

17

hukum jaminan yang bertumbuh, hidup dan berkembang didalam masyarakat. 2. Adanya pemberian jaminan dan penerima jaminan Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Pemberian jaminan dapat juga dikatakan orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit. Orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas kredit disebut sebagai debitur. Penerimaan jaminan adalah orang atau badan hukum yang meneriman barang jaminan dari pemberi jaminan atau dari debitur. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit. Lembaga yang memberikan fasilitas kredit tersebut dapat berupa lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. 3. Adanya jaminan Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada pihak kreditur adalah jaminan materil yang merupakan jaminan berupa hak – hak kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. 4. Adanya fasilitas kredit Pembebanan jaminan yang dilakukan pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau dari lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit ini merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan. Maksud dari kata berdasarkan kepercayaan disini adalah bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup mengembalikan pokok pinjaman dan membayar bunga serta biaya yang dikeluarkan untuk


18

memelihara obyek gadai atau benda jaminan. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya. 24 Menurut Rahmadi Usman unsur - unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan ada sebagai berikut : 1.

Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumberkan kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang – undangan. Sedangkan ketentuan hukum jaminan tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang terpelihara didalam masyarakat.

2.

Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur). Pemberi jaminan disebut sebagai debitur yaitu pihak yang berhutang dalam suatu hubungan utang piutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai jaminan kepada penerima jaminan (kreditur). Dalam hal ini yang dapat bertindak sebagai pemberi jaminan bisa orang atau badan hukum yang akan mendapatkan fasilitas kredit tertentu atau pemilik benda yang menjadi objek jaminan utang tertentu. Adapun penerima jaminan disebut sebagai kreditur yaitu pihak yang berpiutang dalam suatu utang piutang tertentu, yang menerima penyerahan suatu kebendaan tertentu sebagai jaminan dari pemberi jaminan. Dalam hal ini yang dapat menjadi penerima

24

Hermat Salim,Op Cit, hal 7.


19

jaminan bisa orang perseorangan atau badan hukum. Sama halnya badan hukum yang dimaksud disini ialah bank atau lembaga keuangan nonbank. 3.

Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Karena hutang yang dijamin itu berupa uang maka jaminan disini harusdapat dinilai dengan uang.

4.

Pemberi jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang tertentu yang artinya pembebanan kebndaan jaminan dilakukan dengan maksud untuk mendapat hutang, pinjaman atau kredit yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada

seseorang

atau

badan

hukum

berdasarkan

kepercayaaan.

Pembebanan kebendaan jaminan dimaksudkan untuk menjamin pelunasan hutang tertentu terhadap kreditur bila debitur mengalami wanprestasi. 25

B. Pengertian Jaminan Dan Jenis - Jenis Jaminan 1.

Pengertian Jaminan Di

dalam

seminar

Badan

Pembina

Hukum

Nasional

yang

diselenggarakan di Yogyakarta dari tanggal 20 Juli sampai dengan 30 Juli 1997 disimpulkan jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu hukum jaminan berhubungan erat dengan hukum benda. Jaminan didalam defenisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono dan Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur

25

Rahmadi Usman,Op Cit, hal 2.


20

untuk menibulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. 26 Defenisi jaminan yang dipaparkan diatas adalah : a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kreditur (bank). b. Perwujudan jaminan ini dapat dinilai dengan uang. c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur. 2.

Jenis – Jenis Jaminan

1. Menurut terjadinya yaitu jaminan terdiri atas : a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang – undang yaitu jaminan yang diberikan oleh undang – undang kepada kreditur yang berwujud semua harta kekayaan milik debitur. b. Jaminan yang lahir karena perjanjian yaitu jaminan khusus yang merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik debitur juga dapat berwujud seseorang. Jaminan ini lahir atas kesepakatan para pihak bukan dikarenakan undang – undang. 27 2. Menurut objeknya bahwa jaminan terdiri atas : a. Jaminan umum yang merupakan jaminan yang diberikan oleh Undang – undang kepada kreditur yang berwujud semua harta kekayaan milik debitur. Menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang – undang Hukum Perdata menentukan bahwa segala harta kekayaan milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada baik yang berwujud benda

26

M. Bahsan,Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,(Jakarta:Rejeki Agung,2002),hal 50. 27 http://tedykizz.blogspot.com/2010/03/jaminan-yang-bersifat-umum-dan-khusus.html. diunduh tanggal 1 Maret 2016


21

bergerak maupun benda tetap akan menjadi jaminan untuk segala hutang – hutangnya dari para kreditur – krediturnya. Hasil dari penjualan harta benda tersebut menjadi pelunasan hutang debitur kepada kreditur sebanding dengan piutang yang diberikan kecuali ada alasan untuk lebih didahulukan pelunasannya. b. Jaminan khusus yang merupakan jaminan dengan harta kekayaan milik debitur juga dapat berwujud seseorang. Jadi jaminan khusus ini wujudnya adalah seorang pihak ketiga, yang disebut jaminan orang (borgtocht). Pelaksanaan jaminan perorangan ini adalah bilamana pihak debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada pihak kreditur, maka pihak ketiga yang dijadikan jaminan yang akan melaksanakan pembayaran kepada kreditur. Timbulnya jaminan yang bersifat khusus ini tidak dijamin dengan undang – undang

melainkan lahir karena

diperjanjikan antara pihak kreditur dan pihak debitur. 28

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku diluar negeri. Dalam Pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan”. 29 Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu : 1. Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan kebendaan ;dan 2. Jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan perorangan.

28

http://tedykizz.blogspot.com/2010/03/jaminan-yang-bersifat-umum-dan-khusus.html. diunduh tanggal 1 Maret 2016. 29 Pasal 24 Undang - undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan.


22

Jaminan kebendaan memiliki ciri –ciri “kebendaan” yang maksudnya memberikan hak mendahului di atas benda – benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda – benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. 30 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan pengertian jaminan materiil dan jaminan kebendaan, bahwa jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri – ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil adalah jaminan yang langsung menimbulkan hubungan langsung pada orang tertentu. 31 Dari uraian diatas, maka dapat dikemukakan unsur – unsur yang tercantum pada jaminan materiil yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Hak mutlak atas suatu benda; Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu; Dapat dipertahankan terhadap siapapun; Selalu mengikuti bendanya; Dapat dialihkan kepada pihak lain. Menurut Soebekti jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara

seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang (debitur). Pihak ketiga bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) si berhutang tersebut. Menurut Soebekti juga, bahwa maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si berhutang, 30 31

Hemat Salim,Op Cit, hal 23. Sri Soedewi Majchoen Sofwan,Op Cit, hal 46.


23

yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) dapat disita dan dilelang menurut ketentuan perihal perlaksanaan eksekusi putusan pengadilan. 32 Unsur jaminan imateriil (perorangan),yaitu : 1.

Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;

2.

Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan

3.

Tehadap harta kekayaan debitur umumnya. 33 Jaminan materiil (kebendaan) terdiri atas :

1.

Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2.

Hipotek, adalah menurut Pasal 1162 KUHPerdata bahwa Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda – benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. 34 Hipotek ini diatur dalam Bab 21 Buku II Kitab Undang

- Undang

Hukum Perdata. 3.

Credietverband, adalah hak kebendaan atas benda – benda untuk menuntut suatu perikatan, dengan adanya credietverband ini memberi kesempatan kepada golongan pribumi yang membutuhkan sejumlah uang untuk meminjam dari lembaga – lembaga kredit, yang diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190; 32

http://izrajingasaeani.blogspot.com/2013/02/jenis-jaminan.html. diunduh 3 Maret 2016. Hemat Salim,Op Cit.hal 24 34 Pasal 1162 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 33


24

4.

Hak tanggungan, adalah hak atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut

Hak Tanggungan,

adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria. 35 5.

Jaminan fidusia, Hak jaminan atas suatu benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana jaminan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. 36

1.

Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;

2.

Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng; dan

3.

Perjanjian garansi. Di luar negeri, jaminan terdiri atas 2 yaitu :

1.

Jaminan dengan menguasai bendanya (possessory security); dan

2.

Jaminan tanpa menguasai bendanya. 37 Jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu jaminan di mana

benda yang dijaminkan berada pada kreditur.

35

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Hak Tanggungan N0. 4 Tahun 1996 http://pujiirahayuu.blogspot.com/2011/pengertian-fidusia.html. diunduh tanggal 4 Maret 2016. 37 Sri Soedewi Majchoen Sofwan, Op Cit, hal 25. 36


25

Jaminan ini terdiri atas : 1.

Pledge or pawn adalah benda yang dijadikan jaminan berada pada kekuasaan si penerima gadai;

2.

Lien adalah hak untuk menguasai bendanya sampai hutang yang berkaitan dengan benda tersebut dibayar lunas.

3.

Mortgage with possession adalah pembebanan jaminan (hipotek) atas benda bergerak.

4.

Conditional sale (pembelian bersyarat) adalah perjanjian jual beli dengan syarat bahwa pemindahan hak atas barang terjadi setelah syarat dipenuhi, misalnya jika harga dibayar lunas.

5.

Credit sale adalah jual beli di mana peralihan hak telah terjadi pada saat penyerahan meskipub harga belum dibayar lunas. 38 Jaminan dengan menguasai bendanya adalah suatu jaminan yang di mana

benda yang menjadi jaminan tidak dikuasai penerima jaminan. Yang termasuk jaminan ini adalah; 1.

Mortgage adalah pembebanan atas benda tak bergerak atau sama dengan hipotek;

2.

Fiduciary adalah perpindahan hak milik atas kepercayaan yang dipakai jaminan hutang;

3.

Leasing adalah suatu perjanjian di mana si peminjam menyewa barang modal untuk usaha tertentu dan jaminan angsuran tertentu. 39

38 39

Hemat Salim,Op Cit, hal 26. Ibid, hal 27.


26

Penggolongan ini dimaksudkan untuk mempermudah pihak debitur untuk membebani hak – hak yang akan digunakan dalam pemasangan jaminan,apakah yang bersangkutan menggunakan hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotek untuk mendapatkan fasilitas kredit pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. 40 C.

Ketentuan – Ketentuan Dasar Hukum Jaminan Ketentuan yang secara Khusus atau ketentuan yang berkaitan dengan

jaminan dapat ditemukan dalam : 1.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam Buku II KUHPerdata,

bahwa didalam Buku II KUHPerdata diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak – hak kebendaan baik yang memberikan jaminan. Ketentuan dalam pasal – pasal Buku II KUHPerdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari title kesembilan belas sampai title dua puluh satu Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Dalam pasal – pasal KUHPerdata tersebut diatur mengenai piutang – piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek. 41 Secara rinci materi kandungan ketentuan – ketentuan hukum jaminan yang termuat dalam Buku II KUHPerdata tersebut sebagai berikut : a.

Bab XIX: Tentang piutang – piutang yang diistimewakan (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149); bagian kesatu tentang piutang – piutang yang diistimewakan pada umumnya (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138); 40 41

Ibid, hal 28. Rachmadi Usman,Op Cit, hal 4.


27

bagian kedua tentang hak – hak istimewa yang mengenai benda – benda tertentu (Pasal 1139 sampai dengan Pasal 1148); bagian ketiga tentang hak – hak istimewa atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya (Pasal 1149); b.

Bab XX: Tentang gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, Pasal 1161 dihapuskan);

c.

Bab XXI: Tentang hipotek (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232); bagian kesatu tentang ketentuan – ketentuan umum (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178); bagian kedua tentang pembukuan – pembukuan hipotek serta bentuk caranya pembukuan (Pasal 1179 sampai dengan Pasal 1194); bagian ketiga tentang pencoretan pembukuan (Pasal 1195 sampai dengan Pasal 1197); bagian keempat tentang akibat – akibat hipotek terhadap orang ketiga yang menguasai benda yang dibebani (Pasal 1209 sampai dengan pasal 1220); bagian keenam tentang pegawai – pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek, tanggung jawab pegawai – pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek dan hal diketahuinya register – register oleh masyarakat (Pasal 1221 sampai dengan Pasal 1232). 42

Keluarnya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Beserta Benda - Benda yang berkaitan dengan tanah, maka pembebanan hipotek atas hak atas tanah beserta benda - benda yang berkaitan dengan tanah tidak lagi menggunakan lembaga dan ketentuan hipotek

42

Hemat Salim, Op Cit, hal 5.


28

sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata. Sementara itu pembebanan hipotek atas benda - benda yang berkaitan dengan tanah tidak bergerak lainnya selain hak atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah, hipotek kapal laut misalnya, tetap menggunakan lembaga dan ketentuan - ketentuan hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata. 43 Selain mengatur jaminan hak bendaan, dalam KUHPerdata juga mengatur mengenai jaminan hak perseorangan yaitu penanggungan utang dan perikatan tanggung menanggung. Jaminan hak perseorangan ini tidak diatur dalam buku II KUHPerdata, melainkan diatur dalam buku III KUHPerdata yaitupada title ketujuh belas dengan judul penanggungan utang yang dimulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. 44 Secara rinci ketentuan – ketentuan hukum, jaminan yang termuat dalam buku III KUHPerdata sebagai berikut Bab ketujuh belas tentang penanggungan utang: bagian kesatu tentang sifat penanggungan (Pasal 1829 sampai dengan Pasal 1830), bagian kedua tentang akibat – akibat penanggungan antara debitur dan penanggung hutang (Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1838, bagian ketiga tentang akibat – akibat penanggung antara para penanggung hutang sendiri (Pasal 1839 sampai dengan Pasal 1844), bagian keempat tentang hapusnya penanggungan hutang (Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850). 45 Selain itu dalam buku III KUHPerdata juga diatur mengenai jaminan hak perseorangan yaitu : 43

Ibid, hal 16. Rachmadi Usman, Op Cit, hal 5. 45 Ibid, hal 6. 44


29

1.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata a. Perjanjian tanggung – menanggung (perikatan tanggungan renteng) sebagaimana diatur dalam title kesatu bagian kedelapan dari Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295. b. Perjanjian

garansi

sebagaimana

diatur

dalam

Pasal

1316

KUHPerdata. 2.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Pasal - pasal yang berkaitan dengan jaminan adalah pasal – pasal yang

berkaitan dengan hipotek kapal laut. Pasal – pasal yang mengatur hipotek kapal laut adalah Pasal 314 sampai dengan pasal 316 KUHDagang. 46 3.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Ketentuan - ketentuan yang berkaitan dengan jaminan adalah Pasal 51

dan Pasal 57 Undang - undang Pokok Agraria. Pasal 51 UUPA berbunyi “ Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, Pasal 33, dan Pasal 39 diatur dengan undang - undang “. Sedangkan dalam Pasal 57 UUPA berbunyi “Selama undang undang mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia dan credietverband tersebut dalam Staatsblad 1908 nomor 542 sebagaimana telah diatur dengan Staatblad 1937 nomor 190, sepanjang hal - hal yang belum ada ketentuannya dalam atau berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960.

46

Hemat Salim,Op Cit, hal 16.


30

4.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - Benda yang berkaitan dengan Tanah. Setelah 30 tahun sejak mulai berlakunya Undang - Undang Nomor 5

Tahun 1960, baru terbentuk undang - undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda - benda yang berkaitan dengan tanah. Pada penjelasan Pasal 29 Undang - undang Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan dengan berlakunya undang - undang ini, ketentuan mengenai credietverband seluruhnya tidak perlu lagi. Sedangkan ketentuan mengenai hypoteek yang tidak berlaku lagi hanya yang menyangkut pembebasan hypoteek atas hak atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah. 47 5.

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia Untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan

fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bersangkutan, oleh pemerintah disusun suatu peraturan mengenai fidusia dalam suatu undang – undang. 48 Maka dengan adanya Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan fidusia dan menampung kebutuhan hukum bagi dunia usaha terhadap pendanaan pembangunan ekonomi yang sebagian besar diperolehnya melalui kegiatan

47

Pasal 29 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 48 Rachmadi Usman,Op Cit. Hal 13.


31

pinjam meminjam atau kredit. Sehingga diperlukan peraturan yang jelas, lengkap mengatur fidusia. 49 D.

ASAS - ASAS HUKUM JAMINAN Asas - asas yang terdapat dalam hukum jaminan ialah :

1.

Asas publicitet Asas ini adalah semua hak baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek

harus didaftarkan. Pendaftaran ini dimaksudkan supaya pihak ketiga dapat mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten / kota, pendaftaran fidusia pada kantor departemen kehakiman dan hak asasi manusia, sedangkan pendaftaran hipotek kapal laut dilakukan di depan pejabat pendaftar yaitu syahbandar. Syahbandar ialah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinnya ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 2.

Asas specialitet Yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat

dibebankan atas barang – barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

49

Ibid, hal 14.


32

3.

Asas tidak dapat dibagi – bagi Yaitu asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat

dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian atau benda yang dijadikan jaminan harus menjadi suatu kesatuan dalam menjamin hutang. 4.

Asas inbezittstelling Yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai

(pemegang jaminan). 5.

Asas horizontal Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat

dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi tanahnya milik orang lain, berdasarkan hak pakai dapat dijadikan jaminan. 50 Menurut Mariam Darus Badrulzaman asas – asas hukum jaminan meliputi asas filosofis, asas konstitusional, asas politis, dan asas operasional yang bersifat umum. Asas operasional dibagi menjadi asas sistem tertutup, asas absolut, asas mengikuti benda, asas publisitas, asas spesialitet, asas totalitas, asas asessi perlekatan, asas konsistensi, asas pemisahan horizontal, dan asas perlindungan hukum. Asas - asas hukum jaminan menurut Mariam Darus Badrulzaman tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang lengkap, maka Hemat Salim

50

Hemat Salim,Op Cit, hal 10.


33

menjelaskan dan mengartikan asas – asas hukum jaminan yang berkaitan dengan asas filosofis, asas konstitusional, asas politis, dan operasional yaitu: 1.

Asas filosofis Adalah asas dimana semua peraturan perundang – undangan yang

berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila. 2.

Asas konstitusional Adalah asas dimana semua peraturan perundang – undangan dibuat dan

disahkan oleh pembentukan undang – undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945. Apabila undang – undang yang dibuat dan disahkan tersebut bertentangan dengan konstitusi makan undang – undang tersebut harus dicabut. 3.

Asas politis Adalah asas di mana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan

peraturan perundang - undangan didasarkan pada TAP MPR. 4.

Asas operasional yang bersifat umum Adalah asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan

jaminan. 51

51

Hemat Salim, Op Cit, hal 11.


BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM JAMINAN

Recommend Documents