BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KREDIT

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KREDIT

A. Pengertian Kredit Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah salah satu

bentuk dari

pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan taraf hidup yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya peningkatan kegiatan usaha diberbagai sektor baik pertanian, peterrnakan dan perindustrian.

Dalam menghadapi perkembangan

perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi termasuk perbankan. 17 Pengertian bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 terdapat pada Pasal 1 butir 2 yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakatdalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 18 Berkaitan dengan pelaksanaan nasional tersebut dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan ditentukan bahwa “ Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas

17

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 40 18 Ibid, hal. 8

Universitas Sumatera Utara

nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 19Maka dengan demikian jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga lembaga perbankan harus mampu berperan sebagai agent of development dalam upaya mencapai tujuan nasional itu. 20 Bank telah membuktikan ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan negara dan turut dalam mensejahterakan warga negaranya dengan menyediakan kredit. 21 Bank dan kredit merupakan dua faktor yang saling berkaitan. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. 22 Besar kecilnya bunga kredit tergantung pada besar kecilnya simpanan, keuntungan konvensional usaha bank diperoleh dari selisih bunga kredit yang diterima dari debitur dengan bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan. 23 Ruang lingkup kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan managemen pengkreditan, kebijakan pengkreditan, dokumentasi dan administrasi

19

Ibid, hal. 41 Ibid 21 Sutarno, Op. Cit, hal. 1 22 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 365 23 Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 59 20


kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. 24 Perbankan merupakan salah satu sumber dana yang salah satunya berbentuk pengkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau meningkatkan produksi guna meningkatkan dan memperluas kegiatan usaha. 25 Secara etimologi, istilah kredit berasal dari bahasa latin Credere yang berarti kepercayaan. 26 Dengan demikian maka hubungan yang terjalin dalam kegiatan pengkreditan diantara para pihak sepenuhnya harus juga didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi dan kontra prestasinya. 27 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. 28 Didalam Hukum Perdata terdapat beberapa pengertian mengenai kredit menurut para ahli diantaranya : 29 1. Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain: a. Sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain. b. Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. 2. Levy merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut: 24

Ibid Sutarno, Loc Cit 26 Hermansyah, Op. Cit, hal. 57 27 Muhammad Djumhana, Loc. Cit 28 Hermansyah, Loc.Cit 29 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Medan, 1978, hal. 21 25


“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari” 3. M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah: “Suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu” Dalam Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan bahwa Kredit adalah: 30 “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Undang-undang perbankan yang telah mengalami perubahan menggunakan duaistilah yang berbeda namun mengandung makna yang sama untuk kredit. 31 Dalam UU No. 10 Tahun 2008 istilah kredit disebutkan pada Pasal 1 angka 11 dan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah disebutkan pada Pasal 1 angka 12 pada UU No. 7 Tahun 1992 yang menyebutkan : 32

30

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 11 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 236 32 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 12 31


“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka watu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Penggunaan istilah yang berbeda ini tergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional menggunakan istilah kredit sedangkan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan syariah menggunakan istilah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 33 Dari kedua rumusan istilah kredit ini, maka perbedaannya terletak pada bentuk kontra prestasi yang akan diberikan nasabah peminjam dana (debitor) kepada bank (kreditor) atas pemberian kredit, pada bank konvensional kontra prestasinya berupa bunga sedangkan bank syariah kontra prestasinya adalah imbalan atau bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama. 34 Dengan demikian, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam meminjam (uang) yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak lain yang dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga,

33 34

Rachmadi Usman, Loc Cit. Ibid, hal. 237


imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasanya. 35 Momentum yuridis yang melatarbelakangi hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur adalah asas konsesualisme yang tercermin pada Pasal 1320 angka 1 KUHPerdata yaitu kata sepakat dijadikan salah satu syarat subjektif untuk melahirkan perjanjian, dengan mana uang atau yang dipersamakan dengan itu merupakan objek perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1320 angka 4 jo Pasal 1337 KUHPerdata. 36 B. Unsur-Unsur Kredit Berdasarkan pengertiannya, maka dapat dikatakan bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor yang timbul karena terpenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor. 37 Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 11 UU Nomor 10 Tahun 1998, maka unsur unsur kredit dapat dijelaskan sebagai berikut: 38 1. Penyediaan uang sebagai hutang oleh pihak bank 2. Tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang sebagai pembiayaan 3. Kewajiban pihak peminjam (debitur) melunasi hutangnya menurut jangka waktu, disertai pembayaran bunga

35

Ibid Muhammad Djumhada, Op.Cit, hal. 14-15 37 Hermansyah , Op. Cit, hal. 58 38 Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Op.Cit, hal. 58 36


4. Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam uang antara bank dan peminjam (debitur) dengan persyaratan yang disepakati bersama.

Secara konseptual maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsep kredit terkandung unsur-unsur esensial, diantaranya: 39 1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 2.

Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian kredit dan pelunasannya pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. Jangka waktu terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana

3. Prestasi atau objek kredit, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana berupa uang dan bunga atau imbalan. 4. Degree of Risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.

Semakin lama kredit

diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan untuk menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan. 39

Hermasyah, Loc Cit


Kredit adalah sebuah kepercayaan sehingga kepercayaan dijadikan unsur yang paling esensial di dalam kredit. 40 Dasar dari suatu kepercayaan adalah keyakinan dan keyakinan adalah sesuatu yang menyentuh pada nurani yang berkembang bersama berbagai faktor yang mengelilinginya, termasuk interpretasi atau keadaan tertentu yang dipengaruhi oleh empiri dan pengalaman hidup sehingga dapat dikatakan bahwa keyakinan tidak terjadi dengan sendirinya melainkan proses analisis dari fakta dan data yang dikumpulkan dan diinterpretasikan serta dikonklusikan dalam suatu kesimpulan yang utuh. Hal ini dipertegas dalam UU Perbankan Pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas I’tikad kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.” 41 Untuk memperoleh keyakinan yang dimaksud maka bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap hal-hal berikut yang disebut dengan 5C yaitu: 42 1. Karakter (Character) Karakter (Character) mencakup keinginan calon debitur untuk memenuhi janji atau melunasi kewajiban sesuai jadwal, dalam kondisi baik dan buruk. Watak adalah pribadi, kelakuan, sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai dari debitur yang dapat dilihat dari Track Record yaitu sejarah hidup dan curriculum vitae dari debitur.

40

Try Widiyono, Op. Cit, hal. 3 Ibid 42 Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, Uang Perbankan dan Ekonomi Moneter, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2004, hal. 193 41


Unsur karakter mencakup kemampuan membayar ( ability to pay) dan keinginan membayar (willingness to pay) 2. Kapasitas (Capacity) Kapasitas berkaitan dengan

kemampuan debitur untuk melunasi kredit

sesuai jadwal. Penilaian kemampuan pelunasan berdasarkan analisis, antara lain mengenai kondisi keuangan yang bersangkutan, untuk meyakini tentang jumlah fasilitas yang dibutuhkan. 3. Modal (Capital) Penilaian atas modal yang dimiliki calon debitur ingin melihat kekuatan permodalan, juga komitmen dalam usaha. Semakin besar modal yang dimiliki semakin besar kemampuan dan komitmen dalam menjalankan usaha. Modal yang dinilai adalah modal netto, yaitu total asset atau modal yang dimiliki dikurangi dengan total kewajiban. 4. Jaminan (Collateral) Jaminan (Collateral) sangat dibutuhkan oleh bank untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian, bila terjadi hal-hal buruk dari usaha yang dikelola nasabah. Penilaian jaminan bukan hanya dari nilai finansilanya saja, tetapi juga kualitas asset yang dimiliki calon debitur 5. Kondisi (Condition) Kondisi ekonomi adalah lingkungan eksternal perusahaan yang diperkirakan mempunyai pengaruuh besar tehadap keberhasilan usaha. Dalam praktik, kondisi ekonomi yang paling banyak dipertimbangkan adalah kondisi ekonomi makro, baik perekonomian domestik maupun dunia.


C. Tujuan dan Manfaat Kredit Kredit pada awal perkembangannya bertujuan untuk merangsang para pihak untuk saling menolong untuk pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari, pihak yang mendapat kredit

harus dapat

menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya atau mendapatan pemenuhan atas kebutuhannya, adapun bagi pihak yang member kredit secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan. 43 Suatu kredit mencapai fungsinya apabila dapat membawa pengaruh bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat kepada tahapan yang lebih baik. Pengaruh tersebut berupa kemajuan yang digambarkan dengan adanya peningkatan keuntungan serta adanya peningkatan kesejahteraan, masyarakat dan negara juga mengalami penambahan dari penerimaan pajak juga kemampuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro. 44 Dalam membahas tujuan kredit maka akan selalu berkaitan dengan falsafah negara yang dianut sebuah negara. 45 Maka dengan demikian, secara umum tujuan dari kredit diantaranya adalah: 1. Mencari Keuntungan Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan yang terjelma dalam bentuk bunga yang oleh bank dianggap sebagai balas jasa dan

43

Muhammad Djumhana, Op.Cit, hal. 372 Ibid 45 Drs. Thomas Suyatno, Dasar-dasar Pengkreditan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal. 14 44


biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. 46 2. Membantu Usaha Nasabah Untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. 47 3. Membantu Pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, berarti adanya tambahan dana untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor ril. Keuntungan bagi pemerintah dengan adanya penyebaran kredit didunia perbankan adalah: 48 a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank b. Membuka kesempatan kerja dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa d. Meningkatkan devisa negara

Setelah mengetahui apa tujuan dari kredit, lebih lanjut akan dijabarkan mengenai manfaat atau fungsi dari pemberian kredit. Kredit sebagai kegiatan utama perbankan tentunya memiliki manfaat yang mempunyai pengaruh sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya bidang ekonomi. Adapun manfaat atau fungsi

46

Ibid, hal. 15 Menara Ilmu, Prinsip dan Tujuan Kredit, http://menarailmuku.blogspot.com/2013/06/prinsip-dan-tujuan-kredit.html, terakhir di akses 25 Maret 2014, jam 23.48. 48 Ibid 47


kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan diantaranya adalah sebagai berikut: 49 1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang Para pemilik uang dapat secara langsung meminjamkan kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan usahanya atau para pemilik uang dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan yang kemudian akan dijadikan sebagai pinjaman kepada perusahaanperusahaan untuk meningkatkan usahanya. 2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel sehingga apabila pembayaranpembayaran itu dilakukan dengan cek, giro bilyet dan wesel maka akan meningkatkan peredaran uang giral. Selain itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat meningkatkan peredaran uang kartal. 3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang Dengan mendapat kredit para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang disuatu tempat dan menjualnya ditempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. 4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain: 49

Drs. Thomas Suyatno, Op.Cit, hal. 16


a. Pengendalian inflasi b. Peningkatan ekspor c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan yang kualitatif dan kuantitatif 5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha yang kadang kala dibatasi dengan keterbatasan modal. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan pengusaha dibidang permodalan tersebut. 6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan Dengan bantuan kredit bank para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru yang akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut.Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja maka pemerataan pendapatan akan meningkat juga. 7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional Bank-bank besar diluar negeri yang mempunyai jaringan usaha memberikan bantuan dalam bentuk kredit baik langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan didalam negeri. Bantuan dalam bentuk kredit ini dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan.

D. Bentuk-bentuk Kredit yang diKenal di Indonesia Pada umumnya bentuk kredit perbankan terdiri dari beberapa jenis apabila dilihat dari berbagai kriteria tertentu. Bentuk-bentuk kredit yang ada sekarang tidak


bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Bentuk-bentuk kredit perbankan dapat dibedakan dengan mengacu kepada beberapa kriteria tertentu. Pengelompokkan kredit berdasarkan kriteria tidaklah merupakan sesuatu yang kaku, pengelompokkan hanya bertujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan karena pada dasarnya kredit itu mempunyai kesamaan yang asasi. 50 Bentuk-bentuk kredit yang dikenal di Indonesia didasarkan atas beberapa kriteria diantaranya adalah: 51 1. Bentuk Kredit menurut Kelembagaan Kredit menurut kelembagaannya dibagi kedalam beberapa jenis kredit yang diantaranya adalah: a. Kredit perbankan yang diberikan oleh Bank Milik Negara atau Bank Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau konsumsi. Kredit ini diberikan untuk ikut membantu membiayai kebutuhan permodalan atau bagi individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa b. Kredit Likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank sentral kepada bankbank yang beroperasi di Indonesia yang kemudian digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan pengkreditannya. c. Kredit Langsung, Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program), misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka melaksanakan program pengadaan pangan.

50 51

Muhammad Djumhada, Op. Cit, hal. 373 Muhammad Djumhada, Ibid, hal. 374


d. Kredit (pinjaman antarbank), kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana. Peminjaman seperti ini adalah sarana yang paling mudah untuk dilakukan bagi bank yang memerlukan tambahan dana. Pelaksanaannya dapat menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, promes atau sarana lainnya. 2. Bentuk Kredit menurut Jangka Waktu a. Kredit Jangka Pendek (short term loan) yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening Koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel, dapat juga berbentuk kredit modal kerja yaitu kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek. b. Kredit Jangka Menengah (medium term loan) yaitu kredit berjangka waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menegah. c. Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit 3. Bentuk Kredit Menurut Penggunaannya a. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai kepelruan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari b. Kredit Produktif, baik kredit investasi ataupun kredit eksploitasi. Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin. Jangka waktunya dapat berjangka waktu menengah atau berjangka waktu panjang. Di Indonesia kredit investasi mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1969, bersamaan dengan


dimulainya Repelita I sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan pemerintah. 4. Bentuk kredit menurut Aktivitas Perputaran Usaha a. Kredit Kecil, yaitu kredit yang dibeirkan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/4/KEP/DIR tentang Pemberian Usaha Kecil (4 April 1997), yang dimaksud Kredit Usaha Kecil (KUK) yaitu kredit investasi atau kredit modal kerja yang diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai usaha produktif. b. Kredit Menengah yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil. c. Kredit Besar, Kredit besar pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam pelaksanaannya pemberian kredit yang besar ini bank melihat resiko yang besar pula, biasanya memberikan 5. Bentuk Kredit menurut Jaminannya a. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif

dan ditujukan pada

nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya b. Kredit dengan Jaminan (secured loan), kredit ini diberikan kepada debitur selain didasarkan pada adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan misalnya tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.


BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KREDIT

Recommend Documents