BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI INTERVENSI

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI INTERVENSI

A. Intervensi Sebagai Bagian Dari Hukum Internasional Bangsa-bangsa di dunia ini sering berusaha untuk menyelaraskan pandanganpandangan mereka satu sama lain.Usaha untuk menjelaskan ditandai dengan saling tercapainya kompromi antara berbagai kepentingan yang dimulai oleh bangsa-bangsa di dunia ini, dengan kata lain mereka berusaha sejauh mungkin menhindari friksi atau pergeseran antara kekuatan yang mereka miliki.Namun upaya manusia disatu pihak tidak selamanya menemui jalan seperti apa yang mereka inginkan,bahkan terdapat perbedaan pandangan dan sikap yang menurut masing-masing pihak dirasakan cukup fundamental sehinggat tidak pernah tercapai adanya persesuaian.Pada akhirnya terjadilah pertentangan dalam skala yang tinggi dan berakhir dengan konflik. Salah satu cara yang dapat dilakukan agar suatu Negara memenuhi kehendak Negara lain adalah dengan mengadakan campur tangan dalam urusan internal suatu Negara, 16misalnya keberadaan suatu Negara terancam dengan adanya masalah yang timbul di dalam Negara tersebut, sedang penyelesaian masalahnya dianggap tidak dapat diterima dan berbeda penanganannya oleh pihak lain sehingga terdapat perbedaan sikap dan pandangan.Akibatnya akan dilakukan penyelesaian yang subjektif(menurut kebenaran sendiri) yaitu dengan campur tangan atau intervensi tersebut agar diakui 16

Parry and Grant, Encyclopaedic Dictionary of International Law, Oceana Publication, Inc., New York 1986, hlm. 190-191

Universitas Sumatera Utara

kehendaknya dan sekaligus menanamkan pengaruhnya dari Negara yang melakukan campur tangan tersebut.Pada akhirnya intervensi tersebut dapat dilaksanakan dengan kekerasan,yang sudah jelas dapat menimbulkan peperangan yang berlarut-larut sertan mengorbankan banyak biaya dan kerugian lainnya. Intervensi merupakan salah satu bentuk turut campur dalam urusan Negara lain yang bersifat diktatorial, mempunyai fungsi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional. Dikatakan salah satunya karena hukum internasional mengenal beberapa cara penyelesaian persengketaan internasional secara paksa, yaitu: 17 1. Restorsion (pembalasan setimpal) , 2. Reprisal (pembalasan setimpal) , 3. Pasific blockade (blokade damai) , 4. Intervensi.

Intervensi dapat diartikan sebagai turut campurnya sebuah Negara dalam urusan dalam negeri Negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan, sedangkan intervensi kemanusiaan diartikan sebagai intervensi yang dilakukakan oleh komunitas internasional untuk mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam sebuah Negara, walaupun tindakan tersebut melanggar kedaulatan Negara tersebut. 18 Selain itu, DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. Memberi pengertian intervensi sebagai berikut: “Dalam hukum internasional intervention tidak berarti luas sebagai segala bentuk campur tangan Negara asing dalam urusan satu negara, melainkan berarti sempit, yaitu

17

Dr. Ali Sastroamidjojo, SH., Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Batara, Jakarta 1971, hal.108

18

Bryan A. Garner ed., Black’s Law Dictionary , Seventh Edition, Book 1, West Group, ST. Paul, Minn, 1999, hlm. 826.


suatu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (force) atau dengan ancaman melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi.” 19

Sementara itu Oppenheim Lauterpacht mengatakan bahwa intervensi sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut. 20 Menurut J.G. Starke, ada tiga tipologi dalam melihat sebuah intervensi Negara terhadap Negara lain, yaitu: 1. Intervensi Internal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah Negara dalam urusan dalam negeri Negara lain. 2. Intervensi Eksternal, yaitu intervensi yang dilakukan sebuah Negara dalam urusan luar negeri sebuah Negara dengan Negara lain. Contoh: keterlibatan Italia dalam mendukung Jerman pada Perang Dunia Kedua. 3. Intervensi Punitive, yaitu intervensi sebuah Negara terhadap Negara lain sebagai balasan atas kerugian yang diderita oleh Negara tersebut. 21 Intervensi menimbulkan perdebatan karena berhadapan langsung dengan prinsipprinsip umum dalam hukum internasional, yaitu Prinsip Kedaulatan Negara dan Prinsip non-intervensi. 22

Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. , Azaz-azaz Hukum Publik Internasional, PT. Pembimbing Masa, Jakarta 1967, hal.149-150 20 Huala Adolf, Aspek-Aspek negara dalam hukum internasional, cet ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 31. 19

21 22

J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1988, hal.136-137 Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (4) Piagam PBB


Dengan melihat pembahasan diatas, terlihat bahwa pengaturan mengenai penyelesaian masalah atau persengketaan internasional dengan jalan turut campurnya Negara lain yang bukan salah satu pihak yang bersengketa, telah mempunyai aturanaturan yang menjadi bagian dari hukum internasional. B. Intervensi yang Diperbolehkan dan Tidak Diperbolehkan Suatu sengketa internasional dapat menjadi suatu akibat atau menimbulkan akibat lain terhadap Negara lain. Dari pihak lain ini, biasanya menimbulkan reaksi yang dapat merupakan usaha menyelesaikan permasalahan secara damai atau merupakan suatu tindakan unilateral yang bersifat kekerasan. Intervensi bersangkut-paut dan selalu dan selalu menyinggung kepada kedaulatan suatu Negara. Bila campur tangan itu hanya sekedar sugesti diplomatik, hal ini bukanlah suatu masalah atau belum dianggap suatu pelanggaran terhadap kedaulatan suatu Negara. Intervensi harus sampai pada tingkat dimana kedaulatan suatu Negara dalam pelaksanaannya diambil alih oleh Negara. Ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional, namun di sisi lain hukum internasional memberikan membolehkan tindakan tersebut dengan syarat bahwa timbulnya suatu keadaan atau hal tertentu yang merupakan ancaman bahaya bagi perdamaian dan keamanan dunia dan juga merupakan pelanggaran bagi hukum internasional dan memungkinkan untuk timbulnya perang. Hal ini seperti diungkapkan oleh Dr. Ali Sastroamijojo, SH, yaitu: “Intervensi itu meskipun bisa dijalankan sewaktu-waktu dalam taraf perkembangan persengketaan antar Negara, tetapi lazimnya dijalankan pada saat kalau antara pihak yang bersengketa akan meletus peperangan. Jadi bila demikian,


intervensi dalam hal ini bermaksud untuk mencegah meletusnya peperangan, artinya tidak untuk memihak salah satu dari pihak yang bersengketa.” 23 Suatu tindakan intervensi yang diperbolehkan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu intervensi yang berdasarkan suatu hak dan tindakan lain yang walaupun tidak berdasarkan suatu hak namun diizinkan oleh hukum internasional. Seperti yang dikatakan oleh L. Oppenheim, yaitu: “That intervention, as a rule, forbidden by international law, which protect the international personality of the state, there is no doubt, on the other hand, there is just a little doubt, that this rule has exception, for there are intervention which take place by right, and there are other which, although they do not take place by right, are nevertheless permited by international law.” 24 Sarjana lain berpendapat bahwa intervensi bukanlah hak dari suatu Negara, melainkan sanksi dari hak-hak yang dimiliki oleh Negara-negara. 25Jadi dapat dikatakan bahwa intervensi merupakan suatu law enforcement yang dalam hal-hal tertentu pelaksanaannya diberikan kepada Negara tertentu. Terlepas dari apakah suatu intervensi merupakan suatu hak atau merupakan suatu delegasi wewenang dari hukum internasional, suatu Negara dapat melakukan tindakan intervensi dengan beberapa alasan. J.G Starke beranggapan bahwa tindakan intervensi Negara atas kedaulatan Negara lain belum tentu merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Ia berpendapat bahwa terdapat kasus-kasus tertentu dimana tindakan intervensi dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Adapun tindakan intervensi tersebut adalah: 26 1. Intervensi kolektif yang ditentukan dalam Piagam PBB.

23

Ali Sastroamidjoyo, op.cit hal.191

24

Oppenheim Lauterpacht,”International Law and Treaties”, Longmans, London 1952 hal.137 J.L Brierly, Hukum Bangsa-Bangsa, Bhratara, Jakarta 1963, hal.292 26 J.G Starke, Op.cit hal.137 25


2. Untuk melindungi hak dan kepentingan, serta keselamatan warga negaranya di Negara lain. 3. Pembelaan diri. Jika intervensi dibutuhkan segera setelah adanya sebuah serangan bersenjata (armed attack). Syarat-syarat pembelaan diri adalah: langsung (instant), situasi yang mendukung (overwhelming situation), tidak ada cara lain (leaving no means), tidak ada waktu untuk menimbang (no moment of deliberation). 27 Syaratsyarat ini diadopsi dari kasus kapal Caroline. 4. Berhubungan dengan Negara protektorat atas dominionnya. 5. Jika Negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat atas hukum internasional. Pelaksanaan dari intervensi yang disebutkan di atas, disamping tidak menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik, juga harus mendapat izin atau tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB. Maka untuk ini suatu intervensi harus mendapat izin dari PBB melalui Dewan Keamanan. Izin ini berbentuk rekomendasi yang berisikan pertimbanganpertimbangan terhadap keadaan yang menjadi alasan tindakan intervensi dan apakah intervensi itu diperlukan terhadap keadaan-keadaan tersebut. 28

27

Diadopsi dari kasus kapal Caroline (1837) yaitu kasus dimana Inggris membakar kapal pemberontak Kanada yang sedang berlayar di wilayah perairan Amerika Serikat. Sumber: avalon.law.yale.edu, diakses tanggal 14 November 2011. 28 Bab VII Piagam PBB, Pasal 39, 41, dan 51


Intervensi kemanusiaan mendapatkan legitimasinya menurut para pendukungnya berdasarkan penafsiran atas Pasal 2 (4) Piagam PBB. 29 Pasal 2 (4) bukanlah sebuah larangan yang absolut, melainkan sebuah batasan agar sebuah intervensi tidak melanggar kesatuan wilayah (territorial integrity), kebebasan politik ( political independence) dan tidak bertentangan dengan tujuan PBB (in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations). Menurut hasil penelitian D’Amato, kesatuan wilayah dimaksudkan jika sebuah Negara kehilangan wilayahnya secara permanen sedangkan dalam intervensi kemanusian, pihak yang melakukan intervensi tidak mengambil wilayah Negara lain secara permanen, tindakan tersebut hanya untuk memulihkan hak asasi manusia. 30 Intervensi kemanusiaan tidak melanggar kebebasan politik sebuah Negara. Tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hak asasi manusia pada suatu Negara. Setiap Negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan politik. Berdasarkan asumsi ini intervensi kemanusiaan tidak melanggar Piagam PBB. Pasal 51 Piagam PBB juga mengatur salah satu bentuk intervensi. Dimana intervensi ini dilakukan atas nama PBB atau secara kolektif dengan tujuan self defence terhadap suatu keadaan yang timbul yang membahayakan perdamaian atau merusak perdamaian atau merupakan suatu agresi. Jadi dapat disimpulkan bahwa di bawah naungang PBB, suatu intervensi dengan tujuan pembelaan diri terhadap suatu serangan

29

Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Second Edition, Cambridge University Press, Australia, 1994, hlm. 89. 30 Anthony D’Amato, There is no Norm of Intervention or Non Intervention in International Law, International Legal Theory, ASIL, 2001, hlm.20.


yang membahayakan perdamaian atau merusak perdamaian atau merupakan suatu agresi dan ini adalah salah satu manifestasi dari tujuan utama PBB. Bentuk lain dari suatu intervensi yang diperbolehkan adalah blokade dalam waktu damai. Intervensi ini dijalankan oleh suatu Negara untuk memaksa Negara lain menepati kewajibannya menurut perjanjian yang dibuat dengan Negara yang menjalankan intervensi. 31 Blokade dalam waktu damai sekiranya hanya dapat dijalankan menurut hukum internasional, apabila penyelesaian sengketa dengan jalan perundingan telah dilakukan tetapi menemui jalan buntu. Suatu intervensi haruslah bersifat memaksa atau dengan kekerasan. Sifat inilah yang membedakan lembaga intervensi dengan tindakan campur tangan lainnya. Intervensi dijalankan secara lebih aktif terhadap urusan dalam dan luar negeri suatu Negara, dan intervensi dapat begitu luas sehingga mencakup tindakan-tindakan militer. Suatu tindakan intervensi yang tidak diperbolehkan dengan alasan apapun dan sesungguhnya tidak ada alasan apapun yang dapat dibuat sebagai pembenaran yaitu suatu intervensi yang nyata-nyata akan menimbulkan atau akan lebih membuat suatu keadaan menjadi lebih memburuk. Tindakan intervensi ini bukanlah untuk memberi jalan keluar menuju suatu perdamaian. J.G. Starke mengatakan intervensi ini dengan istilah subversive intervention dan yang dimaksud dengan intervensi ini adalah:

31

“Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai”,dimuat di www.hukumit.blogspot.com, diakses tanggal 14 November 2011.


“Yang mengacu kepada propaganda atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh suatu Negara dengan tujuan untuk mendorong terjadinya revolusi atau perang saudara di Negara lain.” 32 Larangan seperti ini juga ditemukan dalam kompromi antara berbagai kepentingan yang dimulai oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Dengan kata lain mereka berusaha sejauh mungkin menghindari friksi atau pergesekan antar kekuatan yang mereka miliki. Penggunaan paksaan ekonomi atau tekanan psikologi tidak dapat dijadikan rujukan, namun penggunaan paksaan tersebut tetap dilarang dalam Pasal 39. 33Jessup menyatakan bahwa pelarangan kekerasan bersenjata (use of force)

yang dinyatakan

dalam Pasal 2 (4) tidaklah absolute, jika penggunaan kekerasan tersebut tidak mengancam kesatuan wilayah atau kebebasan politik dari suatu Negara. Syarat tersebut dapat menghindari dari batasan yang digunakan dalam kalimat pertama pasal tersebut. Selanjutnya harus dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar tujuan dari PBB. 34Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Higgins, kekerasan bersenjata (use of force) yang dilarang menurut hukum internasional adalah ketika keinginan Negara untuk bermusuhan ditambah dengan aktifitas militer.35 Menurutnya setiap negara bisa menggunakan kekerasan bersenjata (use of force) untuk menyelamatkan asset nasionalnya dalam kerangka pertahanan diri (self defence) jika kerugian yang dihadapi tampak nyata (imminent), namun hal tersebut dapat dilakukan 32

J.G. Starke, Op.cit hal.137

33

Goodrich dan Hambro, Charter of The United Nations Commentary and Documents, World Peace Foundation Boston, 1949, hlm. 110-121. 34

Philip C. Jessup, A Modern Law of Nation –An Introduction-, The MacMillan Company, New York, 1951, hlm. 172-173 35 Rosalyn Higgins, Problem and Process International Law and How We use it, Oxford University Press, England 1994, hlm. 246


jika Negara yang berdaulat tidak mampu melindungi kepentingan Negara lain. Hal ini terpenuhi dalam kasus Entebbe. 36

C.

Sebab-Sebab Suatu Negara Melakukan Intervensi Tindakan Negara-negara dalam melakukan intervensi kemanusiaan sering didasari alasan bahwa telah terjadi tragedy kemanusiaan yang luar biasa sehingga dapat mengancam kedamaian dan keamanan internasional yang merupakan tujuan dari dibentuknya PBB. 37Atas dasar itulah mengapa beberapa Negara mengartikan ahwa intervensi yang mereka lakukan tidak melanggar ketentuan hukum internasional. Perkembangan dalam hukum internasional juga telah mengindikasikan bahwa hak asasi manusia merupakan salah satu isu penting dan universal sehingga perlindungan terhadap hak-hak tersebut harus diutamakan dalam hubungan antar Negara. Indikasinya dapat terlihat dengan lahirnya Universal Declaratioan of Human Rights (1948), International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966. Pada awal penerimaan dan pemberlakuan hak asasi manusia, tiap-tiap Negara memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang cukup besar adalah mengenai universalitas hak asasi manusia itu sendiri. Namun, dalam Deklarasi Wina 1993, tiap-tiap Negara telah berkomitmen bahwa setiap hak asasi manusia itu bersifat universal

36

“Intelijen Israel Diduga Otak Pembajakan di Uganda”sumber: antaranews.com, diakses pada tanggal 14 November 2011 37 Piagam PBB, Pasal 1 ayat 1


(universal),

tidak

dapat

dipisahkan

(indivisible),

saling

ketergantungan

(interdependence), dan saling terkait (interrelated). 38 Komitmen masyarakat internasional atas perlindungan hak asasi manusia dewasa ini dapat dikatakn sudah melampaui batas territorial (wilayah). Argumen tersebut sangat jelas jika dilihat dari sejarah peradaban manusia dan hubungan antar Negara. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Negara terhadap penduduknya telah memberikan pelajaran berharga bahwa kewenangan Negara atas penduduknya harus dibatasi. Pembatasan tersebut tidak dilihat sebagai pemangkasan kedaulatan Negara, namun merupakan sebuah tindakan pencegahan agar Negara tidak dapat bertindak sesuka hatinya. Kelanjutan pembatasan wewenang itu di lain pihak akan menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat internasional untuk meningkatkan kerjasamanya dalam hal perlindungan dan penghormatan atas nama kemanusiaan. Bila suatu intervensi itu dilakukan dengan tujuan lain yang dilarang oleh hukum internasional, maka motivasi Negara yang melakukan intervensi diukur dari sudut kepentingan Negara yang mengintervensi. 39Suatu Negara akan memandang secara sepihak, apakah salah satu kepentingan dari negaranya akan terganggu dengan adanya kerusuhan dalam satu Negara atau antara dua Negara. Maka untuk membela kepentingan itu suatu Negara akan turut campur dan bentuk dari turut campur itu mungkin akan lebih bergantung pada kemauan dari Negara yang mengintervensi. Jadi jelaslah alasan-alasan

38

Deklarasi Wina, 1993, Pasal 5

39

Kepentingan ini dapat mencakup banyak hal, misalnya: kepentingan ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, dan mungkin paduan dari kepentingan-kepentingan tersebut.


untuk tindakan intervensi dalam dunia internasional hanya digerakkan

oleh

pertimbangan-pertimbangan sepihak dari Negara yang bersangkutan. Dengan asumsi tersebut, maka penerapan doktrin intervensi kemanusiaan dalam hukum internasional menjadi sangat penting. Terutama jika dilihat bahwa peristiwaperistiwa di dunia saat ini cukup banyak memperlihatkan bahwa pelanggaran atas hak asasi manusia dalam yurisdiksi domestik kerap terjadi.

D.

Beberapa Praktik Intervensi Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional Praktek negara dalam melakukan intervensi dapat ditemukan pada intervensi

Amerika Serikat terhadap Vietnam yang terjadi pada tahun 1965-1966. Intervensi ini dilakukan karena adanya permintaan dari pemerintah Vietnam Selatan. Pada awalnya pihak Amerika Serikat hanya mengirimkan penasihat militer, namun kemudian diikuti dengan pengiriman beberapa bataliyon dan divisi angkatan bersenjata. Pengiriman ini adalah untuk memberantas dan menindas NLF (National Front for the Liberation of South Vietnam) yang berada di wilayah Vietnam Utara. 40 Pada tahun 1991, pasukan koalisi Amerika Serikat, Inggris dan Perancis melakukan intervensi terhadap Irak. Koalisi tersebut menyambut Resolusi Dewan Keamanan PBB 688 yang mengutuk tindakan pemerintahan Irak kepada suku Kurdi. Dalam resolusi tersebut dewan keamanan tidak menyebutkan sebuah tindakan bersenjata 40

Earl L. Tilford, Setup: What the Air Force did in Vietnam and Why. Maxwell Air Force Base AL: Air University Press1991, hal.89


kolektif maupun intervensi menggunakan kekerasan senjata. Namun, beberapa bulan kemudian tiga negara tersebut melakukan operasi Safe Hands di Irak Utara dengan alasan kemanusiaan. Sekjen PBB, Perez de Cuellar, menyebutkan bahwa operasi tersebut dapat melanggar kedaulatan Irak, apabila tidak ada izin dari pemerintahan Irak atau otorisasi dari dewan keamanan. 41 Namun, Sekjen PBB juga mengungkapkan pentingnya tindakan atas dasar tujuan moral dan kemanusiaan. Untuk melegalisasi tindakan koalisi tersebut, akhirnya, Irak memberikan izinnya kepada PBB untuk mengirim bantuan kemanusiaan di Irak Utara. Kasus tersebut dapat dijadikan contoh intervensi kemanusiaan. Seperti apa yang dikatakan pemerintah Inggris, bahwa intervensi yang dilakukan di Irak Utara memang pada kenyataannya tidak diberikan mandat oleh PBB. Namun, PBB bertindak di Irak Utara berdasarkan prinsip intervensi kemanusiaan yang diatur dalam hukum kebiasaan internasional. 42 Praktek intervensi kemanusiaan yang terjadi di Irak juga terjadi di Yugoslavia dan Somalia pada tahun 1992. Meskipun, dewan keamanan mempunyai legitimasi untuk menggunakan kekuatan bersenjata berdasarkan bab VII Piagam PBB, namun yang terjadi adalah bahwa negara atau sekelompok negara melakukan sebuah intervensi dengan alasan kemanusiaan dan kemudian di legitimasi oleh resolusi dewan keamanan. Untuk menganalisa intervensi kemanusiaan tersebut, menurut Dinstein harus dilihat beberapa keadaan yang merupakan sebuah pengecualian; Pertama, kekuatan pasukan koalisi bertindak pada saat tindakan permusuhan telah diberhentikan sementara melalui gencatan 41

Michael Byers, War Law: Understanding International Law and Armed Conflict. Douglas & McIntyre 2005 hal.41 42 Eric Adjei, The Legalitiy of Humanitarian Intervention, Tesis, University of Georgia, 2005, hlm. 58


senjata. Kedua, resolusi dewan keamanan mendasari putusannya bahwa tindakan yang terjadi merupakan sebuah ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional. 43

43

Yoram Dinstein, Op.Cit, hlm. 89


BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI INTERVENSI

Recommend Documents