BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ASURANSI DAN ASURANSI KREDIT

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ASURANSI DAN ASURANSI KREDIT A. Pengertian dan Persyaratan Perjanjian Asuransi 1.

Pengertian Asuransi Banyak definisi yang telah diberikan terhadap istilah asuransi, dimana secara

sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam memandang asuransi, dimana sesuai dengan uraian di atas bahwa asuransi dapat dipandang dari beberapa sudut. Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia : “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. 15 Berdasarkan definisi asuransi di atas, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu : a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur. b. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu. c. Suatu peristiwa (accident) yang tak terntentu (tidak diketahui sebelumnya). d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu. Menurut Mehr dan Cammack : “Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung”.16 15

Pengertian asuransi. http://khairat.wordpress.com/2012/05/17/pengertian-asuransi/, diakses pada tanggal 10 Mei 2012. 16 Pengertian Asuransi. http://khairat.wordpress.com/2012/05/17/pengertian-asuransi/ diakses pada tanggal 10 Mei 2012

14 Universitas Sumatera Utara

Definisi asuransi menurut C. Arthur William Jr dan Richard M. Heins, yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu : “Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung bilamana persetujuan dua orang atau lebih atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial”. Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas kiranya mengenai definisi asuransi yang dapat mencakup semua sudut pandang antara lain adalah sebagai suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara manggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua pihak dalam gabungan itu. 17 Pengertian asuransi menurut undang undang tentang usaha perasuransian (UU Republik Indonesia No. 2/1992) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pengertian asuransi menurut Herman Darmawi asuransi merupakan suatu kontrak atau perjanjian pertanggungan resiko antar tertanggung dengan penanggung. Penanggung akan berjanji membayar kerugian yang disebabkan resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu dengan relatif kecil. 18 17

Pengertian Asuransi. http://www.blackdeviant.web.id/2011/08/pengertian-asuransi.html diakses pada tanggal 10 Mei 2012 18 Herman Darwani, 2004, Manajemen Asuransi, Jakarta : PT. Bumi Aksara, hal. 2

Universitas Sumatera Utara

2.

Persyaratan Perjanjian Asuransi Perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping

ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Syarat-syarat suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan klausa yang halal sedangkan syarat yang diatur dalam Pasal 251 KUHD. a.

Kesepakatan Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi : 1) benda yang menjadi objek asuransi 2) pengalihan resiko dan pembayaran premi 3) enevemen dan ganti kerugian 4) syarat-syarat khusus asuransi 5) dibuat secara tertulis yang disebut polis Pengadaan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. 19 Penggunaan jasa perantara memang dibolehkan menurut undang-undang. Dalam Pasal 260 KUHD ditentukan, apabila asuransi diadakan dengan perantaraan seorang makelar maka polis yang sudah ditandatangani harus diserahkan dalam 19

Ibid


waktu 8 (delapan) hari setelah perjanjian dibuat. Dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 ditentukan Perusahaan Pialang Asuransi dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi. Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung itu dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi Program Asuransi Sosial. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Hal ini dipandang perlu mengingat tertanggung adalah pihak yang paling berkepentingan atas objek yang diansuransikan, jadi sudah sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun dalam menentukan penanggungnya. 20 b. Kewenangan (authority) Kedua pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (trusteeship), dan pemegang kuasa yang sah. 20

Ibid


Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hubungan sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri. Sedangkan penanggung adalah pihak yang mewakili Perusahaan Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila asuransi yang diadakan untuk kepentingan pihak ketiga maka tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan. 21 Kewenangan pihak tertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, melainkan juga dalam hubungan internal di lingkungan Perusahaan Asuransi bagi penanggung, dan hubungan dengan pihak ketiga bagi tertanggung, misalnya jual beli objek asuransi, asuransi untuk pihak ketiga. Dalam hubungan dengan perkara asuransi di muka pengadilan, pihak tertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan pribadinya atau kepentingan Perusahaan Asuransi. 3. Objek tertentu (fixed object) Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang diasuransikan dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan yang terdapat pada Perjanjian Asuransi Kerugian. Sedangkan objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada Perjanjian

21

Ibid


Asuransi Jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan apa, berapa jumlah ukurannya, dimana letaknya, alamatnya dan sebagainya. 22 4.

Klausa yang halal (legal cause) Klausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak

dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang berkuasa tidak halal adalah mengasuransikan benda yang dilarang undang-undang untuk diperdagangkan, mengangsuransikan benda tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi yang sama dengan perjudian. Asuransi bukan perjudian dan pertaruhan. 23 Berdasarkan klausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih. 5.

Pemberitahuan Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai

keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat melakukan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan Pasal 251 KUHD, semua pemberitahuan yang salah, tidak atau benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek 22

Ibid Ibid

23


asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi. Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 KUHD tidak bergantung pada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula “sudah diketahui”. 24

B. Tujuan Asuransi dan Polis 1.

Tujuan Asuransi Tujuan asuransi terdiri atas 4 (empat) yaitu berupa pengalihan risiko,

pembayaran ganti kerugian, pembayaran santunan dan kesejahteraan anggota. 25 a. Pengalihan Risiko Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya dan terhadap jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai anak pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban resiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

24

Ibid Abdulkadir Muhammad, 1999 Hukum Asuransi Indonesia, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 12 25


Untuk mengulangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambilalih beban resiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Dalam dunia bisnis, Perusahaan Asuransi selalu siap dalam menerima tawaran dari pihak tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung. Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi. Dengan demikian premi yang dibayar oleh tertanggung itu seolah-olah sebagai tabungan pada penanggung. Timbulnya perbedaan dengan asuransi kerugian karena pembayaran premi pada asuransi jiwa dilakukan secara berkala biasanya secara bulanan. Dalam jangka waktu yang cukup lama premi yang disetor kepada penanggung dapat berfungsi sebagai modal usaha dengan mana tertanggung diberi hak untuk menikmati hasilnya setelah jangka waktu asuransi berakhir tanpa terjadi enevemen.


b. Pembayaran Ganti Kerugian Dalam hal tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap risiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi penanggung mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa kerugian total (total loss). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya. Jika dibandingkan dengan jumlah premi yang diterima dari beberapa tertanggung, maka jumlah ganti kerugian yang dibayarkan kepada tertanggung, maka jumlah ganti kerugian itu tidaklah begitu besar jumlahnya. Kerugian yang diganti oleh penanggung itu hanya sebagian kecil dari jumlah premi yang diterima dari seluruh tertanggung. Dari sudut perhitungan ekonomi, keadaan ini merupakan faktor pendorong perkembangan Perusahaan Asuransi, di samping faktor tingginya pendapatan perkapita warga negara. Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi


yang disepakati ini merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadinya peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan, dan tidak dapat dinilai dengan uang. c. Pembayaran Santunan Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (voluntary insurance). Tetapi undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib (compulsary insurance), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (social security insurance). Bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.


d. Kesejahteraan Anggota Apabila berberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan

sebagai

penanggung

sedangkan

anggota

perkumpulan

berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan Wirjo Prodjodikoro menyebut asuransi seperti ini mirip dengan “perkumpulan koperasi”. Asuransi ini merupakan asuransi saling menanggung (onderlinge verzekering) atau asuransi usaha bersama (mutual insurance) yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota. Menurut pendapat Mehr dan Cammack tujuan asuransi ini adalah suatu alat yang bertujuan untuk mengurangi resiko keuangan dengan cara pengumpulan unit unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang di ramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung. 26 Menurut pendapat Mark R.Green asuransi adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk mengurangi resiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

26

Tujuan asuransi para ahli.http:/id.shvoong.com/business-management investing/definisi/tujuan asuransi para ahli/ diakses pada tanggal 25 Juni 2012


Menurut C. Arthur William Jr. dan Richard M. Heins berpedapat bahwa asuransi itu bertujuan sebagai alat pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung dan sebagai alat persetujuan dengan mana lebih dari dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial. 27 2.

Polis Asuransi Polis merupakan bukti telah lahirnya perjanjian Asuransi secara tertulis.

Menurut 255 KUHD dimana perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk akta yang memuat segala kesepakatan yang berkaitan dengan ketentuan yang sesuai dengan UU atau bersifat umum. Sebuah polis harus memuat ini perjanjian sebagian diatur dalam pasal 256 KUHD dan sebagai syarat syarat polis secara umum adalah sebagai berikut : a.

Polis harus memuat kapankah asuransi dibuat sebagai contoh hari, tanggal, dan lain-lain gunanya menentukan sejak kapan perjanjian itu dimulai dan berlaku dan ini mengenai kapankah resiko itu beralih

b.

Polis harus membuat nama para pihak yang melakukan perjajian pertanggungan sebagai contoh siapa penanggung, siapa tertanggung, apakah dia bertanggung sendiri atau untuk kepada orang lain

c.

Dalam pasal 256 polis harus memuat mengenai uraian benda pertanggungan sebagai contoh tentang jenis bendanya, ukurannya, sifatnya, letaknya, jumlahnya. Gunanya : para pihak dalam pertanggungan tidak keliru, kalau ternyata para pihak tidak memberitahukan secara detail maka perjanjian batal demi hukum 27

Tujuan asuransi para ahli.http:/id.shvoong.com/business-management investing/definisi/tujuan asuransi para ahli/ diakses pada tanggal 25 Juni 2012


d.

Berapa jumlah/nilai yang akan dipertanggungkan atau nilai ganti rugi yang akan dimintakan, jumlah pertanggungan dikaitkan dengan nilai benda dan minimal harus sama dengan nilai benda dengan jumlah pertanggungan atau jumlah maksimum diterima seseorang.

e.

Bahaya-bahaya yang akan dijadikan acuan dalam pertanggungan sebagai contoh banjir, bencana alam, kebakaran

f.

Polis harus memuat premi pertanggungan. Premi yaitu kontrak prestasi/imbalan baik dari seorang tertanggung kepada penanggung premi biasanya dihitung berdasarkan persentase dari jumlah pertanggungan semakin besar premi maka peralihan resiko semakin besar.

g.

Polis harus memuat semua keadaan dan semua syarat syarat yang harus disepakati oleh para pihak. 28 Pada dasarnya yang dijual oleh perusahaan asuransi adalah janji-janji

yang dicantumkan dalam suatu kontrak yang dikenal dengan sebutan polis. Kontrak asuransi merumuskan kapan perusahaan asuransi akan membayar yang ditanggung dan jumlahnya yang akan dibayarkan. Akan tetapi masalah pembuatan kontrak asuransi bukan hanya membuat konsep instrumen hukum. Penyusunan dokumen itu didahului oleh analisis yang intensif terhadap perekonomian pertimbangan-pertimbangan teknis untuk menentukan bukan saja apa jenis asuransi yang hendak dicantumkan, tetapi juga tarifnya serta pembatasan-pembatasannya. Secara teknis hal tersebut dikenal sebagai keputusan-keputusan underwriting (proses seleksi untuk menetapkan jenis 28

Polis asuransi.http:/unjlau.blogspot.com/2011/03/hukum-asuransi.html diakses pada tanggal 25 Juni 2012


penawaran resiko yang harus diterima), 29 yang mana keputusannya harus dibuat oleh spesialis-spesialis seperti insinyur, ahli statistik, dokter, ahli cuaca, dan ahli ekonomi. 30 Bagi rata rata pemegang polis, kontrak asuransi tampak panjang dan rumit. Kerumitan itu terutama disebabkan oleh susunan kalimatnya yang khas mengikuti bahasa yang lazim dalam bidang hukum. Secara praktis kunci untuk memahami suatu polis adalah melakukan analisis mengenai perjanjian pertanggungan yang lazim, pembatasan-pembatasannya, pengecualian-pengecualiannya, dan syarat-syaratnya. Pada umumnya analisis itu akan mengungkapkan bahwa polis asuransi tidaklah membingungkan seperti dugaan semula.

C. Prinsip-prinsip dalam Perjanjian Asuransi Dalam menjalankan program kerjanya tentunya perusahaan asuransi memiliki prinsip-prinsip yang akan dijadikannya sebagai program kerja, yakni sebagai berikut : 1.

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) Dalam Pasal 250 KUH Dagang disebutkan bahwa : “apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi.” Jadi di sini harus dapat dibuktikan bahwa tertanggung memiliki kepentingan terhadap objek asuransi, atau dengan kata lain kepentingan itu harus benar-benar ada. Bila tertanggung tidak mempunyai tidak mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan, maka penanggung tidak diwajibkan membayar klaim kepentingan ganti kerugian. 31 29

http://google.underwritingpolis-premi.html, diakses pada tanggal 22 Oktober 2012 Hukum Asuransi dan Polis. http://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasarhukum-asuransipolis/. Diakses pada tanggal 25 Juni 2012 31 Prinsip Asuransi, http://www.kesimpulan.com/2009/05/prinsip-asuransi.html, diakses pada tanggal 25 Juni 2012 30


Menurut ketentuan Pasal 599 KUHD, dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda

yang oleh

undang-undang dilarang diperdagangkan, dan kapal yang menyangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila diasuransikan juga maka asuransi tersebut batal. Di dalam Pasal 268 KUH Dagang dikatakan bahwa suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. 2.

Prinsip Itikad Baik (good faith) Prinsip itikad baik dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik secara khusus diatur di dalam pasal 251, KUHD. “setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betatapan itikad baik padanya, tidak demikian sifatnya, sehingga seandainya telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”. Dalam Pasal 251 ini dituntut adanya itikad baik dari tertanggung untuk memberitahukan secara benar mengenai objek asuransi. Semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi mengakibatkan asuransi itu menjadi halal.


Penjelasan lain tentang prinsip itikad baik(utmost good faith) menurut buku H Zainudin Ali M.A adalah dimana dalam hal perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik prinsip itikad baik ini harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata) termasuk perjanjian asuransi. 3. Prinsip keseimbangan (indeminity principle) Asas keseimbangan merupakan asas penting karena resiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayar oleh tertanggung. Meskipun dapat diperjanjikan dengan resiko yang ditanggung oleh penanggung, tidak berarti bahwa asas keseimbangan diabaikan. Kedua belah pihak yang mengadakan asuransi tetap harus berprestasi secara timbal balik. Prestasi yang timbal balik ini merupakan ciri yang membedakan asuransi dengan perjanjian untung-untungan. Asas keseimbangan mempunyai arti penting apabila terjadi enevemen yang menimbulkan kerugian. Kerugian yang harus diganti itu merupakan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Diatur dalam pasal-pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278 KUHD.


4. Prinsip subrogasi Menurut pasal 284 KUH Dagang : “seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan sitertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan sitertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap orang orang ketiga itu.” Penggantian kedudukan semacam ini di dalam hukum perdata disebut subrogasi. Supaya ada subrogasi dalam asuransi diperlukan 2 (dua) syarat yaitu : 32 a. Tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan terhadap pihak ketiga; b. Adanya hak tersebut karena timbul kerugian sebagai akibat perbuatan pihak ketiga Dalam hukum asuransi, apabila tertanggung telah mendapatkan hak pengganti kerugian dari penanggung, dia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak kepada pihak ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian kepada tertanggung. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung memperoleh ganti kerugian berlipat ganda, yang bertentangan dengan asas keseimbangan atau memperkaya diri tanpa hak. Adapun tujuan dari subrogasi ini adalah : 32

Prinsip Asuransi, http://www.kesimpulan.com/2009/05/prinsip-asuransi.html, diakses pada tanggal 25 Juni 2012


a. Untuk mencegah tertanggung memperoleh ganti kerugian melebihi hak yang sesunguhnya; b. Untuk mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian. 5. Prinsip sebab akibat Tidak setiap kerugian (loss) akibat enevemen harus mendapat ganti kerugian. Perlu diperhatikan lebih dahulu apakah enevemen yang ditanggung oleh penanggung dan dicantumkan dalam polis. Antara enevemen yang terjadi dengan kerugian yang timbul ada hubungan klausal (sebab-akibat). Enevemen adalah sebab dan kerugian adalah akibat. Penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu disebutkan dalam polis. 6. Prinsip kontribusi Pada pasal 278 KUH Dagang disebutkan bahwa : “apabila dalam satu satunya polis, meskipun pada hari-hari yang berlainan, oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama sama, menurut keseimbangan daripada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya harga yang sebenarnya yang dipertanggungkan.” Maksud dari isi pasal ini yakni apabila suatu polis ditandatangani oleh berberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu hanya menanggung sesuai dengan imbangan dari yang sudah mereka tanda tangani dalam polis.


7. Prinsip follow the fortunes Prinsip ini menghendaki bahwa tindakan penanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri terhadap objek asuransi, akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama berlaku juga bagi penanggung ulang. Prinsip ini hanya berlaku terhadap reasuransi. Penanggung ulang harus mengikuti suka duka penanggung pertama.

D. Pengertian dan Jenis-jenis Asuransi Kredit 1.

Pengertian Asuransi Kredit Pengertian asuransi kredit itu sendiri pada dasarnya tidak diatur secara

tegas di dalam KUHD. Namun adanya asuransi kredit dimungkinkan oleh pasal 247 KUHD berdasarkan kata-kata antara lain yaitu “bahwa dimungkinkannya adanya bentuk-bentuk asuransi antara lain di luar KUHD, dengan demikian sifat Pasal 247 KUHD hanyalah menyebut berberapa contoh saja atau sifat pasal tersebut adalah numeratif bukan limitatif. Hal tersebut diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 268 KUHD yang menyatakan bahwa semua kepentingan dapat diasuransikan asal memenuhi syarat-syarat, yaitu dinilai dengan uang, diancam oleh suatu bahaya, tidak dikecualikan oleh undang undang. Asuransi kredit merupakan salah satu layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan yang menjembatani sektor rill dan sektor financial guna mengikatkan kepercayaan perbankan dalam kebijakan kreditnya.33 33

Dasar-dasar Asuransi. http://www.bataviapakuan.com/page/30529/dasar-asuransi.html, diakses pada tanggal 10 Juni 2012


Dalam asuransi kredit yang menjadi tertanggung adalah bank, sedangkan yang diasuransikan adalah risiko kredit yaitu tidak diperolehnya kembali kredit yang telah dikeluarkan oleh tertanggung kepada nasabahnya, sedangkan yang menjadi penanggung adalah perusahaan asuransi kredit (PT. Askrindo). 2. Jenis-jenis Asuransi Kredit Jenis-jenis asuransi kredit itu sendiri menurut Ali A. Hamisi ada 7 yakni : a. Asuransi Piutang Dagang Asuransi piutang dagang ini bertujuan untuk melindungi kreditur terhadap kegagalan atau ketidak sanggupannya menagih piutang sanksi (bad debts) karena musnahnya record acounting oleh bencana tertentu seperti kebakaran, dan lain-lainya. b. Asuransi Deposito Asuransi deposito ini merupakan asuransi terhadap kerugian deposito karena kegagalan bank atau asosiasi tabungan dan pinjaman. c. Asuransi Kredit Pinjaman Asuransi ini umumnya untuk pinjaman pembangunan perumahan. Dalam tahun 1934, berdiri FHA (Federal Housing Administration-Administrasi Perumahan Federal) di Amerika Serikat. FHA ini menanggung sampai kira-kira sepertiga dari semua rumah yang dibangun dalam tahun 1969. Sekarang program FHA telah diperluas menjadi rehabilitasi rumah, perumahan untuk orang tua, perumahan percobaan, perumahan desa, masyarakat baru.


d. Asuransi Obligasi Asuransi obligasi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu investasi dan untuk menurunkan biaya bunga. Asuransi ini juga bertujuan untuk menanggung kegagalan instrument kredit seperti obligasi. e. Asuransi Garansi Bisnis Internasional Sekarang ini asuransi telah terbukti berfaedah sebagai alat program pemerintah untuk merangsang bisnis internasional. Melalui asuransi kredit ekspor dan jaminan penanaman modal asing, pemerintah federal Amerika Serikat telah berhasil menghilangkan rintangan-rintangan terhadap penyelenggaraan bisnis internasional dengan mengurangi risiko pengambilan (exploration), inconvertibility mata uang, peperangan, pembatalan izin ekspor, dan kejadian-kejadian internasional lain di luar kontrol pengusaha itu sendiri. f. Asuransi Kredit Barang Dagang Dalam Negeri Di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan sebagian besar negara-negara Eropa, para penjual dapat memperoleh asuransi terhadap insolvency debitur dalam negeri atas kredit penjualan barang dagang tanpa jaminan. g. PT. Askrindo (Persero) Berdasarkan PP No. 1 Tahun 1971 tentang penyertaan modal, Pemerintah Indonesia mendirikan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Tujuannya adalah untuk membantu bank-bank dagang agar berani bersedia memberikan kredit kepada nasabah yang kurang mampu memberikan agunan. Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan maksud dan tujuan dari Askrindo :


1) Membantu kelancaran, pengarahan dan pengamanan kredit bank-bank terutama di bidang usaha menengah dan kecil; 2) Menutup asuransi terhadap risiko kredit lainnya di luar perbankan; 3) Menutup reasuransi dan melakukan usaha usaha yang berhubungan dengan asuransi. 34

E. Asuransi Kredit sebagai Asuransi Jiwa Seperti yang telah kita ketahui Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 asuransi adalah pertanggungan yaitu perjanjian antara 2 belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari satu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang dipertanggungkan. 35 Dalam ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 ini mencakup dua jenis asuransi, yaitu : 1. Asuransi kerugian, dapat diketahui dari rumusan “untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. 34

Ali A. Hasimi, 1993, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 67 Op.Cit., hal. 167

35


2. Asuransi jiwa, dapat diketahui dari rumusan untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jika kita lihat contoh perusahaan asuransi kredit yang dipakai pada BRI Unit Laucimba Cabang Kabanjahe seperti PT.ASKRINDO, pihak Bank menggunakan perusahaan asuransi tersebut sebagai asuransi jiwa. Dimana asuransi jiwa adalah perjanjian untuk membayar sejumlah uang karena telah diterimanya premi, yang berhubungan dengan hidup atau meninggalnya seseorang, reasuransi termasuk dalamnya, sedangkan asuransi kecelakaan tidak termasuk di dalam asuransi jiwa. Berdasarkan penelitian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa asuransi kredit dapat berperan sebagai asuransi jiwa, bukan sebagai asuransi jiwa saja akan tetapi asuransi kredit juga berperan sebagai asuransi kerugian dan sebagainya. Namun karena yang saya teliti adalah BRI Unit Laucimba Cabang Kabanjahe menggunakan asuransi jiwa saya hanya dapat menjelaskan yang asuransi jiwa saja. Seperti yang telah kita ketahui pada contoh perusahaan asuransi kredit di atas maka dapat penulis jelaskan PT. Askrindo memiliki fungsi sebagai penanggung resiko atas kemacetan kredit yang dialami oleh UMKM. Dengan adanya lembaga asuransi/penjaminan tersebut, diharapkan perbankan melaksanakan pemberian kredit kepada UMKM secara wajar, mengingat kendala yang ada hanya tidak tersedianya agunan.


Pengusaha Kecil, Menengah, dan Koperasi di Indonesia pada umumnya masih lemah dalam pengalaman, keterampilan, modal usaha dan agunan, sehingga selama ini dipandang kurang memenuhi syarat-syarat teknis perbankan yang pada gilirannya menjadi kendala bagi pengembangan usaha kecil dan usaha menengah itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dipandang perlu adanya lembaga Asuransi Kredit yang dapat menjembatani kesenjangan antara Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi dengan Perbankan. 36 Lembaga ini berfungsi sebagai penanggung atau penjamin resiko kredit macet yang diberikan kepada Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi. Dengan adanya lembaga tersebut, diharapkan bank akan bersedia memberikan kredit kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi secara wajar. Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 tanggal 1 Januari 1971, Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mendirikan lembaga khusus guna mendorong kelancaran pemberian kredit Perbankan yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan “Askrindo” yang diberi tugas menyediakan “jaminan institusional” (institusional collateral) untuk “mendampingi” (supplementation) Perbankan di Indonesia dalam penyaluran kredit kepada UMKM khususnya untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Perkreditan pada waktu itu (UU Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967, yaitu “Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan”. 37 36

Sejarah dan Peranan Askrido. http://www.search-results.com/web?qsrc=2417&o= APN10653A&l=dis&gct=hp&q=sejarah+dan+peranan+PT+ASKRINDO diakses pada tanggal 11 Oktober 2012 37 Berdasarkan modul Kajian Penetapan Bidang Usaha PT. Askrindo mengenai Maksud dan Tujuan Pendirian Askrindo, hal. 1


Pada tanggal 10 Desember 1971 Berita Negara Republik Indonesia No. 99 dan tambahan No. 555 menegaskan bahwa maksud dan tujuan didirikan Askrindo antara lain untuk menjembatani kesenjangan antara usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang layak (feasible), tetapi tidak memiliki agunan cukup untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Fungsi Askrindo adalah sebagai penanggung resiko kredit apabila UMKM tersebut tidak mampu mengembalikan kredit tersebut (macet). Dengan demikian, fungsi Askrindo adalah sebagai Collateral Substitution Institution. Askrindo didirikan sebagai lembaga asuransi karena sesuai kebutuhan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada saat itu, dimana istilah asuransi merupakan satu-satunya sarana yang disediakan untuk memberikan jaminan agar bank mau memberikan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan menengah meskipun disebut dan dilahirkan sebagai perusahaan Asuransi, tetapi pada hakekatnya Askrindo telah menjalankan fungsi sebagai Lembaga Penjamin (Credit Guarantee Institution). PT. Askrindo merupakan perusahaan asuransi yang berbeda dengan perusahaan asuransi kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian bahwa Askrindo termasuk perusahaan asuransi kerugian. Hal ini mengingat bidang usaha yang dijalankan Askrindo adalah menangani resiko usaha yang berkaitan dengan resiko finansial dan komersial, bukan resiko kerugian murni karena kehilangan harta benda sebagai akibat kebakaran atau kecelakaan. Dalam hal ini, Askrindo merupakan lembaga


penjamin (Credit Guarantee Institution) sebagai salah satu piranti penting di sektor keuangan selain lembaga keuangan lainnya yang berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional. 38 PT. Askrindo sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai perusahaan asuransi, namun apabila dilihat dari produk-produk yang dipasarkan, maka produk tersebut termasuk usaha di bidang penjaminan. Untuk tetap mempertahankan eksistensi dan sustainbilitas perusahaan, maka PT. Askrindo harus menentukan pilihan status bidang usahanya, apakah sebagai perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi.

38

Op.Cit., hal. 2


BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ASURANSI DAN ASURANSI KREDIT

Recommend Documents