21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI, POLIS ASURANSI DAN INVESTASI
2.1
Tentang Asuransi Jiwa Asuransi Jiwa merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan
untuk memindahkan risiko, dimana apabila terjadi risiko kematian pada seseorang maka ahli warisnya akan memperoleh sejumlah dana yang disebut uang pertanggungan. Dalam industri asuransi jiwa di Indonesia saat ini, dikenal jenis asuransi tradisional misalnya term life (asuransi jiwa berjangka); whole life (asuransi jiwa seumur hidup), endowment (asuransi jiwa tradisional dengan kombinasi tabungan), serta polis asuransi jiwa unit linked atau investment linked. Asuransi jenis unit linked ini sangat populer dan hampir semua perusahaan asuransi besar memiliki produk ini bahkan beberapa perusahaan asuransi asing yang ada di Indonesia hanya menjual produk jenis unit linked tanpa menjual produk asuransi tradisional lainnya. Asuransi jiwa unit linked selain memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa, juga sekaligus memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam investasi khususnya dalam reksadana. 22 Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara pengalihan/transfer resiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang
22
http://tentangasuransi. blogspot. com/2010/05/asuransi-adalah-salah-satu-bentuk. html
21
22
dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian. 2.1.1 Pengertian asuransi jiwa Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya asuransi sebagai suatu kegiatan ekonomi agak sukar didefinisikan secara tepat. Setiap penulis memberikan definisinya sendiri-sendiri, walaupun maksud dan tujuannya sama. Pemberian definisi ini tertanggung juga dari sudut penglihatan si pemberi definisi itu sendiri. Istilah Assurance (Inggris) dan Assurantie (Belanda) merupakan terjemahan dari istilah asuransi atau pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum pergguruan tinggi hukum di Indonesia. Akan tetapi kegiatan usaha maupun pendidikan hukum. Kedua istilah tersebut dipakai dalam Undang-undang perasuransian dan juga buku-buku hukum perasuransian. Sehingga terlihat bahwa tidak ada perbedaan antara penggunaan kata pertanggungan atau asuransi. 23 Untuk selanjutnya akan dikutip berbagai pandangan para sarjana yang memberikan definisinya atau batasan tentang pengertian dari asuransi atau pertanggungan jiwa itu sendiri. Antara lain seperti diungkapkan oleh Santosoe Poedjosoebroto mendefinisikan asuransi atau pertanggungan jiwa, adalah sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan jiwa adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menerima suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk member suatu pembayaran kepada tertanggung atau 23
Abdulkadir Muhammad, 1983, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan. Cet. I. Alumni, Bandung, h. 6. (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I).
23
tertunjuk, mana kala terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti yang harus ada hubungannya dengan meninggalnya tertanggung tadi. 24 Dalam Pasal 246 KUHD, dirumuskan secara otentik mengenai pengertian asuransi atau pertanggungan: Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapakan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Ketentuan Pasal 246 KUHD menunjukan bahwa KUHD lebih menitik beratkan kepada asuransi atau pertanggungan kerugian yaitu golongan pertanggungan yang pada umumnya mempunyai objek bersifat materiil. 25 Kalau diperhatikan dari definisi asuransi tersebut sesuai dengan Pasal 246 KUHD maka dapat dilihat 3 unsur: 1. Pihak terjamin (Verzekerde) berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin (Verzekepaar). 2. Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin, sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ke-3. 3. Suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.26 Dari Pasal 246 KUHD tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian asurnsi merupakan perjanjian timbal balik, artinya hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian tersebut seimbang. Penanggung dengan menerima premi dari tertangung dengan berkewajiban mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh
24
Santoso Poedjosoebroto, 1969, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia, Cet. II. Bharatara, Jakarta, h. 14. 25
Hadi Setia Tunggal, 2005, Dasar-Dasar Asuransi, Cet. I, Hervarindo, Jakarta, h. 23.
26
H. M. N Purwosutjipto, op, cit. h. 141.
24
tertanggung, sedangkan tertanggung berkawajiban untuk membayar premi dan berhak mendapatkan penggantian pembayaran atas suatu peristiwa yang tak tertentu. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, hal ini karena pelaksanaan kewajiban dari pihak tertanggung digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa tak tertentu yaitu suatu peristiwa yang tidak diharapkan dan tidak dapat diperkirakan akan terjadinya.27 Definisi asuransi atau pertanggungan yang terdapat dalam rumusan Pasal 246 KUHD tersebut adalah merupakan definisi asuransi atau pertanggungan kerugian yang obyeknya yaitu harta kekayaan sehingga tidak sesuai lagi bagi asuransi atau pertanggungan jiwa karena jiwa manusia bukanlah harta kekayaan.28 Dalam KUHD, tidak dijumpai kata pertanggungan yang berbeda artinya dengan kata asuransi. Judul dari Buku Kesatu BAB IX KUHD Pasal 302-308 berbunyi tentang asuransi atau pertanggungan jiwa akan tetapi tidak ada satu pasalpun yang memuat rumusan definisi asuransi atau pertanggungan jiwa. 29 Sedangkan dalam KUHPerdata Buku III Bab XV Pasal 1774 ditegaskan bahwa asuransi termasuk dalam golongan persetujuan untung-untungan, yaitu suatu persetujuan yang hasilnya mengenai untung rugi bagi semua pihak maupun bagi sementara, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Bentuk lainnya adalah bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.
27
H. Man Suparman Sastrawidjaja, 2004, Hukum Asuransi, Cet. III, Alumni, Bandung,
28
H. M. N Purwosutjipto, op, cit. h. 141.
29
Abdulkadir Muhammad I,op, cit. h. 195.
h. 45.
25
Mengenai hal ini, Emmy Pangaribuan Simanjuntak tidak sependapat apabila perjanjian asuransi digolongkan ke dalam perjanjian untunguntungan. Dikatakannya bahwa dalam banyak hal ketentuan dalam Pasal 1774 KUHPerdata itu tidak tepat, sebab didalam perjanjian untunguntungan itu para pihak secara sengaja dan sadar menjalani suatu kesempatan untung-untungan dengan prestasi secara timbal balik tidak seimbang. Perjanjian yang demikian ini dilarang oleh undang-undang apabila itu merupakan suatu permainan atau perjudian dan undang-undang tidak akan memberikan perlindungan kepadanya (Pasal 1778 KUHPerdata). Yang dibolehkan hanya mengenai perjanjian asuransi (Pasal 1775-Pasal 1787 KUHPerdata). Alasan lainnya adalah bahwa dalam perjanjian asuransi, penanggung didalam mempertimbangkan resiko yang akan ditanggungnya, ia juga menerima suatu kontra prestasi yang disebut premi dari tertanggung. Dengan mengutip pendapat Mr. T. J. Dorhout Mees yang mengatakan bahwa Pasal 1774 KUHPerdata yang memasukkan perjanjian asuransi ke dalam perjanjian untung-untungan hanyalah dalam arti bahwa besarnya kewajiban penanggung dalam asuransi itu akan ditentukan oleh kejadian-kejadian yang kemudian akan terjadi, maka hal itu lebih memperkuat pendapatnya bahwa tidak tepat dikatakan bahwa asuransi termasuk ke dalam perjanjian untung-untungan. 30 Dalam asuransi terkandung adanya suatu resiko yang terjadinya belum dapat dipastikan. Di samping itu adanya pelimpahan atau pengalihan tanggung jawab memikul beban resiko dari pihak yang mempunyai beban tersebut kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, ia diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan atau ambil alih tanggung jawab yang disebut premi. Dengan demikian pada hakekatnya asuransi merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan ikatan timbal balik, yang didalamnya mencakup unsur-unsur yaitu :
30
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, Hukum Pertanggungan, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 7.
26
1. Asuransi itu pada asasnya adalah suatu perjanjian kerugian (schade verzekering) atau indemniteits contract. 2. Adanya pihak-pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. 3. Asuransi itu merupakan perjanjian bersyarat. 4. Adanya premi yang dibayar oleh tertanggung. Dari unsur-unsur tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa asuransi itu merupakan suatu persetujuan timbal balik yang berarti masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain, dimana dalam hal ini masingmasing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak penjamin akan membayar sejumlah uang kepada terjamin, apabila suatu peristiwa akan terjadi dimana masing-masing pihak tidak mengetahuinya kapan peristiwa tersebut terjadi. Di sini harus terdapat hubungan sabab akibat diantara peristiwa dan kerugian. Asuransi dikatakan sebagai suatu perjanjian kerugian, dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemniteit). Ada kalanya suatu ganti rugi itu tidaklah seluruh kerugian yang diderita. Ini dapat terjadi apabila tidak seluruhnya harga objek asuransi itu diasuransikan, sehingga masih ada resiko yang ditanggung oleh tertanggung sendiri. Oleh karena itulah maka kita masih melihat adanya ketentuan yang ditarik lebih lanjut dari prinsip indemniteit itu ialah, bahwa asuransi itu tidak boleh menjurus pada
27
pemberian ganti rugi yang lebih besar daripada kerugian yang diderita (pasal 253 KUHD). Asuransi juga dikatakan sebagai suatu perjanjian bersyarat artinya bahwa kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan apabila peristiwa tertentu atas mana diadakan asuransi itu terjadi. Jadi pelaksanaan kewajiban mengganti rugi digantungkan pada satu syarat. Dari definisi pasal 246 KUHD, Wirjono Projodikuro menarik beberapa unsur yang ada dalam pasal 246 KUHD, yaitu : 1. Pihak terjamin membayar uang premi kepada pihak penjamin, sekaligus atau berangsur-angsur. 2. Pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin sekaligus atau berangsur-angsur, apabila terlaksana unsur ketiga. 3. Suatu peristiwa yang semula belu terang akan terjadi. 31 Dari beberapa unsur suatu perjanjian asuransi tersebut, menyebabkan para pihak yang membuat suatu perjanjian asuransi akan dapat bersikap lebih tegas terutama yang menyangkut syarat-syarat yang harus ada dalam perjanjian asuransi. Hal ini sangat penting sekali adalah untuk menentukan hak dan kewajiban yang akan timbul dari para pihak, pada saat perjanjian asuransi itu sedang berlangsung maupun akan saat berakhirnya perjanjian asuransi tersebut. Akhirnya pengertian asuransi atau pertanggungan jiwa yang lebih lengkap, karena tidak hanya mencakup asuransi kerugian tetapi juga asuransi jiwa yang
31
Wirjono Prodjodikoro, 1982, Hukum Asuransi Indonesia, , Intermasa, Jakarta, hal. 5
28
timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 2.1.2 Penggolongan asuransi Dalam Pasal 1774 KUH Perdata, asuransi dapat digolongkan sebagai bunga selama hidup seseorang atau bunga cagak hidup dan perjudian dalam perjanjian untung-untungan (konsovereenskomst). Asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian untung-untungan dikarenakan asuransi mengandung unsur “kemungkinan”, di mana kewajiban penanggung untuk menggantikan kerugian
yang diderita oleh tertanggung tersebut
digantungkan pada ada atau tidaknya suatu peristiwa yang tidak tentu atau tidak pasti (peristiwa belum tentu terjadi). Berdasarkan atas perjanjian asuransi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 1. Asuransi Kerugian (schade verzekering), yang memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. 2. Asuransi Jumlah (sommen verzekering), merupakan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung kepada persoalan apakah evenement menimbulkan kerugian atau tidak. Dalam praktek telah terjadi perkembangan penggolongan asuransi dimana timbul yang disebut dengan Asuransi Varia, yang merupakan asuransi yang
29
mengandung unsur-unsur asuransi kerugian maupun asuransi jumlah, seperti asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan. Menurut sifat pelaksanaannya asuransi dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu: 1. Asuransi Sukarela, merupakan pertanggungan yang dilakukan dengan cara sukarela, yang semata-mata dilakukan atas suatu keadaan ketidakpastian atau
kemungkinan
terjadinya
resiko
kerugian
atas
suatu
yang
dipertanggungkan tersebut, misalnya Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Pendidikan, Asuransi Kematian, dsb. 2. Asuransi Wajib, merupakan asuransi yang bersifat wajib yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, dimana pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, misalnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Asuransi Kesehatan, dsb. 3. Asuransi Kredit, asuransi ini selalu berkaitan dengan dunia perbankan yang menitikberatkan pada asuransi jaminan kredit berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa resiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang maupun pemberi kredit khususnya Bank yang meliputi: Asuransi Pengangkutan Laut, Asuransi Kendaraan Bermotor, dsb. Adapun fungsi daripada asuransi kredit untuk: a. Melindungan pemberi kredit dari kemungkinan tidak diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para nasabahnya.
30
b. Membantu kegiatan, keamanan perkreditan baik kredit perbankan maupun kredit lainnya diluar perbankan. Dengan adanya asuransi kredit akan mendorong bank lebih giat membantu para nasabahnya dalam menyediakan modal untuk mengembangkan usahanya Menurut UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian jenis usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis : 1. Usaha Asuransi a. Asuransi kerugian yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dn tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yag tidak pasti. Usaha asuransi kerugian ini dapat dipilah sebagai berikut: a). Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran. b). Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat
terjadinya kehilangan atau kerusakan saat
pelayaran. c). Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan kedala kedua asuransi diatas, missal: asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, dan lain sebagainya. b. Asuransi jiwa (life insurance) adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan
31
jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa memberikan: a) Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan. b) Santunan bagi tertanggung yang meninggal. c) Bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci. d) Penghimpunan dana untuk persiapan pension Ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi 3, yaitu : a) Asuransi jiwa biasa (ordinary life insurance) Biasanya polis asuransi jiwa ini diterbitkan dalam suatu nilai tertentu dengan premi yang dibayar secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan). b) Asuransi jiwa kelompok (group life insurance) Asuransi jiwa ini biasanya dikeluarkan tanpa ada pemeriksaan medis atas suatu kelompok orang di bawah satu polis induk di mana masing-masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi. c) Asuransi jiwa industrial (industrial life insurance) Dalam jenis asuransi ini dibuat dengan jumlah nominal tertentu. Premi umumnya dibayar mingguan yang dibayarkan di rumah pemilik polis kepada agen yang disebut debit agent. c. Reasuransi (reinsurance) adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah
32
suatu system penyebaran risiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme,
yaitu
koasuransi
dan reasuransi.
Koasuransi
adalah
pertanggungan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Sedangkan reasuransi adalah proses untuk untuk mengasuransikan kembali pertanggung jawaban pada pihak tertanggung. Fungsi reasuransi adalah : a) Meningkatkan kapasitas akseptasi. b) Alat penyebaran risiko. c) Meningkatkan stabilitas usaha. d) Meningkatkan kepercayaan. Mekanisme untuk reasuransi antara lain: a) Treaty dan facultative reinsurance Dalam model ini, reasuradur memberikan sejumlah pertanggungan yang diinginkan dengan perjanjian kontrak dan reasuradur harus menerima jumlah yang ditawarkan. b) Reasuransi proporsional Pembagian risiko antara ceding company dengan reasuradur dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah retensi yang telah ditetapkan. Retensi adalah jumlah maksimum risiko yang ditahan atau ditanggung oleh ceding company. c) Reasuransi nonproporsional
33
Bentuk ini memberikan kemungkinan bagi reasuradur untuk tidak membayar klaim atau membayar klaim terbatas jumlah yang ada di treaty. Treaty dalam mekanisme reasuransi adalah pertanggungan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam suatu perjanjian antara ceding company dan reasuradur yang mana reasuradur mengikatkan diri untuk menerima setiap penutupan yang diberikan oleh ceding company. 2. Usaha Penunjang a. Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung. b. Pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penetapan reasuransi dan penanganan ganti rugi reasuransi dewan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi. c. Penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa penilaian
terhadap
kerugian
pada
objek
asuransi
yang
dipertanggungkan. d. Konsultan aktuaria adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria. e. Agen asuransi adalah pihak yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Menurut The Chartered Insurance Institute London
34
1. Asuransi kerugian (property insurance) merupakan pertanggungan untuk semua milik yang berupa harta benda yang memiliki risiko. Jenisnya ada: a. Asuransi kebakaran (fire insurance) b. Asuransi pengangkutan (marine insurance) c. Asuransi penerbangan (flight insurance) d. Asuransi kecelakaan (accident insurance) 2. Asuransi tanggung gugat (liability insurance) adalah asuransi untuk melindungi tertanggung terhadap kerugian yang timbul dari gugatan pihak ketiga karena kelalaian tertanggung. 3. Asuransi jiwa (life insurance) Asuransi jiwa terdiri atas: a. Asuransi kecelakaan b. Asuransi jiwa c. Anuitas d. Asuransi industri 4. Asuransi kerugian (general insurance) Reasuransi (reinsurance) 2. 1. 3 Syarat sahnya perjanjian asuransi jiwa Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjajian antara pihak penanggung dengan pihak tertangggung. Oleh karena itu syarat untuk sahnya perjanjian asuransi atau pertanggungan berlaku syarat umum yang ditetapkan pada Pasal 1320 KUHPer bahwa setiap perjanjian berlaku sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
35
1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri Ada kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, menghendaki persetujuan kehendak atau kesepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Pokok perjanjian itu berupa objek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apakah yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya betul-betul atas kemauan pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Ada kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dalam melakukan perjanjian para pihak harus wenang melakukan perbuatan hukum. Artinya bahwa mempunyai kewenangaan untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum dan berwenang melakukan proses di depan pengadilan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu Dalam perjanjian harus ada suatu hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi dalam perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan
mengenai
pokok
persoalan
tertentu
dimaksudkan
untuk
memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. 4. Suatu sebab yang halal Suatu perjanjian itu harus mempunyai sebab yang diperkenankan atau diperbolehkan. Persetujuan tanpa sebab atau tidak diperbolehkan adalah tidak sah. Suatu perjanjian itu harus mempunyai sebab yang diperkenankan atau diperbolehkan. Persetujuan tanpa sebab atau tidak diperbolehkan adalah tidak
36
sah, yang dimaksud dengan klausula yang halal dalam Pasal 1320 KUHPer adalah ‘isi perjanjian itu sendiri’ yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. 32 Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan. Syarat pertama dan kedua disebut syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif) maupun batal demi hukum (dalam tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. 33 Disamping adanya syarat umum yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer, perjanjian asuransi/pertanggungan juga harus memenuhi ketentuan dalam Buku I Bab IX KUHD yaitu: 1. Syarat Indemnitas Syarat indemnitas adalah syarat utama dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan karena merupakan syarat yang mendasar yaitu
32
Abdulkadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Cet III. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 232. (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad II) 33
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cet III. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 94.
37
adanya keseimbangan antara ganti keruguian yang dibayarkan oleh penanggung dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung yang merupakan tujuan dari asuransi itu sendiri yaitu harus ditujukan kepada ganti kerugian yang tidak boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti kerugian akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan, yang ingin dicapai oleh syarat indemnitas ini adalah keseimbangan antara resiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugianyang diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang tidak tertentu. Jadi harus ada hubungan yang berkesinambungan antara kepentingan dengan syarat indemnitas. 2. Syarat kepentingan Setiap pihak yang mengadakan perjanjian asuransi/pertanggungan harus
mempunyai
kepentingan,
maksudnya
pihak
tertanggung
mempunyai keterlibatatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu yang bersangkutan menjadi mederita kerugian. Kepentingan diatur dalam Pasal 250 KUHD, yang menyatakan bahwa apabila seseorang telah mengadakan perjanjian pertanggungan untuk diri sendiri atau untuknya telah diadakan pertanggungan. Jika dia tidak mempunyai kepentingan, penangung tidak berkewajiban untuk menggantikan kerugian.
Pasal 286 KUHD,
menyatakan bahwa
pertanggungan dapat mengenai segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Jadi berdasarkan uraian tersebut
38
kepetingan harus ada pada tiap-tiap pertanggungan, jika tidak ada kepentingan maka penanggung akan bebas dari kewajiban membayar ganti rugi atau pertanggungan menjadi batal 3. Syarat kejujuran sempurna Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, khusus mengenai itikad baik dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan dalam Pasal 251 KUHD, yang menyatakan bahwa: ‘setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, berapa pun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama yang mengakibatkan batalnya perjanjian’. Itikad baik ini maksudnya masing-masing pihak dalam perjanjian mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai fakta-fakta yang sudah diketahui oleh para pihak (terutama calon penanggung) ini akan dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan itu diminta maupun tidak. 4. Syarat subrogasi bagi penanggung Syarat subrogasi bagi penanggung merupakan konsekuensi dari syarat indemnitas karena mengingat tujuan dari perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah untuk memberikan ganti kerugian, apabila
39
peristiwa
yang
tidak
diharapkan
itu
terjadi
dalam
perjanjian
asuransi/pertanggungan, maka tertanggung dapat menuntut penggantian kerugian dari dua sumber. Sumber pertama dari penanggung dan sumber kedua dari pihak ketiga yang telah menyebabkan kerugian itu. Penggantian kerugian dari dua sumber ini jelas bertentangan dengan asas indemnitas. Tidak adil jika tertanggung karena dengan terjadinya suatu peristiwa
yang
tidak
diharapkan
menjadi
diuntungkan
artinya,
tertanggung disamping sudah mendapat ganti rugi dari penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga, Sebaliknya apabila pihak ketiga juga membebaskan begitu saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung, sangatlah tidak adil.34 Untuk
mencegah terjadinya
penyimpangan-penyimpangan tersebut,
undang-undang mengatur yaitu dalam Pasal 284 KUHD yang merumuskan bahwa: Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang terhadap orang-orang ketiga berhubungan dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga. Syarat subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut: 1. Tertanggung mempunyai hak-hak terhadap penanggung dan juga mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga. 34
H. Man Suparman Sastrawidjaja, op, cit. h. 60.
40
2. Adanya hak tersebut karena timbulnya kerugian sebagai akibat dari perbuatan pihak ketiga. 35 Setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda yang dipertanggungkan, penanggungan menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak subrogasi ada pada penanggung untuk menuntut pihak ketiga.
Secara luas, seseorang yang mempunyai hak berarti mempunyai kepentingan atas terlaksananya hak. Prinsip ‘kepentingan yang diasuransikan’ merupakan dasar struktur asuransi. Prinsip tersebut berlaku dalam setiap hal kecuali apabila seseorang mempertanggungkan jiwanya sendiri, ia tidak akan memenuhi persyaratan kepentingan yang dapat diasuransikan sebab pada waktu uang pertanggungan dibayarkan, ia sangat mungkin telah meninggal dunia. Dengan demikian disamping mengandung unsur proteksi (perlindungan), asuransi jiwa juga mengandung unsur tabungan. Apabila tertanggung masih hidup hingga akhir masa pertanggungan, tertanggung sendiri yang menerima kembali premi yang telah dibayarkannya.36
2.1.4 Premi asuransi jiwa Dalam pasal 246 KUHD terdapat kalimat ‘dengan mana seorang penanggung menigkat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi‘. Dari kalimat ini dapat dietahui bahwa premi adalah suatu unsur penting dalam pertanggungan karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh
35
ArselIdjrad dan Nicongani, 1985, Seri Hukum Dagang : 1 Profesi Hukum Perasuransian di Indonesia, Cet I. Edisi I, Liberty. Yogjakarta, h. 22. 36
Merch dan Cammack, 1981, Dasar-dasar Asuransi,Cet I, Terjemahan Hasymi Ali, Balai Aksara, Jakarta, h. 95.
41
tertanggung kepada penanggung dan apabila premi tidak dibayar, pertanggungan dapat diputuskan atau setidak-tidaknya pertanggungan itu tidak berjalan. Menurut Pasal I UU No 2 tahun 1992, Premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sehingga penanggung terikat untuk memberikan klaim/ganti rugi kepada tertanggung karena kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan atau akibat kecelakaan, atau tanggung jawab pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Premi wajib dibayar oleh tertanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan atau selama asuransi atau pertanggungan berlangsung. Besarnya jumlah premi bergantung pada jumlah asuransi atau pertanggungan yang disetujui oleh tertanggung saat diadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan.37 Menurut keterangan pemimpin cabang Prudential Life Assurance. Bapak Johannes Paulus, premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung atau pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis yang diikuti dan menjadi syarat untuk mendapatkan perlindungan asuransi jiwa. (wawancara 15 Maret 2012) a. Penetapan jumlah premi Besar jumlah premi yang harus dibayarkan oleh tertangung ditentukan dengan suatu presentase dari jumlah yang dipertanggungkan berdasarkan penilaian resiko yang dipikul oleh penanggung. Penetapan besar jumlah premi diperjanjikan oleh pihak-pihak secara layak dan
37
Abdulkadir Muhammad I, op. cit. h. 197.
42
dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung
berkemampuan
membayar
klaim
kepada
para
tertanggungnya, karena kemungkinan seseorang meninggal dunia pada periode tertentu meningkat dengan bertambahnnya usia, jumlah premi juga mengalami kenaikan sesuai dengan kenaikan usia. 38 Hali ini akan mempengaruhi keputusan mengenai tingakat premi yang akan dikenakan kepada calon tertanggung. b. Cara pembayaran premi Menurut Bapak Ridatha selaku kolektor, setiap tertanggung atau pemegang polis akan diberikan pilihan pembayaran premi yang dapat dilakukan yaitu: 1. Premi dapat dibayarakan secara bulanan, 3 bulanan atau tri wulan, secara 6 bulanan atau semesteran atau sesuai dengan pembayaran dari tertanggung atau pemegang polis dan 1 tahun (tahunan) dengan besarnya premi minimal adalah Rp. 300. 000,00. 2. Dalam hal-hal tertentu atau sesuai dengan jenis asuransinya, premi dibayarkan secara sekaligus 1 tahun, 5 tahun, pemegang polis berkewajiban membayar premi asuransinya dibayar dimuka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo kepada penanggung. Pembayaran premi tersebut wajib dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo tiba. Apabila tertanggung belum melunasi pembayaran
38
Abdulkadir Muhammad I, op. cit. h. 75.
43
preminya hingga tanggal jatuh tempo maka polis dinyatakan tertunggak (lapsed). Pada saat diadakan penawaran polis, seorang calon tertanggung diberikan pilihan cara pembayaraan premi yaitu penyetoran langsung ke kantor cabang prudential, penagihan langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh prudential sesuai dengan alamat tertanggung atau melalui transfer atau penyetoran langsung ke rekening Prudential pada Bank Permata atau Bank-bank lain direkomendasi oleh perusahaan Prudential dan dengan perkembangan zaman, pembayaran juga dapat dilakukan dengan transfer debit atau kartu kredit. Melalui rekening tersebut perusahaan akan menarik sejumlah uang sebagai pembayaran premi menurut jangka waktu yang telah disepakati. Sebagai bukti telah terjadi pembayaran premi, tertanggung harus mengirimkan bukti transfer atau bukti setoran bank ke kantor prudential (wawancara 15 Maret 2013) 2.1.5 Polis asuransi 2.1.5.1 Pengertian polis asuransi jiwa Polis asuransi merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenan dengan resiko yang hendak dipertanggungkan. Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Bukti tertulis untuk perjanjian asuransi disebut polis. 39
39
Sri Rejeki Hartono, op, cit. h. 122.
44
Pasal 255 KUHD merumuskan bahwa: “Suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam sautu akta yang dinamakan polis”. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya. Polis asuransi dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian dan dituliskan atau disebutkan dengan tegas dan jelas mengenai hal-hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, hak-hak masingmasing pihak, sanksi atas pelanggaran perjanjian dan sebagainya. Redaksinya harus disusun sedemikian rupa sehinga dengan mudah dapat ditangkap maksud dari perjanjian itu, juga tidak memberi peluang untuk menyalahtafsirkannya. Polis asuransi mempunyai standar khusus dalam isi maupun substansi didalamnya, hal tersebut agar masing-masing pihak baik tertanggung maupun penanggung mudah untuk memahami isi polis yang akan disepakati. Menurut Pasal 258 KUHD, hanya penanggung yang menandatangani polis, berarti semacam perjanjian unilateral, tetapi mengikat kedua belah pihak yang berkepentingan atas polis tersebut (penanggung dan tertanggung). 2.1.5.2 Syarat-syarat polis asuransi Undang-undang menentukan bahwa untuk setiap polis harus memenuhi syarat-syarat minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 256 KUHD sebagai syarat
45
umum. Disamping syarat-syarat umum, setiap jenis polis sesuai dengan jenis asuransi masih harus ditambah syarat-syarat khusus juga. 40 Pasal 256 KUHD menentukan bahwa untuk setiap polis kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa harus menyatakan: 1. Hari ditutupnya pertanggungan maksudnya suatu saat yang penting sebagai waktu atau momentum terjadinya kata sepakat diantara para pihak, secara formal dianggap sebagai sahnya suatu perjanjian. 2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tangungan sendiri atau atas tertanggung orang ketiga artinya dengan segera dapat diketahui dengan jelas siapa yang mengadakan perjanjian asuransi, apakah tertanggung langsung atau memalui perantara. 3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang yang menjadi objek perjanjian, terhadap bahaya apa barang itu dipertanggungkan. Dengan rinci perlu diberikan semua penjelasan baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui mengenai setiap objek perjanjian asuransi dengan kejujuran yang sempurna. 4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan ialah suatu jumlah tertentu yang disebutkan yang menunjukkan suatu nilai untuk berapa barang termasuk dipertanggungkan.41
40
41
Ibid.
Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, 1989, Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, h. 66.
46
5. Bahaya-bahaya yang dipertanggungkan oleh si penanggung dalam hal ini ditentukan
dengan
tegas
untuk
bahaya
apa
barang
termasuk
dipertanggungkan. 6. Saat pada mana bahaya mulai berlakunya untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu. Ketentuan ini secara tegas sejak kapan dan sampai batas waktu penanggung harus bertanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 7. Premi pertanggungan tersebut dan mengenai premi ini secara terperinci dijelaskan atas jumlah berapa saja tertanggung harus membayar kepada tertanggung. 8. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara pihak. Polis tersebut harus ditanda-tangani oleh tiap-tiap penanggung. Dalam hal ini memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengatur sendiri hal- hal apa saja yang kiranya oleh mereka dianggap penting untuk diatur. Pada dasarnya syarat-syarat tersebut adalah berfungsi sebagai ketentuan umum, terkadang dianggap belum cukup. Maka timbul syarat khusus untuk memenuhi kebutuhan
masing-masing
pihak
yang
melakukan
perjanjian.
Dengan
berkembangnya berbagai jenis risiko yang dapat timbul serta karena kebutuhan proteksi yang makin luas, maka syarat khusus ini makin menjadi suatu kebutuhan dan makin banyak digunakan oleh perusahaan asuransi. Pada umumnya syarat-syarat tambahan atau khusus itu dibagi dalam dua jenis yaitu:
47
a. Syarat-syarat yang bersifat larangan yaitu syarat-syarat dimana dinyatakan bahwa pihak tertanggung dilarang melakukan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman bilamana larangan tersebut dilanggar oleh tertanggung maka perjanjian menjadi batal. b. Syarat-syarat lain yaitu semua syarat-syarat yang tidak mengandung ancaman-ancaman batalnya perjanjian pertanggungan syarat untuk melanjutkan pertanggungan dan sebagainya.42 2.1.5.3 Macam-macam polis asuransi jiwa Pada saat ini telah berkembang berbagai jenis asuransi di masyarakat, dalam manajemen resiko asuransi memungkinkan berbagi dan mentransfer resiko. Hal ini merupakan cara terbaik untuk mengganti kerugian. Kebanyakan orang tidak mengerti perbedaan mendasar pada jenis-jenis asuransi.
Padahal untuk
menentukan program asuransi yang paling cocok dengan kebutuhan, harus dipahami jenis-jenis asuransi tersebut. Asuransi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu: 1. Asuransi Tradisional 2. Asuransi Non-Tradisional Asuransi jiwa diberikan untuk perorangan maupun kumpulan dan diberikan dalam berbagai bentuk polis. Berikut ini penjelasan dari tiga jenis polis asuransi jiwa yang utama. 1. Asuransi Jiwa Berjangka (term life insurance) Merupakan asuransi jiwa yang memberikan manfaat kematian jika tertanggung meninggal dalam suatu jangka waktu tertentu. Asuransi jiwa berjangka merupakan jenis asuransi jiwa yang melindungi tertanggung hingga
42
Sri Rejeki Hartono,op. cit. h. 126.
48
akhir usia, biasanya ditanggung sampai umur 99 tahun.
Berikut ini karakter
produk asuransi jiwa berjangka yakni: a. Seluruh produk asuransi berjangka memberikan pertanggungan selama satu jangka waktu tertentu yang disebut jangka waktu polis (policy term). b. Manfaat polis dapat dibayarkan hanya apabila. c. Tertanggung meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan. d. Polis masih inforce ketika tertanggung meninggal dunia. e. Jika tertanggung masih hidup sampai berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan, polis tersebut dapat memberikan hak kepada pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungan asuransi.
Jika
pemegang polis tidak melanjutkan pertanggungan itu, maka polis akan berakhir dan perusahaan asuransi tidak berkewajiban memberikan pertanggungan selanjutnya. f. Perlindungan asuransi jiwa berjangka biasanya tersedia dalam bentuk polis asuransi, namun dapat juga tersedia dalam bentuk sebuah rider (asuransi tambahan) yang ditambahkan pada polis dasarnya tersebut. Jenis-jenis pertanggungan asuransi jiwa berjangka terdiri dari:
a. Asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan tetap (level term insurance) yang memberikan manfaat kematian dalam jumlah yang sama selama jangka waktu polis tersebut.
49
b. Asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan menurun (decreasing term life insurance) yang memberikan manfaat kematian yang nilainya menurun selama jangka waktu pertanggungan.
Asuransi jiwa berjangka biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang:
a. Membutuhkan proteksi sementara. b. Memiliki penghasilan kecil namun membutuhkan proteksi. c. Tertarik pada proteksi besar dan premi yang rendah.
2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (whole-life insurance) Merupakan asuransi jiwa yang memberikan pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup bagi tertanggung dan juga memiliki unsur tabungan. Karakteristik asuransi jiwa seumur hidup adalah: a. Memberikan pertanggungan seumur hidup kepada tertanggung selama polis masih inforce. b. Memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung tabungan dalam bentuk nilai tunai (cash value). c. Memberikan pertanggungan seumur hidup dengan tarif premi tetap (level
premium
rate)
yang
tidak
meningkat
sejalan dengan
bertambahnya usia tertanggung. d. Memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk mengubah isi selama polis masih berlaku.
50
e. Pemegang polis dapat menggunakan nilai tunai sebagai jaminan untuk pinjaman polis, dan berhak menarik dana dari nilai tunai polis jika sudah terbentuk. Asuransi jiwa seumur hidup biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang: a. Memiliki kebutuhan dalam mempersiapkan warisan. b. Membutuhkan perlindungan finansial jangka panjang 3. Asuransi Jiwa Dwiguna (endowment insurance) Merupakan asuransi jiwa yang memberika manfaat polis yang dibayar pada saat tertanggung meninggal, atau pada tanggal yang ditentukan jika tertanggung masih hidup sampai tanggal tersebut. Karakteristik asuransi jiwa dwiguna adalah: a. Memberikan suatu jumlah manfaat tertentu apakah tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu pertanggungan atau meninggal selama jangka waktu pertanggungan. b. Memiliki tanggal jatuh tempo (maturity date), yaitu tanggal pembayaran uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis jika tertanggung masih hidup. c. Dapat menghasilkan nilai tunai dengan lebih cepat. d. Tarif premi biasanya tetap
51
Asuransi jiwa dwiguna biasanya dibutuhkan oleh calon pemegang polis yang: a. Ingin mempersiapkan dana pensiun b. Ingin melakukan tabungan jangka pendek c. Ingin mempersiapkan dana pendidikan anak 4. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan yaitu: -
Kehilangan nilai pakai
-
Kekurangan nilainya
-
Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung
Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian objek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan. 5. Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi yang berhubungan dengan hdup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi uang kembali dengan pengertian cacatan dengan perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan (yang masuk dalam asuransi kerugian berdasarakan Pasal Ia Bab I Saatblad 1941-101). Dalam asuransi jiwa penanggung akan tetap mengembalikan uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung apabila
52
tertanggung meninggalkan dalam masa berlaku perjanjian, atau pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluannya sukarela. 43 6. Asuransi sosial adalah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselangarakan oleh pemerintah, yaitu:
a.
-
Asuransi kecelakaan lalu lintas (jasa raharja).
-
Asuransi AsTek, AsKes, AsABRI
Polis ditaksir Polis ditaksir
atau
valued merupakan polis
yang
jumlah harga
pertanggungannya ditaksir, didalam polis dicantumkan syarat valued at atau so valued. Polis ini dapat berupa polis perjalanan atau polis waktu atau polis yang lainnya. Untuk harga pertanggungan Rp 10. 000. 000,- misalnya, maka di dalam polis dicantumkan valued at Rp. 10. 000. 000,- atau Rp. 10. 000. 000,- so valued. Berarti harga pertanggungan yang disetujui oleh penanggung dan tertanggung adalah sebesar Rp. 10. 000. 000,- tidak menjadi soal apakah harga yang sebenarnya (real value) lebih besar atau lebih kecil dari itu. Bila dialami total loss, maka ganti rugi Rp. 10. 000. 000,- asalkan total loss diakibatkan oleh resiko (bahaya) yang ditanggung oleh polis. Bila dialami partial loss, maka ganti rugi sesuai dengan kerugian. b.
Polis tidak ditaksir Polis tidak ditaksir atau unvalued policy merupakan kebalikan dari valued
policy. Harga pertanggungan yang dicantumkan dalam polis diperlukan sebagai
43
H. Man Suparman Sastrawidjaya, 2004, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, PT Alumni, Bandung, h. 9
53
dasar untuk perhitungan premi asuransi dan batas maksimal ganti rugi. Bila harga pertanggungan Rp. 5 juta dan harga yang sebenarnya (real value) hanya Rp. 4 juta maka apabila dialami total loss maka ganti ruginya sesuai dengan real value. Jika dialami partial loss Rp 1 juta, maka ganti rugi Rp 1 juta karena jumlah ini merupakan kerugian yang sebenarnya. Bila barang yang rusak itu masih bisa dijual Rp 500. 000,- maka ganti rugi Rp. 500. 000,Bila harga pertanggungan Rp. 5 juta dan harga sebenarnya Rp. 6 juta. Bila dialami total loss, maka yang diganti Rp 5 juta. Kelebihan yang Rp. 1 juta dianggap tidak diasuransikan. c.
Polis perjalanan
Polis perjalanan menjamin insurable interest selama dalam perjalanan dari tempat pemberangkatan sampai dengan ke tempat tujuan. Kedua tempat itu harus disebutkan namanya di dalam polis perjalanan, misalnya dari Tanjung Priok ke London. Jalan yang ditempuh oleh alat pengangkut harus jalur yang lazim. Bila ada penyimpangan yang diperlukan dalam perjalanan, penyimpangan itu harus disebutkan dalam polis kontrak. Polis perjalanan dapat digunakan untuk menanggung barang dalam perjalanan maupun dalam alat pengangkut. Polis perjalanan yang digunakan dalam pengangkutan melalui laut disebut voyage policy. d.
Polis waktu Polis waktu merupakan polis yang terikat dengan jangka waktu, misalnya 6
bulan, 12 bulan atau lebih dari 12 bulan, yang lazim adalah 12 bulan. Premi dibayar dimuka ketika polis dikeluarkan oleh penanggung.
54
2.1.5.4 Fungsi polis asuransi jiwa Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. 44 Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur di dalam undangundang mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi polis tetap mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi, karena polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung. Pembuktian yang diatur dalam Pasal 258 KUHD tidak berlaku terhadap pembuktian yang harus dipakai oleh penanggung terhadap tertanggung . pihakpenanggung dapat membuktikan perjanjian pertanggungan itu dengan alatalat bukti yang diatur oleh hukum pembuktian. Jadi si penanggung dapat mengemukakan semua alat-alat bukti misalnya surat dan persangkaan. 45 Persangkaan ini dapat diberikan oleh hakim dalam keadaan-keadaan dimana tertanggung menerima suatu polis dengan isi yang telah tertentu tanpa adanya bantahan dari pihaknya. Dari fakta ini maka hakim dapat menarik kesimpulan bahwa polis itu menetapkan atau mengandung isi tentang perjanjian pertanggungan itu secara baik dan benar.
44
45
Sri Rejeki Hartono, op, cit. h. 122. Djoko Prakoso dan Ketut Mustika, loc. cit.
55
a. Fungsi umum polis Perjanjian pertanggungan Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, dengan prinsip : 1. Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum terjadi atau mengalami kerugian. 2. Untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggung kepada penanggung sebagai balas jasa atas jaminan penanggung. b. Fungsi polis bagi tertanggung 1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dideritanya yang ditanggung oleh polis. 2. Sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada penanggung. sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak mematuhi jaminannya c. Fungsi polis bagi penanggung 1. Sebagi bukti (tanda terima) premi asuransi dari tertanggung 2. Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung. 3. Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan ganti rugi (klaim) bila yang menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat-syarat polis.
56
Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya ‘Hukum Asuransi Indonesia’, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.
2.2 Investasi 2.2.1 Pengertian investasi Istilah investasi berasal dari bahasa latin yaitu investire yang artinya memakai sedangkan dalam bahasa Inggris disebutkan dengan investment. Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep teoritis tentang investasi. Penanaman modal atau investasi diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha atau proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan selain mendapatkan pengembalian modal awalnya di kemudian hari, tentunya pemilik modal juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal dimaksud.46 Dalam salah satu produk hukum nasional yaitu Undang- undang nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 1 angka 1 disebutkan, penanaman
46
Jonker Sihombing, 2009, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, h. 15.
57
modal adalah : “Segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia ”. Fitzgeral mengartikan investasi adalah : “ aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber- sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang ”.47 Kamaruddin Ahmad mendefinisikan investasi adalah “ menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tertentu”.48 Dalam Ensiklopedia Indonesia investasi diartikan sebagai : “ penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung- gedung, permesinan,
bahan
cadangan,
penyelenggaraan
uang
kas
serta
penyelenggaraannya). Dengan demikian cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti ”. Komarrudin memberikan pengertian tentang istilah investasi dalam 3 pengertian yaitu : a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat pernyataan lainnya. b. Suatu tindakan untuk barang- barang modal.
47
Salim H. S dan Budi Sutrisno, 2008, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta h. 31. 48
Ibid.
58
c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan hasil pendapatan dimasa yang akan datang 49
2.2.2 Tujuan investasi Pada umumnya, investor memiliki beberapa faktor pertimbangan ketika mencari tempat yang tepat untuk menginvestasikan dananya. Faktor keamanan, tingkat keuntungan, dan apresiasi modal, adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi dan juga pertimbangan usia, kondisi hidup, dan tingkat kesejahteraan. Suatu perusahaan melakukan investasi jangka panjang tentunya didasarkan pada tujuan tertentu yang kemungkinan berbeda dengan perusahaan lain. Salah satu tujuan investasi adalah untuk mencari keuntungan. Secara umum tujuan investasi memang mencari keuntungan, tetapi bagi perusahaan tertentu kemungkinan ada tujuan utama yang lain selain untuk mencari untung. Dari tulisan para ahli, diperoleh informasi bahwa pada umumnya tujuan investasi adalah sebagai berikut : b. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, antara lain seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain-lainnya. c. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. d. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain, melalui pemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. 49
Komarrudin dan Rosyidah Rakhmawati, 2004, Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global, Banyumedia, Jakarta, h. 3.
59
e. Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. f. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenis. g. Untuk menjaga hubungan antar perusahaan.
2.2.3 Manfaat Investasi Investasi dimaksudkan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha atau proyek baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kaitannya dengan manfaat investasi bagi pembangunan ekonomi, Dumairy menyebutkan bahwa : 50 “ Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi ini, investasi pada hakikatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika dari investasi mempengaruhi tinggi rendahnya
pertumbuhan ekonomi,
mencerminkan
marak
lesunya
pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan klim yang dapat menggairahkan investasi”. Setiap investasi akan memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan mendorong aktivitas perekonomian. Kegiatan investasi akan menyerap dana-dana menganggur yang dimiliki oleh masyarakat maupun perseroan sehingga tersalur ke aktivitas yang lebih produktif. Secara lebih rinci manfaat investasi bagi pembangunan ekonomi yaitu :
50
Dumairy, 1996, Perekonomian Indonesia, Erlangga, Jakarta, h. 132.
60
a. Investasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan
modal
yang
sangat
dibutuhkan
dalam
pelaksanaan
pembangunan nasional. b. Industri yang dibangun dengan investasi akan berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan industry-industry turutan di wilayah sekitarnya. c. Investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah lapangan kerja, yakni akan menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja terampil maupun untuk tenaga kerja yang tidak terampil. d. Investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi. e. Investasi akan memperbesar perolehan devisa yang didapatkan dari industri yang hasil produksinya sebagian besar ditujukan untuk ekspor.51 Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor terutama modal asing ternyata memberikan dampak positif di dalam pembangunan didasarkan pada bukti-bukti dari keberadaan investasi asing atau perusahaan asing, bukti- bukti itu adalah :52 a. Masalah gaji, perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata- rata nasional. Misalnya di Amerika,
51 Jonker Sihombing, 2008, Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal. Alumni, Bandung, h. 164. 52
Salim H. S dan Budi Sutrisno, op. cit, h. 85.
61
perusahaan asing membayar 4 % lebih tinggi pada tahun 1989 dan 6 % lebih tinggi pada tahun 1996 dibandingkan perusahaan domestik. b. Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis. Di Amerika jumlah lapangan kerja yang diciptakan perusahaan asing mencapai 1,4 % pertahun dari 1989 sampai dengan 1996. Bandingkan dengan 0. 8 % yang diciptakan oleh perusahaan domestik. c. Perusahaan asing tidak segan- segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan, jumlah pelatihan dan di bidang penelitian di negara tempat mereka menanamkan investasinya mencapai 12 % dari total pengeluaran pelatihan dan penelitian. d. Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik. Situasi keamanan di Indonesia merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga tidak menimbulkan keragu- raguan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Daya saing dalam menarik investor asing bersifat relatif, artinya banyak faktor yang mempengaruhi minat investor untuk investasi di luar masuk ke suatu Negara. Yang lebih mendasar adalah kepastian hukum, peraturan- peraturan pemerintah yang bersifat pasti, dan kestabilan politik.53 John W. Head mengemukakan tentang tujuh manfaat investasi, khususnya investasi asing diataranya adalah :
53
Ismail saleh, 1990, Hukum dan Ekonomi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 6.
62
a. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka. b. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru. c. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya. d. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain. e. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor. f. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan demi kepentingan penduduk negara tuan rumah. Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar lebih baik pemanfaatannya daripada semula.54
54
Salim H. S dan Budi Sutrisno, op. cit, h. 87.
