BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

14

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

A. Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan dan Manfaat Asuransi Asuransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan yang didalamnya terdapat perjanjian antara dua pihak yaitu pihak yang berkewajiban untuk membayar iuran dan pihak lain yang berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat atau dengan kata lain pengertian asuransi adalah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang memberi pertanggungan kepada nasabah sesudah terjadi kecelakaan itu yang besarannya biasanya sepuluh juta rupiah.16 Definisi asuransi bisa diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan matematika itu berarti bisa lima definisi asuransi.17 Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Jadi, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko. Dalam pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan resiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan resiko yang dipertanggungkan

16

Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) edisi ketiga, Balai Pustaka, 2005. 17 Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta,2004, hal 3-4.

14 Universitas Sumatera Utara

15

kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayarkan premi secara priodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil. Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang utamanya menerima/menjual jasa, pemindahaan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (sharing of risk) di antara seju`mlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahan). Pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahaan resiko dan mengumpulkan dana dari angota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi kepada masing-masing anggota tersebut. Karena kerugian tidak pasti akan terjadi pada setia anggota, maka anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandangan sosial merpakan penyumbang terhadap organisasi. Hal tersebut berarti kergian setiap anggota dipikul bersama. Pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitung biaya dan faedah pertanggungan resiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, yang mungkin diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Universitas Sumatera Utara

16

Menurut Mark R. Green Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu. Menurut C.Arthur William Jr dan Richard M. Heins, mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu: Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung dan Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih oarang tua badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.18 Beberapa pengertian asuransi yang berdasarkan atau menurut undang-undang: a. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang perasuransian. Dalam Pasal 1 ayat (1) Asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk : 1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertaggung / pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut; atau 2. memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si tertanggung dengan 18

Silondae, Arus Akbar dan B.Iiyas, Wirawan, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal 133.


17

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. 19 b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) KUHD Pasal 246 tentang Usaha Perasuransian, bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suat kerugikan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tak tertentu.20 Dari pengertian Pasal 246 KUHDagang dapat disimpulkan 3 (tiga) unsur dalam asuransi adalah: 1. Pihak tertanggung atau Verzekering yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau dengan berangsur-angsur. 2. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang (penggaanti kerugian atau schadevergoeding) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila maksud unsur ke-3 berhasil. 3. Suatu kejadian (peristiwa) yang semula belum jelas akan terjadi (onzeker voorvaal)21 Ruang lingkup pengaturan dalam KUHD tersebut diatas terlihat sangat sempit sekali. Ruang lingkup perlindungan asuransi yang diatur dalam Pasal 246 KUHD meliputi(1) kerugian, (2) kerusakan dan (3) kehilangan keuntungan.22 Ketiga lingkup produk perlindungan tersebut digolongkan kepada asuransi kerugian, yaitu golongan asuransi pada umumnya mempunyai objek yang bersifat materil. Pada hal kita tahu banyak sekali resiko dalam kaitannya dengan kehidupan dan

19

Pemerintahan Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Nomor 337 Tahun 2014. 20 Tuti Rastuti, 2011, Op. Cit., hal 3. 21 Irawan, Bagus, 2007, Op Cit., hal 102. 22 Tuti Rastuti, 2011, Op. Cit., hal 32.


18

perkembangannya tidak hanya pada tiga jenis pokok yang ditentukan dalam KUHD.23 Memperhatikan ruang lingkup perlindungan yang diatur dalam KUHD Pasal 246 dapat dinyatakan hanya mengatur asuransi kerugian, tidak mengatur asuransi sejumlah uang misalnya asuransi jiwa. Selanjutnya asuransi jiwa disebutkan dalam Pasal 247 KUHD menyatakan bahwa Pertanggunganpertanggungan itu antara lain dapat mengenai, bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil – hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu beberapa orang, bahaya laut dan pembudakan,bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, sungai – sungai dan perairan darat.24 Berdasarkan definisi dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut: 1. Pihak-pihak yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi memiliki pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian. 2. Status pihak-pihak yaitu penanggung berstatus perusahaan badan hukum berbentuk Perseroaan Terbatas (PT) atau koperasi. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan. 3. Objek asuransi yaitu berupa benda, hak dan kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang disebut premi atau ganti kerugian. 4. Peristiwa asuransi yaitu perbuatan hukum (lergal act) berupa persetujuan atau kesepakataan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. 5. Hubungan asuransi yaitu keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara timbal balik) 25

23

Tuti Rastuti, 2011, Op. Cit., hal 4. Tuti Rastuti, 2011, Op Cit., hal 33. 25 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 2006. hal 824

9.


19

Sejarah lahirnya asuransi dapat dibagi beberapa periode: a. Zaman Kebesaran Yunani Pada zaman kebesaran Yunani di bawah kekuasaan Alexander The Great (356–323 BC) seorang pembantunya yang bernama Antimenes memerlukan sangat banyak uang guna membiayai pemerintahannya pada waktu itu. Untuk mendapatkan uang tersebut Antimenes mengumumkan kepada para pemilik budak belian supaya mendaftarkan budak – budaknya dan membayar sejumlah uang tiap tahun kepada Antimenes. Sebagai imbalannya, Antimenes menjanjikan kepada mereka jika ada budak yang melarikan diri, maka dia akan memerintahkan supaya budak itu ditangkap, atau jika tidak dapat ditangkap, dibayar dengan sejumlah uang sebagai gantinya.26 Menurut Mr.H.J. Scheltema dalam bukunya “verzekeringsrecht” halaman 3 diceritakan oleh Aristoteles, pada zaman Yunani dibawah pemerintahan Iskandar Zulkarnain (Alexander yang Agung) 356-323 SM ada seorang Menteri Keuangan bernama Antimenes yang pada saat itu mengalami kesulitan keuangan. Pada saat itu ada sekumpulan budak belian dibawah pengawasan tentara, mereka itu kepunyaan beberapa orang kaya di Yunani. Menteri keuangan Antimenes tersebut mengusulkan kepada para pemilik budak belian tersebut agar mereka mendaftarkan budak – budak miliknya dan membayarkan sejumlah uang setiap tahunnya kepada Antimenes dengan suatu perjanjian apabila ada diantara budak yang sudah didaftarkan tersebut melarikan diri, Antimenes akan menangkap budak tersebut atau membayarkan sejumlah uang kepada si pemilik budak seharga jual beli dari budak tersebut. Ternyata dengan idenya tersebut Antimenes

26

Muhammad Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 2006, hal 1.


20

mendapatkan sejumlah besar uang seperti uang premi dalam asuransi pada masa kini dan yang lebih penting dia mendapatkan uang yang ia butuhkan pada waktu itu. Namun demikian dia juga memikul risiko bahwa dikemudian hari ia mungkin harus membayar sejumlah uang seharga jual beli budak kepada pemilik budak apabila ada diantara budak itu yang melarikan diri. Perjanjian yang terjadi antara Antimenes dengan para pemilik budak belian ini pada pokoknya sama dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan.27 Selanjutnya, Scheltema menjelaskan bahwa zaman Yunani banyak juga orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada Pemerintah Kota-praja dengan janji bahwa pemilik uang tersebut diberi bunga setiap bulan sampai wafatnya bahkan setelah wafat diberi bantuan biaya penguburan.28 Jadi, perjanjian ini mirip dengan asuransi jiwa. Bedanya hanya pada pembayaran premi dan santunan. Pada asuransi jiwa, tertanggung yang membayar premi setiap bulan, bila terjadi kematian atau asuransi jiowa berakhir tanpa kematian, tertanggung memeperoleh pembayaran dari penanggung. Pada pijaman Pemerintah Kotapraja, pemerintah membayar bunga setiap bulan kepada pemilik uang serta biaya penguburan bila pemilik uang meninggal dunia. Perjanjian ini terus berkembang pada zaman Romawi sampai kira-kira tahun ke 10 SM. Pada waktu itu dibentuk semacam perkumpulan (collegium). Setiao anggota perkumpulan harus membiayai uang pangkal dan iuran bulanan. Apabila ada anggota perkumpulan yang pindah ke tempat lain, perkumpulan memberikan bantuan biaya perjalanan. Apabila ada

27

Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Cetakan ke-5, Jakarta, 2004, hal 48-49. 28 Muhammad Abdulkadir. 2006. Op. Cit., hal 2.


21

anggota

perkumpulan

yang

mengadakan

upcara

tertentu,

perkumpulan

memberikan bantuan biaya upacara.29 Mr.Scheltema menceritakan lagi, bahwa kota-praja di Yunani pada waktu itu mendapat uang yang dibutuhkan dengan jalan meminjam sejumlah uang, misalnya 3.600 drachmen dengan janji kepada si tukang uang itu, ia akan diberi bunga sebesar 30 drachmen setiap bulan sampai dengan wafatnya. Sedangkan pada waktu wafatnya itu diberi 150 drachmen untuk biaya menguburan jenazah si wafat. Ini agak mirip dengan asuransi jiwa.30 b. Zaman Kebesaran Kerajaan Romawi Dari zaman ini Mr.Scheltema menyebutkan beberapa buku yang menulis tentang sejarah Romawi, antara lain buku yang ditulis oleh Cicero dan Livius (106-43 tahun sebelum permulaan tahun Masehi) dan Livius (59 tahun sebelum sampai 10 tahun sesudah permulaan tahun Masehi). didalam buku-bukunya dapat ditemui hal-hal yang menggambarkan mengenai perjanjian yang mengandung unsur-unsur asuransi ganti kerugian, walaupun tidak dapat dikatakan sama dengan perjanjian asuransi.31 Sebaliknya, Mr. Scheltema melihat berbagai perjanjian yang memiliki banyak persamaan dengan asuransi sejumlah uang. (sommenverzekering ). Disebutkan oleh beliau adanya suatu perkumpulan ( collegium ) yang dinamakan collegium cultorum Dianae et Antinoi, dalam perkumpulan ini para anggotanya membayarkan sejumlah uang pangkal sebesar 100 sesterti dan uang iuran sebesar 5 asses setiap bulannya, dan ketika para anggota perkumpulan

29

Muhammad Abdulkadir. 2006. Op. Cit., hal 2. Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 2004, Op. Cit, hal 49. 31 ibid. 30


22

ini meninggal dunia maka ahli warisnya akan mendapatkan sejumlah uang sebesar 300 sesteri untuk biaya penguburannya.32 Ada juga perkumpulan yang anggotanya para tentara yang disebut collegium lambaesis, didalam perkumpulan ini para anggotanya juga diwajibkan untuk membayar sejumlah uang pangkal dan uang iuran setiap bulannya, yang besarnya ditentukan. Apabila suatu saat salah seorang anggotanya mengalami kenaikan pangkat maka ia akan mendapatkan sejumlah uang sejumlah 500 dinar yang dimaksudkan untuk berpesta merayakan kenaikan pangkatnya.Apabila seseorang dalam ketentaraan dipindahkan kelain tempat, maka kepadanya diberi uang sejumlah 500 dinar ditambah dengan 200 dinar untuk biaya pengangkutan ketempat baru. Apabila seseorang anggota meninggal dunia, maka kepadanya para ahli waris diberi uang sebesar 500 dinar.33 Kedua perkumpulan tadi mirip sekali dengan suatu asuransi jiwa secara saling menjamin (onderlingne levensverzekering). c. Zaman Abad Pertengahan Peristiwa – peristiwa hukum yang telah diuraikan di atas terus berkembang pada abad pertengahan. Di Inggris sekelompok orang yang mempunyai profesi sejenis membentuk 1 (satu) perkumpulan yang disebut gilde. Perkumpulan ini mengurus kepentingan anggota – anggotanya dengan janji apabila ada anggota yang kebakaran rumah, gilde akan memberikan sejumlah uang yang diambil dari dana gilde yang terkumpul dari anggota – anggota. Perjanjian ini banyak terjadi pada abad ke – 9 dan mirip dengan asuransi kebakaran. Bentuk perjanjian seperti ini lebih lanjut berkembang di Denmark, Jerman, dan negara – negara Eropa 32 33

Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut 2004, Op. Cit, hal 50. Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut 2004, Op. Cit, hal 50.


23

lainnya sampai pada abad ke – 12. Pada abad ke – 13 dan abad ke – 14 perdagangan melalui laut mulai berkembang pesat. Akan tetapi, tidak sedikit bahaya yang mengancam dalam perjalanan perdagangan melalui laut. Keadaan ini mulai tepikir oleh para pedagang waktu itu untuk mencari upaya yang dapat mengatasi kemungkinan kerugian yang timbul melalui laut. Inilah titik awal perkembangan asuransi kerugian laut.34 Untuk kepentingan perjalanan melalui laut, pemilik kapal meminjamkan sejumlah uang dari pemilik uang dengan bunga tertentu, sedangkan kapal dan barang muatannya dijadikan jaminan. Akan tetapi, apabila kapal dan barang muatannya tiba dengan selamat di tempat tujuan, uang yang dipinjam itu dikembalikan ditambah dengan bunganya. Ini disebut bodemerij. Dengan ketentuan, apabila kapal dan barang muatannya rusak atau tenggelam, uang dan bunganya tidak usah dibayar kembali. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bunga yang dibayar itu seolah-olah berfungsi sebagai premi, sedangkan pemilik uang berfungsi sebagai pihak yang menanggung resiko kehilangan uang dalam hal terjadi bahaya yang menimbulkan kerugian. Jadi, uang hilang itu dianggap seolah – olah sebagai ganti kerugian kepada pemiliki kapal dan barang muatannya.35 Dalam perjanjian peminjaman uang itu, pemberi pinjaman tidak perlu memberikan sejumlah uang lebih dahulu kepada pemilik kapal dan barang muatannya, tetapi setelah benar – benar terjadi bahaya yang menimpa kapal dan barang muatannya, barulah dapat diberikan sejumlah uang. Namun, pada permulaan berlayar pemilik kapal dan barang muatannya perlu menyetor sejumlah uang kepada pemberi pinjaman sebagai pihak yang menanggung. Dengan 34 35

Abdulkadir Muhammad. 2006, Op. Cit., hal 3. Abdulkadir Muhammad. 2006. Op. Cit., hal 3.


24

ketentuan apabila tidak terjadi peristiwa yang merugikan, maka uang yang sudah disetor itu menjadi hak pemberi pinjaman. Jadi, fungsi uang setoran tersebut mirip dengan premi asuransi.36 Demikian pemulaan perkembangan asuransi kerugian pada pengangkutan laut. Asuransi ini berkembang pesat terutama di negara-negara pantai (coastal countries) seperti Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Denmark, dan lain-lain. d. Zaman Sesudah Abad Pertengahan Sesudah abad pertengahan, bidang asuransi laut dan asuransi kebakaran mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di Negara-negara Eropa Barat, seperti di Inggris pada abad ke-17, kemudian di Perancis pada abad ke-18, dan terus ke negeri Belanda.37 Perkembangan pesat asuransi laut di Negara-negara tersebut dapat dimaklumi karena Negara-negara tersebut banyak berlayar melalui laut dari dan ke Negara-negara seberang laut (overseas countries) terutama daerah-daerah jajahan mereka. Pada waktu pembentukan Code de Commerce Perancis awal abad ke-19, asuransi laut dimasukkan dalam kodifikasi. Pada waktu pembentukan Wetboek van Koophandel Nederland, di samping asuransi laut dimasukkan juga asuransi kebakaran, asuransi hasil panen, dan asuransi jiwa. Sementara di Inggris, asuransi laut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Asuransi Laut (Marine Insurance Act) yang dibentuk pada tahun 1906. Berdasarkan asas konkordansi, Wetboek van Koophandel Nederland diberlakukan pula di Hindia Belanda melalui Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847. 38

36

Abdulkadir Muhammad. 2006. Op. Cit., hal 3. Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut 2004, Op. Cit., hal 52. 38 Abdulkadir Muhammad. 2006. Iop.Cit., hal 4. 37


25

e. Zaman Kodifikasi Perancis Kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang yang dilakukan Kaisar Napoleon dimuat dalam Kitab Code Civil ( KUHPER) dan Code De Commerce (KUHD). Pada abad ke 19, Code De Commerce hanya memuat pasal Asuransi Laut. Dalam rancangan undang-undang yang diadakan di negeri Belanda untuk kitab hukum dagang juga termuat peraturan tentang asuransi laut. Baru dalam rancangan undang-undang terakhir yang kemudian menjadi undang-undang yaitu kitab undang-undang hukum perniagaan (wetboek van koophandel) dalam tahun 1838 termuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa.39 Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat pada abad ke 20 berdampak positif pada perkembangan usaha bidang perasuransian. Kegiatan usaha tidak hanya bidang asuransi, tetapi juga bidang penunjang asuransi. Pembangunan bidang prasarana transportasi sampai daerah pelosok mendorong perkembangan sarana transportasi darat, laut dan udara serta mebningkatkan mobilitas penumpang dari suatu daerah ke daerah bahkan negara lain. Ancaman bahaya lalu lintas juga makin meningkat. Keadaan ini mendorong perkembangan perusahan asuransi kerugian dan asuransi jiwa serta asuransi sosial (social security insurance).40Hal ini mendorong perkembangan asuransi kredit, asuransi kebakaran, dan asuransi tenaga kerja. Perkembangan di bidang teknologi satelit komunikasi juga memerlukan perlindungan dari ancaman kegagalan peluncuran dan berfungsi satelit. Sehingga perlu di asuransikan. Hal ini pernah terjadi ketika

39 40

Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut 2004, Op. Cit., hal 52. Muhammad Abdulkadir. 2006. Op. Cit., hal 4-5.


26

Indonesia meluncurkan satelit Palapa B2 yang gagal masuk garis orbit. Karena kegagalan tersebut dapat diganti dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. f. Zaman Kemerdekaan Pada awalnya kegiatan asuransi terbatas untuk melindungi kepentingan Belanda, Inggris, da bangsa Eropa lainnya yang melakukan perdagangan dan usaha perkebunan di Indonesia, terutama untuk asuransi pengangkutan dan kebakaran. Selama masa penjajahan Jepang, industri tidak berkembang. Setelah Perang Dunia kedua usai, perusahaan-perusahaan asuransi Belanda dan Inggris kembali beroperasi di Indonesia dengan mendirikan suatu badan yang bernama Bataviasche Verzekerings Unie (BVU) yang merupakan suatu usaha asuransi kolektif.41 Setelah kemerdekaan RI, pemerintah melakukan nasionalisasi atas sejumlah perusahaan asuransi termasuk NV Assurantie Maatshappij De Nederland dan Bloom Vander EE milik Belanda yang didirikan tahun 1845 yang diubah menjadi Umum Internasional Underwriters (UIU) dan perusahaan asuransi inggris yang diganti nama menjadi Bendasraya. Pada tahun 1972 UIU dan Bendasraya digabung menjadi asuransi jasa indonesia. Untuk sector asuransi jiwa, pemerintah melakukan nasionalisasi atas perusahaan asuransi jiwa yang berdiri pada tahun 1859 dengan nama Nederlandsche indische Leverzekring en Lijvrente Maatschappij (NILLMIJ). Dalam upaya peningkatan retensi asuransi dalam negeri, pada tahun 1953 berdirilah suatu perusahaan reasuransi professional swasta, Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) yang disusul oleh pendirian

41

Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 35


27

PT.Reasuransi Umum Indonesia (IndoRe) yang merupakan perusahan reasuransi milik pemerintah.42 Pencapaian penting lainnya dalam tonggak sejarah asuransi Indonesia sejak kemerdekaan RI antara lain adalah terlaksananya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia (KANSI) pertama pada tanggal 25-30 November 1956 di Bogor. Kongres tersebut antara lain melahirkan kesepakataan pendirian Dewan Asuransi Indonesia (selanjutnya disebut DAI) pada 1 Febuari 1957. Pada tahun 2002, DAI berubah-ubah namanya menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI) hingga saat ini menjadi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).43 Sebelum menjadi organisasi independen, industri asuransi jiwa tergabung dalam Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yang merupakan wadah tunggal bagi semua perusahaan asuransi umum, jiwa, sosial, dan reasuransi di seluruh Indonesia. Akhirnya, bertepatan dengan penyelenggaraan kongres tahunan DAI ke-10 pada 23 Januari 2002, dideklarasikanlah Asosasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), sebagai induk organisasi bagi industry asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia.44 Sehubungan dengan telah diterbitkan dan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 20l4 tentang Perasuransian pada tanggal 17 Oktober 2014 adalah pengganti dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang telah berlaku selama 22 tahun ini, karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri perasuransian. Di Indonesia, undang-undang yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis untuk pertama kalinya lahir pada tahun 1992 dengan disahkannya UU Nomor 2 Tahun 42

Junaedy Ganie, 2013, Op.Cit., hal 35 Junaedy Ganie, 2013, Op Cit., hal 37 44 http://www.aaji.or.id/TentangKami/profil-singkat 43


28

1992 Tentang Usaha Perasuransian. Sebelum lahirnya UU Nomor 2 Tahun 1992, asuransi sebagai bisnis diatur melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan

Presiden

(Kepres)

berserta

peraturan

di

bawahnya.

Untuk

membedakan pengaturan asuransi sebagai sebuah bisnis dari pengaturan asuransi sebagai sebuah perjanjian, selanjutnya, UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian akan disebut UU Bisnis Asuransi.45 Undang-undang Bisnis Asuransi mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis dengan membuat aturan mengenai perizinan, pengelolaaan dan peranan pemeritah dalam pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian, Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 UU Bisnis Asuransi, Undang-undang ini menggantikan Ordonnantie op het Levensverzekering bedrijf (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 101) yang dinyatakan tidak berlaku lagi sejak disahkannya undang-undang tersebut. Pelaksanaan UU Bisnis Asuransi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 (selanjutnya disebut PP Nomor 73 Tahun1992). Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 46 PP Nomor 73 Tahun 1992 tersebut, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, KepPres Nomor 40 Tahun 1988 tentang Usaha Di Bidang Asuransi Kerugian dinyatakan tidak berlaku lagi.46 Pada tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP Nomor 63 Tahun 1999) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 yang menggantikan sebagian ketentuan PP Nomor 73 Tahun 1992. Perubahan kedua diberlakukan melalui PP Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Terakhir, pemerintah mengeluarkan PP 45 46

Junaedy Ganie, 201, Op. Cit., hal 38 Junaedy Ganie, 2013, Op.Cit., hal 39.


29

Nomor 81 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Masing-masing Peraturan Pemerintah tersebut di atas diikuti berbagai KepMen Keuangan (selanjutnya disebut Kepmen) dan PerMen Keuangan (selanjutnya disebut PerMen) dan berbagai keputusan di bawahnya yang semuanya menjadi peraturan pelaksanaan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan bisnis asuransi Indonesia.47 Fungsi Asuransi Disamping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara finansial), asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam beberapa fungsi sebagai berikut: a. Fungsi Utama (Primer) : 1) Pengalihan Resiko Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari tertanggung sebagai ”Original Risk Bearer” kepada satu atau beberapa penanggung (a risk transfer mechanisme). Sehingga ketidakpastian (uncertainty) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti (certainty) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi. 2) Penghimpun Dana Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh

47

Junaedy Ganie, 2013, Op. Cit., hal 39.


30

tertanggung kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkemang, yang kelak akan akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung. 3) Premi Seimbang Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing – masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang dialihkannya kepada penanggung (equitable premium). Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarip premi (rate of premium) dikalikan dengan Nilai Pertanggungan. b. Fungsi Tambahan (Sekunder) 1) Export Terselubung (invisible export) Sebagai terselubung

komoditas

penjualan

atau barang-barang tak nyata (intangible

product) keluar negeri. 2) Perangsang Pertumbuhan Ekonomi (stimulus ekonomi) adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. 3) Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings 4) Sarana Pencegah dan Pengendalian Kerugian48 c. Fungsi Asuransi Jiwa lainnya 1) Tujuan

pertanggungan

jiwa

ialah

mengadakan

jaminan

bagi

masyarakat, yaitu mengambil alih semua beban resiko dari tiap-tiap individu. Bilamana ditanggung sendiri akan terlalu berat, maka lebih 48

Binagriya Upakara, Fungsi dan Tujuan Asuransi dalam http:// asuransibinagriya .blogspot. com/2011/11/disamping-sebagai-bentuk-pengendalian.html diakses pada tanggal 24 september 2015


31

baik dipindahkan kepada perusahaan asuransi jiwa. Untuk mengambil alih resiko dari masyarakat itu, oleh perusahaan asuransi dipungut suatu pembayaran yang relatif lebih rendah (pembayaran premi). 2) Perusahaan asuransi mempunyai tugas lain bila dilihat dari sudut pembangunan (economic development), yaitu sebagai suatu lembaga yang mengumpulkan dana (funds/premium) dan dana tersebut dapat di investasikan dalam lapangan ekonomi bisa untuk membangun perekonomian nasional. 3) Dari sudut employment (pekerjaan), perusahaan asuransi memberi bantuan kepada publik, yaitu memberi kesempatan bekerja pada buruh-buruh/pegawai-pegawai

untuk

memperoleh

income

guna

kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Dari semua fungsi yang kita lihat di atas tadi, dapatlah ditarik konklusi bahwa perusahaan asuransi jiwa terutama bertujuan untuk: a) Meningkatkan social welfare (kesejahteraan sosial masyarakat) b) Menaikkan economic welfare (kesejahteraan ekonomis) Tujuan Asuransi Asuransi dalam perkembangan masyarakat dan perkembangan ekonomi, merupakan suatu lembaga keuangan. Sebab, melalui asuransi dapat menghimpun dana dari masyarakat yang dapat berakumulasi dengan besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Selain itu, asuransi bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta asuransi bertujuan keuangan yang memeberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya.


32

Berdasarkan prinsip keseimbangan (indemnitas) dengan asuransi bertujuan untuk mengembalikan posisi keuangan (finansial) seseorang (tertanggung) pada keadaan semula. Dengan demikian, tujuan asuransi adalah seseorang terhadap berbagai resiko kehidupan. Apabila diuraikan lebih detail tujuan asuransi antara lain: a. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang di derita satu pihak. Misalnya, apabila tertanggung menderita kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, namun tertanggung telah memanajemen resiko tersebut dengan asuransi, maka ganti rugi akan diberikan oleh penanggung untuk mengatasi resiko tersebut, yang bertujuan untuk mengatasi kerugian finansial tetanggung akibat kerugian, kerusakan, dan kehilangan bahkan kemungkinan kebangkrutan. Dengan demikian tujuan dari tertanggung jika menutup asuransi yaitu untuk memperoleh rasa tenteram dari resiko yang dihadapi atas kegiatan usahanya atas harta miliknya, dan mendorong keberanian menggiatkan usaha yang lebih besar dengan resiko yang besar pula karena risiko yang lebih besar diambil alih oleh penanggung. b. Meningkatkan efisiensi tertanggung yang memiliki resiko karena dengan menutup asuransi tidak perlu melakukan pengamanan dan pengawasan secara khusus untuk mengantisipasi resiko dan memberikan perlindungan yang memungkinkan akan memakan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih banyak. Cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu menggantikan/ membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. c. Jika menutup asuransi sejumlah uang (misalnya asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) asuransi menjadi sarana berinvenstasi yang dapat dipersamakan dengan menabung. Sebab, jumlah premi yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan kepada tertanggung dalam jumlah yang lebih besar. d. Menciptakan rasa tenteram dan kesejahteraan di kalangan nasabahnya, sehingga lebih berani menggiatkan usaha yang lebih besar.49 Menurut Mashudi dan Ali Moch Chidir asuransi itu mempunyai tujuan: a. Tujuan

Ekonomi

(economisch-doel).

Seseorang

akan

melakukan

perjanjian asuransi, apabila ia merasa tidak dapat atau tidak mau menanggung sendiri suatu resiko materil, dengan demikian terdapat fungsi-fungsi: 1. Pemindahan resiko, dan 49

Tuti Rastuti. 2011. Op. Cit., hal 7-8.


33

2. Pembagian resiko b. Tujan Sosial ( sociale-doel). Perhatian terhadap para korban, untuk jelasnya dengan adanya asuransi itu diharapkan agar supaya para korban yan g termasuk golongan yang tidaki mampu tidak berada dalam keadaan terlantar dan tanpa suatu sumber penghasilan, dalam hal orang mengakibatkan kerugian kepada mereka yang tidak mampu. Manfaat Asuransi Asuransi mempunyai banyak manfaat, anatar lain berikut : a.

Asuransi melindungi resiko investastasi Bila mana suatu perusahaan berusaha untuk memperoleh keuntungan

dalam bidang usahanya, maka kehadiran risiko dan ketidakpastian tidak dapat dihindarkan. Asuransi mengambil resiko itu. Karena asuransi menghilangkan /Mengurangi risiko, Seperti halnya resiko yang dikaitakan dengan individuindividu, maka usaha-usaha untuk mencari rasa aman (tanpa menanggung resiko) pun akan menghalangi kegiatan uasaha yang mungkin dapaty memberikan keun tungan besar. Dalam prakteknya, program asuransi untuk melindungi pelaksanaan kegiatannya dari hari ke hari apabila risiko yang mungkin timbul misalnya kematian atau kecelakaan bahaya. b.

Asuransi sebagai sumber dana investasi Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank

yang menghimpun dana masyarakat, semakin penting peranannya sebagai sumber modal untuk investasi di berbagai bidang.Penginvestasian kembali dana-dana tersebut merupakan sumber modal yang sangat berarti dalam mempercepat laju perkembangan ekonomi.


34

c.

Asuransi untuk melengkapi persyaratan kredit Dalam hubungannya dengan pinjaman dari bank, seringkali salah satu

informasi yang dibutuhkan, selain laporan keuangan perusahaan, adalah berkenaan dengan jumlah penutupan asuransi yang memadai sebelum kredit dapat diberikan. d.

Asuransi dapat mengurangi kekhawatiran Fungsi primer dari asuransi adalah mengurangi kekhawatiran akibat

ketidakpastian. Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinyanya kerugian-kerugian tak terduga. Jadi, perusahaan asuransi tidaklah mengurangi ketidakpastian terejadi penyimpangan yang tak diharapkan itu. Misalnya, perusahaan atau individu tidak dapat mencegah badai, kecelakaan mobil, kematian, atau sakit. Akan tetapi perusahaan atau individu dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari kerugian yang tidak pasti itu. Ketentraman hati yang diberikan oleh asuransi inilah salah satu jasa utama yang diterima tertanggung bila ia telah membayar premi asuransi. e.

Asuransi mengurangi biaya modal Dengan demikian, dalam dunia usaha yang beban risikonya tidak dapat

dialihkan kepada pihak lain, maka pihak-pihak penanam modal yang telah bersedia menanggung risiko atas modal yang diinvestasikan tersebut akan menetapkan biaya modal (cost of capital) f.

Asuransi menjamin kestabilan perusahaan Perusahaan-perusahaan dewasa ini menyadari arti pernting asuransi

sebagai salah satu faktor yang menciptakan goodwiil (jasa baik) antara kelompok pimpinan dan karyawan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menyediakan polis


35

secara berkelompok untuk para karyawan tertentu dengan cara perusahaan membayar keseluruhan atau sebagian dari premi yang telah ditetapkan. Adanya usaha seperti itu dari pihak perusahaan dapat merupakan stabilisator jalannya roda perusahaan. g.

Asuransi dapat meratakan keuntungan Dengan berusaha menentukan biaya-biaya “kebetulan‟ yang mungkin

dalam dialami pada masa yang akan datang melalui program asuransi, pihak perusahaan atau individu akan dapat mempertimbangkan atau bmemperhitungkan biaya tersebut sebagai salah satu elemen dari total biaya untuk produk yang dijual. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa asuransi dapat meratakan jumlah keuntungan yang diperoleh dari tahun ke tahun. h.

Asuransi dapat menyediakan layanan profesional Jasa para ahli yang telah bekerja dalam perusahaan asuransi akan

dinikatio oleh tertanggung tanpa adanya bayaran tambahan selain dari premi yang harus mereka bayar. Tidak seperti halnya bidang profesi lain, seperti pengacara, dokter,konsultan, dan ahli-ahli lainnya yang harus dibayar atas jasa yang mereka berikan. Jasa-jasa yang diberikan oleh tenaga ahli dari perusahaan asuransi tidak dibayar oleh tertanggung, tetapi dibayar oleh perusahaan asuransi tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, apapun yang mereka lakukan bagi pihak tertanggung merupakan pelayanaan dari perusahaan asuransi. i.

Asuransi mendorong usaha pencegahan kerugian Dewasa

ini

perusahaan-perusahaan-perusahaan

asuransi

banyak

melakukan usaha yang sifatnya mendorong perusahaan tertanggung untuk melindungi diri dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Perusahaan-


36

perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai sangat tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan perlindungan dengan biaya yang cukup wajar. Oleh karena itu, mereka sendiri secara sadar dan sistematis bekerja sama untuk meghilangkan atau memperkecil kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian. Sebagai contoh kita dapat melihat bahwa perusahaan asuransi kebakaran menyarankan penginstalan alat-alat pengamanan, misalnya, alat-alat pemadam kebakaran baik di kantor, rumah. Perusahaan asuransi kebakaran menyarankan cara penginstalan air di gedung-gedung yang besar yang sedang dibangun, menyarankan untuk konstruksi bangunan yang lebih aman. Dorongan-dorongan yang pada dasarnya untuk menghemat premi asuransi ini merupakan perangsang untuk tercapainya perlindungan terhadap kerugian. Contoh lain “asuransi tanggung jawab” (liability insurance) yang melakukan inspeksi secara rutin atas harta kekayaan yang diasuransikan dan menyarankan untuk menghilangkan hal-hal yang dapat membesar kemungkinan timbulnya bahaya. Selain itu asuransi tanggung jawab mengecek apakah alat-alat pengaman masih bekerja secara baik dan lain-lain j.

Asuransi membantu pemeliharaan kesehatan. Adapun

perusahaan-perusahaan

asuransi

jiwa

yang

melakukan

pengecekan kesehatan secara berkala kepada para pemegang polis dengan harapan untuk dapat mendeteksi penyakit lebih dini serta mengadakan pengobatan bilamana perlu. Kontribusi perusahaan asuransi jiwa demi peningkatan kesehatan masyarakat tidak terkira nilainya. Contoh yang paling konkret dari hal ini misalnya Life Insurance Medical Research Fund Di USA yang didukung oleh


37

perusahaan-perusahaan asuransi membantu orang-orang yang bergerak dalam bidang medis yang kekurangan dana untuk dapat melakukan penelitian. Para ahli penelitian tersebut dikenal sebagai Life Insurance Research Fellow.50 Manfaat asuransi dalam Pasal 5 Ketentuan Umum Polis AIA Family Protection terdiri dari :51 a. Manfaat Meninggal Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16 Polis ini, apabila selama polis masih berlaku, tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kami akan membayarkan manfaat meninggal berupa uang pertanggungan sebagaimana tercantum dalam polis dengan ketentuan sebabagi berikut: Umur pada saat Manfaat Meninggal Keterangan: meninggal <1 tahun 20% Uang Pertanggungan Bahwa, apabila masa asuransi 1 tahun s/d <2 40% Uang Pertanggungan dibawah 1 tahun maka mendapatkan manfaat 20% dari uang pertanggung tahun 2 tahun s/d<3 60% Uang Pertanggungan yang telah di perjanjikan. Dan seterusnya 1-2 tahun manfaatnya 40 tahun %, 2-3 Tahun manfaatnya 60%, 3- 4 3 tahun s/d <4 80% Uang Pertanggungan tahun manfaatnya 80 % dan diatas 4 tahun tahun manfaatnya 100% ≥4 tahun 100% Uang Pertanggungan Manfaat meninggal sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku manapun tertanggung berada dan untuk semua jenis risiko yang dipertanggungkan, dengan pengecualian sebagiamna dinyatakan dalam Pasal 16 polis ini. b.

Manfaat Investasi

1)

Manfaat investasi berupa nilai akun,jika akan dibayar dalam hal ketika tertanggung mencapai umur maksimal 90 tahun (Sembilan puluh tahun) pada perjanjian polis.

50 51

Darmawi, Herman, 2004, Op. Cit., hal 4-12. Ketentuan Umum Polis AIA Family Protection pada Pasal 5 hal 8.


38

2)

Tertanggung meninggal pada saat polis masih berlaku; atau

3)

Polis menjadi batal dalam masa asuransi sesuai dengan Pasal 14

c.

Manfaat Asuransi akan kami bayarkan sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam polis.

d.

Manfaat asuransi akan kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya jika ada.

Pandangan Positif Terhadap Manfaat Memiliki Asuransi Jiwa Adalah Sebagai Berikut :

1. Musibah Datangnya Tak Terduga, bahkan mereka yang masih muda dan sehat. Asuransi melindungi nasabahnya dari musibah seperti kecelakaan, penyakit berat yang bisa menyebabkan masalah keuangan akibat pencari nafkah tak mampu lagi bekerja menghidupi keluarga. 2. Biaya Kesehatan Terus Meningkat. Menurut Global Medical Trends Report dari Towers Watson, rata-rata biaya pengobatan di Indonesia naik hingga 13,55 persen per tahun. Padahal rata-rata pendapatan masyarakat hanya naik rata-rata pendapatan masyarakatnya hanya naik 1,2 persen per tahun. Dengan kata lain, kenaikan biaya kesehatan tidak sebanding dengan kenaikan gaji karyawan. 3. Kematian Adalah Hal Yang Pasti. Kematian adalah hal yang tak bisa dihindari. Hanya waktunya saja yang tidak bisa diperkirakan manusia. Bila penafkah keluarga meninggal dunia secara tiba-tiba, asuransi melindungi keluarga dari masalah keuangan akibat hilangnya pemasukan keluarga. 4. Memberikan rasa aman kepada diri dan keluarga kita. Apabila terjadi kematian, terutama kepada kepala keluarga, maka yang ditinggal akan mendapat santunan supaya dapat menjalankan kehidupan. 5. Melindungi penghasilan. Program asuransi saat ini bisa terus berjalan, bahkan memberikan penghasilan, sekalipun sang pemegang polis tidak lagi dapat bekerja akibat cacat tetap. 6. Melindungi harta benda, misal rumah dan mobil a. Risiko kebakaran rumah sangat tinggi apabila tinggal di daerah perumahan b. Risiko kerusakan mobil akibat kecelakaan dapat terjadi pada siapapun 7. Mengalokasikan dana konsumtif menjadi tabungan wajib. Dengan mengikuti asuransi, mengurangi kebiasaan konsumtif. 8. Memiliki dana lebih di hari tua untuk menikmati hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan dana saat pensiun sangat besar terutama biaya kesehatan. Walaupun sudah ada uang pensiun, tidak ada salahnya memiliki lebih banyak dengan cara menabung lewat asuransi.52

52

http://brighterlife.co.id/2014/03/06/pentingnya-memiliki-asuransi-jiwa-dan-kesehatan/.


39

Pandangan Negatif Terhadap Manfaat Memiliki Asuransi Jiwa Adalah Sebagai Berikut :

1. Bukan Kebutuhan Pokok (Primer). Kekurang pahaman masyarakat akan pentingnya asuransi sehingga harus dibandingkan dengan kebutuhan hidup lainnya yang pada kenyataannya justru „kurang penting‟. Karna polis asuransi hanya bisa di beli oleh orang orang yang sedang tidak membutuhkanya (sehat). Ruang lingkup keluargapun, kepemilikan asuransi juga dapat menjadi prioritas karena dapat menganggu stabilitas dan membantu mengatur perencanaan keuangan keluarga terutama jika si pencari nafkah sudah tidak dapat lagi memberikan kontribusi untuk mencukupi kebutuhan hidup yang disebabkan oleh sakit kritis misalnya. 2. Tidak Percaya Dalam Proses Pembayaran Klaim. Tidak percaya kepada perusahaan asuransi dengan latar belakang mereka yang beraneka ragam. Oleh karenanya, kita calon nasabah diwajibkan untuk membaca dan memahami isi polis serta jangan ragu bertanya kepada agen yang menawarkan jika memang ada hal yang belum dipahami. Dengan memahami tentang kelebihan dan manfaat asuransi tersebut, pikiran kita akan semakin jernih. 3. Dana tidak bisa digunakan sewaktu-waktu dalam waktu dekat. Inilah pemahaman yang kurang dari masyarakat terhadap investasi yang terdapat di asuransi (unitlink). Investasi melalui unitlink adalah jenis investasi jangka panjang yang berbeda dengan saham atau perbankan yang dananya dan investasinya lebih banyak dimanfaatkan untuk jangka pendek. Namun saat ini perusahaan - perusahaan asuransi besar juga melayani para peserta asuransi untuk menarik sebagian dananya dengan memberikan persyaratan - persyaratan yang kooperatif sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak kedepannya. 4. Ribet. Adanya anggapan bahwa informasi dan sistem mulai dari pengajuan asuransi hingga pengajuan klaim sangat ribet dan berbelit-belit dengan syarat-syarat.53 B. Dasar Hukum Asuransi dan Asas-Asas Asuransi Dasar Hukum Asuransi 1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Terdapat dua cara pengaturan asuransi dalam KUHD, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan pengaturan yang bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I Bab 9 Pasal 146-286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di 53

M.Firdaus, Berasuransi dalam http://berasuransi.blogspot.co.id/2013/07/kenapa-merekamenolak-memiliki-asuransi.html.


40

luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 pasal 287-308 KUHD dan Buku II Bab IX dan Bab X pasal 592-695 KUHD dengan rincian sebagai berikut: a. Bab IX. Asuransi atau pertanggungan pada umumnya, pengaturannya mulai dari pasal 246-286 b.

Bab X. Asuransi atau pertanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran, terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipaneni, dan tentang pertanggungan jiwa. a) Bagian 1. Pertanggungan Terhadap Bahaya Kebakaran Pengaturannya Mulai Pasal 287-298 KUHD b) Bagian 2. Pertanggungan Terhadap Bahaya yang Mengancam Hasil Pertanian yang Belum Dipaneni. Pengaturannya Mulai Pasal 299-301 KUHD c) Bagian 3. Pertanggungan Jiwa. pengaturannya mulai pasal 302-308 KUHD d) Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan pasal 592-685 KUHD e) Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman pasal 686-695 KUHD. Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang

didasarkan kepada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertuis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pegaturan asuransi dalam KUHD


41

meliputi

substansi

asas-asas

asuransi,perjanjian

asuransi, unsur-unsur

asuransi, syarat-syarat asuransi dan jenis-jenis asuransi.54 2. Undang-undang

Republik

Indonesia

No.

40

Tahun

2014

tentang

Perasuransian.55 Belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan undangundang mengenai asuransi yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Secara umum, terdapat banyak perbedaan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Banyak ketentuan di undang-undang asuransi yang baru yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang asuransi yang lama. UU No. 40 Tahun 2014 memiliki 92 pasal yang terbagi dalam 18 bab. Sedangkan UU No. 2 Tahun 1992 memiliki 28 pasal yang terbagi dalam 13 bab. Dari segi substansi, undang-undang asuransi yang baru mengatur lebih lengkap dibandingkan dengan undang-undang asuransi yang lama dilihat dari jumlah rumusan pasal dan jumlah bab yang tercantum. Sebelum lahirnya UU No. 40 Tahun 2014, pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesiadan sekarang pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3. Undang-Undang Asuransi Sosial

54

Muhammad Abdulkadir, 2006, Op. Cit., hal 18-22. Ardy Prasetyo, Sekadar Perbandingan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam https://www.academia.edu/9426299/Sekadar_ Perbandingan_UU_No._40_ Tahun _2014_ tentang_Perasuransian _dengan_UU_No._2_Tahun _1992_tentang_Usaha_ Perasuransian diakses pada tanggal 24 September 2015. 55


42

Asuransi sosial di indonesia pada umumnya meliputi bidang jaminan keselamatan angkutan umum, keselamatan kerja, dan pemeliharaan kesehataan. Program asuransi sosial diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) undang-undang No.2 Tahun 1992 perun dang-undang yang mengatur asuransi sosial sebagai berikut: a. Asuransi sosial kecelakaan penumpang (Jasa Raharja) a) Undang-Undang No.33 tahun 1964 tentang Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, peraturan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1965. b) Undang-Undang No.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Peraturan pelaksanaanya adalah Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965. b. Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) a) Undang-Undamg No.3 Tahun 1992 terntang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) b) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Perubahaan Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1977) c) Peraturan Pemerintah No.67 tahun 1991 tentang asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) d) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1981 tentang asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil( ASPNS) c. Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehataan (Askes) Peraturan

Pemerintah

No.69

Tahun

1991

tentang

pemeliharaan

Kesehataan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penerima Pensiaun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya.56 4. Peraturan Pemerintah

56

Muhammad Abdulkadir, 2006, Op. Cit., hal 21.


43

a. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 dan Nomor 13 Tahun 1981 tentang Kesehatan Pegawai Negeri dan Penerima Pensiunan Beserta Keluarganya b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian; a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.63 Tahun 1999 Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1992; b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.39 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1992; c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1992; 5. Peraturan Keputusan57 a. Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. b. Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan

Usaha

Perusahaan

Asuransi

dan

Perusahaan

Reasuransi. c. Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Kuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. d. Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. e. Keputusan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No

422/KMK.06/2003 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Reasuransi;

57

Mandiri inhealth, Sistem Perundangan dalam http://www. Inhealth .co.id/ detail.aspx ?menu =6&id=40diakses pada tanggal 24 September 2015.


44

f. Keputusan

Menteri

Keuangan

No.423/KMK.06/2003

Tentang

Republik Pemeriksaan

Indonesia Perusahaan

Perasuransian; g. Keputusan

Menteri

No.425/KMK.06/2003

Keuangan Tentang

Perizinan

Republik dan

Indonesia

Penyelenggaraan

Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi; h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/ 2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; i. Peraturan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-01/BL/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Mengenan Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian; j. Peraturan Menteri Keuangan No.152/PMK.010/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. k. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

No.53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan; m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan; n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengket Di Sektor Jasa Keuangan; o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan; p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Baik Bagi Perusahaan Perasuransian; q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;


45

r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. 6. Surat Edaran OJK58 a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.05/2013 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan; c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Konsumen dan/atau Masyarakat; d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usahan Jasa Keuangan; e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan; f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku; g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen; h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.05/2014 tentang Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Perusahaan Asuransi, 58

Ibid


46

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah; i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.05/2014 tentang Komite Pada Dewan KomisarisPerusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah; j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

Asas-Asas Asuransi Asas-asas perjanjian asuransi diatur di dalam KUH Dagang, hampir seluruhnya merupakan asas-asas yang berlaku bagi asuransi. Asas-asas umum asuransi dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Asas Sebagai Kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) atau Pertanggungan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai kepentingan, tercantum yaitu pasal 250. Pasal 250 KUHD, apabila seorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Yakni kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest) atas barang yang dipertanggungkan yang dapat dinilai dengan uang.59 Menurut Y. Sri.Susilo beberapa kriteria memenuhi ini insurable interest yaitu:

59

Saliman, Abdul., Hermansyah, dan Jalis, Ahmad, 2005, Op. Cit., hal 221.


47

a) Kerugian tidak dapat diperkirakan Resiko yang dapat diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian tersebut harus dapat diukur selanjutnya kemungkinan tersebut tidak dapat diperkirakan terjadi. Misalnya kebarakan rumah kebakaran rumah yang tidak dapat diterntukan sebelumnya mengenai waktu terjadinya dan penyebabnya, hal berbeda dengan kerusakan sebuah kemeja karena dipakai, lama kelamaan pasti akan usang dan tidak layak lagi dipakai. Oleh karena itu, kemeja tidak dapat diasuransikan karena sudah dapat diperkirakan sebelum terjadinya kerusakan kemeja. b) Kewajaran Resiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki nilai materiil baik bagi pengguna maupun tertanggung. c) Catastrophic Agar suatu barang atau harta dapat insurable interest, resiko yang mungkin terjadi harus tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi sangat besar, yaitu jika sebagian besar tertanggung kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu bersamaan. d) Homogeneus Untuk memenuhi syarat insurable interest, barang atau harta yang dapat dipertanggungkan harus homogen yang berarti banyak barang yang serupa atau sejenis. 60 Unsur - unsur pokok apa yang harus dipenuhi dalam insurable interest:61

60

Irawan, Bagus, 2007, Op. Cit., hal 108-109. Yaelda Alvionita, Beberapa Prinsip Dasar dalam Asuransi dalam http:// yaeldaa .blogspot.co.id/2013/10/tugas-beberapa-prinsip-dasar-dalam.html diakses pada tanggal 24 September 2015 61


48

a. Harus ada benda, hak, kepentingan, jiwa ataupun tanggung jawab yang dapat diasuransikan, b. Hal-hal diatas haruslah menjadi objek yang diasuransikan, c. Tertanggung/nasabah harus mempunyai hubungan dengan objek yang diasuransikan, dimana dia memperoleh manfaat atas keutuhannya dan mengalami kerugian atas rusak atau hilangnya objek yang diasuransikan tersebut, d. Hubungan tertanggung/nasabah terhadap objek yang diasuransikan tersebut harus diakui secara hokum. Insurable interest ini dapat timbul atau ada karena beberapa hal antara lain: a. Karena hubungan kerja , yaitu majikan dengan karyawannya atau karena perjanjian pekerjaan ( Terbentuk oleh kontrak), b. Hubungan perkawinan atau hubungan darah, yaitu karena hubungan suami-istri yang terjadi dari perkawinan, sudah sejak lama dianggap sebagai sebagai suatu kesatuan ( Terbentuk oleh undang undang), c. Hubungan hutang piutang, yaitu karena pihak yang meminjamkan uang (kreditur) akan menderita kerugian sebesar hutang yang belum dilunasi oleh peminjam (debitur), jika debitur tersebut meninggal dunia, d. Karena penunjukan perjanjian, yaitu karena seseorang atau badan dapat diberikan kuasa/ditunjuk oleh orang/badan lainnya untuk mewai=kilinya melakukan penutupan asuransi, e. Karena kewajiban, yaitu karena adanya „kewajiban‟, misalnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga karena pemilikan


49

ataupun penggunaan sesuatu harta benda yang menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga seperti misalnya penggunaan kendaraan bermotor, f. Karena sebab-sebab lain yaitu karena adanya ketentuan perundangundangan, dan g. Karena pemilikan, yaitu karena pemilikan merupakan penyebab yang paling utama, paling lazim dan dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Pemilikan dapat terjadi karena pembelian, hibah, warisan, dan sebagainya (Terbentuk secara hukum (at common law).62 2. Asas Itikad baik yang sempurna (utmost goodfaith) Setiap keterangan yang keliru, atau tidak benar, ataupun setiap orang tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung betapapun itikad baik ada padanya. Yang demikian sifatnya, sehingga seandainya sipenanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Intinya menyatakan bahwa penutup asuransi baru sah apabila penutupnya didasari itikad baik.63 Pemahaman itikad baik (good faith) berasal dari basaha Latin uberrimai fides yang dapat diterjemahkan dengan itikad baik, itikad yang amat baik (utmost goodfaith) bahkan ada yang menerjemahkannya sebagai kejujuran yang sempurna. Dalam melaksanakan perjanjian, peran itikad baik sungguh memiliki arti yang sangat penting sekali. Pengertian itikad baik (good faith) adalah sikap batiniah ketika melaksanakan hubungan hukum dengan penuh tanggung jawab dijalankan, tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan segala sesuatu yang 62

Asuransi Reliance Life. Prinsip – Prinsip asuransi dalam http://reliance-life.com/ oneclick/?p=1166 diakses pada tanggal 24 September 2015. 63 Saliman, Abdul., Hermansyah, dan Jalis, Ahmad, 2005, Op. Cit., hal 221.


50

diketahuinya, mengenai objek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan tidak benar atau informasi yang tidak dapat diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi prinsip ini diatur dalam Pasal 251. Subekti menyebutkan itikad baik sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian, sehingga dapat dikatakan sebagai landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Itikad baik dapat dilaksanakan pada saat mengadakan hubungan hukum dalam perjanjian dan pada saat melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Prinsip ini dapat ditemukan dalam The Sale of Goods Act 1979, Mispresentation Act 1967, The Supplay of Goods Act 1973, dan The Unfair Contract Act 1977 yang bersumber dari sistim hukum anglo saxion atau common law system dari Inggris. Pelanggaran atas prinsip itikad baik ini dapat mengakibatkan pertanggungan menjadi batal atau batal sejak awal dan atau dilakukan perbaikan dengan kondisi yang berbeda. Kesalahan ini dapat terjadi karena: a) Tidak menggunakan informasi material secara benar dan lengkap (nondisclosure) yang dilakukannya dengan tidak sengaja. Apabila penanggung menerima aplikasi asuransi atau (SPAJ) dari calon tertanggung, tidak dapat mengungkapkan infromasi material secara benar dan lengkap (non disclosur of material facts) tentang obyek yang akan dipertanggungkan akan dapat menyebabkan batalnya perjanjian asuransi tersebut. Informasi material (material facts) merupakan infromasi penting yang dapat


51

menyebabkan ditolaknya suatu permohonan pertanggungan, atau diterima tetapi dengan syarat pertanggungan atau dengan permi yang berbeda. Memang tidak semua informasi merupakan informasi yang material, tetapi tidak mudah untuk menentukan apakah sesuatu informasi merupakan informasi yang material atau bukan. Oleh karena itu sangat dianjurkan agar tertanggung menyampaikan semua informasi yang diketahuinya dan yang seharusnya diketahuinya tentang obyek yang akan dipertanggungkan tersebut. b) Pelanggaran dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya tidak mengungkapkan informasi secara benar dan lengkap, menyembunyikan informasi, informasi yang diungkapkan keliru, atau dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar. Pengungkapan atau penyampaian informasi biasanya dilakukan dengan pengisian aplikasi asuransi atau SPAJ yang akan dipersiapkan oleh penanggung, bahkan tertanggung sering kali diperingatkan agar menyampaikan segala informasi yang diketahui dan yang seharusnya diketahui. Namun demikian berdasarkan pengalaman dapat dikatakan bahwa “informasi yang material” merupakan informasi yang diketahui atau yang seharusnya diketahui oleh tertanggung mengenai obyek pertanggungan yang dapat mempengaruhi sikap penanggung tentang penerimaan obyek pertanggungan tersebut. c) Menyembunyikan

informasi (concealment). Concealment terjadi

jika

calon tertanggung dalam pengisian formulir permintaan asuransi dengan sengaja menyembunyikan atau tidak menyampaikan suatu infromasi yang


52

material mengenai obyek pertanggungan kepada penanggung maka pertanggungan tersebut juga dapat menjadi batal. d) Informasi

yang

diungkapkan

keliru

(innocent

misrepresentation).

Kekeliruan penyampaian informasi dapat terjadi karena cara penyampaian informasi yang salah ataupun isi/materi dari informasi tersebut tidak benar. Walaupun calon tertanggung tidak bermaksud merugikan penanggung, misalnya karena tidak/kurang teliti dalam cara penyampaian informasi ataupun kurang teliti, sehignga terjadi kekeliruan mengenai informasi tersebut. e) Memberikan informasi yang salah denga tujuan penipuan (fraudulen misrepresentation). Pemberian informasi dengan tujuan penipuan dapat dilakukan pada waktu penutupan asuransi, dapat juga terjadi pada saat pengajuan klaim.64 Dalam proses pemasaran, masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian harus sama-sama memiliki itikad baik untuk perjanjian itu diadakan, dan masingmasing pihak harus dapat mengungkapkan atau menyampaikan data da informasi yang dibutuhkan untuk perjanjian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (duty of disclosure), yaitu dengan: a) Petugas pemasaran atau agen kurang professional. Pada umumnya mereka dilatih mengenai cara berjualan yang baik dan efektif oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka juga diajarkan prinsipprinsip yang mendasari bisnis asuransi. Tetapi mereka

tidak

menjalankan semuanya atau adakalanya sengaja mengabaikan apa 64

Asuransi Reliance Life. Prinsip – Prinsip asuransi dalam http://reliance-life.com/ oneclick /?p=1166 diakses pada tanggal 24 September 2015.


53

yang telah dipelajarinya. Mereka kurang memahami isi dari produk asuransi yang dijual. Mereka lebih cenderung mengungkapkan tentang apa yang dijamin (benefits) tetapi sedikit sekali tentang apa yang tidak dijamin atau yang dikecualikan, lebih-lebih tentang syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi tertanggung baik sebelum, selam pertanggungan berjalan atau setelah terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. b) Petugas pemasaran atau agen selalu tidak mempunyai cukup waktu untuk menjelaskan isi produk asuransi yang ditawarkannya dengan lengkap. Mereka selalu ingin agar jualannya cepat dibeli. Mereka terdorong oleh keinginan untuk secepatnya mencapai target produksi, menerima komisi, bonus dan berprestasi. c) Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam apliksai permohonan asuransi atau SPAJ kurang lengkap, bahkan kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta. Hal ini dapat diartikan sebagai penyembunyian fakta

atau

pembohongan.

Mereka

mungkin

lupa

atau

menggampangkan dampak yang mungkin akan timbul dari jawabanjawaban yang tidak benar itu. Acapkali SPAJ tidak diisi sendiri oleh Calon Tertanggung. SPAJ dapat saja diisi oleh petugas pemasaran atau agen, tetapi jawabannya harus datang dari calon tertanggung. Jawabanjawaban itu harus

dikonfirmasikan

kebenarannya

oleh calon

tertanggung sebelum SPAJ ditandatanganinya. Tertanggung atau ahli warisnya tidak dapat menggunakan dalih bahwa SPAJnya diisi oleh petugas penjualan atau agen perusahaan asuransi jika pada saat


54

pengajuan klaim di kemudian hari klaimnya ditolak dengan alasan jawaban atas pertanyaan SPAJ yang tidak benar. d) Pembeli atau calon tertanggung selalu kekurangan waktu untuk mendengarkan penjelasan petugas pemasran atau agen. Mereka selalu sibuk dengan kegiatan usahanya sendiri. Asuransi bukan suatu topik yang menarik untuk didengarkan karena seringkali calon tertanggung tidak membeli asuransi atas kemauannya sendiri akan tetapi terpaksa membeli. Mereka dipaksa membeli, misalnya, oleh institusi keuangan pemberi kredit atau mereka terpaksa membeli demi menghindari desakan dan bujukan terus menerus dari petugas pemasaran atau agen. Adakalanya, mungkin karena petugas pemasaran atau agennya perlu disenangkan hatinya karena ia menarik atau cantik atau membeli asuransi karena factor kedekatan hubungan kekerabatan dan atau untuk membantu kinerja petugas pemasaran atau agen belaka. Tertanggung cenderung mengingat apa yang dijamin (benefits) dan melupakan apa yang dikecualikan termasuk apa yang merupakan kewajibannya. e) Tertanggung tidak meluangkan waktunya untuk membaca polis asuransi. Ketika polis asuransi diserahkan kepadanya, tindakan pertama yang diambil ialah segera membayar premi asuransu lalu dokumennya disimpan. Atau jika preminya telah dibayar maka polis langsung disimpan saja. Dokumen ini akan dilihat lagi ketika terjadi suatu peristiwa yang mungkin menimbulkan klaim atau pada saat mendapat pemberitahuan dari perusahaan asuransi bahwa masa pertanggungan telah berakhir dan perlu diperpanjang. Tertanggung


55

mungkin juga telah membaca polis asuransi tetapi tidak sepenuhnya memahami isinya namun enggan untuk meminta klarifikasi atau penjelasan dari perusahaan asuransi atau agennya. Walhasil, hanya ada kekecewaan,

penyesalan

dan

cerca

maki

tatkala

perusahaan

asuransinya menolak membayar klaim dengan alasan ayng jelas tertera di dalam polis asuransi.65 3. Asas Ganti kerugian/ Keseimbangan (Indemnity) Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai Indemnity tercantum dalam yaitu Pasal 268 KUHD. Prinsip Indemnity adalah mekanisme penanggungan untuk mengompensasi resiko yang menimpa tertanggung dengan ganti kerugian finasial, prinsi Indemnity tidak dapat dilaksanakan dalam asuransi kecelakaan dan kematian, dalam kedua jenis asuransi tersebut, pihak penanggung tidak dapat menanggung nyawayang hilang atau anggota tubuh yang cacat/hilang karena Indemnity berkaitannya dengan ganti rugi/finansial, Indemnity ini dapat dilakukan dengan

beberapa

cara

pembayaran

tunai,

penggantian,

perbaikan

dan

pembangunan kembali.66 Dengan kata lain, intinya dari prinsip Indemnity adalah seimbang, yakni seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti kerugian.67 Ganti rugi merupakan suatu tujuan bahwa asuransi merupakan risk transfer mechanism. Mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan akan diderita atau dihadapi tertanggung atas suatu peristiwa yang tidak dikehendaki dan belum pasti terjadi. Harapannya, beban

65

Asuransi Reliance Life. Prinsip – Prinsip asuransi dalam http://reliance-life.com/ oneclick/?p=1166 diakses pada tanggal 24 September 2015. 66 Irawan, Bagus, 2007, Op. Cit., hal 110. 67 Saliman, Abdul., Hermansyah, dan Jalis, Ahmad, 2005, Op Cit., hal 221.


56

financial tertanggung menjadi lebih pasti. Fixed Cost dalam bentuk premi68 Metode pembayaran/pengganti kerugian bervariasi tergantung dari kerugian yang diderita oleh tertanggung. Jenisnya antara lain: a) Tunai (cash), misalnya dalam asuransi kecelakaan diri, atau biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan; b) Perbaikan (repair), misalnya bengkel mobil rekanan asuransi; c) Reinstate, misalnya membangun kembali bangunan yang rusak akibat kerugian; d) Mengganti (replace), misalnya untuk mesin-mesin, atau berlaku juga pada asura 4. Asas Subrogasi (Subrogation Principle) Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai Subrogation tercantum dalam yaitu Pasal 284 KUHD, yang menyatakan sebagai berikut Seorang penanggung

yang

telah

membayar

kerugian

sesuatu

barang

yang

dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perubahan yang dapat merugikan hak si penaggung terhadap orang-orang ketiga itu.Prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti kerugian kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian, dengan prinsip Subrogation

68

Kun Wahyu Wardana, Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan Transportasi, Mandar Maju, Yogjakarta, 2009, hal 38.


57

tertanggung tidak mungkin menerima ganti kerugian yang lebih besar dari kerugian yang dideritanya.69 Jika seseorang pemegang polis asuransi jiwa dan atau asuransi kecelakaan diri meninggal dunia karena kecelakaan pesawat udara yang ditumpanginya, maka asuransi tidak dapat melakukan subrogasi terhadap perusahaan penerbangan setelah ia membayar klaim kepada penerima manfaat tertanggung seandainya ditentukan bahwa perusahaan penerbangan harus member ganti rugi/ santunan, maka yang berhak menerimanya adalah penerima manfaat korban, bukan penanggungnya. Demikian juga jika dikemudian hari mayat tertanggung diketemukan,

maka

pihak

asuransi

tidak

diperkenankan

untuk

menguasai/mengambil mayat tersebut. Bahwa subrogasi hanya berlaku untuk contract of indemnity karena subrogasi mencegah tertanggung untuk mendapatkan penggantian lebih dari kerugian yang dideritanya.70 Subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undangundang, oleh karena itu asas subrogasi hanya dapat ditegakan apabila memenuhi dua syarat berikut: 1. Apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga. 2. Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian. 71

69

Irawan, Bagus, 2007, Op cit, hal 111. Kun Wahyu Wardana, 2009, Op cit., hal 42. 71 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan Kerugian Pada Umumnya Kebakaran dan Jiwa, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1975, hal 96. 70


58

C. Jenis – Jenis Asuransi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di dalam pasal 247-nya menyebutkan tentang 5 (lima macam asuransi, ialah : 1. Asuransi terhadap kebakaran 2. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen 3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa/ jiwa satu orang atau lebih) 4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan 5. Asuarsni terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai dan perairan pedalaman Buku I KUHD mengatur tentang jenis asuransi pertama, nomor dua dan tiga, sedangkan jenis asuransi yang keempat dan kelima diatur dalam Buku II KUHD.72 Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian tidak dijelaskan secara jelas mengenai jenis-jenis asuransi tapi dapat terlihat bahwa lebih menekankan pada asuransi umum, asuransi jiwa, dan asuransi umum syariah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) adalah ruang lingkup usaha asuransi umum dan usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2) dapat diperlukan sesuai dengan kebutuhan masayarakat. 1. Pasal 2 ayat (1a) yaitu usaha asuransi umum termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini aursansi kecelakaan diri.

72

Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 2004, Op. Cit., hal 54.


59

2. Pasal 2 ayat (2) yaitu Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat diselenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. 3. Pasal 3 ayat (1a) yaitu usaha asuransi syariah termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah. Dalam perkembangan industri perasuransian akhir-akhir ini, telah lahir sistim asuransi syariah baik dalam asuransi umum mamupun asuransi jiwa dan kesehatan73 Prinsip-prinsip Asuransi Syariah: a. Dibangun atas dasar kerjasama (tawun). b. Asuransi syariat tidak bersifat mu‟awadhoh, tetapi tabbarru atau mudhorobah. c. Sumbangan (tabbarru) sama dengan hibah (pemberiah) oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat. d. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan harus disertai anggota yang menyetor uangnya menegakkan prinsip ukhuwah. e. Apabila uang itu akan dikembangkan maka harus dijalakan menurut aturan syar‟i. f. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu

73

Wawancara Asuransi Syariah oleh Joko Tri Haryanto dalam http://ahliasuransi.com/wp-content/uploads/2014/08/3.-Jenis-Jenis-Asuransi.pdf diakses pada tanggal 24 September 2014.


60

musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai atas kerugian itu menurut ijin yang diberikan oleh jamaah. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvesional: a. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akan asuransi konvesional bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan) b. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvesional investasi dana dilakukan pada sembaranga sektor dengan simtem bunga. c. Premi yang terkumpul ndiperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amnah untuk mengelolahnya, Sedangkan pada asuransi konvesional premi milik menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki toritas penuh untuk menetapkan kebijaksanaan pengelolahan dana tersebut. d. Bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran klaim nasabah dana diambil alihkan dari rekening tabbarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong menolong. Sedangkan dalam asuransi konvesional dan pembayaran klaim ambil dari rekening milik perusahaan. Namun menurut beberapa sarjana dan berdasarkan peraturan undang-undang yang ada, maka asuransi dibagi atas beberapa kelompok yaitu: 1. Jenis asuransi berdasarkan Golongan:


61

a. Penggolongan berdasarkan yuridis, yaitu: a) Asuransi kerugian (Schadeverzekering) yaitu suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa memberikan ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak yang disebut terakhir. Dalam menentukan ganti kerugian berlaku prinsip indemnitas,serta berlaku ketentuan tentang subrogasi (Pasal 284 KUHD).Termasuk golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingan dapat dinilai dengan uang, misalnya: asuransi

pencurian

(Theft

Insurance),

asuransi

pembongkaran

(Burglary Insurance), asuransi perampokan (Robbery Insurance), asuransi kebakaran (Fire Insurance), dan asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian (Crop Insurance)74 b) Asuransi Jumlah (Sommenverzekering) yaitu suatu perjanjian asuransi berisi ketentuan bahwa penanggung terkait untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Beberapa cirri asuransi jumlah antara lain tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya, menyangkut manusia, baik jiwanya mapun keselamatan dan kesehatannya. Misalnya asuransi jumlah adalah asuransji jiwa, asuransi sakit (apabila prestasi penangung sudah ditentukan sebelumnya), asuransi kecelakaan.75

74 75

Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, Op. Cit., hal 83. Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, Op. Cit., hal 85.


62

b. Penggolongan berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak: a) Asuransi Sukarela (Voluntary insurance) yaitu suatu perjanjian asuransi yang terjadinya didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Hal itu berati bahwa timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar. Oleh sebab itu, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata). Misalnya Asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi atas bahaya laut, asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat, sungai dan perairan darat.76 b) Asuransi Wajib (Compulsory Insurance) yaitu suatu asuransi yang terbentuk diharuskan oleh suatu perundang-undangan, terdapat sanki apabila asuransi tersebut tidak dilakukan. Sebagai contoh dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Umum (Undang-undang No.33 tahun 1964 jo PP No.17 Tahun 1965), Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan (Undang-undang No.34 tahun 1964 PP No.18 Tahun 1965). Demikian pula Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Undang-undang No.3 Tahun 1992).77 c. Penggolongan berdasarkan tujuan: a) Asuransi Komersial (Commercial Insurance) yaitu asuransi diadakan sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Misalnya besarnya premi, besarnya ganti kerugian didasarkan perhitungan ekonomis.78

76

Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, Op. Cit., hal 86. Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, Op. Cit., hal 86. 78 Man Suparman Sastrawidjaja,1997, Op. Cit., hal 87. 77


63

b) Asuransi Sosial (Sosial Insurance) yaitu diselenggarakan dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial (sosial security) kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat. d. Penggolongan berdasarkan sifat dari penangung yaitu: a) Asuransi Premi (Premiverzekering) yaitu suatu perjanjian asuransi antara penanggung dan masing-masing tertanggung dan anatar tetanggung yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan hukum. Dalam perjanjian asuransi ini, tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung.79 b) Asuransi saling menanggung (Onderlingeverzekering) yaitu suatu perjanjian asuransi terdapat suatu perkumpulan yang terdiri dari para tertanggung sebagai anggota. Jadi bentuknya perkumpulan tersebut para anggota terdapat suatu hubungan hukum dan mempunyai tujuan yang sama.80 e. Penggolongan berdasarkan objeknya yaitu: a) Asuransi harta yaitu asuransi yang menutup resiko atas kehilangan atau kerusakan harta benda dan kepentingan lain yang pada umumnya dapat dinilai dengan uang. b) Asuransi tanggung jawab hukum, yaitu asuransi yang menjamin resiko yang berasal dari tuntutan yang timbul karena kelalaian atu kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

79 80

Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, Op. Cit., hal 88. Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, Op. Cit., hal 88.


64

c) Asuransi jiwa, yaitu asuransi yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang, baik untuk jaminan kelangsungan pendapatan maupun untuk tujuan investasi, baik bagi diri tertanggung maupun pihak yang ditunjuk atau penerima manfaat. f. Penggolongan berdasarkan masa berlaku perjanjian yaitu: a) Asuransi waktu, yaitu asuransi yang masa berlakunya ditentukan berdasarkan pada suatu jangka waktu tertentu, misalnya untuk masa tahun dai tanggal tertentu atau selama masa konstruksi atau kontrak berlangsung. b) Asuransi perjalanan, yaitu asuransinya yang menanggung resiko sejak dimulainya sampai berakhirnya suatu perjalanan, misalnya sejak kapal berangkat dari pelabuhan asal sampai tiba dipelabuhan tujuan atau sejenak meninggalkan satu lokasi menuju lokasi lain 2. Jenis asuransi berdasarkan jenis Asuransi menurut CII (The Chartered Insurance Institute) terdiri dari : a. Asuransi hak milik (property insurance), misalnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi rangka kapal, asuransi kebakaran, asuransi rangka pesawat terbang, dan lain-lain. b. Asuransi tanggung gugat (liability insurance), misalnya asuransi THJ tau TPL kenderaan bermotor. Yang menjadi resikonya penanggung adalah kewajiban tertanggung terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh tertanggung. c. Asuransi mengenai orang-orang (insurance of persons), mencakup :


65

1) Asuransi kecelakaan diri dan asuransi sakit (personal accident and sickness) 2) Asuransi jiwa biasa (ordinary life insurance) 3) Asuransi rakyat (industrial life insurance) 3. Jenis asuransi berdasarkan Para ahli a. Tulisan para sarjana Nederland, seperti Wry (1984), Burg (1973) dapat disimpulkan bahwa asuransi dibagi menjadi dua golongan, yaitu: 1) Asuransi Kerugian (Schadeverzekering) 2) Asuransi Jumlah (Sommenverzekering)81 b. Tulisan para sarjana Anglo Saxon seperti Magee dan Bickelhaupt (1964:30), Vaughan dan Elliot (1978:47) pada umumnya asuransi digolongkan menjadi: 1) Asuransi sosial (Sosial Insurance); 2) Asuransi sukarela atau asuransi pribadi (Voluntary Insurance atau privae insurance)82 c. Menurut Emmy Pangaribuan Simajuntak (1980:38) dibidang pratik asuransi di indonesia dikenal penggolongan besar asuransi, yaitu:83 1) Asuransi Jiwa (Life Insurance) 2) Asuransi Pengangkutan (Marine Insurance) 3) Asuransi Kebakaran (Fire Insurance) 4) Asuransi Varia yaitu semua jenis asuransi yang tidak dapat dimasukan sebagai asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi pengangkutan laut. 81

Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, Op. Cit., hal 80. Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, Op. Cit., hal 81. 83 Man Suparman Sastrawidjaja, 1997, Op. Cit., hal 82. 82


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

Recommend Documents