BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

A. Sejarah Perbankan di Indonesia Sebelum membahas masalah hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia, terlebih dahulu kita perlu mengetahui dan mengikuti sejarah perkembangan di Indonesia, khususnya sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Pengetahuan tentang sejarah perbankan di Indonesia sangat penting, mengingat adanya gejolak dan dinamika perkembangan perbankan di Indonesia. Selain itu perlu juga dipahami mengapa masih terdapat ketentuan maupun hukum perbankan yang masih berupa peninggalan colonial Belanda. Sejarah perkembangan perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi:6 1. Zaman Penjajahan Belanda 2. Zaman Pendudukan Jepang 3. Zaman Kemerdekaan Berikut adalah penjelasan mengenai sejarah perkembangan perbankan di Indonesia: 1. Zaman Penjajahan Belanda Awal sejarah perbankan di tanah air tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan digantikannya kekuasaan VOC oleh Pemerintah Belanda pada 1 Januari 1800. Dengan bentuk pemerintahan resmi setelah Pemerintahan 6

Ketut Rindjin, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 29.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Raffles, Pemerintah Hindia Belanda ingin mencapai tujuan ekonomis dan politis lebih besar dan lebih mapan. Untuk memperbaiki keadaan keuangan sebagai warisan VOC dan Pemerintahan Raffles, Pemerintah Hindia Belanda memerlukan kehadiran lembaga bank. Pada 10 Oktober 1827 berdirilah De Javasche Bank yang berkedudukan di Jakarta. Meskipun bukan bank milik pemerintah, akan tetapi direksinya diangkat oleh dan dengan persetujuan dari Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu suara pemerintah tetap efektif terhadap kebijakan De Javasche Bank dan menetapkan De Javasche Bank sebagai lembaga semi pemerintah. Setelah berdiri De Javasche Bank memperoleh hak istimewa (octrooi) untuk mengeluarkan uang kertas bank. Pada tahun 1891, De Javasche Bank mendapatkan hak untuk memperdagangkan valuta asing dan mejalankan usaha sebagai bank umum dimana hal ini lebih menonjol dibandingkan dengan fungsinya sebagai bank of issue. Modal swasta yang mengalir ke Indonesia, terutama bergerak di bidang pertanian yang menghasilkan perdagangan internasional. Itulah mengapa bank-bank yang timbul bukan bank indusri, bukan bank pembangunan, malinkan bank-bank pertanian dan bank-bank umum. Bank-bank tersebut kebanyakan berpusat di Belanda, sedangkan di Indonesia hanya kantor cabang, kecuali Escompto Bank.


Pada saat itu, bank-bank yang beroperasi di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Nederlandsche-Indische Escompto-My (Escompto Bank), berdiri pada tahun 1857 dan berkedudukan di Jakarta. 2. Nederlandsche-Indische Handelsbank, berdiri pada tahun 1863 dan berkedudukan di Amsterdam. 3. Internatinale Credit en Handelsvereeniging “Rotterdam” (disebut juga Internasio), berdiri pada tahun 1863 dan berkedudukan di Rotterdam. 4. Handelsvereeniging “Amsterdam” (HVA), berdiri pada tahun 1878 dan berkedudukan di Amsterdam. 5. Koloniale Bank, berdiri pada tahun 1881 dan berkedudukan di Amsterdam. 6. Nederlandsche Handel-My (NHM), berdiri pada tahun 1824 dan berkedudukan di Amsterdam. Semula hanya merupakan perusahaan dagang, tetapi pada tahun 1883 diperluas meliputi banking-business. 7. Nederlandsche-Indische Landbouw-My (NILM), berdiri pada tahun 1884. 8. Cultuurmaatschappy der Vortenlanden, berdiri pada tahun 1888. Pemerintah Hindia Belanda juga memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia akan lembaga perkreditan. Untuk itu didirikanlah Bank Tabungan Pos (Postspaarbank) berdasarkan Stb. Nomor 296 Tahun 1897, Centrale Kas pada tahun 1912.


Selain bank milik Belanda, terdapat juga bank asing milik Inggris, Jepang dan Cina. Jadi, bangsa asing yang berusaha di Indonesia dibantu oleh banknya sendiri. Indonesia juga mendirikan bank guna membantu rakyat kecil dan usaha nasional seperti Bank Priyayi (Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Abmtenaren) pada tahun 1896, Bank Nasional Indonesia yang berdiri pada tahun 1929 di Surabaya serta Bank Nasional (dahulu disebut Abuan Saudagar) yang berdiri pada tahun 1930 di Bukittinggi. 2. Zaman Pendudukan Jepang Selama pendudukan Jepang (1942-1945), tidak banyak diketahui tentang kegiatan perbankan. Pemerintah Jepang sama sekali tidak membawa pengaruh positif bagi perkembangan perbankan. Sebaliknya, hampir semua bank terpaksa menutup usahanya. Bank yang tetap melanjutkan usahanya adalah Algemeene Volkscredietbank (AVB) yang kemudian diubah menjadi Syomin Ginko berdasarkan Osamu Seirei Nomor 8. Fungsi dari Syomin Ginko ini masih sama seperti AVB semula, yaitu memberikan bantuan keuangan dan mengawasi bank-bank desa dan lumbung desa. Bahkan Syomin Ginko mengharuskan untuk menghimpun simpanan dari bank desa dan lumbung desa untuk ditransfer ke Yokohama Specie Bank. 3. Zaman Kemerdekaan Pembahasan sejarah perbankan setelah kemerdekaan ditujukan pada sejarah masing-masing bank yang dimiliki oleh pemerintah dan mempunyai arti penting dalam sistem perbankan. Bank-bank yang berkembang setelah


kemerdekaan adalah Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia 1946, Bank Bumi Daya, Bank Tabungan Negara, Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia.

B. Sejarah Bank BNI 46 sebagai Salah Satu Bank Pemerintah Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. Menyusul penunjukan De Javsche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional.


Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat 'Bank BNI' - ditetapkan bersamaan dengan perubahaan identitas perusahaan tahun 1988. Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996. Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial-budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus. Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun pendirian - '46' - digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7

7

http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/sejarah.aspx diakses pada tanggal 7 April 2012, pada pukul 20.26 WIB


Seiring dengan perubahan zaman, logo BNI 46 juga mengalami perubahan yang mempunyai filosofi sebagai berikut: 8 1. Identitas baru BNI – dasar pembuatan desain Identitas baru BNI merupakan hasil desain ulang untuk menciptakan suatu identitas

yang

tampak

lebih

segar,

lebih

modern,

dinamis,

serta

menggambarkan posisi dan arah organisasi yang baru. Identitas tersebut merupakan ekspresi brand baru yang tersusun dari symbol “46” dan kata “BNI” yang selanjutnya dikombinasikan dalam suatu bentuk logo baru BNI. 2. Huruf “BNI” Huruf “BNI” dibuat dlm warna turquoise baru, untuk mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan unik. 3. Simbol “46” Angka “46” merupakan simbolis tanggal kelahiran BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo ini, angka “46” diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern. 4. Palet Warna Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan warna korporat yang lama, yakni turquoise dan jingga. Warna turquoise yang digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih 8

http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/visimisi.aspx diakses pada tanggal 7 April 2012, pada pukul 20.50 WIB


stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar. Logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan penggunaan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar dan modern.

C. Pengertian dan Fungsi Bank Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan bank itu. Apabila kita menelusuri sejarah dari termonilogi bank, maka akan kita temukan bahwa kata “bank” berasal dari bahasa Italia “banca” yang berarti bence yaitu tempat duduk. Sebab pada zaman pertengahan pihak banker Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.9 Beberapa pendapat sarjana mengenai bank: 1. A. Abdurrachman dalam bukunya“Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perlindungan” “Bank adalah suatu badan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata

9

Munir Fuady, op.cit, hal.13.


uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”10 2. Ruddy Tri Santoso “Bank adalah suatu industry kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (Financial Intermediary) antara debitur dan kreditor dana”11 3. G. M. Verryn Stuart dalam bukunya “Bank Politik” “Bank sebagai suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dalam alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperoleh dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”12 4. O. P. Simorangkir “Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral”13 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai “financial intermediary” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan 10

Lukman Santoso Az, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hal. 31. 11 Ibid 12 Ibid 13 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 1


dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, yaitu: 1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat; 2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berdasarkan pengertian dari kedua pasal tersebut, perbankan nasional kita mempunyai cirri khas jika dibandingkan dengan perbankan umumnya, yang merupakan karakter dari perbankan nasional kita. Perbankan nasional kita mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia:14 1. Bank berfungsi sebagai “financial intermediary” dengan kegiatan pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit deficit atau pemindahan uang dari penanbung kepada peminjam. 2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara yakni: a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan; 14

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 61


jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (agent of development); b. Dalam rangka mewujudkan trilogy pembangunan nasional, yakni: -

Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja; melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali;

-

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan; melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan;

-

Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;

-

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja;

3. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi seecara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking), dengan cara: a. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia; b. Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif;


4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, fungsi perbankan Indonesia bukan hanya sekedar wadah untuk menghimpun dana dan penyalur dana masyarakat, tetapi lebih diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak agar lebih sejahtera.

D. Jenis dan Usaha Bank Penggolongan

bank

dapat

dibagi

berdasarkan

fungsi

dan

kepemilikannya.15 Jenis bank berdasarkan fungsinya 1. Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. 2. Bank Umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau ebntuk lainnya yang disamakan dengan itu. 4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang besar kepada kegiatan tertentu, seperti melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk 15

Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997, hal. 45.


mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya: 1. Bank Umum Milik Negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan undang-undang. 2. Bank Umum Swasta, yaitu bank yang hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha setelah mendapat izin dari Menteri Keungan dengan mendengar pertimbangan-pertimbangan Bank Indonesia. 3. Bank Campuran, yaitu bank umum yang didirikan bersama-sama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. 4. Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank milik pemerintah daerah. Namun berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri atas: 1. Bank Umum; Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayran. Bank umum adalah bank yang membuat atau mencetak uang giral. Bank umum juga dapat mengkhususkan


diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu seperti kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/ pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan. 2. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, bank perkreditan rakyat tidak dapat mencetak uang giral. Bentuk usaha bank diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu sebagai berikut: 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; 2. Memberikan kredit; 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya: a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan suratsurat dimaksud; b. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;


c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI); e. obligasi; f. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; g. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri

maupun untuk

kepentingan nasabah; 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek; 11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; 12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia;


13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula: 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian

dan penyimpanan, dengan

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

E. Sumber-Sumber Hukum Perbankan Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti


material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bagi kalangan di bidang hukum, hal yang terpenting dalam pelaksanaan kehidupan hukum adalah sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal-usul kaidah hukum tersebut. Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan.16 Mengenai sumber hukum formal di Indonesia, maka yang menjadi sumber hukum utama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum formal mengenai bidang perbankan adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar 1945 (terutama pasal 33) 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara 3. Undang-Undang Pokok di bidang perbankan dan Undang-Undang pendukung sektor ekonomi dan sektor lainnya yang terkait, seperti: a. Peraturan pokok yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan

16

Rachmadi Usman, op.cit., hal. 4.


atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. b. Peraturan pendukung yaitu Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan perjanjian dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga serta Undang-Undang lainnya yang berkaitan dan banyak hubungannya dengan kegiatan perbankan, misalnya: 1) Undang-Undang yang mengatur badan usaha seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang BentukBentuk Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perserotan Terbatas, Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998; 2) Undang-Undang

pengesahan

yang

berkaitan

dh

perjanjian

Internasional di bidang pern maupun sektor ekonomi seperti UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization;


3) Undang-Undang yang mengatur kegiatan ekonomi lainnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UndangUndang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; 4) Undang-Undang yang berkaitan dengan jaminan, seperti UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dan UndangUndang lainnya. 4. Peraturan Pemerintah a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang perbankan, seperti: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 3) Peraturan Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di luar negeri; 4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank; 6) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum;


7) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang

Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil; dan 8) Peraturan Pemerintah lainnya. b. Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang yang berkaitan dengan kegiatan perbankan termaksud dalam angka 5 di atas, seperti: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994 tentang

Pajak

Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas; dan 3) Peraturan Pemerintah lainnya. 5. Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden, misalnya: a. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri; b. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia; c. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;


d. Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. 6. Keputusan Menteri Keuangan 7. Peraturan Bank Indonesia (dahulu dikenal dengan Surat Keputusan dan Surat Edaran Bank Indonesia) 8. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Institusi Pemerintah yang tidak langsung mengurus perbankan, namun peraturannya memuat ketentuan yang erat dengan kegiatan perbankan, misalnya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur perbankan milik Pemerintah Daerah. Selain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga merupakan sumber utama dari hukum perbankan di Indonesia. Karenanya segala ketentuan perbankan di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-Undang Perbankan yang telah diubah tersebut. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka ada beberapa peraturan yang tidak lagi berlaku, yakni:17 1. Staatsbald Tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 September 1929 tentang aturan-aturan mengenai badan-badan kredit desa dalam propinsi-propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2489);

17

Ibid, Rachmadi Usman, hal. 7.


3. Peraturan tentang Usaha Perkreditan yang diselenggarakan oleh Kelurahaan di Daerah Kadipaten Paku Alaman (Rijksblaad dari Daerah Paku Alaman Tahun 1937 Nomor 9). Peraturan-peraturan perbankan tersebut tidak berlaku lagi karena dinilai sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Substansi peraturan perbankan dinilai terlalu sumir, sederhana, umum dan singkat dan menetapkan pengecualian yang membatasi, sehingga dalam prakterknya

seringkali

menimbulkan

perbedaan

penafsiran.

Ketentuan

pelaksanaannya, terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada, sedang sebagian lagi masih perlu ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah dan ketentuan Bank Indonesia.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

Recommend Documents